DPS Pilgub Jatim 2018


Berdasarkan data KPU, DPS Pilgub Jatim 2018 adalah 30.385.986 dari 38 Kab/Kota yang akan menggunakan hak pilihnya dalam 67.646 TPS.

Tiga Pemilih terbanyak DPS adalah

  1. Kota Surabaya : 2.009.072
  2. Kab. Malang : 1.973.917
  3. Kab. Jember : 1.817.492

Tiga Pemilih terkecil adalah

  1. Kota Mojokerto : 97.363
  2. Kota Blitar :  110.649
  3. Kota Madiun : 141.644

Berikut daftar DPS 38 Kab dan Kota di Jawa Timur

tunas63_dps-pilgub-jatim-pilkada2018

Data Hasil Pilpres 2014 Provinsi Jatim


Hasil suara sampai 92,33% TPS di Jawa Timur, Capres=cawapres nomor urut 1 Prabowo-Hatta memperoleh suara 46.68% dan Jokowi-JK 53.31%. Dan dari 38 kab/kota di Jatim, Prabowo-Hatta menang di 14 daerah sedangan Jokowi-JK menang di 24 daerah.

Berikut data hasil Pilpres untuk provinsi Jatim s.d. 16 Juli 2014, Pk.24.00 WIB.

Jumlah kab/kota : 38
Jumlah Total TPS : 75.777
Jumlah TPS dihitung : 69.971 (92,33%)
Suara sah : 19.934.867
Suara tidak sah : 229.306
Perolehan Calon
(1) Prabowo-Hatta : 9.309.971 ( 46.68%)
(2) Jokowi-JK : 10.632.635 (53.31%)
Prabowo – Hatta unggul di 14 Kab/Kota
1 PACITAN 64.69% 35.30%
2 BONDOWOSO 60.66% 39.33%
3 SITUBONDO 58.98% 41.01%
4 PASURUAN 57.93% 42.06%
5 MAGETAN 51.87% 48.12%
6 BOJONEGORO 51.76% 48.23%
7 LAMONGAN 51.73% 48.26%
8 GRESIK 52.97% 47.02%
9 BANGKALAN 81.15% 18.84%
10 SAMPANG 74.64% 25.35%
11 PAMEKASAN 73.50% 26.49%
12 SUMENEP 57.25% 42.74%
13 KOTA PROBOLINGGO 53.91% 46.08%
14 KOTA PASURUAN 57.32% 42.67%
Jokowi-JK unggul di 24 Kab/Kota
1 PONOROGO 47.10% 52.89%
2 TRENGGALEK 34.52% 65.47%
3 TULUNGAGUNG 34.44% 65.55%
4 BLITAR 28.44% 71.55%
5 KEDIRI 32.21% 67.78%
6 MALANG 38.70% 61.29%
7 LUMAJANG 42.85% 57.14%
8 JEMBER 42.20% 57.79%
9 BANYUWANGI 40.16% 59.83%
10 PROBOLINGGO 49.11% 50.88%
11 SIDOARJO 45.87% 54.12%
12 MOJOKERTO 41.26% 58.73%
13 JOMBANG 42.49% 57.50%
14 NGANJUK 38.18% 61.81%
15 MADIUN 42.59% 57.40%
16 NGAWI 39.84% 60.15%
17 TUBAN 41.69% 58.30%
18 KOTA KEDIRI 37.14% 62.85%
19 KOTA BLITAR 35.01% 64.98%
20 KOTA MALANG 40.16% 59.83%
21 KOTA MOJOKERTO 44.07% 55.92%
22 KOTA MADIUN 38.67% 61.32%
23 KOTA SURABAYA 36.24% 63.75%
24 KOTA BATU 39.17% 60.82%

Hasil selengkapnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada  data di atas di www.kawalpemilu.org

 

Data Suara Pilpres 2014 TPS Seluruh Indonesia


suara tps pilpres 2014Inilah data perolehan capres pada pilpres 2014 berdasarkan form/model C1 setiap TPS yang dipublikasikan oleh KPU. Data yang ditampilakan berupa scan C1 tingkat KPPS.

Form model C1 yang terdiri 4 halaman, ditampilkan semua. Dokumen bisa dilihat juga bisa diunduh. Dengan publikasi ini maka transparansi hasil pemilu presiden dan wakil presiden dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja.

Publikasi ini menampilkan data perolehan nasional, provinsi,kabupaten, kecamatan, desa, dan sampai tingkat TPS.

Untuk melihat data dimaksud, klik poster kemudian pilih wilayah sesuai pilihan.

 

 

Data Quick Count Pilpres 2014


Ini hasil hitung cepat Pilpres 2014 dari 11 lembaga surve yang melakukan hitung cepat. Hasilnya, Prabowo-Hatta unggul dalam 4 hasil hitung cepat dan Jokowi-JK unggul pada 7 hasil hitung cepat.

Berikut hasil lengkap kesebelas lembaga survei tersebut.

No    Lembaga Survei Prabowo-
Hatta
Jokowi-JK Sumber
         
1 Populi Center 49,05 50,95 Suara.com
         
2 CSIS 48,1 51,9 Liputan6.com
         
3 Litbang Kompas 47,66 52,33 Kompas.com
         
4 Indikator Politik Indonesia 47,05 52,95 Metrotvnews.com
         
5 Lingkaran Survei Indonesia 46,43 53,37 Konferensi pers
         
6 Radio Republik Indonesia 47,32 52,68 Detik.com
         
7 Saiful Mujani Research Center 47,09 52,91 Detik.com
         
8 Puskaptis 52,05 47,95 Viva.co.id
         
9 Indonesia Research Center 51,11 48,89 okezone.com
         
10 Lembaga Survei Nasional 50,56 49,94 Viva.co.id
         
11 Jaringan Suara Indonesia 50,13 49,87 Viva.co.id

 

Sumber :  http://nasional.kompas.com/read/2014/07/09/18490431/.Quick.Count.Ini.Hasil.Lengkap.11.Lembaga.Survei

Tambahan tulisan pada 23 Juli 2014

Sesuai Keputusan KPU pada 22 Juli 2014, bahwa hasil rekapitulasi nasional suara Pemilu Presiden adalah sbb.:

Prabowo-Hatta = 46.85%

Jokowi-JK = 52.15%

Kamus Kosa Kata Pemilu


Berikut kamus ilmiah bidang politik khususnya istilah dalam pemilihan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Istilah berdasarkan Pasal 1, UU pemilu 8 / 2012 tentang Pemilu

  1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang  dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,  jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik  Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Pemilu Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara  Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
  4. Komisi Pemilihan Umum  Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
  5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
  6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh  KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
  7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah  panitia yang dibentuk oleh  KPU Kabupaten/Kotauntuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
  8. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
  9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
  10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
  11. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,  selanjutnya disebut Pantarlih, adalah petugas yang dibentuk oleh  PPS  atau PPLN untuk melakukan  pendaftaran dan  pemutakhiran data pemilih.
  12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  13. Tempat Pemungutan  Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
  14. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  15. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
  16. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.
  17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang  dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
  18. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
  19. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
  20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang  berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
  21. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsaIndonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkandengan undang-undang sebagai warga negara.
  22. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genapberumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atausudah/pernah kawin.
  23. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota danperseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
  24. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang  telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
  25. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yangtelah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
  26. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untukmeyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
  27. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye.
  28. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPR, selanjutnya disingkat  BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas  tertentu  dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu.
  29. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPRD,  selanjutnya disingkat  BPP DPRD, adalah bilangan yang  diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan  jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta  Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

 Istilah dalam Buku Panduan KPPS Pileg 2014 (Unduh buku di sini )

  1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.
  2. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada tanggal 9 April 2014 telah berumur sekurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan bukan anggota TNI/POLRI.
  3. Pemilih tunadaksa adalah pemilih dengan cacat tubuh.
  4. Pemilih tunanetra adalah pemilih yang tidak dapat melihat.
  5. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD
  6. Saksi peserta Pemilu adalah saksi peserta Pemilu yang mendapat surat mandat tertulis dari partai politik atau dari calon Anggota DPD.
  7. Pemantau Pemilu dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
  8. Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara, yakni pada hari Rabu, tanggal 9 April 2014, mulai pukul 07.00-13.00 waktu setempat, termasuk untuk penghitungan suara yang dimulai setelah pemungutan suara selesai dan ditutup
  9. Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK.
  10. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang dan telah terdaftar dalam DPT tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain.
  11. Daftar Pemilih Khusus (DPK), adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT)
  12. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan memiliki kartu tanda penduduk atau Identitas Lain atau Paspor tetapi tidak terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK, dan memberikan suara di TPS pada Hari dan tanggal pemungutan suara menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atau Identitas Lain atau Paspor

Buku Panduan KPPS Pileg 2014


Buku petunjuk bagi KPPS dapat di-download di sini. Buku sebagi juknis KPPS untuk Pileg 9 April ini terdiri 4 bab yaitu Bab Pendahuluan, Kegiatan KPPS Sebelum Hari Pemungutan Suara, Pelaksanaan Pemungutan Suara, dan Pelaksanaan Penghitungan Suara.

Buku ini wajib dimiliki penyelenggara Pemilu terutama KPPS karena buku ini memberi petunjuk apa, bagaimana, dan kapan kegitan dalam rangkaian Pemilu Legislatif 2014 dilaksanakan.

Pileg 2014 adalah untuk tujuan memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan DPD maka tingkat pekerjaan cukup rumit dan banyak kegiatan administrasi yang harus dikerjakan dengan cermat, hati-hati, dan benar. Untuk itu, KPPS harus membaca buku pedoman KPPS dan menguasai dengan baik ketentuan tugas.

Unduh Buku Panduan KPPS Pileg 2014  alternatif tautan langsung ke sumber www.kpu.go.id

Pidato Soekarno: Lahirnya Panca Sila


Bertepatan dengan peringan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, artikel yang bernilai tinggi tentang sejarah lahirnya Pancasila, semoga menambah wawasan kita atas perjuangan para pendiri bangsa Indonesia tercinta.

Abstrak

Di depan anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai Soekarno mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Menurut Soekarno Indonesia Merdekaharus memiliki Philosofische grondslag, sebagai pundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.

Lima Prinsip dikemukakn oleh Soekarno yaitu:

  1. Kebangsaan Indonesia;
  2. Internasionalisme, – atau peri-kemanusiaan;
  3. Mufakat, – atau demukrasi;
  4. Kesejahteraan sosial;
  5. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Berikut naskah pidato sebagaiamana teks asli.

Pidato Soekarno: Lahirnya Panca Sila

Paduka tuan Ketua yang mulia!

Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya.

Saya akan menetapi permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka tuan ketua yang mullia? Paduka tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini.

Ma’af, beribu ma’af! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan  d a s a r n y a Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka tuan ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda:”P h i l o s o f i sc h e  g r o n d s l a g” dari pada Indonesia merdeka. Philosofische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan, Paduka tuan Ketua yang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saya membicarakan, memberi tahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah yang saya artikan dengan perkataan „merdeka”.  Merdeka buat saya ialah: „ p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e „,  p o l i t i e k e  o n a f h a n k e l i j k h e i d .  Apakah yang dinamakan politieke onafhankelijkheid?

Tuan-tuan sekalian! Dengan terus-terang saja saya berkata:

Tatkala Dokuritu Zyunbi Tyoosakai akan bersidang, maka saya, di dalam hati saya banyak khawatir, kalau-kalau banyak anggota yang  – saya katakan didalam bahasa asing, ma’afkan perkataan ini  – „zwaarwichtig” akan perkara yang kecil-kecil. „Zwaarwichtig” sampai  -kata orang Jawa-  „njelimet”.  Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai njelimet, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan.

Tuan-tuan yang terhormat!  Lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu.

Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain! Samakah isinya, samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu? Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka, tetapi bandingkanlah isinya!

Alangkah berbedanya  i s i  itu!  Jikalau kita berkata: Sebelum Negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai,itu selesai, itu selesai, sampai njelimet!, maka saya bertanya kepada tuan-tuan sekalian kenapa Saudi Arabia merdeka, padahal 80% dari rakyatnya terdiri kaum Badui, yang sama sekali tidak mengerti hal ini atau itu.

Bacalah buku Armstrong yang menceriterakan tentang Ibn Saud! Disitu ternyata, bahwa tatkala Ibn Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakyat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari otomobil Ibn Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu!! Toch SaudiArabia merdeka!

Lihatlah pula  – jikalau tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat  – Soviet Rusia! Pada masa Lenin mendirikan Negara Soviet, adakah rakyat soviet sudah cerdas? Seratus lima puluh milyun rakyat Rusia, adalah rakyat Musyik yang lebih dari pada 80% tidak dapat membaca dan menulis; bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoi dan Fulop Miller, tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Soviet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Soviet itu.

Dan kita sekarang disini mau mendirikan negara Indonesia merdeka. Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan!

Maaf, P. T. Zimukyokutyoo!  Berdirilah saya punya bulu, kalau saya membaca tuan punya surat, yang minta kepada kita supaya dirancangkan sampai njelimet hal ini dan itu dahulu semuanya!

……………..

Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat, yang mengetahui sejarah,  menjadi zwaarwichtig, menjadi gentar, pada hal semboyan Indonesia merdeka bukan sekarang saja kita siarkan? Berpuluh-puluh tahun yang lalu, kita telah menyiarkan semboyan Indonesia merdeka, bahkan sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan „INDONESIA MERDEKA SEKARANG”. Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia Merdeka s e k a r a n g , s e k a r a n g , s e k a r a n g ! (Tepuk tangan riuh).

…………….

Pidato Soekarno ini cukup panjang, bila berminat memiliki naskah ini dapat mengunduh melalui tautan di bawah.

Pidato Soekarno:_Lahirnya Pancasila.pdf (59 kb)

Tulisan terkait:

Riwayat Soekarno beserta Keluarga

Teks Lengkap Pidato Bung Karno tgl 17-8-1945

Kumpulan Foto Presiden RI dan Keluarga

Pidato Bung Karno Berkaitan 1 Oktober 1965


Tanggal 1 Oktober bagi bangsa Indonesia merupakan hari bersejarah yang teramat historis berkaitan dengan peristiwa G 30 s/PKI yang ingin mengganti Pancasila sebagai Dasar Negara dengan dasar komunis. Oleh karena kegagalan upaya itu maka Pancasila tetap kukuh sebagai dasar negara.

Keberhasilan para tokoh mempertahankan Pancasila itulah yang pada akhirnya dijadikan bagian dari tonggak sejarah perjuangan bangsa dengan ditetapkannya tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Untuk memahami rekam sejarah berkaitan dengan peristiwa itu, berikut pidato Soekarno yang saya akses dari situs Kepustakaan Presiden RI http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/.

AMANAT P.J.M. PRESIDEN/ PANGLIMA TERTINGGI ABRI PEMIMPIN BESAR REVOLUSI BUNG KARNO JANG DIUTJAPKAN MELALUI RRI PADA TGL.3 OKTOBER 1965 DJAM 01.30.

Saudara-Saudara sekalian.

Mengulangi perintah saja sebagai Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Pemimpin Besar Revolusi jang telah diumumkan pada tanggal 1 Oktober ’65, dan untuk menghilangkan semua keragu-raguan dalam kalangan rakjat, maka dengan ini saja sekali lagi menyatakan bahwa saja berada dalam keadaan sehat wal’afiat dan tetap memegang tampuk pimpinan Negara dan tampuk pimpinan Pemerintahan dan Revolusi Indonesia.

Pada hari ini tanggal 2 Oktober ’65 saja telah memanggil semua Panglima Angkatan Bersendjata bersama wakil Perdana Menteri kedua Dr. Leimena dan para pejabat penting lainnya dengan maksud untuk segera menyelesaikan persoalan apa yang disebut peristiwa 30 September.

Untuk dapat menyelesaikan persoalan ini saja telah perintahkan supaja segera ditjiptakan satu suasana yang tenang dan tertib, dan untuk itu perlu dihindarkan segala kemungkinan bentrokan dengan sendjata.

Dalam tingkatan perdjoangan Bangsa lndonesia sekarang ini, saja perintahkan kepada seluruh rakyat untuk tetap mempertinggi kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Dwikora.

Kepada seluruh Rakjat lndonesia saja serukan untuk tinggal tetap tenang dan kepada semua menteri dan petugas- petugas negara lainnja untuk tetap mendjalankan tugasnya masing-masing seperti sediakala.

Pimpinan Angkatan Darat pada dewasa ini berada langsung dalam tangan saja dan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat sementara saja tundjuk Maj. Djen. Pranoto Reksosamodra, Ass keIII Men/ PANGAD. Untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban jang bersangkutan dengan peristiwa 30 September tersebut telah saja tundjuk Maj.Djen. Suharto, Panglima Kostrad sesuai dengan kebidjaksanaan jang telah saja gariskan.

Saudara-saudara sekalian.

Marilah kita tetap membina semangat persatuan dan kesatuan Bangsa; marilah kita tetap menggelorakan semangat anti nekolim.

Tuhan bersama dengan kita semua.

Sumber dari buku : Memoar Mayor Jendral Raden Pranoto Reksosamodra. BAGIAN KE EMPATBELAS Halaman 239 sampai dengan 240, ip Penerbit Syarikat Indonesia. ISBN 979-96819-3-6.

Sumber: http://www.progind.net/modules/wfsection/article.php?articleid=151

Koleksi: Perpustakaan Nasional RI, 2006

Pendeta Pembakar Quran Tewas Kecelakaan


Informasi tentang tewasnya Pendeta Bob Old pembakar Al Quran di Amerika Serikat, disyukuri kalangan ulama di Indonesia.

KH Jazuli Juwaini mengaku bersyukur saat mendapat kabar tersebut, dia menilai apa yang dialami Bob Old adalah azab balasan dari Allah SWT.

“Subhanallah itu balasan atas perbuatannya membakar Al Quran, itulah laknat Allah untuk dia (Bob Old),” ujar Jazuli kepada INILAH.COM, Rabu (22/9).

Menurut anggota Majelis Syuro (MS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, peristiwa tewasnya Pendeta Bob Old akan menjadi pelajaran bagi banyak pihak agar menghormati kitab suci Al Quran.

“Ini pelajaran bukan hanya bagi mereka yang bernafsu membakar Quran tapi bagi umat Islam sendiri bahwasanya Quran adalah firman suci yang tidak ada keraguan didalamnya,” ujar Jazuli.

Sebelumnya diberitakan, Pendeta Bob Old, pelaku pembakaran Al Quran di Amerika Serikat ditemukan tewas dimobilnya. Beberapa situs melaporkan, Bob tewas terpanggang dalam sebuah kecelakaan mobil.

Kabar mengenai pendeta asal Tenesse itu juga beredar luas di sejumlah forum di Tanah Air. Situs-situs tersebut mengklaim mengutip berita dari Sky News, salah satu situs berita AS. [mah]

Sumber: (kutipan utuh dari) http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/09/22/835651/pendeta-pembakar-quran-tewas-ulama-bersyukur/

Daftar Para Menteri Hukum dan HAM RI


Tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM adalah Menegakkan Supremasi Hukum Berdimensi HAM.

Berikut daftar Menteri dari masa ke masa yang pada awal kemerdekaan dijabat oleh Mr. Prof. Supomo, SH (Kabinet Presidentil)  Periode 19 Agustus 1945 – 14 November 1945.

Patrialis Akbar, SH
Kabinet Indonesia Bersatu II
Periode 22 Oktober 2009 – Sekarang
Mohammad Andi Mattalata, SH, MH
Kabinet Indonesia Bersatu I
Periode 07 Mei 2007 – 20 Oktober 2009
Dr. Hamid Awaludin, SH
Kabinet Indonesia Bersatu
Periode 21 Oktober 2004 – 07 Mei 2007
Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra
Kabinet Gotong Royong
Periode 10 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004
Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH, SU
Kabinet Persatuan Nasional
Periode 20 Juli 2001 – 09 Agustus 2001
Marsilam Simanjuntak, SH
Kabinet Persatuan Nasional
Periode 02 Juni 2001 – 20 Juli 2001
Baharuddin Lopa, SH
Kabinet Persatuan Nasional
Periode 09 Februari 2001 – 02 Juni 2001
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH
Kabinet Persatuan Nasional
Periode 23 Oktober 1999 – 22 Juli 2001
Prof. Dr. Muladi, SH
Kabinet Reformasi Pembangunan
Periode 23 Mei 1998 – 20 Oktober 1999
Prof. Dr. Muladi, SH
Kabinet Pembangunan VII
Periode 16 Maret 1998 – 21 Mei 1998
H. Oetojo Oesman, SH
Kabinet Pembangunan VI
Periode 17 Maret 1993 – 16 Maret 1998
Ismael Saleh, SH
Kabinet Pembangunan V
Periode 21 Maret 1988 – 17 Maret 1993
Ismael Saleh, SH
Kabinet Pembangunan IV
Periode 19 Maret 1983 – 21 Maret 1988
Ali Said, SH
Kabinet Pembangunan III
Periode 09 Februari1981 – 18 Maret 1983
Moedjono, SH
Kabinet Pembangunan III
Periode 29 Maret 1978 – 09 Februari 1981
Prof. Muchtar Kusumaatmaja, SH
Kabinet Pembangunan II
Periode 28 Maret 1973 – 29 Maret 1978
Prof Oemar Senoadji, SH
Kabinet Pembangunan I
Periode 06 Juni 1968 – 28 Meret 1973
Prof Oemar Senoadji, SH
Kabinet Ampera II
Periode 17 Oktober 1967 – 06 Juni 1968
Prof Oemar Senoadji, SH
Kabinet Ampera I
Periode 25 Juni 1966 – 17 Oktober 1967
Wirjono Prodjodikoro, SH
Kabinet Dwikora II
Periode 28 Maret 1966 – 25 Juli 1966
Astrawinata, SH
Kabinet Dwikora I
Periode 27 Agustus 1964 – 28 Maret 1966
Astrawinata, SH
Kabinet Kerja IV
Periode 13 November 1963 – 27 Agustus 1964
Mr. DR.Sahardjo, SH
Kabinet Kerja III
Periode 06 Maret 1962 – 13 November 1963
Mr. DR. Sahardjo, SH
Kabinet Kerja II
Periode 18 Februari 1960 – 06 Maret 1962
Mr. DR. Sahardjo, SH
Kabinet Kerja I
Periode 10 Juli 1959 – 18 Februari 1960
Gustaef A Maengkom
Kabinet Karya
Periode 09 April 1957 – 10 Juli 1959
Mr. Prof. Mulyatno (Masjumi)
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Periode 24 Maret 1956 – 09 April 1957
Mr. Lukman Wiriadinata (PSI)
Kabinet Burhanuddin Harahap
Periode 12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956
Mr. Djodi Gondokusumo (PRN)
Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Periode 30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955
Mr. Lukman Wiriadinata
Kabinet Wilopo
Periode 03 April 1952 – 30 Juli 1953
Mr. Moh. Yamin
Kabinet Sukirman-Suwirjo
Periode 27 April 1951 – 03 April 1952
Mr. Wongsonegoro
Kabinet Natsir
Periode 06 September 1950 – 27 April 1951
Mr. A. G. Pringgodigdo (Masjumi)
Kabinet Halim
Periode 21 Januari 1950 – 06 September 1950
Mr. Soesanto Tirtoprodjo (PNI)
Kabinet Soesanto
Periode 20 Desember 1949 – 21 Januari 1950
Mr. Prof. Supomo, SH
Kabinet R I S
Periode 20 Desember 1949 – 06 September 1950
Mr. Soesanto Tirtoprodjo (PNI)
Kabinet Hatta II
Periode 04 Agustus 1949 – 20 Desember 1949
Mr. Lukman Hakim
Kabinet Darurat
Periode 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949
Mr. Soesanto Tirtoprodjo (PNI)
Kabinet Hatta I
Periode 29 Januari 1948 – 04 Agustus 1949
Mr. Soesanto Tirtoprodjo (PNI)
Kabinet Amir Syarifuddin II
Periode 11 November 1947 – 29 Januari 1948
Mr. Soesanto Tirtoprodjo (PNI)
Kabinet Amir Syarifuddin I
Periode 03 Juli 1947 – 11 November 1947
Mr. Soesanto Tirtoprodjo (PNI)
Kabinet Syahrir III
Periode 02 Oktober 1946 – 26 Juni 1947
Mr. Suwandi
Kabinet Syahrir II
Periode 12 Maret 1946 – 02 Oktober 1946
Mr. Suwandi
Kabinet Syahrir I
Periode 14 November 1945 – 12 Maret 1946
Mr. Prof. Supomo, SH
Kabinet Presidentil
Periode 19 Agustus 1945 – 14 November 1945

(Sumber:  http://www.depkumham.go.id/)

Pidato Bung Karno Proklamasi Kemerdekaan RI mp3


Foto Para Presiden Kita

Foto Para Wakil Presiden Kita

Klik teks berikut untuk mengunduh dokumen:

Pidato-Bung Karno_Proklamasi_17-8-45.mp3

Teks Lengkap Pidato Bung Karno pada Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945

Tugas, Fungsi, Kewajiban Satpol PP


Satuan Polisi Pamoing Praja (Satpol PP) mempunyai  tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu  kondisi  daerah  yang  tenteram,  tertib,  dan  teratur  sehingga penyelenggaraan  roda  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping  menegakkan  Perda,  Satpol  PP  juga  dituntut  untuk  menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Untuk  mengoptimalkan  kinerja  Satpol  PP  perlu  dibangun  kelembagaan Satpol  PP  yang  mampu  mendukung  terwujudnya  kondisi  daerah  yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan   kriteria kepadatan  jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi  juga  beban  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diemban,  budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamoing Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya PP ini  maka dinyatakan tidak berlaku PP  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pedoman  Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

Berikut kutipan isi PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP.

Pengertian (Pasal 3)

(1) Satpol  PP  merupakan  bagian  perangkat  daerah  di  bidang penegakan  Perda,  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat.

(2)   Satpol  PP  dipimpin  oleh  seorang  kepala  satuan  dan berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Syarat menjadi Satpol PP (Pasal 16)

Persyaratan  untuk  diangkat  menjadi  Polisi  Pamong  Praja adalah:

a. pegawai negeri sipil;

b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;

c.  tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk  laki-laki  dan  155  cm  (seratus  lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;

d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;

e. sehat jasmani dan rohani; dan

f.  lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Kedudukan (Pasal 3 ayat (2))

Satpol  PP  dipimpin  oleh  seorang  kepala  satuan  dan berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

  • (Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada kepala daerah melalui sekretaris  daerah  adalah  pertanggungjawaban  administratif. Pengertian  “melalui”  bukan  berarti  Kepala  Satpol  PP  merupakan bawahan  langsung  sekretaris  daerah.  Secara  struktural  Kepala Satpol PP berada langsung di bawah kepala daerah).

Tugas (Pasal 4)

Satpol  PP  mempunyai  tugas  menegakkan  Perda  dan menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

  • (Sesuai  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  bahwa  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat  merupakan  urusan  wajib  yang  menjadi  kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat).

Fungsi (Pasal 5)

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

a.   penyusunan  program  dan  pelaksanaan  penegakan  Perda, penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

b.   pelaksanaan  kebijakan  penegakan  Perda  dan  peraturan kepala daerah;

c.   pelaksanaan  kebijakan  penyelenggaraan  ketertiban  umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;

d.   pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

  • (Tugas  perlindungan  masyarakat  merupakan  bagian  dari  fungsi penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat, dengan  demikian  fungsi  perlindungan masyarakat  yang  selama  ini berada  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  bidang  kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP)

e.   pelaksanaan  koordinasi  penegakan  Perda  dan  peraturan kepala  daerah,  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan ketenteraman  masyarakat  dengan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  daerah, dan/atau aparatur lainnya;

f.   pengawasan  terhadap  masyarakat,  aparatur,  atau  badan hukum  agar  mematuhi  dan  menaati  Perda  dan  peraturan kepala daerah; dan

g.   pelaksanaan  tugas  lainnya  yang  diberikan  oleh  kepala daerah.

Wewenang (Pasal 6)

Polisi Pamong Praja berwenang:

a.  melakukan  tindakan  penertiban  nonyustisial  terhadap warga  masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang melakukan  pelanggaran  atas  Perda  dan/atau  peraturan kepala daerah;

  • (Tindakan  penertiban  nonyustisial  adalah  tindakan  yang  dilakukan oleh  Polisi  Pamong  Praja  dalam  rangka  menjaga  dan/atau memulihkan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat terhadap  pelanggaran  Perda  dan/atau  peraturan  kepala  daerah dengan  cara  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan)

b.  menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang  mengganggu  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat;

  • (Yang  dimaksud  dengan  ”menindak”  adalah  melakukan  tindakan hukum  terhadap  pelanggaran  Perda  untuk  diproses  melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

c.  fasilitasi  dan  pemberdayaan  kapasitas  penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

d.  melakukan  tindakan  penyelidikan  terhadap  warga masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang  diduga melakukan  pelanggaran  atas  Perda  dan/atau  peraturan kepala daerah; dan

  • (Yang  dimaksud  dengan  “tindakan  penyelidikan”  adalah  tindakan Polisi  Pamong  Praja  yang  tidak menggunakan  upaya  paksa  dalam rangka  mencari  data  dan  informasi  tentang  adanya  dugaan pelanggaran  Perda  dan/atau  peraturan  kepala  daerah,  antara  lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan,  serta meminta keterangan).

e.  melakukan  tindakan  administratif  terhadap  warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

  • (Yang  dimaksud  dengan  “tindakan  administratif”  adalah  tindakan berupa  pemberian  surat  pemberitahuan,  surat  teguran/surat  peringatan  terhadap  pelanggaran  Perda  dan/atau  peraturan  kepala daerah).

Kewajiban (Pasal 8)

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

a.  menjunjung  tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia,  dan  norma  sosial  lainnya  yang  hidup  dan berkembang di masyarakat;

  • (Yang  dimaksud  dengan  ”norma  sosial  lainnya”  adalah  adat  atau kebiasaan  yang  diakui  sebagai  aturan/etika  yang mengikat  secara moral kepada masyarakat setempat).

b.  menaati  disiplin  pegawai  negeri  sipil  dan  kode  etik  Polisi Pamong Praja;

c.  membantu  menyelesaikan  perselisihan  warga  masyarakat yang  dapat  mengganggu  ketertiban  umum  dan ketenteraman masyarakat;

  • (Yang  dimaksud  dengan  ”membantu  menyelesaikan  perselisihan” adalah  upaya pencegahan  agar  perselisihan  antara  warga masyarakat  tersebut  tidak  menimbulkan  gangguan  ketenteraman dan ketertiban umum).

d.  melaporkan  kepada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia atas  ditemukannya  atau  patut  diduga  adanya  tindak pidana; dan

  • (Yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah tindak pidana di luaryang diatur dalam Perda)

e.  menyerahkan  kepada  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  daerah atas  ditemukannya  atau  patut  diduga  adanya  pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pemberhentian (Pasal 18)

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

a.  alih tugas;

b.  melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;

c.  dipidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau

d.  tidak  dapat  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  sebagai Polisi Pamong Praja.

Tata Kerja

Satpol  PP  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. (Pasal 25)

Setiap  pimpinan  organisasi  dalam  lingkungan  Satpol  PP provinsi  dan  kabupaten/kota  bertanggung  jawab  memimpin, membimbing,  mengawasi,  dan  memberikan  petunjuk  bagi pelaksanaan  tugas  bawahan,  dan  bila  terjadi  penyimpangan, mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.( Pasal 26.)

Kerja sama dan Koordinasi (Pasal 28)

(1)  Satpol  PP  dalam  melaksanakan  tugasnya  dapat  meminta bantuan  dan/atau bekerja  sama  dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.

(2)  Satpol  PP  dalam  hal  meminta  bantuan  kepada  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan/atau  lembaga  lainnya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertindak  selaku koordinator operasi lapangan.

(3)  Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas  hubungan  fungsional,  saling  membantu,  dan  saling menghormati  dengan  mengutamakan  kepentingan  umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Pasal  35

Pedoman  organisasi  Satpol  PP  untuk  Provinsi  Daerah  Khusus Ibu  Kota  Jakarta,  diatur  dengan  Peraturan  Menteri  dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

__________________________________________________________

Dokumen untuk diunduh

PP_6 Th 2010 ttg_Satpol_PP

UU 22 Th 2009 Lalu lintas dan Angkutan Jalan

UU 14 Th 2008  Keterbukaan Informasi Publik

UU 25 Th 2009 ttg Pelayanan Publik

UU 23 Th 2004 ttg KDRT

UU 23 Th 2002 Perlindungan Anak

Prajurit TNI


Prajurit adalah terdiri atas perwira, bintara, dan tamtama. Berikut kutipan isi UU 34/2004 tentang TNI yang menyangkut Prajurit, termasuk bunyi sumpah prajurit dan sumpah perwira.

BAB VII PRAJURIT

Bagian Kesatu

Ketentuan Dasar

Pasal 21

Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam  peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan  diri dalam dinas keprajuritan.

Pasal 22

Prajurit terdiri atas Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib.

Pasal 23

(1) Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

(1) Prajurit Wajib menjalani dinas keprajuritan berdasarkan ikatan dinas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Pasal 25

(1) Prajurit adalah insan prajurit yang:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bermoral dan tunduk pada hukum serta peraturan perundang-undangan;

d. berdisiplin serta taat kepada atasan; dan

e. bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sebagai tentara.

(2) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan mengucapkan Sumpah Prajurit.

Pasal 26

(1) Prajurit dikelompokkan dalam golongan kepangkatan perwira, bintara, dan tamtama.

(2) Golongan kepangkatan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 30

(1) Perwira dibentuk melalui:

a. pendidikan pertama perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat:

1. Akademi TNI, dengan masukan dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; dan

2. Sekolah Perwira, dengan masukan dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau PerguruanTinggi.

b. pendidikan pembentukan perwira yang berasal dari prajurit golongan bintara.

(2) Pendidikan perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 31

(1) Bintara dibentuk melalui:

a. pendidikan pertama bintara yang berasal langsung dari masyarakat; atau

b. pendidikan pembentukan bintara yang berasal dari prajurit golongan tamtama.

(2) Pendidikan bintara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 32

(1) Tamtama dibentuk melalui pendidikan pertama tamtama yang langsung dari masyarakat.

(2) Pendidikan tamtama sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 33

(1) Perwira diangkat oleh Presiden atas usul Panglima.

(2) Bintara dan tamtama diangkat oleh Panglima.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 34

(1) Pelantikan menjadi prajurit dilaksanakan dengan mengucapkan Sumpah Prajurit.

(2) Pelantikan menjadi prajurit golongan perwira selain mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 35

Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut: Demi Allah sayabersumpah/berjanji: bahwa saya akan  setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945; bahwa saya akan tunduk kepada hukum  dan memegang teguh disiplin keprajuritan; bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak  membantah perintah atau putusan; bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan  penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia; bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

Pasal 36

Sumpah Perwira adalah sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/ berjanji:  bahwa saya akan  memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara  Kesatuan Republik Indonesia  yang berdasarkan Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta  menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga; bahwa saya akan memimpin anak buah  dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan  benar; bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.

Kutipan Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 25 Ayat (2)

Sumpah Prajurit adalah  pernyataan atau janji kesetiaan  dan ketaatan seorang prajurit kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk membaktikan diri kepada bangsa dan Negara Indonesia. Pada saat dilantik menjadi prajurit, setiap prajurit harus mengucapkan Sumpah Prajurit.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan rahasia tentara adalah segala sesuatu yang berhubungan  dengan tugas-tugas tentara yang apabila jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak akan  merugikan negara di bidang pertahanan.

Yang dimaksud dengan kata “akan” adalah bahwa setelah mengucapkan sumpah prajurit,  selanjutnya prajurit serta merta mematuhi seluruh isi sumpah prajurit.

Yang dimaksud dengan taat kepada atasan adalah mematuhi seluruh perintah yang berhubungan  dengan tugas keprajuritan, sepanjang tidak bertentangan dengan perintah agama yang dianutnya.

Pasal 36

Sumpah perwira diucapkan oleh prajurit yang dilantik sebagai perwira, merupakan  pernyataan kesetiaan kepada Negara Kesatuan  Republik Indonesia dan tanggung jawabnya  sebagai pemimpin.

Pasal 38 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kode Etik Prajurit antara lain Sapta Marga dan Delapan  Wajib TNI, sedangkan Kode Etik Perwira adalah Budhi Bhakti Wira Utama.

Pasal 38 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kode Etik Prajurit antara lain Sapta Marga dan Delapan  Wajib TNI, sedangkan Kode Etik Perwira adalah Budhi Bhakti Wira Utama.

__________________________________________________________

Dokumen untuk diunduhUU 34/2004 tentang TNI

Tulisan terkaitJati Diri TNI |    Peran, Fungsi, dan Tugas TNI

Peran, Fungsi, dan Tugas TNI


Peran, fungsi, dan tugas TNI (AD, AU, dan AL) diatur berdasar UU 34/2004 tentang TNI. Peran dan fungsi TNI diatur dalam Bab IV, pasal 5 dan 6. Kemudian, tuganya diatur dalam pasal 7, 8. 9. dan 10.

 

Kutipan UU 34/2004 tentang TNI

BAB IV PERAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 5

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

(1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:

a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;

b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan

c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 7

(1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. operasi militer untuk perang;

b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:

1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;

2. mengatasi pemberontakan bersenjata;

3. mengatasi aksi terorisme;

4. mengamankan wilayah perbatasan;

5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;

6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;

7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;

8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;

9. membantu tugas pemerintahan di daerah;

10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;

11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;

12. membantu menanggulangi  akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;

13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta

14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pasal 8

Angkatan Darat bertugas:

a. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;

b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;

c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan

d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Pasal 9

Angkatan Laut bertugas:

a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;

b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;

c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;

d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut;

e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Pasal 10

Angkatan Udara bertugas:

a. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;

b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;

c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta

d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

Berikut kutipan dari bagian Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 10

Huruf b Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan udara adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk menjamin terciptanya kondisi wilayah udara yang aman serta bebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah udara yurisdiksi nasional.

Dokumen untuk diunduh:  UU 34/2004 tentang TNI

Tulisan terkait:  Jati Diri TNI | Visi Misi TNI AD

 

 

Syarat Pengangkatan Anak


Pengangkatan  Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang  tua, wali yang sah atau orang  lain yang bertanggung  jawab atas  perawatan,  pendidikan  dan  membesarkan  anak  tersebut  ke  dalam  lingkungan keluarga orang tua angkat.

Persyaratan pengangkatan anak, secara hukum, diatur berdasarkan Peraturan Mensos Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mulai berlaku sejak ditetapkan pada 19 Oktober 2009. Dengan terbitnya Permensos ini maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor  13/HUK/1993 jo Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 2/HUK/1995  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berikut kutipan sebagian isi peraturan:

1. Permohonan

Permohonan  pengangkatan  anak  disebutkan dalam pasal 5, yakni harus  melampirkan  persyaratan  administratif  Calon Anak Angkat (CAA)  yang meliputi: (a).  copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA; (b).  copy kartu keluarga orang tua CAA; dan  (c).  kutipan akta kelahiran CAA.

2. Prinsip

Prinsip pengangkatan anak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2, yaitu meliputi  :

a. pengangkatan  anak  hanya  dapat  dilakukan  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan dilakukan  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku;

b. pengangkatan  anak  tidak  memutuskan  hubungan  darah  antara  anak  yang  diangkat dengan orang tua kandungnya;

c. Calon Orang Tua Anak Angkat (COTA) harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA;

d. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut;

e. pengangkatan  anak Warga  Negara  Indonesia  oleh Warga  Negara  Asing  hanya  dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Selain  prinsip-prinsip di atas, orang  tua  angkat  wajib memberitahukan  kepada  anak angkatnya  mengenai  asal  usulnya  dan  orang  tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

3. Tujuan

Pengangkatan  Anak  bertujuan  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak  untuk mewujudkan kesejahteraan  dan  perlindungan  anak  yang  dilaksanakan  berdasarkan  adat  kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tujuan tersebut, peraturan ini ditujukan sebagai acuan bagi  masyarakat  dalam  melaksanakan  pengangkatan  anak,  baik  yang  dilakukan  oleh Pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Peraturan Mensos No 110/HUK/2009 ini terdiri atas 9 Bab dan terbagi atas 54 pasal :

BAB I: Ketentuan Umum

BAB  II: Persyaratan  Calon Anak Angkat  dan  Calon Orangtua  Angkat

BAB III: Jenis Pengangkatan Anak

BAB  IV: Kewenangan

BAB  V: Pengangkatan Anak Antar WNI

BAB VI: Pengangkatan Anak oleh COTA yang Salah Seorangnya WNA

BAB  VII: Pengangkatan Anak Antara WNI dengan WNA

BAB VIII: Pengangkatan Anak WNI yang Dilahirkan di Luar Wilayah Indonesia

BAB IX: Ketentuan Penutup

Dokumen untuk diunduh

Permensos No. 110/HUK/2009_Persyaratan Pengangkatan Anak

%d blogger menyukai ini: