Hak Jaminan Rasa Aman Guru


Guru sebagai tenaga profesional, dalam menjalankan tugasnya, memiliki hak antara lain perlindungan hukum, rasa aman,  dan jaminan  keselamatan  dari  Pemerintah,  Pemerintah Daerah,  satuan  pendidikan,  Organisasi  Profesi  Guru, dan/atau  Masyarakat. Juga, memiliki  kebebasan  memberikan  sanksi  kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan,  norma  kesopanan,  peraturan  tertulis maupun  tidak  tertulis  yang  ditetapkan  Guru, peraturan  tingkat  satuan  pendidikan,  dan  peraturan perundang-undangan  dalam  proses  pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Hak-hak ini secara jelas diatur dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, PP 74/2008 tentang Guru.

Berikut kutipan hak perlindungan bagi guru sesuai UU atau peraturan.

UU 20/2003 UU tentang Sisdiknas

Pasal 39

(1)  Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

(2) Pendidik merupakan tenaga profesional yangbertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40

(1)  Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

  1. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
  2. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  3. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  4. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
  5. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana,dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

(2)  Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

  1. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna,menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  2. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
  3. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya

UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

  1. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
  2. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  3. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  4. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
  5. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
  6. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan;
  7. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
  8. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
  9. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
  10. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
  11. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PP 74/2008 tentang Guru

Pasal 38

(1) Guru  memiliki  kebebasan  memberikan  penghargaan kepada  peserta  didiknya  yang  terkait  dengan  prestasi akademik dan/atau prestasi non-akademik.

(2) Prestasi  akademik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  meliputi  pencapaian  istimewa  peserta  didik  dalam penguasaan  satu  atau  lebih  mata  pelajaran  atau kelompok  mata  pelajaran,  termasuk  pembiasaan perilaku  terpuji  dan  patut  diteladani  untuk  kelompok mata  pelajaran  agama  dan  akhlak  mulia  serta kelompok  mata  pelajaran  kewarganegaraan  dan kepribadian.

(3) Prestasi  non-akademik  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  adalah  pencapaian  istimewa  peserta  didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 39

(1) Guru  memiliki  kebebasan  memberikan  sanksi  kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan,  norma  kesopanan,  peraturan  tertulis maupun  tidak  tertulis  yang  ditetapkan  Guru, peraturan  tingkat  satuan  pendidikan,  dan  peraturan perundang-undangan  dalam  proses  pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

(2) Sanksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat berupa  teguran  dan/atau  peringatan,  baik  lisan maupun  tulisan,  serta  hukuman  yang  bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelanggaran  terhadap  peraturan  satuan  pendidikan yang  dilakukan  oleh  peserta  didik  yang  pemberian sanksinya  berada  di  luar  kewenangan  Guru, dilaporkan  Guru  kepada  pemimpin  satuan pendidikan.

(4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang  dilakukan  oleh  peserta  didik, dilaporkan  Guru kepada  pemimpin  satuan  pendidikan  untuk ditindaklanjuti  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Guru  berhak  mendapat  perlindungan  dalam melaksanakan  tugas  dalam  bentuk  rasa  aman  dan jaminan  keselamatan  dari  Pemerintah,  Pemerintah Daerah,  satuan  pendidikan,  Organisasi  Profesi  Guru, dan/atau  Masyarakat  sesuai  dengan  kewenangan masing-masing.

(2) Rasa  aman  dan  jaminan  keselamatan  dalam melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:

  1. hukum;
  2. profesi; dan
  3. keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah  Daerah  dapat  saling  membantu  dalam memberikan  perlindungan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

(1) Guru  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari tindak  kekerasan,  ancaman,  perlakuan  diskriminatif, intimidasi,  atau  perlakuan  tidak  adil  dari  pihak peserta  didik,  orang  tua  peserta  didik,  Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

(2) Guru  berhak  mendapatkan  perlindungan  profesi  terhadap  pemutusan  hubungan  kerja  yang  tidak sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan,  pemberian  imbalan  yang  tidak  wajar, pembatasan  dalam  menyampaikan  pandangan, pelecehan  terhadap  profesi,  dan  pembatasan  atau pelarangan  lain  yang  dapat  menghambat  Guru  dalam melaksanakan tugas.

(3) Guru  berhak  mendapatkan  perlindungan  keselamatan dan  kesehatan  kerja  dari  satuan  pendidikan  dan penyelenggara  satuan  pendidikan  terhadap  resiko gangguan  keamanan  kerja,  kecelakaan  kerja, kebakaran  pada  waktu  kerja,  bencana  alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Pasal 42

Guru  memperoleh  perlindungan  dalam  melaksanakan  hak atas  kekayaan  intelektual  sesuai  dengan   ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1)  Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok:

  1. merencanakan pembelajaran;
  2. melaksanakan pembelajaran;
  3. menilai hasil pembelajaran;
  4. membimbing dan melatih peserta didik; dan
  5. melaksanakan tugas  tambahan  yang  melekat  pada pelaksanaan  kegiatan  pokok  sesuai  dengan  beban kerja Guru.

Unduhan

UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, PP Guru dapat diunduh di sini

#guru #hak #hukum

Pengertian dan Tujuan Program Indonesia Pintar


Berikut dokumen Permendikbud 012/2015 tentang PIP yang siap diunduh, juga pengertian dan tujuan Program Indonesia Pintar.

Pengertian

Arti Program Indonesia Pintar (PIP) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Permendikbud Nomor 012 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Tujuan

Tujuan PIP sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permendikbud Nomor 012 Tahun 2015, adalah
a. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;
b. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan
c. menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Dokumen untuk Diunduh

Kisi-kisi dan Pos US/M 2015/2016


Ujian Sekolah/Madrasah bagi SD/MI tahun pelajaran 2015/2016 akan berlangsung pada bulan Mei 2016 sebagaimana Peraturan  Kepala  Badan  Penelitian Dan  Pengembangan  Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 045/H/Hk/2015 Tentang Prosedur  Operasional Standar  Ujian  Sekolah/Madrasah Pada  Sekolah  Dasar/Madrasah Ibtidaiyah,  Sekolah  Dasar  Luar Biasa, Dan Penyelenggara Program Paket  A/Ula  Tahun  Pelajaran 2015/2016.

Berikut POS US/M dan Kisi-kisi yang siap diunduh.

 

Kamus Hak Cipta


Istilah dan pengertian pada tulisan ini adalah berdasarkan peraturan atau UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga makna yang ada dapat menjadi referensi atau rujukan secara hukum atau ilmiah.

Istilah bidang hak cipta antara lain hak cipta, pencipta, ciptaan, lisensi, royalti, penggandaan, potret, program komputer, fiksasi , fonogram, penyiaran, dan pembajakan.

 

  1. Hak Cipta  adalah  hak eksklusif  pencipta  yang  timbul secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata tanpa mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.
  1. Pencipta adalah seorang  atau  beberapa  orang  yang secara  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama  menghasilkan suatu  ciptaan  yang  bersifat  khas  dan  pribadi.
  1. Ciptaan adalah  setiap  hasil  karya cipta  di bidang  ilmu pengetahuan,  seni, dan sastra  yang  dihasilkan  atas inspirasi,  kemampuan,  pikiran,  imajinasi,  kecekatan, keterampilan,  alau  keahlian  yang diekspresikan  dalam bentuk  nyata.
  1. Pemegang Hak  Cipta adalah  Pencipta sebagai  pemilik Hak  Cipta,  pihak  yang  menerima  hak tersebut  secara  sah dari Pencipta,  atau pihak  lain  yang  menerima  lebih  lanjut hak dari  pihak  yang  menerima  hak  tersebut  secara  sah.
  1. Hak Terkait adalah  hak  yang  berkaitan  dengan Hak  Cipta yang merupakan  hak eksklusif  bagi  pelaku  pertunjukan,  produser  fonogram,  atau lembaga  Penyiaran.
  1. Pelaku Pertunjukan  adalah  seorang  atau beberapa orang yang  secara  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama menampilkan  dan memprrrtunjukkan  suatu  Ciptaan1.  Hak  Cipta  adalah  hak eksklusif  pencipta  yang timbul secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata tanpa mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undan  gan.
  1. Produser Fonogram adalah orang  atau  badan  hukum yang  pertama  kali  merekam  dan memiliki tanggung jawab  untuk  melaksanakan  perekaman  suara atau perekaman  bunyi,  baik  perekaman  pertunjukan  maupun perekaman  suara  atau bunyi  lain.
  1. Lembaga Penyiaran adalah  penyelenggara  Penyiaran, baik  lembaga  Penyiaran  publik,  lembaga  Penyiaran  swasta,  lembaga  Penyiaran  komunitas  maupun  lembaga Penyiaran berlangganan  yang dalam melaksanakan tugas,  fungsi,  dan tanggung jawabnya  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.
  1. Program Komputer adalah seperangkat  instruksi  yang diekspresikan  dalam  bentuk  bahasa,  kode,  skema,  atau dalam  bentuk  apapun  yang  ditujukan agarkomputer  bekerja  melakukan  fungsi  tertentu  atau untuk  mencapai hasil  tertentu.
  1. Potret adalah karya fotografi  dengan  objek  manusia.
  1. Pengumuman adalah pembacaan,  penyiaran,  pameran, suatu  ciptaan  dengan  menggunakan  alat apapun baik elektronik  atau  non elektronik  atau  melakukan  dengan cara  apapun  sehingga  suatu ciptaan  dapat  dibaca, didengar,  atau dilihat orang  lain.
  1. Penggandaan adalah proses,  perbuatan,  atau cara menggandakan  satu  salinan  Ciptaan  dan/atau  fonogram  atau  lebih  dengan  cara  dan  dalam  bentuk  apapun,  secara permanen  atau  sementara.
  1. Fiksasi adalah perekaman  suara  yang  dapat  didengar, perekaman  gambar  atau keduanya,  yang dapat  dilihat, didengar,  digandakan,  atau dikomunikasikan  melalui  perangkat  apapun.
  1. Fonogram adalah Fiksasi  suara  pertunjukan  atau  suara lainnya,  atau  representasi  suara,  yang  tidak  termasuk  bentuk  Fiksasi  yang  tergabung  dalam  sinematografi  atau Ciptaan  audiovisual  lainnya.
  1. Penyiaran adalah pentransmisian suatu  Ciptaan  atau  produk Hak  Terkait  tanpa  kabel  sehingga  dapat  diterima oleh semua  orang di  lokasi  yang  jauh  dari  tempat transmisi  berasal.
  1. Komunikasi kepada  pubiik  yang  selanjutnya  disebut  Komunikasi  adalah  pentransmisian  suatu  Ciptaan, pertunjukan,  atau  Fonogram melalui kabel  atau media Iainnya  selain  Penyiaran  sehingga  dapat  diterima  oleh publik,  termasuk  penyediaan suatu  Ciptaan,  pertunjukan,  atau  Fonogram  agar dapat  diakses  publik dari  tempat  dan waktu  yang  dipilihnya.
  1. Pendistribusian adalah penjualan,  pengedaran,  dan/atau penyebaran  Ciptaan  dan/atau  produk  Hak Terkait.
  1. Kuasa adalah konsultan  kekayaan  intelektual,  atau orang  yang mendapat  kuasa  dari Pencipta,  Pemegang  Hak Cipta,  atau pemilik  Hak  Terkait,
  1. Permohonan adaiah permohonan pencatatan  Ciptaan oleh  pemohon kepada  Menteri.
  1. Lisensi adalah izin  tertulis  yang  diberikan oleh  Pemegang Hak Cipta atau Pemilik  Hak  Terkait  kepada  pihak  lain  untuk melaksanakan  hak  ekonomi  atas Ciptaannya atau produk  Hak  Terkait  dengan  syarat  tertentu.
  1. Royalti adalah imbalan  atas  pemanfaatan  Hak  Ekonomi suatu Ciptaan  atau Produk  Hak Terkait  yang  diterima oleh pencipta  atau  pemilik  hak  terkait.
  1. Lembaga Manajemen Kolektif  adalah  institusi  yang  berbentuk badan hukum  nirlaba  yang  diberi  kuasa  oleh  Pencipta,  Pemegang  Hak Cipta,  dan/atau  pemilik  Hak Terkait  guna  mengelola  hak  ekonominya  dalam  bentuk menghimpun  dan  mendistribusikan  royalti.
  1. Pembajakan adalah Penggandaan  Ciptaan  dan/atau  produk Hak  Terkait  secara  tidak  sah  dan  pendistribusian  barang  hasil  penggandaan  dimaksud  secara  luas  untuk  memperoleh keuntungan  ekonomi.
  1. Penggunaan Secara Komersial adalah  pemanfaatan Ciptaan dan/atau  produk  Hak Terkait  dengan  tujuan untuk memperoleh  keuntungan  ekonomi  dari  berbagai sumber  atau  berbayar.
  1. Ganti rugi adalah pembayaran  sejumlah  uang  yang  dibebankan  kepada  pelaku  pelanggaran  hak  ekonomi  Pencipta,  Pemegang  Hak Cipta  dan/atau  pemilik  Hak Terkait  berdasarkan  putusan  pengadilan  perkara  perdata  atau pidana  yang  berkekuatan  hukum  tetap  atas kerugian  yang  diderita  Pencipta, Pemegang  Hak  Cipta dan/atau  pemilik  Hak  Terkait.

Dokumen untuk diunduh

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Unduh Permendikbud 45/2014


Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dimaksudkan adalah dalam rangka memperkuat jati diri bangsa diperlukan pembinaan dan pengembangan kesiswaan untuk menciptakan suasana dan tata kehidupan satuan pendidikan yang baik dan sehat, sehingga menjamin kelancaran proses belajar
mengajar;

Unduh Permendikbud 45/2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah klik di sini

 

Peraturan Seragam Sekolah


Apa tujuan seragam sekola? Bagaimana model, macam, jenis, dan warna seragama sekolah sesuai peraturan yang beralku?

Seragam sekolah jenjang SD, SMP, SMA, SMK diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014, tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tujuan

Tujuan penetapan pakaian seragam sekolah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 adalah:
a. menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik;
b. meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orangtua/wali peserta didik;
c. meningkatkan disiplin dan tanggungjawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; dan
d. menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik khususnya yang mengatur pakaian seragam sekolah.

Macam, Jenis, dan Warna Pakaian Seragam Sekolah (Pasal 3 Permendikbud 45/2014)

(1) Pakaian seragam sekolah terdiri dari:
a. Pakaian seragam nasional;
b. Pakaian seragam kepramukaan; atau
c. Pakaian seragam khas sekolah.
(2) Jenis pakaian seragam sekolah terdiri dari:
a. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra;
b. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putri.
(3) Warna pakaian seragam nasional untuk:
a. SD/SDLB: kemeja putih, celana/rok warna merah hati;
b. SMP/SMPLB: kemeja putih, celana/rok warna biru tua;
c. SMA/SMALB/SMK/SMKLB: kemeja putih, celana/rok warna abu-abu.

Atribut  (Lampiran I Permendikbud 45/2014)
a. Badge dijahitkan pada saku kemeja;
b. Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
c. Badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
d. Badge nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.

Pengadaan (Pasal 4 Permendikbud 45/2014)

(1) Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik.
(2) Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.

Penggunaan (Pasal 4 Permendikbud 45/2014)

(1) Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa, dan pada hari lain saat pelaksanaan Upacara Bendera.
(2) Pada saat Upacara Bendera dilengkapi topi pet dan dasi sesuai warna seragam masing-masing jenjang sekolah, dilengkapi dengan logo tut wuri handayani di bagian depan topi.
(3) Selain hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta didik dapat mengenakan pakaian seragam kepramukaan atau pakaian seragam khas sekolah yang diatur oleh masing-masing sekolah.

Unduh Permendikbud 45/2014 klik di sini

Jadwal UAMBN dan SKL MTs/MA 2015


Berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 32 Tahun 2015, Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) 2014/2015 untuk MA akan dimulai tgl. 9 Maret 2015 dan jenjang M Ts akan dimulai 23 Maret 2015.

Jadwal UAMBN

jadwal uambn MTs-MA 2015

Dokumen Unduhan

Download SKL/Kisi-kisi/POS UAMBN 2015 MTs/MA, klik di sini

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 3.187 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: