Profil Jaksa Agung Hendarman Supandji


Jaksa Agung Hendarman Supandji kelahiran Klaten Jawa Tengah, 6 Januari 1947 adalah jaksa karir yang mengawali karirnya di Kejaksaan RI sejak tahun 1979. Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, serta Notariat Universitas Indonesia ini mengawali karirnya dengan menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Pusat. Selang tiga tahun kemudian, Hendarman Supandji dilantik menjadi Staf Pusat Operasi Intelijen Kejaksaan Agung. Ini adalah tugas pertama yang mendekatkannya dengan dunia intelijen dan ia diperbantukan di Badan Koordinasi Instruksi Presiden untuk masalah narkotika dan di Botasupal Bakin hingga tahun 1985. Setelah itu, Hendarman Supandji menjabat sebagai Kepala Seksi Penanggulangan Tindak Pidana Umum Intelijen Kejaksaan Agung pada periode 1985-1990.

Tak sampai setahun, Hendarman Supandji lalu ditugaskan sebagai Atase Kejaksaan di KBRI Bangkok pada periode 1990-1995. Setelah lima tahun di negeri candu itu, Hendarman Supandji  pulang untuk menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung pada 1995-1996. Setelah sempat menjadi  Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Sumeatera Selatan  pada 1996-1997, Hendarman Supandji lantas menjadi Staf Khusus Jaksa Agung pada tahun 1998. Pada tahun yang sama, ia juga diangkat untuk menduduki Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung hingga tahun 2002.

Karirnya bersinar saat ia dipilih menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) pada masa kepemimpinan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Suami dari Dr. Sri Kusumo Amdani, DSA, MSc. ini, mengaku, sempat kaget dan was-was. Pasalnya, selama di kejaksaan ia lebih banyak berkecimpung di bagian intelijen dan pembinaan yang lebih cenderung berada di wilayah sumber daya manusia kejaksaan. Sementara, di bidang pidana khusus, ia harus memeriksa orang luar, bagian yang sejak  awal ingin djauhinya. Jika bukan mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh yang meminta, besar kemungkinan akan ditampiknya jabatan tersebut. Namun, mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh  tetap bersikukuh untuk mengangkat Hendarman Supandji menjadi JAM Pidsus. “Karena itu perintah pimpinan, saya mensyukuri saja apa yang menjadi kehendak pimpinan. Mungkin pimpinan lebih tahu, saya mungkin cocok di tempat itu,” ujarnya, dalam suatu wawancara dengan sebuah harian nasional.

Pilihan Abdul Rahman Saleh tepat. Hendarman Supandji segera memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang JAM Pidsus. “Ikan kakap” seperti Neloe, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri I Wayan Pugeg, dan Corporate Banking Director M. Sholeh Tasripan, harus meringkuk di ruang tahanan Kejaksaan Agung. Prestasi itu membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempercayakan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) ke tangan Hendarman Supandji. Presiden lalu membentuk lembaga ini untuk mengintensifkan upaya  pemberantasan korupsi untuk selanjutnya  langsung dilaporkan kepadanya, dengan tembusan kepada Jaksa Agung, Polri dan BPKP. Saat pelantikan, Presiden langsung memerintahkan Timtas Tipikor untuk langsung mengambil langkah hukum kepada 16 BUMN, empat departemen, tiga pihak swasta dan 12 koruptor yang melarikan diri ke luar negeri.

Atas permintaan ini, Hendarman Supandji langsung mengungkapkan rencananya kepada Presiden tentang “pembersihan” dari dalam lingkungan istana, seperti di lingkungan Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara. Untuk memastikan kesungguhan Presiden dalam memberantas korupsi, Jaksa Agung Hendarman Supandji sempat bertanya kepada Presiden,“Seandainya dalam menjalankan tugas saya menemukan keterlibatan teman Bapak Presiden, sahabat Bapak, atau pembantu Bapak, apa yang akan Bapak Presiden lakukan?” tanya Hendarman Supandji tanpa basa-basi. “Silakan jalan terus. Saya tidak akan pernah intervensi,” jawab Presiden singkat. Kalimat itulah yang terus dipegang  oleh Hendarman Supandji dalam menjalankan tugasnya.
________________________________________________________________________________________

CURRICULUM VITAE

Nama                                : HENDARMAN SUPANDJI, SH.
Tempat, Tanggal Lahir  : Klaten, 6 Januari 1947

Pendidikan
•    Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1972
•    Pendidikan dan Pembentukan Jaksa (PPJ)
•    Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Karier

  • Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, 1979 -1981
  • Staf Pusat Operasi Intelijen Kejaksaan Agung, 1982-1983
  • Diperbantukan pada Badan Koordinasi Instruksi Presiden untuk masalah narkotika
  • Diperbantukan di Botasupal Bakin, 1984-1985.
  • Kepala Seksi Penanggulangan Tindak Pidana Umum intelijen Kejaksaan Agung, 1985-1990
  • Atase Kejaksaan di KBRI Bangkok, 1990-1995
  • Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung, 1995-1996
  • Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, 1996-1997
  • Staf khusus Jaksa Agung, 1998
  • Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung, 1998-2002
  • Kepala Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta
  • Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan
  • Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 25 April, 2005 – 2007
  • Ketua Timtas Tipikor 2005 – 2007
  • Jaksa Agung Republik Indonesia Mei 2007 s/d sekarang.

Sumber: http://www.kejaksaan.go.id/

Mitra Wicara Asean, Asean Plus Three, dan East Asia Summit (EAS)


Komitmen kerja sama strategis yang dijalin Asean, selain di tingkat regional juga dalam hubungan iternasional. Mitra Wicara Asean, sebagai salah satu bentuk hubungan internasional, aktivitasnya telah terjalin dengan beberapa negara besar dan maju, antara lain dengan Amerika Serikat, Australia, Jepang, Cina, Kanada, Rusia, Uni Eropa, dan India.

Sedangkan Asean Plus Three, kerjasama antara anggota Asean dengan Cina, Republik Korea, dan Jepang.

Lagu Himne Asean, klik tek berikut :

The ASEAN Way (Himne Asean MP3)

Mitra Wicara Penuh ASEAN dengan 11 Negara

1. Asean-Amerika Serikat (AS)

ASEAN dan Amerika Serikat telah memulai kerja sama kemitraannya sejak tahun 1977. Melalui Joint Vision Statement on ASEAN–US Enhanced Partnership dengan Plan of Action 5 tahunannya (2006-2011) pada bulan Desember 2006, untuk pertama kalinya kerja sama ASEAN-AS memiliki payung kerja sama dan rencana aksi yang bersifat komprehensif sebagai komitmen kerja sama ke depan. Sejak tahun 2009, telah dikelompokkan kembali prioritas kerja sama ASEAN-US Enhanced Partnership dalam 8 bidang sesuai ketiga pilar dalam masyarakat ASEAN, yaitu:

Political and Security: 1) Transnational Crime, including Counter Terrorism, 2) Capacity Building for Good Governance, the Rule of Law and Judiciary Systems and Human Rights Promotion; Economic: 3) Economic Programs, 4) Finance Cooperation; Socio-Cultural: 5) Science and Technology, 6) Disaster Management, 7) Environment, Climate Change, Food and Energy Security, 8) Education, including Scholarship and Training Programs.

Komitmen kerja sama strategis lain adalah the ASEAN-US Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, yang ditandatangani pada tahun 2002 dan the ASEAN-US Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA) yang ditandatangani pada tahun 2006. Mekanisme kerja sama di bidang pembangunan dan ekonomi perdagangan yang telah well established antara lain adalah ASEAN-US Cooperation Plan (ACP) dan ASEAN Development Vision to Advance Economic Integration (ADVANCE). Sebagian besar dana implementasi ACP dikoordinasikan melalui USAID.

Dalam pelaksanaan joint actions dari ASEAN-US PoA telah berhasil diluncurkan Fulbright’s ASEAN Visiting Scholars Program untuk pejabat pemerintah, akademisi dan peneliti yang ingin mengkaji isu-isu mengenai hubungan ASEAN-Amerika Serikat. Di bidang ekonomi, ASEAN-US Technical Assistance and Training Facility di Sekretariat ASEAN telah menyelesaikan program tahap I dengan berbagai pengkajian dan workshop mengenai nomenklatur tarif dan ASEAN Single Window dan berbagai workshop, training serta kegiatan lain di bidang IPR yang diorganisir oleh US Patent and Trademark Office dan akan diteruskan dengan tahap II.

Amerika Serikat (AS) merupakan mitra wicara ASEAN pertama yang mengangkat Duta Besar untuk ASEAN, H.E. Mr. Scott Marciel pada tanggal 10 April 2008.

AS telah menandatangani Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) pada Pertemuan Post Ministerial Conference+1 Session with the United States di Phuket, Thailand tanggal 22 Juli 2009. Pada pertemuan tersebut coordinatorship ASEAN-AS telah diserahterimakan dari Singapura kepada Filipina untuk periode 2009-2012.

2. Asean-Australia

Kerja sama ASEAN-Australia dimulai pada tahun 1974 dan semakin meningkat pada berbagai tingkatan seiring dengan ditandatanganinya Joint Declaration on ASEAN-Australia Comprehensive Partnership pada tahun 2007 dan Plan of Action yang mencakup kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan sosial budaya yang berlaku untuk periode 2008-2013. ASEAN-Australia-New Zealand Commemorative Summit pada tahun 2004 telah lebih lanjut menekankan komitmen ASEAN dan Australia untuk memperkuat kerja sama.

Dalam bidang politik, komitmen Australia untuk mempererat kerja sama ditandai dengan aksesi Australia ke dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia pada tahun 2005 serta dengan penandatanganan ASEAN-Australia Joint Declaration on Counter Terrorism pada tahun 2004 guna menciptakan stabilitas serta keamanan di kawasan.

Perkembangan terakhir kerja sama ekonomi ASEAN-Australia adalah ditandatanganinya ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) pada tanggal 26 Februari 2009 di sela-sela KTT ke-14 ASEAN, di Thailand. Kerja sama ekonomi juga didukung oleh ASEAN-Australia Development Cooperation Programme (AADCP) Tahap I (2002-2008) yang bertujuan untuk membantu integrasi ekonomi ASEAN. Program AADCP I ini telah berakhir pada bulan Juni 2008 dan Australia kemudian melanjutkannya dengan AADCP II (2008-2015) yang telah ditandatangani pada Juli 2009.

Di bidang sosial dan kebudayaan, Australia memiliki keinginan kuat untuk melakukan kerja sama di bidang penanggulangan bencana alam, penanganan terhadap penyebaran penyakit menular, pembangunan untuk mempersempit kesenjangan di ASEAN serta di bidang pendidikan.

Australia telah mengangkat Duta Besar Ms. Gillian Bird sebagai Duta Besar pertama Australia untuk ASEAN pada tanggal 17 September 2008 yang memperlihatkan komitmen Australia dalam meningkatkan hubungan ASEAN-Australia serta dukungan terhadap Komunitas ASEAN 2015.

Pada pertemuan ASEAN-Australia Ministerial Meeting sebagai rangkaian dari the 42nd ASEAN Ministerial Meeting/Post Ministerial Conferences (PMC)/16th ASEAN Regional Forum di Phuket, Thailand pada tanggal 17-23 Juli 2009, telah diadakan pengalihan fungsi coordinatorship hubungan kemitraan ASEAN-Australia dari Thailand kepada Singapura.

3. Asean-China

Hubungan kerja sama ASEAN-China telah dimulai secara informal pada tahun 1991. China dikukuhkan menjadi mitra wicara penuh ASEAN pada ASEAN Ministerial Meeting ke-29 di Jakarta tahun 1996.

Kerja sama kemitraan ASEAN dan China semakin meningkat ditandai dengan diadopsinya berbagai dokumen penting, antara lain: Joint Declaration of the Heads of State/Government of the Association of the Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China on Strategic Partnership for Peace and Prosperity pada KTT ke-7 ASEAN-China di Bali, tahun 2003; Plan of Action of the ASEAN-China Joint Declaration on Strategic for Partnership for Peace and Prosperity di Vientiane, tahun 2004 serta Joint Statement of ASEAN-China Commemorative Summit di Nanning, tahun 2006.

Prioritas bidang kerja sama ASEAN dan China meliputi: pertanian, energi, informasi dan teknologi komunikasi (ICT), sumber daya manusia, mutual investment, Mekong development, transportasi, budaya, pariwisata dan kesehatan publik. Para Pemimpin ASEAN dan China pada KTT ke-11 ASEAN-China, di Singapura, bulan November 2007, sepakat untuk menambah isu ‘lingkungan hidup’ sebagai prioritas bidang kerja sama yang ke-11.

Di bidang ekonomi, kerja sama ASEAN dan China mengalami peningkatan. Volume perdagangan ASEAN dan China meningkat tiga kali lipat dari USD 59,6 milyar di tahun 2003 menjadi USD 171,1 milyar di tahun 2007. Dari tahun 2003 sampai 2007, total perdagangan ASEAN-China mengalami peningkatan 30% per tahun, pertumbuhan ekspor mencapai 28% dan impor 32%. Sementara itu, pada periode yang sama kumulatif aliran Foreign Direct Investment (FDI) dari China ke ASEAN mencapai USD 3,6 milyar. Tahun 2007, investasi ASEAN dan China meningkat menjadi USD 48,9 milyar. Pada tahun yang sama juga, total nilai perdagangan ASEAN dan China mencapai 13,7% dari total nilai perdagangan global atau hampir setengah dari total nilai perdagangan Asia.

Pada November 2002, ASEAN dan China menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation untuk mendirikan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). ASEAN dan China sepakat untuk merealisasaikan ACFTA pada tahun 2010 untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan China, dan tahun 2015 untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Viet Nam. Negosiasi Agreement on Trade in Goods dan Trade in Service telah diselesaikan pada tahun 2004 dan 2006, dan mulai diimplementasikan sejak Juli 2007.

Pada tanggal 31 Desember 2008, China telah menunjuk H.E. Mrs. Xue Hanqin sebagai Duta Besar China untuk ASEAN. Country Coordinator hubungan ASEAN-China untuk tahun 2009-20012 adalah Vietnam.

4. Asean-India

India menjadi mitra wicara penuh ASEAN pada KTT ke-5 ASEAN di Bangkok, Thailand tanggal 14-15 Desember 1995 setelah sebelumnya menjadi Mitra wicara sektoral sejak 1992. Pada KTT ke-1 ASEAN-India di Phnom Penh, Kamboja tanggal 5 November 2002 para Pemimpin ASEAN dan India menegaskan komitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang perdagangan dan investasi, pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi dan people to people contacts. Komitmen ASEAN dan India tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity and Plan of Action pada KTT ke-3 ASEAN-India di Vientiane, Laos tanggal 30 November 2004.

Sejak menjadi Mitra wicara penuh, India secara aktif berpartisipasi dalam berbagai forum ASEAN seperti ASEAN-India Summit, East Asia Summit, ASEAN Regional Forum (ARF), Post Ministerial Conference (PMC) dan pertemuan badan sektoral.

Selanjutnya, kerja sama ASEAN-India berkembang dan meliputi cakupan yang lebih luas yaitu bidang politik dan keamanan, perdagangan dan investasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan Sumber Daya Manusia, kesehatan dan farmasi, pertanian, transportasi dan infrastruktur, pariwisata, bioteknologi, usaha kecil dan menengah serta people-to-people contacts. Saat ini ASEAN dan India sedang menjajaki kerja sama untuk mengatasi dampak climate change. Pelaksanaan proyek-proyek di berbagai bidang kerja sama ASEAN-India didanai oleh ASEAN-India Fund.

India telah menunjuk Duta Besar India untuk ASEAN, yaitu H.E. Neelakantan Ravi, yang juga  menjabat sebagai Secretary (East), Ministry of External Affairs, India. Duta Besar India untuk ASEAN telah menyerahkan Surat Kepercayaan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN di Jakarta tanggal 7 Januari 2009.

Sejak Juli 2006 hingga Juli 2009, Indonesia telah memegang fungsi country coordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-India. Pada PMC+1 Session with India di Phuket, Thailand tanggal 22 Juli 2009, Indonesia secara resmi menyerahkan coordinatorship hubungan kemitraan ASEAN-India kepada Kamboja.

5. Asean-Jepang

ASEAN dan Jepang memulai hubungan dialog informal pada tahun 1973 dan meningkat kepada hubungan formal dengan dibentuknya mekanisme ASEAN-Japan Forum pada bulan Maret 1977. Penguatan kerja sama ASEAN-Jepang ditandai dengan pelaksanaan ASEAN-Japan Commemorative Summit di Tokyo, Jepang tanggal 11-12 Desember 2003 dan ditandatanganinya “Tokyo Declaration for the Dynamic and Enduring ASEAN-Japan Partnership in the New Millennium” serta disahkannya ASEAN-Japan Plan of Action sebagai cetak biru.

Komitmen Jepang terhadap terbentuknya Komunitas ASEAN 2015 ditandai dengan “The New Fukuda Doctrine” dimana mantan PM Yasuo Fukuda menyebutkan Japan and ASEAN are “partners thinking together, acting together” yang diucapkan pada 14th International Conference on the Future of Asia di Tokyo, Jepang tanggal 22 Mei 2008. Pengangkatan H. E. Mr.  Yoshinori Katori sebagai Duta Besar Jepang untuk ASEAN berbasis di Tokyo tanggal 17 Oktober 2008 adalah implementasi komitmen tersebut.

Kerja sama politik-keamanan ASEAN-Jepang lebih diarahkan pada penanganan isu-isu non-tradisional seperti terorisme dan maritime security. Dalam isu ekonomi, ASEAN dan Jepang menekankan pada sektor kemitraan ekonomi dan kerja sama di bidang finansial. ASEAN dan Jepang merupakan partner dagang yang penting. ASEAN menyampaikan penghargaan kepada Jepang atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik dalam penanganan isu-isu climate change, Influenza A (H1N1), narrowing development gap dan kerja sama sub-regional.

Dalam pertemuan PMC+1 Session with Japan di Phuket, Thailand tanggal 22 Juli 2009, Indonesia secara resmi telah menjadi country coordinator hubungan kerja sama ASEAN-Jepang mulai bulan Juli 2009 sampai Juli 2012 menggantikan Laos.

6. Asean-Kanada

Pertemuan formal ASEAN dan Kanada pertama kali dilaksanakan melalui ASEAN Standing Committee (ASC) pada Februari 1977. Komitmen bantuan pembangunan untuk ASEAN berupa ASEAN-Canada Economic Cooperation Agreement (ACECA) ditandatangani pada tanggal di New York, Amerika Serikat 25 September 1981. Sedangkan ASEAN-Canada Joint Cooperation Committee (JCC) dibentuk pada tanggal 1 Juni 1982 sebagai forum dialog bagi ASEAN dan Kanada.

Pada tahun 2006, hubungan kerja sama ASEAN-Kanada mengalami pertumbuhan signifikan dengan 2005-2007 ASEAN-Canada Joint Cooperation Work Plan yang disepakati pada tanggal 27 Juli 2006 dan ASEAN-Canada Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism pada tanggal 28 Juli 2006.

Bertepatan dengan 30 tahun hubungan kemitraan ASEAN-Kanada pada tahun 2007, Post Ministerial Conference (PMC)+1 Session with Canada di Manila, Filipina pada tanggal 1 Agustus 2007, telah mengesahkan 2nd ASEAN-Canada Joint Cooperation Work Plan 2007-2010 (ACJCWP). Untuk tahun 2007-2008, Work Plan tersebut diprioritaskan pada kerja sama di bidang-bidang: 1) Counter-Terrorism and Transnational Crimes; 2) Economic Cooperation; 3) Health Security; 4) Interfaith Dialogue; 5) Technical assistance and capacity building with ASEAN Secretariat.

Sebagai implementasi prioritas dalam Work Plan, antara lain telah diselenggarakan ASEAN Workshop on Preventing Bio-Terrorism pada tanggal 12-13 Juli 2007 dan ASEAN Workshop on Forging Cooperation Aamong Anti-Terror Units pada tanggal 23-24 Januari 2008, keduanya dilaksanakan di Jakarta. Implementasi lain adalah ASEAN-Canada Dialogue on Interfaith Initiatives pada tanggal 5-7 November 2008 di Surabaya. Bersama Kanada, Indonesia merupakan co-host dialog tersebut. Dialog tersebut merupakan kegiatan interfaith pertama, baik di ASEAN maupun di antara ASEAN dan mitra wicara. Sedangkan di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), telah diselenggarakan Workshop on Supporting the Establishment of a Regional Human Rights Mechanism in ASEAN di Bali pada tanggal 15-17 Mei 2008.

Dalam bidang technical assistance and capacity building with ASEAN Secretariat, Kanada telah memberikan persetujuan atas proposal ACTIV (ASEAN-Canada Cooperation on Technical Initiatives for the VAP/ the Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015) sebagai fasilitas dukungan expertise dari Kanada melalui Sekretariat ASEAN.

Dalam bidang ekonomi, perundingan Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA) melalui 3rd ASEAN-Canada Senior Economic Officials’ Meeting (SEOM) sedang berlangsung.

Implementasi ACJCWP tidak dilakukan melalui Special Fund namun melalui mekanisme Canadian International Development Agency (CIDA) dalam kerangka Official Development Assistance (ODA).

Kanada telah menunjuk Duta Besarnya di Jakarta, H.E. Mr. John Holmes, sebagai Duta Besar Kanada untuk ASEAN, pada tanggal 16 Februari 2009.

Sampai saat ini, Kanada belum melakukan aksesi Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC).

Sebagai payung kerja sama ASEAN-Kanada ke depan, telah diadopsi Joint Declaration on the ASEAN-Canada Enhanced Partnership pada PMC+1 Session with Canada, di Phuket, Thailand tanggal 22 Juli 2009, yang akan diikuti oleh Plan of Action (PoA). Pada Pertemuan tersebut coordinatorship ASEAN-Canada telah diserahterimakan dari Viet Nam kepada Thailand untuk periode 2009-2012.

7. Asean-Republik Korea

Kerja sama ASEAN dan Republic of Korea terjalin pertama kali pada tahun 1989 dengan status sectoral dialogue, kemudian menjadi mitra dialog penuh pada tahun 1991. Kerja sama ASEAN-RoK berlandaskan pada Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership yang disahkan pada November 2004 serta pada Plan of Action (PoA) to Implement the Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership yang ditandatangani pada tahun 2005.

Di bidang politik dan keamanan, aksesi RoK pada Treaty of Amity and Cooperation (TAC) pada tahun 2004; kerja sama melalui ASEAN Plus Three Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC+3) dan Senior Officials‘ Meeting on Transnational Crime (SOMTC+3) guna memerangi terorisme dan kejahatan internasional menunjukkan komitmen RoK untuk memperkuat hubungan politik dan keamanan dengan ASEAN.

Di bidang ekonomi, ASEAN dan RoK telah menyelesaikan seluruh perundingan ASEAN-RoK Free Trade Area yang mencakup Agreement on Trade in Goods, Agreement on Trade in Services serta Agreement on Investment. Untuk membantu meningkatkan perdagangan, mempermudah aliran investasi, mendorong kunjungan pariwisata dan pertukaran misi kebudayaan, ASEAN dan RoK, telah meresmikan pendirian ASEAN-Korea Centre pada Maret 2009.

Di bidang sosial dan budaya, kerja sama ASEAN-ROK memberi penekanan pada membantu negara-negara ASEAN dalam mempersempit jurang kesenjangan,; disaster management, perubahan iklim serta ketahanan energi dan pangan.

Penyelenggaraan ASEAN-RoK Commemorative Summit di Jeju Island, RoK pada tanggal 1-2 Juni tahun 2009 dalam rangka memperingati ulang tahun ke-20 ASEAN-RoK Dialogue telah menghasilkan sebuah Joint Statement yang memuat komitmen ASEAN dan RoK untuk semakin mempererat kerja sama di masa depan.

Berkenaan dengan berlakunya Piagam ASEAN dan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara RoK dan ASEAN yang kini telah menginjak tahun ke-20, RoK telah menunjuk H.E. Kim Ho-young, Duta Besar RoK untuk Indonesia sebagai Perutusan Tetap RoK untuk ASEAN pada bulan Desember 2008.

Pada pertemuan ASEAN-ROK Ministerial Meeting sebagai rangkaian dari 42nd ASEAN Ministerial Meeting/Post Ministerial Conferences (PMC)/16th ASEAN Regional Forum di Phuket, Thailand pada tanggal 17-23 Juli 2009, telah diadakan pengalihan fungsi coordinatorship hubungan ASEAN-ROK dari Malaysia kepada Laos.

8. Asean-Rusia

Rusia secara resmi menjadi mitra wicara ASEAN pada pPertemuan ke-29 AMM/PMC di Jakarta pada bulan Juli 1996. Kerja sama ASEAN-Rusia secara komprehensif baru terbentuk tahun 2005, yaitu sejak ditandatanganinya Joint Declaration of the Heads of State/Government of ASEAN and Russian Federation on Progressive and Comprehensive Partnership, Comprehensive Programme of Action to Promote Cooperation between ASEAN and Russian Federation 2005-2015 dan Agreement between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Russian Federation on Economic and Development Cooperation.

Kemajuan kerja sama ASEAN-Rusia yang berkelanjutan dalam bidang dialog politik antara lain dapat dilihat dengan adanya penandatanganan Joint Declaration on Partnership for Peace, Stability and Security in the Asia-Pacific Region tahun 2003 dan Joint Declaration on Cooperation to Combat International Terrorism tahun 2004 serta aksesi Rusia pada Treaty of Amity and Cooperation (TAC) in Southeast Asia tahun 2004.

Sebagai acuan bagi kegiatan kongkret dari Programme of Action between ASEAN and Russian Federation 2005-2015, pada Post Ministerial Conference+1 Session (PMC) with Russia di Singapura tanggal 23 Juli 2008 telah diadopsi Roadmap on the Implementation of Comprehensive Programme of Action to Promote Cooperation between ASEAN and Russia 2005-2015.

Pada kesempatan ASEAN Post Ministerial Conference+1 Session with Russian Federation di Phuket, Thailand tanggal 22 Juli 2009 telah ditandatangani Memorandum of Understanding mengenai pendirian ASEAN Centre di Moscow State University of International Relations (MGIMO) oleh Sekretaris Jenderal ASEAN dan Rektor MGIMO. Pusat ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Rusia terhadap ASEAN sehingga dapat mendorong hubungan yang lebih luas antara ASEAN dan Rusia. Pada PMC+1 Session with Russia di Phuket, 22 Juli 2009 tersebut, koordinator ASEAN-Rusia telah diserahterimakan dari Filipina kepada Myanmar yang akan memegang coordinatorship tersebut untuk periode 2009-2012.

Rusia telah menunjuk H.E. Mr. Alexander A. Ivanov, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, sebagai Duta Besar Rusia untuk ASEAN. Penunjukan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan hubungan ASEAN dan Rusia.

9. Asean-Selandia Baru

Hubungan kerja sama ASEAN-Selandia Baru diawali pada tahun 1975. Seiring dengan peningkatan kepentingan kedua pihak, ASEAN dan Selandia Baru mempererat kerja samanya dimulai dengan aksesi Selandia Baru pada TAC pada 2005 serta penandatanganan ASEAN-New Zealand Framework for Cooperation 2006-2010, pada Juli 2006. Framework for Cooperation meliputi kerja sama di bidang ekonomi, politik dan keamanan serta people-to-people education and cultural links. .

Beberapa komitmen yang dihasilkan dalam framework tersebut antara lain menyangkut work programme untuk mengimplementasikan Joint Declaration to Combat International Terrorism serta meningkatkan capacity building dalam pemberantasan terorisme dan aktifitas transnational crimes lainnya dengan dukungan dari New Zealand’s Asia Security Fund yang telah dibentuk pada tahun 2006. Kerja sama dalam menanggulangi terorisme juga memanfaatkan mekanisme yang telah ada di ASEAN seperti Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).

Di bidang ekonomi, ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) telah ditandatangani pada Februari 2009. AANZFTA dapat membuka pasar bagi 600 juta orang di wilayah ASEAN, Australia dan Selandia Baru dengan total GDP sebesar USD 2,3 triliun.

Kerja sama ASEAN-Selandia Baru memberikan penekanan pada masalah maritime security, ketahanan energi dan pangan serta penanganan bencana alam.

Selandia Baru tetap menunjukkan komitmennya untuk tetap memperkuat kerja sama dengan ASEAN dan mendukung Komunitas ASEAN 2015, sebagaimana yang tampak dengan penunjukan H.E. Phillip Gibson, Duta Bbesar Selandia Baru untuk Indonesia sebagai Wakil Tetap Selandia Baru untuk ASEAN pada 17 Oktober 2008.

Pada pertemuan ASEAN-New Zealand Ministerial Meeting sebagai rangkaian dari 42nd ASEAN Ministerial Meeting/Post Ministerial Conferences (PMC)/16th ASEAN Regional Forum di Phuket, Thailand pada tanggal 17-23 Juli 2009, telah diadakan pengalihan fungsi coordinatorship hubungan ASEAN-Selandia Baru dari Myanmar ke Malaysia.

10. Asean-Uni Eropa

ASEAN dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), pendahulu Uni Eropa (UE), telah memelihara hubungan dan kerja sama sejak tahun 1972 melalui Special Coordinating Committee on ASEAN (SCCAN) dan ASEAN Brussels Committee (ABC). Hubungan kemitraan ASEAN-UE diformalkan ketika dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN ke-10, tanggal 5-9 Juli 1977, disepakati formalisasi hubungan dan kerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), termasuk dengan Dewan Menteri MEE, Perwakilan Tetap negara-negara MEE dan Komisi MEE. Pada 7 Maret 1980 hubungan ini dilembagakan melalui penandatanganan ASEAN-EEC Cooperation Agreement.

Dalam hal kerja sama politik, ASEAN tetap menjadi saluran utama UE dalam berhubungan dengan Asia. UE telah secara aktif terlibat dalam ASEAN Regional Forum dan bekerja sama secara erat dalam menghadapi tantangan terorisme global guna memberikan kontribusi dalam memerangi teroris.

Dalam hal kerja sama ekonomi, UE merupakan salah satu mitra dagang dan investor utama ASEAN. Dalam rangka meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antara kedua kawasan, ASEAN dan UE menyepakati pembentukan TREATI (Trans-Regional ASEAN-EU Trade Initiatives) yang merupakan mekanisme dialog kebijakan tentang isu ekonomi dan perdagangan.

Sementara dalam hal kerja sama fungsional dan pembangunan, ASEAN dan UE menyepakati pembentukan READI (Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument) yang merupakan mekanisme/proses dialog kebijakan untuk meningkatkan hubungan ASEAN-UE di sektor non-perdagangan.

Pada pertemuan para Menteri ASEAN dan UE ke-16 di Nuremberg, Jerman, 14-15 Maret 2007, para Menteri menyepakati “Nuremberg Declaration on an EU-ASEAN Enhanced Partnership” dan “Co-Chairmen’s Statement”.

Pada ASEAN-EU Commemorative Summit di Singapura pada bulan November 2007, para pemimpin kedua kawasan mengesahkan Joint Declaration of the ASEAN-EU Commemorative Summit dan ASEAN-EU Plan of Action untuk mengimplementasikan Nuremberg Declaration on an EU-ASEAN Enhanced Partnership dan daftar indikatif kegiatan rencana aksi.

Pada pertemuan Menlu ASEAN-UE ke-17 di Phnom Penh tanggal 27-29 Mei 2009, Menlu Thailand atas nama ASEAN telah menandatangani “ASEAN Declaration of Consent to the Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by the European Union and European Community”, sementara Perwakilan dari EC dan UE menandatangani “Declaration on Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia by the European Union and European Community”. Penandatangan kedua dokumen ini merupakan suatu langkah bagi aksesi UE/EC ke TAC sambil menunggu finalisasi amandemen Third Protocol of the TAC by all High Contracting Parties to the TAC.

Pertemuan tingkat mMenteri di Kamboja tersebut juga mengesahkan Agenda Phnom Penh untuk implementasi Rencana Aksi ASEAN-UE (2009-2010).

Menindaklanjuti diberlakukannya Piagam ASEAN dan didasarkan pada kemitraan ASEAN-UE yang kuat, Komisi Eropa telah menunjuk Duta Besarnya untuk ASEAN. Negara-negara anggota UE lainnya juga mengakreditasikan Duta Besarnya untuk ASEAN sesuai dengan ketentuan dan hukum nasional masing-masing. UE juga menunjuk penasihat khusus pada Delegasi Komisi Eropa di Jakarta untuk memperkuat hubungan dengan ASEAN.

11. Asean-Pakistan

Hubungan kerja sama ASEAN-Pakistan dibentuk melalui korespondensi antara Sekjen ASEAN dan Menteri Luar Negeri Pakistan tanggal 27 Juni 1997. Pakistan resmi menjadi mitra wicara sektoral ASEAN pada Inaugural Meeting on the Establishment of ASEAN-Pakistan Sectoral Dialogue Relations di Islamabad, Pakistan tanggal 5-7 November 1997. Pada pertemuan ini disusun Terms of Reference berkaitan dengan ASEAN-Pakistan Joint Sectoral Cooperation Committee (APJSCC). Pertemuan menyepakati beberapa area kerja sama yaitu perdagangan, industri, investasi, lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika dan obat-obatan, pariwisata dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pada 6 Maret 1999, Pakistan menyampaikan keinginannya untuk menjadi mitra wicara penuh ASEAN. Namun pada Pertemuan Special ASEAN Directors-General di Myanmar, 17-21 Januari 2000, diputuskan bahwa permohonan Pakistan belum bisa dikabulkan karena ASEAN masih ingin berkonsolidasi dengan existing dialogue partnership sehingga memberlakukan moratorium bagi perluasan hubungan kemitraan sejak tahun 1999. Keinginan ini kemudian disampaikan kembali pada pertemuan ke-4 ASEAN-Pakistan Joint Sectoral Cooperation Committee di Jakarta tanggal 3 Juni 2008.

Pada Pertemuan ke-11 ASEAN Regional Forum (ARF) di Jakarta tanggal 2 Juli 2004, Pakistan mengaksesi Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) dan menjadi anggota ARF ke-24. Pakistan juga telah menandatangani ASEAN-Pakistan Joint Declaration for Cooperation to Combat Terrorism pada pertemuan ke-38 ASEAN Ministerial Meeting/Post Ministerial Conferences di Vientiane, Laos bulan Juli 2005.

Proyek-proyek kerja sama ASEAN-Pakistan didanai oleh ASEAN-Pakistan Cooperation Fund.

ASEAN Plus Three

Kerja sama ASEAN Plus Three (APT) terjalin sejak tahun 1997 pada saat kawasan Asia sedang dilanda krisis ekonomi. Mekanisme APT terdiri dari 10 anggota ASEAN plus China, Jepang dan Republik Korea. KTT APT pertama berlangsung pada Desember 1997 di Kuala Lumpur. Dalam periode 10 (sepuluh) tahun pertama 1997-2007, pelaksanaan kerja sama APT didasarkan kepada Joint Statement on East Asia Cooperation, East Asia Vision Group Report dan Report of the East Asia Study Group…

Kontribusi Indonesia dalam konteks pelaksanaan East Asia Study Group Measures antara lain: menyelenggarakan Promotion of Language Programme untuk ASEAN Plus Three Junior Diplomat pada 2005-2008 dan program berikutnya akan dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2009; menyelenggarakan ASEAN Plus Three Diplomatic Training Course di Jakarta pada tahun 2007-2009, dan direncanakan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2010; menyelenggarakan Workshop on Work Closely with NGOs in Policy Consultation and Coordination to Encourage Civic Participation and State-Civil Partnership in Tackling with Social Problems pada tanggal 22-23 Oktober 2007 di Jakarta.

Dalam mengevaluasi kerja sama 10 tahun yang telah lewat dan menyongsong kerja sama 10 tahun ke depan, para Pemimpin Pemerintahan APT telah mengesahkan the Second Joint Statement on East Asia Cooperation beserta Work Plan 2007-2017 pada KTT ke-11 APT tanggal 20 November 2007 di Singapura. Terdapat lima bidang kerja sama di dalam the Second Joint Statement dimaksud, yaitu: kerja sama politik dan keamanan; kerja sama ekonomi dan keuangan; kerja sama energi, pembangunan, lingkungan hidup, perubahan iklim dan pembangunan yang berkesinambungan; kerja sama sosial-budaya dan pembangunan, serta dukungan institusional dan hubungan dengan kerangka kerja sama yang lebih luas.

Hasil yang menonjol dalam kerangka kerja sama APT adalah di bidang keuangan dimana telah dihasilkan Chiang Mai Initiative (CMI) antara lain berisikan skema bilateral Swap Arrangement antara negara APT guna membantu likuiditas keuangan di kawasan sehingga diharapkan krisis keuangan di kawasan dapat dihindari. Pada tanggal 22 Oktober 2008 di Beijing, para Leaders menyepakati upaya percepatan multilateralisasi Chiang Mai Initiative. Pertemuan ke-12 para Menteri Keuangan ASEAN Plus Three di Bali, tanggal 3 Mei 2009, telah menyepakati komponen-komponen utama dari CMIM yang meliputi kontribusi individual anggota, aksesibilitas pinjaman, dan mekanisme surveillance, serta memutuskan untuk mengimplementasikan skema CMIM sebelum akhir tahun 2009. Total besarnya CMIM adalah USD 120 milyar dengan proporsi 80:20 (Plus Three:ASEAN).

Pertemuan ke-10 para Menteri Luar Negeri ASEAN Plus Three  di Phuket, Thailand pada tanggal 22 Juli 2009 mengharapkan agar implementasi Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) dapat disahkan pada KTT ke-12 APT  pada bulan Oktober 2009.

EAST ASIA SUMMIT (EAS)

East Asia Summit (EAS) merupakan forum leaders-led summit yang terdiri dari 16 negara partisipan yaitu 10 negara ASEAN, Australia, China, India, Jepang, Republik Korea dan Selandia Baru. Partisipan EAS sepakat untuk mempertahankan EAS sebagai forum dengan format retreat yang bersifat terbuka, inklusif, transparan dan outward-looking yang memungkinkan para partisipan mengadakan diskusi strategis mengenai berbagai tema aktual di kawasan.
KTT ke-1 EAS diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 14 Desember 2005 dan menghasilkan  Kuala Lumpur Declaration on the East Asia Summit dan East Asia Summit Declaration on Avian Influenza Prevention, Control and Response. KTT ke-2 EAS dilaksanakan di Cebu, Filipina pada tanggal 15 Januari 2007 dan menghasilkan Cebu Declaration on East Asian Energy Security yang ditandatangani oleh Kepala Negara/ Pemerintahan EAS.
KTT ke-3 EAS dilaksanakan di Singapura pada tanggal 21 November 2007 dan menghasilkan Singapore Declaration on Climate Change, Energy and the Environment yang ditandatangani oleh Kepala Negara / Pemerintahan EAS.
Partisipan EAS menyambut baik peran Comprehensive Partnership in East Asia (CEPEA) yang merupakan second track study dan Economic Research Institute of ASEAN and East Asia (ERIA) dalam mendukung integrasi regional.

Menurut rencana, KTT ke-4 EAS akan diselenggarakan di Phuket, Thailand, bulan Oktober 2009 dan akan mengesahkan Statement on EAS Disaster Management. (Sumber: http://www.deplu.go.id)

Anugerah Kebudayaan 2010 untuk Anak dan Remaja


Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata akan memberikan pengahrgaan bagi anak/pelajar/remaja yang memiliki wawasan atas kebudayaan nasional yang menyangkut pengetahuan, tindakan, dan karya budaya. Penghargaan yang dinamakan Anugerah Kebudayaan 2010 akan diserahkan kepada pemenang tanggal 23 Juni 2010 di Jakarta Contion Center (JCC).

Berikut petunjuk ketentuan syarat dan proses usulan:

  1. Calon penerima adalah perseorangan/individu WNI dan memiliki akhlak dan budi pekerti mulia, berusia 10 tahun dan maksimal 18 tahun.
  2. Calon penerima belum pernah menerima penghargaan sejenis dari Menbudpar dan/atau dari presiden RI berkaitan dengan kegiatannya.
  3. Diajukan oleh lembaga pendidikan/LSM/sanggar/komunitas (bukan perorangan).
  4. Disarankan agar calon mendapatkan pernyataan dukungan/rekomendasi antara lain dari lembaga pendidikan/LSM/sanggar/komunitas (dapat dipilih).
  5. Pencalonan disampaikan melalui email anugerahkeb2010@budpar.go.id
  6. Persyaratan administrasi, mengisi formulir biodata/daftar riwayat hidup singkat.
  7. Kriteria penilian.
    1. Komponen usia. Penilian ditujukan untuk tinjauan usia calon dari sisi aspek menangani atau menekuni kebudayaan.
    2. Komponen wujud kebudayaan. Penilaian yang ditinjau dari aspek penguasaan terhadap wujud kebudayaan dengan klasifikasi:

(1)  tiga wujud kebudayaan: pengetahuan budaya, tindakan budaya, benda budaya.

(2)  Dua wujud kebudayaan: pengetahuan budaya dan tindakan budaya, pengetahuan budaya dan benda  budaya, tindakan budaya dan benda budaya (hasil karya budaya).

  1. Formulir yang telah diisi dan biodata diterima panitia paling lambat 28 Mei 2010.

Alamat pengiriman:

  • Email: anugerahkeb2010@budpar.go.id, atau
  • Kasudit Jatidiri Bangsam Direktorat Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa, Ditjen Nilai Budaya, Seni dan Film, Kemenbudpar, Gedung Sapta Pesona Lantai 23, Jl Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110.

Unduh Form Biodata Calon Penerima Anugerah Budaya 2010

Data Penduduk Indonesia 1971-2000


Berikut data penduduk Indonesia menurut provinsi berdasarkan hasil sensus tahun 1971, 1980, 1990, 1995, dan 2000.    Berdasarkan hasil sensus tahun 2000, penduduk Indonesia mencapai 206,264,595  jiwa atau meningkat lebih dari 12 juta jiwa dari sensus tahun 2005 yang mencapai 194,754,808.

Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995 dan 2000
Provinsi

Penduduk

1971

1980

1990

1995

2000

NAD 2,008,595 2,611,271 3,416,156 3,847,583 3,930,905
Sumut 6,621,831 8,360,894 10,256,027 11,114,667 11,649,655
Sumbar 2,793,196 3,406,816 4,000,207 4,323,170 4,248,931
R i a u 1,641,545 2,168,535 3,303,976 3,900,534 4,957,627
J a m b i 1,006,084 1,445,994 2,020,568 2,369,959 2,413,846
Sumsel 3,440,573 4,629,801 6,313,074 7,207,545 6,899,675
Bengkulu 519,316 768,064 1,179,122 1,409,117 1,567,432
Lampung 2,777,008 4,624,785 6,017,573 6,657,759 6,741,439
Kep. Babel 900,197
DKI Jakarta 4,579,303 6,503,449 8,259,266 9,112,652 8,389,443
Jabar 21,623,529 ,27,453,525 35,384,352 39,206,787 35,729,537
Jateng 21,877,136 ,25,372,889 28,520,643 29,653,266 31,228,940
DI Y 2,489,360 2,750,813 2,913,054 2,916,779 3,122,268
Jatim 25,516,999 ,29,188,852 32,503,991 33,844,002 34,783,640
Banten 8,098,780
B a l i 2,120,322 2,469,930 2,777,811 2,895,649 3,151,162
NTB 2,203,465 2,724,664 3,369,649 3,645,713 4,009,261
NTT 2,295,287 2,737,166 3,268,644 3,577,472 3,952,279
Kalbar 2,019,936 2,486,068 3,229,153 3,635,730 4,034,198
Kalteng 701,936 954,353 1,396,486 1,627,453 1,857,000
Kalsel 1,699,105 2,064,649 2,597,572 2,893,477 2,985,240
Kaltim 733,797 1,218,016 1,876,663 2,314,183 2,455,120
Sulut 1,718,543 2,115,384 2,478,119 2,649,093 2,012,098
Sulteng 913,662 1,289,635 1,711,327 1,938,071 2,218,435
Sulsel 5,180,576 6,062,212 6,981,646 7,558,368 8,059,627
Sultra 714,12 942,302 1,349,619 1,586,917 1,821,284
Gorontalo 835,044
M a l u k u 1,089,565 1,411,006 1,857,790 2,086,516 1,205,539
Maluku Utara 785,059
Papua 923,44 1,173,875 1,648,708 1,942,627 2,220,934
INDONESIA 119,208,229 147,490,298 179,378,946 194,754,808 206,264,595
Catatan : Termasuk Penghuni Tidak Tetap (Tuna Wisma, Pelaut, Rumah Perahu, dan Penduduk Ulang-alik/Ngelaju)
Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000 dan Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995

Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi


Sesuai UU 25/1992 tentang Perkoperasian, hak dan kewajiban anggota koperasi diatur dalam Bab V Keanggotaan.

Berikut kutipan bunyi pasal yang bersangkutan:

Pasal 17

(1)  Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.

(2)  Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Pasal 18

(1)  Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

(1)  Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi  dalam lingkup usaha Koperasi.

(2)  Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.

(3)  Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

(4)  Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20

(1)  Setiap anggota mempunyai kewajiban:

a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;

b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;

c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

(2)  Setiap anggota mempunyai hak:

a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan  suara dalam Rapat Anggota;

b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;

c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;

d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;

e. memanfaatkan Koper asi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;

f.  mendapatkan keterangan mengenai perkembanganKoperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Dokumen untuk diunduh

UU_25/1992_ttg_PERKOPERASIAN

Tulisan lain mengenai koperasi: Arti lambang Koperasi, Syarat Pembentukan dan BH Koperasi, Landasan dan Asas Koperasi, Tujuan Koperasi, dll. silakan klik : Ilmu Koperasi

Kerjasama Bilateral RI-Brunei Darussalam


Sebagai anggota Asean juga PBB, Indonesia menjalin kerjasama bilateral (dua negara) dengan berbagai negara.

Kerjasama Bilateral RI-Brunei Darussalam

I. Profil Negara

Nama Resmi : Negara Brunei Darussalam
Bentuk Negara : Monarki (Kesultanan)
Ibu Kota : Bandar Seri Begawan
Luas Wilayah : 5.765 km2
Lagu Kebangsaan : Allah Peliharakan Sultan
Populasi : 388.190 jiwa (est. Juli 2009)

Melayu (66,3%) dan Cina (11,2%)

Agama : Islam (67%), Budha (13%) dan Kristen (10%)
Bahasa Nasional : Melayu (resmi), Inggris dan Mandarin
Mata Uang : Dollar Brunei
Hari Nasional : 23 Februari
Kepala Negara / Pemerintahan : Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Wadaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam (diangkat 5 Oktober 1967)
Menteri Luar Negeri dan Perdagangan : Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah (dilantik tahun 1984)
Sistem Pemerintahan : Monarki Konstitusional
Partai yang Memerintah :
GDP : US$ 20,25 milyar (est. 2008)
GDP Perkapita : US$ 53.100 (est. 2008)
Komoditas Ekspor Utama : Minyak mentah, gas alam dan garmen
Komoditas Impor Utama : Mesin, peralatan transportasi, barang industri, makanan, bahan kimia
Keikutsertaan dalam Organisasi Internasional : ADB, APEC, APT, ARF, ASEAN, EAS, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDB, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, ISO (koresponden), ITSO, ITU, NAM, OIC, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
Links : www.jpm.gov.bn (www.brunei.gov.bn/government/index.htm)

www.mfa.gov.bn

II. HUBUNGAN BILATERAL

  1. Sejarah Singkat Hubungan Bilateral
    Awal dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Brunei Darussalam sebenarnya telah ditandai dengan adanya saling kunjung secara tidak resmi antara pejabat tinggi kedua negara. Menjelang kemerdekaan Brunei Darussalam pada tahun 1984, Sultan Brunei Darussalam melakukan kunjungan tidak resmi ke Indonesia pada tahun 1981. Sementara itu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH juga telah melakukan kunjungan ke Brunei Darussalam pada tahun 1982.

    Sejak pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Brunei Darussalam tanggal 1 Januari 1984, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang dengan baik di segala bidang.

  2. Kerjasama dan Hubungan Politik
    Kedekatan hubungan Indonesia dan Brunei Darussalam ditandai dengan terus berlangsungnya saling kunjung antar para pejabat negara, pengusaha dan rakyat kedua negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terakhir kali berkunjung ke Brunei Darussalam pada bulan Februari 2006. Sedangkan Sultan Brunei Darussalam ke Indonesia terakhir berkunjung ke Indonesia pada 9 – 11 November 2008.

    Pada bulan November 1999 kedua negara sepakat untuk membentuk Komisi Bersama pada tingkat Menlu untuk menggali berbagai potensi kerjasama di antara kedua negara. Pertemuan Komisi Bersama yang pertama berlangsung di Jakarta tanggal 25 Juli 2003, sementara pertemuan kedua (terakhir) diadakan di Bandar Seri Begawan tanggal 18 Agustus 2006. Pada kesempatan tersebut, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang antara lain perdagangan, kebudayaan, pertahanan, kesehatan, penerangan, ketenagakerjaan serta mendorong peningkatan hubungan antarswasta dan masyarakat kedua negara.

  3. Kerjasama dan Hubungan Ekonomi
    Hubungan perdagangan kedua negara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nilai total perdagangan antara Indonesia dan Brunei Darussalam pada tahun 2008 mencapai US$ 2,476 milyar, naik dari total perdagangan tahun 2007, yaitu sejumlah US$ 1,9 milyar. Neraca perdagangan kedua negara khususnya selama lima tahun terakhir menunjukan defisit bagi Indonesia. Hal ini karena Indonesia banyak mengimpor minyak dari Brunei Darussalam.
  4. Kerjasama Sosial-Budaya
    Bidang sosial-budaya merupakan potensi kerjasama yang terlihat cenderung makin meningkat diantara RI dan Brunei Darussalam, diantaranya ditandai dengan kunjungan misi budaya/kesenian kedua negara pada berbagai kesempatan. Pada tanggal 22 April 2008 di Jakarta, Indonesia dan Brunei Darussalam telah menandatangani MoU Kerjasama di bidang Kebudayaan.
    Pada Sidang I Komisi Bersama Indonesia-Brunei Darussalam di Jakarta, Juli 2003, kedua pihak sepakat pentingnya Lembaga Persahabatan Indonesia – Brunei Darussalam untuk meningkatkan saling pengertian dan kerjasama di bidang sosial budaya. Pada tanggal 24 Maret 2009 di Brunei Darussalam, telah diresmikan Brunei Darussalam – Indonesia Friendship Association (BRUDIFA). BRUDIFA sebagai sarana second-track diplomacy antara Indonesia dan Brunei Darussalam bertujuan untuk lebih mempererat hubungan dan meningkatkan kerjasama kedua negara di bidang ekonomi, perdagangan, pariwisata, sosial, pendidikan dan kebudayaan.
  5. Kerjasama lain-lain
    Kerjasama kedua negara di berbagai forum regional dan internasional juga berlangsung dengan baik, seperti dalam forum ASEAN, ARF, ASEM, BIMP-EAGA, PBB, APEC, OKI, G-77, WTO.

    6. Indonesia dan Brunei Darussalam, bersama dengan Malaysia telah membentuk Heart of Borneo (HoB) dalam rangka melindungi kawasan kawasan tersebut dari ancaman penebangan liar dan penggundulan hutan serta untuk melakukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Kerjasama melalui program HoB tersebut dilakukan dengan membangun komitmen ketiga negara dalam kerangka kerjasama konservasi lintas batas dan memperkuat pelaksanaan program lapangan pada kawasan konservasi dan kawasan budidaya.

__________________________________________________________

Dokumen untuk diunduh

Kerjasama RI dengan 11 Negara Asia Tengara

(Berisi uraian kerjasama bilateral sebagaimana paparan seperti tulisan di atas, yaitu  Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Papua Nugini, Laos, Kamboja, Vietnam, Timor Leste, Myanmar, dan Brunei Darussalam)

Sensus Penduduk 2010


Berdasar UU 16/1997 tentang Statistik, Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatupopulasi pada saat tertentu.

Sensus penduduk dilaksanakan untuk memperoleh data mengenai cacah jiwa. Menurut pasal 8  UU 16/1997, sensus penduduk dilaksanakan setiap 10 tahun.

Indonesia kini sedang mempersiapkan sensus penduduk modern yang keenam yang akan diselenggarakan pada tahun 2010. Sensus-sensus penduduk sebelumnya diselenggarakan pada tahun-tahun 1961, 1971, 1980, 1990 dan 2000.

Menurut Sensus Penduduk 2000, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 205.1 juta jiwa, menempatkan Indonesia sebagai negara ke-empat terbesar setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Sekitar 121 juta atau 60.1 persen di antaranya tinggal di pulau Jawa, pulau yang paling padat penduduknya dengan tingkat kepadatan 103 jiwa per kilometer per segi. Penduduk Indonesia tahun 2010 diperkirakan sekitar 234.2 juta.

Dalam Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang akan datang diperkirakan akan dicacah penduduk yang bertempat tinggal di sekitar 65 juta rumahtangga. Untuk keperluan pencacahan ini akan dipekerjakan sekitar 600 ribu pencacah yang diharapkan berasal dari wilayah setempat sehingga mengenali wilayah kerjanya secara baik. Pencacah dilatih secara intensif selama tiga hari sebelum diterjunkan ke lapangan.

Dalam SP2010 akan diajukan sekitar 40 pertanyaan mengenai: kondisi dan fasilitas perumahan dan bangunan tempat tinggal, karakteristik rumahtangga dan keterangan individu anggota rumahtangga. Format dan isi daftar pertanyaan atau Kuesioner SP2010 disusun dengan mempertimbangkan rekomendasi PBB yang relevan serta dapat diterapkan di lapangan.

Puncak kegiatan SP2010 berupa kegiatan pencacahan penduduk di semua wilayah geografis Indonesia secara serempak selama bulan Mei 2010 (Bulan Sensus). Pada 31 Mei 2010 akan dilakukan pembaharuan hasil pencacahan secara serempak dengan mencatat kejadian kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk yang terjadi selama Bulan Sensus dan menyisir serta mencatat penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap (homeless). Tanggal 31 Mei 2010 merupakan Hari Sensus artinya data SP2010 yang dihasilkan merujuk pada hari sensus tersebut.

Data SP2010 diharapkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang antara lain mencakup:

  1. memperbaharui data dasar kependudukan sampai ke wilayah unit administrasi terkecil (desa)
  2. mengevaluasi kinerja pencapaian sasaran pembangunan milenium (Milenium Development Goal, MDGs),
  3. menyiapkan basis pengembangan statistik wilayah kecil,
  4. menyiapkan data dasar untuk keperluan proyeksi penduduk setelah tahun 2010,
  5. mengembangkan kerangka sampel untuk keperluan survei-survei selama kurun 2010-2020,
  6. basis pembangunan registrasi penduduk dan pengembangan sistem administrasi kependudukan.

Jadwal Kegiatan Pokok Sensus Penduduk 2010

Tahun Kegiatan Utama Catatan
2008
  • Pembuatan peta dasar (desa/kecamatan)
  • Penyusunan dan uji coba kuesioner SP2010
Peta dasar, paling tidak sebagian,  diharapkan sudah ber-georeference berdasarkan citra satelit
2009
  • Pembuatan sketsa peta blok sensus (BS) berdasarkan peta dasar
  • Gladi bersih SP2010
BS adalah unit wilayah kerja pencacah terkecil yang memuat sekitar 100 rumahtangga. Sketsa BS merupakan kelengkapan utama pencacah dalam menjalankan tugasnya
2010
  • Pencetakan dan distribusi dokumen SP2010
  • Pelatihan petugas lapangan
  • Pencacahan
  • Diseminasi angka sementara SP2010 (pertengahan Agustus)
  • Pengolahan dokumen SP2010
Pengolahan data, dengan memanfaatkan teknologi scanner,  akan dilakukan di 34 pusat pengolahan (33 propinsi dan 1 pusat)
2011
  • Data cleaning dan tabulasi data SP2010
  • Diseminasi hasil final SP2010 (Juli 2011)
  • Penyiapan database penduduk untuk keperluan pembangunan registrasi penduduk dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  • Analisis data
2012
  • Analisis data (lanjutan)
  • Pengembangan kerangka sampel untuk survei rumahtangga selama dekade 2010-2020
  • Proyeksi penduduk, usia sekolah dan angkatan kerja

Sumber: http://www.bps.go.id/

Batas Wilayah NKRI


Negara Kesatuan Republik  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  berciri nusantara  mempunyai  kedaulatan  atas  wilayah  serta  memiliki  hak-hak berdaulat  di  luar  wilayah  kedaulatannya  untuk  dikelola  dan  dimanfaatkan sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat  Indonesia  sebagaimana diamanatkan  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  25A mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik  Indonesia adalah  sebuah negara  kepulauan  yang  berciri  Nusantara  dengan  wilayah  yang  batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Bahwa wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem:

a.  pengaturan  suatu  Pemerintahan  negara  Indonesia  yang  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

b.  pemanfaatan bumi, air, dan udara  serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

c.  desentralisasi  pemerintahan  kepada  daerah-daerah  besar  dan  kecil  yang bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

d.  kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Batas Wilayah NKRI

UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebut batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi:

a.  di darat berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;

b.  di  laut  berbatas  dengan Wilayah  Negara  Malaysia,  Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan

c.  di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut,  dan  batasnya  dengan  angkasa  luar  ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

(2) Batas Wilayah  Negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), termasuk  titik-titik  koordinatnya  ditetapkan  berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.

(3) Dalam  hal  Wilayah  Negara  tidak  berbatasan  dengan  negara lain,  Indonesia  menetapkan  Batas  Wilayah  Negara  secara unilateral  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan hukum internasional.

Batas Wilayah Yurisdiksi

Wilayah  Yurisdiksi  adalah  wilayah  di  luar  Wilayah  Negara yang  terdiri  atas Zona Ekonomi Eksklusif,  Landas Kontinen, dan  Zona  Tambahan  di  mana  negara  memiliki  hak-hak berdaulat  dan  kewenangan  tertentu  lainnya  sebagaimana diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum internasional.

Pasal 8 UU No 23 tahun 2008 berbunyi:

(1) Wilayah  Yurisdiksi  Indonesia  berbatas  dengan  wilayah yurisdiksi  Australia,  Filipina,  India,  Malaysia,  Papua  Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

(2) Batas Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk  titik-titik  koordinatnya  ditetapkan  berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.

(3) Dalam hal Wilayah Yurisdiksi tidak berbatasan dengan negara lain,  Indonesia  menetapkan  Batas  Wilayah  Yurisdiksinya secara  unilateral  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Download:

1. UU_Wilayah_Negara.pdf |

2. UUD 1945 (hasil Amandemen) |

3. UU_ttg .Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pdf

4. (lampiran tentang Lambang Negara dan Naskah Indonesia Raya pdf |

5. UU 12/2006.tentang Kewarganegaraan RI pdf |

6. Penjelasan UU Kewarganegaraan_RI_pdf | Profil Indonesia dalam Situs Republik Indonesia |

7. Lagu Indonesia Raya (Not Angka dan Not Balok) |

Profil 33 Provinsi |

8. UU_40/2008_tentang_Penghapusan_Diskriminasi_Ras_dan_Etnis.doc

9. UU_31/1999_tentang_PemberantasanTindakPidanaKorupsi.doc |

10. UU_No_1/1974 tentang_Perkawinan.pdf |

11. UU_No_23_Th_2006_tentang_Administrasi_Kependudukan_pdf

Gempa di Pariaman Sumbar: 448 Jiwa Meninggal


Bencana Alam Gempa Bumi di Kab.  Pariaman terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 September 2009 pukul 17:16:09 WIB. Gempa ini berkekuatan 7,6 SR dan diikuti gempa susulan dengan kekuatan 6,2 SR.  Lokasi gempa di 0,84 LS – 99, 65 BT, wilayah di 54 Km Barat Daya Pariaman Sumatera Barat.

Akibat dari Bencana Alam Gempa Bumi di Sumatera Barat sampai tanggal 1 Oktober 2009 tercatat menelan korban jiwa dan harta benda sebagai berikut:

A.      Korban Jiwa

  • Meninggal Dunia :  448 jiwa
  • Luka berat         :  237 jiwa
  • Luka Ringan       :  2.099 jiwa

B.      Rumah

  • Rusak Berat     :  11.945 rumah
  • Ringan             :  5.468 rumah
  • Sedang            :  3.046 rumah


C.      Sarana Pendidikan

  • Rusak Berat     :  55 unit
  • Sedang            :  16 unit
  • Ringan             :  3 unit


D.      Sarana Kesehatan

  • Rusak Berat    :  0 unit
  • Sedang           :  1 unit
  • Ringan            :  1 unit


E.       Sarana Ibadah

  • Rusak Berat     :  1 unit
  • Sedang           :  8 unit
  • Ringan            :  1 unit

Sumber : website depsos | diakses pada 2 Oktober 2009.

Profil Provinsi Jawa Timur


Lambang-Jatim

Nama Resmi : Propinsi Jawa Timur
Ibukota : Surabaya
Luas Wilayah : 157.130,15 km2, yaitu : 110.000 km2 Luas Lautan dan 47.130,15 km2 Luas Daratan.
Jumlah Penduduk : 35.148.579 jiwa, Laki-Iaki : 17.249.198 jiwa, Perempuan : 17.899.381 jiwa
Suku Bangsa : Jawa, Madura, Tengger, Osing
Agama : Islam 96,3 %, Kristen Protestan 1,6 %, Katholik 1 %, Budha 0,4 %, Hindu 0,6 %
Wilayah Administrasi : Kabupaten : 29, Kota : 9, Kecamatan : 637, Desa : 7.715 dan Kelurahan : 703.
Batas Wilayah : Propinsi Jawa Timur berada diantara Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Bali. Bagian Utara berbatasan dengan Laut Jawa, dan Selatan berbatasan dengan Lautan Hindia. Selain daratan di Pulau Jawa, Propinsi Jawa Timur memiliki lebih dari 60 pulau,  pulau terbesar adalah Pulau Madura.
Lagu Daerah : Keraban Sape, Tanduk Majeng
Website : http://www.jatimprov.go.id
Arti Lambang Jawa Timur

Daun lambang bentuk perisai, adalah lambang keamanan dan ketentraman serta kejujuran melambangkan dasar dan keinginan hidup rakyat Jawa Timur yang merupakan daerah yang termasuk aman.

Bintang dengan warna kuning emas, adalah lambang Ke Tuhanan Yang Maha Esa, bersudut lima dan bersinar lima adalah melambangkan Pancasila merupakan dasar dan falsafah Negara yang senantiasa dijunjung tinggi dan selalu menyinari jiwa rakyatnya (dalam hal ini rakyat Jawa Timur) khususnya jiwa Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Tugu Pahlawan, adalah lambang kepahlawanan, untuk melukiskan sifat dan semangat kepahlawanan rakyat Jawa Timur (khususnya Surabaya). Dalam mempertahankan kedaulatan dan wilayah tanah airnya.

Gunung berapi yang selalu mengepulkan asap, adalah lambang keteguhan dan kejayaan tekad Jawa Timur dengan semangat dinamis, revolusioner pantang mundur dalam menyelesaikan revolusi menuju cita-cita rakyat adil dan makmur, selain itu juga menggambarkan bahwa wilayah Jawa Timur mempunyai banyak gunung-gunung berapi.

Pintu gerbang (dari Candi) dengan warna abu-abu, adalah lambang cita-cita perjuangan serta keagungan khususnya Jawa Timur di masa silam yang masih nampak dan sebagai lambang batas perjuangan masa lampau dengan masa sekarang, yang semangatnya tetap berada di tiap-tiap patriot Indonesia yang berada di Jawa Timur.

Sawah dan ladang, yang dilukiskan pada bagian-bagian dengan warna kuning dan hijau, adalah lambang kemakmuran yaitu bahwa Jawa Timur memiliki sawah dan Iadang yang merupakan sumber dan alat untuk mencapai kemakmuran.

Padi dan kapas, adalah lambang sandang pangan, yang menjadi kebutuhan pokok rakyat sehari-hari, gambar padi berbutir 17 buah, sedangkan kapas tergambar 8 buah, melambangkan saat-­saat keramat bagi bangsa Indonesia yaitu tanggal 17 – 8 – 1945.

Sungai yang bergelombang, menunjukkan bahwa Jawa Timur mempunyai banyak sungai yang mengalir untuk mengairi sawah dan sumber kemakmuran yang lainnya di Jawa Timur.

Roda dan rantai, melukiskan situasi Jawa Timur pada masa sekarang yang sudah mulai pesat pembangunan pabrik-pabrik dan lain-lain dalam rangka pembangunan Jawa Timur di bidang industri, dan melambangkan pula tekad yang tak kunjung padam serta rasa ikatan persahabatan yang biasa ditunjukkan oleh rakyat Jawa Timur kepada pendatang dan peninjau dari manapun.

Pita berisikan tulisan Jawa Timur, menunjukkan lambang daerah Propinsi Jawa Timur.

Pita dasar dengan warna putih berisi tulisan JER BASUKI MAWA BEYA, menunjukkan motto Jawa Timur yang mengandung makna bahwa untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan.

Sumber : website depdagri | Diakses pada September 2009

Profil 33 Provinsi Negara Indonesia


Dokumen profil profinsi ini memuat data Nama Resmi, Ibu kota, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Suku Bangsa, Agama, Wilayah Administrasi, Lagu Daerah, dan alamat Website. Juga, dilengkapi dengan lambang beserta arti lambang.
Untuk mengunduh dokumen, silakan klik nama provinsi. Pada halaman berikutnya, tulis kode yang diberikan, kemudian klik download.  Dokumen file format doc sehingga mempermudah dikelola bila diperlukan.

Untuk melihat contoh bentuk file, silakan klik kanan-klik open link in new window  di sini

Bali Maluku
Bangka Belitung Maluku Utara
Banten Nanggroe Aceh Darussalam
Bengkulu Nusa Tenggara Barat
DI Jogjakarta Nusa Tenggara Timur
DKI Jakarta Papua
Gorontalo Papua Barat
Jambi Riau
Jawa Barat Sulawesi Barat
Jawa Tengah Sulawesi Selatan
Jawa Timur Sulawesi Tengah
Kalimantan Barat Sulawesi Tenggara
Kalimantan Selatan Sulawesi Utara
Kalimantan Tengah Sumatera Barat
Kalimantan Timur Sumatera Selatan
Kepulauan Riau Sumatera Utara
Lampung

Arti Tsunami dan Sejarahnya


Tsunami berasal dari kata :

Tsu = Pelabuhan
Nami = Gelombang
Menjadi bagian bahasa dunia, setelah gempa besar 15 Juni 1896, yang menimbulkan tsunami besar melanda kota pelabuhan Sanriku (JEPANG) dan menewaskan 22.000 orang serta merusak pantai timur Honshu sepanjang 280 km.Tsunami adalah gelombang laut yang disebabkan oleh gempabumi , tanah longsor atau letusan gunung berapi yang terjadi di laut. Gelombang tsunami bergerak dengan kecepatan ratusan kilometer per jam di lautan dalam dan dapat melanda daratan dengan ketinggian gelombang mencapai 30 m atau lebih. Magnitudo Tsunami yang terjadi di Indonesia berkisar antara 1,5-4,5 skala Imamura, dengan tinggi gelombang Tsunami maksimum yang mencapai pantai berkisar antara 4 – 24 meter dan jangkauan gelombang ke daratan berkisar antara 50 sampai 200 meter dari garis pantai.

Berdasarkan Katalog gempa (1629 – 2002) di Indonesia pernah terjadi Tsunami sebanyak 109 kali , yakni 1 kali akibat longsoran (landslide), 9 kali akibat gunung berapi dan 98 kali akibat gempabumi tektonik.

Gempa yang menimbulkan tsunami sebagian besar berupa gempa yang mempunyai mekanisme fokus dengan komponen dip-slip, yang terbanyak adalah tipe thrust (Flores 1992) dan sebagian kecil tipe normal (Sumba 1977).Gempa dengan mekanisme fokus strike slip kecil sekali kemungkinan untuk menimbulkan tsunami.

Tanda-tanda akan datangnya tsunami di daerah pinggir pantai adalah :

  1. Air laut yang surut secara tiba-tiba.
  2. Bau asin yang sangat menyengat.
  3. Dari kejauhan tampak gelombang putih dan suara gemuruh yang sangat keras.

Tsunami terjadi jika :

  • Gempa besar dengan kekuatan gempa  > 6.3 SR
  • Lokasi pusat gempa di laut
  • Kedalaman dangkal < 40 Km
  • Terjadi deformasi vertikal dasar laut

Potensi Tsunami di Indonesia :

Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap tsunami, terutama kepulauan yang berhadapan langsung dengan pertemuan lempeng, antara lain Barat Sumatera, Selatan Jawa, Nusa Tenggara, Utara Papua, Sulawesi dan Maluku, serta Timur Kalimantan

Tsunami di Indonesia pada umumnya adalah tsunami lokal, dimana waktu antara terjadinya gempabumi dan datangnya gelombang tsunami antara 20 s/d 30 menit.

Sumber: BMK

Tips Menghadapi Gempa Bumi dan Tsunami


Tips Menghadapi Gempa Bumi

• Bila Berada di Dalam Rumah

1. Jangan panik dan jangan berlari keluar, berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur.
2. Bila tidak ada, lindungilah kepala dengan bantal atau benda lainnya.
3. Jauhi rak buku, lemari dan jendela kaca.
4. Hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh, benda- benda yang tergantung di dinding dan sebagainya.

• Bila Berada di Dalam Gedung Bertingkat

1. Hindari penggunaan lift, gunakan tangga darurat
2. Siapkan senter atau alat penerangan untuk berjalan di tangga darurat

• Bila Berada di Luar Ruangan

1. Jauhi bangunan tinggi, dinding, tebing terjal, pusat listrik dan tiang listrik, papan reklame, pohon yang tinggi, dan sebagainya.
2. Usahakan dapat mencapai daerah yang terbuka.
3. Jauhi rak-rak dan jendela kaca.

• Bila Berada di Dalam Ruangan Umum

1. Jangan panik dan jangan berlari keluar karena kemungkinan dipenuhi orang.
2. Jauhi benda-benda yang mudah tergelincir seperti rak, lemari , jendela kaca dan sebagainya.

• Bila Sedang Mengendarai Kendaraan

1. Segera hentikan di tempat yang terbuka.
2. Jangan berhenti di atas jembatan atau di bawah jembatan layang/jembatan penyeberangan.

Sumber : Bakornas

Tips Menghadapi Tsunami

• Jika tinggal atau berada di pantai

Kenalilah dengan baik tempat-tempat yang dapat digunakan untuk menyelamatkan diri dari terjangan gelombang tsunami seperti bukit, bangunan tinggi, menara air, pohon dan bangunan tinggi lainnya.

Kenalilah dengan baik tanda-tanda akan datangnya tsunami. Yaitu sebagai berikut:

1. Air laut yang surut secara tiba-tiba.
2. Terciumnya bau garam yang menyengat secara tiba-tiba.
3. Munculnya buih-buih air sangat banyak di pantai secara tiba-tiba.
4. Terdengar suara ledakan keras seperti suara pesawat jet atau pesawat supersonik atau suara ledakan bom runtuh.
5. Terlihat gelombang hitam tebal memanjang di garis cakrawala.

Jika anda melihat salah satu atau beberapa dari tanda-tanda tersebut, lakukanlah hal berikut:

1. Jika anda sedang berada di atas kapal di tengah laut, segera pacu kapal anda kearah laut yang lebih dalam
2. Jika anda berada di pantai atau di dekat pantai, segera panjat bangunan atau pohon yang tinggi, yang paling dekat dari tempat anda berada. Ingat waktu kita untuk berlari dari kejaran gelombang tsunami itu hanya kurang dari 20 menit.

Sumber : LIPI

Prangko 100 Tahun Kebangkitan Nasional


Prangko-100-Th-Kebangkitan-Kebangkitan nasional adalah era tumbuhnya nasionalisme serta semangat perjuangan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai sebuah bangsa merdeka, yang sebelumnya masih bersifat kedaerahan. Kesadaran ini muncul sebagai salah satu dampak Politik Etis  pemikiran tentang tanggung jawab moral pemerintah kolonial terhadap kesejahteraan pribumi sebagai kritik terhadap Politik Tanam Paksa. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting yaitu berdirinya Budi Utomo dan penyelenggaraan Sumpah Pemuda.

Berdirinya Budi Utomo  20 Mei 1908 di Jakarta menandai awal era kesadaran berbangsa di kalangan orang Indonesia. Puncak kesadaran nasional Indonesia terjadi dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada Konggres Pemuda II,  28 Oktober 1928 di Jakarta. Memperingati peristiwa bersejarah ini, PT Pos Indonesia melaksanakan Penerbitan Prangko100 tahun Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2008.

Visualisasi Prangko  rancangan Agus Wege ini terdiri dari dua pendekatan yakni Kebangkitan Nasional masalalu (sejarah) dan Kebangkitan Nasional Masa kini. Untuk memberikan kesan yang unik sekaligus memberikan efek hubungan masa lalu dan masa kini yang sangat erat, maka dua desain ini ditampilkan seolah-olah dalam satu rangkaian yang bersatu. Kebangkitan Nasionanal versi sejarah ditampilkan disebelah kiri dengan ilustrasi tiga orang  berwarna sephia untuk menggambarkan masa lalu, sebagai simbolisasi tiga serangkai yang merupakan pendiri dan penggagas Kebangkitan Nasional.  Simbolisasi tiga serangkai  digambarkan  sedang memberikan semangat kepada generasi sekarang yang  mengibarkan bendera sebagai simbol tumbuhnya Semangat Kebangkitan Nasional   Kegiatan pengibaran bendera dilakukan tiga orang (pria, wanita dan anak-anak) dengan warna yang cerah yang merepresentasikan berbagai kalangan/golongan.

Nilai nominal masing-masing prangko Rp 1.500,00 untuk kedua desain “lahirnya kebangkitan Nasional” dan “100 tahun Kebangkitan Nasional”. Komposisi Sheet terdiri dari 16 keping (8X2) dengan harga persheet Rp 24.000,00 dicetak sebanyak 100.000 set. Selain itu diterbitkan pula Sampul Hari Pertama (SHP) rancangan Tata Sugiarta  seharga Rp 5000,00 perlembar, dicetak sebanyak 5000 buah. Masa jual prangko sejak 20 Mei 2008 sampai dengan 31 Desember 2011, sedangkan masa laku untuk pemerangkoan mulai 20 Mei 2008 sampai 31 Desember 2013.

Sumber | http://www.posindonesia.co.id | Akses pada 9 September 2009

%d blogger menyukai ini: