Pedoman/Panduan/Juknis BOS 2011


Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar. Namun demikian dana BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personalia dan biaya investasi.

Latar Belakang BOS

  • UU No 20 tentang Sisdiknas: Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
  • Wajib Belajar 9 Tahun telah tuntas dengan APK untuk SMP/sederajat sebesar 98,11%
  • PP No 48 tentang Pendanaan Pendidikan secara jelas menjelaskan jenis pendanaan pendidikan dan tanggung-jawab masing-masing tingkatan

Tujuan BOS

Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara Khusus

  • Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasi sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta
  • Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada sekolah bertaraf internasional (SBI) dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI)
  • Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta

Sasaran BOS

  • Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP (termasuk SMPT), baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia.
  • Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Biaya Satuan BOS

  • SD/SDLB di kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun.
  • SD/SDLB di kab : Rp 397.000,-/siswa/tahun.
  • SMP/SMPLB/SMPT di kota: Rp 575.000,-/siswa/tahun.
  • SMP/SMPLB/SMPT di kab : Rp 570.000,-/siswa/tahun.

Biaya satuan ini sudah termasuk untuk BOS Buku

Jenis Biaya Pendidikan

Menurut PP No 48 Tahun 2008:

  • Biaya Satuan Pendidikan: biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
  • Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan:biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
  • Biaya Pribadi Peserta Didik:biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya Satuan Pendidikan

Terdiri dari:

  • biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sdm, dan modal kerja tetap.
  • biaya operasi, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia.
  • bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya
  • beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

Biaya Personalia dan Nonpersonalia

  • biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji.
  • biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.

Sekolah Penerima BOS

  • Semua sekolah SD/SDLB/SMP negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
  • Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasional yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib menerima dana BOS.
  • Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
  • Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
  • Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah.
  • Sekolah Negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI atau SBI tetap di perbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah, serta menggratiskan siswa miskin.

BOS dan Wajar 9 Tahun Yang Bermutu

  • BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun.
  • Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
  • Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara dengan alasan mahalnya biaya masuk sekolah.
  • Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
  • Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
  • BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah

Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

  • Sekolah mengelola dana secara professional, transparan dan dipertanggung jawabkan.
  • BOS harus menjadi sarana penting peningkatan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah.
  • Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan.
  • Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian itegral didalam RKAS tersebut.
  • Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus di setujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan kab/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta). Seluruh peserta rapat ikut menandatangani berita acara persetujuan. Secara rinci diatur dalam Peraturan Mendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah.
  • BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah

Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah

  • Pemerintah dan Pemerintah Daerahbertanggung jawab terhadap  pendanaan biaya investasi dan biaya operasi satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah sampai terpenuhinya  Standar Nasional Pendidikan.
  • Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional, selain dari pemerintah atau pemerintah daerah, pendanaan tambahan dapat juga bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah.
  • Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya non personalia sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tuan dan/atau Wali Peserta Didik

  • Biaya pribadi peserta didik, mislnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dan lain sebagainya.
  • Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang di perlukan untuk pengembangan menjadi sekolah bertaraf internasional.

 

Dokumen untuk diunduh:

Permendiknas 37/2010-Jukmis Penggunaan BOS 2011

Permendiknas 37/2010-Jukmis Penggunaan BOS 2011 (lampiran)

SE Dirjen Mandikdasmen: Alokasi Dana BOS 2011

SE Mendagri-Mendiknas: Pengelolaan Dana BOS 2011 APBD

SE Mendagri-Mendiknas: Optimalisasi Pemda-Pengelolaan Dana BOS

Permenkeu 247/2010: Alokasi BOS SDS-SDN Kab/Kota

Juknis Laporan Keuangan BOS

Mekanisme Baru BOS 2011


Jika pada tahun 2010, penyaluran dana BOS mengikuti skema APBN yang disalurkan dari propinsi langsung ke sekolah, mulai tahun 2011 berubah menjadi mekanisme transfer ke daerah (kabupaten/kota) dalam bentuk dana penyesuaian untuk BOS sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011

Total dana yang dialokasikan untuk BOS sebesar Rp 16,266 trillun dengan perincian Rp 10,825 trillun untuk jenjang sekolah dasar dan Rp 5,441 trillun untuk jenjang sekolah menengah,” katanya.

Adapun besaran dananya masing-masing Rp 400.000 per siswa per tahun untuk jenjang sekolah dasar di kota dan sebesar Rp 397.000 per siswa per tahun untuk di kabupaten. Sedang untuk jenjang sekolah menengah pertama sebesar Rp 575.000 per siswa per tahun di kota dan Rp 570.000 per siswa per tahun di kabupaten.

Mekanisme baru tidak mempengaruhi prinsip dasar pengelolaan dana BOS di sekolah. Dana BOS tidak terlambat disalurkan ke sekolah setiap triwulannya. Penyaluran dana BOS dalam bentuk uang tunai, tidak dalam bentuk barang, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Dana BOS tidak digunakan untuk kepentingan di luar biaya operasional sekolah. Dan, petunjuk pelaksanaan/penggunaan tetap berpedoman pada panduan Kemdiknas.

Pengalihan penyaluran bukan berarti sebagai pengganti kewajiban daerah untuk penyediaan BOSDA; Penyaluran dana BOS ke sekolah tidak perlu menunggu pengesahan APBD. Di samping menyediakan BOSDA daerah harus menyediakan dana untuk manajemen tim BOS, termasuk monitoring dan evaluasi. Juga, kewenangan mengelola dana BOS tetap berada di sekolah (prinsip manajemen berbasis sekolah).

Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan BOS di tingkat sekolah, telah disusun buku panduan pengelolaan BOS. Selain didistribusikan, isi buku disosialisasikan ke seluruh sekolah. Pelatihan perencanaan dan pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah pun diadakan.

Peningkatan pengawasan oleh komite sekolah dan oleh Inspektorat Daerah, Itjen, BPKP, BPK dan masyarakat. Penguatan pemantauan dan evaluasi oleh Kemdiknas dan Dinas Pendidikan. Sedangkan penguatan unit pelayanan dan pengaduan masyarakat untuk BOS 2011 melalui layanan bebas pulsa 177. Lalu, diterapkan sanksi bagi yang melakukan penyimpangan.

Sumber http://www.kemdiknas.go.id/list_berita/

Panduan SKS SMP/MTs/SMA/MA


Latar Belakang

Penyelenggaraan  Sistem  Kredit  Semester  (SKS)  pada  jenjang  pendidikan dasar dan menengah di  Indonesia saat  ini merupakan suatu upaya  inovatif untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan.

Pada  hakikatnya,  SKS  merupakan perwujudan dari amanat Pasal 12 Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal  tersebut mengamanatkan

bahwa  “Setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak,  antara lain:  (b)  mendapatkan  pelayanan  pendidikan  sesuai  dengan  bakat,  minat, dan  kemampuannya;  dan  (f)  menyelesaikan  program  pendidikan  sesuai dengan  kecepatan  belajar  masing-masing  dan  tidak  menyimpang  dari ketentuan  batas  waktu  yang  ditetapkan.

Amanat  dari  pasal  tersebut selanjutnya  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  dan  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor  22  Tahun  2006  tentang  Standar  Isi.

Sebagaimana  diketahui  bahwa  Standar  Isi  merupakan  salah  satu  standar dari delapan Standar Nasional Pendidikan.

Standar Isi mengatur bahwa beban belajar terdiri atas dua macam, yaitu: (1) Sistem Paket, dan (2) Sistem Kredit Semester.

Meskipun SKS sudah disebut dalam  Standar  Isi,  namun  hal  itu  belum  dimuat  dan  diuraikan  secara  rinci karena Standar Isi hanya mengatur Sistem Paket. Selengkapnya pernyataan tersebut adalah: “Beban belajar yang diatur pada ketentuan ini adalah beban belajar sistem paket pada  jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sistem

Paket dalam Standar  Isi diartikan sebagai sistem penyelenggaraan program pendidikan  yang  peserta  didiknya  diwajibkan  mengikuti  seluruh  program pembelajaran  dan  beban  belajar  yang  sudah  ditetapkan  untuk  setiap  kelas sesuai  dengan  struktur  kurikulum  yang  berlaku  pada  satuan  pendidikan.

Beban  belajar  setiap mata  pelajaran  pada Sistem Paket  dinyatakan  dalam satuan  jam  pembelajaran.”  Beban  belajar  dengan  Sistem  Paket  hanya memberi satu kemungkinan, yaitu seluruh peserta didik wajib menggunakan cara yang sama untuk menyelesaikan program belajarnya. Implikasi dari hal tersebut  yaitu  antara  lain  bahwa  peserta  didik  yang  pandai  akan  dipaksa untuk  mengikuti  peserta  didik  lainnya  yang  memiliki  kemampuan  dan kecepatan  belajar  standar.  Sistem  pembelajaran  semacam  itu  dianggap kurang  memberikan  ruang  yang  demokratis  bagi  pengembangan  potensi

peserta didik yang mencakup kemampuan, bakat, dan minat.

Berbeda  dengan  Sistem  Paket,  beban  belajar  dengan  SKS memberi kemungkinan  untuk  menggunakan  cara  yang  lebih  variatif  dan  fleksibel sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Oleh karena itu, penerapan  SKS  diharapkan  bisa  mengakomodasi  kemajemukan  potensi peserta  didik.  Melalui SKS,  peserta  didik  juga  dimungkinkan  untuk menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat dari periode belajar yang ditentukan dalam setiap satuan pendidikan. SKS dalam Standar  Isi diartikan sebagai sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya

menentukan  sendiri  beban  belajar  dan  mata  pelajaran  yang  diikuti  setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem  kredit  semester  dinyatakan  dalam  satuan  kredit  semester  (sks).

Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur.”

Dasar

1. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional pada Pasal 12 Ayat 1  (b) menyatakan bahwa:  “Setiap peserta didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak  mendapatkan  pelayanan pendidikan  sesuai  dengan  bakat,  minat,  dan  kemampuannya”.  Selanjutnya pada butir (f) menyatakan bahwa: “Peserta didik pada setiap satuan  pendidikan  berhak  menyelesaikan  pendidikan  sesuai  dengan kecepatan belajar masing-masing dan  tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 11 mengatur bahwa:

•  Ayat (1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks);

•  Ayat  (2) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain  yang  sederajat  pada  pendidikan  formal  kategori  standar  dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester;

•  Ayat  (3) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain  yang  sederajat  pada  pendidikan  formal  kategori  mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester; dan

•  Ayat (4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang  menerapkan  sistem  sks  ditetapkan  dengan  Peraturan  Menteri berdasarkan usul dari BSNP.

3. Penjelasan  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  19  Tahun  2005  tentang Standar Nasional Pendidikan  lebih mempertegas Pasal 11 Ayat  (1),  (2) dan (3) yang pada intinya menyatakan bahwa:

1) Pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  memfasilitasi  satuan pendidikan yang berupaya menerapkan sistem satuan kredit semester karena  sistem  ini  lebih  mengakomodasikan  bakat,  minat,  dan kemampuan  peserta  didik. Dengan  diberlakukannya  sistem  ini maka satuan  pendidikan  tidak  perlu  mengadakan  program  pengayaan karena sudah tercakup (built in) dalam sistem ini.

2) Pemerintah  mengkategorikan  sekolah/madrasah  yang  telah memenuhi  atau  hampir  memenuhi  Standar  Nasional  Pendidikan  ke dalam kategori mandiri, dan sekolah/madrasah yang belum memenuhiStandar  Nasional  Pendidikan  ke  dalam  kategori  standar.  Terhadap sekolah/madrasah  yang  telah  masuk  dalam  kategori  mandiri, Pemerintah  mendorongnya  untuk  secara  bertahap  mencapai  taraf internasional.

3) Pemerintah  mendorong  dan  memfasilitasi  diberlakukannya  sistem satuan kredit semester (sks) karena kelebihan sistem ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan ayat (1).

4) Terkait dengan itu SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, dan  SMA/MA/SMLB,  SMK/MAK,  atau  bentuk  lain  yang  sederajat dapat  menerapkan  sistem  sks.  Khusus  untuk  SMA/MA/SMLB, SMK/MAK, atau bentuk  lain yang sederajat yang berkategori mandiri harus menerapkan  sistem  sks  jika menghendaki  tetap  berada  pada kategori mandiri.

4. Beban  belajar  sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  22  Tahun 2006 tentang Standar Isi yaitu sebagai berikut:

1) Satuan  pendidikan  pada  semua  jenis  dan  jenjang  pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester.

2) Satuan  pendidikan  SMP/MTs/SMPLB,  SMA/MA/SMALB,  dan SMK/MAK  kategori  standar  menggunakan  sistem  paket  atau  dapat menggunakan sistem kredit semester.

3) Satuan  pendidikan SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK  kategori mandiri menggunakan sistem kredit semester.

Konsep

Acuan  untuk  merumuskan  konsep  SKS  yaitu  sebagaimana  yang  dimuat dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  22  Tahun  2006 tentang  Standar  Isi  untuk  satuan  pendidikan  dasar  dan menengah. Dalam peraturan  tersebut  dinyatakan  bahwa:  Sistem  Kredit  Semester  adalah sistem  penyelenggaraan  program  pendidikan  yang  peserta  didiknya menentukan  sendiri  beban  belajar  dan  mata  pelajaran  yang  diikuti setiap  semester  pada  satuan  pendidikan.  Beban  belajar  setiap  mata pelajaran pada Sistem Kredit Semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu  jam pembelajaran tatap  muka,  satu  jam  penugasan  terstruktur,  dan  satu  jam  kegiatan

mandiri  tidak  terstruktur.  Dalam  panduan  ini  “Sistem  Kredit Semester” disingkat  dengan  “SKS”  dan  “satuan  kredit  semester”  disingkat  dengan “sks”.

Prinsip

Mengacu  pada  konsep  SKS,  penyelenggaraan  SKS  di  SMP/MTs  dan SMA/MA berpedoman pada prinsip sebagai berikut:

a.  Peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti  pada  setiap  semester  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  dan minatnya.

b.  Peserta  didik  yang  berkemampuan  dan  berkemauan  tinggi  dapat mempersingkat  waktu  penyelesaian  studinya  dari  periode  belajar  yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar.

c.  Peserta  didik  didorong  untuk  memberdayakan  dirinya  sendiri  dalam belajar secara mandiri.

d.  Peserta  didik  dapat menentukan  dan mengatur  strategi  belajar  dengan lebih fleksibel.

e.  Peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih program studi dan mata pelajaran sesuai dengan potensinya.

f.  Peserta didik dapat pindah  (transfer) kredit ke sekolah  lain yang sejenis yang  menggunakan  SKS  dan  semua  kredit  yang  telah  diambil  dapat dipindahkan ke sekolah yang baru.

g.  Sekolah  menyediakan  sumber  daya  pendidikan  yang  lebih  memadai secara teknis dan administratif.

h.  Penjadwalan  kegiatan  pembelajaran  diupayakan  dapat memenuhi kebutuhan  untuk  pengembangan  potensi  peserta  didik  yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

i.  Guru  memfasilitasi  kebutuhan  akademik  peserta  didik  sesuai  dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Persyaratan Penyelenggaraan

Satuan  pendidikan  yang  menyelenggarakan  SKS  berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. SMP/MTs  kategori  standar  dan  kategori  mandiri  dapat  melaksanakanSKS.

2. SMA/MA  kategori standar dapat melaksanakan SKS.

3. SMA/MA kategori mandiri dan bertaraf  internasional wajib melaksanakanSKS.

Penyelenggaraan  SKS  pada  setiap  satuan  pendidikan  dilakukan  secara fleksibel  dan  variatif  dengan  tetap mempertimbangkan  ketuntasan minimal dalam  pencapaian  setiap  kompetensi  sebagaimana  yang  dipersyaratkan dalam Standar Isi.

Penyelenggaraan SKS lebih lanjut dapat dilihat pada buku panduan. Secara jelas dalam buku ini dibahas:

  • Persyaratan Penyelenggaraan
  • Komponen Beban Belajar
  • Cara Menetapkan Beban Belajar
  • Beban Belajar Minimal dan Maksimal
  • Komposisi Beban Belajar
  • Kriteria Pengambilan Beban Belajar
  • Penilaian, Penentuan Indeks Prestasi, dan Kelulusan

Unduh buku (Terbitan BSNP 2010):

Panduan SKS SMP/MTs/SMA/MA

Pendidikan/Sekolah Inklusif


Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya disekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik

Mengapa Pendidikan Inklusif Harus Dipromosikan dan Diterapkan

  • Semua anak mempunyai hak yang sama untuk tidak di-diskriminasi-kan dan memperoleh pendidikan yang bermutu.
  • Semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya.
  • Perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak.
  • Sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda.

Beberapa Kebaikan Pendidikan Inklusif

  • Membangun kesadaran dan konsensus pentingnya Pendidikan Inklusif sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif.
  • Melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi
  • semua anak pada setiap distrik dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah.
  • Mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran.
  • Melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak

Sekolah Inklusif

Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya
Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon-Shevin dalam O’Neil 1994)

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Stainback, 1980)

Hal-hal yang harus diperhatikan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif

  • Sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keaneka-ragaman dan menghargai perbedaan.
  • Sekolah harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual
  • Guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif.
  • Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
  • Guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan.

Dasar Hukum inklusif

1. UUD 1945 (amandemen) Pasal 31

  • ayat (1) :  Setiap warga negara  berhak mendapat pendidikan
  • ayat (2) :  Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar  dan pemerintah wajib membiayainya

2. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 49 :  Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada       anak untuk memperoleh pendidikan

3. UU no. 20 Tahun 2003 Sisdiknas

Pasal 5 ayat (1) : Setiap warga negara mempunyai HAK YANG SAMA untuk memperoleh pendidikan yang bermutu

4. Millennium Development Goals 2005

  • Eradicating Extreme Poverty and Hunger
  • Achieving Universal Basic Education
  • Promoting  Gender Equality and Empowering Women
  • Reducing Child Mortality
  • Improving Maternal Health
  • Combating HIV/AIDS, Malaria, and Other Diseases
  • Ensuring Environmental Sustainability

5. Deklarasi Bandung (Nasional) “ Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif ” 8-14 Agustus 2004

  • Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal
  • Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural
  • Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerja sama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.

6. DEKLARASI DAKAR PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (2000)

  • Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak dini usia, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung
  • Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik
  • Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup (life skills) yang sesuai.
  • Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa
  • Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam pendikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik
  • Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga  hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup (life skills) yang penting.

7. Inclusion and the removal of Barriers to Learning 26th – 29th September 2005, Bukittinggi, West Sumatra, Indonesia Grounds for discrimination againts Children

1.        Gender
2.        Disability
3.        Race, xenophobia and racism
4.        Ethnic origin
5.        Sexual orientation
6.        Particular castes, tribes “untouchability”
7.        Language
8.        Children not registered at birth
9.        Children born a twin
10.     Children born on an unlucky day
11.     Children born in abnormal condition
12.     A “one child” or “three child” policy
13.     Orphans
14.     Working children
15.     Children subjected to violence
16.     Child beggars
17.     Children affected by HIV/AIDS
18.     Children of parents with HIV/AIDS
19.     Young single mothers

20.     Minorities, including :  a). Roma children/gypsies/travelers/nomadic children b). Children indigenous communities

21. Non-nationals, including

•          Immigrant children
•          Illegals immigrants
•          Children of migrant workers
•          Refugees/asylum-seekers
•          Including unaccompanied refugees

22.  Children affected by natural disasters
23.  Place of residence

– Distinction between different – provinces/territories/state, etc.
– Rural (including rural exodus)
– Urban
– Children living in slums
– Children in remote areas and remote islands
– Displaced children
– Homeless children
–  Abandoned children

24. Children place in alternative care

– Ethnic minority children placed in alternative care
– Intitutionalized children
– Children living and/or working in the streets

25. Children involved in juvenile justice system

– In particular, children whose liberty is restricted

26. Children affected by armed conflict
27.  Children living in poverty/extreme poverty

•          Unequal distribution of national wealth
•          Social status/social disadventage/social disparities
•          Children affected by economic problem/ changes
•          Ecomonic status of parents cousing racial segregation at shool
•          Parental property
•          Parents’ religion
•          Religion-based personal status laws
•          Non-marital children (children born out of wedlock)
•          Children of single-parent families
•          Children in incestuous unions
•          Children of marriages between people of different ethnic/religious groups of nationalit

Sumber: http://www.pkplk-plb.org/

TK-SD Satu Atap


PENGERTIAN

TK-SD Satu Atap adalah penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang berada dalam satu kesatuan dengan SD, baik secara terpadu maupun terpisah, baik dalam satu lokasi maupun beda lokasi.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan  TK-SD Satu Atap adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan TK.

2. Mendekatkan pola pembelajaran pendidikan di TK dan SD kelas awal sebagai inovasi pembelajaran dalam pendidikan.

3. Memfasilitasi proses masa transisi dari TK ke SD kelas awal.

PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN

Prinsip-prinsip penyelenggaraan TK-SD Satu Atap adalah sebagai berikut:

1.  Pemerataan dan perluasan akses.  Penyelenggaraan pendidikan TK-SD Satu Atap diarahkan untuk menampung anak usia TK di wilayah yang belum terjangkau oleh pendidikan TK.

2.  Transisional. Penyelenggaraan pendidikan TK-SD Satu  Atap diarahkan untuk menfasilitasi transisi dan mendekatkan pola pembelajaran anak dari  TK ke SD kelas awal.

3.  Pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan TK-SD Satu Atap dilakukan dengan memberdayakan semua potensi anggota masyarakat. Melalui pemberdayaan ini, diharapkan masyarakat dapat memberikan perhatian, pembinaan, dan kerjasama yang baik untuk kelangsungan penyelenggaraan TK-SD Satu Atap.

4.  Kerjasama dengan pihak terkait (stakeholders). TK-SD Satu Atap diselenggarakan melalui kerjasama, baik dengan instansi/ lembaga terkait, masyarakat, maupun perorangan.

5.  Sistem pembinaan. Program pendidikan TK-SD Satu Atap dilakukan secara berjenjang oleh Pengawas TK/SD, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikannya.

6.  Keberlanjutan  (sustainability). Program dan penyelenggaraan  TK-SD Satu Atap perlu diselenggarakan secara berkelanjutan melalui dukungan moral, finansial, teknis-edukatif, dan administratif baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat.

LATAR BELAKANG

Taman Kanak-kanak (TK) merupakan bentuk pendidikan anak usia dini jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan  bagi anak usia empat tahun sampai masuk pendidikan dasar, (Undang-undang  RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28). Pendidikan TK diselenggarakan dalam upaya membantu meletakkan dasar perkembangan semua aspek tumbuh kembang bagi anak usia sebelum memasuki sekolah dasar.

Pendidikan TK merupakan tahapan pendidikan yang penting untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan anak sesuai dengan tahap perkembangannya (developmental task) dan menyiapkan anak usia TK untuk siap memasuki sekolah.

Usia TK merupakan  ”usia emas” (golden age) untuk menerima rangsangan yang hanya datang sekali dan  tidak dapat diulang sekaligus fase yang sangat menentukan untuk pengembangan kualitas manusia selanjutnya. Bagi anak yang memperoleh pendidikan TK akan dapat mempersiapkan diri memasuki sekolah dasar dengan lebih baik.

Berdasarkan data Pusat Statistik Pendidikan (PSP), Balitbang, Depdiknas Tahun 2008 menunjukkan bahwa layanan pendidikan TK masih sangat terbatas. Lembaga TK di Indonesia yang berjumlah 54.742 TK,  hanya sebesar 708 TK (1,3%) yang merupakan TK Negeri Pembina sebagai  TK percontohan, sedangkan TK lain

yang berjumlah 54.034 (98,2%) adalah TK Swasta. Peningkatan akses layanan pendidikan TK pada  milestone tahun 2009 ditargetkan sebesar 45%, namun sampai saat ini kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa layanan pendidikan TK baru mencapai 23% dari anak usia 5-6 tahun sebesar 7.861.400 anak. Kenyataan di lapangan berdasarkan data PSP Balitbang Depdiknas tahun 2006, menunjukkan bahwa jumlah siswa baru SD kelas I sebesar 4.440.896 siswa, dengan

rincian siswa baru yang berasal dari TK sebesar 1.819.345 siswa (40.97%) dan siswa baru yang tidak berasal dari TK, sebesar 2.621.551 siswa (59,03%). Hasil penelitian Direktorat Pendidikan Dasar, Ditjen Dikdasmen, Depdiknas tahun 2000, menunjukkan bahwa Pendidikan TK memilikikontribusi terhadap kesiapan belajar siswa SD kelas 1. Kontribusi ini terjadi pada semua aspek kesiapan belajar, termasuk  bahasa, kecerdasan, sosial, motorik, moral, perasaan, daya cipta, dan kedisiplinan.

Program Wajar Dikdas sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 1984, sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Wajar Dikdas, masih menghadapi permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan penuntasan Wajar Dikdas sembilan tahun diharapkan tuntas tahun 2008. Hal ini dapat dilihat pada angka mengulang kelas di SD/MI, dari data PSP Balitbang Depdiknas pada tahun 2004, sebesar 841.662 siswa, dengan rincian untuk kelas I sebesar 292.462 siswa (34%), kelas II sebesar 165.888 siswa (20), kelas III sebesar 131.159 siswa (16%), kelas IV sebesar 94.829 siswa (16%), kelas V sebesar 56.776 siswa (7%), dan kelas VI sebesar 8.424 siswa (15) serta MI sebesar 92.124 siswa (11%). Dari data tersebut menunjukkan bahwa angka mengulang kelas di SD/MI masih cukup tinggi terutama untuk kelas I, II, dan III. Dengan melihat kenyataan di atas maka upaya pengurangan angka mengulang kelas perlu mendapat perhatian serius dalam penyusunan program pembangunan pendidikan di Sekolah Dasar.

Di samping itu terjadi miskonsepsi pada transisi pendidikan TK dan SD kelas awal yang harus segera dicarikan solusinya. Beberapa kasus sering dijumpai pada siswa SD kelas awal. Di TK, anak terbiasa dengan kebebasan dalam bermain dan bersosialisasi dengan teman. Setelah  masuk SD kelas awal, anak langsung dihadapkan pada aktivitas akademik dan masa peralihan dari penggunaan

bahasa ibu ke bahasa nasional. Bila pada SD kelas awal diterapkan disiplin yang kaku, tentunya akan menimbulkan rasa takut pada anak sehingga anak menjadi takut (phobia) bersekolah.

Fenomena lain yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa anak-anak yang masuk SD harus mempunyai kemampuan yang memadai. Fenomena  ini menyebabkan beberapa SD menetapkan syarat bagi calon siswa kelas 1 harus menguasai baca, tulis dan hitung. Tuntutan persyaratan ini menciptakan pola pembelajaran di TK menekankan programnya untuk mengajar anak berkemampuan membaca, menulis dan berhitung, yang diselenggarakan seperti di SD dengan mengabaikan prinsip-prinsip pembelajaran di TK. Bahkan  banyak TK yang melaksanakan les baca, tulis dan hitung untuk memper-siapkan anak masuk SD. Selain tuntutan tersebut, orangtua juga ingin agar anaknya cepat pintar. Fenomena ini tentunya secara psikologis bertentangan dengan prinsip-prinsip perkembangan anak.

Berdasarkan permasalahan dan pemikiran tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan layanan pemerataan akses dan keadilan untuk memperoleh pendidikan TK, serta permasalahan transisi pendidikan dari TK ke SD kelas awal, perlu diupayakan alternatif inovasi kelembagaan dengan mendekatkan pola penyelenggaraan pendidikan TK dan SD. Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan TK-SD Satu Atap, baik  dari segi pendekatan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana,  pembiayaan, pengelolaan, pengembangan program.

DASAR

Dasar penyelenggaraan TK-SD Satu Atap adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 19  Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

4. Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Organisasi dan  Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar  Menengah.

Sumber: Buku Penyelenggaraan TK dan SD Satu Atap
Direktorat Pembinaan TK dan SD, Ditjen MPDM, Depdiknas

Fungsi, Tujuan, dan Jenis PAUD


Pendidikan  anak  usia  dini  adalah  suatu  upaya  pembinaan  yang  ditujukan  kepada anak  sejak  lahir  sampai  dengan  usia  6  (enam)  tahun  yang  dilakukan  melalui pemberian  rangsangan  pendidikan  untuk  membantu  pertumbuhan  dan perkembangan  jasmani  dan  rohani  agar  anak memiliki  kesiapan  dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Fungsi dan Tujuan PAUD

Berdasarkan PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidiukan, fungsi dan tujuan PAUD diatur dalam Pasal 61. Berikut bunyi lengkapnya:

(1)  Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

(2)  Pendidikan anak usia dini bertujuan:

a.  membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan

b.  mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan social peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan PAUD

PAUD Jalur Formal (Pasal 62)

(1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.

(2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

(3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

PAUD Jalur Nonformal (Pasal 107)

(1)       Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.

(2) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:

a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;

b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;

c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;

d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan

e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Penerimaan Peserta Didik Pasal 63

Peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Informasi sekilas di atas adalah merupakan sebagain isi dari PP 17 tahun 2010. Bila berminat, PP ini dapat diunduh secara gratis dengan klik tautan derikut:

Tujuan, Prinsip, dan Filsafat Pendidikan TPA


Pengertian

Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan  dan  kesejahteraan  sosial  terhadap  anak  sejak  lahir  sampai dengan usia enam tahun.

Tujuan layanan Program TPA adalah:

a.  Memberikan  layanan  kepada  anak  usia  0  –  6  tahun  yang  terpaksa ditinggal orang tua karena pekerjaan atau halangan lainnya.

b.  Memberikan  layanan  yang  terkait  dengan  pemenuhan  hak-hak  anak untuk  tumbuh  dan  berkembang,  mendapatkan  perlindungan  dan  kasih sayang, serta hak untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya

Pengelompokkan Usia

Kegiatan  pengasuhan  dan  bermain  di  TPA  dilakukan  dengan  cara

dikelompokkan berdasarkan usia, dengan pengelompokkan sebagai berikut:

a. Kelompok usia 3 bulan – < 2 tahun
b. Kelompok usia 2 tahun – < 4 tahun
c. Kelompok usia 4 tahun – < 6 tahun

Prinsip Umum Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini yang diterapkan dalam program TPA didasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

  1. Berorientasi pada kebutuhan anak.
  2. Sesuai dengan perkembangan anak.
  3. Sesuai dengan keunikan setiap individu.
  4. Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain.
  5. Anak belajar dari yang konkrit ke abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari gerakan ke verbal, dan dari diri sendiri ke sosial.
  6. Anak sebagai pembelajar aktif.
  7. Anak belajar melalui interaksi sosial
  8. Menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar.
  9. Merangsang munculnya kreativitas dan inovatif.
  10. Mengembangkan  kecakapan hidup anak.
  11. Menggunakan  berbagai  sumber  dan  media  belajar  yang  ada  di lingkungan sekitar.
  12. Anak belajar sesuai dengan kondisi sosial budayanya.
  13. Melibatkan  peran  serta  orangtua  yang  bekerja  sama  dengan  para pendidik di lembaga PAUD.
  14. timulasi  pendidikan  bersifat  menyeluruh  yang  mencakup  semua aspek perkembangan.

Berikut penjelasan prinsip-prinsip dimaksud:

1.  Berorientasi pada kebutuhan anak.

Pada  dasarnya  setiap  anak memiliki  kebutuhan  dasar  yang  sama,  seperti kebutuhan  fisik,  rasa aman, dihargai,  tidak dibeda-bedakan, bersosialisasi, dan kebutuhan untuk diakui. Anak tidak bisa belajar dengan baik apabila dia lapar, merasa tidak aman/ takut, lingkungan tidak sehat, tidak dihargai atau diacuhkan  oleh  pendidik  atau  temannya.  Hukuman  dan  pujian  tidak termasuk  bagian  dari  kebutuhan  anak,  karenanya  pendidik  tidak menggunakan  keduanya  untuk  mendisiplinkan  atau  menguatkan  usaha yang ditunjukkan anak.

2.  Sesuai dengan perkembangan anak.

Setiap usia mempunyai tugas perkembangan yang berbeda, misalnya pada usia 4 bulan pada umumnya anak bisa tengkurap, usia 6 bulan bisa duduk, 10 bulan bisa berdiri, dan 1 tahun bisa berjalan. Pada dasarnya semua anak memiliki pola perkembangan yang dapat diramalkan, misalnya anak akan bisa berjalan setelah bisa  berdiri.  Oleh  karena  itu  pendidik  harus  memahami  tahap  perkembangan anak  dan  menyusun  kegiatan  sesuai  dengan  tahapan  perkembangan  untuk mendukung pencapaian tahap perkembangan yang lebih tinggi.

3.  Sesuai dengan keunikan setiap individu.

Anak  merupakan  individu  yang  unik,  masing-masing  mempunyai  gaya belajar  yang  berbeda.  Ada  anak  yang  lebih  mudah  belajarnya  dengan mendengarkan  (auditori),  ada  yang  dengan melihat  (visual)  dan  ada  yang harus dengan bergerak (kinestetik). Anak juga memiliki minat yang berbeda-beda  terhadap  alat/  bahan  yang  dipelajari/digunakan,  juga  mempunyai temperamen  yang  berbeda,  bahasa  yang  berbeda,  cara  merespon lingkungan,  serta  kebiasaan  yang  berbeda.  Pendidik  seharusnya mempertimbangkan perbedaan  individual anak, serta mengakui perbedaan tersebut  sebagai  kelebihan  masing-masing  anak.  Untuk  mendukung  hal tersebut  pendidik  harus  menggunakan  cara  yang  beragam  dalam membangun  pengalaman  anak,  serta  menyediakan  ragam  main  yang cukup.

4.  Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain.

Pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Melalui bermain anak  belajar  tentang:  konsep-konsep  matematika,  sains,  seni  dan

kreativitas,  bahasa,  sosial,  dan  lain-lain.  Selama  bermain,  anak mendapatkan  pengalaman  untuk  mengembangkan  aspek-aspek/nilai-nilai moral,  fisik/motorik,  kognitif,  bahasa,  sosial  emosional,  dan  seni. Pembentukan  kebiasaan  yang  baik  seperti  disiplin,  sopan  santun,  dan lainnya dikenalkan melalui cara yang menyenangkan.

Dasar Filsafat Pendidikan Di TPA

Untuk mendukung mewujudkan  anak  usia  dini  yang  berkualitas, maju, mandiri, demokrasi,  dan  berprestasi, maka  filsafat  pendidikan  di  TPA  dapat  dirumuskan menjadi: Tempa, Asah, Asih, Asuh.

1.  Tempa

Yang dimaksud dengan  tempa adalah untuk mewujudkan kualitas  fisik anak usia  dini  melalui  upaya  pemeliharaan  kesehatan,  peningkatan  mutu  gizi, olahraga  yang  teratur  dan  terukur,  serta  aktivitas  jasmani  sehingga  anak memiliki fisik kuat, lincah, daya tahan dan disiplin tinggi.

2.  Asah

Asah  berarti  memberi  dukungan  kepada  anak  untuk  dapat  belajar  melalui bermain  agar  memiliki  pengalaman  yang  berguna  dalam  mengembangkan seluruh  potensinya.  Kegiatan  bermain  yang  bermakna,  menarik,  dan merangsang  imajinasi,  kreativitas  anak  untuk  melakukan,  mengekplorasi, memanipulasi,  dan  menemukan  inovasi  sesuai  dengan  minat  dan  gaya belajar anak.

3.  Asih

Asih  pada  dasarnya  merupakan  penjaminan  pemenuhan  kebutuhan  anak untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  pengaruh  yang  dapat  merugikan pertumbuhan  dan  perkembangan, misalnya  perlakuan  kasar,  penganiayaan fisik dan mental dan ekploitasi.

4.  Asuh

Melalui  pembiasaan  yang  dilakukan  secara  konsisten  untuk  membentuk perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri anak dalam hal:

  • a.  Integritas, iman, dan taqwa;
  • b.  Patriotisme, nasionalisme dan kepeloporan;
  • c.  Rasa tanggung jawab, jiwa kesatria, dan sportivitas;
  • d.  Jiwa kebersamaan, demokratis, dan tahan uji;
  • e.  Jiwa tanggap (penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi), daya kritis dan idealisme;
  • f.  Optimis dan keberanian mengambil resiko;
  • g.  Jiwa kewirausahaan, kreatif dan profesional.

Buku Pedoman

Tulisan sederhana di atas adalah cuplikan isi dari buku Pedoman Teknis Penyelnggaraan TPA. Buku ini diterbitkan oleh  Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat PAUD Ditjen Pendidikan Formal Nonformal. Ada 7 bab yang dijelaskan dalam buku ini dan ditambah dengan 9 lampiran:

  • Bab 1   Pendahuluan: Latar belakang, Pengertian, Dasar hukum, Tujuan pedoman
  • Bab 2   Prinsip: Prinsip umum pendidikan anak usia dini, Dasar filsafat pendidikan di TPA.
  • Bab 3   Peserta didik, Pendidik, Pengelola
  • Bab 4   Pengelolaan dan layanan:  Kurikulum, Pengelompokkan peserta, Alokasi waktu layanan, Ratio guru/ guru pendamping dengan anak, Kalender pendidikan, Perencanaan kegiatan pembelajaran, Pengelolaan proses kegiatan, Penilaian, Layanan kesehatan dan Gizi,   Program orang tua, Indikator keberhasilan
  • Bab 5   Pengelolaan sarana dan prasarana: Tempat belajar, Sarana belajar, Alat permainan, Bahan ajar, Pemeliharaan kebersihan dan tindakan darurat
  • Bab 6   Pengelolaan administrasi:  Perizinan,  Jenis administrasi Pembiayaan,  Pengelolaan,
  • Bab 7   Evaluasi, pelaporan, dan pembinaan.

Lampiran-lampiran:

  • 1.  Jenis-jenis Layanan Minimal pada Taman Penitipan Anak
  • 2.  Formulir Pendaftaran Peserta Didik Taman Penitipan Anak
  • 3.  Contoh Buku Kas Sederhana
  • 4.  Contoh Kartu Pembayaran/Iuran
  • 5.  Contoh Format Buku Induk Anak
  • 6.  Contoh Format Buku Induk Pengelola, Pendidikan dan  Pengasuh
  • 7.  Buku Komunikasi/Penghubung
  • 8.  Contoh Surat Tanda Serta Belajar di  TPA
  • 9.  Grafik Berat Badan, Tinggi Badan, Panjang Badan,  Lingkaran Kepala

Melihat daftar isi sebagaimana disebut di atas, pedoman ini mutlak dimiliki oleh penyelenggara TPA. Bila berminat, buku dapat diunduh secara gratis dengan klik tautan berikut:

Buku Pedoman-Teknis-Penyelenggaraan-TPA

PP_17/2010_ttg Pengelolaan dan Penyelenggaraan_Pendidikan

Kalender Pendidikan 2010/2011 Jatim


Berdasarkan  Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/2754/103.02/2010, Tanggal 3 Mei 2010 tentang Hari Sekolah dan Hari Libur bagi Sekolah/ Madrasah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2010/ 2011 adalah sebagai berikut:

  1. Hari masuk awal tahun pelajaran: Senin, 12 Juli 2010
  2. Hari efektif sekolah semester 1: 106 hari
  3. Hari efektif sekolah semester 2: 138 hari
  4. Hari belajar efektif fakultatif: 19 hari
  5. Libur Semester 1: 27-31 Desember 2010
  6. Libur Semester 2: 20-30 Juni 2011

Libur Hari Besar:

  1. 10 Juli 2010             : Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW
  2. 17 Agustus 2010     : Proklamasi Kemerdekaan RI
  3. 10-11 Sept. 2010     : Hari Raya Idul Fitri 1427 H
  4. 17 Nop. 2010            : Hari Raya Idhul Adha 1430 H
  5. 7 Des. 2010               : Tahun Baru Hijriah 1431 H
  6. 25 Des. 2010             : Hari Raya Natal : Wafat Isa Almasih
  7. 1 Januari 2011        : Tahun Baru Masehi
  8. 3 Februari 2011      : Tahun Baru Imlek 2561
  9. 16 Pebruari 2011    : Maulid Nabi Muhammad SAW
  10. 5 Maret 2011            : Hari Raya Nyepi
  11. 22 April 2011           : Wafat Isa al Masih
  12. 17 Mei 2011              : Hari Raya Waisak
  13. 2 Juni 2011               : Kenaikan Isa al-Masih

Unduh SKB Hari Libur dan Cuti Bersama 2010

Silakan klik gambar untuk mengunduh file Kalender Pendidikan 2010/2011!

Posting terkait:

SKB Hari Libur dan Cuti Bersama 2011

Hari-hari Efektif Semester I Th. Pelajaran 2010/2011 (Pedoman Menyusun Promes)

Data Nasional Hasil Unas SMA/MA 2010


Sebanyak 5.795 (35,17%) sekolah dari total 16.467 sekolah yang mengikuti Ujian Nasional (UN) SMA/MA tahun pelajaran 2009/2010 lulus 100 persen. Jumlah total siswa di sekolah itu sebanyak 418.855 (27,52%).

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh saat memberikan keterangan pers di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta, Selasa, 27 April 2010.

Berikut data nasional hasil Unas 2010 SMA/MA

1. Sekolah peserta UN: 16.467 sekolah
2. Nilai Rerata

  • SMA negeri 7,43
  • SMA swasta 7,17
  • MA negeri 7,25
  • MA swasta 6,96.
3. Sekolah lulus 100%: 5.795 sekolah terdiri 418.855 siswa (35,17%)
4. Sekolah lulus 0%: 267 sekolah atau 7.648 siswa (1,62%)

  • Sekolah Negeri: 51 sekolah
  • Sekolah Swasta: 216 sekolah
5. Beberapa sekolah negeri lulus nol persen, antara lain:

  • SMA Negeri 1 Kampung Laut, Kabupaten Cilacap,Jawa Tengah;
  • SMA Negeri 4 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah; dan
  • SMA Negeri 1 Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.
6. Provinsi dengan sekolah lulus 0%:

  • Provinsi DKI Jakarta ada 10 sekolah,
  • Kalimantan Tengah (20 sekolah),
  • Kalimantan Timur (39 sekolah),
  • Sulawesi Tenggara (26 sekolah),
  • Maluku Utara (20 sekolah), dan
  • Gorontalo (14 sekolah).
7. Siswa peserta UN: 1.522.162 siswa
8. Siswa tidak mengulang 1.368.083 (89,88%) siswa.
9. Siswa mengulang: 154.079 siswa siswa

  • mengulang karena rerata nilai di bawah 5,5: 10.979 (7,1%)
10. Peserta mengulang berdasar provinsi diantaranya

  • Jakarta 5.426 siswa atau 9,09%
  • Jawa Barat 2,83%
  • Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 23,70%
  • Kalimantan Tengah 39,29%
  • Kalimantan Timur 30,53%
  • Sulawesi Tenggara 35,89%
  • NTT 52,08%
  • Maluku Utara 41,16%
  • Gorontalo 46,22%
11. Siswa mengulang berdasar mapel

  • Satu mapel: 99.433 siswa (64,5%),
  • Dua mapel: 25.277 (16,4%),
  • Tiga mapel: 10.034 (6,5%),
  • Empat mapel: 4.878 (3,2%),
  • Lima mapel: 2.548 (1,7%),
  • Enam mapel: 930 (0,6%).
12. Mata pelajaran paling banyak diulang

  • Jurusan IPA adalah Biologi (31,29%),
  • Jurusan IPS adalah Bahasa Indonesia (37,87%),
  • Jurusan Bahasa adalah Bahasa Indonesia (62,26%), dan
  • Jurusan Agama adalah Bahasa Inggris (31,71%).

Sumber: http://www.depdiknas.go.id/ diakses pada 2 Mei 2010.

Visi-Misi Departemen Agama (Depag)


Visi dan Misi serta sejarah Kementerian Agama sebagai berikut:

VISI

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN.”
(Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010)

MISI

  1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
  2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
  3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.
  4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
  5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

(Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010)

Sejarah Kementerian Agama

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan masyarakat-terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional semangat keagamaan tersebut menj adi lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu asas pembangunan. Hal ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan.

Secara historis benang merah nafas keagamaan tersebut dapat ditelusuri sejak abad V Masehi, dengan berdirinya kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di Kalimantan melekat pada kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, antara lain kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan kerajaan Purnawarman di Jawa Tengah.

Pada abad VIII corak agama Budha menjadi salah satu ciri kerajaan Sriwijaya yang pengaruhnya cukup luas sampai ke Sri Lanka, Thailand dan India. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, candi Borobudur dibangun sebagai lambang kejayaan agama Budha. Pemerintah kerajaan Sriwijaya juga membangun sekolah tinggi agama Budha di Palembang yang menjadi pusat studi agama Budha se-Asia Tenggara pada masa itu. Bahkan beberapa siswa dari Tiongkok yang ingin memperdalam agama Budha lebih dahulu beberapa tahun membekali pengetahuan awal di Palembang sebelum melanjutkannya ke India.

Menurut salah satu sumber Islam mulai memasuki Indonesia sejak abad VII melalui para pedagang Arab yang telah lama berhubungan dagang dengan kepulauan Indonesia tidak lama setelah Islam berkembang di jazirah Arab. Agama Islam tersiar secara hampir merata di seluruh kepulauan nusantara seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak dan Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Demak, Pajang dan Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat, kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, keraj aan Tidore dan Ternate di Maluku, keraj aan Banjar di Kalimantan, dan lain-lain.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Belanda banyak raja dan kalangan bangsawan yang bangkit menentang penjajah. Mereka tercatat sebagai pahlawan bangsa, seperti Sultan Iskandar Muda, Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Panglima Polim, Sultan Agung Mataram, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Sultan Goa, Sultan Ternate, Pangeran Antasari, dan lain-lain.
Pola pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut diatas pada umumnya selalu memiliki dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

  1. Fungsi pemerintahan umum, hal ini tercermin pada gelar “Sampean Dalem Hingkang Sinuhun” sebagai pelaksana fungsi pemerintahan umum.
  2. Fungsi pemimpin keagamaan tercermin pada gelar “Sayidin Panatagama Kalifatulah.”
  3. Fungsi keamanan dan pertahanan, tercermin dalam gelar raja “Senopati Hing Ngalogo.” Pada masa penjajahan Belanda sejak abad XVI sampai pertengahan abad XX pemerintahan Hindia Belanda juga “mengatur” pelayanan kehidupan beragama. Tentu saja “pelayanan” keagamaan tersebut tak terlepas dari kepentingan strategi kolonialisme Belanda. Dr.C. Snuck Hurgronye, seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam bukunya “Nederland en de Islam” (Brill, Leiden 1911) menyarankan sebagai berikut:

“Sesungguhnya menurut prinsip yang tepat, campur tangan pemerintah dalam bidang agama adalah salah, namun jangan dilupakan bahwa dalam sistem (tata negara) Islam terdapat sejumlah permasalahan yang tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan agama yang bagi suatu pemerintahan yang baik, sama sekali tidak boleh lalai untuk mengaturnya. ”
Pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda di bidang agama adalah sebagai berikut:

  1. Bagi golongan Nasrani dijamin hak hidup dan kedaulatan organisasi agama dan gereja, tetapi harus ada izin bagi guru agama, pendeta dan petugas misi/zending dalam melakukan pekerjaan di suatu daerah tertentu.
  2. Bagi penduduk pribumi yang tidak memeluk agama Nasrani, semua urusan agama diserahkan pelaksanaan dan perigawasannya kepada para raja, bupati dan kepala bumiputera lainnya.

Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, pelaksanaannya secara teknis dikoordinasikan oleh beberapa instansi di pusat yaitu:

  1. Soal peribadatan umum, terutama bagi golongan Nasrani menjadi wewenang Departement van Onderwijs en Eeredienst (Departemen Pengajaran dan Ibadah).
  2. Soal pengangkatan pejabat agama penduduk pribumi, soal perkawinan, kemasjidan, haji, dan lainlain, menjadi urusan Departement van Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam Negeri).
  3. Soal Mahkamah Islam Tinggi atau Hofd voor Islamietische Zaken menjadi wewenang Departement van Justitie (Departemen Kehakiman). Pada masa penjajahan Jepang kondisi tersebut pada dasarnya tidak berubah. Pemerintah Jepang membentuk Shumubu, yaitu kantor agama pusat yang berfungsi sama dengan Kantoor voor Islamietische Zaken dan mendirikan Shumuka, kantor agama karesidenan, dengan menempatkan tokoh pergerakan Islam sebagai pemimpin kantor. Penempatan tokoh pergerakan Islam tersebut merupakan strategi Jepang untuk menarik simpati umat Islam agar mendukung cita-cita persemakmuran Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon.

Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuankemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1, dan 2:

  1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
  2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam_praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (posting awal pada 10 Maret 2010 dan tulisan ini merupakan posting update pada 1 Juli 2010)
(Sumber: website Kemenag)

Tautan Posting

Kumpulan Logo Departemen

UU 16/2001 tentang Yayasan

Download_Indeks_Quran_Tercanggih

Alquran: Kafir=Zalim=Fasiq

Seks dan Puasa Ramadlan

Azab Akibat Emas Simpanan

Tugas dan Fungsi Menteri Departemen

Fungsi dan Tugas KPK

UU 44 /2008: Pornografi

Sumpah/Janji dan Kode Etik PNS

UU 20/2003 ttg Sisdiknas versi Indonesia dan Inggris

Visi-Misi dan Tujuan Pendidikan Nasional

HAM dalam UUD 1945

Pendaftaran SNMPTN Online 2010


Pendafataran mahasiswa baru atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2010 akan dilaksanakan secara online.

Berikut informasinya:

  • PERSYARATAN
  1. Seleksi
    1. Lulus Ujian Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara tahun 2008, 2009 dan 2010.
    2. Sehat
    3. Tidak buta warna bagi program studi tertentu.
  2. Penerimaan
    Lulus Ujian Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, lulus SNMPTN 2010, sehat dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima.
  • JENIS UJIAN
  1. Ujian Tertulis :
    1. Tes Potensi Akademik (TPA).
    2. Tes Bidang Studi Prediktif (TBSP) :
      1. Tes Bidang Studi Dasar terdiri atas mata ujian Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
      2. Tes Bidang Studi IPA terdiri atas mata ujian Matematika, Biologi, Kimia, dan Fisika.
      3. Tes Bidang Studi IPS terdiri atas mata ujian Sosiologi, Sejarah, Geografi, dan Ekonomi.
  2. Ujian Keterampilan untuk beberapa program studi.
  • JADWAL UJIAN
  1. Ujian Tulis
    • Rabu, 16 Juni 2010 :
      • Tes Potensi Akademik
      • Tes Bidang Studi Dasar
    • Kamis, 17 Juni 2010 :
      • Tes Bidang Studi IPA
      • Tes Bidang Studi IPS
  2. Ujian Keterampilan
    Tes Keterampilan dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Juni 2010.
  • MEKANISME PENDAFTARAN
  • Bagi lulusan tahun 2008, 2009, dan 2010 Ujian Nasional Utama pendaftaran secara online dilaksanakan mulai tanggal 2 Mei 2010 pukul 08.00 WIB dan berakhir tanggal 31 Mei 2010 pukul 16.00 WIB.Bagi lulusan tahun 2010 Ujian Nasional Ulangan dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni pukul 08.00 WIB dan berakhir tanggal 12 Juni 2010 pukul 16.00 WIB. Bagi lulusan tahun 2008 dan 2009 dianjurkan mendaftar tanggal 2 – 12 Mei 2010
    Pendaftaran online dapat dilakukan dari manapun melalui website http://www.snmptn.ac.id dengan tata cara sebagai berikut :
  1. Calon peserta membayar biaya ujian pada tanggal 2 – 31 Mei 2010 melalui Loket/ATM/Internet Banking Bank Mandiri.
  2. Ketika melakukan pembayaran, calon peserta harus memasukkan nomor kartu identitas calon peserta (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga) dan memilih kelompok ujian yang dikehendaki (IPA/IPS/IPC). Khusus bagi yang menggunakan paspor sebagai identitas diri, pembayaran hanya dapat dilakukan melalui Loket atau Internet Banking.
  3. Setelah melakukan pembayaran, calon peserta akan menerima bukti pembayaran yang berisi: (a) Nomor Identitas calon peserta, dan (b) PIN SNMPTN sepanjang 16 karakter.
    PERHATIAN : Nomor Identitas dan PIN SNMPTN ini bersifat sangat rahasia dan tidak boleh diperlihatkan pada orang lain. Konsekuensi kelalaian menjaga kerahasiaan informasi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab calon peserta.
  4. Calon peserta melakukan pendaftaran secara online (melalui Internet) dengan mengunjungi alamat http://www.snmptn.ac.id dan memilih menu Pendaftaran. Untuk melakukan pendaftaran secara online, calon peserta harus menyiapkan :
    1. Bukti pembayaran.
    2. Kartu identitas yang dipakai ketika melakukan pembayaran.
    3. Fotokopi ijazah/tanda lulus.
    4. File pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm (1 bulan terakhir), berformat JPG atau PNG, dengan ukuran maksimum 100 KB.
  5. Calon peserta harus melakukan Login dengan memasukkan Nomor Identitas dan PIN SNMPTN yang tercantum dalam bukti pembayaran.
  6. Calon peserta mengisi borang (formulir) pendaftaran online sesuai dengan petunjuk yang ada secara benar. Semua informasi yang diisikan dalam borang ini harus benar. Kesalahan/kecurangan dalam pengisian borang ini berakibat pembatalan penerimaan di PTN yang dituju.
  7. Calon peserta harus menyimpan dan mencetak file Kartu Bukti Pendaftaran online.
  8. Calon peserta membubuhkan meterai Rp. 6000,- pada Kartu Bukti Pendaftaran di tempat yang telah disediakan, serta menandatangani Kartu Bukti Pendaftaran tersebut. Tanda tangan harus menimpa sebagian meterai. Kartu Bukti Pendaftaran yang telah dibubuhi meterai dan telah ditandatangani berlaku sebagai Kartu Tanda Peserta SNMPTN 2010. Kartu ini harus disimpan dengan baik dan dibawa ketika mengikuti ujian. Calon peserta telah resmi dinyatakan sebagai peserta ujian SNMPTN 2010.

Tutorial tatacara pendaftaran dapat diunduh (download) di website dengan alamat http://www.snmptn.ac.id mulai tanggal 17 April 2010.

Panduan lebih lengkap, baca selanjutnya . . .

Pengajaran Bhs. Indonesia untuk Penutur Asing


Sejak tahun 2000, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Republik Indonesia, telah menyelenggarakan kegiatan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kegiatan ini diselenggarakan dalam kelas regular dan kelas khusus. Kelas regular dilaksanakan secara teratur setiap semester. Sementara itu, kelas khusus dilaksanakan selama dua minggu atau sesuai dengan kebutuhan pembelajar.

Latar Belakang

Kegiatan pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) di Pusat Bahasa sudah dirintis sejak tahun 1990-an. Kemudian, sejak tahun 1999 telah dibentuk tim khusus yang menangani kegiatan BIPA. Penyelenggaraan kegiatan pengajaran BIPA dilandasi oleh pertimbangan bahwa di dalam era global, posisi bahasa Indonesia di dalam percaturan dunia internasional semakin penting dan potensial. Potensi bahasa Indonesia itu didukung oleh posisi geografis Indonesia yang terletak dalam lintas laut yang sangat strategis, sumber daya alam yang potensial, dan keragaman budaya Indonesia yang unik. Dengan demikian, bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi jembatan bagi bangsa lain untuk meningkatkan pemahamannya terhadap bangsa dan budaya Indonesia. Kenyataan itu telah menyebabkan banyak orang asing yang tertarik dan berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai sarana untuk mencapai berbagai tujuan, seperti politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, seni-budaya, dan wisata.

Pengajar

Pengajar BIPA di Pusat Bahasa adalah orang-orang yang telah berpengalaman mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Mereka adalah para penutur asli bahasa Indonesia yang berlatar belakang pendidikan bahasa dan telah memahami seluk-beluk bahasa. Mereka juga memahami aneka kesulitan yang dialami oleh para pembelajar dari berbagai negara yang berbeda-beda latar belakang sosial dan budayanya.

Kelas BIPA

Pengajaran BIPA di Pusat Bahasa dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu Tingkat Dasar/Pemula (BIPA I), Tingkat Madya (BIPA II), dan Tingkat Lanjut (BIPA III). Tiap tingkatan ditempuh selama satu semester dengan jumlah jam belajar 64 jam (per minggu 2 kali pertemuan 2 jam). Selain itu, diselenggarakan pula pengajaran BIPA untuk kelas khusus yang berlangsung selama dua minggu atau sesuai dengan kebutuhan pembelajar.

Fasilitas

Fasilitas yang tersedia dalam pengajaran BIPA di Pusat Bahasa, antara lain (1) ruang kelas, (2) buku, kaset, dan CD bahan ajar, (3) perpustakaan, (4) laboratorium bahasa.
Tempat Belajar

Tempat belajar di Pusat Bahasa, Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta, Indonesia, dan dapat pula di Balai/Kantor Bahasa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Biaya

Biaya kuliah/kursus untuk kelas reguler US $640 per orang per semester. Setiap semester berlangsung selama 64 jam (16 minggu). Adapun untuk kuliah/kursus kelas khusus dikenai biaya khusus.
ALAMAT BIPA PUSAT BAHASA

PUSAT IFORMASI TIM BIPA

  • Pusat Bahasa, Depdiknas Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta, Indonesia
  • (+6221) 4896558, 4706288 Pesawat 150
  • Faksimile (+6221) 4750407
  • Laman: http://www.bipa-pb.net
  • Pos-el (e-mail): bipa_pb@yahoo.co.id

________________________________________________________________Sumber: http://pusatbahasa.depdiknas.go.id

Daftar NPSN SD/MI Kab. Kediri


NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) adalah merupakan bagian dari Dapodik/data pokok kependidikan. Data kependidikan lain yang merupakan kesatuan dengan NPSN adalah NUPTK dan NISN.

NPSN SD dan MI KAB KEDIRI

Total Sekolah yang terdaftar pada 20/12/2008 pk.23:05:04. = 245.473 sekolah

Total SD/MI pada Pukul yang sama = 842 sekolah

No.

NPSN

Nama

Alamat

1 20537141 MI HIDAYATUL MUTA’ALIMIN
2 20537142 MI SALAFIYAH SELATAN
3 20512443 MIN DOKO Desa Doko
4 20512442 MIN KANIGORO Desa Kanigoro
5 20512441 MIS AL ASY`ARI Jl. Raya Pojok
6 20512440 MIS AL BURHANI Desa Pesing
7 20512421 MIS AL FAJAR Dawuhan
8 20512420 MIS AL FAJAR Kandat
9 20512419 MIS AL FALAH Adan-Adan
10 20512299 MIS AL FALAH Pagu
11 20512400 MIS AL FALAH Mojokerep
12 20512298 MIS AL FATAH Jl. Kunjang No. 10 Badas
13 20512294 MIS AL HIDAYAH Tegal Rejo – Badas
14 20512297 MIS AL HIDAYAH Jl. Anyelir 56 Tulungrejo
15 20512295 MIS AL HIDAYAH Sono Kepuh
16 20512293 MIS AL HIDAYAH Tegalan Kandat Kediri
17 20512296 MIS AL HIDAYAH Jl. Jombang 83 Kandangan
18 20512291 MIS AL HUDA Rejomulyo
19 20512290 MIS AL HUDA Sumberjo Tunglur
20 20512289 MIS AL HUDA Tugu
21 20512292 MIS AL HUDA Desa Canggu
22 20512288 MIS AL HUDA JOMBLANG Jomblang Asmoro Bangun
23 20512287 MIS AL HUDA SELODONO Desa Selodono
24 20512286 MIS AL ISHLAHIYAH Bobosan Kemiri
25 20512402 MIS AL ISLAM Susuh Bango
26 20512401 MIS AL ISLAM Pranggang
27 20512403 MIS AL ISTIQLAL Woromarto
28 20512418 MIS AL MUHTADUN Srikaton
29 20512417 MIS AL MUNIR Desa Gadungan
30 20512416 MIS AL-HIKMAH Kweden
31 20512415 MIS AL-ISLAM Balong Jambe Blaru
32 20512414 MIS AL-KHOIRIYAH Tegowangi
33 20512413 MIS AN NAJAH Joho
34 20512412 MIS AN NIDHOM Brangahan
35 20512411 MIS AN NIDZOM Babadan Tengger Lor
36 20512410 MIS AN NIDZOM Jatirejo
37 20512409 MIS ARROHMAN Desa Pakis
38 20512408 MIS ARROSYAAD Balong Ringinrejo
39 20512407 MIS AS SALAFIYAH Jl.Menco 09 Desa Pule
40 20512406 MIS ASWAJA I Kedawung
41 20512405 MIS ASWAJA II JURAGULUH Juranguluh Kedawung
42 20512404 MIS ASY SYAFIIYAH Jarak
43 20512285 MIS A`YUNUL HUDA Sun Baron Desa Semen
44 20512528 MIS BAHRUL ULUM Gapuk Bulu
45 20512509 MIS BAITUL HIKMAH Margourip
46 20512508 MIS BUSTANUL MU`MIN Nolosuto Belor
47 20512507 MIS BUSTANUL UIUM Tunglur
48 20512505 MIS DARUL FALAH Ngrangko Klampisan
49 20512506 MIS DARUL FALAH Jl. Masjid Sidomulyo
50 20512504 MIS DARUL HIKMAH Pleringan Krenceng
51 20512503 MIS DARUL HIKMAH GUPPI Manggis
52 20512501 MIS DARUL HUDA Banjardowo Mekikis
53 20512499 MIS DARUL HUDA Jogos Dungus
54 20512502 MIS DARUL HUDA Bakalan Surat
55 20512498 MIS DARUL HUDA Purwodadi
56 20512500 MIS DARUL HUDA Desa Deyeng
57 20512497 MIS DARUL MUTAALLIMIN Dayu
58 20512496 MIS DARUL ULUM Puhsarang
59 20512495 MIS DARUL ULUM Templek Gadungan
60 20512510 MIS DARUSSALAM Baran Petok
61 20512511 MIS DARUSSALAM Dsn Klaten Desa Brenggolo
62 20512512 MIS DARUSSA`ADAH Balongsari Krecek pare
63 20512527 MIS DARUSSA`ADAH Nglamong Karangtengah
64 20512526 MIS DA`WATUL KHOIRYAH Tamanan-Nambakan
65 20512525 MIS DIPONEGORO Punganganom Sukorejo
66 20512524 MIS FATHUL HUDA Gemenggeng Janti
67 20512523 MIS FUTUHIYAH Kwagean Krenceng
68 20512522 MIS HASYIM ASYARI Sidoruwuh Sukoharjo
69 20512521 MIS HIDAYATUL HUSNA Sumberkepuh Butuh
70 20512520 MIS HIDAYATUL MUBTADIIN Dusun Kalasan desa Jarak
71 20512519 MIS HIDAYATUL MUBTADIIN Jati
72 20512518 MIS HIDAYATUL MUSTAFIDIN Sonorejo
73 20512517 MIS HIDAYATUL MUSTOFA Desa Paron
74 20512516 MIS HIDAYATUL ULUM Ngampel-Selodono
75 20512515 MIS HIDAYATUN NAJAH Bulusari
76 20512513 MIS HIDAYATUS SHIBYAN Seketip Deyeng
77 20512514 MIS HIDAYATUS SHIBYAN Joho – Sumberejo
78 20512494 MIS HIDAYATUS SHOLIHAN Jl. Raya No. 228 Turus
79 20512493 MIS HIDAYATUT THOWALIB Tegalsari Tulungrejo
80 20512492 MIS IBTIDAIYAH ARRAHMAN Purwotengah
81 20512473 MIS INHADLUT THOLIBIN Gendangan Desa Mojo
82 20512472 MIS IRSYADUL IBAD Dusun Pule Desa Karangpakis
83 20512468 MIS ISLAMIYAH Muneng
84 20512469 MIS ISLAMIYAH Jl. KH Qosim Sukoharjo
85 20512467 MIS ISLAMIYAH Sidomulyo
86 20512470 MIS ISLAMIYAH Jl Bagawanta Bhari 38
87 20512471 MIS ISLAMIYAH Bulurejo Darmawulan
88 20512466 MIS ISLAMIYAH I Surowono Canggu
89 20512465 MIS ISLAMIYAH II Desa Canggu
90 20512464 MIS ISLAMIYAH III Desa Sidodadi Canggu
91 20512463 MIS JAMIATUT THOLIBIN Karangnongko
92 20512462 MIS KUNUZUN NAVA Desa Wonotengah
93 20512461 MIS MAFATIHUL HUDA Bangsongan Sukoanyar
94 20512460 MIS MAMBAUL AKHLAQ Daringan-Maesan
95 20512459 MIS MAMBAUL HIKAM Suro Sidomulyo
96 20512474 MIS MAMBAUL KHOIROT Desa Surat
97 20512475 MIS MAMBAUL ULUM Jatirejo Damarwulan
98 20512476 MIS MANBAUL AFKAR Desa Sendang
99 20512491 MIS MANBAUL HIKMAH Petok Mojo Kediri
100 20512490 MIS MASHLAHIYAH Krecek
101 20512489 MIS MA`DANUL ULUM Sumberjo Pranggang
102 20512488 MIS MA`MURATUL HUSNA Plumpungrejo
103 20512487 MIS MIFTAHIYAH Purwadadi
104 20512486 MIS MIFTAHUL ABROR Desa Mangunrejo
105 20512485 MIS MIFTAHUL AFKAR Selotopeng – Banyakan
106 20512484 MIS MIFTAHUL ASTAR Dawung Bedug
107 20512483 MIS MIFTAHUL FALAH Dsn Kemendung Ds Sekoto
108 20512458 MIS MIFTAHUL HUDA Jatisari Krenceng
109 20512478 MIS MIFTAHUL HUDA Desa Mlati
110 20512482 MIS MIFTAHUL HUDA Bakalan
111 20512481 MIS MIFTAHUL HUDA Bunut Bringin
112 20512181 MIS MIFTAHUL HUDA Ngreco
113 20512176 MIS MIFTAHUL HUDA Tambi Bendo
114 20512179 MIS MIFTAHUL HUDA Sambirejo
115 20512182 MIS MIFTAHUL HUDA Lamong
116 20512177 MIS MIFTAHUL HUDA Sumberejo
117 20512180 MIS MIFTAHUL HUDA Pulosari Papar
118 20512477 MIS MIFTAHUL HUDA Desa Sidowarek
119 20512284 MIS MIFTAHUL HUDA Kaliboto
120 20512201 MIS MIFTAHUL HUDA Krandang
121 20512178 MIS MIFTAHUL HUDA Silir
122 20512480 MIS MIFTAHUL HUDA Desa Dawung
123 20512479 MIS MIFTAHUL HUDA Desa Jambu
124 20512175 MIS MIFTAHUL JANNAH Jantok
125 20512174 MIS MIFTAHUL MUBTADIIN Biro Wonorejo
126 20512173 MIS MIFTAHUL MUBTADIIN Jegles Keling
127 20512172 MIS MIFTAHUL MUBTADIIN Sagi Jarak
128 20512171 MIS MIFTAHUL MUBTADIIN ISLAMIYAH Banyakan
129 20512169 MIS MIFTAHUL ULUM Desa Sidomulyo
130 20512168 MIS MIFTAHUL ULUM Ngino
131 20512170 MIS MIFTAHUL ULUM Bukur
132 20512183 MIS MIFTAHUS SHIBYAN Desa Putih
133 20512184 MIS MINFARUL ULUM Mojoayu
134 20512185 MIS MISRIU AL FATAH Kasreman Kraton
135 20512200 MIS MISRIU AL HASAN Kraton
136 20512199 MIS MISRIU MA`ARIF Kraton
137 20512197 MIS MUHAMMADIYAH Kromasan Bendosari
138 20512196 MIS MUHAMMADIYAH Ngletih 205
139 20512198 MIS MUHAMMADIYAH Desa Kambingan
140 20512195 MIS MUHAMMADIYAH I Jl. Gede I Pare
141 20512194 MIS MUJAHIDIN Jatimulyo Desa Kepung
142 20512193 MIS MUSYAWARAH Sonorejo
143 20512192 MIS MUWAZANAH Desa Gondang
144 20512191 MIS NABATUL ULUM SIMAN Juwah Siman
145 20512190 MIS NASYIATUL MUBTADIIN Jl. Masjid B. Ronim Desa Duwet
146 20512189 MIS NASY`ATUL MUJAHIDIN Ringinrejo Tiru Lor
147 20512188 MIS NIDHOMIYAH Kencong
148 20512187 MIS NIDHOMIYAH Kwadungan
149 20512186 MIS NURUDZOLAM Jl. Jawa 2000 Gedangsewu
150 20512167 MIS NURUL AULIYA Tambak Ngadi
151 20512166 MIS NURUL HIDAYAH Langenharjo
152 20512146 MIS NURUL HUDA Gogr-Sumberjo
153 20512165 MIS NURUL HUDA Cukir Punjul
154 20512145 MIS NURUL JADID Sumbersuko Tunglur
155 20512144 MIS NURUL ULUM Jeruk Wangi
156 20512143 MIS PEMBANGUNAN UMAT ISLAM Cendono
157 20512142 MIS PSM DARUSSALAM Dusun Plosolanang – Gambyok
158 20512141 MIS PSM GAMBYOK Desa Gambyok
159 20512140 MIS PSM GEMPOLAN I Gempolan
160 20512139 MIS PSM GEMPOLAN II Tawangsari
161 20512138 MIS PSM GONDANG Gondang Besuk
162 20512137 MIS PSM KAWEDUSAN Kawedusan
163 20512136 MIS PSM KEBONAGUNG Kebonagung Wonojoyo
164 20512135 MIS PSM KEPUH REJO Kepuhrejo
165 20512134 MIS PSM MERAK Batan Blaru
166 20512133 MIS PSM SENDANG Desa Sendang Banyakan
167 20512132 MIS PSM TEMPURSARI Sukoanyar
168 20512147 MIS RADEN FATAH Jl. Salak Ds Plosolor
169 20512148 MIS RADEN FATAH Selaraja Jemekan
170 20512149 MIS RAUDLATUL ULUM Ngadirejo Dukuh
171 20512164 MIS RAUDLATUS SHIBYAN Jl Ontoseno Parerejo Gedangsewu
172 20512163 MIS RAUDLATUT THOLIBIN Srikaton
173 20512162 MIS RIYADHOTUL UQUL Ploso
174 20512161 MIS RIYADLATUL UQUL Jalan kandang sapi
175 20512160 MIS RIYADLUT THOLIBIN Bumirejo
176 20512159 MIS RIYADUL BADIAH Desa Srikaton
177 20512158 MIS ROHMATUL UMMAH Klampisan
178 20512157 MIS ROUDLATUL MUBTADIIN Buluampal Bendo
179 20512156 MIS ROUDLOTUL MUBTADIIN Setono Pundung Ngadi
180 20512155 MIS ROUDLOTUT THOLABAH Kemayan Kranding
181 20512154 MIS ROUDLOTUT THOLIBIN Kayen Kidul
182 20512153 MIS ROUDLOTUTTHOLABAH Kolak Wonorejo
183 20512152 MIS SABILUL HUDA Kedungdowo – Cengkok
184 20512151 MIS SALAFIYAH Banaran Tunglur
185 20512150 MIS SALAFIYAH Gendangan Desa Mojo
186 20512131 MIS SALAFIYATUL ULUM Kopen Kraton Ds Kraton
187 20512283 MIS SIROJUL ULUM Jl Merak No 10
188 20512264 MIS SUBULUL MUBTADIIN Desa Semen
189 20512263 MIS SUBULUS SALAM Pogar Tunglur
190 20512261 MIS SUBULUSSALAM Mondo
191 20512262 MIS SUBULUSSALAM Blawe
192 20512260 MIS SUNAN AMPEL Wonorejo – Semanding
193 20512259 MIS SUNAN GIRI Besuk Kenitan
194 20512258 MIS SYAMSUL HUDA Santren Nanggungan
195 20512257 MIS TAMAN SANTRI Canggu
196 20512256 MIS TANWIRUL FUAD Jl. Kauman Sumberjo
197 20512255 MIS TARBIYATUL ASHRIYAH Turi janti
198 20512254 MIS TARBIYATUL ATHFAL Gadungan
199 20512253 MIS TARBIYATUL ATHFAL Jl Tunggul Wulung170
200 20512252 MIS TARBIYATUL ATHFAL II Bedali
201 20512250 MIS TARBIYATUL ISLAM Jemekan
202 20512251 MIS TARBIYATUL ISLAM Butuh
203 20512265 MIS TARBIYATUL KHOIRIYAH Belung Kawedusan
204 20512266 MIS TASWIROTUL ULUM Sumbergayam Ulum
205 20512267 MIS TAUFIQIYAH ASNA Dusun Bukaan Desa Keling
206 20512282 MIS THORIQUL HUDA Dsn Bibis Desa Baye
207 20512281 MIS TPI TAMBAKREJO Tambakrejo
208 20512280 MIS TUHFATUL MUBTADIIN Bolawen – Tiron
209 20512278 MIS ULUMIYAH Semanding – Desa Tertek
210 20512279 MIS ULUMIYAH Bacem Kemiri
211 20512277 MIS WALISONGO Tambakrejo
212 20512276 MIS YPI MRANGGEN Mranggen
213 20512274 MIS YPSM Blimbing
214 20512275 MIS YPSM Baran Maesan
215 20512272 MIS YPSM Tawangrejo – Mukuh
216 20512273 MIS YPSM Mangiran Lamong
217 20512271 MIS YPSM AL MANAAR Desa Tiron
218 20512270 MIS YPSM BOLOREJO Bolorejo Tiru Lor
219 20512269 MIS YPSM BULUPASAR Bulupasar
220 20512268 MIS YPSM PUNJUL Desa Punjul
221 20554517 SD KRISTEN SANTA MARIA PARE
222 20512796 SDLBN. SUMBERJO DS. SUMBERJO KEC. KANDAT KAB. KEDIRI
223 20554551 SDN KLAMPISAN 2 KANDANGAN
224 20512795 SDN ADAN ADAN 1 Jl Menur No 63 Adan Adan
225 20512794 SDN ADAN ADAN 2 Desa Adan Adan
226 20512793 SDN ASMOROBANGUN 01 Jl.Jomblang
227 20512792 SDN ASMOROBANGUN 02 Dsn.Dampit
228 20512791 SDN ASMOROBANGUN 03 Dsn.Sumbersuko
229 20512790 SDN ASMOROBANGUN 04 Dsn.Parangagung
230 20512788 SDN BABADAN I Ds. Babadan
231 20512787 SDN BABADAN II Ds.Babadan
232 20512786 SDN BADAL I Badal
233 20512785 SDN BADAL II Badal
234 20512801 SDN BADALPANDEAN Badalpandean
235 20512802 SDN BADAS I JL. JOMBANG NO. 15
236 20512803 SDN BADAS II JL. PUSKESMAS NO. 66
237 20512813 SDN BAKALAN BAKALAN
238 20512814 SDN BALONGJERUK DUSUN BALONGJERUK
239 20512815 SDN BANARAN I DESA BANARAN
240 20512816 SDN BANARAN II JL. PENGAJARAN NO. 388 DUSUN PUTUK
241 20512817 SDN BANGGLE I Banggle
242 20512818 SDN BANGGLE II RT.06 / RW.02
243 20512819 SDN BANGKOK 1 Jl Seruni No 25
244 20512812 SDN BANGKOK 2 Jln Lapangan Dsn Mangurejo
245 20512811 SDN BANGSONGAN I DSN. GERDU
246 20512810 SDN BANGSONGAN II JL. EMBONG GEDE BANGSONGAN
247 20512809 SDN BANGSONGAN III Jln. EMBONG GEDE No. 125
248 20512808 SDN BANJARANYAR I Dsn. NANGGUNG
249 20512807 SDN BANJARANYAR II Ds.BANJARANYAR
250 20512806 SDN BANJAREJO Jln. Panji Asmoro Bangun
251 20512805 SDN BANJAREJO I BANJAREJO
252 20512804 SDN BANJAREJO II BANJAREJO
253 20512783 SDN BANYAKAN I DUSUN BANYAKAN
254 20512782 SDN BANYAKAN II DSN. BANYAKAN
255 20512762 SDN BATUAJI I JLN. KUSUMA BANGSA
256 20512761 SDN BATUAJI II BATUAJI
257 20512760 SDN BAYE DS. BAYE
258 20512759 SDN BEDALI I Ds. Bedali
259 20512758 SDN BEDALI II Ds. Bedali
260 20512757 SDN BEDALI III Ds. Bedali
261 20512756 SDN BEDALI IV Dsn. Pucung Anyar
262 20512755 SDN BEDALI V Ds. Bedali
263 20512754 SDN BEDUG Bedug
264 20512753 SDN BELOR DESA BELOR
265 20512752 SDN BENDO DS. BENDO KEC. PAGU – KEDIRI – JATIM
266 20512751 SDN BENDO I JL. SOEKARNO HATTA NO. 25
267 20512750 SDN BENDO II JL. SUKARNO HATTA NO. 16
268 20512749 SDN BENDOSARI I Ds. BENDOSARI
269 20512748 SDN BENDOSARI II Ds. BENDOSARI
270 20512763 SDN BESOWO I DSN. KENTENG
271 20512764 SDN BESOWO II DSN. BESOWO TIMUR
272 20512765 SDN BESOWO III DSN.SUMBEREJO
273 20512781 SDN BESOWO IV DSN. SEKUNING
274 20512780 SDN BESOWO V DSN.SIDODADI
275 20512779 SDN BESUK 1 Desa Besuk
276 20512778 SDN BESUK 2 Ds. Besuk
277 20512776 SDN BLABAK I JL. RAYA KEDIRI BLITAR NO. 13
278 20512775 SDN BLABAK II DS. BLABAK
279 20512774 SDN BLARU I DUSUN BLARU
280 20512773 SDN BLARU II JL. BOLODEWO
281 20512772 SDN BLAWE DESA BLAWE
282 20512771 SDN BLEBER BLEBER
283 20512770 SDN BLIMBING Jl Sumber No 43
284 20549642 SDN Blimbing 1 Blimbing, Tarokan
285 20549643 SDN Blimbing 2 Blimbing, Tarokan
286 20512768 SDN BLIMBING I Ds. Blimbing Kec. Mojo Kab. Kediri
287 20512766 SDN BLIMBING II Ds. Blimbing Kec. Mojo Kab. Kediri
288 20512747 SDN BLIMBING III Ds. Blimbing Kec. Mojo Kab. Kediri
289 20512674 SDN BNAYUANYAR Jl Ngamarto No 96
290 20512601 SDN BOBANG I Jl. Keramat No. 49
291 20512582 SDN BOBANG II Dusun Kembangan
292 20512581 SDN BOGEM Jl.S.Gendir No 76
293 20512580 SDN BOGOKIDUL BOGOKIDUL
294 20512579 SDN BRANGGAHAN Jl. Raya Kediri Tulungagung
295 20512578 SDN BRENGGOLO I DESA BRENGGOLO
296 20512577 SDN BRENGGOLO II DS.BRENGGOLO
297 20512576 SDN BRINGIN JLN. JOMBANG 60 BRINGIN
298 20512575 SDN BRUMBUNG I PUCANG ANOM
299 20512574 SDN BRUMBUNG II DSN. KEBON AGUNG
300 20512573 SDN BRUMBUNG III DSN. PUCANG ANOM
301 20512572 SDN BUKUR DESA BUKUR
302 20512571 SDN BULU JL. RAYA NO.116 RT.01 RW.01
303 20512570 SDN BULU I Jl.Raya Mojo
304 20512569 SDN BULU II Desa Bulu
305 20512568 SDN BULU III Desa Bulu
306 20512583 SDN BULUPASAR BULUPASAR
307 20512584 SDN BULUSARI I Bulusari
308 20512585 SDN BULUSARI II Dsn. Sawur
309 20512600 SDN BULUSARI III Dsn. Gunung Buthak
310 20512599 SDN BUTUH I Ds. BUTUH
311 20512598 SDN BUTUH II Jln. SLAMET RIYADI No. 149 RT. 15 RW. IV
312 20512597 SDN CANGGU I SUROWONO CANGGU
313 20512596 SDN CANGGU II PT. KOYO MULYO 259 CANGGU
314 20512595 SDN CANGGU III DUSUN BLORAN
315 20512594 SDN CENDONO I Jl. RAYA KANDAT
316 20512592 SDN CENGKOK Cengkok
317 20512591 SDN CERME I JL. RAMBUTAN NO. 61A
318 20512590 SDN CERME II Dsn. SANTREN
319 20512589 SDN D O K O JL. DANDANGGENDIS 216
320 20512588 SDN DAMARWULAN I DSN. DAMARWULAN
321 20512587 SDN DAMARWULAN II DSN. KEMIRAHAN
322 20512586 SDN DAMARWULAN III DSN.SUWARU
323 20512566 SDN DAMARWULAN IV DSN.BULUREJO
324 20512565 SDN DARUNGAN I JL. CILIWUNG NO. 328
325 20512564 SDN DARUNGAN II JL. CILIWUNG NO. 328
326 20512544 SDN DATENGAN I DATENGAN
327 20512543 SDN DATENGAN II DSN. SEMEN
328 20512542 SDN DAWUHAN LOR DESA DAWUHAN
329 20512541 SDN DAWUHANKIDUL Jalan Desa Dawuhankidul
330 20512540 SDN DAWUNG I DAWUNG
331 20512539 SDN DAWUNG II DUSUN SEMBUNG REJO
332 20512538 SDN DAYU JL MANGGA NO.106
333 20512537 SDN DEYENG I JLN.DIPONEGORO DSN.PATILALER
334 20512536 SDN DEYENG II DEYENG
335 20512535 SDN DUKUH I Jl. Raya RT. 02 / RW. 01
336 20512534 SDN DUKUH II Dsn. Selatan
337 20512533 SDN DUKUH III Desa Dukuh
338 20512532 SDN DUNGUS I DUNGUS
339 20512531 SDN DUNGUS II DUSUN GELARAN
340 20512530 SDN DUWET I DESA DUWET
341 20512545 SDN DUWET II Jln. Pucang Anom – Duwet
342 20512546 SDN DUWET III DUWET
343 20512547 SDN FILIAL KALIPANG III / GROGOL VI DK. KRAMPYANG
344 20512563 SDN GABRU Jl Diponegoro No 188
345 20512562 SDN GADUNGAN DS. GADUNGAN
346 20512561 SDN GADUNGAN 01 Jln.Kepung No.90 Gadungan
347 20512560 SDN GADUNGAN 02 Dsn.Kapasan Ds.Gadungan
348 20512559 SDN GADUNGAN 03 Dsn.Sumberbahagia
349 20512558 SDN GADUNGAN 04 Jln.Diponegoro NO : 23
350 20512557 SDN GADUNGAN 05 Dsn.Nobo
351 20512556 SDN GAMBYOK I DSN. PLOSO LANANG
352 20512554 SDN GAMBYOK II JL. DESA GAMBYOK
353 20512553 SDN GAMPENGREJO JL. PANGLIMA SUDIRMAN 102
354 20512552 SDN GAYAM Jl Raya Gayam
355 20512551 SDN GEDANGSEWU I JL. SUPRIADI NO. 123
356 20512550 SDN GEDANGSEWU II JL. BAWEAN NO. 03
357 20512549 SDN GEDANGSEWU III JL. SUMATERA NO. 56
358 20512548 SDN GEMPOLAN Jl Pemuda 56
359 20512529 SDN GOGORANTE JL. DANDANG GENDIS
360 20512673 SDN GONDANG DS.GONDANG
361 20512653 SDN GROGOL I JL. RAYA GRINGGING NO. 2A
362 20512652 SDN GROGOL II JL. RAYA GRINGGING NO. 265
363 20512651 SDN GROGOL III JL. RAYA DS. GROGOL
364 20512650 SDN GROGOL IV JL. RAYA GRINGGING NO. 2A
365 20512649 SDN GROGOL V JL. JAWA NO. 119
366 20512648 SDN GURAH 1 Jl Dr Wahidin No 49 Gurah
367 20512647 SDN GURAH 2 Jl Seruji No 03 Gurah
368 20512646 SDN JABANG I Jln. KARTINI No. 26
369 20512645 SDN JABANG II Ds. JABANG
370 20512644 SDN JABEAN III Ds. JAMBEAN
371 20512643 SDN JABON I JL. RAYA JABON NO.16
372 20512642 SDN JABON II DSN. MANUKAN
373 20512641 SDN JAGUL I Ds. Jagul
374 20512640 SDN JAGUL II Ds. Jagul
375 20512639 SDN JAGUNG JAGUNG
376 20512654 SDN JAJAR I JL. PARE NO.37
377 20512655 SDN JAJAR II JLN KENANGA
378 20512656 SDN JAMBANGAN Jl.Jambangan No.11Ds.Jambangan
379 20512672 SDN JAMBEAN I Jln. RAYA JAMBEAN
380 20512671 SDN JAMBEAN II Ds. JAMBEAN
381 20512670 SDN JAMBU I DSN. JAMBU
382 20512669 SDN JAMBU II JL. DESA NO. 84
383 20512668 SDN JANTI JL.WATES KEDIRI
384 20512667 SDN JANTI-I JLn.Jepun Ds.Janti
385 20512665 SDN JANTI-II Ds.Janti Kec.Papar Kab.Kediri Propinsi Jawa Timur
386 20512664 SDN JANTOK 02 DS JANTOK
387 20512663 SDN JANTOK I DESA JANTOK
388 20512662 SDN JARAK I DS.JARAK
389 20512661 SDN JARAK II DS.JARAK
390 20512660 SDN JARAK III DUSUN KALASAN
391 20512659 SDN JATI Jati
392 20512658 SDN JATIREJO DESA JATIREJO
393 20512657 SDN JEMEKAN I JEMEKAN
394 20512638 SDN JEMEKAN II JEMEKAN
395 20512637 SDN JERUKGULUNG JERUKGULUNG
396 20512636 SDN JERUKWANGI JL. JOMBANG NO. 319
397 20512617 SDN JLUMBANG DESA JLUMBANG
398 20512613 SDN JOHO I Dukuh Dasun
399 20512615 SDN JOHO I Jln. RAYA DESA JOHO
400 20512614 SDN JOHO II DESA JOHO
401 20512612 SDN JONGBIRU JL. JONGBIRU
402 20512611 SDN JUGO I Jl. Besuki Ds. Jugo Kec. Mojo Kab. Kediri
403 20512610 SDN JUGO II Jl. Besuki Ds. Jugo Kec. Mojo Kab. Kediri
404 20512609 SDN JUGO III Jl. Besuki Ds. Jugo Kec. Mojo Kab. Kediri
405 20512608 SDN JUWET I DUSUN JUWET I
406 20512607 SDN JUWET II DSN. NGLEREP
407 20512606 SDN KALIBELO JL. KALIBELO
408 20512605 SDN KALIBOTO I Kaliboto
409 20512604 SDN KALIBOTO II Kaliboto
410 20512603 SDN KALIBOTO III Kaliboto
411 20512618 SDN KALIPANG I KALIPANG
412 20512619 SDN KALIPANG II DSN KAJAR
413 20512620 SDN KALIPANG III KALIPANG
414 20512635 SDN KALIRONG I Kalirong
415 20512634 SDN KALIRONG II Kalirong
416 20512633 SDN KAMBINGAN JL. PAMENANG
417 20512632 SDN KAMPUNGBARU I DSN. WONOREJO
418 20512631 SDN KAMPUNGBARU II JL.RAJAWALI NO.98
419 20512630 SDN KAMPUNGBARU III DSN. MULYOREJO
420 20512629 SDN KAMPUNGBARU IV DSN. NOTOREJO
421 20512628 SDN KAMPUNGBARU V DSN. KEBONDUREN
422 20554547 SDN KANDANGAN 4 KANDANGAN
423 20554559 SDN KANDANGAN 5 KANDANGAN
424 20512627 SDN KANDANGAN I JLN. MALANG NO. 257
425 20512626 SDN KANDANGAN II JL. JOMBANG
426 20512625 SDN KANDANGAN III DUSUN PANDEAN
427 20512624 SDN KANDAT I JL. RAYA KANDAT NO. 99 KANDAT KEDIRI
428 20512623 SDN KANDAT II Dsn. Galuhan
429 20512622 SDN KANDAT III JALAN SELOSARI
430 20512621 SDN KANYORAN I Desa Kanyoran
431 20512602 SDN KANYORAN II Desa Kanyoran
432 20511765 SDN KANYORAN III Desa Kanyoran
433 20511746 SDN KAPAS DESA KAPAS
434 20511745 SDN KAPI I JL.BRIGJEN KATAMSO NO.80
435 20511744 SDN KAPI II KAPI
436 20511743 SDN KARANG PAKIS KARANGPAKIS
437 20511742 SDN KARANGANYAR JL.RAYA DS.KARANGANYAR
438 20511741 SDN KARANGREJO I DESA KARANGREJO
439 20511740 SDN KARANGREJO I JL. JOYOBOYO
440 20511738 SDN KARANGREJO II JL. TUNGGUL WULUNG
441 20511739 SDN KARANGREJO II Dsn. Tulungrejo
442 20511737 SDN KARANGTALUN I Jln. Ds. KARANGTALUN
443 20511736 SDN KARANGTALUN II Ds. KARANGTALUN Kec. KRAS Kab. KEDIRI JATIM
444 20554548 SDN KARANGTENGAH 3 KANDANGAN KANDANGAN
445 20554549 SDN KARANGTENGAH 4 KANDANGAN KANDANGAN
446 20554550 SDN KARANGTENGAH 5 KANDANGAN KANDANGAN
447 20511735 SDN KARANGTENGAH I KARANGTENGAH
448 20511734 SDN KARANGTENGAH II KARANGTENGAH
449 20511733 SDN KASREMAN KASREMAN
450 20511732 SDN KAWEDUSAN I DS.KAWEDUSAN
451 20511747 SDN KAWEDUSAN II DUSUN KWARASAN
452 20511748 SDN KAYEN KIDUL DSN. SATREYAN
453 20511749 SDN KAYENLOR KAYENLOR
454 20511764 SDN KAYUNAN DS.KAYUNAN
455 20511763 SDN KEBONREJO I DSN.TEGALREJO
456 20511762 SDN KEBONREJO II. DSN. PANGGUNGSARI
457 20511761 SDN KECIL SIMBARLOR DUSUN SIMBARLOR
458 20511760 SDN KEDAK I Desa Kedak
459 20511759 SDN KEDAK II Dukuh Pandan arum
460 20511758 SDN KEDAWUNG I Ds. Kedawung Kec. Mojo Kab. Kediri
461 20511757 SDN KEDAWUNG II Ds. Kedawung Kec. Mojo Kab. Kediri
462 20511756 SDN KEDUNGMALANG Jl.Papar-Pare
463 20511755 SDN KEDUNGSARI I Kedungsari
464 20511754 SDN KEDUNGSARI II Kedungsari
465 20511753 SDN KELING I DSN. KELING
466 20511752 SDN KELING II JL.JEGLES
467 20511751 SDN KEMIRI JL. KI CONDONG
468 20511750 SDN KEMPLENG I DUSUN BANJARSARI
469 20511731 SDN KEMPLENG II DSN. NGASINAN
470 20511730 SDN KENCONG I JL.PARE KANDANGAN
471 20511729 SDN KENCONG II DSN.SENOWO
472 20511710 SDN KENITEN I Ds. Keniten Kec. Mojo Kab. Kediri
473 20511709 SDN KENITEN II Ds. Keniten Kec. Mojo Kab. Kediri
474 20511708 SDN KEPUH-I Jln. Raya
475 20511707 SDN KEPUH-II Kepuh Kec.Papar
476 20511706 SDN KEPUHREJO JL. KEPUHREJO
477 20511705 SDN KEPUNG I JL. HARINJING NP.391
478 20511704 SDN KEPUNG II JLN.HARINJING NO.330
479 20511703 SDN KEPUNG III JL.HARINJING NO.200A
480 20511702 SDN KEPUNG IV DSN.PURWOREJO
481 20511701 SDN KEPUNG V DSN.SUMBER PANCUR
482 20511700 SDN KEPUNG VI DSN. SUKOREJO
483 20511699 SDN KEREP JL. Asmorobangun
484 20511698 SDN KERKEP Jl.Pemuda No 20 Kerkep
485 20511697 SDN KETAWANG I KETAWANG
486 20511696 SDN KETAWANG II DUSUN PUJOMARTO
487 20511711 SDN KLAMPISAN DSN. BANGKOK
488 20511712 SDN KLAMPITAN DESA KLAMPITAN
489 20511713 SDN KLANDERAN DS.KLANDERAN
490 20511728 SDN KLEPEK DUSUN KLEPEK RT.02. RW.01
491 20511727 SDN KRANDANG I Jln. DIPONEGORO
492 20511726 SDN KRANDANG II Ds. KRANDANG
493 20511725 SDN KRANDING Jl. Raya Mojo Ds. Kranding Kec. Mojo Kab. Kediri
494 20511724 SDN KRANGGAN Jl A.Yani 133 Kranggan
495 20511723 SDN KRAS I Jln. SETYA BHAKTI No. 326
496 20511722 SDN KRAS II Jln. KARYA BHAKTI No. 83
497 20511721 SDN KRATON Ds. Kraton Kec. Mojo Kab. Kediri
498 20554554 SDN KRECEK 4 PARE PARE
499 20511720 SDN KRECEK I DUSUN SUMBERAGUNG
500 20511719 SDN KRECEK II DUSUN KRECEK
501 20511718 SDN KRECEK III DSN. BUMIREJO
502 20511717 SDN KRENCENG I JL.KI AGENG MANIS JATI
503 20511716 SDN KRENCENG II DSN.KWAGEAN
504 20511715 SDN KRENCENG III DSN. KRENCENG
505 20511714 SDN KRENCENG IV DSN. KRENCENG
506 20554457 SDN KUNJANG 2 NGANCAR KUNJANG
507 20511695 SDN KUNJANG I DESA KUNJANG
508 20554455 SDN KUNJANG I NGANCAR NGANCAR
509 20511819 SDN KUNJANG II Ds. Kunjang
510 20554458 SDN KUNJANG III NGANCAR KUNJANG
511 20511816 SDN KUWIK I JL. KUNJANG. DUSUN KUWIK
512 20511815 SDN KUWIK II DUSUN PRAYUNGAN
513 20511814 SDN KWADUNGAN JL. GAJAH MADA No. 1
514 20511813 SDN KWARON Ds.Kwaron Kec.Papar
515 20511812 SDN LAMONG JL.GELATIK NO 237
516 20511811 SDN LANGENHARJO I LANGENHARJO
517 20511810 SDN LANGENHARJO II LANGENHARJO
518 20511809 SDN MADURETNO-I Jln.Sekolahan No.70
519 20511808 SDN MADURETNO-II Jln.Sekolahan No.69
520 20511807 SDN MAESAN Jl. Raya Mojo Ds. Maesan Kec. Mojo Kab. Kediri
521 20511806 SDN MANGGIS 01 Dsn. Dorok
522 20511805 SDN MANGGIS 02 Dsn.Tanggungmulyo
523 20511820 SDN MANGGIS 03 Dsn.Ringinbagus
524 20511821 SDN MANGGIS 04 Dsn.Jambean
525 20511822 SDN MANGGIS I Ds. Manggis
526 20511837 SDN MANGGIS II Ds. Manggis
527 20511836 SDN MANGUNREJO Jln. Ki Ageng Muneng no. 681
528 20511835 SDN MANYARAN I DESA MANYARAN
529 20511834 SDN MANYARAN II DS. MANYARAN
530 20511833 SDN MANYARAN III DK. PUTAT. DS. MANYARAN
531 20511832 SDN MANYARAN IV Dsn. NGESONG
532 20511831 SDN MARGOURIP I Ds. Margourip
533 20511830 SDN MARGOURIP II Ds. Margourip
534 20511829 SDN MARGOURIP III Jl. Raya Bedali
535 20511828 SDN MARON JL. RAYA MARON
536 20511827 SDN MEDOWO I MEDOWO
537 20511826 SDN MEDOWO II DSN. SIDOREJO
538 20511825 SDN MEDOWO III RINGINAGUNG
539 20511824 SDN MEJONO MEJONO
540 20511823 SDN MEKIKIS JL. RAYA NO. 147 RT 2 RW 4
541 20511804 SDN MENANG DS. MENANG
542 20511803 SDN MERJOYO DESA MERJOYO
543 20511802 SDN MINGGIRAN-I Jl.Raya Minngiran
544 20511782 SDN MINGGIRAN-II Jl.Raya Minggiran No.81
545 20554552 SDN MLANCU 3 KANDANGAN
546 20554553 SDN MLANCU 4 KANDANGAN KANDANGAN
547 20511781 SDN MLANCU I DSN. MLOYO
548 20511780 SDN MLANCU II MLANCU
549 20511779 SDN MOJO Jl. Raya Mojo No.57 Ds. Mojo Kec. Mojo Kab. Kediri
550 20511778 SDN MOJOAYU MOJOAYU
551 20511776 SDN MOJOKEREP MOJOKEREP
552 20511775 SDN MOJOSARI I Ds. MOJOSARI
553 20511774 SDN MOJOSARI II Ds. MOJOSARI
554 20511773 SDN MONDO Jl. Raya Mojo Ds. Mondo Kec. Mojo Kab. Kediri
555 20511772 SDN MRANGGEN JL. RAYA NO. 57
556 20511771 SDN MUKUH I JL. DIPONEGORO NO. 256
557 20511770 SDN MUKUH II Jl. JOYOBOYO No. 34
558 20511769 SDN MUNENG 1 DUSUN MUNENG
559 20554556 SDN MUNENG 3 PURWOASRI PURWOASRI
560 20511768 SDN MUNENG II DS. MUNENG
561 20511767 SDN NAMBAAN I JL. BANGSORE
562 20511783 SDN NAMBAAN II JL. PAMENANG
563 20511784 SDN NAMBAKAN NAMBAKAN
564 20554462 SDN NANGGUNGAN KAYEN KIDUL KAYEN KIDUL
565 20511785 SDN NGABLAK I DS. NGABLAK
566 20511801 SDN NGABLAK II JL. RAYA NGABLAK
567 20511800 SDN NGADI Jl.Makam Aulia Tambak Ds.Ngadi Kec.Mojo Kab.Kediri
568 20511799 SDN NGADILUWIH I Jl. Tambangan no. 04 Ngadiluwih
569 20511798 SDN NGADILUWIH II Jln. Sumber no. 25
570 20511797 SDN NGADILUWIH III Ngadiluwih
571 20511796 SDN NGAMPEL-I Ds.Ngampel
572 20511795 SDN NGAMPEL-II Jln.Bala Ds.Ngampel No.46
573 20511794 SDN NGAMPEL-III Ds.Ngampel
574 20511793 SDN NGANCAR I Ds. Ngancar
575 20511792 SDN NGANCAR II Jl. Kelud
576 20511791 SDN NGANCAR III Ds. Panceran
577 20511788 SDN NGASEM Jl. TEGALAN No. 07
578 20511790 SDN NGASEM Desa Ngasem
579 20511787 SDN NGEBRAK I JL. DIPONEGORO No. 203 B
580 20511786 SDN NGEBRAK II JL. GROMPOL
581 20511766 SDN NGETREP I Ds. Ngetrep Kec. Mojo Kab. Kediri
582 20511694 SDN NGETREP II Ds. Ngetrep Kec. Mojo Kab. Kediri
583 20511620 SDN NGETREP III Ds. Ngetrep Kec. Mojo Kab. Kediri
584 20511601 SDN NGETREP IV Ds. Ngetrep Kec. Mojo Kab. Kediri
585 20511600 SDN NGINO NGINO
586 20511599 SDN NGLETIH Jl. WARU RANGKANG
587 20511598 SDN NGLUMBANG Jl Raya Nglumbang
588 20511597 SDN NGRECO DS. NGRECO
589 20511596 SDN NYAWANGAN I Jln. ARJUNO
590 20511595 SDN NYAWANGAN II Jln. MAWAR No. 25
591 20511594 SDN P U T I H JL. TEGALAN
592 20511593 SDN PADANGAN I JLN. JOYOBOYO
593 20511592 SDN PADANGAN II DS. PADANGAN
594 20511591 SDN PADANGAN III JL. JOYOBOYO 432
595 20511589 SDN PAGU I JLN. BRAWIJAYA 186
596 20511590 SDN PAGU I DS PAGU
597 20511588 SDN PAGU II DUSUN DAWUNG
598 20511587 SDN PAGU II JLN. SUPRIADI NO. 213
599 20511602 SDN PAGU III DSN. KAPUREJO
600 20511603 SDN PAGUNG I Jl. Raya Pagung
601 20511604 SDN PAGUNG II Jl. Raya Pagung
602 20511619 SDN PAGUNG III Dukuh Duwet
603 20511618 SDN PAKIS DUSUN PAKIS
604 20511617 SDN PAMONGAN I Ds. Pamongan Kec. Mojo Kab. Kediri
605 20511616 SDN PAMONGAN II Ds. Pamongan Kec. Mojo Kab. Kediri
606 20511615 SDN PANDANSARI DESA PANDANSARI
607 20554558 SDN PANDANSARI 2 PURWOASRI
608 20511614 SDN PANDANTOYO I Ds.Pandantoyo
609 20511613 SDN PANDANTOYO II Dsn. Gogorejo
610 20511612 SDN PANJER DS.PANJER
611 20511611 SDN PAPAR-I Jl.Raya 50 Papar
612 20511610 SDN PAPAR-II Jl.Raya Papar No.139
613 20511609 SDN PAPAR-III Dsn.Brubus
614 20554546 SDN PARANG 5 BANYAKAN BANYAKAN
615 20511608 SDN PARANG I DSN. BAMBAN
616 20511607 SDN PARANG II PARANG
617 20511606 SDN PARANG III DSN. GOLIMAN
618 20511605 SDN PARANG IV DSN. PESO
619 20511586 SDN PARE I JL. PB. SOEDIRMAN NO. 106
620 20511585 SDN PARE II JL. ACHMAD YANI 13
621 20554459 SDN PARE III PARE
622 20511564 SDN PARE IV JL. GALUNGGUNG NO.31
623 20511563 SDN PARE V JL. PANDAN NO. 17
624 20511562 SDN PARE VI JL. ARGOWAYANG NO. 54
625 20511561 SDN PARELOR I PARELOR
626 20511560 SDN PARELOR II DUSUN PARELOR
627 20511559 SDN PARON PARON
628 20511558 SDN PAYAMAN PAYAMAN
629 20511557 SDN PEHKULON Ds.Pehkulon
630 20511556 SDN PEHWETAN-I Desa Pehwetan
631 20511548 SDN PEHWETAN-II Jln.Kantor Desa Ds.Pehwetan
632 20511549 SDN PELAS I Ds. PELAS
633 20511550 SDN PELAS II Jln. RAYA Ds. PELAS
634 20511551 SDN PELEM I JL.WAHIDIN NO.01
635 20511552 SDN PELEM II JL. DR. SUTOMO NO. 18
636 20511553 SDN PELEM III JL. DR. SUTOMO NO. 26
637 20511554 SDN PESING DUSUN WONORENGGO
638 20511565 SDN PETOK Jl. Raya Mojo Ds. Petok Kec Mojo Kab. Kediri
639 20511566 SDN PETUNGROTO Ds. Petungroto Kec. Mojo Kab. Kediri
640 20511568 SDN PLAOSAN I DESA PLAOSAN
641 20511583 SDN PLAOSAN II DSN.TEMBORO
642 20511582 SDN PLEMAHAN I PLEMAHAN
643 20511581 SDN PLEMAHAN II PLEMAHAN
644 20511580 SDN PLOSO Jl. Raya Mojo Ds. Ploso Kec. Mojo Kab. Kediri
645 20511579 SDN PLOSOKIDUL DESA PLOSOKIDUL
646 20511578 SDN PLOSOLOR DESA PLOSOLOR
647 20511577 SDN PLOSOREJO I JL. PLOSOREJO
648 20511576 SDN PLOSOREJO II DESA PLOSOREJO
649 20511575 SDN POJOK I JLN. NGADILUWIH
650 20511574 SDN POJOK II JL. KEREP NO.1
651 20511573 SDN PONGGOK Ds. Ponggok Kec. Mojo Kab Kediri
652 20511572 SDN PRANGGANG I DS.PRANGGANG
653 20511571 SDN PRANGGANG II DS.PRANGGANG
654 20511570 SDN PRANGGANG III DS.PRANGGANG
655 20511569 SDN PUHJAJAR Ds.Puhajar
656 20511584 SDN PUHJARAK I PUHJARAK
657 20511693 SDN PUHJARAK II PUHJARAK
658 20511673 SDN PUHRUBUH I Jl.Desa Puhrubuh
659 20511672 SDN PUHRUBUH II Desa Puhrubuh
660 20511671 SDN PUHSARANG I Desa Puhsarang
661 20511670 SDN PUHSARANG II Desa Puhsarang
662 20511669 SDN PULE I DESA PULE
663 20511668 SDN PULE II DS. PULE
664 20511667 SDN PUNCU 01 Dsn.Mangli
665 20511665 SDN PUNCU 02 Jln.Puncak
666 20511664 SDN PUNCU 03 Dsn.Sukomoro
667 20511663 SDN PUNCU 04 Jln.Gajah mungkur NO: 48
668 20511662 SDN PUNJUL I DS.PUNJUL
669 20511661 SDN PUNJUL II DS.PUNJUL
670 20511660 SDN PURWOASRI I JL. RAYA NO. 96
671 20511659 SDN PURWOASRI II JL. PAHLAWAN NO 07
672 20511674 SDN PURWODADI PURWODADI
673 20554557 SDN PURWODADI 2 PURWOASRI
674 20511675 SDN PURWODADI I Jln. NAKULO No. 19
675 20511676 SDN PURWODADI II Jln. SADEWO No. 123
676 20554523 SDN PURWODADI PURWOASRI PURWOASRI
677 20511692 SDN PURWOKERTO I Jl. Tamtama no. 87
678 20511691 SDN PURWOKERTO II Jln. Inpres
679 20511690 SDN PURWOREJO DS. PURWOREJO
680 20511689 SDN PURWOTENGAH-I Ds.Purwotengah
681 20511688 SDN PURWOTENGAH-II Jl.Raya Kediri Kertosono
682 20511687 SDN REJOMULYO I Ds. REJOMULYO
683 20511686 SDN REJOMULYO II Ds. KARANGTALUN
684 20511685 SDN REMBANG I Jl. Raya Kediri Tulungagung
685 20511684 SDN REMBANG II Jl. Tegal RT.01 RW.02
686 20511683 SDN REMBANGKEPUH Rembangkepuh
687 20511682 SDN RINGINPITU I RINGINPITU
688 20511681 SDN RINGINPITU II RINGINPITU
689 20511680 SDN RINGINREJO I JLN. MERAK NO.83
690 20511679 SDN RINGINREJO II RINGINREJO
691 20511677 SDN RINGINSARI I JL. RAYA KANDAT
692 20511657 SDN RINGINSARI II JL. CEMARA 42
693 20511656 SDN SAMBI I JLN. SURYA 40
694 20511655 SDN SAMBI II JLN.SURYA 206
695 20511636 SDN SAMBIREJO JL JENON RT 05 RW 02
696 20511635 SDN SAMBIREJO I JL. NAMBAAN
697 20511634 SDN SAMBIREJO II JL. KEDIRI
698 20511633 SDN SAMBIRESIK SAMBIRESIK
699 20511632 SDN SAMBIROBYONG I SAMBIROBYONG
700 20511631 SDN SAMBIROBYONG II JL. BONGKAL SMPN I PAGU
701 20511630 SDN SATAK 01 Dsn.Satak Yani I
702 20511629 SDN SATAK 02 Dsn.Satak
703 20511628 SDN SEBET SEBET
704 20511627 SDN SEKARAN SEKARAN
705 20511626 SDN SEKETI Jln. Sempu
706 20511625 SDN SEKOTO JL. VETERAN NO. 02
707 20511624 SDN SELODONO JLN. MOROBUNTA
708 20511623 SDN SELOPANGGUNG I Desa Selopanggung
709 20511622 SDN SELOPANGGUNG II Desa Selopanggung
710 20511637 SDN SELOSARI I DS. SELOSARI
711 20511638 SDN SELOSARI II DS. SELOSARI
712 20511639 SDN SELOSARI III JL. WATU GEDHE
713 20511654 SDN SEMAMBUNG DS. SEMAMBUNG
714 20511653 SDN SEMANDING SEMANDING
715 20511652 SDN SEMEN DSN. BULUREJO
716 20511651 SDN SEMEN I Jl.Argo Wilis Semen
717 20511650 SDN SEMEN II Desa Semen
718 20511649 SDN SEMPU I Ds. Sempu
719 20511648 SDN SEMPU II Ds. Sempu
720 20511647 SDN SENDANG JLN. RAYA SENDANG
721 20511646 SDN SENDEN I DS. SENDEN
722 20511645 SDN SENDEN II DS. SENDEN KEC. PAGU
723 20511644 SDN SEPAWON I DS.SEPAWON
724 20511643 SDN SEPAWON II DUSUN PETUNG OMBO
725 20511642 SDN SEPAWON III DUSUN BADEK
726 20511641 SDN SETONOREJO I Dsn. SETONOREJO
727 20511640 SDN SETONOREJO II Ds. SETONOREJO
728 20512057 SDN SIDOMULYO Jln. Mojo
729 20511621 SDN SIDOMULYO DESA SIDOMULYO
730 20512038 SDN SIDOMULYO 01 Dsn.Sidomulyo
731 20512037 SDN SIDOMULYO 02 Jln.Makmur NO: 3
732 20512036 SDN SIDOMULYO I JL.RAYA NO.2
733 20512035 SDN SIDOMULYO II Dsn.Batu mulyo
734 20512034 SDN SIDOWAREG I SIDOWAREG
735 20512033 SDN SIDOWAREG II SIDOWAREG
736 20554461 SDN SILIR WATES WATES
737 20512032 SDN SIMAN I DSN.SIMAN
738 20512031 SDN SIMAN II DSN. BOGOR PRADAH
739 20512030 SDN SIMAN III DSN. SIMAN
740 20512029 SDN SITIMERTO SITIMERTO
741 20512028 SDN SLUMBUNG Jln. Tugu
742 20512027 SDN SONOREJO I SONOREJO
743 20512026 SDN SONOREJO II SONOREJO
744 20512025 SDN SRIKATON Dsn.Slamburlor Ds.Srikaton
745 20554826 SDN SRIKATON RINGINREJO SRIKATON
746 20512039 SDN SUGIHWARAS I Ds. Sugihwaras
747 20512040 SDN SUGIHWARAS II Jln.Kelud 56
748 20512041 SDN SUKOANYAR Jl. Raya Mojo Ds. Sukoanyar Kec. Mojo Kab. Kediri
749 20512056 SDN SUKOHARJO DS. SUKOHARJO
750 20512054 SDN SUKOMORO Desa Sukomoro
751 20512053 SDN SUKOREJO Jln Dr.Sutomo Sukorejo
752 20512052 SDN SUKOREJO I JL. SUKARNO HATTA N0 30
753 20512051 SDN SUKOREJO II JL. AIRLANGGA II NO 07
754 20512050 SDN SUMBERAGUNG I DESA SUMBERAGUNG
755 20512047 SDN SUMBERAGUNG II JL.RAYA KEDIRI-WATES
756 20512048 SDN SUMBERAGUNG II DUSUN BANTULAN
757 20512046 SDN SUMBERAGUNG III DUSUN KARANGNONGKO
758 20512045 SDN SUMBERAGUNG III JL.KEDIRINO.48
759 20512044 SDN SUMBERAGUNG IV DS.SUMBERAGUNG
760 20512043 SDN SUMBERBENDO I JL. DIENG NO. 142
761 20554460 SDN SUMBERBENDO II PARE DARUNGAN
762 20512042 SDN SUMBERCANGKRING Jl Joyoboyo No 78
763 20512023 SDN SUMBERDUREN Sumberduren
764 20512021 SDN SUMBERJO SUMBERJO
765 20511998 SDN SUMBERJO I JL. NUSA INDAH
766 20512001 SDN SUMBERJO I JL. KANTIL No. 315
767 20511996 SDN SUMBERJO II JL. KEDIRI – BLITAR
768 20511997 SDN SUMBERJO II DUSUN JOHO
769 20511995 SDN SURAT Ds. Surat Kec. Mojo Kab. Kediri
770 20511994 SDN SUSUHBANGO JLN. MASJID 128
771 20511993 SDN T U R U S JL. GUNUNG SARI 03
772 20511992 SDN TALES I Dusun Krajan
773 20511991 SDN TALES II RT.02/RW.III
774 20511990 SDN TALES III Dusun Karanglo
775 20511989 SDN TAMBAKREJO Jl Cemara No 13
776 20511988 SDN TAMBEBENDO II Jl. Raya Mojo Ds. Tambibendo Kec. Mojo Kab. Kediri
777 20511987 SDN TAMBIBENDO I Jl. Raya Mojo Ds. Tambibendo Kec. Mojo Kab. Kediri
778 20511986 SDN TANJUNG TANJUNG
779 20511985 SDN TANON-I Jl.Masjid No.5 Desa Tanon
780 20512002 SDN TANON-II Jl.Kantor Desa Tanon No.43
781 20512003 SDN TAROKAN I Tarokan
782 20512004 SDN TAROKAN II Dsn. Gebangkerep
783 20512020 SDN TAROKAN III Dsn. GENENG
784 20512019 SDN TAROKAN IV Dsn. Sukorejo
785 20512018 SDN TAROKAN V Wates
786 20512017 SDN TAROKAN VI JL. Gambirloyo
787 20512016 SDN TAWANG I JL.KELUD NO.41
788 20512015 SDN TAWANG II JL. GADUNGAN
789 20512014 SDN TAWANG III TAWANG
790 20512013 SDN TEGALAN Jl. RAYA KEDIRI – BLITAR
791 20512011 SDN TEGOWANGI TEGOWANGI
792 20512010 SDN TEMPUREJO I JL.TERATAI
793 20512009 SDN TEMPUREJO II DUSUN BAKUNG
794 20512008 SDN TENGGER KIDUL I TENGGER KIDUL
795 20512007 SDN TENGGER KIDUL II DS. TENGGER KIDUL II
796 20512006 SDN TENGGERLOR I DUSUN TENGGERLOR
797 20512005 SDN TERTEK I JL. PANGLIMA POLIM NO. 17
798 20511984 SDN TERTEK II JL. SEMANGKA NO. 25
799 20512130 SDN TERTEK III JL. APOKAT NO. 2 JOMBANGAN
800 20512109 SDN TERTEK IV JL. KENITU
801 20554545 SDN TIRON 4 BANYAKAN
802 20512108 SDN TIRON I TIRON
803 20512107 SDN TIRON II DUSUN POJOK
804 20512106 SDN TIRON III DSN. SUMBERBENDO
805 20512105 SDN TIRU KIDUL 1 Jl Lapangan No 4 Tuiru kidul
806 20512104 SDN TIRU KIDUL 2 Ds.Tiru Kidul
807 20512103 SDN TIRU LOR 1 Jln Abdul Ghafur No 1
808 20512102 SDN TIRU LOR 2 Jl Alon Alon No. 3
809 20512101 SDN TITIK Desa Titik
810 20512100 SDN TOYORESMI JL. TOYORESMI
811 20512099 SDN TUGU DUSUN TUGU
812 20512098 SDN TUGUREJO I JL. GUMUL PESANTREN
813 20512097 SDN TUGUREJO II JL. GUMUL PESANTREN
814 20512096 SDN TULUNGREJO I JL. SRI REJEKI NO. 4
815 20512095 SDN TULUNGREJO II JL. ANGGREK NO.15
816 20512110 SDN TUNGE I JL. PARE
817 20512112 SDN TUNGE II JL.LAPANGAN
818 20512113 SDN TUNGLUR JLN. JOMBANG
819 20512129 SDN TURUS Jl Raya No l04 Turus
820 20512128 SDN WANENGPATEN JL. COMBONG
821 20512126 SDN WATES JL.PARE NO.72 WATES
822 20554495 SDN WATES PAGU PAGU
823 20512125 SDN WATUGEDE 01 Dsn.Karanganyar
824 20512124 SDN WATUGEDE 02 Dsn.Sawahan
825 20512122 SDN WNONREJO TRISULO I DS.WONOREJO TRISULO
826 20512121 SDN WONOCATUR JL. WARINGIN I
827 20512120 SDN WONOJOYO 1 Jln Joyo Kusumo No.66 Ds.Wonojoyo
828 20512119 SDN WONOJOYO 2 Jln Joyokusumo 77 ds. Wonojoyo
829 20512118 SDN WONOKERTO WONOKERTO
830 20512116 SDN WONOREJO WONOREJO
831 20512117 SDN WONOREJO Jl.Raya Kolak no. 13
832 20512115 SDN WONOREJO 01 Dsn.Wonorejo
833 20512114 SDN WONOREJO 02 Dsn.Lestari
834 20512094 SDN WONOREJO 03 Dsn. Bodak
835 20512093 SDN WONOREJO I JL.WATES – KEDIRI
836 20512092 SDN WONOREJO II DUSUN BOLODEWO
837 20512073 SDN WONOREJO TRISULO II DS.TRISULO
838 20512072 SDN WONOSARI I WONOSARI
839 20512071 SDN WONOSARI II DSN. BRINGIN
840 20512070 SDN WONOTENGAH DESA WONOTENGAH
841 20512069 SDN WOROMARTO I RT 02 RW 3 DSN BANGI
842 20512068 SDN WOROMARTO II DUSUN SUMBER

Sekolah Boleh Menjual Buku (?)


Ketentuan boleh tidaknya sekolah menjual buku dapat dipahami dari Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku. Pernyataan pasal 11, memberi gambaran bahwa secara tidak langsung sekolah boleh menjual buku dengan ketentuan: khusus untuk buku yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Depdiknas, Departemen yang menangani urusan agama, dan/atau Pemerintah Daerah. Dan, yang dapat membeli hak cipta buku adalah hanya ketiga institusi tersebut.

Berikut kutipan isi Permendiknas Nomor 2/2008:

Pasal 11

Pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah/ madrasah,  dinas pendidikan pemerintah daerah, pegawai dinas pendidikan pemerintah daerah, dan/atau koperasi yang beranggotakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan satuan pendidikan, baik secara  langsung maupun bekerjasama dengan pihak lain, dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan atau  kepada satuan pendidikan yang bersangkutan, kecuali untuk buku-buku yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Departemen, departemen yang  menangani urusan agama, dan/atau Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan dinyatakan dapat  diperdagangkan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 8 ayat (1)

Departemen, departemen yang  menangani urusan agama, dan/atau pemerintah daerah dapat mengijinkan orang-perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum untuk menggandakan, mencetak, menfotokopi, mengalihmediakan, dan/atau memperdagangkan buku yang hak-ciptanya telah dibeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Pasal 3 ayat (4)

Departemen, Departemen yang  menangani urusan agama, dan/atau pemerintah daerah dapat membeli hak cipta buku dari pemiliknya untuk menfasilitasi penyediaan buku bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dengan harga yang terjangkau.

Dokumen untuk diunduh

Permendiknas_02/2008_tentang_Buku.pdf

Kreteria_dan_Perangkat-Akreditasi-SD-MI.pdf_(Permendiknas_11/2009)

Kreteria_dan_Perangkat-Akreditasi-SMP/MTs.pdf_(Permendiknas_12/2009)

Pedoman_Dasar_Karang_Taruna.pdf_(Permensos_84/2005)

Pembinaan_Kesiswaan_pdf_(Permendiknas_39/2008)


Post oleh https://tunas63.wordpress.com

Homonim, Homograf, dan Homofon


Beberapa kata bahasa Indonesia ada yang mengalami homonim, homograf, dan homofon. Ketiga istilah ini memiliki perbedaan juga memiliki kesamaan. Berikut pengertian dan contohnya!

 

Homonim

Homonim adalah kata yang sama lafal dan ejaannya dengan kata yang lain tetapi berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang berbeda .

Contoh pasangan kata yang termasuk homonim:

a. bisa : dapat
bisa : racun
b. buku : ruas
buku : kitab
c. salak : nama buah
salak : bunyi gonggongan anjing
c. bulan : waktu 30 hari
bulan : nama satelit bumi
d. genting : gawat
genting : benda penutup atap rumah
e. malam : nama waktu lawannya siang
malam : nama zat bahan membatik

 

Homograf

Homograf adalah kata  yang sama ejaannya dengan kata yang lain tertapi beda lafal dan maknanya.

Contoh kata-kata yang termasuk homograf:

a. apel (lafal e seperti pada teh) : upacara
apel (lafal e seperti pada teman) : nama buah
b. seminar (lafal e seperti  pada teman) : bersinar-sinar
seminar (lafal e seperti pada sate) : pertemuan ilmiah
c. teras (kayu) lafal e seperti pada tebu) : inti kayu
teras (rumah) lafal e seperti pada sate : bagian depan rumah   (beranda)

Homofon

Kata yang sama lafalnya dengan kata lain tetapi beda ejaan dan maknanya.

Contoh kata-kata yang termasuk homofon:

a. sangsi : ragu-ragu
sanksi : hukuman
b. bank : tempat menanbung
 

c.

bang

hak

 

: panggilan untuk orang laki-laki

: hak (sepatu)

: hak (asasi)

%d blogger menyukai ini: