Jadwal UAMBN dan SKL MTs/MA 2015


Berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 32 Tahun 2015, Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) 2014/2015 untuk MA akan dimulai tgl. 9 Maret 2015 dan jenjang M Ts akan dimulai 23 Maret 2015.

Jadwal UAMBN

jadwal uambn MTs-MA 2015

Dokumen Unduhan

Download SKL/Kisi-kisi/POS UAMBN 2015 MTs/MA, klik di sini

Jadwal dan Kisi-kisi UN 2015


Berikut tanggal penting UN dan kisi-kisi ujian nasional tahun pelajaran 2014/2015 SD/SMP/SMA/SMK . Juga kisi UAMBN MI/MTs/MA.

Jadwal UN 2015

  • UN SMA/SMK/MA : 13 s.d. 15 April 2015
  • Pengumuman hasil UN SMASMK/MA : 18 Mei 2015
  • UN SMP/MTs : 4 s.d. 7 Mei 2015
  • Pengumuman hasil UN SMP/MTs : 10 Juni
  • UN SD : tunggu penetapan (biasanya satu minggu setelah UN SMP)

Kisi-kisi UN 2015

Kisi-kisi Ujian Nasional PAI 2015

Kisi-kisi UN SD

UAMBN MTs/MA

Kisi-kisi PAI Ujian Nasional 2014/2015


Berikut kisi ujian tulis dan ujian praktik Pendidikan Agama Islam berikut siap diunduh.

Bagi yang berminat, silakan download sesuai jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK .

Kisi-kisi PAI 2014/2015 SD

  • Panduan Ujian Praktik PAI SD
  • Kisi-Kisi Ujian Tulis PAI SD
  • Kisi-Kisi Ujian Praktik PAI SD
  • Daftar Nilai Ujian Praktik PAI SD

Kisi-kisi PAI 2014/2015 SMP

  • Kisi-Kisi Ujian Tulis PAI SMP
  • Kisi-Kisi Ujian Praktik PAI SMP

Kisi-kisi PAI 2014/2015 SMA

  • Kisi-Kisi Ujian Tulis PAI SMP
  • Kisi-Kisi Ujian Praktik PAI SMP

Kisi-kisi PAI 2014/2015 SMK

  • Kisi-Kisi Ujian Tulis PAI SMP
  • Kisi-Kisi Ujian Praktik PAI SMP

Selamat usaha dan semoga bermanfaat dan dirahmati Allah SWT.

Jadwal PPGJ 2015


Kegiatan PPGJ (PLPG) 2015 diawali dengan tahap sosialisasi pada Desember 2014, kemudian pelaksanaannya pada Juni 2015.

Pada Februari 2015, sudah dipublikasikan calon peserta. Dan, 28 Februari merupakan batas akhir pemeberkasan UKA.

Berikut jadwal selengkapnya proses PPGJ tahun 2015.

jadwal ppgj-plpg 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semoga bermanfaat.

Rasio Murid sebagai Syarat TPP


Syarat minimal jumlah siswa yang diampu guru agar memenuhi syarat menerima TPP hangat dibicarakan kalangan guru. Pembicaraan masalah ini, ada yang menyebutkan bahwa syarat ini akan berlaku mulai 2015. Tahun 2015 dijadikan dasar oleh karena dalam UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) mengatur beberapa ketentuan dengan tenggang waktu 10 tahun sejak UUGD ditetapkan. Mengingat UUGD ditetapkan pada 30 Desember 2005 maka 10 tahun berikutnya adalah 30 Desember 2015, atau Januari 2016.

Benarkah mulai 2015 (berdasarkan UUGD) rasio murid terhadap guru akan menjadi syarat penerimaan TPP? Jawabnya tegas, Tidak! Mengapa? Tenggang waktu 10 tahun berikutnya sejak UUGD diundangkan bukan mengatur rasio murid-guru melainkan mengatur guru dan dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan bekum memiliki sertifikat pendidik. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 80.
Syarat detil untuk dapat menerima TPP tidak diatur dalam UUGD tetapi diatur dalam PP 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Dalam PP Guru, ketentuan rasio murid memang diatur dalam Pasal 17 yang dapat dikelompokkan menjadi tiga:
a. Rasio murid-guru 15:1 bagi TK/RA, MI, MTs, MA, dan SMK
b. Rasio murid-guru 20:1 bagi SD, SMP, SMA
c. Rasio murid-guru 12:1 bagi MAK
Namun, jika ketentuan rasio ini tidak terpenuhi maka tetap dapat menerima TPP sebagaimana dijelaskan dalam PP Guru Pasal 80 huruf d.

Berikut kutipan ketentuan dalam UUGD yang berkaitan tentang tunjangan profesi.
Pasal 16
(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal Pasal 15 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
Kemudian PP 74 Tahun 2008 yang ditetapkan dan berlaku pada 1 Desember 2008, tunjangan profesi dijelaskan dalam beberapa pasal antara lain sebagai berikut.

Pasal 15
(1) Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

(2) Seorang Guru hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi terlepas dari banyaknya Sertifikat Pendidik yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Guru.

(3) Guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c berhak memperoleh tunjangan profesi jika mendapat tugas tambahan sebagai:
a. kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan;
b. wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan;
c. ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan;
d. kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan;
e. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan produksi;
f. guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerjaguru bimbingan dan konseling atau konselor; atau
g. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan

Pasal 17
(1) Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap Gurunya sebagai berikut:
a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;
c. untuk MI atau yang sederajat 15:1;
d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;
h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.
(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan ketentuan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus untuk pendidik yang bertugas pada:
a. satuan pendidikan khusus;
b. satuan pendidikan layanan khusus;
c. satuan pendidikan yang mempekerjakan Guru berkeahlian khusus; atau
d. satuan pendidikan selain huruf a, huruf b, dan huruf c atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 65
Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
d. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap menerima tunjangan profesi.

Kesimpulan

Berdasarkan PP 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 65, huruf d, guru yang mengajar dengan jumlah murid yang kurang dari rasio sebagaimana diatur dalam Pasal 17, tetap dapat menerima TPP asalkan memenuhi syarat lain sesuai peraturan.

Daftar NISN Baru Satu Sekolah


Dapodik telah memublikasikan daftar NISN tiap sekolah yang dapat dilihat pada website data referensi pendidikan. Data ini merupakan tampilan daftar peserta didik (siswa) yang dilengkapi NISN. Perlu dipahami bahwa siswa yang dimaksud adalah siswa aktif. Jadi, NISN yang tampil adalah NISN siswa aktif bukan NISN alumni.

Langkah cara melihat daftar peserta didik/daftar NISN menurut sekolah sebagai berikut.

  1. Klik  link NISN berikut  NISN Pendidikan Dasar & Menengah 
  2. Klik nama provinsi
  3. Klik nama kabupaten / kota
  4. Klik nama kecamatan
  5. Cari/lihat nama sekolah, dan klik angka pada kolom jumlah siswa (kolom terakhir)
  6. Perhatian: NISN yang ditampilkan hanya 5 digit awal, sedangkan 5 digit berikutnya disamarkan.

Alamat Kontak NISN

Bila ada masalah dengan NISN, dapat kontak ke alamat berikut.

PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN
Gedung E Lantai 1 Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57905777  (021) 57904804

Website: http://www.pdsp.kemdiknas.go.id
Email: pdsp@kemdikbud.go.id

Terima kasih, Semoga bermanfaat!

Surat Mendikbud kepada Kepala Sekolah tentang K13


Download surat menteri tentang pemberhentian Kurikulum 2013 klik di sini. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan telah menerbitkan surat  edaran ke sekolah yang akan menjalankan kurikulum 2013. Melalui surat ini Mendikbud menegaskan hanya 6.326 sekolah yang akan menerapkan Kurikulum 2013. Surat nomor 179342/MPK/KR/2014 tertanggal 5 Desember 2014, hal Pelaksanaan Kurikulum 2013, ditujukan kepada Kepala sekolah di seluruh Indonesia.

Ada tiga keputusan utama Mendikbud yang dijelaskan pada surat edaran tersebut:

1. Menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 bagi sekolah yang baru melaksanakan K13 mulai tahun pelajaran 2014/2015. Sekolah yang baru melaksanakan K13 satu semester ini supaya kembali melaksanakan KTS 2006 pada semester genap 2014/2015.

2. Tetap melaksanakan K13 bagi sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan K13 tahun pelajaran 2013/2014. Sekolah yang telah melaksnakan K13 selama tiga semester ini sebanayk 6.326 sekolah.

3. Mengembalikan tugas pengembangan Kurikulum 2013 kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Dan, pemerintah akan melakukan perbaikan mendasar  terhadap K13 sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

Surat Mendikbud dapat diunduh melalui tautan pada awal tulisan di atas atau klik  di sini.

 

 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.120 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: