Rasio Murid sebagai Syarat TPP


Syarat minimal jumlah siswa yang diampu guru agar memenuhi syarat menerima TPP hangat dibicarakan kalangan guru. Pembicaraan masalah ini, ada yang menyebutkan bahwa syarat ini akan berlaku mulai 2015. Tahun 2015 dijadikan dasar oleh karena dalam UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) mengatur beberapa ketentuan dengan tenggang waktu 10 tahun sejak UUGD ditetapkan. Mengingat UUGD ditetapkan pada 30 Desember 2005 maka 10 tahun berikutnya adalah 30 Desember 2015, atau Januari 2016.

Benarkah mulai 2015 (berdasarkan UUGD) rasio murid terhadap guru akan menjadi syarat penerimaan TPP? Jawabnya tegas, Tidak! Mengapa? Tenggang waktu 10 tahun berikutnya sejak UUGD diundangkan bukan mengatur rasio murid-guru melainkan mengatur guru dan dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan bekum memiliki sertifikat pendidik. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 80.
Syarat detil untuk dapat menerima TPP tidak diatur dalam UUGD tetapi diatur dalam PP 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Dalam PP Guru, ketentuan rasio murid memang diatur dalam Pasal 17 yang dapat dikelompokkan menjadi tiga:
a. Rasio murid-guru 15:1 bagi TK/RA, MI, MTs, MA, dan SMK
b. Rasio murid-guru 20:1 bagi SD, SMP, SMA
c. Rasio murid-guru 12:1 bagi MAK
Namun, jika ketentuan rasio ini tidak terpenuhi maka tetap dapat menerima TPP sebagaimana dijelaskan dalam PP Guru Pasal 80 huruf d.

Berikut kutipan ketentuan dalam UUGD yang berkaitan tentang tunjangan profesi.
Pasal 16
(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal Pasal 15 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
Kemudian PP 74 Tahun 2008 yang ditetapkan dan berlaku pada 1 Desember 2008, tunjangan profesi dijelaskan dalam beberapa pasal antara lain sebagai berikut.

Pasal 15
(1) Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

(2) Seorang Guru hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi terlepas dari banyaknya Sertifikat Pendidik yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Guru.

(3) Guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c berhak memperoleh tunjangan profesi jika mendapat tugas tambahan sebagai:
a. kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan;
b. wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan;
c. ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan;
d. kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan;
e. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan produksi;
f. guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerjaguru bimbingan dan konseling atau konselor; atau
g. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan

Pasal 17
(1) Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap Gurunya sebagai berikut:
a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;
c. untuk MI atau yang sederajat 15:1;
d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;
h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.
(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan ketentuan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus untuk pendidik yang bertugas pada:
a. satuan pendidikan khusus;
b. satuan pendidikan layanan khusus;
c. satuan pendidikan yang mempekerjakan Guru berkeahlian khusus; atau
d. satuan pendidikan selain huruf a, huruf b, dan huruf c atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 65
Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
d. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap menerima tunjangan profesi.

Kesimpulan

Berdasarkan PP 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 65, huruf d, guru yang mengajar dengan jumlah murid yang kurang dari rasio sebagaimana diatur dalam Pasal 17, tetap dapat menerima TPP asalkan memenuhi syarat lain sesuai peraturan.

Jadwal Pencairan TPP 2014


Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) 2014 akan cair pada April untuk Triwulan I. Sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor  61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2014.  Alokasi TP Guru PNSD adalah sebesar Rp56.136.316.551.000,00 (lima puluh enam triliun seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Alokasi TP Guru PNSD tersebut telah memperhitungkan kurang bayar TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013. Dan, alokasi TP Guru PNSD ini telah memperhitungkan sisa dana TP Guru PNSD yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tahun 2013.

Jadwal Penyaluran TPP ke Rekening Kas Daerah

Penyaluran TP Guru PNSD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran TP Guru PNSD dilaksanakan secara Triwulanan, yaitu:

  1. Triwulan I paling lambat minggu terakhir bulan Apri1 2014
  2. Triwulan II paling lambat minggu terakhir bulan Juni 2014
  3. Triwulan III paling lambat minggu terakhir bulan September 2014
  4. Triwulan IV paling lambat minggu terakhir bulan November 2014

 

Jadwal Pencairan TPP kepada Guru

Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran TP Guru PNSD kepada masing-masing Guru PNSD setelah diterimanya TP Guru PNSD di Rekening Kas Umum Daerah secara triwulanan, yaitu:

  1. Triwulan I paling lambat pada bulan April 2014
  2. Triwulan II paling lambat pada bulan Juli 2014
  3. Triwulan III paling lambat pada bulan Oktober 2014
  4. Triwulan IV paling lambat pada bulan Desember 2014

Pembayaran TP Guru PNSD kepada masing-masing Guru PNSD ini dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sumber/Lihat PMK Nomor  61/PMK.07/2014

Data 2014 Guru Bersertifikat Pendidik


Sampai dengan 2014, Guru PNS di lingkungan Kemdikbud yang sudah bersertifikat pendidik sebanyak 1.236.540. Tapi, berdasarkan persyaratan, guru bersertifikat yang layak mendapatkan SK TPP hanya 904.481 (73%). Sisanya, perlu verifikasi data dan sebagian tidak layak mendapatkan SK TPP.

Sedangkan Guru Non PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 206.493. Dari jumlah ini, yang layak mendapatkan SK TPP sebanayak 162.083 (78%).

Berikut data selengkapnya guru bersertifikat pendidik baik PNS maupun Non PNS yang dirinci berdasarkan layak mendapatkan SK TPP, perlu verifikasi data, dan tak layak mendapatkan SK TPP.

Guru PAUD PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 35.849
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 33.910
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 1.040
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 899

Guru Pendidikan Dasar PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 1.014.882
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 784.482
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 154.059
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 76.341

Guru Pendidikan Menengah PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 185.809
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 86.089
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 7.650
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 92.070

Guru PAUD Non PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 47.264
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 33.996
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 13.268
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 0

Guru Pendidikan Dasar Non PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 97.368
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 81.520
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 9.532
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 6.316

Guru Pendidikan Menengah Non PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 61.861
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 46.567
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 14.041
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 1.253

Sumber : http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/2321

 

14 Masalah SK dan 12 Masalah Tunjangan Profesi


Pendataan dapodik (data pokok pendidikan) menjadi kesibukan yang memerlukan perhatian serius sekolah karena hasil pendataan akan berpengaruh terhadap bantuan baik bagi sekolah, siswa, juga tenaga pendidik (guru).

Berikut rangkuman permasahan tentang data pendidik berkaitan dengan masalah SK Tunjangan dan juga terhadap tunjangan profesi. Rangkuman permasalahan ini dipublikasikan oleh Dinas Pendidikan Provimsi Jatim.

Permasalahan dengan SK Tunjangan

  1. Sudah Update Data di Dapodik namun tidak bisa login untuk Cek Info PTK
  2. Sudah Update Data di Dapodik namun belum muncul Perbaikannya di Lembar Info PTK
  3. NUPTK Tidak Valid pada Lembar Info
  4. NUPTK Valid namun Data Kelulusan tidak ditemukan
  5. NUPTK Valid namun Data Kelulusan Milik Orang
  6. Jumlah Jam Mengajar Kosong
  7. JJM Ada namun JJM Liner Kosong
  8. Rombongan Belajar Tidak Normal
  9. Sudah SK namun Gaji Pokok Tidak Sesuai (PNS-DAU)
  10. Sudah SK namun Gaji Pokok Tidak Sesuai (PNS-DEKON)
  11. Sudah SK namun Gaji Pokok Tidak Sesuai (NON PNS-DEKON)
  12. Sudah SK namun Tempat Tugas bukan Sekolah Induk
  13. Sudah SK namun NUPTK, NRG dan Rek. Bank milik orang lain
  14. Data sudah memenuhi syarat, namun SK tak kunjung Terbit

 

Permasalahan berkaitan Tunjangan Profesi

  1. Matapelajaran apa saja yang diakui di Sekolah Dasar (SD
  2. Matapelajaran apa saja yang diakui di Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  3. Bagaimana Boleh Guru dengan Sertifikasi Guru Kelas mengajar
  4. Bidang Studi karena kehabisan Rombel?
  5. Bagaimana dengan pelajaran Muatan Lokal. Apa saja yang diakui
  6. Bagaimana memasukkan Guru BK pada dapodik yang benar
  7. Pelajaran apa saja yang dapat lintas Jenjang?
  8. Bagaimana jika Guru menambahkan jam mengajar di luar DIKDAS?
  9. Bagaimana proses mutasi dari jenjang lain (DIKDAS/PAUD) DAU
  10. Bagaimana proses mutasi dari jenjang lain (DIKDAS/PAUD) DEKON
  11. Bagaimana proses mutasi dari kementerian lain (mis : Kemenag)
  12. Bagaimana proses pengusulan SK TP Guru Inklusi?
  13. Bagaimana dengan Guru-guru yang mengajar di Sekolah ex-RSBI

Untuk mengetahui solusi atas permasalahan-permasalahan di atas, silakan unduh filenya di sini.

 

Data Guru dan SK Tunjangan


SK tunjangan mulai 2013 dapat diakses secara online, terutama jenjang Dikdas. Data SK ini bisa muncul melengkapi data guru jika data yang di-upload melalui pendataan dapodik benar dan lengkap. Data ini harus dikerjakan oleh operator sekolah.

Data SK tunjangan yang keluar adalah secara otomatis sesuai hak pemilik NUPTK yang dimasukkan. Misal, jika guru yang bersangkutan memiliki hak menerima tunjangan fungsional maka data yang tampil adalah “data sk tunjangan fungsional”.

Langkah Cek SK Tunjangan

1464b-p2tkdikdas_3

1. Masuk website info SK (klik poster di samping)
2. Ketik NUPTK
3. Ketik password (tahun lahir, bulan, tanggal)
4. Klik login

Bagaimana jika data SK tidak keluar?

Bagi guru yang sudah lulus sertifikasi berhak mendapatkan tunjangan profesi dan seharusnya dalam pengecekan akan keluar data  SK tunjangan profesi.

Jika data SK tidak keluar maka ada masalah dengan data guru. Untuk mengetahui data mana yang salah, silakan cek pada “Pengecekan Data Guru”. Dari rincian data ini akan diketahui mana yang salah. Selanjutnya, cara memperbaiki adalah lewat “pendataan dapodik” yang dilakukan operator sekolah.

Pengecekan Data Guru

Langkah cek data guru, masuk website “pengecekan data guru” dengan klik poster berikut kemudian masukkan NUPTK dan password (tahun lahir-bulan lahir-tanggal lahir)

Permasahan dan solusi

Jika data pada dapodik ada yang belum valid maka data yang belum valid itu perlu diperbaiki oleh operator.  Rangkuman permasalahan pada data guru dan data tunjangan beserta solusi, silakan lihat/unduh melalui tautan berikut:

14 Masalah SK dan 12 Masalah Tunjangan Profesi

 

Informasi lain tentang dunia pendidikan (UKG, Sertifikasi, PKG, NUPTK, dll) yang mungkin bermanfaat dapat dilihat pada blog berikut

ya sekolah dunia pendidikan

Tunjangan Profesi dan TPG 2012


Menteri Keuangan Agus Martowardojo menerbitkan dua aturan terbaru mengenai tunjangan profesi dan dana tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah untuk tahun anggaran 2012.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyebutkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut adalah PMK Nomor 34/PMK.07/2012 dan PMK Nomor 35/PMK.07/2012.

PMK yang mulai berlaku pada 9 Maret 2012 ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012.

Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kuota Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011.

Sedangkan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD diberikan sebagai tambahan penghasilan bagi Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tunjangan profesi diberikan satu kali gaji pokok Guru PNSD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhitung mulai 1 Januari 2012 dan untuk dana tambahan penghasilan akan diberikan sebesar Rp250 ribu per orang per bulan juga terhitung mulai 1 Januari 2012.

Adapun alokasi untuk tunjangan profesi Guru PNSD tahun 2012 adalah sebesar Rp30,56 triliun dan alokasi untuk dana tambahan penghasilan Guru PNSD sebesar Rp2,89 triliun.

Penyaluran dan pembayaran tunjangan serta dana tambahan penghasilan Guru PNSD dilaksanakan secara triwulan. Adapun untuk waktu penyaluran yaitu pada triwulan I minggu terakhir Maret 2012, triwulan II pada minggu terakhir Juni 2012, triwulan III pada minggu terakhir September 2012, dan triwulan IV pada minggu terakhir November 2012.

Penyaluran dana pada triwulan I – IV dilaksanakan masing-masing sebesar seperempat dari alokasi tunjangan profesi dan dana tambahan penghasilan Guru PNSD.

Untuk tunjangan maupun dana tambahan tersebut, pembayaran dilaksanakan sebanyak 12 bulan dalam setahun dan tidak termasuk untuk bulan ke-13.

Pembayaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setelah menerima dana tersebut dalam rekening kas umum daerah secara triwulanan, yaitu untuk triwulan I paling lambat April 2012, triwulan II paling lambat Juli 2012, triwulan III paling lambat Oktober 2012, dan triwulan IV paling lambat Desember 2012.

Untuk menghindari sanksi penundaan penyaluran tunjangan profesi dan dana tambahan penghasilan Guru PNSD triwulan II tahun anggaran berikutnya, Pemda diwajibkan untuk menyerahkan laporan realisasi pembayaran kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Laporan diserahkan pada semester I paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus 2012 dan untuk semester II paling lambat minggu terakhir bulan April 2013.  (S034/Z002) Sumber: http://www.antaranews.com/berita/

Syarat Pencairan Tunjangan TPP 2012 pada Bank


Untuk persiapan cairnya tunjangan profesi 2012, para guru penerima TPP perlu memahami persyaratan yang diperlukan dibawa ke bank saat mengambil tunjangan. Sampai saat ini, info kapan cairnya tunjangan belum ada petunjuk resmi.

Berikut persyaratan/prosedur yang dipublikasikan pada http://p2tkdikdas.kemdiknas.go.id/:  selain mengisi formulir, guru juga diminta untuk membawa dokumen:

Umum

  • Foto kopi KTP
  • Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan yang bersangkutan merupakan guru di sekolah tersebut dan surat keterangan memuat antara lain: NUPTK, NRG, Nomor Peserta, dan alamat sesuai KTP.

Syarat Khusus

  • Apabila terjadi perbedaan NUPTK, guru yang bersangkutan harus membawa foto kopi Sertifikat Pendidik atau SK Tunjangan Profesi pada Tahun Anggaran 2012.
  • Apabila terjadi perbedaan nama antara KTP dan SK dan nama di rekening, guru yang bersangkutan harus membawa surat keterangan dari Kepala Sekolah.

Guru Mutasi

  • Dokumen di atas ditambah dengan:
  • Foto kopi Surat Keputusan mutasi bagi PNS
  • Surat Keterangan mutasi dari Yayasan/Komite/Kepala Sekolah bagi Non PNS.
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 3.129 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: