Silabus dan RPP SKI M Ts


Dokumen SKI MTs berikut ini tersedia untuk kelas 7, 8, dan 9 dalam 2 semester (gasal dan genap).

Semoga bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM).

SKI-MTs-7_silabusRPP.pdf

SKI-MTs-9_silabusRPP.pdf

SKI-MTs-8_silabusRPP.pdf

 

Pedoman Sertifikasi 2011


Berdasar buku panduan sertifikasi guru 2011, pola sertifikasi 2011 ada sedikit perbedaan dengan tahun sebelumnya. Perbedaan ini adalah pada pola PLPG, di mana peserta dapat “memilih” mengikuti PLPG jika memenuhi ketentuan.

Penyelenggaraan sertifikasi  guru dalam  jabatan tahun  2011  dibagidalam 3 (tiga) pola sebagai berikut.

1. Penilaian Portofolio (PF)

Sertifikasi  guru pola  PF diperuntukkan  bagi  guru dan  guru  yang diangkat  dalam  jabatan  pengawas  satuan  pendidikan yang: (1)memiliki    prestasi  dan  kesiapan  diri  untuk  mengikuti  proses sertifikasi  melalui  pola PF, (2)  tidak  memenuhi  persyaratan persyaratan  dalam  proses pemberian  sertifikat  pendidik  secaralangsung (PSPL).

Penilaian portofolio dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulan berkas  yang mencerminkan  kompetensi  guru. Komponen penilaian portofolio mencakup:  (1)  kualifikasi  akademik,  (2)  pendidikan  dan pelatihan,  (3)  pengalaman  mengajar,  (4)  perencanaan  dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6)  prestasi  akademik,  (7)  karya  pengembangan  profesi,  (8) keikutsertaan  dalam  forum  ilmiah,  (9)  pengalaman  organisasi  di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

2. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL)

Sertifikasi  guru pola  PSPL diperuntukkan  bagi  guru dan  guru  yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki:

a. kualifikasi  akademik  magister  (S-2)  atau  doktor  (S-3) dari perguruan  tinggi  terakreditasi  dalam  bidang  kependidikan  atau bidang  studi  yang  relevan dengan mata  pelajaran  atau  rumpun mata  pelajaran  yang  diampunya,  atau  guru  kelas  dan  guru bimbingan  dan  konseling  atau  konselor,  dengan  golongan sekurang-kurangnya  IV/b  atau  yang  memenuhi  angka  kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b;

b. golongan  serendah-rendahnya  IV/c  atau  yang memenuhi  angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

3. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

PLPG    diperuntukkan  bagi  guru  dan  guru  yang  diangkat  dalam jabatan  pengawas  satuan  pendidikan  yang:  (1) memilih  langsung mengikuti PLPG (2) tidak memenuhi persyaratan PSPL dan memilih PLPG, dan (3) tidak lulus penilaian portofolio, PLPG  harus  dapat  memberikan  jaminan  terpenuhinya  standar kompetensi  guru. Beban  belajar  PLPG  sebanyak  90  jam pembelajaran.  Model  Pembelajaran  Aktif,  Inovatif,  Kreatif,  dan Menyenangkan    (PAIKEM)  disertai  workshop Subject  Specific Pedagogic (SSP) untuk mengembangkan dan mengemas perangkat pembelajaran.

Persyaratan Peserta

1. Persyaratan Umum

a. Guru yang masih  aktif  mengajar  di  sekolah  di  bawah  binaan Kementerian Pendidikan Nasional kecuali guru pendidika agama. Sertifikasi  guru  bagi  guru pendidikan agama  dan semua guru yang mengajar di madrasah diselenggarakan oleh Kementerian Agama  dengan  kuota  dan  aturan  penetapan  peserta  dari Kementerian Agama  (Surat  Edaran  Bersama  Direktur  Jenderal PMPTK  dan Sekretaris  Jenderal  Departemen  Agama  Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/ 2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007).

b. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan:

  • 1) bagi pengawas  satuan  pendidikan  selain dari guru yang diangkat  sebelum  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), atau
  • 2) bagi pengawas  selain  dari  guru yang  diangkat  setelah berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008 tentang  Guru harus  pernah memiliki  pengalaman  formal sebagai guru.

c. Guru bukan PNS pada  sekolah  swasta  yang memiliki  SK sebagai guru  tetap dari penyelenggara pendidikan (guru  tetap yayasan), sedangkan  guru bukan PNS pada  sekolah negeri harus memiliki SK  dari Bupati/Walikota  atau dinas pendidikan  provinsi/kabupaten/kota.

d. Pada tanggal 1 Januari 2012 belum memasuki usia 60 tahun.

e. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

Urutan Prioritas Penetapan Peserta

Guru yang  dapat  langsung  masuk  mengisi  kuota  sertifikasi  guru adalah sebagai berikut.

a. Semua  guru  yang  diangkat  dalam jabatan  pengawas  yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik.

b. Semua  guru  yang  mengajar  di  daerah  perbatasan,  terdepan, terluar yang memenuhi persyaratan,

c. Guru dan kepala sekolah berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi atau  peringkat 1,  2,  dan  3  tingkat  nasional,  atau  guru  yang mendapat  penghargaan  internasional  yang  belum  mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2007 s.d 2010.

d. Guru yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat secara langsung,

e. Guru  SD  dan  SMP  yang  telah  terdaftar  dan  mengajar  pada sekolah yang menjadi target studi sertifikasi guru, Guru lainnya yang tidak masuk ketentuan di atas ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut: (1)  masa  kerja  sebagai  guru, (2)  usia, (3)  pangkat  dan golongan, (4) beban kerja, (5) tugas tambahan, (6) prestasi kerja.

Dokumen untuk diunduh

Info sekilas di atas merupakan kutipan isi Buku 1 Pedoman Sertifikasi 2011. Untuk itu, bila ingin memahami pola sertifikasi 2011, berikut buku pedoman lengkap Sertifikasi 2011 yang dapat diunduh.

POS UASBN/UN 2011


Mata pelajaran yang diujikan pada UN 2011 yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika untuk tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dan ditambah dengan mata pelajaran sesuai dengan program/jenjang. Jumlah soal tidak sama untuk semua maple UN, namun untuk jatah waktu sama 120 menit.

Mata Pelajaran UN

Mapel yang sama untuk semua program/jenjang adalah  Bhs. Indonesia (50 soal), MM (40 soal), Bhs. Inggris (35 PG, dan 15  soal  listening comprehension  atau 15  soal  reading untuk penyandang tunarungu)

Mapel UN Sesuai Program

  1. SMA/MA Program IPA (Fisika, Kimia, Biologi- masing-masing  40 Soal)
  2. SMA/MA Program IPS (Ekonomi 40 soal,  Sosiologi  50 soal, Geografi  50 soal)
  3. SMA/MA Program Bahasa (Sastra Indonesia  40 soal,  Sejarah Budaya/ Antropologi 50 soal, Bahasa Asing 50 soal: Arab/Jepang/Jerman /Prancis/Mandarin)
  4. MA Program Keagamaan (Tafsir, Hadis,Fikih, masing-masing 50 soal)
  5. SMK  (Kompetensi Keahlian: (Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan,1 paket, 18 – 24 jam, Ujian teori dan praktik kejuruan dilaksanakan sebelum pelaksanaan UN
  6. SMP, MTs, dan SMPLB  (Ilmu  Pengetahuan  Alam  40 soal)

POS UASBN/UN 2011

Pedoman Operasional Standar (POS) untuk UASBN dan UN ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan . Peraturan BSNP Nomor 0148/SK-POS/BSNP/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang mengatur POS UN memuat hal-hal yang berakitan dengan penyelenggaraan ujian nasional. Jadi, POS UN adalah merupakan acuan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional.

Penyelenggara Ujian

Pada POS UN dijelaskan Penyelenggara  UN  adalah  Badan  Standar  Nasional  Pendidikan  (BSNP)  bekerjasama dengan  Pemerintah,  Perguruan  Tinggi  Negeri,  dan  Pemerintah  Daerah,  yang  dalam pelaksanaannya  terdiri  atas  Penyelenggara  UN  Tingkat  Pusat,  Penyelenggara  UN Tingkat Provinsi, Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota, dan Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah.

POS UN memuat ketentuan tentang penyelenggaran UN, antara lain:

  • Tugas kewajiban penyelenggara ujian (tingkat pusat, provinsi, kab/kota, dan tingkat sekolah/madrasah.)
  • Syarat peserta UN
  • Penyusunan kisi-kisi UN
  • Pelaksanaan UN (jadwal UN, ruang ujian, kewajiban penyelenggara, tata tertib pengawas, tat tertib peserta
  • Pemeriksaan hasil ujian (pengumpulan dan pengolahan)
  • Kelulusan tingkat sekolah
  • Kelulusan UN

POS Pencetakan Bahan Ujian SD/MI/SMP/MTs/SMPLB/SMA/SMALB/MA/SMK ditetapkan berdasarkan Peraturan BSNP 0149/SK/BSNP/I/2011 tanggal 3 Januari  2011. POS Pencetakan mengatur tentang bahan ujian mulai dari penyiapan samapai dengan distribusi pada saat pelaksanaan ujian. Juga, kegiatan setelah ujian, termasuk sanksi bagi yang melanggar.

POS Pencetakan bahan ujian memuat antara lain kewajiban Penyelenggara Ujian Nasional,  Spesifikasi dan Persyaratan  Perusahaan Percetakan, Spesifikasi Kertas (Kertas Naskah Ujian dan LJK), Pengamplopan, Pendistribusian, Pengamanan.

Dokumen untuk diunduh

(Karena ada gangguan, maka tautan saya tampilkan lengkap. Bila diklik tampilan berupa iklan, silakan kopi link berikut kemudian paste kan pada browser)

1. POS UN 2011 SMP/SMA/SMALB/SMK

http://www.ziddu.com/download/13364051/pos-un2011-smp-sma-smk_balitbang-depdiknas.pdf.html

2. POS Pencetakan UN/UASBN 2011

http://www.ziddu.com/download/13364050/Per-BNSP_pos-percetakan-UN2011.pdf.html

3. Permendiknas 46/2010 ttg Pelaksanaan UN 2011

http://www.ziddu.com/download/13363393/permendiknas-46-2010_Pelaks-UN2011.pdf.html

4. Lampiran Permendiknas 46/2011 ttg Kisi-kisi UN 2011

http://www.ziddu.com/download/13363343/Permendiknas-46-20101kisi-kisi-UN2011-smp-sma.pdf.html

5. Permendiknas 45/2010: Kriteria Kelulusan UN 2011

http://www.ziddu.com/download/13363342/permendiknas-45-201_Kriteria-Lulus-UN2011.pdf.html

Kisi-kisi UN 2011


Berikut kisi-kisi UN SMP/SMPLB/MTs/SMA/SMALB/MA/SMK tahun pelajaran 2010/2011.

Sesuai Permendiknas 46/2010, tanggal pelaksanaan ujian nasional adalah bulan April 2011. Dan, standar kelulusan 2011 ini dengan formula gabungan nilai sekolah dan UN.

Untuk bahan persiapan menghadapi UN maka  guru dan  siswa harus menguasai kisi-kisi UN.

Berikut dokumen untuk diunduh:

Permendiknas 45/2010 tentang Kriteria Kelulusan UN 2010/2011

Permendiknas 46/2010 tentang Pelaksanaan UN 2010/2011

Lampiran kisi-kisi:

Kisi-kisi UN 2011 SMP/MTs/SMPLB

Kisi-kisi UN 2011 SMA/SMALB/MA

Kisi-kisi UN 2011 SMK

Pedoman/Panduan/Juknis BOS 2011


Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar. Namun demikian dana BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personalia dan biaya investasi.

Latar Belakang BOS

  • UU No 20 tentang Sisdiknas: Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
  • Wajib Belajar 9 Tahun telah tuntas dengan APK untuk SMP/sederajat sebesar 98,11%
  • PP No 48 tentang Pendanaan Pendidikan secara jelas menjelaskan jenis pendanaan pendidikan dan tanggung-jawab masing-masing tingkatan

Tujuan BOS

Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara Khusus

  • Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasi sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta
  • Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada sekolah bertaraf internasional (SBI) dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI)
  • Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta

Sasaran BOS

  • Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP (termasuk SMPT), baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia.
  • Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Biaya Satuan BOS

  • SD/SDLB di kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun.
  • SD/SDLB di kab : Rp 397.000,-/siswa/tahun.
  • SMP/SMPLB/SMPT di kota: Rp 575.000,-/siswa/tahun.
  • SMP/SMPLB/SMPT di kab : Rp 570.000,-/siswa/tahun.

Biaya satuan ini sudah termasuk untuk BOS Buku

Jenis Biaya Pendidikan

Menurut PP No 48 Tahun 2008:

  • Biaya Satuan Pendidikan: biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
  • Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan:biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
  • Biaya Pribadi Peserta Didik:biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya Satuan Pendidikan

Terdiri dari:

  • biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sdm, dan modal kerja tetap.
  • biaya operasi, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia.
  • bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya
  • beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

Biaya Personalia dan Nonpersonalia

  • biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji.
  • biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.

Sekolah Penerima BOS

  • Semua sekolah SD/SDLB/SMP negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
  • Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasional yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib menerima dana BOS.
  • Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
  • Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
  • Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah.
  • Sekolah Negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI atau SBI tetap di perbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah, serta menggratiskan siswa miskin.

BOS dan Wajar 9 Tahun Yang Bermutu

  • BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun.
  • Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
  • Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara dengan alasan mahalnya biaya masuk sekolah.
  • Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
  • Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
  • BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah

Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

  • Sekolah mengelola dana secara professional, transparan dan dipertanggung jawabkan.
  • BOS harus menjadi sarana penting peningkatan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah.
  • Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan.
  • Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian itegral didalam RKAS tersebut.
  • Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus di setujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan kab/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta). Seluruh peserta rapat ikut menandatangani berita acara persetujuan. Secara rinci diatur dalam Peraturan Mendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah.
  • BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah

Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah

  • Pemerintah dan Pemerintah Daerahbertanggung jawab terhadap  pendanaan biaya investasi dan biaya operasi satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah sampai terpenuhinya  Standar Nasional Pendidikan.
  • Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional, selain dari pemerintah atau pemerintah daerah, pendanaan tambahan dapat juga bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah.
  • Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya non personalia sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tuan dan/atau Wali Peserta Didik

  • Biaya pribadi peserta didik, mislnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dan lain sebagainya.
  • Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang di perlukan untuk pengembangan menjadi sekolah bertaraf internasional.

 

Dokumen untuk diunduh:

Permendiknas 37/2010-Jukmis Penggunaan BOS 2011

Permendiknas 37/2010-Jukmis Penggunaan BOS 2011 (lampiran)

SE Dirjen Mandikdasmen: Alokasi Dana BOS 2011

SE Mendagri-Mendiknas: Pengelolaan Dana BOS 2011 APBD

SE Mendagri-Mendiknas: Optimalisasi Pemda-Pengelolaan Dana BOS

Permenkeu 247/2010: Alokasi BOS SDS-SDN Kab/Kota

Juknis Laporan Keuangan BOS

Jadwal UN 2010/2011


Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2010/2011 telah ditetapkan oleh Mendiknas, baik ujian utama, ujian susuluan, juga pengumuman kelulusan.

UN untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK akan dilaksanakan bulan April 2011. Dengan penetapan jadwal ini maka persiapan para siswa praktis tinggal tiga bulan.

Berikut jadwal UN 2010/2011:

(SMA/MA/SMK)

  • UN Utama : 18-21 April 2011
  • UN Susulan SMA/MA/SMK :  25-28 April 2011
  • Pengumuman kelulusan oleh satuan pendidikan paling lambat 16 Mei 2011

(SMP/MTs):

  • UN Utama: 25-28 April 2011
  • UN Susulan SMP/MTs pada 3-6 Mei 2011
  • Pengumuman UN SMP/MTs oleh satuan pendidikan pada 4 Juni 2011.

Klik simpan, belajar, UN lulus, alhamdulillah

Klik simpan, belajar, UN lulus, alhamdulilla . . .

 

Formula Kelulusan

Formula UN merupakan hasil kesepakatan bersama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku penyelenggara UN dan atas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat. Formula kelulusan pada 2011 ini dikombinasikan antara ujian yang dilakukan secara nasional, dengan prestasi atau capaian waktu dia sekolah kelas 1,2, dan 3.

Baca selanjutnya standar lulus UN 2010/2011 . . .

Baca juga POS UN dan Kisi-kisi UN

LPI 2010/2011 Kab Kediri Memasuki Final


Laga kompetisi tingkat SMP/SMA di Kabupaten Kediri telah menyelesaikan babak semifinal. Namun panitia kompetisi setempat belum memastikan kepastian final, terkait agenda bupati Haryanti Sutrisno yang berniat hadir di final nanti.

Dari jadwal yang dirilis panitia pelaksana pertandingan, SMAN 1 Puncu berhasil meraih tiket emas setelah laga dramatis atas SMA Paleman 1-0 yang berlangsung Kamis (23/12). Sedangkan di lain tempat, SMA Ploso Klaten ikut maju kebabak final usai menumbangkan SMK Plosoklaten 1-0.
“Begitu juga dengan tingkat SMP yang masih belum mendapat kepastian mengenai waktu pertandingan pada babak semifinal nanti” Ujar Suntoro selaku panitia pelaksana.
Meski belum diputuskan tentang waktu dan tempat pertandingan, panitia sudah membuat target pada akhir bulan January kompetisi Liga Pendidikan Indonesia harus sudah selesai. Mengingat minim anggaran yang dimiliiki oleh Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Kediri.
Laga final nanti, akan disaksikan oleh Bupati dan sekaligus pemberian hadiah berupa piala bergilir yang menandakan laga kompetsi di Kabupaten Kediri berakhir.

Daftar Sekolah Peserta LPI Kab. Kediri

Nama Sekolah Jenjang SMP
MTSN KANDAT
MTSN KANIGORO
MTSN PAGU
MTSN PURWOASRI
SMPN 1 GAMPENGREJO
SMPN 1 GROGOL
SMPN 1 KANDANGAN
SMPN 1 KANDAT
SMPN 1 KEPUNG
SMPN 1 KRAS
SMPN 1 KUNJANG
SMPN 1 MOJO
SMPN 1 PARE
SMPN 1 PLEMAHAN
SMPN 1 PLOSOKLATEN
SMPN 1 PURWOASRI
SMPN 1 SEMEN
SMPN 1 WATES
SMPN 2 GROGOL
SMPN 2 GURAH
SMPN 2 KANDANGAN
SMPN 2 KANDAT
SMPN 2 KRAS
SMPN 2 KUNJANG
SMPN 2 NGADILUWIH
SMPN 2 PAPAR
SMPN 2 PARE
SMPN 2 PLEMAHAN
SMPN 3 GROGOL
SMPN 3 PARE
SMPN 4 PARE
SMPN I BANYAKAN
SMPN I NGADILUWIH
SMPN I PUNCU 

 

Nama Sekolah Jenjang SMA
MAN KRECEK PARE
MAN PURWOASRI
SMAN 1 GROGOL
SMAN 1 KANDANGAN
SMAN 1 KANDAT
SMAN 1 KRAS
SMAN 1 MOJO
SMAN 1 PAPAR
SMAN 1 PARE
SMAN 1 PLEMAHAN
SMAN 1 PLOSOKLATEN
SMAN 1 PUNCU
SMAN 1 WATES
SMAN 2 PARE
SMK(SMEA) PEMUDA PAPAR
SMK(STM) KARTANEGARA WATES
SMK (STM)KOSGORO PARE
SMK CANDA BHIRAWA
UPTD SMKN I NGASEM
SMKN 1 PLOSOKLATEN

 

Sumber: http://www.ligapendidikan.com

%d blogger menyukai ini: