Mulai 2019 NISN Dihapus


kartu nisnMuhadjir Effendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengatakan, mulai tahun ini tidak ada lagi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), tetapi diganti dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Itu mudah tinggal diubah saja, kan datanya sudah ada di sekolah. Tinggal dicek, termasuk di daerah mana, tinggal di mana, keluarganya siapa. Saya kira secara teknis tidak ada kesulitan gitu hanya kita perlu menselaraskan datanya saja,” ujar Mendikbud usai bertemu dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh di Jakarta, dilansir Antara Selasa (22/1/2019).

Dengan dijadikannya NIK sebagai pengganti NISN, maka akan mempermudah pendataan anak-anak yang masuk dalam usia sekolah. Dalam hal ini peranan pendidikan nonformal menjadi strategis bukan lagi pelengkap tapi memiliki peran utama.

“Terutama untuk memberikan kesempatan pada peserta didik, yang dengan alasan tertentu tidak dapat masuk ke jalur formal. Sehingga nanti target kita dengan disatukannya data yang ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), maka wajib belajar dapat terwujud,” tambahnya.

Mendikbud menjelaskan, pihaknya didukung oleh Kemendagri terutama dalam mengatur sistem penerimaan siswa baru. Melalui kerja sama itu, jika sebelumnya orang tua yang mendaftarkan anaknya maka sekarang justru sekolah bersama aparat desa yang mendata anak untuk masuk ke sekolah.

Zudan Arif Fakhrulloh Dirjen Dukcapil Kemendagri mengatakan dengan NIK dapat mengetahui anak-anak yang putus sekolah. Sehingga Mendikbud bisa memerintahkan dinas pendidikan daerah untuk mengecek kondisi anak tersebut.

“Kalau ternyata tidak punya biaya untuk sekolah, kita bisa mengurusnya dan memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP),” kata Zudan. (ant/wil)

Sumber: http: //kelanakota.suarasurabaya.net/news/2019/215696-Mendikbud:-Tidak-Ada-Lagi-Nomor-Induk-Siswa-Nasional

Data Nasional DPS Pilkada 2018


Berikut DPS Pilkada 2018 untuk provinsi, kab/kota, kecamatan, kelurahan/desa seluruh Indonesia. Sesuai data KPU, DPS Pilkada 2018 sebanyak 152.866.795 dengan jumlag tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 386.941.

Untuk melihat rincian laki-laki, perempuan, dan difabel DPS silakan ikuti petunjuk berikut:

  • DPS Provinsi, klik nama provinsi
  • DPS Kab/Kota, klik nama provinsi, kemudian klik nama Kab/Kota
  • DPS Kecamatan, klik nama provinsi, klik nama Kab/Kota, kemudian klik nama kecamatan
  • DPS Kelurahan/Desa, klik nama provinsi, klik nama Kab/Kota, klik nama kecamatan, kemudian klik nama kelurahan/desa
  • DPS TPS, klik nama provinsi, klik nama Kab/Kota, klik nama kecamatan, klik nama kelurahan/desa, klik nomor TPS (maka akan tampil nama pemilih).
No Provinsi Jml TPS DPS
1 ACEH 831 312.915
2 BALI 6.301 3.001.535
3 BANTEN 10.459 4.275.415
4 BENGKULU 622 233.783
5 GORONTALO 515 210.609
6 JAMBI 2.514 840.928
7 JAWA BARAT 74.942 31.708.330
8 JAWA TENGAH 63.974 27.348.878
9 JAWA TIMUR 67.646 30.385.986
10 KALIMANTAN BARAT 11.652 3.470.989
11 KALIMANTAN SELATAN 2.257 679.573
12 KALIMANTAN TENGAH 3.944 1.143.307
13 KALIMANTAN TIMUR 7.276 2.346.674
14 KALIMANTAN UTARA 298 133.153
15 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1.316 450.364
16 KEPULAUAN RIAU 317 144.241
17 LAMPUNG 15.002 5.919.411
18 MALUKU 3.347 1.183.537
19 MALUKU UTARA 2.130 763.477
20 NUSA TENGGARA BARAT 8.335 3.545.106
21 NUSA TENGGARA TIMUR 9.666 3.079.903
22 PAPUA 8.623 3.251.047
23 RIAU 12.054 3.677.510
24 SULAWESI BARAT 1.283 412.019
25 SULAWESI SELATAN 17.130 5.927.589
26 SULAWESI TENGAH 1.716 582.874
27 SULAWESI TENGGARA 4.909 1.666.546
28 SULAWESI UTARA 1.539 590.501
29 SUMATERA BARAT 1.983 676.708
30 SUMATERA SELATAN 16.895 5.700.873
31 SUMATERA UTARA 27.465 9.202.967
TOTAL 386.941 152.866.795

Sumberhttps://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dps/1/nasional diakses pada 27/03/2018: 00.14

DPS Pilgub Jatim 2018


Berdasarkan data KPU, DPS Pilgub Jatim 2018 adalah 30.385.986 dari 38 Kab/Kota yang akan menggunakan hak pilihnya dalam 67.646 TPS.

Tiga Pemilih terbanyak DPS adalah

  1. Kota Surabaya : 2.009.072
  2. Kab. Malang : 1.973.917
  3. Kab. Jember : 1.817.492

Tiga Pemilih terkecil adalah

  1. Kota Mojokerto : 97.363
  2. Kota Blitar :  110.649
  3. Kota Madiun : 141.644

Berikut daftar DPS 38 Kab dan Kota di Jawa Timur

tunas63_dps-pilgub-jatim-pilkada2018

Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035


Provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar berdasarkan proyeksi tahun 2010-2035 adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten.  Sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit berdasrkan tahun proyeksi tersebut adalah Papua Barat, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi barat, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Secara nasional, perkembangan jumlah penduduk Indonesia proyeksi 2010-2035 menurut provinsi sebagai berikut.

  • 2010 : 238.518.800
  • 2015 : 255.461.700
  • 2020 : 271.066.400
  • 2025 : 284.829.000
  • 2030 : 296.405.100
  • 2035 : 305.652.400

Berikut tabel perkembangan jumlah penduduk Indonesia menurut provinsi proyeksi tahun 2010-2035.

Unduh tabel klik di sini

provinsi dengan penduduk terbesar

penduduk indonesia 2010-2035

Dokumen dan Prosedur Menjadi WNI


Orang asing/WNA dapat menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah memenuhi syarat dan tatacara yang diatur dalam peraturan dan undang-undang. Berdasar UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan pada pasal 8, “Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.” Sedangkan pengertian pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.

Permohonan Kewarganegaraan

PERSYARATAN PERMOHONAN PENDAFTARAN KEWARGANEGARAAN ANAK (GANDA TERBATAS)

  1. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
  2. Surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum menikah;
  3. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atau paspor orang tua yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia;
  4. Pasfoto anak terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
  5. Fotokopy kutipan akte perkawinan / buku nikah atau kutipan akte perceraian / surat talak / perceraian atau keterangan/ kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah;
  6. Fotokopy kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang diakui atau yang diangkat;
  7. Fotokopy kartu tanda penduduk warga Negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 Tahun dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia; dan
  8. Fotokopy kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia ;
  9. Biaya Pendaftaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

 

PERSYARATAN PERMOHONAN PENDAFTARAN KEWARGANEGARAAN MELALUI PERNYATAAN

  1. Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia;
  2. Sudah bertempat tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau selama 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
  3. Tidak menyebabkan berkewarga negaraan ganda, jika berakibat berkewarganegaraan ganda dapat diberikan izin tinggal tetap.
  4. Membuat Permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan :
  • Fotokopi kutipan akte kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat berwenang ;
  • Fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  • Fotokopi kutipan akte kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia suami atau isteri pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  • Fotokopi kutipan akte perkawinan / buku nikah pemohon dan suami atau istri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  • Surat keterangan dari Kantor Imigrasi di tempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (tahun) berturut –turut atau 10  (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
  • Surat Keterangan catatan kepolisian dari kepolisian di tempat tinggal pemohon;
  • Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon yang menerangkan bahwa setelah pemohon memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraan yang bersangkutan;
  • Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan Negara kepadanya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas dan
  • Pasfoto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
  • Biaya Pendaftaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

 

PERSYARATAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)

  1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
  2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
  3. Sehat jasmani dan rohani;
  4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
  6. Jika dengan memperoleh Kewarga negaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
  7. Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap; dan
  8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
  9. Membuat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM atau Perwakilan RI di luar negeri dengan sekurang-kurangnya memuat :
  • Nama lengkap;
  • Tempat dan tanggal lahir;
  • Alamat tempat tinggal;
  • Kewargenegaraan Pemohon;
  • Nama lengkap suami atau istri;
  • Tempat dan tanggal lahir suami atau istri, serta;
  • Kewarganegaraan suami atau istri.

10. Permohonan tersebut dilampiri dengan :

  • Foto copy kutipan akte kelahiran Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  • Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  • Foto copy kutipan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Warga negara Indonesia suami atau istri Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  • Foto copy kutipan akte perkawinan/buku nikah Pemohon dan suami atau istri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  • Surat keterangan dari kantor imigrasi tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemo hon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
  • Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian di tempat tinggal Pemohon;
  • Surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerang kan bahwa setelah Pemohon memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraannya negara yang bersangkutan;
  • Pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setiap kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas, dan
  • Pas poto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar.

 

Informasi lebih lanjut dapat disampaikan secara online di http://www.kumham-jakarta.info/hubungi-kami

Sumber: http://www.kumham-jakarta.info/info-layanan/kewarganegaraan/persyaratan-permohonan

 

Daftar UMK 2012 Kab/Kota di Jatim


Gubernur Jatim telah menetapkan Pergub Jatim Nomor 81 tahun 2011 tentang Upah Minimum Kab/Kota di Jawa Timur tahun 2012. Berdasrkan Pergub ini, UMK tertinggi adalah Kota Surabaya yakni Rp1.257.000,00 dan paling rendah adalah Kab. Ponorogo yaitu Rp745.000,00.

Sebagaimana berita pada http://disnakertransduk.jatimprov.go.id,  Pergub Jatim Nomor 81 tahun 2011  ditetapkan per 20 November 2011. Berikut beritanya.

Perjalanan pembahasan UMK yang alot antar pihak perwakilan buruh dan pengusaha, akhirnya per 20 Nopember 2011 Pergub Jatim Nomor 81 tahun 2011 tentang Upah Minimum Kab/Kota di Jawa Timur tahun 2012 ditetapkan Gubernur. Dalam pergub tersebut diamanatkan bahwa penetapan UMK 2012 sebagai upaya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan proses produksi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme Upah Minimum. Penetapan Upah Minimum ini telah melalui pembahasan dan pertimbangan kondisi daerah dan kemampuan perusahaan di Kab/Kota se Jawa Timur. Dalam pergub tersebut juga diatur tentang kewajiban berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1(satu) tahun dan larangan untuk mengurangi atau menurunkan serta larangan untuk membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum tersebut.

Dalam kesempatan lainnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi (Disnakertransduk) Jatim Hary Soegiri, menegaskan Dinas akan menurunkan Satgas Pendampingan Pelaksanaan Penerapan Upah Minimun 2012 tersebut. Dan apabila ada perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK tahun 2012, harus mengacu kepada ketentuan di Kepmenakertrans RI No.231/Men/2003.

TKI Berjalan Kaki 12 Hari Menembus Hutan


Kisah sengsara TKI yang bekerja di Malaysia tak pernah habis. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang menghadapi masalah selama tahun 2009 tercatat 1.170 kasus, yang keseluruhannya dapat diselesaikan. “Permasalahan yang dihadapi TKI tersebut sebagian besar menyangkut upah dengan majikannya,” kata Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia, Tatang Budi Utama Razak, di Kuta, Bali, 7 April 2010.

Sementara itu, pesatnya perkembangan proyek pembangunan di Malaysia, khususnya bidang kontruksi di semenanjung kota Johorbaru memberikan kesempatan sedikitnya kepada 200 ribu tenaga kerja Indonesia (TKI). “Peluang yang ada di negeri tangga itu dimanfaatkan secara maksimal dalam mengatasi masalah tenaga kerja di Indonesia,” kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNT2TKI) Moh Jumhur Hidayat di Kuta, Bali Rabu.       (http://www.republika.co.id)

Jawa Pos, edisi 7 April 2010 memberitakan, Tenaga kerja Indonesia (TKI), yang berjumlah 28 orang, kabur dari perusahaan tempat mereka bekerja di Malaysia Sabtu 13 Maret lalu. Setelah 12 hari berjalan menembus hutan, mereka sampai ke wilayah Indonesia di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. Inilah kisah perjalanan mereka menembus hutan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Para TKI itu bekerja di Malaysia lewat PJTKI (perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia) ACL yang berkantor di Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam perekrutan, mereka dijanjikan bekerja di kota dengan penghasilan banyak. “Nyatanya, kami dipekerjakan di tengah hutan,” ungkap Suhendi, salah seorang di antara 28 TKI tersebut.

Gaji besar pun sekadar janji. Selama bekerja di perusahaan di Malaysia itu, mereka diupah MYR 18 (setara dengan Rp 54 ribu) sehari. Upah itu mereka terima untuk 12 jam kerja dalam sehari.

Aturannya memang cuma delapan jam sehari. Yang empat jam adalah lembur. Meski disebut lembur, faktanya wajib dilakukan. Kalau tidak ikut lembur, yang delapan jam tidak diakui. Artinya, upah sehari itu hilang. “Bahkan, dipotong MYR 100,” tambah Suhendi.

Aturan di perusahaan itu benar-benar ketat. Keterlambatan satu menit saja sudah dianggap terlambat satu jam yang berarti kena potongan lagi. “Kami merasa tertipu,” ujar Suhendi yang dibenarkan tiga rekannya -Dadan, Sulaiman, dan Muhammad Yacob- saat ditemui Radar Tarakan (Grup Jawa Pos) di rumah Dinas Kapolsek Kayan Hulu Ipda Alyadi kemarin (6/4).

Merasa tidak nyaman lagi bekerja di perusahaan tersebut, mereka memutuskan kabur dari perusahaan. Tujuannya kembali ke wilayah Indonesia dengan menembus hutan perbatasan.

Persiapan untuk melakukan perjalanan itu apa adanya. Mereka hanya membawa pakaian dan makanan seadanya. Selama perjalanan tanpa arah itu, mereka pernah menginap satu malam di kampung Dayak Punan di kawasan Sarawak, Malaysia.

Pertolongan mereka dapatkan dari warga di kampung Dayak tersebut. Seorang warga memberi mereka peta perjalanan menuju wilayah Indonesia. “Yang memberi seperti tentara dan bisa berbahasa Jawa,” kata Suhendi.

Perjalanan selama 12 hari menembus hutan itu bisa menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi mereka. Suhendi, yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat, menuturkan bahwa mereka hanya membawa dua kilogram beras dan lauk seadanya yang mereka beli secara patungan.

Untuk menghemat perbekalan, mereka lebih sering makan daun singkong yang banyak mereka temukan di hutan. Mereka juga membawa panci kecil untuk memasak. “Panci itu kami bawa dari kamp di perusahaan,” ujar Muhammad Yacob, yang mengatakan baru satu setengah bulan bekerja di perusahaan tersebut.

Selama dalam perjalanan, mereka tidur di tempat terbuka dan berjaga bergiliran. Untung, selama 12 hari itu, mereka tidak bertemu dengan binatang buas. “Paling hanya babi hutan dan monyet,” tambah Yacob.

Berbekal peta pemberian warga Dayak Punan tersebut, mereka sampai juga di perbatasan Sarawak (Malaysia) dan Long Bawang, Kayan Hulu (Indonesia). Setelah sampai di perbatasan itu, mereka menginap di pos pengamanan perbatasan (pamtas). Mereka menumpang tidur dan bergabung dengan anggota TNI selama dua malam.

Selama bergabung di pos pamtas, para TKI itu memasak beras mereka sendiri dari sisa bekal yang mereka bawa selama perjalanan. Pada hari kedua bersama anggota pamtas, persediaan TKI habis. Untung, petugas di pamtas berbaik hati dengan merelakan sebagian jatah logistik untuk mereka.

Mereka meninggalkan pos perbatasan tersebut sore hari dan menginap di sebuah pondok di tengah ladang. Sekitar pukul 10.00 pada 25 Maret mereka sampai di Polsek Long Nawang, Malinau. “Lumayan jauh, sekitar 28-30 kilometer dengan kondisi jalan naik turun,” terang Suhendi.

Kemudian, rombongan melanjutkan jalan kaki menuju Long Ampung yang berjarak 12 kilometer dari polsek tersebut. Jarak tersebut mereka tempuh tiga jam.

Para TKI itu bersyukur karena sudah bisa menginjakkan kaki di negara sendiri meski belum sampai ke kampung halaman di Jawa Barat. Rencananya, mereka pulang kampung Kamis besok (8/4), setelah keluarga mereka mengirimi uang.

Mereka tidak berencana untuk menuntut balik para jasa penghubung yang merekrut mereka. “Baru kalau mereka menuntut kami, kami akan tuntut balik,” kata Suhendi.

Rencananya, Suhendi kembali berjualan es campur khas Cirebon yang sudah dirintisnya, sambil menggarap sawahnya jika musim hujan. Sementara, Sulaiman akan membantu orang tuanya berjualan di pasar, Yacob akan kembali melakukan aktivitas sebagai tukang ojek. Dadan akan bergabung dengan Suhendi berjualan es campur khas Cirebon.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolsek (Ipda Alyadi) Kayan Hulu dan keluarga serta keluarga besar Suku Sunda di Malinau yang telah menampung kami dan membantu kami selama di Malinau,” ujar Suhendi, menutup kisahnya. (jpnn/c1/ruk)

Sumber: http://jawapos.co.id

Syarat Pengangkatan Anak


Pengangkatan  Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang  tua, wali yang sah atau orang  lain yang bertanggung  jawab atas  perawatan,  pendidikan  dan  membesarkan  anak  tersebut  ke  dalam  lingkungan keluarga orang tua angkat.

Persyaratan pengangkatan anak, secara hukum, diatur berdasarkan Peraturan Mensos Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mulai berlaku sejak ditetapkan pada 19 Oktober 2009. Dengan terbitnya Permensos ini maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor  13/HUK/1993 jo Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 2/HUK/1995  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berikut kutipan sebagian isi peraturan:

1. Permohonan

Permohonan  pengangkatan  anak  disebutkan dalam pasal 5, yakni harus  melampirkan  persyaratan  administratif  Calon Anak Angkat (CAA)  yang meliputi: (a).  copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA; (b).  copy kartu keluarga orang tua CAA; dan  (c).  kutipan akta kelahiran CAA.

2. Prinsip

Prinsip pengangkatan anak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2, yaitu meliputi  :

a. pengangkatan  anak  hanya  dapat  dilakukan  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan dilakukan  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku;

b. pengangkatan  anak  tidak  memutuskan  hubungan  darah  antara  anak  yang  diangkat dengan orang tua kandungnya;

c. Calon Orang Tua Anak Angkat (COTA) harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA;

d. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut;

e. pengangkatan  anak Warga  Negara  Indonesia  oleh Warga  Negara  Asing  hanya  dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Selain  prinsip-prinsip di atas, orang  tua  angkat  wajib memberitahukan  kepada  anak angkatnya  mengenai  asal  usulnya  dan  orang  tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

3. Tujuan

Pengangkatan  Anak  bertujuan  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak  untuk mewujudkan kesejahteraan  dan  perlindungan  anak  yang  dilaksanakan  berdasarkan  adat  kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tujuan tersebut, peraturan ini ditujukan sebagai acuan bagi  masyarakat  dalam  melaksanakan  pengangkatan  anak,  baik  yang  dilakukan  oleh Pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Peraturan Mensos No 110/HUK/2009 ini terdiri atas 9 Bab dan terbagi atas 54 pasal :

BAB I: Ketentuan Umum

BAB  II: Persyaratan  Calon Anak Angkat  dan  Calon Orangtua  Angkat

BAB III: Jenis Pengangkatan Anak

BAB  IV: Kewenangan

BAB  V: Pengangkatan Anak Antar WNI

BAB VI: Pengangkatan Anak oleh COTA yang Salah Seorangnya WNA

BAB  VII: Pengangkatan Anak Antara WNI dengan WNA

BAB VIII: Pengangkatan Anak WNI yang Dilahirkan di Luar Wilayah Indonesia

BAB IX: Ketentuan Penutup

Dokumen untuk diunduh

Permensos No. 110/HUK/2009_Persyaratan Pengangkatan Anak

Sensus Penduduk 2010


Berdasar UU 16/1997 tentang Statistik, Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatupopulasi pada saat tertentu.

Sensus penduduk dilaksanakan untuk memperoleh data mengenai cacah jiwa. Menurut pasal 8  UU 16/1997, sensus penduduk dilaksanakan setiap 10 tahun.

Indonesia kini sedang mempersiapkan sensus penduduk modern yang keenam yang akan diselenggarakan pada tahun 2010. Sensus-sensus penduduk sebelumnya diselenggarakan pada tahun-tahun 1961, 1971, 1980, 1990 dan 2000.

Menurut Sensus Penduduk 2000, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 205.1 juta jiwa, menempatkan Indonesia sebagai negara ke-empat terbesar setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Sekitar 121 juta atau 60.1 persen di antaranya tinggal di pulau Jawa, pulau yang paling padat penduduknya dengan tingkat kepadatan 103 jiwa per kilometer per segi. Penduduk Indonesia tahun 2010 diperkirakan sekitar 234.2 juta.

Dalam Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang akan datang diperkirakan akan dicacah penduduk yang bertempat tinggal di sekitar 65 juta rumahtangga. Untuk keperluan pencacahan ini akan dipekerjakan sekitar 600 ribu pencacah yang diharapkan berasal dari wilayah setempat sehingga mengenali wilayah kerjanya secara baik. Pencacah dilatih secara intensif selama tiga hari sebelum diterjunkan ke lapangan.

Dalam SP2010 akan diajukan sekitar 40 pertanyaan mengenai: kondisi dan fasilitas perumahan dan bangunan tempat tinggal, karakteristik rumahtangga dan keterangan individu anggota rumahtangga. Format dan isi daftar pertanyaan atau Kuesioner SP2010 disusun dengan mempertimbangkan rekomendasi PBB yang relevan serta dapat diterapkan di lapangan.

Puncak kegiatan SP2010 berupa kegiatan pencacahan penduduk di semua wilayah geografis Indonesia secara serempak selama bulan Mei 2010 (Bulan Sensus). Pada 31 Mei 2010 akan dilakukan pembaharuan hasil pencacahan secara serempak dengan mencatat kejadian kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk yang terjadi selama Bulan Sensus dan menyisir serta mencatat penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap (homeless). Tanggal 31 Mei 2010 merupakan Hari Sensus artinya data SP2010 yang dihasilkan merujuk pada hari sensus tersebut.

Data SP2010 diharapkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang antara lain mencakup:

  1. memperbaharui data dasar kependudukan sampai ke wilayah unit administrasi terkecil (desa)
  2. mengevaluasi kinerja pencapaian sasaran pembangunan milenium (Milenium Development Goal, MDGs),
  3. menyiapkan basis pengembangan statistik wilayah kecil,
  4. menyiapkan data dasar untuk keperluan proyeksi penduduk setelah tahun 2010,
  5. mengembangkan kerangka sampel untuk keperluan survei-survei selama kurun 2010-2020,
  6. basis pembangunan registrasi penduduk dan pengembangan sistem administrasi kependudukan.

Jadwal Kegiatan Pokok Sensus Penduduk 2010

Tahun Kegiatan Utama Catatan
2008
  • Pembuatan peta dasar (desa/kecamatan)
  • Penyusunan dan uji coba kuesioner SP2010
Peta dasar, paling tidak sebagian,  diharapkan sudah ber-georeference berdasarkan citra satelit
2009
  • Pembuatan sketsa peta blok sensus (BS) berdasarkan peta dasar
  • Gladi bersih SP2010
BS adalah unit wilayah kerja pencacah terkecil yang memuat sekitar 100 rumahtangga. Sketsa BS merupakan kelengkapan utama pencacah dalam menjalankan tugasnya
2010
  • Pencetakan dan distribusi dokumen SP2010
  • Pelatihan petugas lapangan
  • Pencacahan
  • Diseminasi angka sementara SP2010 (pertengahan Agustus)
  • Pengolahan dokumen SP2010
Pengolahan data, dengan memanfaatkan teknologi scanner,  akan dilakukan di 34 pusat pengolahan (33 propinsi dan 1 pusat)
2011
  • Data cleaning dan tabulasi data SP2010
  • Diseminasi hasil final SP2010 (Juli 2011)
  • Penyiapan database penduduk untuk keperluan pembangunan registrasi penduduk dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  • Analisis data
2012
  • Analisis data (lanjutan)
  • Pengembangan kerangka sampel untuk survei rumahtangga selama dekade 2010-2020
  • Proyeksi penduduk, usia sekolah dan angkatan kerja

Sumber: http://www.bps.go.id/

%d blogger menyukai ini: