Jadwal PLPG 2015 Rayon 115 UM


Universitas Negeri Malang (UM) akan melaksanakan PLPG 2015  bagi guru di lingkungan Kemdikbud sebanyak 4 tahap. Sertifikasi Guru (sergu) pola PLPG ini akan diikuti guru TK/SD/SMP/SMA/SMK.

Tahap 1 PLPG di Rayon 115 Universitas Negeri Malang akan dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2015. Berikut ini rencana pembagian tahapan pelaksanaannya.

Tahap Tanggal Bidang studi / matapelajaran
1 19 Agustus – 28 Agustus 2015 Guru Kelas TK, Guru Kelas SD, Guru Kelas SLB, IPA SMP, IPS SMP, Sejarah SMA/SMK, Matematika SMP/SMA/SMK
2 29 Agustus – 7 September 2015 Guru Kelas TK, Guru Kelas SD, Bimbingan dan Konseling SMP, Penjaskes SD, Fisika SMA/SMK, Bahasa Inggris SMA/SMK, Gabungan: TIK, KKPI, RPL, TKJ, Multimedia, Ekonomi SMA
3 8 September – 17 September 2015 Guru Kelas TK, Guru Kelas SD, Bimbingan dan Konseling SMA/SMK, Penjaskes SD, Bahasa Inggris SMP, Seni Budaya SMP/SMA/SMK, Geografi SMA
4 18 September – 27 September 2015 Guru Kelas TK, Penjaskes SMP/SMA/SMK, Geografi SMA, Rumpun Otomotif SMK, Administrasi Perkantoran SMK, Pemasaran SMK, Akuntansi dan Perbankan SMK, Ekonomi SMA, Bahasa Inggris SMA/SMK

Daftar Peserta PLPG

Daftar peserta PLPG akan diumumkan sekitar 7 hari sebelum jadwal PLPG. Daftar peserta ini akan dikirim ke Dinas Pendidikan Kab/Kota atau melalui web PSG Rayon 115.

 

Iklan

Urutan Prioritas Peserta PPGJ 2015


Calon  peserta  sertifikasi  guru melalui  PPGJ  yang  telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik berbasis hasil UKA atau UKG akan  ditetapkan  sebagai  peserta  sesuai  dengan  kuota  yang  telah ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut.

  1. Seluruh peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013/2014 yang tidak lulus.
  2. Guru sudah memiliki  sertifikat pendidik dan dimutasikan untuk mengajar bidang  tugas baru  sesuai dengan kualifikasi akademik (selanjutnya  disebut  sertifikasi  kedua)  sesuai  pasal  2 Permendikbud  Nomor  62  Tahun  2013  tentang  Sertifikasi  Guru Dalam  Jabatan  dalam  Rangka  Penataan  dan  Pemerataan  Guru dengan  terlebih dahulu mengikuti UKA pada bidang  tugas baru sesuai latar belakang pendidikan S-1/D-IV yang dimiliki.
  3. Guru sudah memiliki  sertifikat  pendidik  TIK  kode  224 dan  KKPI kode  330  (selanjutnya  disebut  sertifikasi  kedua)  sesuai  pasal  8 Permendikbud  Nomor  68  Tahun  2014  tentang  Peran  Guru Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi  dan  Guru  Keterampilan Komputer  Dan  Pengelolaan  Informasi  Dalam  Implementasi Kurikulum 2013.
  4. Guru sudah memiliki sertifikat pendidik IPA SMK kode 097 dan IPS SMK kode  100  (selanjutnya  disebut  sertifikasi  kedua)  yang mendapat  tugas  atau  dimutasikan  untuk  mengampu  mata pelajaran sesuai kualifikasi S-1/D-IV yang dimiliki dengan terlebih dahulu  mengikuti  UKA  pada  bidang  tugas  baru  sesuai  latar belakang pendidikan S-1/D-IV yang dimiliki.
  5. Guru yang diangkat sebelum bulan Januari tahun 2006
  6. Guru yang  diangkat  mulai  1  Januari  Tahun  2006  (di  ranking berdasarkan nilai UKA)

Data peserta  sertifikasi guru melalui PPGJ  sesuai dengan urutan di  atas  akan  ditampilkan  pada  AP2SG-PPGJ  untuk  dijadikan  dasar  penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015.

Sumber: Buku 1  Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2015

Pola PPGJ (PLPG) 2015


Mulai tahun 2015, program PLPG berganti Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGJ). Sertifikasi guru melalui PPGJ ini menggunakan pola Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Pola pelaksanaan PPGJ

Semua guru calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang telah memenuhi persyaratan administrasi diikutkan dalam seleksi akademik berbasis data hasil Uji Kompetensi (UKA dan UKG).
Bagi peserta yang lulus seleksi akademik dilanjutkan dengan penyusunan RPL.

  1. rekognisi pembelajaran lampau (RPL),
  2. workshop/pelatihan di LPTK 16 hari, dan
  3. Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) di sekolah (tempat tugas sehari-hari) selama 2 (dua) bulan,
  4. ujian akhir dilaksanakan di sekolah.

Kegiatan Workshop

Workshop dilaksanakan selama 16 hari (168 JP) di LPTK meliputi kegiatan pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, Penelitian Tindakan Kelas (PTK)/Penelitian Tindakan layanan Bimbingan dan Konseling (PTBK) dan peer teaching/peer counceling yang diakhiri dengan ujian tulis formatif (UTF) dengan instrumen yang disusun oleh LPTK penyelenggara. Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang lulus UTF akan dilanjutkan dengan melaksanakan Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) di sekolah tempat guru bertugas.

  • Bagi peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang tidak lulus UTF, diberi kesempatan mengikuti UTF ulang maksimum 2 (dua) kali dan apabila tidak lulus setelah 2 (dua) kali mengikuti ujian ulang, dikembalikan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk memperoleh pembinaan dan dapat langsung diusulkan kembali untuk mengikuti workshop pada tahun berikutnya.

Kegiatan PKM

PKM dilaksanakan di sekolah selama 2 bulan (di luar libur antarsemester) dengan kegiatan-kegiatan sesuai tugas pokok guru yang meliputi penyusunan perangkat pembelajaran (RPP/RPPBK), melaksanakan proses pembelajaran/layanan konseling/layanan TIK, implementasi PTK/PTBK, melaksanakan penilaian, pembimbingan, dan kegiatan persekolahan lainnya.

Peserta PKM wajib melaksanakan dan membuat laporan PTK/PTBK sesuai dengan format dan waktu yang ditentukan dan disahkan oleh kepala sekolah dan dipublikasikan di perpustakaan/ruang baca sekolah.

Uji kinerja dilaksanakan di akhir PKM oleh Asesor LPTK. Peserta yang belum lulus ujian kinerja, diberikan kesempatan menempuh ujian ulang maksimum 2 (dua) kali.

Ujian Tulis Nasional (UTN) dilaksanakan secara on-line dan untuk
daerah tertentu secara off-line.

Kelulusan PPGJ

  • Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang lulus uji kinerja dan UTN akan memperoleh sertifikat pendidik,
  • sedangkan peserta yang belum lulus, diberi kesempatan mengulang sebanyak 2 (dua) kali untuk ujian yang belum memenuhi syarat kelulusan. Bagi peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua, peserta dikembalikan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk memperoleh pembinaan dan dapat diusulkan mengikuti PKM tahun berikutnya.

Sumber Rujukan: Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2015

Buku Pedoman PPGJ 2015 dapat diunduh di sini.

Rasio Murid sebagai Syarat TPP


Syarat minimal jumlah siswa yang diampu guru agar memenuhi syarat menerima TPP hangat dibicarakan kalangan guru. Pembicaraan masalah ini, ada yang menyebutkan bahwa syarat ini akan berlaku mulai 2015. Tahun 2015 dijadikan dasar oleh karena dalam UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) mengatur beberapa ketentuan dengan tenggang waktu 10 tahun sejak UUGD ditetapkan. Mengingat UUGD ditetapkan pada 30 Desember 2005 maka 10 tahun berikutnya adalah 30 Desember 2015, atau Januari 2016.

Benarkah mulai 2015 (berdasarkan UUGD) rasio murid terhadap guru akan menjadi syarat penerimaan TPP? Jawabnya tegas, Tidak! Mengapa? Tenggang waktu 10 tahun berikutnya sejak UUGD diundangkan bukan mengatur rasio murid-guru melainkan mengatur guru dan dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan bekum memiliki sertifikat pendidik. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 80.
Syarat detil untuk dapat menerima TPP tidak diatur dalam UUGD tetapi diatur dalam PP 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Dalam PP Guru, ketentuan rasio murid memang diatur dalam Pasal 17 yang dapat dikelompokkan menjadi tiga:
a. Rasio murid-guru 15:1 bagi TK/RA, MI, MTs, MA, dan SMK
b. Rasio murid-guru 20:1 bagi SD, SMP, SMA
c. Rasio murid-guru 12:1 bagi MAK
Namun, jika ketentuan rasio ini tidak terpenuhi maka tetap dapat menerima TPP sebagaimana dijelaskan dalam PP Guru Pasal 80 huruf d.

Berikut kutipan ketentuan dalam UUGD yang berkaitan tentang tunjangan profesi.
Pasal 16
(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal Pasal 15 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
Kemudian PP 74 Tahun 2008 yang ditetapkan dan berlaku pada 1 Desember 2008, tunjangan profesi dijelaskan dalam beberapa pasal antara lain sebagai berikut.

Pasal 15
(1) Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

(2) Seorang Guru hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi terlepas dari banyaknya Sertifikat Pendidik yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Guru.

(3) Guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c berhak memperoleh tunjangan profesi jika mendapat tugas tambahan sebagai:
a. kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan;
b. wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan;
c. ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan;
d. kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan;
e. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan produksi;
f. guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerjaguru bimbingan dan konseling atau konselor; atau
g. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan

Pasal 17
(1) Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap Gurunya sebagai berikut:
a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;
c. untuk MI atau yang sederajat 15:1;
d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;
h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.
(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan ketentuan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus untuk pendidik yang bertugas pada:
a. satuan pendidikan khusus;
b. satuan pendidikan layanan khusus;
c. satuan pendidikan yang mempekerjakan Guru berkeahlian khusus; atau
d. satuan pendidikan selain huruf a, huruf b, dan huruf c atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 65
Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
d. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap menerima tunjangan profesi.

Kesimpulan

Berdasarkan PP 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 65, huruf d, guru yang mengajar dengan jumlah murid yang kurang dari rasio sebagaimana diatur dalam Pasal 17, tetap dapat menerima TPP asalkan memenuhi syarat lain sesuai peraturan.

Hasil PLPG 2014 Rayon 114 Unesa


Hasil PLPG 2014 Rayon 114 Unesa bagi guru Kemdikbud dan Kemenag gelombang  telah diumumkan. Sesuai  ketentuan, bagi yang belum lulus ada kesempatan mengikuti Ujian Ulang (UU) 2 kali.

Cek Hasil PLPG Sergu 2014

Untuk melihat hasil PLPG, peserta harus melihat secara online. Berikut petunjuknya:

1. Masuk web hasil PLPG  (silakan klik poster berikut)

sg unesa rayon 114 hasil plpg 2014

2. Masukkan nomor peserta, serta tgl, bulan, dan tahun lahir.

3. Klik “cari data kelulusan peserta”

Hasil Pencarian

Hasil pencarian data kelulusan ada dua kategori: L (Lulus PLPG), dan Ujian Ulang.

1. L (Lulus PLPG)

  • Bagi yang lulus, harap cek ejaan nama, tempat dan tanggal lahir untuk pencetakan sertifikat pendidik. Jika tidak sesuai hubungi panitia.

sg unesa rayon 114 hasil plpg 2014 (LULUS)

2. Ujian Ulang 1, terdiri UTN (Ujian Tulis Nasional), UTL (Ujian Tulis Lokal), UP (Ujian Praktik).

  • UU 1 akan dilaksanakan dalam satu hari, Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 di kampus Unesa. Pukul, dan tempat (ruang ujian) disebutkan pada hasil pencarian data kelulusan.
  • sg unesa rayon 114 hasil plpg 2014 (UU)

Ketentuan Ujian Ulang

  1. UU 1 akan dilaksanakan dalam satu hari, Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 di kampus Unesa. Pukul, dan tempat (ruang ujian) disebutkan pada hasil pencarian data kelulusan
  2. Peserta yang tidak hadir pada waktu UU, tidak dapat mengikuti UU 1 lagi.
  3. Membawa Surat Tugas dari Kepala Sekolah/Yayasan/Kepala Dinas Pendidikan setempat.
  4. Membawa pensil 2B dan karet penghapus
  5. Khusus peserta UU Praktik, membawa RPP dan media pembelajaran sesuai mapel yang diikuti dengan alokasi waktu pembelajaran 30 menit.

Unduhan

Download surat penetapan: 07902/UN38.I/DT/2014 Kemdikbud

Download surat penetapan: 07903/UN38.I/DT/2014 Kemenag

Daftar NRG PAI 2013 SD/SMP/SMA/SMK


Berikut daftar nasional Nomor Register Guru (NRG) yang siap di-download. Dengan terbitnya NRG maka berhak mendapatkan tunjangan profesi pendidik (TPP).

Jika tautan di atas bermasalah, dapat dicoba melalui tautan berikut yang memublikasikan data di atas.

http://pendis.kemenag.go.id/kerangka/madr.htm

 

Data 2014 Guru Bersertifikat Pendidik


Sampai dengan 2014, Guru PNS di lingkungan Kemdikbud yang sudah bersertifikat pendidik sebanyak 1.236.540. Tapi, berdasarkan persyaratan, guru bersertifikat yang layak mendapatkan SK TPP hanya 904.481 (73%). Sisanya, perlu verifikasi data dan sebagian tidak layak mendapatkan SK TPP.

Sedangkan Guru Non PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 206.493. Dari jumlah ini, yang layak mendapatkan SK TPP sebanayak 162.083 (78%).

Berikut data selengkapnya guru bersertifikat pendidik baik PNS maupun Non PNS yang dirinci berdasarkan layak mendapatkan SK TPP, perlu verifikasi data, dan tak layak mendapatkan SK TPP.

Guru PAUD PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 35.849
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 33.910
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 1.040
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 899

Guru Pendidikan Dasar PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 1.014.882
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 784.482
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 154.059
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 76.341

Guru Pendidikan Menengah PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 185.809
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 86.089
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 7.650
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 92.070

Guru PAUD Non PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 47.264
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 33.996
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 13.268
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 0

Guru Pendidikan Dasar Non PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 97.368
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 81.520
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 9.532
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 6.316

Guru Pendidikan Menengah Non PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 61.861
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 46.567
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 14.041
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 1.253

Sumber : http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/2321

 

%d blogger menyukai ini: