Jadwal UAMBN dan SKL MTs/MA 2015


Berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 32 Tahun 2015, Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) 2014/2015 untuk MA akan dimulai tgl. 9 Maret 2015 dan jenjang M Ts akan dimulai 23 Maret 2015.

Jadwal UAMBN

jadwal uambn MTs-MA 2015

Dokumen Unduhan

Download SKL/Kisi-kisi/POS UAMBN 2015 MTs/MA, klik di sini

Aturan Baru: Angka Kredit dan Jenjang Jabatan Guru


Berdasarkan Peraturan Menpan RB No. 16/2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Pasal 2, yang dimaksud  jabatan fungsional Guru adalah jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan, dan sekolah khusus.

Kemudian Pasal 3 menyebutkan jenis Guru berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya meliputi:
a. Guru Kelas;
b. Guru Mata Pelajaran; dan
c. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.

 

Jenjang jabatan dan pangkat guru dalam Per Menpan RB 16/2009 diatur sebagai berikut.

Pasal 12
(1) Jenjang Jabatan Fungsional Guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
a. Guru Pertama;
b. Guru Muda;
c. Guru Madya; dan
d. Guru Utama.
(2) Jenjang pangkat Guru untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
yaitu:

a. Guru Pertama:
1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
b. Guru Muda:
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Guru Madya:
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d. Guru Utama:
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
(4) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Guru untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Secara sederhana, jenjang jabatan guru dan angka kredit yang diperlukan untuk menduduki jabatan lebih tinggi (naik tingkat/ pangkat) dapat digambarkan dalam tabel berikut.

tabel angka kredit dan jenjang  jabatan guru

Nilai Passing Grade Kelulusan CPNS 2014


Nilai batas lulus tes CPNS 2014 lebih tinggi (naik) dibanding 2013, yaitu nilai kelulusan tes kompetensi dasar (TKD). Namun kenaikan itu hanya dilakukan terhadap kelompok soal tes karakteristik pribadi (TKP), sementara dua kelompok soal lainnya tetap seperti tahun 2013.

 Passing grade tahun 2013 sebagai berikut.
  • Tes intelegensia umum (TIU) = 75
  • Tes wawasan kebangsaan (TWK) = 70
  • Tes karakteristik pribadi (TKP).= 105
  • Jumlah = 150

Untuk tahun ini, TKP dinaikkan menjadi 126 sehingga jumlahnya menjadi 271.

Ketentuan mengenai ambang batas kelulusan (passing grade) TKD CPNS itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 29 Tahun 2014 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS tahun 2014.
Ketentuan passing grade  untuk seleksi CPNS 2014 sebagai berikut.
  • TKP ditetapkan dengan kriteria 72% dari nilai maksimal yakni 175.
  • TIU jumlah soalnya 30, kalau jawaban benar semua nilai maksimal 150. Passing grade TIU merupakan 50% dari nilai maksimal, yakni 75 atau 15 jawaban benar.
  • TWK ditetapkan 40% dari nilai maksimal, yakni 175 (jumlah soal 35), yakni 70.
Sesuai ketentuan dalam Perpenpan RB No 29/2014, meskipun total nilai peserta tinggi tetapi ada salah satu kelompok soal yang tidak memenuhi passing grade, peserta tes tetap tidak lulus. “Jadi selain nilainya harus tinggi, peserta harus memenuhi passing grade. Peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lolos, dapat mengikuti tahap seleksi lanjutan, yakni tes kompetensi bidang (TKB).

20141009-passing-grade-cpns2014

 Unduhan

PERMENPAN RB NOMOR 29 TAHUN 2014TENTANG NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014

Naskah Sumpah/Janji Presiden dan Wapres


Presiden dan Wakil Presiden RI sebelum memangku jabatan wajib menucapkan sumpah menurut agama atau janji di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 9 sebagai berikut.

 Pasal 9 ayat (1)

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama,atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “Demi  Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji  dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Pasal 9 ayat (2)

Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

Unduh UUD 1945

Bila berminat memiliki dokumen UUD 1945 dapat diunduh dengan klik di sini,

Dokumen yang siap diunduh dengan mudah terdiri:

  • UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945
  • UUD NRI Tahun 1945 Dalam Satu Naskah

Download UUD 1945 Lengkap


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indionesia Tahun 1945 telah mengalamai amandemen (perubahan) sebanyak empat kali.

Sebagai dokumen konstitusi, warga negara perlu mengetahui perkembangan UUD dari awal. Berikut dokumen lengkap yang siap diunduh dengan mudah.

  • Kata Pengantar
  • Sambutan Pimpinan MPR RI Periode 2009-2014
  • UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945
  • UUD NRI Tahun 1945 Dalam Satu Naskah

Untuk mengunduh dokumen, silakan klik poster berikut.

Pedoman Pilpres 2014


Pilpres akan dilaksankan pada 9 Juli 2014. Untuk itu, penyelenggara pemilu mulai KPU, PPS, KPPS, juga Bawaslu, Panwas, maupun PPL harus memahami peraturan tentang Pilpres sebagai panduan pelaksanaan.

Berikur peraturan KPU tentang Pilpres 2014 yang siap di unduh:

1. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014

  • Tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
  • Unduh

2. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014

  • Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
  •   Unduh 

3. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014

  • Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
  •  Unduh

 4. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2014

  • Tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
  •  Unduh

5. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014

  • Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
  •  Unduh

6. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2014

  • Tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
  •  Unduh

7. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014

  • Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014.
  •  Unduh

Sumber: (Jika tautan unduhan ada masalah, silakan langsung kunjungi sumber): http://www.kpu.go.id/index.php/arsip/index/all?keyword=&per_page=10

 

Buku Panduan KPPS Pileg 2014


Buku petunjuk bagi KPPS dapat di-download di sini. Buku sebagi juknis KPPS untuk Pileg 9 April ini terdiri 4 bab yaitu Bab Pendahuluan, Kegiatan KPPS Sebelum Hari Pemungutan Suara, Pelaksanaan Pemungutan Suara, dan Pelaksanaan Penghitungan Suara.

Buku ini wajib dimiliki penyelenggara Pemilu terutama KPPS karena buku ini memberi petunjuk apa, bagaimana, dan kapan kegitan dalam rangkaian Pemilu Legislatif 2014 dilaksanakan.

Pileg 2014 adalah untuk tujuan memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan DPD maka tingkat pekerjaan cukup rumit dan banyak kegiatan administrasi yang harus dikerjakan dengan cermat, hati-hati, dan benar. Untuk itu, KPPS harus membaca buku pedoman KPPS dan menguasai dengan baik ketentuan tugas.

Unduh Buku Panduan KPPS Pileg 2014  alternatif tautan langsung ke sumber www.kpu.go.id

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.113 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: