DPS Pilgub Jatim 2018


Berdasarkan data KPU, DPS Pilgub Jatim 2018 adalah 30.385.986 dari 38 Kab/Kota yang akan menggunakan hak pilihnya dalam 67.646 TPS.

Tiga Pemilih terbanyak DPS adalah

  1. Kota Surabaya : 2.009.072
  2. Kab. Malang : 1.973.917
  3. Kab. Jember : 1.817.492

Tiga Pemilih terkecil adalah

  1. Kota Mojokerto : 97.363
  2. Kota Blitar :  110.649
  3. Kota Madiun : 141.644

Berikut daftar DPS 38 Kab dan Kota di Jawa Timur

tunas63_dps-pilgub-jatim-pilkada2018

Naskah Sumpah/Janji Presiden dan Wapres


Presiden dan Wakil Presiden RI sebelum memangku jabatan wajib menucapkan sumpah menurut agama atau janji di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 9 sebagai berikut.

 Pasal 9 ayat (1)

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama,atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “Demi  Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji  dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Pasal 9 ayat (2)

Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

Unduh UUD 1945

Bila berminat memiliki dokumen UUD 1945 dapat diunduh dengan klik di sini,

Dokumen yang siap diunduh dengan mudah terdiri:

  • UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945
  • UUD NRI Tahun 1945 Dalam Satu Naskah

Download UUD 1945 Lengkap


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indionesia Tahun 1945 telah mengalamai amandemen (perubahan) sebanyak empat kali.

Sebagai dokumen konstitusi, warga negara perlu mengetahui perkembangan UUD dari awal. Berikut dokumen lengkap yang siap diunduh dengan mudah.

  • Kata Pengantar
  • Sambutan Pimpinan MPR RI Periode 2009-2014
  • UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945
  • UUD NRI Tahun 1945 Dalam Satu Naskah

Untuk mengunduh dokumen, silakan klik poster berikut.

Survei Online Dibayar


Survei online merupakan kegiatan mengumpulkan data dari pengguna internet melalui angket. Data-data hasil survei tersebut digunakan oleh perusahaan atau lembaga tertentu untuk menentukan target market.

Di antara program survei online adalah idsurvei.com. Idsurvei.com merupakan program mengumpulkan data dari pengguna internet melalui survei singkat. Data-data hasil survei tersebut digunakan untuk menentukan target market yang tepat dalam berbisnis online. Bagi yang bergabung dalam program ini dapat menghasilkan 100rb – 200rb dalam sehari.

Lihat/mencoba mengisi survei klik survei online.

Pengisi angket/peserta survei adalah bebas (siapa saja pengguna internet), dan tidak dikenakan biaya. Dengan ikut mengisi survei, setidaknya ikut memberi sumbangsih masukan sebagai amal kebaikan karena tidak ada resiko.

Berikut contoh bukti komisi anggota

Bila Anda tertarik bergabung, klik alamat website idsurvei.com

Hari ini, saya baru bergabung sehingga belum ada hasil. Untuk pertimbangan keputusan, perlu membaca testimoni member. Testimonial di website idsurvei.com, sebagaimana penjelasana pengelola di website,  adalah benar adanya tanpa rekayasa. Testimonial adalah asli dari member idsurvei. Foto di testimonial pun di update sendiri oleh member yang bersangkutan. Ada beberapa member yang mencantumkan nomor HP di testimonialnya, sehingga untuk kepastian dapat  menghubungi member yang bersangkutan.

Layanan Baru NISN


Mulai tahun baru 1 Januari 2012, layanan NISN yang semula melalui dapodik, kini seluruh layanan yang bersifat pengelolaan dan transaksi data NISN selanjutnya dapat diakses melalui layanan yang dikelola oleh PDSP Kemdiknas  .

Cara Menelusuri NISN

Data yang diperlukan untuk menelusuri NISN adalah nama, tempat lahir, tanggal lahir.

1. Masuk web NISN di sini (hasilnya, tampil bingkai seperti di bawah ini)

cara mencari nisn 1

Pada langkah ini, jika memasukkan NISN akan tampil data siswa.

2. Klik Pencarian berdasarkan Nama (hasilnya, tampil bingkai sebagai berikut)

cara mencari nisn 2

selanjutnya ketik nama, tempat lahir, tgl lahir.

(a) nama

  • sebaiknya ketik nama satu kata saja yang umum, misal Akhmad Nanang Riyanto, ketik saja Nanang. Jika diketik Akhmad, bisa jadi hasil tidak ditemukan kalau pada database ejaannya tertulis Ahmad.

(b) tempat lahir

  • ketik nama kab/kota: jika lahir di kab kediri maka ketiklah kediri

(c) tanggal lahir

  • format tanggal/bulan/tahun. Misal 17 Agustus 2000 maka ditulis 17/08/2000

4. Klik “Cari”

Bila ada masalah dengan NISN, coba hubungi PDSP di Telp. 021-5731177 atau Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud di Call Center: 177.
Email: pengaduan@kemdikbud.go.id atau pdsp@kemdikbud.go.id

Perhatian

Hasil pencarian Anda sama saja dengan hasil pencatian saya karena website NISN dapat diakses oleh publik. Kalau Anda “berhasil” ya siapa pun yang mengecek dengan data yang sama akan berhasil.

Salam, Kak Ichsan.

Formulir NISN

Web NISN, selain menyediakan data NISN yang dapat ditelusuri, juga  menyediakan 4 macam layanan:

  • Pengajuan NISN Baru (Formulir A.1 – exl / pdf)
  • Pengajuan Edit Status (Formulir A.2 – doc / pdf)
  • Pengajuan Edit Siswa (Formulir A.3 – doc / pdf)
  • Edit NISN yang Ganda (Formulir A.4 – doc / pdf)

Formulir-formulir di atas dapat diunduh di sini

Data PNS 2010: Umur dan Pangkat/Golongan


Data PNS per Mei 2010 adalah sebanyak 4.732.472 orang. Berdasarkan dokumen Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah ini terbanyak pada golongan III yang mencapai  2.244.785. Bila dilihat berdasar golongan ruang, PNS yang mampu mencapai pangkat puncak (IV/e) berjumah 1.412 orang dengan rincian, pria 1.216 dan wanita 196.

Berdasarkan jenis kelamin, PNS pria sebanyak  2.560.083 dan PNS wanita jumlahnya lebih rendah yaitu   2.172.389.

Sedangkan berdasar usia, jumlah terbanyak dalam rentangan usia 46 – 50 tahun yaitu 962.254, usia 41-45 tahun sebanyak 866.600, dan usia 51-55 tahun mencapai   739.420 orang.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

 

Tabel : Distribusi Jumlah PNS Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Golongan – Mei 2010

Umur Gol I Gol II Gol III Gol IV Jumlah
18 – 20 4 1.631 1.635
21- 25 2.252 95.070 35.159 15 132.496
26 – 30 11.436 271.715 174.711 59 457.921
31 – 35 18.424 283.170 243.370 292 545.256
36 – 40 26.459 251.302 314.272 9.896 601.929
41 – 45 30.114 274.443 479.574 82.469 866.600
46 – 50 23.469 141.519 503.982 293.284 962.254
51 – 55 10.206 96.293 347.058 285.863 739.420
56 – 60 3.081 42.623 137.691 193.424 376.819
61 – 65 289 8.935 37.908 47.132
65+ 33 977 1.010
Jumlah 125.445 1.458.055 2.244.785 904.187 4.732.472

 

Tabel: Distribusi Jumlah PNS dirinci menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin – Mei 2010

Golongan/Ruang Kepangkatan Pria Persen Wanita Persen Jumlah
I/a 32.729 28,57 2.400 22,02 35.129
I/b 3.199 2,79 296 2,72 3.495
I/c 59.916 52,31 6.579 60,36 66.495
I/d 18.701 16,33 1.625 14,91 20.326
Jumlah Gol I. 114.545 100,00 10.900 100,00 125.445
II/a 398.479 50,26 247.070 37,15 645.549
II/b 135.352 17,07 153.268 23,04 288.620
II/c 159.871 20,16 187.272 28,15 347.143
II/d 99.203 12,51 77.540 11,66 176.743
Jumlah Gol II. 792.905 100,00 665.150 100,00 1.458.055
III/a 383.403 32,20 388.533 36,86 771.936
III/b 303.153 25,46 244.095 23,16 547.248
III/c 217.113 18,23 173.205 16,43 390.318
III/d 286.976 24,10 248.307 23,56 535.283
Jumlah Gol III. 1.190.645 100,00 1.054.140 100,00 2.244.785
IV/a 391.596 84,76 412.459 93,27 804.055
IV/b 53.035 11,48 25.903 5,86 78.938
IV/c 12.564 2,72 2.911 0,66 15.475
IV/d 3.577 0,77 730 0,17 4.307
IV/e 1.216 0,26 196 0,04 1.412
Jumlah Gol IV. 461.988 100,00 442.199 100,00 904.187
Jumlah 2.560.083 2.172.389 4.732.472

Sumber:  http://www.bkn.go.id/in/profil/unit-kerja/inka/direktorat-pengolahan-data/profil-statistik-pns/

Prioritas Honorer yang Diangkat Menjadi CPNS


Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS adalah berdasarkan PP 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PP 43/2007.

Berikut kutipan isi PP 43/2007.

1. Pengertian

Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada isntansi pemerintah atau yang pengahsilannya menjadi beban APBN/APBD.

  • Penghasilan tenaga honorer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah penghasilan pokok yang secara tegas tercantum dalam alokasi belanja pegawai/upah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  • Dalam hal penghasilan tenaga honorer tidak secara tegas tercantum dalam alokasi belanja pegawai/upah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka tenaga honorer tersebut tidak termasuk dalam pengertian dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Misalnya, dana bantuan operasional sekolah, bantuan atau subsidi untuk kegiatan/ pembinaan yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau yang dibiayai dari retribusi.

2. Prioritas Pengangkatan Menjadi CPNS

  • Pasal 3

(1) Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai: a. guru; b. tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan; c. tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan; dan d. tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah.

(2) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun; dan

b. masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus.

(3) Masa kerja terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku bagi dokter yang telah selesai menjalani masa bakti sebagai pegawai tidak tetap.

  • Pasal 4

(1) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi.

(2) Pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan bagi tenaga honorer yang mempunyai masa kerja lebih lama atau yang usianya menjelang 46 (empat puluh enam) tahun.

  • Penjelasan

1. [Penjelasan Pasal 4 Ayat (1)]

Tenaga honorer yang mempunyai masa kerja lebih banyak menjadi prioritas pertama untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.  Dalam hal terdapat beberapa tenaga honorer yang mempunyai masa kerja yang sama, tetapi jumlah tenaga honorer melebihi lowongan formasi yang tersedia, maka diprioritaskan untuk mengangkat tenaga honorer yang berusia lebih tinggi.

Dalam hal terdapat tenaga honorer yang usianya menjelang 46 (empat puluh enam) tahun, maka yang bersangkutan menjadi prioritas pertama untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.  Pengertian “menjelang usia 46  (empat puluh enam) tahun” yaitu apabila dalam tahun anggaran berjalan yang bersangkutan tidak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka untuk tahun anggaran berikutnya menjadi tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil karena telah berusia lebih dari  46  (empat puluh enam) tahun.

2.  [Penjelasan Pasal 6 Ayat (2)]

Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baru dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil apabila semua tenaga honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seluruhnya secara nasional telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum Tahun Anggaran 2009.

Dengan demikian, apabila masih terdapat tenaga honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belem diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai Tahun Anggaran 2009, maka tenaga honorer yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Apabila sebelum Tahun 2009 secara nasional tenaga honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah selesai seluruhnya diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, maka tenaga honorer yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bekerja pada instansi pemerintah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebijakan nasional, berdasarkan formasi, analisis kebutuhan riil, dan kemampuan keuangan negara.

Bila ingin mengunduh PP 43/2007, silakan klik tautan berikut:

Peraturan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS

%d blogger menyukai ini: