TPP Semester 1 2017 =308.762 Tidak Cair


Daftar guru penerima TPP pereode Januari-Juni 2017 yang belum cair dapat dilihat pada web info GTK. Keterangan yang ada pada web info GTK, SKTP (Surat Keputusan Tunjangan Profesi) untuk semester I 2017 bagi 308.762 guru yang belum terbit itu dikarenakan beberapa hal, antara lain masalah JJM (jumlah jam mengajar), JJL (jumlah jam linier), data kepegawaian, data mutasi, data rombel.

Untuk melihat daftar nama guru yang datanya pada dapodik bermasalah atau cek data pribadi dapat dilihat melalui tautan berikut  http://223.27.144.195:8085/

Perbaikan data dimaksud harus dilakukan oleh operator sekolah. Dan, data yang sudah diperbaiki, tidak langsung valid, tapi butuh beberapa hari, bahkan mungkin beberapa minggu.

info gtk_TPP 2017 belum cair

Aplikasi SPT Tahunan PPh PNS


Berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh),  diatur sebagai berikut:

  • Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah batas akhir Tahun Pajak dan untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Unduhan

Aplikasi Pajak Penghasilan PNS Tahun Pajak 2014 form excel

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2014 (PER-19/PJ/2014)

Tunjangan Profesi dan TPG 2012


Menteri Keuangan Agus Martowardojo menerbitkan dua aturan terbaru mengenai tunjangan profesi dan dana tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah untuk tahun anggaran 2012.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyebutkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut adalah PMK Nomor 34/PMK.07/2012 dan PMK Nomor 35/PMK.07/2012.

PMK yang mulai berlaku pada 9 Maret 2012 ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012.

Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kuota Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011.

Sedangkan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD diberikan sebagai tambahan penghasilan bagi Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tunjangan profesi diberikan satu kali gaji pokok Guru PNSD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhitung mulai 1 Januari 2012 dan untuk dana tambahan penghasilan akan diberikan sebesar Rp250 ribu per orang per bulan juga terhitung mulai 1 Januari 2012.

Adapun alokasi untuk tunjangan profesi Guru PNSD tahun 2012 adalah sebesar Rp30,56 triliun dan alokasi untuk dana tambahan penghasilan Guru PNSD sebesar Rp2,89 triliun.

Penyaluran dan pembayaran tunjangan serta dana tambahan penghasilan Guru PNSD dilaksanakan secara triwulan. Adapun untuk waktu penyaluran yaitu pada triwulan I minggu terakhir Maret 2012, triwulan II pada minggu terakhir Juni 2012, triwulan III pada minggu terakhir September 2012, dan triwulan IV pada minggu terakhir November 2012.

Penyaluran dana pada triwulan I – IV dilaksanakan masing-masing sebesar seperempat dari alokasi tunjangan profesi dan dana tambahan penghasilan Guru PNSD.

Untuk tunjangan maupun dana tambahan tersebut, pembayaran dilaksanakan sebanyak 12 bulan dalam setahun dan tidak termasuk untuk bulan ke-13.

Pembayaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setelah menerima dana tersebut dalam rekening kas umum daerah secara triwulanan, yaitu untuk triwulan I paling lambat April 2012, triwulan II paling lambat Juli 2012, triwulan III paling lambat Oktober 2012, dan triwulan IV paling lambat Desember 2012.

Untuk menghindari sanksi penundaan penyaluran tunjangan profesi dan dana tambahan penghasilan Guru PNSD triwulan II tahun anggaran berikutnya, Pemda diwajibkan untuk menyerahkan laporan realisasi pembayaran kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Laporan diserahkan pada semester I paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus 2012 dan untuk semester II paling lambat minggu terakhir bulan April 2013.  (S034/Z002) Sumber: http://www.antaranews.com/berita/

Pedoman Belanja Gaji Tunjangan Sertifikasi


Berdasarkan Permendiknas 36/2007, guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik berhak atas tunjangan profesi yang besarnya setara satu kali gaji pokok. Jadi, bila dijumlah, gaji yang diterma dapat dikatakan sebesar dua kali gaji setiap bulan meskipun penerimaan TP belum rutin setiap bulan.

Seorang guru, kepala sekolah, dan pengawas yang telah memiliki sertifikat profesional memiliki kewajiban untuk bekerja secara profesional. Bukti sederhana adalah adanya peningkatan dari sebelum memiliki sertifikat profesional dengan sesudah memiliki sertifikat. Peningkatan dalam hal apa? Kembali secara sederhana, peningkatan dapat dilihat dari disiplin waktu dan tertib administrasi. Sekali lagi, ini bukti sederhana.

Maksud dan tujuan diadakannya sertifikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional masih jauh dari harapan. Tidak perlu ditutupi dan dipungkiri, fakta berbicara bahwa penerima tunjangan profesi belum (tidak) menunjukkan keprofesionalannya. Atau dengan bahasa sederhana, sebelum dan sesudah menerima tunjangan profesi tidak ada peningkatan, tentu yang akhirnya benar-benar profesional tetap ada namun sangat minim jumlahnya. Fakta ini menimbulkan kecemburuan dan kritik. Salah satu kritik yang muncul adalah sebagian besar guru penerima tunjangan profesi tidak membelanjakan tunjangan yang dia peroleh untuk meningkatkan profesionalismenya. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan tunjangan profesi yaiu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang salah satu indikasinya adalah meningkatnya hasil Ujian Nasional.

Panduan Belanja Tunjangan Profesi

Untuk memaksimalkan tercapainya maksud dan tujuan sertifikasi, mulai 2011, pemerintah akan ”intervensi” terhadap penggunaan uang tunjangan profesi.

Berikut tulisan tentang arahan membelanjakan tunjangan profesi yang saya kutip dari website Mapenda Kab. Kediri.

Sehubungan dengan telah dicairkannya tunjangan profesi maka bagi guru yang dana tunjangan profesinya belum masuk, harap langsung konfirmasi ke Mapenda dengan membawa asli dan fotokopi buku rekening Bank.

Tunjangan profesi berbeda dengan gaji. Gaji diperbolehkan dibelanjakan secara konsumtif 100 %.  Tetapi tunjangan profesi merupakan tunjangan bagi peningkatan profesionalitas guru dan kualitas pendidikan. Jadi beberapa persennya harus digunakan untuk menunjang proses pendidikan.

Hasil Ujian Nasional yang mengalami penurunan terus menerus selama dua tahun terakhir ini baik skala nasional maupun skala Kab. Kediri, merupakan hal yang mengecewakan karena dilain pihak, guru diberi tunjangan profesi yang nilainya mencapai milyaran rupiah.

Terlepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhi turunnya prosentase kelulusan Ujian Nasional, salah satu kritik yang muncul adalah sebagian besar guru penerima tunjangan profesi tidak membelanjakan tunjangan yang dia peroleh untuk meningkatkan profesionalismenya. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan tunjangan profesi yaiu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang salah satu indikasinya adalah meningkatnya hasil Ujian Nasional.

Untuk pencairan tunjangan profesi tahun 2011 rencananya persyaratan pemberkasan berbeda dengan tahun sebelumnya.Selain SKMT, SK Pembagian tugas, dan jadwal pelajaran, akan ditambah dengan bukti fisik kehadiran guru (daftar hadir), jurnal dan perangkat pembelajaran lainnya.

Selain itu, guru penerima juga harus mengumpulkan laporan penggunaan tunjangan profesi yang meliputi:

  1. Belanja peningkatan kualitas profesi. Contohnya : Mengikuti seminar, lokakarya, workshop pendidikan (yang bukan dibiayai negara) minimal 1 semester 1 x
  2. Belanja media pendidikan. Contohnya : Pembelian laptop, komputer, LCD, dan media lainya yang berguna bagi peningkatan mutu pendidikan
  3. Belanja penelitian. Contohnya : pembuatan PTK, penelitian ilmiyah, makalah, dsb
  4. Belanja peningkatan materi pendidikan. Contohnya : pembelian buku materi, modul, CD materi, dsb
  5. Belanja peningkatan ketrampilan guru. Contohnya : Kursus komputer, atau keahlian lainnya (sebagai sarana menuju sistem pembelajaran berbasis tenologi)
  6. Belanja peningkatan mutu pendidikan lain. Contoh : Studi banding, penanganan khusus bagi siswa “tertinggal” dsb

Himbauan :
Bagi Kepala Madrasah :

  • Harap melakukan supervisi dikelas bagi guru khususnya guru yang sudah menerima tunjangan profesi minimal 1 semester sekali.
  • Menetapkan pembagian tugas dan jadwal pelajaran  sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh guru (pada tahun 2010 masih ditemukan pembagian tugas yang tidak sesuai dengan aturan)
  • Selalu memberikan penyegaran kepada guru perihal tujuan pendidikan dan memberi semangat akan pentingnya semangat juang untuk mencerdaskan anak didik

Bagi guru :

  • Melaksanakan tugas sebagai guru profesional yang mengajar sesuai dengan aturan yang berlaku pada Permendiknas 39 tahun 2009, SE dirjend 158/2010, Permendiknas 15 tahun 2010, dan perundang undangan lainya.
  • Membuat perangkat pembelajaran secara disiplin dan berkualitas
  • Benar-benar mempunyai semangat untuk mendidik, dan mencerdaskan siswa.
  • Berlomba-lomba dalam prestasi dan berlomba dalam meningkatkan output pendidikan dengan jujur.
  • Melakukan usaha-usaha yang bisa mendukung berhasilnya proses pendidikan pada tempat tugas masing-masing

Terakhir,  mari kita bersama-sama memajukan pendidikan madrasah. Madrasah adalah milik kita, Madrasah tidaklah kalah dengan Sekolah. Maju terus pendidikan Madrasah…….
Selamat berjuang………..

Tulisan ini disampaikan sebagai tindak lanjut dari penyampaian materi oleh Kasubdit Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI pada acara Sosialisasi Sertifikasi dan tunjangan Profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jatim, Surabaya.

Tulisan asli dapat dilihat di http://mapendakabkediri.blogspot.com/

Fatwa (MUI) tentang Zakat Penghasilan


Berdasar pertimbangan bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan  atau  penghasilan  pejabat  negara, maupun  penghasilan  tidak  rutin  seperti dokter,  pengacara,  konsultan,  penceramah, dan  sejenisnya,  serta  penghasilan  yang diperoleh  dari  pekerjaan  bebas  lainnya, masih  sering  ditanyakan  oleh  umat  Islam Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06  R. Akhir 1424 H/07  Juni  2003 M tentang Zakat Penghasilan.

Dalam fatwa ini, MUI mendasarkan pada petunjuk dalam Alquran juga hadits nabi sbb:

  1. “Hai  orang  yang  beriman!  Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari  bumi  untuk  kamu …”  (QS. Al-Baqarah [2]: 267).
  2. “… Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan’…” (QS. al-Baqarah [2]: 219).
  3. “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan  zakat  itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka…”  (QS.  al-Taubah  [9]: 103).
  4. “Diriwayatkan  secara  marfu’  hadis Ibn  Umar,  dari  Nabi  s.a.w.,  beliau bersabda,  ‘Tidak  ada  zakat  pada harta  sampai  berputar  satu  tahun’.” (HR.)
  5. “Dari  Abu Hurairah  r.a.,  Rasulullah SAW  bersabda:  ‘Tidak  ada  zakat atas  orang  muslim  terhadap hamba  sahaya  dan  kudanya’.  (HR. Muslim).  Imam  Nawawi  berkata: “Hadis  ini  adalah  dalil  bahwa  harta qinyah  (harta  yang  digunakan  untuk keperluan  pemakaian,  bukan  untuk dikembangkan)  tidak  dikenakan zakat.”
  6. “Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi SAW, beliau bersabda: ‘Tangan atas lebih  baik  daripada  tangan  bawah. Mulailah  (dalam  membelanjakan harta)  dengan  orang  yang  menjadi tanggung  jawabmu.  Sedekah  paling baik  adalah  yang  dikeluarkan dari  kelebihan  kebutuhan.  Barang siapa  berusaha  menjaga  diri  (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang  siapa  berusaha  mencukupi diri,  Allah  akan  memberinya kecukupan’.” (HR. Bukhari)
  7. “Dari  Abu Hurairah  r.a.,  Rasulullah SAW  bersabda:  ‘Sedekah  hanyalah dikeluarkan  dari  kelebihan/kebutu-han.  Tangan  atas  lebih  baik  daripa-da  tangan  bawah.  Mulailah  (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang  menjadi  tanggung  jawabmu” (HR. Ahmad)

Ada 4 hal yang ditetapkan dalam fatwa ini:

1. Ketentuan Umum

Dalam  Fatwa  ini,  yang  dimaksud  dengan “penghasilan”  adalah  setiap  pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain  yang  diperoleh  dengan  cara  halal,  baik rutin  seperti  pejabat  negara,  pegawai  atau karyawan, maupub tidak rutin seperti dokter, pengacara,  konsultan,  dan  sejenisnya,  serta pendapatan  yang  diperoleh  dari  pekerjaan bebas lainnya.

2. Hukum

Semua  bentuk  penghasilan  halal  wajib dikeluarkan zakatnya  dengan  syarat  telah mencapai  nishab  dalam  satu  tahun,  yakni senilai emas 85 gram.

3. Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.

4. Waktu Pengeluaran Zakat

(1). Zakat  penghasilan  dapat  dikeluarkan pada  saat  menerima  jika  sudah  cukup nishab.

(2). Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan  dikumpulkan  selama  satu tahun; kemudian  zakat dikeluarkan  jika penghasilan  bersihnya  sudah  cukup nishab.

Dokumen untuk diunduh:

Fatwa-MUI-No 3/2003 tentang Zakat-Penghasilan

Tulisan terkait:

Kalkulkator untuk Menghitung Zakat Gaji/Profesi

Menghitung Zakat Gaji/Profesi


Cara menghitung zakat gaji/profesi yang dimaksud di sini adalah dihitung  dari penghasilan setelah dikurangi kebutuhan.

Setiap penghasilan, apapun jenis pekerjaan yang menyebabkan timbulnya penghasilan tersebut diharuskan membayar zakat bila telah mencapai nisab. Pekerjaan apa saja? Bisa Dokter, Pegawai Negeri Sipil, Akuntan, konsultan, artis, entrepreneur dan sebagainya. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS Al Baqarah:267).

Kalkulator Zakat Gaji

Kazaga (Kalkulator Zakat Gaji) adalah sebuah program sederhana yang dimaksudkan untuk membantu menghitung zakat penghasilan yang bersumber dari gaji/upah yang didapat dalam satu bulan.

Perhitungan zakat yang digunakan oleh Kazaga adalah dengan mengalikan persentase zakat dengan sisa gaji/upah (jumlah gaji/upah 1 bulan dikurangi  jumlah pengeluaran pokok dan hutang). Persentase zakat pada umumnya menggunakan 2.5%, namun anda dapat mengubahnya.

Sedangkan untuk menentukan kewajiban zakat, Kazaga membandingkan sisa gaji dengan nilai nisab. Nisab adalah sebuah nilai untuk menentukan apakah pendapatan seseorang (dalam hal ini sisa gaji/upah) wajib dikenakan zakat. Apabila sisa gaji/upah kurang dari nilai nisab maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat, namun apabila menyamai atau melebihi nilai nisab maka diwajibkan untuk membayar zakat.

Nilai nisab diperoleh dengan mengalikan harga pasar emas murni yang berlaku di hari pembayaran zakat dengan berat minimum emas murni. Ada berbagai macam pendapat mengenai berat minimum emas murni yang digunakan, namun Kazaga menggunakan berat 94 gram sebagai batas minimum berat emas murni.

Dalam perhitungannya nanti Anda dapat mengubah berat minimum tersebut sesuai dengan paham yang anda ikuti.

Berikut tampilan Kazaga

  1. Langkah 1 (angka nilai emas, sekedar contoh)

  • Langkah 2

Untuk menggunakan Kazaga cukup mudah. Anda dapat menggunakan Kazaga dengan Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, maupun Windows XP untuk dapat menjalankan Kazaga.  Buka file Kazaga.exe lalu Kazaga akan dapat segera menghitung zakat anda.

Terima kasih telah menggunakan Kazaga, semoga Allah menerima amal zakat anda dan memberikan kesempurnaan anda iman. Amien.

Kirimkan saran dan komentar anda ke  kazaga@lycos.com sehingga Kazaga dapat menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Atau, kunjungi website  http://kazaga.tripod.com

Unduh Kazaga

Kalkulator Zakat Gaji.rar.

Pendataan Tenaga Honorer PTT/GTT 2010


Kabar gembira bagi tenaga honorer PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan GTT (Guru Tidak Tetap) dengan terbitnya Surat Edaran Kepala BKN Nomor 05/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.

SE ini ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Dijelaskan dalam SE tersebut, berdasarkan PP 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS yang telah diubah dalam PP 43/2007, pemerintah telah memproses tenaga honorer sebanyak 920.702.

Saat ini tenaga honorer yang dapat diusulkan diangkat menjadi CPNS secara bertahap sampai dengan tahun 2009 adalah tenaga honorer yang gajinya dibebankan pada APBN/APBD dan terdaftar dalam database hasil verifikasi yang dikirim ke BKN paling lambat tanggal tanggal 30 Juni 2006 dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan PP 48 tahun 2005 dan PP 43 tahun 2007.  Dan, sampai dengan saat ini pemerintah belum menetapkan kebijakan/ketentuan yang mengatur tentang pendataan database tenaga honorer dan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS setelah tahun anggaran 2009.

Untuk menuntaskan pemrosesan tenaga honorer, pendataan 2010 ini dilakukan dengan memilah tenaga honorer dalam dua kategori:

  1. Kategori I = tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN atau APBD. Hasil pendataan harus sudah diterima BKN pada 31 Agustus 2010.
  2. Kategori II = tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN atau APBD. Hasil pendataan harus sudah diterima BKN pada 31 Desember 2010.

Adapun syarat tenaga honorer yang dapat didata adalah :

  1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
  2. Bekerja di instansi pemerintah.
  3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja terus-menerus.
  4. Usia minimal 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Berkaitan dengan pendataan (proses dan hasil) ini, Pejabat Pembina Kepegawaian diminta transparan, tidak memungut biaya, cermat, akurat, dan tepat serta diumumkan di mesdia massa selama 14 hari kepada publik.

Untuk memperoleh pengetahuan secara jelas

sebaiknya memahami SE dan PP yang dapat diunduh dibawah ini.

SE-Kepala BKN No. 05 Th. 2010

Form Pendataan Honorer 2010

PP 48-2005_Honorer Jadi CPNS

PP_43/2007_Honorer Jadi CPNS

Berita Rapat Konsolidasi BKN

Persiapan Pendataan Honorer 2010

Menghadapi pendataan tenaga honorer, Badan Kepegawaian Negara mengadakan rapat persiapan pendataan tenaga honorer di Hotel Jayakarta Bandung, (19-21/7). Rapat diikuti para pejabat eselon II dan seluruh Kepala Kantor Regional BKN ini membahas berbagai langkah yang akan dilaksanakan dalam proses sosialisasi SE tersebut untuk disampaikan pada sosialisasi pada masing-masing wilayah kerja. Rapat juga mengundang beberapa pejabat dari instansi terkait proses pendataan tenaga honorer seperti Kementerian PAN&RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sekretariat Negara.

Dalam sambutannya, Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno meminta untuk melaksanakan sosialisasi SE dengan baik sehingga semua pihak dapat mendapatkan pemahaman yang sama. “Kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah haruslah dapat dilaksanakan dengan baik. Dan untuk pelaksanaan yang baik, perlu ada sosialisasi dengan pihak-pihak yang terkait, sehingga hal yang esensial dapat dipahami dengan utuh,” Jelas Eko Sutrisno.

Eko Sutrisno juga menegaskan bahwa pejabat yang menandatangani formulir pendataan akan dikenakan sanksi administrasi maupun pidana, apabila dikemudian hari ternyata data tenaga honorer yang disampaikan tidak benar dan tidak sah. Menyikapi hal ini, Eko Sutrisno meminta pelaksanaan sosialisasi yang akan dilakukan dilakukan secara detail, sehingga para pejabat kepegawaian sungguh paham tentang data-data yang diperlukan dan bagaimana data tersebut harus dituangkan ke dalam sistem pendataan yang telah ditetapkan. Selain itu, Eko Sutrisno juga meminta pelaksanaan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan tenaga honorer tahun 2010 ini agar dilakukan dengan teliti, cermat, dan akurat sehingga data yang diperoleh memang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan mengingat waktu pendataan yang sangat sempit.

Berbagai permasalahan dibahas dalam rapat ini, diantaranya Penjelasan Kebijakan Pembiayaan Tenaga Honorer, Pengolahan Data Tenaga Honorer tahun 2010, Akuntabilitas Pengangkatan Tenaga Honorer Tahun 2010 oleh BPKP, Pengarahan tentang Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer Tahun 2010, Evaluasi Pelaksanaan PP 48 tahun 2005 dan PP 43 tahun 2007 serta pengarahan tentang Kebijakan Formasi Tenaga Honorer Tahun 2010.

Sumber: http://www.bkn.go.id/in/berita/1324-konsolidasi-intern-persiapan-sosialisasi-pendataan-tenaga-honorer.html

Untuk informasi mengenai pendataan dan verifikasi

silakan hubungi HUMAS BKN (021) 80882815.

Telp Kantor Regional BKN
1. Kanreg I Yogyakarta 0274 868290
2. Kanreg II Surabaya 031 8531038
3. kanreg III Bandung 022 7272021
4. Kanreg IV Makassar 0411 512011
5. Kanreg V DKI Jakarta 021 87721084 / 021 87721086
6. Kanreg VI Medan 061 8453744
7. Kanreg VII Palembang 0711 519154
8. Kanreg VIII banjarmasin 0511 4781552
9. Kanreg IX Jayapura 0967 587779
10. Kanreg X Denpasar 0361 255193
11. Kanreg XI Manado 0431 811090
12. Kanreg XII Pekanbaru 0761 7870006

%d blogger menyukai ini: