Rasio Murid sebagai Syarat TPP


Syarat minimal jumlah siswa yang diampu guru agar memenuhi syarat menerima TPP hangat dibicarakan kalangan guru. Pembicaraan masalah ini, ada yang menyebutkan bahwa syarat ini akan berlaku mulai 2015. Tahun 2015 dijadikan dasar oleh karena dalam UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) mengatur beberapa ketentuan dengan tenggang waktu 10 tahun sejak UUGD ditetapkan. Mengingat UUGD ditetapkan pada 30 Desember 2005 maka 10 tahun berikutnya adalah 30 Desember 2015, atau Januari 2016.

Benarkah mulai 2015 (berdasarkan UUGD) rasio murid terhadap guru akan menjadi syarat penerimaan TPP? Jawabnya tegas, Tidak! Mengapa? Tenggang waktu 10 tahun berikutnya sejak UUGD diundangkan bukan mengatur rasio murid-guru melainkan mengatur guru dan dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan bekum memiliki sertifikat pendidik. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 80.
Syarat detil untuk dapat menerima TPP tidak diatur dalam UUGD tetapi diatur dalam PP 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Dalam PP Guru, ketentuan rasio murid memang diatur dalam Pasal 17 yang dapat dikelompokkan menjadi tiga:
a. Rasio murid-guru 15:1 bagi TK/RA, MI, MTs, MA, dan SMK
b. Rasio murid-guru 20:1 bagi SD, SMP, SMA
c. Rasio murid-guru 12:1 bagi MAK
Namun, jika ketentuan rasio ini tidak terpenuhi maka tetap dapat menerima TPP sebagaimana dijelaskan dalam PP Guru Pasal 80 huruf d.

Berikut kutipan ketentuan dalam UUGD yang berkaitan tentang tunjangan profesi.
Pasal 16
(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal Pasal 15 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
Kemudian PP 74 Tahun 2008 yang ditetapkan dan berlaku pada 1 Desember 2008, tunjangan profesi dijelaskan dalam beberapa pasal antara lain sebagai berikut.

Pasal 15
(1) Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

(2) Seorang Guru hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi terlepas dari banyaknya Sertifikat Pendidik yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Guru.

(3) Guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c berhak memperoleh tunjangan profesi jika mendapat tugas tambahan sebagai:
a. kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan;
b. wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan;
c. ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan;
d. kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan;
e. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan produksi;
f. guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerjaguru bimbingan dan konseling atau konselor; atau
g. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan

Pasal 17
(1) Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap Gurunya sebagai berikut:
a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;
c. untuk MI atau yang sederajat 15:1;
d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;
h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.
(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan ketentuan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus untuk pendidik yang bertugas pada:
a. satuan pendidikan khusus;
b. satuan pendidikan layanan khusus;
c. satuan pendidikan yang mempekerjakan Guru berkeahlian khusus; atau
d. satuan pendidikan selain huruf a, huruf b, dan huruf c atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 65
Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
d. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap menerima tunjangan profesi.

Kesimpulan

Berdasarkan PP 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 65, huruf d, guru yang mengajar dengan jumlah murid yang kurang dari rasio sebagaimana diatur dalam Pasal 17, tetap dapat menerima TPP asalkan memenuhi syarat lain sesuai peraturan.

Bukti Fisik dan Angka Kredit Diklat Fungsional Guru


Diklat  fungsional  bagi  guru  adalah  kegiatan  guru  dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk meningkatkan  keprofesian  guru  yang  bersangkutan  dalam kurun waktu tertentu. Macam kegiatan dapat berupa kursus, pelatihan,  penataran,  maupun  berbagai  bentuk  diklat  yang lain.

Guru  dapat  mengikuti  kegiatan  diklat  fungsional,  atas dasar  penugasan  baik  oleh  kepala  sekolah/madrasah  atau institusi yang lain, maupun atas kehendak   sendiri dari guru yang bersangkutan.

Untuk keperluan pemberian angka kredit,  bukti fisik yang harus disertakan adalah sebagai berikut.

  1. Fotokopi surat tugas dari kepala sekolah/madrasah atauinstansi lain yang terkait, yang telah disahkan oleh kepala sekolah/madrasah. Bila penugasan bukan dari kepala sekolah/madrasah   (misalnya   dari   institusi   lain   atau kehendak sendiri), harus  disertai dengan surat persetujuan mengikuti diklat fungsional dari kepala sekolah/madrasah.
  2. Fotokopi sertifikat  diklat  yang  disahkan  oleh  kepala sekolah/madrasah.
  3. Laporan hasil  pelatihan  yang  dibuat  oleh  guru  yang bersangkutan, diketik dan dijilid serta disajikan dengan kerangka isi sebagai berikut.

Sistematika Laporan Diklat

Bagian Awal

Memuat  judul  diklat  yang  diikuti,  keterangan  tentang kapan waktu pelaksanaan diklat, di mana kegiatan diklat diselenggarakan,  tujuan   dari   penyelenggaraan   diklat, lama   waktu   pelaksanaan   diklat, surat penugasan, penyelenggara/pelaksana diklat,  surat  persetujuan dari kepala sekolah/madrasah, serta fotokopi sertifikat atau keterangan dari pelaksana diklat.

Bagian Isi

  1. Uraian rinci dari tujuan diklat/pengembangan diri yang dilakukan.
  2. Penjelasan isi materi  yang  disajikan dalam diklat/pengembangan diri serta uraian kesesuaian dengan              peningkatan  keprofesian guru yang bersangkutan.
  3. Tindak lanjut yang akan atau telah dilaksanakan oleh guru  peserta   diklat/pengembangan   diri berdasarkan hasil dari mengikuti diklat tersebut.
  4. Dampak terhadap peningkatan kompetensi guru dalam peningkatan mutu KBM dan siswanya.
  5. Penutup

Bagian Akhir

Lampiran, berupa matrik ringkasan pelaksanaan diklat yang disajikan sebagaimana format berikut:

form laporan diklat

Angka Kredit Diklat

Angka kredit kegiatan Diklat tidak ditentukan berdasarkan tingkat skala penyelenggaraan nasional, provinsi, kabupaten tetapi berdasarkan jumlah jam diklat sebagaimana tabel berikut.

angka kredit diklat

Sumber: Buku 4 Pedoman PKB dan Angka kreditnya. Unduh Buku 4, klik di sini

Hasil PLPG 2014 Rayon 114 Unesa


Hasil PLPG 2014 Rayon 114 Unesa bagi guru Kemdikbud dan Kemenag gelombang  telah diumumkan. Sesuai  ketentuan, bagi yang belum lulus ada kesempatan mengikuti Ujian Ulang (UU) 2 kali.

Cek Hasil PLPG Sergu 2014

Untuk melihat hasil PLPG, peserta harus melihat secara online. Berikut petunjuknya:

1. Masuk web hasil PLPG  (silakan klik poster berikut)

sg unesa rayon 114 hasil plpg 2014

2. Masukkan nomor peserta, serta tgl, bulan, dan tahun lahir.

3. Klik “cari data kelulusan peserta”

Hasil Pencarian

Hasil pencarian data kelulusan ada dua kategori: L (Lulus PLPG), dan Ujian Ulang.

1. L (Lulus PLPG)

  • Bagi yang lulus, harap cek ejaan nama, tempat dan tanggal lahir untuk pencetakan sertifikat pendidik. Jika tidak sesuai hubungi panitia.

sg unesa rayon 114 hasil plpg 2014 (LULUS)

2. Ujian Ulang 1, terdiri UTN (Ujian Tulis Nasional), UTL (Ujian Tulis Lokal), UP (Ujian Praktik).

  • UU 1 akan dilaksanakan dalam satu hari, Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 di kampus Unesa. Pukul, dan tempat (ruang ujian) disebutkan pada hasil pencarian data kelulusan.
  • sg unesa rayon 114 hasil plpg 2014 (UU)

Ketentuan Ujian Ulang

  1. UU 1 akan dilaksanakan dalam satu hari, Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 di kampus Unesa. Pukul, dan tempat (ruang ujian) disebutkan pada hasil pencarian data kelulusan
  2. Peserta yang tidak hadir pada waktu UU, tidak dapat mengikuti UU 1 lagi.
  3. Membawa Surat Tugas dari Kepala Sekolah/Yayasan/Kepala Dinas Pendidikan setempat.
  4. Membawa pensil 2B dan karet penghapus
  5. Khusus peserta UU Praktik, membawa RPP dan media pembelajaran sesuai mapel yang diikuti dengan alokasi waktu pembelajaran 30 menit.

Unduhan

Download surat penetapan: 07902/UN38.I/DT/2014 Kemdikbud

Download surat penetapan: 07903/UN38.I/DT/2014 Kemenag

Verifikasi Data Guru untuk TPP 2014


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tengah menyiapkan pembayaran tunjangan guru berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penerima Tunjangan Profesi. SK tersebut dikeluarkan berdasarkan data dari data pokok pendidikan (dapodik), baik bagi guru yang berstatus PNS Daerah (PNSD) maupun non-PNS.

Juni 2014 Batas Akhir Verifikasi Data

Kemdikbud memberikan waktu tiga bulan kepada para guru untuk melakukan verifikasi data mereka di dapodik, terhitung sejak Maret hingga Juni 2014.

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Ditjen Dikdas Kemdikbud, Sumarna Surapranata mengatakan ada beberapa alasan yang mengharuskan guru melakukan verifikasi data di dapodik agar bisa mendapatkan SK Penerima Tunjangan Profesi. “Di antaranya belum terdaftar di rombongan belajar, memenuhi syarat 24 jam tetapi rombongan belajar tidak wajar, atau mengajar tidak linier dengan sertifikat,” jelasnya saat jumpa pers di kantor Kemdikbud, Jakarta, (20/3/2014).

Pranata juga menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan tidak bisa diterbitkannya SK Penerima Tunjangan Profesi. Faktor tersebut antara lain telah pensiun atau meninggal dunia, beralih menjadi pejabat struktural/jabatan non-guru, dan tidak terdaftar di rombongan belajar. Selain itu, guru tidak tetap (GTT) juga tidak bisa mendapatkan SK tersebut.

Sumber : http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/2321

Tabel Angka Kredit Inpassing Guru Bukan PNS


Peraturan Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Tunjangan  Profesi  Guru  dan Dosen,  Tunjangan  Khusus  Guru  dan  Dosen,  serta  Tunjangan  Kehormatan Profesor,  mengamanatkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, baik yang  berstatus pegawai negeri sipil maupun yang bukan pegawai negeri sipil  dan  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  diberi  tunjangan  profesi  dan  tunjangan  khusus  setiap bulan. Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil yang menduduki  jabatan  fungsional  guru  diberikan  sebesar 1 (satu)  kali  gaji pokok  pegawai  negeri  sipil  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  setiap  bulan. Sedang  bagi  guru  bukan  pegawai  negeri sipil,  tunjangan  profesi  dan  tunjangan  khusus  diberikan  sesuai  dengan kesetaraan  tingkat,  masa  kerja,  dan  kualifikasi  akademik  yang  berlaku  bagi guru pegawai negeri sipil.

Mengingat  kebijakan  pemberian  tunjangan  profesi  dan  tunjangan  khusus tersebut berlaku  bagi semua guru  yang memenuhi syarat, maka untuk  dapat memberikan  tunjangan  profesi  dan  tunjangan  khusus  kepada  Guru  Bukan Pegawai  Negeri  Sipil  (GBPNS)  yang  telah  memenuhi  persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan penyetaraan atau inpassing penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya bagi GBPNS  tersebut. Atas dasar  itu, ditetapkan Peraturan Menteri  Pendidikan    Nasional  (Permendiknas)  Republik  Indonesia Nomor  22  Tahun 2010  sebagai  perubahan    terhadap  Permendiknas    Nomor  47  Tahun  2007 tentang  Penetapan  Inpassing  Jabatan  Fungsional  GBPNS  dan  Angka Kreditnya yang dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya.

Penetapan  jabatan  fungsional  GBPNS  dan  angka  kreditnya,  bukan  hanya untuk memberikan tunjangan profesi/khusus bagi mereka, namun dimaksudkan untuk  pembinaan  dan  perlindungan  serta  tertib  adminsitrasi  guru.  Jabatan fungsional  guru merupakan  jabatan  ahli.

Inpassing  Jabatan  Fungsional GBPNS  dan Angka Kreditnya  ditetapkan berdasarkan dua hal, yaitu kualifikasi akademik dan masa kerja.

Berikut tabel konversi nilai angka kredit jabatan fungsional GBPNS berdasarkan lampiran Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS.

1. Kualifikasi SMA/SPG/SGO/D1/PGSLP/DII/PGSLA/Setara

Masa Kerja (th)

Angka Kredit

Gol.

Jabatan

 0 <MK< 6 25 II a Guru Pratama
 6 <MK< 10 40 II b Guru Pratama Tk I
10 <MK< 14 60 II c Guru Muda
14 <MK< 18 80 II d Guru Muda Tk I
18 <MK< 22 100 III a Guru Madya
22 <MK< 26 150 III b Guru Madya Tk I
26 <MK< 30 200 III c Guru Dewasa
30 <MK< 34 300 III d Guru Dewasa Tk I
MK> 34 400 IV a Guru Pembina

2. Kualifikasi Sarjana Muda/D3/Setara

Masa Kerja (th)

Angka Kredit

Gol.

Jabatan

 0 <MK< 6 40 II b Guru Pratama Tk I
 6 <MK< 10 60 II c Guru Muda
10 <MK< 14 80 II d Guru Muda Tk I
14 <MK< 18 100 III a Guru Madya
18 <MK< 22 150 III b Guru Madya Tk I
22 <MK< 26 200 III c Guru Dewasa
26 <MK< 30 300 III d Guru Dewasa Tk I
30 <MK< 34 400 IV a Guru Pembina
MK> 34

3. Sarjana/D4

Masa Kerja (th)

Angka Kredit

Gol.

Jabatan

 0 <MK< 6 100 III a Guru Madya
 6 <MK< 10 150 III b Guru Madya Tk I
10 <MK< 14 200 III c Guru Dewasa
14 <MK< 18 300 III d Guru Dewasa Tk I
18 <MK< 22 400 IV a Guru Pembina

4. Magister / S2

Masa Kerja (th)

Angka Kredit

Gol.

Jabatan

 0 <MK< 6 150 III b Guru Madya Tk I
 6 <MK< 10 200 III c Guru Dewasa
10 <MK< 14 300 III d Guru Dewasa Tk I
14 <MK< 18 400 IV a Guru Pembina

5. Doktor / S3

Masa Kerja (th)

Angka Kredit

Gol.

Jabatan

 0 <MK< 6 200 III c Guru Dewasa
 6 <MK< 10 300 III d Guru Dewasa Tk I
10 <MK< 14 400 IV a Guru Pembina

Buku Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS

Buku pedoman ini memuat panjang lebar tentang inpassing GBPNS mulai dari latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan pengertian inpassing.

Pada bab pelaksanaan inpassing GBPNS, diuraikan tentang  persyaratan,  prosedur pengusulan, dasar dan tatacara penetapan, jenjang jabatan fungsional,  pejabat yang berwenang menetapkan.

Pada lampiran berisi tabel konversi nilai angka kredit, dan 11 contoh format surat antara lain surat kepala sekolah usul inpassing dan lampiran usulan kepala sekolah, serta contoh SK Kemendiknas tenmtang Inpassing GBPNS.

Bila berminat memiliki buku pedoman ini, dapat diunduh di sini

Daftar SK Inpassing Guru Bukan PNS 2011


Sk Inpassing Guru Bukan PNS pereode Januari 2011 telah terbit. Sebanyak 998 guru jenjang Pendidikan Dasar segera menerima SK inpassing tersebut. SK yang terbit ini adalah SK bagi guru SD dan SMP dari 14 Provinsi.

Dengan terbitnya SK Inpassing maka besar tunjangan proefesi pendidik (TPP) akan disesuaikan dengan yang tercantum dalam SK. Bila belum memiliki SK Inpassing maka besar TPP adalah sesuai standar: Rp1.500,000,00.

Ke-14 provinasi tersebut adalah:

  1. Bali
  2. Banten
  3. DKI Jakarta
  4. Jawa Barat
  5. Jawa Tengah
  6. Jawa Timur
  7. Kalimantan Selatan
  8. Kalimantan Timur
  9. Lampung
  10. N T T
  11. Sulawesi Selatan
  12. Sulawesi Utara
  13. Sumatera Barat
  14. Sumatera Utara

Bila berminat mengunduh filrnya, silakan klik tautan berikut:

Daftar SK Inpassing Januari 2011

Pedoman Pembelajaran TIK (Komputer) di SD


Ilmu pengetahuan dan  teknologi berkembang dengan pesat. Saat ini  teknologi  telah  digunakan  pada  hampir  di  setiap  sendi kehidupan. Pelaksanaan program  suatu  lembaga  juga  tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan teknologi. Pendidikan dituntut untuk menyesuaikan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.

Keberadaan komputer di sekolah sudah menjadi suatu kebutuhan, namun  yang  lebih  penting  adalah  pemanfaatan  teknologi informasi tersebut.

Manfaat  komputer  di  sekolah  selain  untuk  mendukung administrasi sekolah juga untuk mendukung proses pembelajaran.

Komputer  dapat  berfungsi  sebagai  multi-media  dalam pembelajaran.  Perangkat  komputer  itu  sendiri  harus  dikenalkan kepada  siswa  dan  bahkan  bisa  dijadikan  sebagai  salah  satu mata pelajaran.

Pendidikan  merupakan  salah  satu  prioritas pembangunan  bangsa.  Dunia  pendidikan  dituntut untuk  mempersiapkan  sumber  daya  manusia  yang kompeten  agar  mampu  bersaing  dalam  pasar  kerja global.  Upaya  dalam  mempersiapkan  dan meningkatkan  sumber  daya  manusia  yang  tangguh, berkualitas,  dan  mampu  bersaing  dengan  bangsa-bangsa  lain  perlu  dilakukan  pembinaan  dan peningkatan mutu pendidikan secara optimal.

Dalam  rangka  peningkatan  mutu  pendidikan  maka wawasan  tentang  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  yang  begitu  pesat  perlu  dibekalkan kepada  guru  dan  siswa. Dewasa  ini  hampir  di  setiap sendi kehidupan  terdapat  teknologi komputer. Dengan demikian  setiap  guru  hendaknya  mengerti  komputer sebagai  bagian  dari  perkembangan  teknologi  yang akan  menjadi  bagian  dari  kehidupan.  Untuk  itu pengenalan  perangkat  komputer  di  sekolah merupakan  bagian  dari  pemutakhiran  wawasan  dan pengetahuan siswa.

Dunia  komputer  yang  terus  berkembang  menuntut setiap  orang  harus  menyesuaikan  jika  tidak  mau ketinggalan jaman. Informasi berkembang begitu cepatdan  tersedia  dengan  mudah  dan  murah.  Internet merupakan  salah  satu  perkembangan  teknologi komunikasi modern yang mau  tidak mau harus diikuti karena melalui internet diperoleh informasi yang begitu banyak,  lengkap,  cepat,  dan murah.  Internet menjadi kebutuhan  baru  baik  bagi  individu  yang  mengikuti perkembangan teknologi maupun bagi instansi.

Pembelajaran  komputer  di  sekolah  dasar merupakan hal  baru  yang  belum  semua  sekolah  melaksanakan terkait dengan ketiadaan sarana dan prasarana. Selain itu  pengetahuan  tentang  komputer  merupakan  hal yang  relatif  baru.  Namun  karena  pendidikan  harus mengikuti  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  maka  pembelajaran  komputer  secara perlahan  tapi  pasti  akan  menjadi  suatu  kebutuhan sekolah.

Dalam  rangka  membantu  guru  dalam  melaksanakan pembelajaran komputer perlu disusun suatu pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan.

Untuk  itu,  buku berikut  sangat berguna membantu  guru  dalam  melaksanakan  pembelajaran  teknologi informasi dan komunikasi dengan fokus pada komputer di SD.

Buku ini berjudul Pedoman Pembelajaran Tekonologi Informasi dan Komunikasi (Komputer) di SD diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan TK dan SD Depdiknas.

 

Berikut daftar isi buku yang dapat memberi gambaran isi buku yang sangat bermanfaat:

BAB I PENDAHULUAN (A. Latar Belakang,  B. Tujuan,  C. Dasar Hukum)

BAB II STANDAR KOMPETENSI PEMBELAJARAN TIK SD (A. Standar Kompetensi Lulusan, B. Kompetensi Dasar TIK,  C. Materi Pembelajaran Komputer Sekolah Dasar)

BAB III METODOLOGI PEMBELAJARAN TIK/KOMPUTER (A. Proses Pembelajaran Komputer, B. Pembelajaran Komputer Melalui Buku, C. Pembelajaran Langsung dengan Komputer, D. Media dan Alat Peraga Pembelajaran Komputer)

BAB IV ADMINISTRASI PEMBELAJARAN TIK/KOMPUTER A. Silabus Pembelajaran Komputer, B. Program Semester, .C. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).

BAB V EVALUASI PEMBELAJARAN KOMPUTER DI SD (A. Penilaian Proses, B. Penilaian Hasil, C. Program Pengayaan dan Remedial, D. Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil)

BAB VI  PENUTUP :LAMPIRAN

  1. Contoh Silabus TIK (Komputer) Kelas I-VI SD
  2. Contoh Program Tahunan Pembelajaran Komputer Kelas I-VI SD
  3. Contoh Design Flash Card
  4. Contoh Kamus Suplemen Mata Pelajaran TIK
  5. Irregular Verbs
  6. Verb ‘Tenses’ in English
  7. Kurikulum 2004: Standar Kompetensi TIK SD/MI

 

Dokumen untuk diunduh:

Pedoman Pembelajaran TIK (Komputer) di SD

%d blogger menyukai ini: