Sejarah Hari Jadi Kediri


Arti Istilah Kediri

Nama Kediri ada yang berpendapat berasal dari kata “KEDI” yang artinya “MANDUL” atau “Wanita yang tidak berdatang bulan”.Menurut kamus Jawa Kuno Wojo Wasito, ‘KEDI” berarti Orang Kebiri Bidan atau Dukun. Di dalam lakon Wayang, Sang Arjuno pernah menyamar Guru Tari di Negara Wirata, bernama “KEDI WRAKANTOLO”.Bila kita hubungkan dengan nama tokoh Dewi Kilisuci yang bertapa di Gua Selomangleng, “KEDI” berarti Suci atau Wadad. Disamping itu kata Kediri berasal dari kata “DIRI” yang berarti Adeg, Angdhiri, menghadiri atau menjadi Raja (bahasa Jawa Jumenengan). Untuk itu dapat kita baca pada prasasti “WANUA” tahun 830 saka, yang diantaranya berbunyi : ” Ing Saka 706 cetra nasa danami sakla pa ka sa wara, angdhiri rake panaraban”, artinya : pada tahun saka 706 atau 734 Masehi, bertahta Raja Pake Panaraban.Nama Kediri banyak terdapat pada kesusatraan Kuno yang berbahasa Jawa Kuno seperti : Kitab Samaradana, Pararaton, Negara Kertagama dan Kitab Calon Arang.

Demikian pula pada beberapa prasasti yang menyebutkan nama Kediri seperti : Prasasti Ceber, berangka tahun 1109 saka yang terletak di Desa Ceker, sekarang Desa Sukoanyar Kecamatan Mojo.Dalam prasasti ini menyebutkan, karena penduduk Ceker berjasa kepada Raja, maka mereka memperoleh hadiah, “Tanah Perdikan”.Dalam prasasti itu tertulis “Sri Maharaja Masuk Ri Siminaninaring Bhuwi Kadiri” artinya raja telah kembali kesimanya, atau harapannya di Bhumi Kadiri.Prasasti Kamulan di Desa Kamulan Kabupaten Trenggalek yang berangkat tahun 1116 saka, tepatnya menurut Damais tanggal 31 Agustus 1194.Pada prasasti itu juga menyebutkan nama, Kediri, yang diserang oleh raja dari kerajaan sebelah timur.”Aka ni satru wadwa kala sangke purnowo”, sehingga raja meninggalkan istananya di Katangkatang (“tatkala nin kentar sangke kadetwan ring katang-katang deni nkir malr yatik kaprabon sri maharaja siniwi ring bhumi kadiri”).

Tanggal 25 Maret 804 M Ditetapkan  Menjadi Hari Jadi Kediri

Menurut bapak MM. Sukarto Kartoatmojo menyebutkan bahwa “hari jadi Kediri” muncul pertama kalinya bersumber dari tiga buah prasasti Harinjing A-B-C, namun pendapat beliau, nama Kadiri yang paling tepat dimuculkan pada ketiga prasasti. Alasannya Prasti Harinjing A tanggal 25 Maret 804 masehi, dinilai usianya lebih tua dari pada kedua prasasti B dan C, yakni tanggal 19 September 921 dan tanggal 7 Juni 1015 Masehi.

Dilihat dari ketiga tanggal tersebut menyebutkan nama Kediri ditetapkan tanggal 25 Maret 804 M. Tatkala Bagawantabhari memperoleh anugerah tanah perdikan dari Raja Rake Layang Dyah Tulodong yang tertulis di ketiga prasasti Harinjing.Nama Kediri semula kecil lalu berkembang menjadi nama Kerajaan Panjalu yang besar dan sejarahnya terkenal hingga sekarang.Selanjutnya ditetapkan surat Keputusan Bupati Kepada Derah Tingkat II Kediri tanggal 22 Januari 1985 nomor 82 tahun 1985 tentang hari jadi Kediri, yang pasal 1 berbunyi ” Tanggal 25 Maret 804 Masehi ditetapkan menjadi Hari Jadi Kediri.

Mengukir Kediri Lewat Tangan Bhagawanta Bari.

Mungkin saja Kediri tidak akan tampil dalam panggung sejarah, andai kata Bagawanta Bhari, seorang tokoh spiritual dari belahan Desa Culanggi, tidak mendapatkan penghargaan dari Sri Maharaja Rake Layang Dyah Tuladong. Boleh dikata, pada waktu itu bagawanta Bhari, seperti memperoleh penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, kalau hal itu terjadi sekarang ini. Atau mungkin seperti memperoleh penghargaan Kalpataru sebagai Penyelamat Liangkungan.Memang Kiprah Bagawanta Bhari kala itu, bagaimana upaya tokok spiritual ini meyelamatkan lingkungan dari amukan banjir tahunan yang mengancam daerahnya. Ketekunannya yang tanpa pamprih inilah akhirnya menghantarkan dirinya sebagai panutan, sekaligus idola masyarakat kala itu.Ketika itu tidak ada istilah Parasamya atau Kalpataru, namun bagi masyarakat yang berhasil dalam ikut serta memakmurkan negara akan mendapat “Ganjaran” seperti Bagawanta Bhari, dirinya juga memperoleh ganjaran itu berupa gelar kehormatan “Wanuta Rama” (ayah yang terhormat atau Kepala Desa) dan tidak dikenakan berbagai macam pajak (Mangilaladrbyahaji) di daerah yang dikuasai Bagawanta Bhari, seperti Culanggi dan Kawasan Kabikuannya.

Sementara itu daerah seperti wilayah Waruk Sambung dan Wilang, hanya dikenakan “I mas Suwarna” kepada Sri Maharaja setiap bulan “Kesanga” (Centra).Pembebasan atas pajak itu antara lain berupa “Kring Padammaduy” (Iuran Pemadam Kebakaran), “Tapahaji erhaji” (Iuran yang berkaitan dengan air), “Tuhan Tuha dagang” (Kepala perdagangan), “Tuha hujamman” (Ketua Kelompok masyarakat), “Manghuri” (Pujangga Kraton), “Pakayungan Pakalangkang” (Iuran lumbung padi), “Pamanikan” (Iuran manik-manik, permata) dan masih banyak pajak lainnya.Kala itu juga belum ada piagam penghargaan untuknya. maka sebagai peringatan atas jasanya itu lalu dibuat prasasti sebagai “Pngeleng-eleng” (Peringatan). Prasasti itu diberi nama “HARINJING” B” yang bertahun Masehi 19 September 921 Masehi. Dan disebutlah “Selamat tahun saka telah lampau 843, bulan Asuji, tanggal lima belas paro terang, paringkelan Haryang, Umanis (legi). Budhawara (Hari Rabo), Naksatra (bintang) Uttara Bhadrawada, dewata ahnibudhana, yoga wrsa.

Menurut penelitian dari para ahli lembaga Javanologi, Drs. M.M. Soekarton Kartoadmodjo, Kediri lahir pada Maret 804 Masehi. Dengan demikian tahun 1998 ini, Usia Kediri telah mencapai 1194 tahun. Sekitar tahun itulah, Kediri mulai disebut-sebut sebagai nama tempat maupun negara. Belum ada sumber resmi seperti prasasti maupun dokumen tertulis lainnya yang dapat menyebutkan, kapan sebenarnya Kediri ini benar-benar menjadi pusat dari sebuah Pemerintahan maupun sebagai mana tempat.

Dari prasasti yang diketemukan kala itu, masih belum ada pemisah wilayah administratif seperti sekarang ini. Yaitu adanya Kabupaten dan Kodya Kediri, sehingga peringatan Hari Jadi Kediri yang sekarang ini masih merupakan milik dua wilayah dengan dua kepala wilayah pula.Menurut para ahli, baik Kadiri maupun Kediri sama-sama berasal dari bahasa Sansekerta, dalam etimologi “Kadiri” disebut sebagai “Kedi” yang artinya “Mandul”, tidak berdatang bulan (aprodit). Dalam bahasa Jawa Kuno, “Kedi” juga mempunyai arti “Dikebiri” atau dukun. Menurut Drs. M.M. Soekarton Kartoadmodjo, nama Kediri tidak ada kaitannya dengan “Kedi” maupun tokok “Rara Kilisuci”. Namun berasal dari kata “diri” yang berarti “adeg” (berdiri) yang mendapat awalan “Ka” yang dalam bahasa Jawa Kuno berarti “Menjadi Raja”.Kediri juga dapat berarti mandiri atau berdiri tegak, berkepribadian atau berswasembada.

Jadi pendapat yang mengkaitkan Kediri dengan perempuan, apalagi dengan Kedi kurang beralasan. Menurut Drs. Soepomo Poejo Soedarmo, dalam kamus Melayu, kata “Kediri” dan “Kendiri” sering menggantikan kata sendiri.Perubahan pengucapan “Kadiri” menjadi “Kediri” menurut Drs. Soepomo paling tidak ada dua gejala. Yang pertama, gejala usia tua dan gejala informalisasi. Hal ini berdasarkan pada kebiasaan dalam rumpun bahasa Austronesia sebelah barat, dimana perubahan seperti tadi sering terjadi.

Sumber:  http://www.kediri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=180&limitstart=1 | Diakses pada 16-03-2011.

 

 

Jambore Budaya Serumpun Indonesia-Malaysia


Para pramuka penggalang se Sumatera akan berjambore mempererat persaudaraan antar bangsa dengan  para pramuka penggalang Malaysia. Kegiatan dengan nama Jambore Budaya Serumpun Indonesia-Malaysia ini merupakan penyelenggaraan  untuk pertama kali.  Bertempat di Pagaruyung, kab. Tanah Datar, Sumatera Barat para tunas bangsa akan berkumpul mepererat persaudaraan antar pemuda dan membina budaya bangsa serumpun mulai 8 s.d. 12 Juni 2010.

Jambore ini mengambil motto yang sudah menjadi jiwa Gerakan Pramuka kita: Satyaku kudarmakan, darmaku kubaktikan. Kemudian, temanya “Dekat di mata, dekat di hati” dengan subtema: Membangun kreativitas dan karakter generasi muda

Tujuan

  1. Membekali pengetahuan kepada generasi muda untuk dapat hidup damai dalam budaya yang beraneka ragam
  2. Menumbuh kembangkan karakter dan pekerti yang baik kepada generasi muda
  3. Memberikan citra positif tentang budaya Indonesia kepada negara sahabat
  4. Meningkatkan peran perkemahan budaya dalam forum internasional
  5. Memperkenalkan budaya Sumatera kepada generasi muda baik di dalam maupun di luar negeri

Peserta

  • Pramuka Penggalang seluruh propinsi di Sumatera, dengan rincian
  • Kwarda se Sumatera 1100 orang
  • Pengakap se Malaysia 1400 orang
  • Jumlah total 2500 peserta dan Pembina Pendamping

Materi Acara

  • Pengantar
  • Pembukaan
  • Orientasi
  • Dinamika wawasan kebangsaan

Acara Inti

  • Permainan tradisional
  • Kreativitas kerajinan tangan
  • Gelar kesenian (Drama, Teater wawasan kebangsaan)
  • Masakan tradisional
  • Pembacaan puisi
  • Penjelejahan situs budaya
  • Outdoor activity
  • Pengamatan kehidupan masyarakat
  • Karnaval & pameran budaya
  • Pemutaran film budaya & perjuangan
  • Gelang ajar
  • Wisata budaya

Pelengkap

  • Bakti masyarakat
  • Malam api unggun
  • Penutupan

Kontak :
PANITIA PENYELENGGARA
JAMBORE BUDAYA SERUMPUN INDONESIA – MALAYSIA
( 1st JAMBOREE OF ROOTED CULTURE INDONESIA – MALAYSIA )
JUNE 8th – 12nd 2010
PAGARUYUNG – TANAH DATAR
Sekretariat : Benteng Van Der Capellen – Batusangkar
Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, INDONESIA, Kode Pos 27281
Telp/Fax : 0752 – 73789, Website : http://www.tanahdatar.go.id, Email: jambore2010@tanahdatar.go.id

Lomba Foto Sadar Wisata 2010


Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan Lomba Foto Sadar Wisata terbuka untuk umum. Hadiah utama berupa uang 10 juta dan trofi dari menteri.

Bagi 100 foto nominasi terbaik akan diikutkan dalam suatu pameran. Foto-foto pemenang akan dipamerkan pada 30, 31 Juli dan 1 Agustus 2010. Pada hari terakhir pameran, hadiah bagi pemenang akan diserahkan.

Tema lomba: Sadar Wisata

Memperebutkan hadiah

Juara I : Rp 10 juta + Trophy Menteri + Piagam
Juara II : Rp 7,5 juta + Trophy Menteri + Piagam
Juara III : Rp 5 juta + Trophy Menteri + Piagam
Harapan I : Rp 3 juta + piagam
Harapan II : Rp 2 juta + piagam
Harapan III : Rp 1 juta + piagam
Door Prize : Rp 3 juta

Juri

Arbain Rambey Ahli Fotografi (Kompas)
Sigit Pramono Ahli Fotografi
Darwis Triadi Ahli Fotografi
Erwin Nurdin Pemerhati Fotografi
Bambang Wijanarko Ahli Fotografi

Ketentuan Lomba Umum

  1. Tidak dipungut biaya dan Terbuka untuk umum (Panitia dan Dewan Juri tidak diperkenankan mengikuti lomba)
  2. Foto yang diperlombakan harus mengangkat salah satu atau lebih unsur dari Sapta Pesona, yaitu: Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, & Kenangan
  3. Jumlah foto peserta dibatasi maksimal 5 foto
  4. Foto merupakan milik pribadi (bukan karya orang lain), dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba.
  5. Rekayasa digital diizinkan sebatas sama dengan yang biasa dilakukan dalam kamar gelap fotografi film
  6. Lokasi obyek pengambilan foto di wilayah Destinasi Pariwisata seluruh Indonesia

Pengiriman

  1. Foto cetak ukuran sisi panjang minimum 30 cm dan menyerahkan file digital dengan sisi panjang minimum 3000 pixel disimpan dalam format JPG medium (minimum skala 6) dalam bentuk CD. Format nama file digital: namapeserta_judul_lokasipemotretran. Foto digital harus masih mengandung EXIF. Untuk foto yang dibuat dengan film harus menyertakan klise asli.
  2. Dibalik foto harus dilekatkan kertas yang memuat data: Judul foto; Nama dan Alamat pemotret; No. Telp dan Hp, Peristiwa dan lokasi foto dan data teknis.
  3. Semua karya foto dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan di sudut kiri atas amplop ditulis Lomba Foto Sadar Wisata 2010
  4. Foto dapat diantar langsung pada hari kerja atau dikirim ke Sekretariat Panitia Lomba, selambat-lambatnya di terima panitia tanggal 10 Juli 2010

Penilaian

  1. Foto yang masuk akan dinilai oleh Dewan Juri pada tanggal 16 Juli 201
  2. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta sebelum dan sesudah penjurian apabila dianggap melakukan kecurangan
  3. Keputusan Dewan Juri sah dan tidak dapat diganggu gugat

Kriteria Rekayasa Digital

  1. Dodging dan burning diperbolehkan seminimal mungkin
  2. Penggunaan teknik ruang gelap digital hanya untuk membantu mengatur kisaran tone dinamis dari sebuah foto agar mendekati kenyataan.
  3. Solarized, mezo-tinted, duo tone dan sejenisnya tidak diperbolehkan.
  4. Pemotongan (cropping) diperbolehkan.
  5. Tidak diperkenankan mengirimkan gambar berupa kombinasi lebih dari satu foto atau menghilangkan atau merubah elemen-elemen dalam satu foto.

Pemenang

  1. Foto pemenang lomba akan dipamerkan tanggal 30, 31 Juli dan 1 Agustus 2010 dan nama pemenang serta penyerahan hadiah dilakukan pada hari terakhir pameran.
  2. 100 karya foto nominasi akan dipamerkan.
  3. Semua foto pemenang lomba menjadi milik Panitia dan Panitia berhak menggunakan sebagai bahan publikasi pariwisata, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu.

Lain-lain

Panitia akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melindungi karya peserta, namun Panitia tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang timbul selama pengiriman dan pameran

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di website ini.

Sekretariat Panitia Lomba Foto Sadar Wisata 2010
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Jl. Medan Merdeka Barat no.17 Jakarta 10110
Gedung Sapta Pesona Lt. 4

Tugas, Fungsi, Kewajiban Satpol PP


Satuan Polisi Pamoing Praja (Satpol PP) mempunyai  tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu  kondisi  daerah  yang  tenteram,  tertib,  dan  teratur  sehingga penyelenggaraan  roda  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping  menegakkan  Perda,  Satpol  PP  juga  dituntut  untuk  menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Untuk  mengoptimalkan  kinerja  Satpol  PP  perlu  dibangun  kelembagaan Satpol  PP  yang  mampu  mendukung  terwujudnya  kondisi  daerah  yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan   kriteria kepadatan  jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi  juga  beban  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diemban,  budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamoing Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya PP ini  maka dinyatakan tidak berlaku PP  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pedoman  Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

Berikut kutipan isi PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP.

Pengertian (Pasal 3)

(1) Satpol  PP  merupakan  bagian  perangkat  daerah  di  bidang penegakan  Perda,  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat.

(2)   Satpol  PP  dipimpin  oleh  seorang  kepala  satuan  dan berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Syarat menjadi Satpol PP (Pasal 16)

Persyaratan  untuk  diangkat  menjadi  Polisi  Pamong  Praja adalah:

a. pegawai negeri sipil;

b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;

c.  tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk  laki-laki  dan  155  cm  (seratus  lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;

d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;

e. sehat jasmani dan rohani; dan

f.  lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Kedudukan (Pasal 3 ayat (2))

Satpol  PP  dipimpin  oleh  seorang  kepala  satuan  dan berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

  • (Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada kepala daerah melalui sekretaris  daerah  adalah  pertanggungjawaban  administratif. Pengertian  “melalui”  bukan  berarti  Kepala  Satpol  PP  merupakan bawahan  langsung  sekretaris  daerah.  Secara  struktural  Kepala Satpol PP berada langsung di bawah kepala daerah).

Tugas (Pasal 4)

Satpol  PP  mempunyai  tugas  menegakkan  Perda  dan menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

  • (Sesuai  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  bahwa  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat  merupakan  urusan  wajib  yang  menjadi  kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat).

Fungsi (Pasal 5)

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

a.   penyusunan  program  dan  pelaksanaan  penegakan  Perda, penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

b.   pelaksanaan  kebijakan  penegakan  Perda  dan  peraturan kepala daerah;

c.   pelaksanaan  kebijakan  penyelenggaraan  ketertiban  umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;

d.   pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

  • (Tugas  perlindungan  masyarakat  merupakan  bagian  dari  fungsi penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat, dengan  demikian  fungsi  perlindungan masyarakat  yang  selama  ini berada  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  bidang  kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP)

e.   pelaksanaan  koordinasi  penegakan  Perda  dan  peraturan kepala  daerah,  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan ketenteraman  masyarakat  dengan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  daerah, dan/atau aparatur lainnya;

f.   pengawasan  terhadap  masyarakat,  aparatur,  atau  badan hukum  agar  mematuhi  dan  menaati  Perda  dan  peraturan kepala daerah; dan

g.   pelaksanaan  tugas  lainnya  yang  diberikan  oleh  kepala daerah.

Wewenang (Pasal 6)

Polisi Pamong Praja berwenang:

a.  melakukan  tindakan  penertiban  nonyustisial  terhadap warga  masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang melakukan  pelanggaran  atas  Perda  dan/atau  peraturan kepala daerah;

  • (Tindakan  penertiban  nonyustisial  adalah  tindakan  yang  dilakukan oleh  Polisi  Pamong  Praja  dalam  rangka  menjaga  dan/atau memulihkan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat terhadap  pelanggaran  Perda  dan/atau  peraturan  kepala  daerah dengan  cara  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan)

b.  menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang  mengganggu  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat;

  • (Yang  dimaksud  dengan  ”menindak”  adalah  melakukan  tindakan hukum  terhadap  pelanggaran  Perda  untuk  diproses  melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

c.  fasilitasi  dan  pemberdayaan  kapasitas  penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

d.  melakukan  tindakan  penyelidikan  terhadap  warga masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang  diduga melakukan  pelanggaran  atas  Perda  dan/atau  peraturan kepala daerah; dan

  • (Yang  dimaksud  dengan  “tindakan  penyelidikan”  adalah  tindakan Polisi  Pamong  Praja  yang  tidak menggunakan  upaya  paksa  dalam rangka  mencari  data  dan  informasi  tentang  adanya  dugaan pelanggaran  Perda  dan/atau  peraturan  kepala  daerah,  antara  lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan,  serta meminta keterangan).

e.  melakukan  tindakan  administratif  terhadap  warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

  • (Yang  dimaksud  dengan  “tindakan  administratif”  adalah  tindakan berupa  pemberian  surat  pemberitahuan,  surat  teguran/surat  peringatan  terhadap  pelanggaran  Perda  dan/atau  peraturan  kepala daerah).

Kewajiban (Pasal 8)

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

a.  menjunjung  tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia,  dan  norma  sosial  lainnya  yang  hidup  dan berkembang di masyarakat;

  • (Yang  dimaksud  dengan  ”norma  sosial  lainnya”  adalah  adat  atau kebiasaan  yang  diakui  sebagai  aturan/etika  yang mengikat  secara moral kepada masyarakat setempat).

b.  menaati  disiplin  pegawai  negeri  sipil  dan  kode  etik  Polisi Pamong Praja;

c.  membantu  menyelesaikan  perselisihan  warga  masyarakat yang  dapat  mengganggu  ketertiban  umum  dan ketenteraman masyarakat;

  • (Yang  dimaksud  dengan  ”membantu  menyelesaikan  perselisihan” adalah  upaya pencegahan  agar  perselisihan  antara  warga masyarakat  tersebut  tidak  menimbulkan  gangguan  ketenteraman dan ketertiban umum).

d.  melaporkan  kepada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia atas  ditemukannya  atau  patut  diduga  adanya  tindak pidana; dan

  • (Yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah tindak pidana di luaryang diatur dalam Perda)

e.  menyerahkan  kepada  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  daerah atas  ditemukannya  atau  patut  diduga  adanya  pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pemberhentian (Pasal 18)

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

a.  alih tugas;

b.  melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;

c.  dipidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau

d.  tidak  dapat  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  sebagai Polisi Pamong Praja.

Tata Kerja

Satpol  PP  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. (Pasal 25)

Setiap  pimpinan  organisasi  dalam  lingkungan  Satpol  PP provinsi  dan  kabupaten/kota  bertanggung  jawab  memimpin, membimbing,  mengawasi,  dan  memberikan  petunjuk  bagi pelaksanaan  tugas  bawahan,  dan  bila  terjadi  penyimpangan, mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.( Pasal 26.)

Kerja sama dan Koordinasi (Pasal 28)

(1)  Satpol  PP  dalam  melaksanakan  tugasnya  dapat  meminta bantuan  dan/atau bekerja  sama  dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.

(2)  Satpol  PP  dalam  hal  meminta  bantuan  kepada  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan/atau  lembaga  lainnya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertindak  selaku koordinator operasi lapangan.

(3)  Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas  hubungan  fungsional,  saling  membantu,  dan  saling menghormati  dengan  mengutamakan  kepentingan  umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Pasal  35

Pedoman  organisasi  Satpol  PP  untuk  Provinsi  Daerah  Khusus Ibu  Kota  Jakarta,  diatur  dengan  Peraturan  Menteri  dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

__________________________________________________________

Dokumen untuk diunduh

PP_6 Th 2010 ttg_Satpol_PP

UU 22 Th 2009 Lalu lintas dan Angkutan Jalan

UU 14 Th 2008  Keterbukaan Informasi Publik

UU 25 Th 2009 ttg Pelayanan Publik

UU 23 Th 2004 ttg KDRT

UU 23 Th 2002 Perlindungan Anak

Syarat Pengangkatan Anak


Pengangkatan  Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang  tua, wali yang sah atau orang  lain yang bertanggung  jawab atas  perawatan,  pendidikan  dan  membesarkan  anak  tersebut  ke  dalam  lingkungan keluarga orang tua angkat.

Persyaratan pengangkatan anak, secara hukum, diatur berdasarkan Peraturan Mensos Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mulai berlaku sejak ditetapkan pada 19 Oktober 2009. Dengan terbitnya Permensos ini maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor  13/HUK/1993 jo Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 2/HUK/1995  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berikut kutipan sebagian isi peraturan:

1. Permohonan

Permohonan  pengangkatan  anak  disebutkan dalam pasal 5, yakni harus  melampirkan  persyaratan  administratif  Calon Anak Angkat (CAA)  yang meliputi: (a).  copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA; (b).  copy kartu keluarga orang tua CAA; dan  (c).  kutipan akta kelahiran CAA.

2. Prinsip

Prinsip pengangkatan anak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2, yaitu meliputi  :

a. pengangkatan  anak  hanya  dapat  dilakukan  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan dilakukan  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku;

b. pengangkatan  anak  tidak  memutuskan  hubungan  darah  antara  anak  yang  diangkat dengan orang tua kandungnya;

c. Calon Orang Tua Anak Angkat (COTA) harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA;

d. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut;

e. pengangkatan  anak Warga  Negara  Indonesia  oleh Warga  Negara  Asing  hanya  dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Selain  prinsip-prinsip di atas, orang  tua  angkat  wajib memberitahukan  kepada  anak angkatnya  mengenai  asal  usulnya  dan  orang  tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

3. Tujuan

Pengangkatan  Anak  bertujuan  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak  untuk mewujudkan kesejahteraan  dan  perlindungan  anak  yang  dilaksanakan  berdasarkan  adat  kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tujuan tersebut, peraturan ini ditujukan sebagai acuan bagi  masyarakat  dalam  melaksanakan  pengangkatan  anak,  baik  yang  dilakukan  oleh Pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Peraturan Mensos No 110/HUK/2009 ini terdiri atas 9 Bab dan terbagi atas 54 pasal :

BAB I: Ketentuan Umum

BAB  II: Persyaratan  Calon Anak Angkat  dan  Calon Orangtua  Angkat

BAB III: Jenis Pengangkatan Anak

BAB  IV: Kewenangan

BAB  V: Pengangkatan Anak Antar WNI

BAB VI: Pengangkatan Anak oleh COTA yang Salah Seorangnya WNA

BAB  VII: Pengangkatan Anak Antara WNI dengan WNA

BAB VIII: Pengangkatan Anak WNI yang Dilahirkan di Luar Wilayah Indonesia

BAB IX: Ketentuan Penutup

Dokumen untuk diunduh

Permensos No. 110/HUK/2009_Persyaratan Pengangkatan Anak

Sertifikat Unesco untuk Batik, Wayang, dan Keris


Menlu RI Dr. R.M. Marty Natalegawa menyerahkan 4 (empat) sertifikat UNESCO kepada Menko Kesra hari ini (05/02) bertempat di Kantor Menko Kesra. Dari Menko Kesra, sertifikat kemudian diserahkan kepada Menbudpar pada hari yang sama. Sertifikat tersebut adalah: the Wayang puppet theatre, the Indonesian Kris, Indonesian Batik dan Education and training in Indonesian Batik intangible cultural heritage for elementary, junior, senior, vocational school and polytechnic students, in collaboration with the Batik Museum in Pekalongan.

Penyampaian keempat sertifikat tersebut merupakan bentuk pengakuan UNESCO melalui programnya di bawah Konvensi 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (Convention on the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage). Konvensi ini memberikan pengakuan kepada budaya hidup berupa: budaya lisan, seni pentas, adat istiadat dan perayaan, pengetahuan tentang alam dan semesta, dan kerajinan tradisional.

Sertifikat tersebut merupakan pengakuan dunia terhadap kekayaan budaya dan alam Indonesia yang menjadi identitas bangsa Indonesia, khususnya wayang, keris, batik dan “Best Practice” pelestarian budaya batik. UNESCO menyerahakan keempat sertifikat setelah melalui proses penelitian dan penyusunan berkas-berkas nominasi yang diajukan Pemri, dalam hal ini Menbudpar dan Menkokesra, melalui Wakil RI di UNESCO di Paris.

Keempat inskripsi ini mengharuskan semua pemangku kepentingan baik instansi Pemerintah maupun LSM, kelompok dan perseorangan untuk melaksanakan komitmen untuk terus melestarikan dan mengembangkan mata budaya maupun “Best Practice” tersebut.

Menko Kesra menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berperan sehingga UNESCO memberikan penghormatan kepada budaya Indonesia. Apresiasi tersebut  disampaikan kepada Menlu RI dan jajarannya, yang turut berperan dalam memperjuangkan nominasi-nominasi Pemri dan upaya-upaya seluruh Perwakilan RI dalam mempromosikan budaya nasional. Menko Kesra juga menyampaikan terima kasih kepada Menbudpar, Mendiknas, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Yayasan KADIN Indonesia, Forum Masyarakat Batik Indonesia, Senawangi dan pihak-pihak lain yang terlibat proses nominasi dan promosi warisan budaya Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Menlu RI menegaskan bahwa Kemlu beserta jajarannya senantiasa siap membantu upaya perlindungan budaya termasuk pencalonan Angklung, Tari Saman dan mata budaya lainnya  serta pencalonan Indonesia sebagai anggota Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO yang akan dilakukan pada bulan Juni 2010.

Warisan Budaya Tak B enda

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) telah meresmikan wayang, keris, dan batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Peresmian tersebut ditandai dengan serah-terima sertifikat UNESCO kepada pemerintah.

Kata tak benda atau intangibel terasa janggal jika diasosiasikan dengan wayang, keris, dan batik yang jelas-jelas terlihat wujudnya sebagai benda padat. Bahkan, batik identik dengan benda pakai seperti baju, atau kemeja.

Mengapa kata Tak Benda melekat pada ketiga warisan budaya itu? Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik mengatakan, yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia bukanlah wujud wayang, keris dan batik sebagai sebuah benda.

Namun, dikatakan Jero, cerita-cerita, nilai-nilai filosofi dan sisi humanis yang terkandung dalam wayang, keris, dan batik itulah yang diakui sebagai sebuah warisan budaya yang patut dilestarikan.

Sama halnya dengan wayang, keris dan batik juga memiliki cerita dibalik pembuatannya. Pembuatan keris dan batik membutuhkan ketekunan tinggi dengan nilai seni budaya tinggi yang dilandasi nilai-nilai spritual masyarakat yang tinggi pula.

Untuk membuat keris misalnya, seorang Empu keris biasa melakukan ritual-ritual doa sebelum pembuatan. Ditambah lagi, dalam masyarakat Jawa, keris dipercaya memiliki kekuatan magis berisi roh-roh nenek moyang.

Sumber: http://www.indonesia.go.id dan http://www.menkokesra.go.id    

Makalah Ilmiah: Pemaknaan Indonesia Raya Era Reformasi


Ditelusuri dari sejarahnya, lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk pertama kalinya diperdengarkan pada 27-28 Oktober 1928 ketika berlangsung Kongres Pemuda Indonesia II di Jakarta. Perkenalan Indonesia Raya dibawakan langsung oleh penciptanya W.R. Supratman bersamaan dengan diperkenalkannya bendera Merah Putih sebagai bendera pusaka bangsa Indonesia. Teks lagu untuk pertama kalinya dipublikasikan oleh surat kabar  Sin Po. Kemudian pada 26 Juni 1958 dikeluarkan PP No. 44 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pesan-pesan yang tersirat dan tertulis dalam Lagu Kebangsaan Indonesia Raya kini sudah mulai dilupakan oleh banyak orang. Mungkin masih lebih baik kalau anak bangsa ini dapat ingat bait-bait yang terkandung dalam lagu kebangsaan itu, meski kurang menjiwai apalagi  mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa hal yang dapat saya simpulkan dalam makalah sederhana ini adalah sebagai berikut:

•  Kata “tanah air” mengandung makna bahwa penghuni Negara Kepulauan yang bernama Republik Indonesia adalah bangsa bahari. Sebagai bangsa bahari kita harus memandang laut sebagai pemersatu nusantara, bukan sebagai pemisah.

•  Indonesia adalah tanah pusaka yang kaya. Nenek moyang bangsa bahari ini telah mewariskan pusaka yang  dulu dapat dikelola baik dengan kearifan yang mereka miliki. Kearifan yang dimiliki nenek moyang bangsa ini masih tersisa pada sukubangsa-sukubangsa di Nusantara. Ironisnya pada anak bangsa yang sudah berpendidikan di kota-kota besar, kearifan dalam menyikapi dan menjaga pusaka sudah mulai berkurang bahkan nyaris hilang.

•  Sebagai Negara Kepulauan memandang laut sebagai pemersatu Nusantara, kekuatan di laut bangsa ini sangat kurang. Kita melihat kurangnya kekuatan laut kita, dan kita lihat kurangnya sarana transportasi laut kita. Transportasi  laut sangat minim. Padahal dengan sarana tersebut dapat mempererat tali silaturrahmi antar sukubangsa yang mendiami pulau-pulau di Nusantara. Baca selanjutnya  . . .

Keraton Sambas


Pusat pemerintahan Kesultanan Sambas terletak di sebuah kota kecil yang sekarang dikenal dengan nama Sambas. Untuk mencapai kota ini dapat ditempuh dengan kendaraan darat dari kota Pontianak ke arah baratlaut sejauh 175 km., melalui kota Mempawah, Singkawang, Pemangkat, dan Sambas. Lokasi bekas pusat pemerintahan terletak di tepi kota Sambas. Di daerah pertemuan sungai Sambas, Sambas Kecil, dan Teberau, pada sebuah tempat yang oleh penduduk di sebut Muare Ullakan (Desa Dalam Kaum) berdiri keraton Kesultanan Sambas.

Pusat pemerintahan Kesultanan Sambas terletak di daerah pertemuan sungai pada bidang tanah yang berukuran sekitar 16.781 meter persegi

Sungai Sambas sejak awal sejarah sudah lama dihuni manusia. Mereka bertempat tinggal di tepian sungai pada rumah-rumah rakit atau rumah kolong yang didirikan di atas tiang.

membujur arah barat-timur. Pada bidang tanah ini terdapat beberapa buah bangunan, yaitu dermaga tempat perahu/kapal sultan bersandar, dua buah gerbang, dua buah paseban, kantor tempat sultan bekerja, bangunan inti keraton (balairung), dapur, dan masjid sultan. Bangunan keraton menghadap ke arah barat ke arah sungai Sambas. Ke arah utara dari dermaga terdapat Sungau Sambas Kecil, dan ke arah selatan terdapat Sungai Teberau. Di sekeliling tanah keraton merupakan daerah rawa-rawa dan mengelompok di beberapa tempat terdapat makam keluarga sultan.

Bangunan keraton yang lama dibangun oleh Sultan Bima pada tahun 1632 (sekarang telah dihancurkan), sedangkan keraton yang masih berdiri sekarang dibangun pada tahun 1933. Sebagai sebuah keraton di tepian sungai, di mana sarana transportasinya perahu/kapal, tentunya di tepian sungai dibangun dermaga tempat perahu/kapal sultan bersandar. Dermaga yang terletak di depan keraton dikenal dengan nama jembatan Seteher. Jembatan ini menjorok ke tengah sungai. Dari dermaga ini ada jalan yang menuju keraton dan melewati gerbang

Di daerah pertemuan sungai Sambas dan Sambas Kecil terdapat sebuah keraton yang seluruh dindingnya dibuat dari kayu.

masuk.
Gerbang masuk yang menuju halaman keraton dibuat bertingkat dua dengan denahnya berbentuk segi delapan dan luasnya 76 meter persegi. Bagian bawah digunakan untuk tempat penjaga dan tempat beristirahat bagi rakyat yang hendak menghadap sultan, dan bagian atas digunakan untuk tempat mengatur penjagaan. Selain itu, bagian atas pada saat-saat tertentu digunakan sebagai tempat untuk menabuh gamelan agar rakyat seluruh kota dapat mendengar kalau ada keramaian di keraton.

Setelah melalui pintu gerbang yang bersegi delapan, di tengah halaman keraton dapat dilihat tiang bendera yang disangga oleh empat batang tiang. Tiang bendera ini melambangkan sultan, dan tiang penyangganya melambangkan empat pembantu sultan yang disebut wazir. Di bagian bawah tiang bendera terdapat dua pucuk meriam, dan salah satu di antaranya bernama Si Gantar Alam.
Sebelum memasuki keraton, dari halaman yang ada tiang benderanya, kita harus melalui lagi sebuah gerbang. Gerbang masuk ini juga terdiri dari dua lantai, tetapi bentuk denahnya empat persegi panjang. Lantai bawah tempat para penjaga yang bertugas selama 24 jam, sedangkan lantai atas dipakai untuk keluarga sultan beristirahat sambil menyaksikan aktivitas kehidupan rakyatnya sehari-hari.

Setelah melalui gerbang kedua dan pagar halaman inti, sampailah pada bangunan keraton. Pada bagian atas ambang pintu keraton terdapat tulisan “Alwatzsyikhubillah” yang berarti “Berpegang teguh dengan nama Allah”. Di bagian atasnya tulisan ini terdapat ukiran yang menggambarkan dua ekor burung laut yang bermakna “Kekuatan Kerajaan Sambas pada angkatan laut”, dan angka sembilan yang berarti bangunan keraton ini dibangun oleh sultan yang kesembilan.

Masjid Agung Sambas yang dibangun oleh Sultan Abubakar Tajuddin (1848-1853). Letaknya di sebelah baratdaya keraton (Dok. Puslitarkenas).

Di dalam kompleks keraton terdapat tiga buah bangunan. Di sebelah kiri bangunan utama terdapat bangunan yang berukuran 5 x 26 meter. Pada masa lampau bangunan ini berfungsi sebagai dapur dan tempat para juru masak keraton. Di sebelah kanan bangunan utama terdapat bangunan lain yang ukurannya sama seperti bangunan dapur. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat Sultan dan pembantunya bekerja. Dari bangunan tempat Sultan bekerja dan bangunan utama keraton dihubungkan dengan koridor beratap dengan ukuran panjang 5,90 meter dan lebar 1,50 meter.

Di bagian dalam bangunan tempat Sultan dan pembantunya bekerja, tersimpan beberapa benda pusaka kesultanan, di antaranya singgasana kesultanan, pedang pelantikan Sultan, gong, tombak, payung kuning yang merupakan lambang kesultanan, dan meriam lele. Meriam lele yang jumlahnya tujuh buah hingga sekarang masih dianggap barang keramat dan sering diziarahi penduduk. Masing-masing meriam yang berukuran kesil ini mempunyai nama, yaitu Raden Mas, Raden Samber, Ratu Kilat, Ratu Pajajaran, Ratu Putri, Raden Pajang, dan Panglima Guntur.

Bangunan utama keraton berukuran 11,50 x 22,60 meter. Terdiri atas tujuh ruangan, yaitu balairung terletak di bagian depan, kamar tidur sultan, kamar tidur istri sultan, kamar tidur anak-anak sultan, ruang keluarga, ruang makan, dan ruang khusus menjahit. Di bagian atas ambang pintu yang menghubungkan balairung dan ruang keluarga, terdapat lambang Kesultanan Sambas dengan tulisan “Sultan van Sambas” dan angkatahun 15 Juli 1933. Angka tahun ini merupakan tanggal peresmian bangunan keraton. Di bagian dalam bangunan ini, pada kamar tidur Sultan tersimpan barang-barang khazanah Kesultanan Sambas, di antaranya tempat peraduan sultan, pakaian kebesaran, payung kesultanan, pedang, getar, puan, dan meja tulis Sultan. Pada bagian dinding terpampang gambar-gambar keluarga Sultan yang pernah memerintah Sambas.

Penulis : Bambang Budi Utomo

Diakses dari http://www.budpar.go.id/page.php?ic=543&id=463

Program 100 Hari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata


Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Ir. Jero Wacik, SE memaparkan program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II bidang Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di  Gedung DPR-RI Jakarta, Rabu (25/11).

Menbudpar Jero Wacik mengatakan, di bidang Sejarah dan Purbakala (Sepur) dalam waktu dekat akan diluncurkan buku Sejarah Kebudayaan Indonesia dan Arus Sejarah  Kebudayaan Indonesia serta  pengembangan Kawasan Sejarah Panglima Besar Jenderal Soedirman yang diharapkan terealisasi pada Januari 2010.

Di bidang Nilai Budaya, Seni dan Film (NBSF), menurut Menbudpar Jero Wacik,  akan dilaksanakan Festival Film Indonesia (FFI) 2009 pada Desember mendatang serta mengelar Festival Musik Sasando dengan memperebutkan Piala Presiden RI yang akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sementara itu di bidang pariwisata, terus menggecarkan upaya pencapaian target kunjungan wisman yang tahun 2009 ini sebesar 6,5 juta wisatawan mancegara (wisman) serta pergerakan 227 juta wisatawan nusantara (wisnus). Selain itu melanjutkan program promosi pariwisata yang dalam kurun waktu November 2009 hingga Januari 2010 lebih difokuskan pada enam  pasar utama pariwisata, yaitu Australia, China, Korea Selatan, Jepang, Malaysia dan Singapura.

“Kita juga mendukung penyelenggaraan program Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di dalam dan luar negeri pada  November-Desember 2009  berkordinasi dengan Deplu, pemerintah daerah dan asosiasi pariwisata,” katanya.

Sedangkan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, akan melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Destinasi Pariwisata di 104 desa yang  dilaksanakan pada Desember 2009 berkordinasi dengan pemerintah daerah.

Di bidang Sumber Daya Budpar, kata menteri, Depbudpar akan membentuk tim kajian untuk membahas Kawasan Strategis Nasional Borobudur dalam kaitannya dengan Keppres No.1 tahun 1992 tentang Pengelolaan Kawasan Borobudur dan Prambanan. “Kita juga akan melaksanakan sertifikasi terhadap 4.000 tenaga kerja bidang perhotelan, restoran dan Spa  dalam upaya meningkatkan daya saing SDM pariwisata,” katanya.

Rapat kerja pertama yang dipimpin Ketua Komisi X Prof. Dr.H.Mahyuddin,NS,SP.OG didahului acara perkenalan dengan 44 dari 48 anggota Komisi X  DPR periode 2009-2014 yang hadir dengan Menbudpar Jero Wacik dan para pejabat eselon satu Depbudpar. (Pusformas)

Sumber: http://www.budpar.go.id

Sejarah Singkat Hari Ibu (Peringatan Tahun 2009)


Hari Ibu jatuh pada 22 Desember. Mengapa tanggal ini ditetapkan sebagai Hari Ibu?

Berikut sejarah singkat Hari Ibu; teks yang dibaca pada peringatan Hari Ibu tahun 2009. Tema  peringatan  Hari  Ibu  (PHI) tahun  ini  adalah Kesetaraan  Perempuan  dan  Laki-laki  dalam  Pembangunan Nasional.

Sejarah Singkat Hari

Gema  Sumpah  Pemuda  dan  lantunan  lagu  Indonesia Raya  yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelorakan dalamKongres  Pemuda  Indonesia,  menggugah  semangat  para pimpinan  perkumpulan  kaum  perempuan  untuk  mempersatukan  diri dalam satu  kesatuan wadah mandiri.  Pada  saat itu sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda pejuang pergerakan bangsa.

Selanjutnya, atas  prakarsa  para  perempuan  pejuang pergerakan kemerdekaan pada  tanggal 22-25 Desember 1928

diselenggarakan Kongres Perempuan  Indonesia  yang pertama kali  di  Yogyakarta.  Salah  satu  keputusannya  adalah  di bentuknya satu  organisasi  federasi  yang  mandiri  dengan nama  Perikatan  Perkoempoelan  Perempoean  Indonesia (PPPI).

Melalui PPPI tersebut terjalin kesatuan semangat  juang kaum perempuan untuk  secara bersama-sama kaum Laki-laki berjuang  meningkatkan  harkat  dan  martabat bangsa Indonesia  menjadi  bangsa  yang  merdeka, dan  berjuang bersama-sama  kaum  perempuan  untuk meningkatkan  harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju.

Pada  tahun  1929  Perikatan  Perkoempoelan  Perempuan Indonesia  (PPPI)  berganti  nama  menjadi  Perikatan Perkoempoelan  Istri  Indonesia  (PPII). Pada  tahun  1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta. Kongres tersebut  disamping  berhasil membentuk  Badan  Kongres Perempuan  Indonesia,  juga  menetapkan  fungsi  utama Perempuan Indonesia sebagai Ibu Bangsa, yang berkewajiban menumbuhkan  dan  mendidik  generasi  baru  yang  lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya.

Pada  tahun  1938  Kongres  Perempuan  Indonesia  III di Bandung  menyatakan  bahwa  tanggal 22  Desember  sebagai Hari Ibu.  Selanjutnya, dikukuhkan  oleh  Pemerintah  dengan Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang Bukan Hari Libur tertanggal 16 Desember 1959,yang  menetapkan  bahwa  Hari Ibu  tanggal  22  Desember merupakan  hari  nasional  dan  bukan  hari libur.  Tahun  1946 Badan  ini menjadi  Kongres  Wanita  Indonesia  di  singkat KOWANI, yang sampai saat  ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan  tuntutan  zaman. Peristiwa  besar  yang  terjadi  pada tanggal  22  Desember  tersebut  kemudian  dijadikan  tonggak sejarah bagi Kesatuan Pergerakan Perempuan Indonesia.

HariIbu  oleh bangsa  Indonesia  diperingati  tidak  hanya  untuk menghargai jasa-jasa perempuan  sebagai seorang ibu, tetapi juga  jasa  perempuan  secara  menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri  maupun  sebagai  warga  negara,  warga  masyarakat dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut,  menegakan  dan  mengisi  kemerdekaan dengan pembangunan nasional.

Peringatan  Hari Ibu  dimaksudkan  untuk  senantiasa mengingatkan  seluruh  rakyat  Indonesia  terutama  generasi muda,  akan  makna  Hari Ibu  sebagai  Hari kebangkitan dan persatuan  serta kesatuan  perjuangan  kaum perempuan  yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk itu  perlu  diwarisi  api  semangat  juang  guna  senantiasa mempertebal  tekad  untuk melanjutkan  perjuangan  nasional menuju  terwujudnya  masyarakat  yang  adil dan  makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Semangat  perjuangan  kaum  perempuan  Indonesia tersebut  sebagaimana tercermin dalam lambang Hari Ibu berupa setangkai  bunga melati dengan kuntumnya,  yang menggambarkan:

1. kasih sayang kodrati antara ibu dan anak;

2. kekuatan, kesucian antara ibu dan pengorbanan anak;

3. kesadaran  wanita  untuk  menggalang  kesatuan  dan

persatuan,  keikhlasan bakti  dalam pembangunan bangsa

dan negara.

Semboyan pada  lambang  Hari Ibu  Merdeka Melaksanakan  Dharma mengandung  arti  bahwa  tercapainya persamaan  kedudukan,  hak,  kewajiban  dan  kesempatan antara  kaum  perempuan  dan  kaum  laki-laki  merupakan kemitrasejajaran  yang  perlu  diwujudkan  dalam kehidupan berkeluarga,  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  demi keutuhan, kemajuan dan kedamaian bangsa Indonesia.

Hari Ibu, 22 Desember 2009

Download

Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu 2009

(berisi antara lain maksud dan tujuan, tata upacara, logo dan maknanya)

Batas Wilayah NKRI


Negara Kesatuan Republik  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  berciri nusantara  mempunyai  kedaulatan  atas  wilayah  serta  memiliki  hak-hak berdaulat  di  luar  wilayah  kedaulatannya  untuk  dikelola  dan  dimanfaatkan sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat  Indonesia  sebagaimana diamanatkan  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  25A mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik  Indonesia adalah  sebuah negara  kepulauan  yang  berciri  Nusantara  dengan  wilayah  yang  batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Bahwa wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem:

a.  pengaturan  suatu  Pemerintahan  negara  Indonesia  yang  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

b.  pemanfaatan bumi, air, dan udara  serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

c.  desentralisasi  pemerintahan  kepada  daerah-daerah  besar  dan  kecil  yang bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

d.  kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Batas Wilayah NKRI

UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebut batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi:

a.  di darat berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;

b.  di  laut  berbatas  dengan Wilayah  Negara  Malaysia,  Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan

c.  di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut,  dan  batasnya  dengan  angkasa  luar  ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

(2) Batas Wilayah  Negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), termasuk  titik-titik  koordinatnya  ditetapkan  berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.

(3) Dalam  hal  Wilayah  Negara  tidak  berbatasan  dengan  negara lain,  Indonesia  menetapkan  Batas  Wilayah  Negara  secara unilateral  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan hukum internasional.

Batas Wilayah Yurisdiksi

Wilayah  Yurisdiksi  adalah  wilayah  di  luar  Wilayah  Negara yang  terdiri  atas Zona Ekonomi Eksklusif,  Landas Kontinen, dan  Zona  Tambahan  di  mana  negara  memiliki  hak-hak berdaulat  dan  kewenangan  tertentu  lainnya  sebagaimana diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum internasional.

Pasal 8 UU No 23 tahun 2008 berbunyi:

(1) Wilayah  Yurisdiksi  Indonesia  berbatas  dengan  wilayah yurisdiksi  Australia,  Filipina,  India,  Malaysia,  Papua  Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

(2) Batas Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk  titik-titik  koordinatnya  ditetapkan  berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.

(3) Dalam hal Wilayah Yurisdiksi tidak berbatasan dengan negara lain,  Indonesia  menetapkan  Batas  Wilayah  Yurisdiksinya secara  unilateral  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Download:

1. UU_Wilayah_Negara.pdf |

2. UUD 1945 (hasil Amandemen) |

3. UU_ttg .Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pdf

4. (lampiran tentang Lambang Negara dan Naskah Indonesia Raya pdf |

5. UU 12/2006.tentang Kewarganegaraan RI pdf |

6. Penjelasan UU Kewarganegaraan_RI_pdf | Profil Indonesia dalam Situs Republik Indonesia |

7. Lagu Indonesia Raya (Not Angka dan Not Balok) |

Profil 33 Provinsi |

8. UU_40/2008_tentang_Penghapusan_Diskriminasi_Ras_dan_Etnis.doc

9. UU_31/1999_tentang_PemberantasanTindakPidanaKorupsi.doc |

10. UU_No_1/1974 tentang_Perkawinan.pdf |

11. UU_No_23_Th_2006_tentang_Administrasi_Kependudukan_pdf

Pengertian WNI (Warga Negara Indonesia)


Dalam UU 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, dijelaskan bahwa yang dimaksud WNI adalah seperti diatur dalam pasal 4.

Bunyi Pasal 4 UU  No 12 Th 2006 sbb.:

Warga Negara Indonesia adalah:

a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;

c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;

h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas)  tahun atau belum kawin;

i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Tulisan terkait, Syarat Menjadi WNI
Download:

1. Download UUD 1945 hasil Amandemen

2. UU_No.24-Th 2009 .Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pdf

3. Penjelasan UU No.24-Th 2009 (lamp.tentang Lambang Negara dan Naskah Indonesia Raya pdf

4. UU_no_12_th_2006.tentang Kewarganegaraan RI pdf

5. UU_no_12_th_2006_tentang_Kewarganegaraan_RI_(penjelasan).pdf

6. Profil Indonesia dalam Situs Republik Indonesia

7. Lagu Indonesia Raya (Not Angka dan Not Balok)

8. Profil 33 Provinsi

9. UU_No.40_Th-2008_tentang_Penghapusan_Diskriminasi_Ras_dan_Etnis.doc

10. UU_No_43_Th_2008_tentang_Wilayah_Negara.pdf

11. UU_No_31_Th-1999_tentang_PemberantasanTindakPidanaKorupsi.doc

12. UU_No_1_Th_1974 tentang_Perkawinan.pdf

13. UU_No_23_Th_2006_tentang_Administrasi_Kependudukan_pdf

Syarat Menjadi WNI (Warga Negara Indonesia)


Berdasar UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa orang asing dapat menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah memenuhi syarat dan tatacara yang diatur dalam peraturan dan undang-undang. Pada pasal 8, disebutkan “Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.” Sedangkan pengertian pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.

Syarat

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan seperti disebut dalam pasal 9, yakni:

a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. dapat berbahasa Indonesia serta   mengakui  dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945;

e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;

g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan

h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Prosedur berikutnya antara lain permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai. Keputusan akhir atas permohonan adalah pada Presiden. Bila dikabulkan oleh Presiden maka status WNI dinyatakan berlaku efektif sejak pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Tulisan terkait,

Dokumen Permohonan menjadi WNI

Pengertian WNI (Warga Negara Indonesia)

 

Download:

%d blogger menyukai ini: