Rasio Murid sebagai Syarat TPP


Syarat minimal jumlah siswa yang diampu guru agar memenuhi syarat menerima TPP hangat dibicarakan kalangan guru. Pembicaraan masalah ini, ada yang menyebutkan bahwa syarat ini akan berlaku mulai 2015. Tahun 2015 dijadikan dasar oleh karena dalam UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) mengatur beberapa ketentuan dengan tenggang waktu 10 tahun sejak UUGD ditetapkan. Mengingat UUGD ditetapkan pada 30 Desember 2005 maka 10 tahun berikutnya adalah 30 Desember 2015, atau Januari 2016.

Benarkah mulai 2015 (berdasarkan UUGD) rasio murid terhadap guru akan menjadi syarat penerimaan TPP? Jawabnya tegas, Tidak! Mengapa? Tenggang waktu 10 tahun berikutnya sejak UUGD diundangkan bukan mengatur rasio murid-guru melainkan mengatur guru dan dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan bekum memiliki sertifikat pendidik. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 80.
Syarat detil untuk dapat menerima TPP tidak diatur dalam UUGD tetapi diatur dalam PP 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Dalam PP Guru, ketentuan rasio murid memang diatur dalam Pasal 17 yang dapat dikelompokkan menjadi tiga:
a. Rasio murid-guru 15:1 bagi TK/RA, MI, MTs, MA, dan SMK
b. Rasio murid-guru 20:1 bagi SD, SMP, SMA
c. Rasio murid-guru 12:1 bagi MAK
Namun, jika ketentuan rasio ini tidak terpenuhi maka tetap dapat menerima TPP sebagaimana dijelaskan dalam PP Guru Pasal 80 huruf d.

Berikut kutipan ketentuan dalam UUGD yang berkaitan tentang tunjangan profesi.
Pasal 16
(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal Pasal 15 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
Kemudian PP 74 Tahun 2008 yang ditetapkan dan berlaku pada 1 Desember 2008, tunjangan profesi dijelaskan dalam beberapa pasal antara lain sebagai berikut.

Pasal 15
(1) Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

(2) Seorang Guru hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi terlepas dari banyaknya Sertifikat Pendidik yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Guru.

(3) Guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c berhak memperoleh tunjangan profesi jika mendapat tugas tambahan sebagai:
a. kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan;
b. wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan;
c. ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan;
d. kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan;
e. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan produksi;
f. guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerjaguru bimbingan dan konseling atau konselor; atau
g. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan

Pasal 17
(1) Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap Gurunya sebagai berikut:
a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;
c. untuk MI atau yang sederajat 15:1;
d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;
h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.
(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan ketentuan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus untuk pendidik yang bertugas pada:
a. satuan pendidikan khusus;
b. satuan pendidikan layanan khusus;
c. satuan pendidikan yang mempekerjakan Guru berkeahlian khusus; atau
d. satuan pendidikan selain huruf a, huruf b, dan huruf c atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 65
Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
d. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap menerima tunjangan profesi.

Kesimpulan

Berdasarkan PP 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 65, huruf d, guru yang mengajar dengan jumlah murid yang kurang dari rasio sebagaimana diatur dalam Pasal 17, tetap dapat menerima TPP asalkan memenuhi syarat lain sesuai peraturan.

Bukti Fisik dan Angka Kredit Diklat Fungsional Guru


Diklat  fungsional  bagi  guru  adalah  kegiatan  guru  dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk meningkatkan  keprofesian  guru  yang  bersangkutan  dalam kurun waktu tertentu. Macam kegiatan dapat berupa kursus, pelatihan,  penataran,  maupun  berbagai  bentuk  diklat  yang lain.

Guru  dapat  mengikuti  kegiatan  diklat  fungsional,  atas dasar  penugasan  baik  oleh  kepala  sekolah/madrasah  atau institusi yang lain, maupun atas kehendak   sendiri dari guru yang bersangkutan.

Untuk keperluan pemberian angka kredit,  bukti fisik yang harus disertakan adalah sebagai berikut.

  1. Fotokopi surat tugas dari kepala sekolah/madrasah atauinstansi lain yang terkait, yang telah disahkan oleh kepala sekolah/madrasah. Bila penugasan bukan dari kepala sekolah/madrasah   (misalnya   dari   institusi   lain   atau kehendak sendiri), harus  disertai dengan surat persetujuan mengikuti diklat fungsional dari kepala sekolah/madrasah.
  2. Fotokopi sertifikat  diklat  yang  disahkan  oleh  kepala sekolah/madrasah.
  3. Laporan hasil  pelatihan  yang  dibuat  oleh  guru  yang bersangkutan, diketik dan dijilid serta disajikan dengan kerangka isi sebagai berikut.

Sistematika Laporan Diklat

Bagian Awal

Memuat  judul  diklat  yang  diikuti,  keterangan  tentang kapan waktu pelaksanaan diklat, di mana kegiatan diklat diselenggarakan,  tujuan   dari   penyelenggaraan   diklat, lama   waktu   pelaksanaan   diklat, surat penugasan, penyelenggara/pelaksana diklat,  surat  persetujuan dari kepala sekolah/madrasah, serta fotokopi sertifikat atau keterangan dari pelaksana diklat.

Bagian Isi

  1. Uraian rinci dari tujuan diklat/pengembangan diri yang dilakukan.
  2. Penjelasan isi materi  yang  disajikan dalam diklat/pengembangan diri serta uraian kesesuaian dengan              peningkatan  keprofesian guru yang bersangkutan.
  3. Tindak lanjut yang akan atau telah dilaksanakan oleh guru  peserta   diklat/pengembangan   diri berdasarkan hasil dari mengikuti diklat tersebut.
  4. Dampak terhadap peningkatan kompetensi guru dalam peningkatan mutu KBM dan siswanya.
  5. Penutup

Bagian Akhir

Lampiran, berupa matrik ringkasan pelaksanaan diklat yang disajikan sebagaimana format berikut:

form laporan diklat

Angka Kredit Diklat

Angka kredit kegiatan Diklat tidak ditentukan berdasarkan tingkat skala penyelenggaraan nasional, provinsi, kabupaten tetapi berdasarkan jumlah jam diklat sebagaimana tabel berikut.

angka kredit diklat

Sumber: Buku 4 Pedoman PKB dan Angka kreditnya. Unduh Buku 4, klik di sini

Hasil PLPG 2014 Rayon 114 Unesa


Hasil PLPG 2014 Rayon 114 Unesa bagi guru Kemdikbud dan Kemenag gelombang  telah diumumkan. Sesuai  ketentuan, bagi yang belum lulus ada kesempatan mengikuti Ujian Ulang (UU) 2 kali.

Cek Hasil PLPG Sergu 2014

Untuk melihat hasil PLPG, peserta harus melihat secara online. Berikut petunjuknya:

1. Masuk web hasil PLPG  (silakan klik poster berikut)

sg unesa rayon 114 hasil plpg 2014

2. Masukkan nomor peserta, serta tgl, bulan, dan tahun lahir.

3. Klik “cari data kelulusan peserta”

Hasil Pencarian

Hasil pencarian data kelulusan ada dua kategori: L (Lulus PLPG), dan Ujian Ulang.

1. L (Lulus PLPG)

  • Bagi yang lulus, harap cek ejaan nama, tempat dan tanggal lahir untuk pencetakan sertifikat pendidik. Jika tidak sesuai hubungi panitia.

sg unesa rayon 114 hasil plpg 2014 (LULUS)

2. Ujian Ulang 1, terdiri UTN (Ujian Tulis Nasional), UTL (Ujian Tulis Lokal), UP (Ujian Praktik).

  • UU 1 akan dilaksanakan dalam satu hari, Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 di kampus Unesa. Pukul, dan tempat (ruang ujian) disebutkan pada hasil pencarian data kelulusan.
  • sg unesa rayon 114 hasil plpg 2014 (UU)

Ketentuan Ujian Ulang

  1. UU 1 akan dilaksanakan dalam satu hari, Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 di kampus Unesa. Pukul, dan tempat (ruang ujian) disebutkan pada hasil pencarian data kelulusan
  2. Peserta yang tidak hadir pada waktu UU, tidak dapat mengikuti UU 1 lagi.
  3. Membawa Surat Tugas dari Kepala Sekolah/Yayasan/Kepala Dinas Pendidikan setempat.
  4. Membawa pensil 2B dan karet penghapus
  5. Khusus peserta UU Praktik, membawa RPP dan media pembelajaran sesuai mapel yang diikuti dengan alokasi waktu pembelajaran 30 menit.

Unduhan

Download surat penetapan: 07902/UN38.I/DT/2014 Kemdikbud

Download surat penetapan: 07903/UN38.I/DT/2014 Kemenag

Verifikasi Data Guru untuk TPP 2014


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tengah menyiapkan pembayaran tunjangan guru berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penerima Tunjangan Profesi. SK tersebut dikeluarkan berdasarkan data dari data pokok pendidikan (dapodik), baik bagi guru yang berstatus PNS Daerah (PNSD) maupun non-PNS.

Juni 2014 Batas Akhir Verifikasi Data

Kemdikbud memberikan waktu tiga bulan kepada para guru untuk melakukan verifikasi data mereka di dapodik, terhitung sejak Maret hingga Juni 2014.

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Ditjen Dikdas Kemdikbud, Sumarna Surapranata mengatakan ada beberapa alasan yang mengharuskan guru melakukan verifikasi data di dapodik agar bisa mendapatkan SK Penerima Tunjangan Profesi. “Di antaranya belum terdaftar di rombongan belajar, memenuhi syarat 24 jam tetapi rombongan belajar tidak wajar, atau mengajar tidak linier dengan sertifikat,” jelasnya saat jumpa pers di kantor Kemdikbud, Jakarta, (20/3/2014).

Pranata juga menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan tidak bisa diterbitkannya SK Penerima Tunjangan Profesi. Faktor tersebut antara lain telah pensiun atau meninggal dunia, beralih menjadi pejabat struktural/jabatan non-guru, dan tidak terdaftar di rombongan belajar. Selain itu, guru tidak tetap (GTT) juga tidak bisa mendapatkan SK tersebut.

Sumber : http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/2321

Tabel Angka Kredit Inpassing Guru Bukan PNS


Peraturan Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Tunjangan  Profesi  Guru  dan Dosen,  Tunjangan  Khusus  Guru  dan  Dosen,  serta  Tunjangan  Kehormatan Profesor,  mengamanatkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, baik yang  berstatus pegawai negeri sipil maupun yang bukan pegawai negeri sipil  dan  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  diberi  tunjangan  profesi  dan  tunjangan  khusus  setiap bulan. Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil yang menduduki  jabatan  fungsional  guru  diberikan  sebesar 1 (satu)  kali  gaji pokok  pegawai  negeri  sipil  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  setiap  bulan. Sedang  bagi  guru  bukan  pegawai  negeri sipil,  tunjangan  profesi  dan  tunjangan  khusus  diberikan  sesuai  dengan kesetaraan  tingkat,  masa  kerja,  dan  kualifikasi  akademik  yang  berlaku  bagi guru pegawai negeri sipil.

Mengingat  kebijakan  pemberian  tunjangan  profesi  dan  tunjangan  khusus tersebut berlaku  bagi semua guru  yang memenuhi syarat, maka untuk  dapat memberikan  tunjangan  profesi  dan  tunjangan  khusus  kepada  Guru  Bukan Pegawai  Negeri  Sipil  (GBPNS)  yang  telah  memenuhi  persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan penyetaraan atau inpassing penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya bagi GBPNS  tersebut. Atas dasar  itu, ditetapkan Peraturan Menteri  Pendidikan    Nasional  (Permendiknas)  Republik  Indonesia Nomor  22  Tahun 2010  sebagai  perubahan    terhadap  Permendiknas    Nomor  47  Tahun  2007 tentang  Penetapan  Inpassing  Jabatan  Fungsional  GBPNS  dan  Angka Kreditnya yang dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya.

Penetapan  jabatan  fungsional  GBPNS  dan  angka  kreditnya,  bukan  hanya untuk memberikan tunjangan profesi/khusus bagi mereka, namun dimaksudkan untuk  pembinaan  dan  perlindungan  serta  tertib  adminsitrasi  guru.  Jabatan fungsional  guru merupakan  jabatan  ahli.

Inpassing  Jabatan  Fungsional GBPNS  dan Angka Kreditnya  ditetapkan berdasarkan dua hal, yaitu kualifikasi akademik dan masa kerja.

Berikut tabel konversi nilai angka kredit jabatan fungsional GBPNS berdasarkan lampiran Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS.

1. Kualifikasi SMA/SPG/SGO/D1/PGSLP/DII/PGSLA/Setara

Masa Kerja (th)

Angka Kredit

Gol.

Jabatan

 0 <MK< 6 25 II a Guru Pratama
 6 <MK< 10 40 II b Guru Pratama Tk I
10 <MK< 14 60 II c Guru Muda
14 <MK< 18 80 II d Guru Muda Tk I
18 <MK< 22 100 III a Guru Madya
22 <MK< 26 150 III b Guru Madya Tk I
26 <MK< 30 200 III c Guru Dewasa
30 <MK< 34 300 III d Guru Dewasa Tk I
MK> 34 400 IV a Guru Pembina

2. Kualifikasi Sarjana Muda/D3/Setara

Masa Kerja (th)

Angka Kredit

Gol.

Jabatan

 0 <MK< 6 40 II b Guru Pratama Tk I
 6 <MK< 10 60 II c Guru Muda
10 <MK< 14 80 II d Guru Muda Tk I
14 <MK< 18 100 III a Guru Madya
18 <MK< 22 150 III b Guru Madya Tk I
22 <MK< 26 200 III c Guru Dewasa
26 <MK< 30 300 III d Guru Dewasa Tk I
30 <MK< 34 400 IV a Guru Pembina
MK> 34

3. Sarjana/D4

Masa Kerja (th)

Angka Kredit

Gol.

Jabatan

 0 <MK< 6 100 III a Guru Madya
 6 <MK< 10 150 III b Guru Madya Tk I
10 <MK< 14 200 III c Guru Dewasa
14 <MK< 18 300 III d Guru Dewasa Tk I
18 <MK< 22 400 IV a Guru Pembina

4. Magister / S2

Masa Kerja (th)

Angka Kredit

Gol.

Jabatan

 0 <MK< 6 150 III b Guru Madya Tk I
 6 <MK< 10 200 III c Guru Dewasa
10 <MK< 14 300 III d Guru Dewasa Tk I
14 <MK< 18 400 IV a Guru Pembina

5. Doktor / S3

Masa Kerja (th)

Angka Kredit

Gol.

Jabatan

 0 <MK< 6 200 III c Guru Dewasa
 6 <MK< 10 300 III d Guru Dewasa Tk I
10 <MK< 14 400 IV a Guru Pembina

Buku Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS

Buku pedoman ini memuat panjang lebar tentang inpassing GBPNS mulai dari latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan pengertian inpassing.

Pada bab pelaksanaan inpassing GBPNS, diuraikan tentang  persyaratan,  prosedur pengusulan, dasar dan tatacara penetapan, jenjang jabatan fungsional,  pejabat yang berwenang menetapkan.

Pada lampiran berisi tabel konversi nilai angka kredit, dan 11 contoh format surat antara lain surat kepala sekolah usul inpassing dan lampiran usulan kepala sekolah, serta contoh SK Kemendiknas tenmtang Inpassing GBPNS.

Bila berminat memiliki buku pedoman ini, dapat diunduh di sini

Daftar SK Inpassing Guru Bukan PNS 2011


Sk Inpassing Guru Bukan PNS pereode Januari 2011 telah terbit. Sebanyak 998 guru jenjang Pendidikan Dasar segera menerima SK inpassing tersebut. SK yang terbit ini adalah SK bagi guru SD dan SMP dari 14 Provinsi.

Dengan terbitnya SK Inpassing maka besar tunjangan proefesi pendidik (TPP) akan disesuaikan dengan yang tercantum dalam SK. Bila belum memiliki SK Inpassing maka besar TPP adalah sesuai standar: Rp1.500,000,00.

Ke-14 provinasi tersebut adalah:

  1. Bali
  2. Banten
  3. DKI Jakarta
  4. Jawa Barat
  5. Jawa Tengah
  6. Jawa Timur
  7. Kalimantan Selatan
  8. Kalimantan Timur
  9. Lampung
  10. N T T
  11. Sulawesi Selatan
  12. Sulawesi Utara
  13. Sumatera Barat
  14. Sumatera Utara

Bila berminat mengunduh filrnya, silakan klik tautan berikut:

Daftar SK Inpassing Januari 2011

Pedoman Pembelajaran TIK (Komputer) di SD


Ilmu pengetahuan dan  teknologi berkembang dengan pesat. Saat ini  teknologi  telah  digunakan  pada  hampir  di  setiap  sendi kehidupan. Pelaksanaan program  suatu  lembaga  juga  tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan teknologi. Pendidikan dituntut untuk menyesuaikan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.

Keberadaan komputer di sekolah sudah menjadi suatu kebutuhan, namun  yang  lebih  penting  adalah  pemanfaatan  teknologi informasi tersebut.

Manfaat  komputer  di  sekolah  selain  untuk  mendukung administrasi sekolah juga untuk mendukung proses pembelajaran.

Komputer  dapat  berfungsi  sebagai  multi-media  dalam pembelajaran.  Perangkat  komputer  itu  sendiri  harus  dikenalkan kepada  siswa  dan  bahkan  bisa  dijadikan  sebagai  salah  satu mata pelajaran.

Pendidikan  merupakan  salah  satu  prioritas pembangunan  bangsa.  Dunia  pendidikan  dituntut untuk  mempersiapkan  sumber  daya  manusia  yang kompeten  agar  mampu  bersaing  dalam  pasar  kerja global.  Upaya  dalam  mempersiapkan  dan meningkatkan  sumber  daya  manusia  yang  tangguh, berkualitas,  dan  mampu  bersaing  dengan  bangsa-bangsa  lain  perlu  dilakukan  pembinaan  dan peningkatan mutu pendidikan secara optimal.

Dalam  rangka  peningkatan  mutu  pendidikan  maka wawasan  tentang  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  yang  begitu  pesat  perlu  dibekalkan kepada  guru  dan  siswa. Dewasa  ini  hampir  di  setiap sendi kehidupan  terdapat  teknologi komputer. Dengan demikian  setiap  guru  hendaknya  mengerti  komputer sebagai  bagian  dari  perkembangan  teknologi  yang akan  menjadi  bagian  dari  kehidupan.  Untuk  itu pengenalan  perangkat  komputer  di  sekolah merupakan  bagian  dari  pemutakhiran  wawasan  dan pengetahuan siswa.

Dunia  komputer  yang  terus  berkembang  menuntut setiap  orang  harus  menyesuaikan  jika  tidak  mau ketinggalan jaman. Informasi berkembang begitu cepatdan  tersedia  dengan  mudah  dan  murah.  Internet merupakan  salah  satu  perkembangan  teknologi komunikasi modern yang mau  tidak mau harus diikuti karena melalui internet diperoleh informasi yang begitu banyak,  lengkap,  cepat,  dan murah.  Internet menjadi kebutuhan  baru  baik  bagi  individu  yang  mengikuti perkembangan teknologi maupun bagi instansi.

Pembelajaran  komputer  di  sekolah  dasar merupakan hal  baru  yang  belum  semua  sekolah  melaksanakan terkait dengan ketiadaan sarana dan prasarana. Selain itu  pengetahuan  tentang  komputer  merupakan  hal yang  relatif  baru.  Namun  karena  pendidikan  harus mengikuti  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  maka  pembelajaran  komputer  secara perlahan  tapi  pasti  akan  menjadi  suatu  kebutuhan sekolah.

Dalam  rangka  membantu  guru  dalam  melaksanakan pembelajaran komputer perlu disusun suatu pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan.

Untuk  itu,  buku berikut  sangat berguna membantu  guru  dalam  melaksanakan  pembelajaran  teknologi informasi dan komunikasi dengan fokus pada komputer di SD.

Buku ini berjudul Pedoman Pembelajaran Tekonologi Informasi dan Komunikasi (Komputer) di SD diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan TK dan SD Depdiknas.

 

Berikut daftar isi buku yang dapat memberi gambaran isi buku yang sangat bermanfaat:

BAB I PENDAHULUAN (A. Latar Belakang,  B. Tujuan,  C. Dasar Hukum)

BAB II STANDAR KOMPETENSI PEMBELAJARAN TIK SD (A. Standar Kompetensi Lulusan, B. Kompetensi Dasar TIK,  C. Materi Pembelajaran Komputer Sekolah Dasar)

BAB III METODOLOGI PEMBELAJARAN TIK/KOMPUTER (A. Proses Pembelajaran Komputer, B. Pembelajaran Komputer Melalui Buku, C. Pembelajaran Langsung dengan Komputer, D. Media dan Alat Peraga Pembelajaran Komputer)

BAB IV ADMINISTRASI PEMBELAJARAN TIK/KOMPUTER A. Silabus Pembelajaran Komputer, B. Program Semester, .C. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).

BAB V EVALUASI PEMBELAJARAN KOMPUTER DI SD (A. Penilaian Proses, B. Penilaian Hasil, C. Program Pengayaan dan Remedial, D. Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil)

BAB VI  PENUTUP :LAMPIRAN

  1. Contoh Silabus TIK (Komputer) Kelas I-VI SD
  2. Contoh Program Tahunan Pembelajaran Komputer Kelas I-VI SD
  3. Contoh Design Flash Card
  4. Contoh Kamus Suplemen Mata Pelajaran TIK
  5. Irregular Verbs
  6. Verb ‘Tenses’ in English
  7. Kurikulum 2004: Standar Kompetensi TIK SD/MI

 

Dokumen untuk diunduh:

Pedoman Pembelajaran TIK (Komputer) di SD

Pedoman RPP dan Proses Pembelajaran


Berdasarkan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan mengenai kegiatan yang harus dilakukan seorang guru mulai dari sebelum, sedang, dan sesudah melaksanakan pembelajaran. Paparan di bawah ini merupakan kutipan sebagian isi Permendiknas Nomor 41/2007.

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompe­tensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembela­jaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

Silabus

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, ma­teri pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pen­capaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lu­lusan (SKL), serta panduan penyusunan Kurikulum Ting­kat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/ madrasah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. Pengembangan silabus di­susun di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang ber­tanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan divas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pen­didikan untuk SMA dan SMK, serta departemen yang me­nangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan ke­giatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun  RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.

 

Komponen RPP

1.  Identitas mata pelajaran

Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan,kelas, semester, program/program keahlian, mata pela­jaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan.

2. Standar kompetensi

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemam­puan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.

3.  Kompetensi dasar

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik•dalam mata pelajaran ter­tentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompe­tensi dalam suatu pelajaran.

4.  Indikator pencapaian kompetensi

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilai­an mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja opera­sional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

5. Tujuan pembelajaran

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan ha­sil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.

6. Materi ajar

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan pro­sedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompe­tensi.

7.         Alokasi waktu

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan un­tuk pencapaian KD dan beban belajar.

8. Metode pembelajaran

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembela­jaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemi­lihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situ­asi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 3 SD/M I.

9.  Kegiatan pembelajaran

a.  Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan un­tuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

b.  Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran di­lakukan secara interaktif, inspiratif, menyenang­kan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses.eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

c.  Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan un­tuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpul­an, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindaklanjut.

10. Penilaian hasil belajar

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kom­petensi dan mengacu kepada Standar Penilaian.

11. Sumber belajar

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kom­petensi.

Prinsip-prinsip Penyusunan RPP

1.    Memperhatikan perbedaan individu peserta didik

RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.

2.    Mendorong partisipasi aktif peserta didik

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, krea­tivitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar.

3.    Mengembangkan budaya membaca dan menulis Proses pembelajaran dirancang untuk mengembang­kan kegemaran membaca, pemahaman beragam ba­caan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.

4.    Memberikan umpan balik dan tindak lanjut

RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.

5. Keterkaitan dan keterpaduan

RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, ke­giatan pernlielajaran, indikator pencapaian kompeten­si, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengako­modasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.

6.  Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi

RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegra­si, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

 

Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, ::ayiatan inti dan kegiatan penutup.

1.  Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru:

a.    menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses   pembelajaran;

b.    mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengait­kan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;

c.  menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai;

d. menyampaikan cakupan materi dan penjelasanuraian kegiatan sesuai  silabus.

2.   Kegiatan Inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pem­belajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, me­motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativi­tas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuai­kan dengan karakteristik peserta didik dan mata pela­jaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

a. Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, guru:

1)   melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prin­sip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber;

2)   menggunakan beragam pendekatan pembela­jaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain;

3)   memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya;

4)   melibatkan peserta didik secara aktif dalam se­tiap kegiatan pembelajaran; dan

5)   memfasilitasi peserta didik melakukan per­cobaan di laboratorium, studio, atau lapangan.

b. Elaborasi

Dalarn kegiatan elaborasi, guru:

1)   membiasakan peserta didik membaca dan me­nulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna;

2)   memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memuncul­kan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis;

3)   memberi kesempatan untuk berpikir, menga­nalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut;

4)   memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif can kolaboratif;

5)   memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar;

6)   rnenfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan balk lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok;

7)   memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan r iasi; kerja individual maupun kelompok;

8)   memfasilitasi peserta didik melakukan pamer­an, turnamen, festival, serta produk yang diha­silkan;

9) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa per­caya diri peserta didik.

c. Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

1)  memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan,  isyarat, maupunhadiah terhadap keberhasilan peserta didik,

2)   memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplo­rasi dan elaborasi peserta didik melalui ber­bagai sumber,

3)   memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan,

4)   memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:

a)   berfungsi sebagai narasumber dan fasilita­tor dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan be­nar;

b)   membantu menyelesaikan masalah;

c) memberi acuan agar peserta didik dapatmelakukan pengecekan hasil eksplorasi;

d)   memberi informasi untuk bereksplorasi Iebih jauh;

e)   memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif.

 

3.    Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru:

a.   bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran;

b.   melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsis­ten dan terprogram;

c. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;

d.   merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layan­an konseling dan/atau memberikan tugas balk tu­gas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik;

e.   menyampaikan rencana pembelajaran pada per­temuan berikutnya.

 

Dokumen untuk diunduh:

Permendiknas-41_2007_Standar Proses Dikdasmen

 

PPG Prajabatan


Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan adalah program pendidikan yang diperuntukkan mennyiapkan guru profesional. Bagaimana syarat menjadi mahasiswa program PPG ini?

Mengacu pada UU No. 20/2003 Pasal 3,  tujuan umum program PPG adalah
menghasilkan  calon  guru  yang  memiliki  kemampuan  mewujudkan  tujuan
pendidikan  nasional,  yaitu  mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia,  sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara  yang demokratis serta bertanggung jawab.
Tujuan khusus program PPG seperti yang tercantum dalam Permendiknas No
8 Tahun 2009 Pasal 2 adalah untuk menghasilkan  calon guru  yang memiliki
kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran;
menindaklanjuti  hasil  penilaian,  melakukan  pembimbingan,  dan  pelatihan
peserta  didik  serta  melakukan  penelitian,  dan  mampu  mengembangkan
profesionalitas secara berkelanjutan.

 

Masukan Program  PPG

Masukan  program  PPG  terdiri  atas  dua  macam,  yaitu  lulusan  S-1 Kependidikan  dan  lulusan  S-1/D-IV  Non  Kependidikan.  Secara  terperinci kualifikasi akademik calon peserta didik program PPG:

  1. S-1  Kependidikan  yang  sesuai  dengan  program  pendidikan  profesi  yang akan ditempuh;
  2. S-1  Kependidikan  yang  serumpun  dengan  program  pendidikan  profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi;
  3. S-1/D-IV  Non  Kependidikan  yang  sesuai  dengan  program  pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi;
  4. S-1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD, dengan menempuh matrikulasi;
  5. S-1/D-IV  Non  Kependidikan  serumpun  dengan  program  pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi;

Contoh  program  studi  serumpun  adalah  program  studi  sejarah,  ekonomi, geografi sosial, sosiologi, dan antropologi merupakan rumpun program studi ilmu  pengetahuan  sosial;  dan  program  studi  biologi,  fisika  dan  kimia merupakan rumpun program studi ilmu pengetahuan alam.

 

Sistem Rekrutmen dan Seleksi Mahasiswa

Rekrutmen calon mahasiswa merupakan kunci utama keberhasilan program PPG.  Rekrutmen  mahasiswa  harus  memenuhi  beberapa  prinsip  sebagai

berikut.

  1. Penerimaan  calon  disesuaikan  dengan  permintaan  nyata  di lapangan dengan menggunakan prinsip supply and demand sehingga tidak ada  lulusan  yang  tidak  mendapat  tempat  bekerja  sebagai  pendidik  di sekolah.  Hal  ini  dapat  mendorong  calon  yang  baik  memasuki  program PPG.
  2. Mengutamakan  kualitas  calon  mahasiswa  dengan  menentukan  batas kelulusan minimal menggunakan acuan patokan.  Ini berarti bahwa calon mahasiswa hanya akan diterima jika memenuhi persyaratan lulus minimal dan  bukan  berdasarkan  alasan  lain.  Hanya  calon  terbaik  yang  dapat diterima.
  3. Untuk  memenuhi  prinsip  butir  1  dan  2  di  atas  maka  penerimaan mahasiswa baru perlu dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan di daerah  sebagai  stakeholders.  Kerjasama  ini  perlu  dilakukan menyangkut jumlah calon, kualifikasi dan keahlian sesuai dengan mata pelajaran yang dibina dan benar-benar diperlukan.
  4. Agar mendapatkan calon yang berkualitas tinggi maka proses penerimaan harus dilakukan secara fair, terbuka dan bertanggung jawab.
  5. Rekrutmen peserta dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
  • a.  Seleksi  administrasi:  (1)  Ijazah  S-1/D-IV  dari  program  studi  yang terakreditasi, yang sesuai atau serumpun dengan mata pelajaran yang akan  diajarkan  (2)  Transkrip  nilai  dengan  indeks  prestasi    kumulatif minimal  2,75,  (3)  Surat  keterangan  kesehatan,  (4)  Surat  keterangan kelakuan baik, dan (5) Surat keterangan bebas napza.
  • b.  Tes  penguasaan  bidang  studi  yang  sesuai  dengan  program  PPG  yang akan diikuti.
  • c.  Tes Potensi Akademik.
  • d.  Tes penguasaan  kemampuan berbahasa  Inggris  (English  for academic purpose).
  • e.  Penelusuran minat dan bakat melalui wawancara dan observasi kinerja disesuaikan  dengan  mata  pelajaran  yang  akan  diajarkan  serta kemampuan lain sesuai dengan karakteristik program PPG.
  • f.  Asesmen  kepribadian  melalui  wawancara/inventory  atau  instrumen asesmen lainnya.
  • 6.  Peserta yang dinyatakan lulus dan diterima dalam program PPG diberikan Nomor  Pokok  Mahasiswa  (NPM)  oleh  LPTK.  Daftar  peserta  yang dinyatakan  lulus  beserta  NPM  selanjutnya  dilaporkan  kepada  Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas. Keberhasilan  rekrutmen  ini amat  tergantung  kepada kerjasama antara  LPTK penyelenggara program  PPG dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Dinas  Pendidikan/Pemda  serta  stakeholders  lainnya  yang  relevan  untuk memegang teguh prinsip akuntabilitas pengadaan tenaga kependidikan/guru.

 

Matrikulasi

Lulusan  S1  Kependidikan  dan  S1/D  IV  Non  Kependidikan  yang  tidak  sesuai dengan program PPG yang akan diikuti, harus mengikuti program matrikulasi.

Matrikulasi  adalah  sejumlah  matakuliah  yang  wajib  diikuti  oleh  peserta program  PPG  yang  sudah  dinyatakan  lulus  seleksi  untuk  memenuhi kompetensi  akademik  bidang  studi  dan/atau  kompetensi  akademik kependidikan sebelum mengikuti program PPG.

Ketentuan program matrikulasi adalah sebagai berikut.

  1. S-1  Kependidikan  yang  sesuai  dengan  program  pendidikan  profesi  tidak perlu mengikuti matrikulasi;
  2. S-1  Kependidikan  yang  serumpun  dengan  program  pendidikan  profesi yang akan ditempuh, harus mengikuti matrikulasi;
  3. S-1/D  IV  Non  Kependidikan  yang  sesuai  dengan  program  pendidikan profesi yang akan ditempuh, harus mengikuti matrikulasi;
  4. S-1/D IV Non Kependidikan serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, harus mengikuti matrikulasi;
  5. S-1  Psikologi  untuk  program  PPG  pada  PAUD  atau  SD,  harus mengikutii matrikulasi.
  6. Calon peserta PPG yang tidak  lulus program matrikulasi dinyatakan tidak dapat melanjutkan program PPG prajabatan.
  7. Kurikulum  program  matrikulasi  disusun  oleh  lembaga  penyelenggara program  PPG.

 

Beban Belajar

Beban  belajar  mahasiswa  program  PPG  untuk  menjadi  guru  pada  satuan pendidikan ditentukan sebagai berikut:

  1. TK/RA/TKLB  atau  bentuk  lain  yang  sederajat  lulusan  S-1/D-IV Kependidikan  untuk  TK/RA/TKLB  atau  bentuk  lain  yang  sederajat  adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
  2. SD/MI/SDLB  atau  bentuk  lain  yang  sederajat  lulusan  S-1/D-IV) kependidikan untuk  SD/MI/SDLB  atau bentuk  lain  yang  sederajat  adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
  3. TK/RA/TKLB  atau  bentuk  lain  yang  sederajat  lulusan  S-1/D-IV Kependidikan  selain  untuk  TK/RA/TKLB  atau  bentuk  lain  yang  sederajat adalah  36  (tiga  puluh  enam)  sampai  dengan  40  (empat  puluh)  satuan kredit semester.
  4. SD/MI/SDLB atau bentuk  lain  lulusan S-1/D-IV Kependidikan selain untuk SD/MI/SDLB atau bentuk  lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
  5. TK/RA/TKLB atau bentuk  lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB atau bentuk  lain  lulusan  S-1 Psikologi adalah 36  (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
  6. SMP/MTs/SMPLB atau bentuk  lain yang sederajat dan satuan pendidikan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK atau bentuk  lain  yang  sederajat,  lulusanS-1/ D-IV Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan adalah 36  (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.

Tulisan terkait:

Daftar PT Penyelenggara PPG Prodi PGSD dan PAUD

Daftar PT Penyelenggara PPG setiap Provinsi

 

Unduh Dokumen

Permendiknas ttg PPG dan Panduan PPG klik di sini

Pola Baru Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2011


Pelaksanaan  sertifikasi  guru untuk  tahun  2011  mengalami  perubahan yang mendasar antara  lain  menyangkut  mekanisme  registrasi  dan  mekanisme penyelenggaraan  sertifikasi;  penataan  ulang  substansi  dan  rubrik penilaian portofolio;  substansi  pelatihan,  strategi  pembelajaran,  dan  sistem penilaian Pendidikan  dan  Latihan  Profesi  Guru  (PLPG). Hal ini perlu dipahami  dengan baik  oleh  semua  unsur  yang  terkait,  baik  di  pusat maupun  di  daerah. Unsur pusat  yaitu  direktorat  yang menangani pendidik,  dan Lembaga  Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Unsur daerah yaitu dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, kepala sekolah, guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, dan guru, serta unsur lain yang terkait dalam sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011.

Kuota nasional peserta sertifikasi guru tahun 2011 ini sebanyak 300.000 guru dan terbagi dalam dua pola:

  • kuota portofolio sebanyak 2.940 (0,98%)
  • kuota PLPG sebanyak 297.060 (99,02%)

Tiga Pola Sertifikasi 2011

Penyelenggaraan sertifikasi guru  dalam jabatan  tahun 2011 dibagi

dalam 3 (tiga) pola sebagai berikut.

1.  Penilaian Portofolio (PF)

Sertifikasi guru  pola PF  diperuntukkan bagi guru  dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan  yang:  (1) memiliki  prestasi dan kesiapan diri untuk mengikuti proses sertifikasi melalui pola  PF,  (2) tidak memenuhi persyaratan persyaratan dalam proses  pemberian sertifikat pendidik secara langsung (PSPL).

Penilaian portofolio dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

2.  Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL)

Sertifikasi guru  pola PSPL  diperuntukkan bagi guru  dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki:

a.  kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3)  dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b;

b.  golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

3.  Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

PLPG  diperuntukkan bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang: (1)  memilih langsung mengikuti PLPG  (2)  tidak memenuhi persyaratan PSPL dan memilih PLPG, dan (3) tidak lulus penilaian portofolio, PLPG harus dapat memberikan jaminan terpenuhinya standar kompetensi guru.  Beban belajar PLPG sebanyak 90 jam pembelajaran. Model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan  (PAIKEM) disertai workshop  Subject Specific Pedagogic  (SSP) untuk mengembangkan dan mengemas perangkat pembelajaran.

Mekanisme Penetapan Peserta

Sesuai Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta, setelah kuota provinsi ditetapkan maka langkah awal dimulai dari kegiatan di tingkat LPMP (provinsi).

1. Koordinasi Penetapan Calon Peserta dengan Kabupaten/Kota

LPMP melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota. Agenda  koordinasi  antara  lain mereview  kembali Buku Pedoman Penetapan  Peserta, latihan  dan  simulasi  mulai  dari  penetapan calon  peserta  sampai  dengan  penetapan  peserta  final  melalui

NUPTK online,  membahas  beberapa  kendala  dan  permasalahan dalam  penetapan  calon  peserta  dan  menyepakati  jadwal penyelesaian  penetapan  peserta.  Jadwal  pelaksanaan  koordinasi ditetapkan oleh masing-masing LPMP sesuai dengan kebutuhan.

2. Penetapan Calon Peserta Sementara

Setelah  dilakukan  perubahan  (update)  data,  Dinas  Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan daftar nama calon peserta sementara dari database NUPTK online. Proses  penentuan  calon  peserta  oleh  Dinas  Pendidikan Kabupaten/Kota  mengacu  pada  daftar  urutan  peringkat  calon peserta  sertifikasi  2011  yang  sudah  masuk  dalam  database NUPTK Online.

Penetapan  calon  peserta  mengikuti  langkah-langkah  sebagai berikut:

  1. Membuka Daftar Guru  layak  Sertifikasi dari Database NUPTK Online
  2. Verifikasi Data Calon Peserta Sertifikasi Guru (verifikasi data  calon peserta  sertifikasi guru berdasakan data pendukung dari guru).
  3. Menentukan daftar guru calon peserta sertifikasi berdasarkan Kuota
  4. Cetak Bukti Calon Peserta (Format A0)

Format  A0  dicetak  dari  NUPTK Online berisi  identitas  guru sebagai  bukti  bahwa  guru  tersebut  terdaftar  sebagai  calon peserta  sertifikasi  guru  tahun  2011.  Format  A0  belum  berisi pola sertifikasi yang dipilih guru.

Format A0 diberikan kepada guru untuk kemudian dilakukan verifikasi  data  oleh  guru  yang  bersangkutan.    Format  A0  ini akan  diganti  menjadi  Format  A1  apabila  peserta  telah ditetapkan  oleh  dinas  pendidikan  sebagai  peserta  definitive sertifikasi guru tahun 2011.

3. Verifikasi Data pada Format A0 oleh Guru

Setelah  menerima  Format  A0,  guru  mengoreksi  data  yang tercantum dalam Format A0. Data tersebut harus benar karena akan digunakan sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat pendidik. Data  yang  dikoreksi  adalah  nama  lengkap  harus  sesuai  dengan dokumen lainnya (ijasah atau SK PNS); golongan (bagi PNS); tempat dan  tanggal  lahir;  ijasah,  tahun  lulus,  dan  nama  perguruan  tinggi; nama  sekolah  tempat  mengajar. Dokumen  yang  dijadikan  acuan verifikasi  nama  dan  tempat  tanggal  lahir  peserta  bagi  guru  PNS adalah  SK  PNS,  sedangkan  bagi  guru  bukan  PNS  adalah  ijasah terakhir dari perguruan tinggi.

Jika  ditemukan  data  yang  salah,  maka  guru  harus  menyerahkan Format A0 tersebut kepada dinas pendidikan untuk diperbaiki  lagi. Perbaikan data oleh dinas pendidikan harus selesai pada tanggal 15 April 2010.

Guru  yang  telah  terdaftar  sebagai  calon peserta  sertifikasi  guru menetapkan  pola sertifikasi  guru sesuai  dengan hasil  penilaian diri  dan kesiapan  guru  tersebut. Pilihan  pola  sertifikasi  guru tersebut dituliskan dalam Format A0.

Seluruh  proses  penetapan  peserta  dilakukan  oleh  dinas  pendidikan kabupaten/kota melalui NUPTK online. Data guru yang telah ditetapkan sebagai  peserta  sertifikasi  guru  oleh  dinas  pendidikan melalui NUPTK online dikirim  ke website KSG  untuk  ditindaklanjuti  pada  proses berikutnya  yaitu  tes awal bagi  guru  yang memilih  pola  PF,  penilaian portofolio,  verifikasi  dokumen,  dan  PLPG. Pengiriman  data  dilakukan langsung oleh sistem online pada tanggal 1 Mei 2011 pukul 00.00 WIB.

Sumber: Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi 2011

Silabus dan RPP SKI M Ts


Dokumen SKI MTs berikut ini tersedia untuk kelas 7, 8, dan 9 dalam 2 semester (gasal dan genap).

Semoga bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM).

SKI-MTs-7_silabusRPP.pdf

SKI-MTs-9_silabusRPP.pdf

SKI-MTs-8_silabusRPP.pdf

 

Pedoman Sertifikasi 2011


Berdasar buku panduan sertifikasi guru 2011, pola sertifikasi 2011 ada sedikit perbedaan dengan tahun sebelumnya. Perbedaan ini adalah pada pola PLPG, di mana peserta dapat “memilih” mengikuti PLPG jika memenuhi ketentuan.

Penyelenggaraan sertifikasi  guru dalam  jabatan tahun  2011  dibagidalam 3 (tiga) pola sebagai berikut.

1. Penilaian Portofolio (PF)

Sertifikasi  guru pola  PF diperuntukkan  bagi  guru dan  guru  yang diangkat  dalam  jabatan  pengawas  satuan  pendidikan yang: (1)memiliki    prestasi  dan  kesiapan  diri  untuk  mengikuti  proses sertifikasi  melalui  pola PF, (2)  tidak  memenuhi  persyaratan persyaratan  dalam  proses pemberian  sertifikat  pendidik  secaralangsung (PSPL).

Penilaian portofolio dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulan berkas  yang mencerminkan  kompetensi  guru. Komponen penilaian portofolio mencakup:  (1)  kualifikasi  akademik,  (2)  pendidikan  dan pelatihan,  (3)  pengalaman  mengajar,  (4)  perencanaan  dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6)  prestasi  akademik,  (7)  karya  pengembangan  profesi,  (8) keikutsertaan  dalam  forum  ilmiah,  (9)  pengalaman  organisasi  di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

2. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL)

Sertifikasi  guru pola  PSPL diperuntukkan  bagi  guru dan  guru  yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki:

a. kualifikasi  akademik  magister  (S-2)  atau  doktor  (S-3) dari perguruan  tinggi  terakreditasi  dalam  bidang  kependidikan  atau bidang  studi  yang  relevan dengan mata  pelajaran  atau  rumpun mata  pelajaran  yang  diampunya,  atau  guru  kelas  dan  guru bimbingan  dan  konseling  atau  konselor,  dengan  golongan sekurang-kurangnya  IV/b  atau  yang  memenuhi  angka  kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b;

b. golongan  serendah-rendahnya  IV/c  atau  yang memenuhi  angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

3. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

PLPG    diperuntukkan  bagi  guru  dan  guru  yang  diangkat  dalam jabatan  pengawas  satuan  pendidikan  yang:  (1) memilih  langsung mengikuti PLPG (2) tidak memenuhi persyaratan PSPL dan memilih PLPG, dan (3) tidak lulus penilaian portofolio, PLPG  harus  dapat  memberikan  jaminan  terpenuhinya  standar kompetensi  guru. Beban  belajar  PLPG  sebanyak  90  jam pembelajaran.  Model  Pembelajaran  Aktif,  Inovatif,  Kreatif,  dan Menyenangkan    (PAIKEM)  disertai  workshop Subject  Specific Pedagogic (SSP) untuk mengembangkan dan mengemas perangkat pembelajaran.

Persyaratan Peserta

1. Persyaratan Umum

a. Guru yang masih  aktif  mengajar  di  sekolah  di  bawah  binaan Kementerian Pendidikan Nasional kecuali guru pendidika agama. Sertifikasi  guru  bagi  guru pendidikan agama  dan semua guru yang mengajar di madrasah diselenggarakan oleh Kementerian Agama  dengan  kuota  dan  aturan  penetapan  peserta  dari Kementerian Agama  (Surat  Edaran  Bersama  Direktur  Jenderal PMPTK  dan Sekretaris  Jenderal  Departemen  Agama  Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/ 2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007).

b. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan:

  • 1) bagi pengawas  satuan  pendidikan  selain dari guru yang diangkat  sebelum  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), atau
  • 2) bagi pengawas  selain  dari  guru yang  diangkat  setelah berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008 tentang  Guru harus  pernah memiliki  pengalaman  formal sebagai guru.

c. Guru bukan PNS pada  sekolah  swasta  yang memiliki  SK sebagai guru  tetap dari penyelenggara pendidikan (guru  tetap yayasan), sedangkan  guru bukan PNS pada  sekolah negeri harus memiliki SK  dari Bupati/Walikota  atau dinas pendidikan  provinsi/kabupaten/kota.

d. Pada tanggal 1 Januari 2012 belum memasuki usia 60 tahun.

e. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

Urutan Prioritas Penetapan Peserta

Guru yang  dapat  langsung  masuk  mengisi  kuota  sertifikasi  guru adalah sebagai berikut.

a. Semua  guru  yang  diangkat  dalam jabatan  pengawas  yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik.

b. Semua  guru  yang  mengajar  di  daerah  perbatasan,  terdepan, terluar yang memenuhi persyaratan,

c. Guru dan kepala sekolah berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi atau  peringkat 1,  2,  dan  3  tingkat  nasional,  atau  guru  yang mendapat  penghargaan  internasional  yang  belum  mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2007 s.d 2010.

d. Guru yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat secara langsung,

e. Guru  SD  dan  SMP  yang  telah  terdaftar  dan  mengajar  pada sekolah yang menjadi target studi sertifikasi guru, Guru lainnya yang tidak masuk ketentuan di atas ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut: (1)  masa  kerja  sebagai  guru, (2)  usia, (3)  pangkat  dan golongan, (4) beban kerja, (5) tugas tambahan, (6) prestasi kerja.

Dokumen untuk diunduh

Info sekilas di atas merupakan kutipan isi Buku 1 Pedoman Sertifikasi 2011. Untuk itu, bila ingin memahami pola sertifikasi 2011, berikut buku pedoman lengkap Sertifikasi 2011 yang dapat diunduh.

Daftar PT Penyelenggara PPG PGSD dan PAUD


Melalui Kepmendiknas 126/P/2010 tanggal 25 Oktober 2010, telah ditetapkan PT penyelenggaran PPG (Pendidikan Profesi Guru) atau sertifikasi jalur pendidikan prajabatan di setiap provinsi.

Berikut daftar LPTK beserta kuota 2010, 2011, dan 2012 untuk program studi PGSD dan PAUD.

Untuk melihat daftar PT penyelenggara PPG per provinsi, klik di sini.

 

No Provinsi

Perguruan Tinggi

Kuota PGSD

Kuota PAUD

2010

2011

2012

2010

2011

 

2012

 

1 DKI UNJ 60 60 60 60 60 60
    Unmuh Prof Hamka 60 60 60
2 Jabar UPI 60 60 60 60 60 60
    Univ. Pakuan Bogor 60 60 60
    Univ. Pasundan 60 60 60
3 Jateng Unes 60 60 60 60 60 60
    UNY 60 60 60 60 60 60
    UNS 60 60 60
    UKS Salatiga 60 60 60
    Unmuh Purwokerto 60 60 60 60 60 60
    Unmuh Surakarta 60 60 60 60 60 60
4 DIY Univ. PGRI Yogya 60 60 60
    Univ. Sanata Dharma 60 60 60
    Univ. Sarjana Wiyata Taman Siswa 60 60 60
5 Jatim Univ. Jember 60 60 60
    UM 60 60 60
    Unesa 60 60 60 60 60 60
    IKIP PGRI Madiun 60 60 60
    Unmuh Malang 60 60 60
    Unipa Surabaya 60 60 60
6 Sumut UNM 60 60 60 60 60 60
7 Sumbar UNP 60 60 60 60 60 60
8 Sumsel Univ. Sriwijaya 60 60 60
9 Riau Univ. Riau 60 60 60
10 Jambi Univ. Jambi 60 60 60
11 Lampung Univ. Lampung 60 60 60
12 Bengkulu Univ. Bengkulu 60 60 60 60 60 60
13 Sulut Univ. Negeri Manado 60 60 60
14 Sultra Univ. Halueleo 60 60 60
15 Sulsel Univ. Negeri Makasar 60 60 60 60 60 60
    Unmuh Makasar 60 60 60
16 Gorontalo Univ. Gorontalo 60 60 60
17 Sulteng Univ. Tadulako 60 60 60 60 60 60
18 Kasel Univ. Lambung Mangkurat 60 60 60
19 Kaltim Univ. Mulawarman 60 60 60
20 Kalteng Univ. Palangkaraya 60 60 60 60 60 60
21 Kalbar Univ. Tanjungpura 60 60 60
22 Bali Univ. Pend. Ganesa 60 60 60
23 NTB Univ. Mataram 60 60 60 60 60 60
    STKIP Hamzanwadi Selong 60 60 60
24 NTT Univ. Nusa Cendana 60 60 60
25 Ambon Univ. Pattimura 60 60 60
26 Papua Univ. Cendrawasih 60 60 60
27 NAD Univ. Syah Kuala 60 60 60
    Univ. Al-Muslim Bireuen 60 60 60

 

Daftar PT Penyelenggara PPG


Mendiknas telah menetapkan perguruan tinggi (PT) sebagai penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG). Mahasiswa lulusan PPG akan langsung menerima sertifikat professional. PPG merupakan salah satu jalur sertifikasi guru dalam jabatan selain melalui portofolio.

Berdasarkan Kepmendiknas 126/P/2010 tanggal 25 Oktober 2010, di setiap provinsi telah ditetapkan perguruan tinggi yang berhak menyelenggarakan PPG dengan program studi yang juga telah ditetapkan. Melalui PPG ini, telah ditentukan kuota untuk 2011 dan 2012 yang akan dipersipkan sebagai calon guru professional setiap tahun sebanyak 13.020 dari berbagai program studi.

Program studi yang tersedia dalam PPG antara lain PGSD, PAUD, Biologi, Fisika, Kimia, MM, Bhs. Indonesia, Bhs dan sastra Indonesia, Bhs. Inggris, Ekonomi Koperasi,  Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Bangunan, Administrasi Perkantoran, Tata Niaga,  PPKn, Akuntansi, BK, Penjaskesrek, dan Seni Tari.

Dokumen file yang siap diunduh berikut ini berupa data PT berdasar provinsi yang ditetapkan dengan Kepmendiknas 126/P/2010 sebagai penyelenggara PPG dan disertai keterangan kuota 2010, 2011, 2012 setiap prodi.

PT yang ditunjuk di setiap provinsi, jumlahnya tidak sama. Di provinsi Jawa Timur, misalnya ada 8 PT:

  • Universitas Negeri Surabaya (23 prodi, termasuk PGSD dan PAUD)
  • Universitas Negeri Malang (18 prodi, termasuk PGSD)
  • Universitas Negeri Jember (5 prodi, termasuk PGSD)
  • IKIP PGRI Madiun (1 prodi, PGSD)
  • Unmuh Malang ( 2 prodi, PGSD dan MM)
  • Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri (1 prodi, biologi).
  • Unipa (2 prodi, Bhs Indonesia dan PGSD)
  • Unisma (2 prodi, Bhs dan Sastra Indonesia dan MM)

Dokumen untuk diunduh

Daftar PT yang memiliki program PPG tiap provinsi

1 Ambon 11 Kalbar 21 Riau
2 Bali 12 Kalsel 22 Sulsel
3 Bengkulu 13 Kalteng 23 Sulteng
4 DIY 14 Kaltim 24 Sultra
5 DKI 15 Lampung 25 Sulut
6 Gorontalo 16 Malut 26 Sumbar
7 Jabar 17 NAD 27 Sumsel
8 Jambi 18 NTB 28 Sumut
9 Jateng 19 NTT
10 Jatim 20 Papua

Dokumen lain yang siap diunduh

Panduan_PPG-praJabatan.pdf

Permendiknas_8_2009_ProgrPPG-Prajabatan_…

Permendiknas_09_2010_Prog-PPGdalamJabata…

 

Tulisan terkait:

Daftar PT yang memiliki Prodi PGSD dan PAUD

 

Hasil Pendataan Honorer 2010 Kategori II Kab. Kediri


Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, Tim Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Kediri telah melaksanakan verifikasi berkas Tenaga Honorer yang masuk dalam Kategori II (Penghasilannya dibiayai bukan dari APBN / APBD) dengan hasil sebagai berikut :

  1. Jumlah Tenaga Honorer yang diusulkan dari unit kerja : 2401 orang.
  2. Jumlah Tenaga Honorer yang memenuhi syarat : 2361 orang.
  3. Jumlah Tenaga Honorer yang tidak memenuhi syarat : 40 orang.

 

Dokumen untuk diunduh

1. Petunjuk Pencarian Nama

Mencari nama dalam daftar yang datanya banyak dan terdiri dari puluhan halaman memerlukan kejelian.  Kadang menggeser skrol bar ke atas-ke bawah, nama yang dicari dapat terlewati atau bahkan berkesimpulan “tidak ada”.

Daftar Honorer 2010 Kategori II Kab Kediri  ini terdiri 86 halaman. Suatu pekerjaan yang membutuhkan waktu dan sedikit kecermatan. Nah, cara berikut sederhana dan efektif.

Berikut cara cepat hanya dengan dua langkah tanpa menggeser skrol , nama yang dicari dapat ditemukan dengan cepat dan akurat.

Bila diperlukan, silakan unduh filenya berikut ini!

Petunjuk Cara Cepat Mencari Nama

Daftar Honorer 2010 Kategori II Kab. Kediri

%d blogger menyukai ini: