Sejarah Hari Jadi Kediri


Arti Istilah Kediri

Nama Kediri ada yang berpendapat berasal dari kata “KEDI” yang artinya “MANDUL” atau “Wanita yang tidak berdatang bulan”.Menurut kamus Jawa Kuno Wojo Wasito, ‘KEDI” berarti Orang Kebiri Bidan atau Dukun. Di dalam lakon Wayang, Sang Arjuno pernah menyamar Guru Tari di Negara Wirata, bernama “KEDI WRAKANTOLO”.Bila kita hubungkan dengan nama tokoh Dewi Kilisuci yang bertapa di Gua Selomangleng, “KEDI” berarti Suci atau Wadad. Disamping itu kata Kediri berasal dari kata “DIRI” yang berarti Adeg, Angdhiri, menghadiri atau menjadi Raja (bahasa Jawa Jumenengan). Untuk itu dapat kita baca pada prasasti “WANUA” tahun 830 saka, yang diantaranya berbunyi : ” Ing Saka 706 cetra nasa danami sakla pa ka sa wara, angdhiri rake panaraban”, artinya : pada tahun saka 706 atau 734 Masehi, bertahta Raja Pake Panaraban.Nama Kediri banyak terdapat pada kesusatraan Kuno yang berbahasa Jawa Kuno seperti : Kitab Samaradana, Pararaton, Negara Kertagama dan Kitab Calon Arang.

Demikian pula pada beberapa prasasti yang menyebutkan nama Kediri seperti : Prasasti Ceber, berangka tahun 1109 saka yang terletak di Desa Ceker, sekarang Desa Sukoanyar Kecamatan Mojo.Dalam prasasti ini menyebutkan, karena penduduk Ceker berjasa kepada Raja, maka mereka memperoleh hadiah, “Tanah Perdikan”.Dalam prasasti itu tertulis “Sri Maharaja Masuk Ri Siminaninaring Bhuwi Kadiri” artinya raja telah kembali kesimanya, atau harapannya di Bhumi Kadiri.Prasasti Kamulan di Desa Kamulan Kabupaten Trenggalek yang berangkat tahun 1116 saka, tepatnya menurut Damais tanggal 31 Agustus 1194.Pada prasasti itu juga menyebutkan nama, Kediri, yang diserang oleh raja dari kerajaan sebelah timur.”Aka ni satru wadwa kala sangke purnowo”, sehingga raja meninggalkan istananya di Katangkatang (“tatkala nin kentar sangke kadetwan ring katang-katang deni nkir malr yatik kaprabon sri maharaja siniwi ring bhumi kadiri”).

Tanggal 25 Maret 804 M Ditetapkan  Menjadi Hari Jadi Kediri

Menurut bapak MM. Sukarto Kartoatmojo menyebutkan bahwa “hari jadi Kediri” muncul pertama kalinya bersumber dari tiga buah prasasti Harinjing A-B-C, namun pendapat beliau, nama Kadiri yang paling tepat dimuculkan pada ketiga prasasti. Alasannya Prasti Harinjing A tanggal 25 Maret 804 masehi, dinilai usianya lebih tua dari pada kedua prasasti B dan C, yakni tanggal 19 September 921 dan tanggal 7 Juni 1015 Masehi.

Dilihat dari ketiga tanggal tersebut menyebutkan nama Kediri ditetapkan tanggal 25 Maret 804 M. Tatkala Bagawantabhari memperoleh anugerah tanah perdikan dari Raja Rake Layang Dyah Tulodong yang tertulis di ketiga prasasti Harinjing.Nama Kediri semula kecil lalu berkembang menjadi nama Kerajaan Panjalu yang besar dan sejarahnya terkenal hingga sekarang.Selanjutnya ditetapkan surat Keputusan Bupati Kepada Derah Tingkat II Kediri tanggal 22 Januari 1985 nomor 82 tahun 1985 tentang hari jadi Kediri, yang pasal 1 berbunyi ” Tanggal 25 Maret 804 Masehi ditetapkan menjadi Hari Jadi Kediri.

Mengukir Kediri Lewat Tangan Bhagawanta Bari.

Mungkin saja Kediri tidak akan tampil dalam panggung sejarah, andai kata Bagawanta Bhari, seorang tokoh spiritual dari belahan Desa Culanggi, tidak mendapatkan penghargaan dari Sri Maharaja Rake Layang Dyah Tuladong. Boleh dikata, pada waktu itu bagawanta Bhari, seperti memperoleh penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, kalau hal itu terjadi sekarang ini. Atau mungkin seperti memperoleh penghargaan Kalpataru sebagai Penyelamat Liangkungan.Memang Kiprah Bagawanta Bhari kala itu, bagaimana upaya tokok spiritual ini meyelamatkan lingkungan dari amukan banjir tahunan yang mengancam daerahnya. Ketekunannya yang tanpa pamprih inilah akhirnya menghantarkan dirinya sebagai panutan, sekaligus idola masyarakat kala itu.Ketika itu tidak ada istilah Parasamya atau Kalpataru, namun bagi masyarakat yang berhasil dalam ikut serta memakmurkan negara akan mendapat “Ganjaran” seperti Bagawanta Bhari, dirinya juga memperoleh ganjaran itu berupa gelar kehormatan “Wanuta Rama” (ayah yang terhormat atau Kepala Desa) dan tidak dikenakan berbagai macam pajak (Mangilaladrbyahaji) di daerah yang dikuasai Bagawanta Bhari, seperti Culanggi dan Kawasan Kabikuannya.

Sementara itu daerah seperti wilayah Waruk Sambung dan Wilang, hanya dikenakan “I mas Suwarna” kepada Sri Maharaja setiap bulan “Kesanga” (Centra).Pembebasan atas pajak itu antara lain berupa “Kring Padammaduy” (Iuran Pemadam Kebakaran), “Tapahaji erhaji” (Iuran yang berkaitan dengan air), “Tuhan Tuha dagang” (Kepala perdagangan), “Tuha hujamman” (Ketua Kelompok masyarakat), “Manghuri” (Pujangga Kraton), “Pakayungan Pakalangkang” (Iuran lumbung padi), “Pamanikan” (Iuran manik-manik, permata) dan masih banyak pajak lainnya.Kala itu juga belum ada piagam penghargaan untuknya. maka sebagai peringatan atas jasanya itu lalu dibuat prasasti sebagai “Pngeleng-eleng” (Peringatan). Prasasti itu diberi nama “HARINJING” B” yang bertahun Masehi 19 September 921 Masehi. Dan disebutlah “Selamat tahun saka telah lampau 843, bulan Asuji, tanggal lima belas paro terang, paringkelan Haryang, Umanis (legi). Budhawara (Hari Rabo), Naksatra (bintang) Uttara Bhadrawada, dewata ahnibudhana, yoga wrsa.

Menurut penelitian dari para ahli lembaga Javanologi, Drs. M.M. Soekarton Kartoadmodjo, Kediri lahir pada Maret 804 Masehi. Dengan demikian tahun 1998 ini, Usia Kediri telah mencapai 1194 tahun. Sekitar tahun itulah, Kediri mulai disebut-sebut sebagai nama tempat maupun negara. Belum ada sumber resmi seperti prasasti maupun dokumen tertulis lainnya yang dapat menyebutkan, kapan sebenarnya Kediri ini benar-benar menjadi pusat dari sebuah Pemerintahan maupun sebagai mana tempat.

Dari prasasti yang diketemukan kala itu, masih belum ada pemisah wilayah administratif seperti sekarang ini. Yaitu adanya Kabupaten dan Kodya Kediri, sehingga peringatan Hari Jadi Kediri yang sekarang ini masih merupakan milik dua wilayah dengan dua kepala wilayah pula.Menurut para ahli, baik Kadiri maupun Kediri sama-sama berasal dari bahasa Sansekerta, dalam etimologi “Kadiri” disebut sebagai “Kedi” yang artinya “Mandul”, tidak berdatang bulan (aprodit). Dalam bahasa Jawa Kuno, “Kedi” juga mempunyai arti “Dikebiri” atau dukun. Menurut Drs. M.M. Soekarton Kartoadmodjo, nama Kediri tidak ada kaitannya dengan “Kedi” maupun tokok “Rara Kilisuci”. Namun berasal dari kata “diri” yang berarti “adeg” (berdiri) yang mendapat awalan “Ka” yang dalam bahasa Jawa Kuno berarti “Menjadi Raja”.Kediri juga dapat berarti mandiri atau berdiri tegak, berkepribadian atau berswasembada.

Jadi pendapat yang mengkaitkan Kediri dengan perempuan, apalagi dengan Kedi kurang beralasan. Menurut Drs. Soepomo Poejo Soedarmo, dalam kamus Melayu, kata “Kediri” dan “Kendiri” sering menggantikan kata sendiri.Perubahan pengucapan “Kadiri” menjadi “Kediri” menurut Drs. Soepomo paling tidak ada dua gejala. Yang pertama, gejala usia tua dan gejala informalisasi. Hal ini berdasarkan pada kebiasaan dalam rumpun bahasa Austronesia sebelah barat, dimana perubahan seperti tadi sering terjadi.

Sumber:  http://www.kediri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=180&limitstart=1 | Diakses pada 16-03-2011.

 

 

Jambore Budaya Serumpun Indonesia-Malaysia


Para pramuka penggalang se Sumatera akan berjambore mempererat persaudaraan antar bangsa dengan  para pramuka penggalang Malaysia. Kegiatan dengan nama Jambore Budaya Serumpun Indonesia-Malaysia ini merupakan penyelenggaraan  untuk pertama kali.  Bertempat di Pagaruyung, kab. Tanah Datar, Sumatera Barat para tunas bangsa akan berkumpul mepererat persaudaraan antar pemuda dan membina budaya bangsa serumpun mulai 8 s.d. 12 Juni 2010.

Jambore ini mengambil motto yang sudah menjadi jiwa Gerakan Pramuka kita: Satyaku kudarmakan, darmaku kubaktikan. Kemudian, temanya “Dekat di mata, dekat di hati” dengan subtema: Membangun kreativitas dan karakter generasi muda

Tujuan

  1. Membekali pengetahuan kepada generasi muda untuk dapat hidup damai dalam budaya yang beraneka ragam
  2. Menumbuh kembangkan karakter dan pekerti yang baik kepada generasi muda
  3. Memberikan citra positif tentang budaya Indonesia kepada negara sahabat
  4. Meningkatkan peran perkemahan budaya dalam forum internasional
  5. Memperkenalkan budaya Sumatera kepada generasi muda baik di dalam maupun di luar negeri

Peserta

  • Pramuka Penggalang seluruh propinsi di Sumatera, dengan rincian
  • Kwarda se Sumatera 1100 orang
  • Pengakap se Malaysia 1400 orang
  • Jumlah total 2500 peserta dan Pembina Pendamping

Materi Acara

  • Pengantar
  • Pembukaan
  • Orientasi
  • Dinamika wawasan kebangsaan

Acara Inti

  • Permainan tradisional
  • Kreativitas kerajinan tangan
  • Gelar kesenian (Drama, Teater wawasan kebangsaan)
  • Masakan tradisional
  • Pembacaan puisi
  • Penjelejahan situs budaya
  • Outdoor activity
  • Pengamatan kehidupan masyarakat
  • Karnaval & pameran budaya
  • Pemutaran film budaya & perjuangan
  • Gelang ajar
  • Wisata budaya

Pelengkap

  • Bakti masyarakat
  • Malam api unggun
  • Penutupan

Kontak :
PANITIA PENYELENGGARA
JAMBORE BUDAYA SERUMPUN INDONESIA – MALAYSIA
( 1st JAMBOREE OF ROOTED CULTURE INDONESIA – MALAYSIA )
JUNE 8th – 12nd 2010
PAGARUYUNG – TANAH DATAR
Sekretariat : Benteng Van Der Capellen – Batusangkar
Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, INDONESIA, Kode Pos 27281
Telp/Fax : 0752 – 73789, Website : http://www.tanahdatar.go.id, Email: jambore2010@tanahdatar.go.id

Lomba Foto Sadar Wisata 2010


Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan Lomba Foto Sadar Wisata terbuka untuk umum. Hadiah utama berupa uang 10 juta dan trofi dari menteri.

Bagi 100 foto nominasi terbaik akan diikutkan dalam suatu pameran. Foto-foto pemenang akan dipamerkan pada 30, 31 Juli dan 1 Agustus 2010. Pada hari terakhir pameran, hadiah bagi pemenang akan diserahkan.

Tema lomba: Sadar Wisata

Memperebutkan hadiah

Juara I : Rp 10 juta + Trophy Menteri + Piagam
Juara II : Rp 7,5 juta + Trophy Menteri + Piagam
Juara III : Rp 5 juta + Trophy Menteri + Piagam
Harapan I : Rp 3 juta + piagam
Harapan II : Rp 2 juta + piagam
Harapan III : Rp 1 juta + piagam
Door Prize : Rp 3 juta

Juri

Arbain Rambey Ahli Fotografi (Kompas)
Sigit Pramono Ahli Fotografi
Darwis Triadi Ahli Fotografi
Erwin Nurdin Pemerhati Fotografi
Bambang Wijanarko Ahli Fotografi

Ketentuan Lomba Umum

  1. Tidak dipungut biaya dan Terbuka untuk umum (Panitia dan Dewan Juri tidak diperkenankan mengikuti lomba)
  2. Foto yang diperlombakan harus mengangkat salah satu atau lebih unsur dari Sapta Pesona, yaitu: Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, & Kenangan
  3. Jumlah foto peserta dibatasi maksimal 5 foto
  4. Foto merupakan milik pribadi (bukan karya orang lain), dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba.
  5. Rekayasa digital diizinkan sebatas sama dengan yang biasa dilakukan dalam kamar gelap fotografi film
  6. Lokasi obyek pengambilan foto di wilayah Destinasi Pariwisata seluruh Indonesia

Pengiriman

  1. Foto cetak ukuran sisi panjang minimum 30 cm dan menyerahkan file digital dengan sisi panjang minimum 3000 pixel disimpan dalam format JPG medium (minimum skala 6) dalam bentuk CD. Format nama file digital: namapeserta_judul_lokasipemotretran. Foto digital harus masih mengandung EXIF. Untuk foto yang dibuat dengan film harus menyertakan klise asli.
  2. Dibalik foto harus dilekatkan kertas yang memuat data: Judul foto; Nama dan Alamat pemotret; No. Telp dan Hp, Peristiwa dan lokasi foto dan data teknis.
  3. Semua karya foto dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan di sudut kiri atas amplop ditulis Lomba Foto Sadar Wisata 2010
  4. Foto dapat diantar langsung pada hari kerja atau dikirim ke Sekretariat Panitia Lomba, selambat-lambatnya di terima panitia tanggal 10 Juli 2010

Penilaian

  1. Foto yang masuk akan dinilai oleh Dewan Juri pada tanggal 16 Juli 201
  2. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta sebelum dan sesudah penjurian apabila dianggap melakukan kecurangan
  3. Keputusan Dewan Juri sah dan tidak dapat diganggu gugat

Kriteria Rekayasa Digital

  1. Dodging dan burning diperbolehkan seminimal mungkin
  2. Penggunaan teknik ruang gelap digital hanya untuk membantu mengatur kisaran tone dinamis dari sebuah foto agar mendekati kenyataan.
  3. Solarized, mezo-tinted, duo tone dan sejenisnya tidak diperbolehkan.
  4. Pemotongan (cropping) diperbolehkan.
  5. Tidak diperkenankan mengirimkan gambar berupa kombinasi lebih dari satu foto atau menghilangkan atau merubah elemen-elemen dalam satu foto.

Pemenang

  1. Foto pemenang lomba akan dipamerkan tanggal 30, 31 Juli dan 1 Agustus 2010 dan nama pemenang serta penyerahan hadiah dilakukan pada hari terakhir pameran.
  2. 100 karya foto nominasi akan dipamerkan.
  3. Semua foto pemenang lomba menjadi milik Panitia dan Panitia berhak menggunakan sebagai bahan publikasi pariwisata, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu.

Lain-lain

Panitia akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melindungi karya peserta, namun Panitia tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang timbul selama pengiriman dan pameran

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di website ini.

Sekretariat Panitia Lomba Foto Sadar Wisata 2010
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Jl. Medan Merdeka Barat no.17 Jakarta 10110
Gedung Sapta Pesona Lt. 4

Tugas, Fungsi, Kewajiban Satpol PP


Satuan Polisi Pamoing Praja (Satpol PP) mempunyai  tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu  kondisi  daerah  yang  tenteram,  tertib,  dan  teratur  sehingga penyelenggaraan  roda  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping  menegakkan  Perda,  Satpol  PP  juga  dituntut  untuk  menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Untuk  mengoptimalkan  kinerja  Satpol  PP  perlu  dibangun  kelembagaan Satpol  PP  yang  mampu  mendukung  terwujudnya  kondisi  daerah  yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan   kriteria kepadatan  jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi  juga  beban  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diemban,  budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamoing Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya PP ini  maka dinyatakan tidak berlaku PP  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pedoman  Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

Berikut kutipan isi PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP.

Pengertian (Pasal 3)

(1) Satpol  PP  merupakan  bagian  perangkat  daerah  di  bidang penegakan  Perda,  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat.

(2)   Satpol  PP  dipimpin  oleh  seorang  kepala  satuan  dan berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Syarat menjadi Satpol PP (Pasal 16)

Persyaratan  untuk  diangkat  menjadi  Polisi  Pamong  Praja adalah:

a. pegawai negeri sipil;

b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;

c.  tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk  laki-laki  dan  155  cm  (seratus  lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;

d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;

e. sehat jasmani dan rohani; dan

f.  lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Kedudukan (Pasal 3 ayat (2))

Satpol  PP  dipimpin  oleh  seorang  kepala  satuan  dan berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

  • (Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada kepala daerah melalui sekretaris  daerah  adalah  pertanggungjawaban  administratif. Pengertian  “melalui”  bukan  berarti  Kepala  Satpol  PP  merupakan bawahan  langsung  sekretaris  daerah.  Secara  struktural  Kepala Satpol PP berada langsung di bawah kepala daerah).

Tugas (Pasal 4)

Satpol  PP  mempunyai  tugas  menegakkan  Perda  dan menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

  • (Sesuai  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  bahwa  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat  merupakan  urusan  wajib  yang  menjadi  kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat).

Fungsi (Pasal 5)

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

a.   penyusunan  program  dan  pelaksanaan  penegakan  Perda, penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

b.   pelaksanaan  kebijakan  penegakan  Perda  dan  peraturan kepala daerah;

c.   pelaksanaan  kebijakan  penyelenggaraan  ketertiban  umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;

d.   pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

  • (Tugas  perlindungan  masyarakat  merupakan  bagian  dari  fungsi penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat, dengan  demikian  fungsi  perlindungan masyarakat  yang  selama  ini berada  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  bidang  kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP)

e.   pelaksanaan  koordinasi  penegakan  Perda  dan  peraturan kepala  daerah,  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan ketenteraman  masyarakat  dengan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  daerah, dan/atau aparatur lainnya;

f.   pengawasan  terhadap  masyarakat,  aparatur,  atau  badan hukum  agar  mematuhi  dan  menaati  Perda  dan  peraturan kepala daerah; dan

g.   pelaksanaan  tugas  lainnya  yang  diberikan  oleh  kepala daerah.

Wewenang (Pasal 6)

Polisi Pamong Praja berwenang:

a.  melakukan  tindakan  penertiban  nonyustisial  terhadap warga  masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang melakukan  pelanggaran  atas  Perda  dan/atau  peraturan kepala daerah;

  • (Tindakan  penertiban  nonyustisial  adalah  tindakan  yang  dilakukan oleh  Polisi  Pamong  Praja  dalam  rangka  menjaga  dan/atau memulihkan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat terhadap  pelanggaran  Perda  dan/atau  peraturan  kepala  daerah dengan  cara  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan)

b.  menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang  mengganggu  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat;

  • (Yang  dimaksud  dengan  ”menindak”  adalah  melakukan  tindakan hukum  terhadap  pelanggaran  Perda  untuk  diproses  melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

c.  fasilitasi  dan  pemberdayaan  kapasitas  penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

d.  melakukan  tindakan  penyelidikan  terhadap  warga masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang  diduga melakukan  pelanggaran  atas  Perda  dan/atau  peraturan kepala daerah; dan

  • (Yang  dimaksud  dengan  “tindakan  penyelidikan”  adalah  tindakan Polisi  Pamong  Praja  yang  tidak menggunakan  upaya  paksa  dalam rangka  mencari  data  dan  informasi  tentang  adanya  dugaan pelanggaran  Perda  dan/atau  peraturan  kepala  daerah,  antara  lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan,  serta meminta keterangan).

e.  melakukan  tindakan  administratif  terhadap  warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

  • (Yang  dimaksud  dengan  “tindakan  administratif”  adalah  tindakan berupa  pemberian  surat  pemberitahuan,  surat  teguran/surat  peringatan  terhadap  pelanggaran  Perda  dan/atau  peraturan  kepala daerah).

Kewajiban (Pasal 8)

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

a.  menjunjung  tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia,  dan  norma  sosial  lainnya  yang  hidup  dan berkembang di masyarakat;

  • (Yang  dimaksud  dengan  ”norma  sosial  lainnya”  adalah  adat  atau kebiasaan  yang  diakui  sebagai  aturan/etika  yang mengikat  secara moral kepada masyarakat setempat).

b.  menaati  disiplin  pegawai  negeri  sipil  dan  kode  etik  Polisi Pamong Praja;

c.  membantu  menyelesaikan  perselisihan  warga  masyarakat yang  dapat  mengganggu  ketertiban  umum  dan ketenteraman masyarakat;

  • (Yang  dimaksud  dengan  ”membantu  menyelesaikan  perselisihan” adalah  upaya pencegahan  agar  perselisihan  antara  warga masyarakat  tersebut  tidak  menimbulkan  gangguan  ketenteraman dan ketertiban umum).

d.  melaporkan  kepada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia atas  ditemukannya  atau  patut  diduga  adanya  tindak pidana; dan

  • (Yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah tindak pidana di luaryang diatur dalam Perda)

e.  menyerahkan  kepada  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  daerah atas  ditemukannya  atau  patut  diduga  adanya  pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pemberhentian (Pasal 18)

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

a.  alih tugas;

b.  melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;

c.  dipidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau

d.  tidak  dapat  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  sebagai Polisi Pamong Praja.

Tata Kerja

Satpol  PP  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. (Pasal 25)

Setiap  pimpinan  organisasi  dalam  lingkungan  Satpol  PP provinsi  dan  kabupaten/kota  bertanggung  jawab  memimpin, membimbing,  mengawasi,  dan  memberikan  petunjuk  bagi pelaksanaan  tugas  bawahan,  dan  bila  terjadi  penyimpangan, mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.( Pasal 26.)

Kerja sama dan Koordinasi (Pasal 28)

(1)  Satpol  PP  dalam  melaksanakan  tugasnya  dapat  meminta bantuan  dan/atau bekerja  sama  dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.

(2)  Satpol  PP  dalam  hal  meminta  bantuan  kepada  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan/atau  lembaga  lainnya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertindak  selaku koordinator operasi lapangan.

(3)  Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas  hubungan  fungsional,  saling  membantu,  dan  saling menghormati  dengan  mengutamakan  kepentingan  umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Pasal  35

Pedoman  organisasi  Satpol  PP  untuk  Provinsi  Daerah  Khusus Ibu  Kota  Jakarta,  diatur  dengan  Peraturan  Menteri  dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

__________________________________________________________

Dokumen untuk diunduh

PP_6 Th 2010 ttg_Satpol_PP

UU 22 Th 2009 Lalu lintas dan Angkutan Jalan

UU 14 Th 2008  Keterbukaan Informasi Publik

UU 25 Th 2009 ttg Pelayanan Publik

UU 23 Th 2004 ttg KDRT

UU 23 Th 2002 Perlindungan Anak

Syarat Pengangkatan Anak


Pengangkatan  Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang  tua, wali yang sah atau orang  lain yang bertanggung  jawab atas  perawatan,  pendidikan  dan  membesarkan  anak  tersebut  ke  dalam  lingkungan keluarga orang tua angkat.

Persyaratan pengangkatan anak, secara hukum, diatur berdasarkan Peraturan Mensos Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mulai berlaku sejak ditetapkan pada 19 Oktober 2009. Dengan terbitnya Permensos ini maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor  13/HUK/1993 jo Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 2/HUK/1995  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berikut kutipan sebagian isi peraturan:

1. Permohonan

Permohonan  pengangkatan  anak  disebutkan dalam pasal 5, yakni harus  melampirkan  persyaratan  administratif  Calon Anak Angkat (CAA)  yang meliputi: (a).  copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA; (b).  copy kartu keluarga orang tua CAA; dan  (c).  kutipan akta kelahiran CAA.

2. Prinsip

Prinsip pengangkatan anak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2, yaitu meliputi  :

a. pengangkatan  anak  hanya  dapat  dilakukan  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan dilakukan  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku;

b. pengangkatan  anak  tidak  memutuskan  hubungan  darah  antara  anak  yang  diangkat dengan orang tua kandungnya;

c. Calon Orang Tua Anak Angkat (COTA) harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA;

d. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut;

e. pengangkatan  anak Warga  Negara  Indonesia  oleh Warga  Negara  Asing  hanya  dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Selain  prinsip-prinsip di atas, orang  tua  angkat  wajib memberitahukan  kepada  anak angkatnya  mengenai  asal  usulnya  dan  orang  tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

3. Tujuan

Pengangkatan  Anak  bertujuan  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak  untuk mewujudkan kesejahteraan  dan  perlindungan  anak  yang  dilaksanakan  berdasarkan  adat  kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tujuan tersebut, peraturan ini ditujukan sebagai acuan bagi  masyarakat  dalam  melaksanakan  pengangkatan  anak,  baik  yang  dilakukan  oleh Pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Peraturan Mensos No 110/HUK/2009 ini terdiri atas 9 Bab dan terbagi atas 54 pasal :

BAB I: Ketentuan Umum

BAB  II: Persyaratan  Calon Anak Angkat  dan  Calon Orangtua  Angkat

BAB III: Jenis Pengangkatan Anak

BAB  IV: Kewenangan

BAB  V: Pengangkatan Anak Antar WNI

BAB VI: Pengangkatan Anak oleh COTA yang Salah Seorangnya WNA

BAB  VII: Pengangkatan Anak Antara WNI dengan WNA

BAB VIII: Pengangkatan Anak WNI yang Dilahirkan di Luar Wilayah Indonesia

BAB IX: Ketentuan Penutup

Dokumen untuk diunduh

Permensos No. 110/HUK/2009_Persyaratan Pengangkatan Anak

Sertifikat Unesco untuk Batik, Wayang, dan Keris


Menlu RI Dr. R.M. Marty Natalegawa menyerahkan 4 (empat) sertifikat UNESCO kepada Menko Kesra hari ini (05/02) bertempat di Kantor Menko Kesra. Dari Menko Kesra, sertifikat kemudian diserahkan kepada Menbudpar pada hari yang sama. Sertifikat tersebut adalah: the Wayang puppet theatre, the Indonesian Kris, Indonesian Batik dan Education and training in Indonesian Batik intangible cultural heritage for elementary, junior, senior, vocational school and polytechnic students, in collaboration with the Batik Museum in Pekalongan.

Penyampaian keempat sertifikat tersebut merupakan bentuk pengakuan UNESCO melalui programnya di bawah Konvensi 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (Convention on the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage). Konvensi ini memberikan pengakuan kepada budaya hidup berupa: budaya lisan, seni pentas, adat istiadat dan perayaan, pengetahuan tentang alam dan semesta, dan kerajinan tradisional.

Sertifikat tersebut merupakan pengakuan dunia terhadap kekayaan budaya dan alam Indonesia yang menjadi identitas bangsa Indonesia, khususnya wayang, keris, batik dan “Best Practice” pelestarian budaya batik. UNESCO menyerahakan keempat sertifikat setelah melalui proses penelitian dan penyusunan berkas-berkas nominasi yang diajukan Pemri, dalam hal ini Menbudpar dan Menkokesra, melalui Wakil RI di UNESCO di Paris.

Keempat inskripsi ini mengharuskan semua pemangku kepentingan baik instansi Pemerintah maupun LSM, kelompok dan perseorangan untuk melaksanakan komitmen untuk terus melestarikan dan mengembangkan mata budaya maupun “Best Practice” tersebut.

Menko Kesra menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berperan sehingga UNESCO memberikan penghormatan kepada budaya Indonesia. Apresiasi tersebut  disampaikan kepada Menlu RI dan jajarannya, yang turut berperan dalam memperjuangkan nominasi-nominasi Pemri dan upaya-upaya seluruh Perwakilan RI dalam mempromosikan budaya nasional. Menko Kesra juga menyampaikan terima kasih kepada Menbudpar, Mendiknas, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Yayasan KADIN Indonesia, Forum Masyarakat Batik Indonesia, Senawangi dan pihak-pihak lain yang terlibat proses nominasi dan promosi warisan budaya Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Menlu RI menegaskan bahwa Kemlu beserta jajarannya senantiasa siap membantu upaya perlindungan budaya termasuk pencalonan Angklung, Tari Saman dan mata budaya lainnya  serta pencalonan Indonesia sebagai anggota Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO yang akan dilakukan pada bulan Juni 2010.

Warisan Budaya Tak B enda

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) telah meresmikan wayang, keris, dan batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Peresmian tersebut ditandai dengan serah-terima sertifikat UNESCO kepada pemerintah.

Kata tak benda atau intangibel terasa janggal jika diasosiasikan dengan wayang, keris, dan batik yang jelas-jelas terlihat wujudnya sebagai benda padat. Bahkan, batik identik dengan benda pakai seperti baju, atau kemeja.

Mengapa kata Tak Benda melekat pada ketiga warisan budaya itu? Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik mengatakan, yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia bukanlah wujud wayang, keris dan batik sebagai sebuah benda.

Namun, dikatakan Jero, cerita-cerita, nilai-nilai filosofi dan sisi humanis yang terkandung dalam wayang, keris, dan batik itulah yang diakui sebagai sebuah warisan budaya yang patut dilestarikan.

Sama halnya dengan wayang, keris dan batik juga memiliki cerita dibalik pembuatannya. Pembuatan keris dan batik membutuhkan ketekunan tinggi dengan nilai seni budaya tinggi yang dilandasi nilai-nilai spritual masyarakat yang tinggi pula.

Untuk membuat keris misalnya, seorang Empu keris biasa melakukan ritual-ritual doa sebelum pembuatan. Ditambah lagi, dalam masyarakat Jawa, keris dipercaya memiliki kekuatan magis berisi roh-roh nenek moyang.

Sumber: http://www.indonesia.go.id dan http://www.menkokesra.go.id    
%d blogger menyukai ini: