Daftar Materi OSN, O2SN, FLSN 2017


Berikut daftar materi/cabang/jenis  lomba OSN, O2SN, FLSN 2017 jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.

Olimpiade Sains Nasional (OSN)

  1. SD : IPA, Matematika
  2. SMP: IPA, Matematika, IPS
  3. SMA : IPA, Matematika, IPS, Informatika/Komputer

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

  1. SD : Atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, karate
  2. SMP : Atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, karate
  3. SMA : Atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, karate
  4. SMK : Atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, karate
  5. SLB : Atletik, bulu tangkis, bocee, balap kursi roda, catur

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

  1. SD : Menyanyi solo, menari, pidato, baca puisi
  2. SMP: Menyanyi solo, menari, baca puisi, gitar solo, music tradisional
  3. SMA : Menyanyi solo, menari, baca puisi, gitar solo, desain poster, film pendek
  4. SMK : Menyanyi solo, menari, baca puisi, gitar solo, animasi, film pendek
  5. SLB : Menyanyi solo, menari, pantomime, melukis, cipta baca puisi, MTQ.

Sumber: Surat edaran Dirjen Dikdasmen Kemdikbud No. 9311/D/TU/2016; tgl. 3 November 2016 tentang Olimpiade/Lomba/Festival Tahun 2017

Ujian Nasional 2016/2017 Ditiadakan?


Pelaksanaan UN / Unas SD/SMP/SMA/SMK tahun pelajaran 2016/2017 akan ditiadakan .

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy akan menghentikan sementara (moratorium) pelaksanaan ujian nasional. Jika mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo, kebijakan tersebut mulai berlaku pada tahun ajaran 2016-2017.

Muhadjir menuturkan, pertimbangan moratorium UN di antaranya karena kualitas sekolah yang belum merata. Menurut dia, hanya 30 persen sekolah yang kualitasnya di atas standar nasional. “Jadi UN itu kan untuk pemetaan (kualitas sekolah), bukan untuk kelulusan murid. Sekarang sudah diketahui hasilnya, 70 persen sekolah di bawah standar nasional,” katanya di Gedung A, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis 24 November 2016.

Selain itu pelaksanaan UN yang menyedot APBN hingga Rp 500 miliar per tahun, menurut dia, juga menjadi salah satu alasan moratorium. Muhadjir menjelaskan, biaya untuk pelaksanaan UN lebih baik digunakan untuk mengawasi dan membimbing 70 % sekolah yang masih di bawah standar serta merevitalisasi sekolah.

“Kami dongkrak bagaimana caranya agar melampaui standar nasional. Tentunya secara bertahap. dimulai dari yang paling bawah,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah provinsi dan daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sekolah di daerahnya masing-masing. Provinsi mengawasi SMA/SMK, sedangkan SD dan SMP menjadi wewenang kabupaten/kota. “Negara cukup mengawasi saja, membuat regulasi. Bagaimana supaya standar nasional tercapai. Kami tetap pakai standar nasional. itu betul-betul diterapkan pada masing-masing sekolah,” ucapnya.

Saat ini hasil pengkajian terkait moratorium Ujian Nasional  sudah diserahkan kepada presiden. Menurut dia, moratorium berlaku setelah ada kebijakan berupa instruksi presiden.

Jika mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo, kebijakan tersebut mulai berlaku pada tahun ajaran 2016-2017.

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/11/24/ini-alasan-kemendikbud-akan-moratorium-ujian-nasional-385730

Hak Jaminan Rasa Aman Guru


Guru sebagai tenaga profesional, dalam menjalankan tugasnya, memiliki hak antara lain perlindungan hukum, rasa aman,  dan jaminan  keselamatan  dari  Pemerintah,  Pemerintah Daerah,  satuan  pendidikan,  Organisasi  Profesi  Guru, dan/atau  Masyarakat. Juga, memiliki  kebebasan  memberikan  sanksi  kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan,  norma  kesopanan,  peraturan  tertulis maupun  tidak  tertulis  yang  ditetapkan  Guru, peraturan  tingkat  satuan  pendidikan,  dan  peraturan perundang-undangan  dalam  proses  pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Hak-hak ini secara jelas diatur dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, PP 74/2008 tentang Guru.

Berikut kutipan hak perlindungan bagi guru sesuai UU atau peraturan.

UU 20/2003 UU tentang Sisdiknas

Pasal 39

(1)  Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

(2) Pendidik merupakan tenaga profesional yangbertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40

(1)  Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

  1. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
  2. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  3. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  4. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
  5. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana,dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

(2)  Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

  1. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna,menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  2. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
  3. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya

UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

  1. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
  2. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  3. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  4. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
  5. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
  6. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan;
  7. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
  8. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
  9. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
  10. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
  11. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PP 74/2008 tentang Guru

Pasal 38

(1) Guru  memiliki  kebebasan  memberikan  penghargaan kepada  peserta  didiknya  yang  terkait  dengan  prestasi akademik dan/atau prestasi non-akademik.

(2) Prestasi  akademik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  meliputi  pencapaian  istimewa  peserta  didik  dalam penguasaan  satu  atau  lebih  mata  pelajaran  atau kelompok  mata  pelajaran,  termasuk  pembiasaan perilaku  terpuji  dan  patut  diteladani  untuk  kelompok mata  pelajaran  agama  dan  akhlak  mulia  serta kelompok  mata  pelajaran  kewarganegaraan  dan kepribadian.

(3) Prestasi  non-akademik  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  adalah  pencapaian  istimewa  peserta  didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 39

(1) Guru  memiliki  kebebasan  memberikan  sanksi  kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan,  norma  kesopanan,  peraturan  tertulis maupun  tidak  tertulis  yang  ditetapkan  Guru, peraturan  tingkat  satuan  pendidikan,  dan  peraturan perundang-undangan  dalam  proses  pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

(2) Sanksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat berupa  teguran  dan/atau  peringatan,  baik  lisan maupun  tulisan,  serta  hukuman  yang  bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelanggaran  terhadap  peraturan  satuan  pendidikan yang  dilakukan  oleh  peserta  didik  yang  pemberian sanksinya  berada  di  luar  kewenangan  Guru, dilaporkan  Guru  kepada  pemimpin  satuan pendidikan.

(4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang  dilakukan  oleh  peserta  didik, dilaporkan  Guru kepada  pemimpin  satuan  pendidikan  untuk ditindaklanjuti  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Guru  berhak  mendapat  perlindungan  dalam melaksanakan  tugas  dalam  bentuk  rasa  aman  dan jaminan  keselamatan  dari  Pemerintah,  Pemerintah Daerah,  satuan  pendidikan,  Organisasi  Profesi  Guru, dan/atau  Masyarakat  sesuai  dengan  kewenangan masing-masing.

(2) Rasa  aman  dan  jaminan  keselamatan  dalam melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:

  1. hukum;
  2. profesi; dan
  3. keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah  Daerah  dapat  saling  membantu  dalam memberikan  perlindungan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

(1) Guru  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari tindak  kekerasan,  ancaman,  perlakuan  diskriminatif, intimidasi,  atau  perlakuan  tidak  adil  dari  pihak peserta  didik,  orang  tua  peserta  didik,  Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

(2) Guru  berhak  mendapatkan  perlindungan  profesi  terhadap  pemutusan  hubungan  kerja  yang  tidak sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan,  pemberian  imbalan  yang  tidak  wajar, pembatasan  dalam  menyampaikan  pandangan, pelecehan  terhadap  profesi,  dan  pembatasan  atau pelarangan  lain  yang  dapat  menghambat  Guru  dalam melaksanakan tugas.

(3) Guru  berhak  mendapatkan  perlindungan  keselamatan dan  kesehatan  kerja  dari  satuan  pendidikan  dan penyelenggara  satuan  pendidikan  terhadap  resiko gangguan  keamanan  kerja,  kecelakaan  kerja, kebakaran  pada  waktu  kerja,  bencana  alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Pasal 42

Guru  memperoleh  perlindungan  dalam  melaksanakan  hak atas  kekayaan  intelektual  sesuai  dengan   ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1)  Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok:

  1. merencanakan pembelajaran;
  2. melaksanakan pembelajaran;
  3. menilai hasil pembelajaran;
  4. membimbing dan melatih peserta didik; dan
  5. melaksanakan tugas  tambahan  yang  melekat  pada pelaksanaan  kegiatan  pokok  sesuai  dengan  beban kerja Guru.

Unduhan

UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, PP Guru dapat diunduh di sini

#guru #hak #hukum

Pengertian dan Tujuan Program Indonesia Pintar


Berikut dokumen Permendikbud 012/2015 tentang PIP yang siap diunduh, juga pengertian dan tujuan Program Indonesia Pintar.

Pengertian

Arti Program Indonesia Pintar (PIP) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Permendikbud Nomor 012 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Tujuan

Tujuan PIP sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permendikbud Nomor 012 Tahun 2015, adalah
a. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;
b. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan
c. menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Dokumen untuk Diunduh

Daftar 503 Sekolah Tertinggi Hasil UN


Inilah daftar SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK yang berhasil meraih Unas tertinggi nasional dalam kurun waktu 6 tahun. Daftar 503 sekolah yang tercatat memiliki Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) ini, sebagaimana yang dipublikasikan melalui website Ditjen Dikdasmen pada 5 Januari 2016, adalah berasal dari 24 provinsi.

 Penilaian integritas diukur dengan melihat pola kerja sama dan pola kecurangan peserta didik di suatu sekolah dalam mengerjakan soal UN.

  • 218 SMP dan MTs dengan IIUN 92-99,
  • 150 SMA/MA dengan IIUN 92-99, dan
  • 135 SMK dengan IIUN 93-99.

Unduh daftar sekolah, klik di sini.

Sumber: http://dikdas.kemdikbud.go.id/index.php/daftar-503-sekolah-dengan-iiun-tertinggi/

Kisi-kisi PAI Ujian SD/SMP/SMA/SMK 2015/2016


Berikut kis-kisi USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) mapel Pendidikan Agama Islam (PAI) tahun pelajaran 2015/2016 yang diterbitkan  Direktorat Pendidikan Agama Islam.

Jika tautan di atas mengalami gangguan sehingga tidak bisa diunduh, silakan klik tautan langsung dari sumber di bawah ini.

Sumber: http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=infopenting#.VqJQAJp97IU

 

 

Jadwal Ujian SD/MI 2015/2016


Ujian akhir jenjang SD/MI dan Program Paket A/Ula tahun pelajaran 2015/2016 dinamakan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M). US/M akan dilaksanakan tanggal 16, 17, 18 Mei 2016, dan ujian susulan tanggal 23, 24, 25 Mei 2016.

Mata pelajaran yang diujikan pada US/M ada tiga mata pelajaran:

  • Bahasa Indonesia : 50 soal (120 menit)
  • IPA : 40 soal (120 menit)
  • Matematika : 40 soal (120 menit)

Jadwal US/M dan Paket A/Ula Utama dan Susulan

jadwal US-M SD-MI  th 2015-2016

jadwal US-M Paket A th 2015-2016

POS dan Kisi-kisi

Bila berminat melihat Peraturan POS dan Kisi-kisi US/M 2015/2016 silakan klik di sini

%d blogger menyukai ini: