LPI 2010/2011 Kab Kediri Memasuki Final


Laga kompetisi tingkat SMP/SMA di Kabupaten Kediri telah menyelesaikan babak semifinal. Namun panitia kompetisi setempat belum memastikan kepastian final, terkait agenda bupati Haryanti Sutrisno yang berniat hadir di final nanti.

Dari jadwal yang dirilis panitia pelaksana pertandingan, SMAN 1 Puncu berhasil meraih tiket emas setelah laga dramatis atas SMA Paleman 1-0 yang berlangsung Kamis (23/12). Sedangkan di lain tempat, SMA Ploso Klaten ikut maju kebabak final usai menumbangkan SMK Plosoklaten 1-0.
“Begitu juga dengan tingkat SMP yang masih belum mendapat kepastian mengenai waktu pertandingan pada babak semifinal nanti” Ujar Suntoro selaku panitia pelaksana.
Meski belum diputuskan tentang waktu dan tempat pertandingan, panitia sudah membuat target pada akhir bulan January kompetisi Liga Pendidikan Indonesia harus sudah selesai. Mengingat minim anggaran yang dimiliiki oleh Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Kediri.
Laga final nanti, akan disaksikan oleh Bupati dan sekaligus pemberian hadiah berupa piala bergilir yang menandakan laga kompetsi di Kabupaten Kediri berakhir.

Daftar Sekolah Peserta LPI Kab. Kediri

Nama Sekolah Jenjang SMP
MTSN KANDAT
MTSN KANIGORO
MTSN PAGU
MTSN PURWOASRI
SMPN 1 GAMPENGREJO
SMPN 1 GROGOL
SMPN 1 KANDANGAN
SMPN 1 KANDAT
SMPN 1 KEPUNG
SMPN 1 KRAS
SMPN 1 KUNJANG
SMPN 1 MOJO
SMPN 1 PARE
SMPN 1 PLEMAHAN
SMPN 1 PLOSOKLATEN
SMPN 1 PURWOASRI
SMPN 1 SEMEN
SMPN 1 WATES
SMPN 2 GROGOL
SMPN 2 GURAH
SMPN 2 KANDANGAN
SMPN 2 KANDAT
SMPN 2 KRAS
SMPN 2 KUNJANG
SMPN 2 NGADILUWIH
SMPN 2 PAPAR
SMPN 2 PARE
SMPN 2 PLEMAHAN
SMPN 3 GROGOL
SMPN 3 PARE
SMPN 4 PARE
SMPN I BANYAKAN
SMPN I NGADILUWIH
SMPN I PUNCU 

 

Nama Sekolah Jenjang SMA
MAN KRECEK PARE
MAN PURWOASRI
SMAN 1 GROGOL
SMAN 1 KANDANGAN
SMAN 1 KANDAT
SMAN 1 KRAS
SMAN 1 MOJO
SMAN 1 PAPAR
SMAN 1 PARE
SMAN 1 PLEMAHAN
SMAN 1 PLOSOKLATEN
SMAN 1 PUNCU
SMAN 1 WATES
SMAN 2 PARE
SMK(SMEA) PEMUDA PAPAR
SMK(STM) KARTANEGARA WATES
SMK (STM)KOSGORO PARE
SMK CANDA BHIRAWA
UPTD SMKN I NGASEM
SMKN 1 PLOSOKLATEN

 

Sumber: http://www.ligapendidikan.com

Daftar PT Penyelenggara PPG PGSD dan PAUD


Melalui Kepmendiknas 126/P/2010 tanggal 25 Oktober 2010, telah ditetapkan PT penyelenggaran PPG (Pendidikan Profesi Guru) atau sertifikasi jalur pendidikan prajabatan di setiap provinsi.

Berikut daftar LPTK beserta kuota 2010, 2011, dan 2012 untuk program studi PGSD dan PAUD.

Untuk melihat daftar PT penyelenggara PPG per provinsi, klik di sini.

 

No Provinsi

Perguruan Tinggi

Kuota PGSD

Kuota PAUD

2010

2011

2012

2010

2011

 

2012

 

1 DKI UNJ 60 60 60 60 60 60
    Unmuh Prof Hamka 60 60 60
2 Jabar UPI 60 60 60 60 60 60
    Univ. Pakuan Bogor 60 60 60
    Univ. Pasundan 60 60 60
3 Jateng Unes 60 60 60 60 60 60
    UNY 60 60 60 60 60 60
    UNS 60 60 60
    UKS Salatiga 60 60 60
    Unmuh Purwokerto 60 60 60 60 60 60
    Unmuh Surakarta 60 60 60 60 60 60
4 DIY Univ. PGRI Yogya 60 60 60
    Univ. Sanata Dharma 60 60 60
    Univ. Sarjana Wiyata Taman Siswa 60 60 60
5 Jatim Univ. Jember 60 60 60
    UM 60 60 60
    Unesa 60 60 60 60 60 60
    IKIP PGRI Madiun 60 60 60
    Unmuh Malang 60 60 60
    Unipa Surabaya 60 60 60
6 Sumut UNM 60 60 60 60 60 60
7 Sumbar UNP 60 60 60 60 60 60
8 Sumsel Univ. Sriwijaya 60 60 60
9 Riau Univ. Riau 60 60 60
10 Jambi Univ. Jambi 60 60 60
11 Lampung Univ. Lampung 60 60 60
12 Bengkulu Univ. Bengkulu 60 60 60 60 60 60
13 Sulut Univ. Negeri Manado 60 60 60
14 Sultra Univ. Halueleo 60 60 60
15 Sulsel Univ. Negeri Makasar 60 60 60 60 60 60
    Unmuh Makasar 60 60 60
16 Gorontalo Univ. Gorontalo 60 60 60
17 Sulteng Univ. Tadulako 60 60 60 60 60 60
18 Kasel Univ. Lambung Mangkurat 60 60 60
19 Kaltim Univ. Mulawarman 60 60 60
20 Kalteng Univ. Palangkaraya 60 60 60 60 60 60
21 Kalbar Univ. Tanjungpura 60 60 60
22 Bali Univ. Pend. Ganesa 60 60 60
23 NTB Univ. Mataram 60 60 60 60 60 60
    STKIP Hamzanwadi Selong 60 60 60
24 NTT Univ. Nusa Cendana 60 60 60
25 Ambon Univ. Pattimura 60 60 60
26 Papua Univ. Cendrawasih 60 60 60
27 NAD Univ. Syah Kuala 60 60 60
    Univ. Al-Muslim Bireuen 60 60 60

 

Daftar PT Penyelenggara PPG


Mendiknas telah menetapkan perguruan tinggi (PT) sebagai penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG). Mahasiswa lulusan PPG akan langsung menerima sertifikat professional. PPG merupakan salah satu jalur sertifikasi guru dalam jabatan selain melalui portofolio.

Berdasarkan Kepmendiknas 126/P/2010 tanggal 25 Oktober 2010, di setiap provinsi telah ditetapkan perguruan tinggi yang berhak menyelenggarakan PPG dengan program studi yang juga telah ditetapkan. Melalui PPG ini, telah ditentukan kuota untuk 2011 dan 2012 yang akan dipersipkan sebagai calon guru professional setiap tahun sebanyak 13.020 dari berbagai program studi.

Program studi yang tersedia dalam PPG antara lain PGSD, PAUD, Biologi, Fisika, Kimia, MM, Bhs. Indonesia, Bhs dan sastra Indonesia, Bhs. Inggris, Ekonomi Koperasi,  Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Bangunan, Administrasi Perkantoran, Tata Niaga,  PPKn, Akuntansi, BK, Penjaskesrek, dan Seni Tari.

Dokumen file yang siap diunduh berikut ini berupa data PT berdasar provinsi yang ditetapkan dengan Kepmendiknas 126/P/2010 sebagai penyelenggara PPG dan disertai keterangan kuota 2010, 2011, 2012 setiap prodi.

PT yang ditunjuk di setiap provinsi, jumlahnya tidak sama. Di provinsi Jawa Timur, misalnya ada 8 PT:

  • Universitas Negeri Surabaya (23 prodi, termasuk PGSD dan PAUD)
  • Universitas Negeri Malang (18 prodi, termasuk PGSD)
  • Universitas Negeri Jember (5 prodi, termasuk PGSD)
  • IKIP PGRI Madiun (1 prodi, PGSD)
  • Unmuh Malang ( 2 prodi, PGSD dan MM)
  • Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri (1 prodi, biologi).
  • Unipa (2 prodi, Bhs Indonesia dan PGSD)
  • Unisma (2 prodi, Bhs dan Sastra Indonesia dan MM)

Dokumen untuk diunduh

Daftar PT yang memiliki program PPG tiap provinsi

1 Ambon 11 Kalbar 21 Riau
2 Bali 12 Kalsel 22 Sulsel
3 Bengkulu 13 Kalteng 23 Sulteng
4 DIY 14 Kaltim 24 Sultra
5 DKI 15 Lampung 25 Sulut
6 Gorontalo 16 Malut 26 Sumbar
7 Jabar 17 NAD 27 Sumsel
8 Jambi 18 NTB 28 Sumut
9 Jateng 19 NTT
10 Jatim 20 Papua

Dokumen lain yang siap diunduh

Panduan_PPG-praJabatan.pdf

Permendiknas_8_2009_ProgrPPG-Prajabatan_…

Permendiknas_09_2010_Prog-PPGdalamJabata…

 

Tulisan terkait:

Daftar PT yang memiliki Prodi PGSD dan PAUD

 

Mekanisme Baru BOS 2011


Jika pada tahun 2010, penyaluran dana BOS mengikuti skema APBN yang disalurkan dari propinsi langsung ke sekolah, mulai tahun 2011 berubah menjadi mekanisme transfer ke daerah (kabupaten/kota) dalam bentuk dana penyesuaian untuk BOS sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011

Total dana yang dialokasikan untuk BOS sebesar Rp 16,266 trillun dengan perincian Rp 10,825 trillun untuk jenjang sekolah dasar dan Rp 5,441 trillun untuk jenjang sekolah menengah,” katanya.

Adapun besaran dananya masing-masing Rp 400.000 per siswa per tahun untuk jenjang sekolah dasar di kota dan sebesar Rp 397.000 per siswa per tahun untuk di kabupaten. Sedang untuk jenjang sekolah menengah pertama sebesar Rp 575.000 per siswa per tahun di kota dan Rp 570.000 per siswa per tahun di kabupaten.

Mekanisme baru tidak mempengaruhi prinsip dasar pengelolaan dana BOS di sekolah. Dana BOS tidak terlambat disalurkan ke sekolah setiap triwulannya. Penyaluran dana BOS dalam bentuk uang tunai, tidak dalam bentuk barang, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Dana BOS tidak digunakan untuk kepentingan di luar biaya operasional sekolah. Dan, petunjuk pelaksanaan/penggunaan tetap berpedoman pada panduan Kemdiknas.

Pengalihan penyaluran bukan berarti sebagai pengganti kewajiban daerah untuk penyediaan BOSDA; Penyaluran dana BOS ke sekolah tidak perlu menunggu pengesahan APBD. Di samping menyediakan BOSDA daerah harus menyediakan dana untuk manajemen tim BOS, termasuk monitoring dan evaluasi. Juga, kewenangan mengelola dana BOS tetap berada di sekolah (prinsip manajemen berbasis sekolah).

Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan BOS di tingkat sekolah, telah disusun buku panduan pengelolaan BOS. Selain didistribusikan, isi buku disosialisasikan ke seluruh sekolah. Pelatihan perencanaan dan pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah pun diadakan.

Peningkatan pengawasan oleh komite sekolah dan oleh Inspektorat Daerah, Itjen, BPKP, BPK dan masyarakat. Penguatan pemantauan dan evaluasi oleh Kemdiknas dan Dinas Pendidikan. Sedangkan penguatan unit pelayanan dan pengaduan masyarakat untuk BOS 2011 melalui layanan bebas pulsa 177. Lalu, diterapkan sanksi bagi yang melakukan penyimpangan.

Sumber http://www.kemdiknas.go.id/list_berita/

Pedoman Belanja Gaji Tunjangan Sertifikasi


Berdasarkan Permendiknas 36/2007, guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik berhak atas tunjangan profesi yang besarnya setara satu kali gaji pokok. Jadi, bila dijumlah, gaji yang diterma dapat dikatakan sebesar dua kali gaji setiap bulan meskipun penerimaan TP belum rutin setiap bulan.

Seorang guru, kepala sekolah, dan pengawas yang telah memiliki sertifikat profesional memiliki kewajiban untuk bekerja secara profesional. Bukti sederhana adalah adanya peningkatan dari sebelum memiliki sertifikat profesional dengan sesudah memiliki sertifikat. Peningkatan dalam hal apa? Kembali secara sederhana, peningkatan dapat dilihat dari disiplin waktu dan tertib administrasi. Sekali lagi, ini bukti sederhana.

Maksud dan tujuan diadakannya sertifikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional masih jauh dari harapan. Tidak perlu ditutupi dan dipungkiri, fakta berbicara bahwa penerima tunjangan profesi belum (tidak) menunjukkan keprofesionalannya. Atau dengan bahasa sederhana, sebelum dan sesudah menerima tunjangan profesi tidak ada peningkatan, tentu yang akhirnya benar-benar profesional tetap ada namun sangat minim jumlahnya. Fakta ini menimbulkan kecemburuan dan kritik. Salah satu kritik yang muncul adalah sebagian besar guru penerima tunjangan profesi tidak membelanjakan tunjangan yang dia peroleh untuk meningkatkan profesionalismenya. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan tunjangan profesi yaiu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang salah satu indikasinya adalah meningkatnya hasil Ujian Nasional.

Panduan Belanja Tunjangan Profesi

Untuk memaksimalkan tercapainya maksud dan tujuan sertifikasi, mulai 2011, pemerintah akan ”intervensi” terhadap penggunaan uang tunjangan profesi.

Berikut tulisan tentang arahan membelanjakan tunjangan profesi yang saya kutip dari website Mapenda Kab. Kediri.

Sehubungan dengan telah dicairkannya tunjangan profesi maka bagi guru yang dana tunjangan profesinya belum masuk, harap langsung konfirmasi ke Mapenda dengan membawa asli dan fotokopi buku rekening Bank.

Tunjangan profesi berbeda dengan gaji. Gaji diperbolehkan dibelanjakan secara konsumtif 100 %.  Tetapi tunjangan profesi merupakan tunjangan bagi peningkatan profesionalitas guru dan kualitas pendidikan. Jadi beberapa persennya harus digunakan untuk menunjang proses pendidikan.

Hasil Ujian Nasional yang mengalami penurunan terus menerus selama dua tahun terakhir ini baik skala nasional maupun skala Kab. Kediri, merupakan hal yang mengecewakan karena dilain pihak, guru diberi tunjangan profesi yang nilainya mencapai milyaran rupiah.

Terlepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhi turunnya prosentase kelulusan Ujian Nasional, salah satu kritik yang muncul adalah sebagian besar guru penerima tunjangan profesi tidak membelanjakan tunjangan yang dia peroleh untuk meningkatkan profesionalismenya. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan tunjangan profesi yaiu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang salah satu indikasinya adalah meningkatnya hasil Ujian Nasional.

Untuk pencairan tunjangan profesi tahun 2011 rencananya persyaratan pemberkasan berbeda dengan tahun sebelumnya.Selain SKMT, SK Pembagian tugas, dan jadwal pelajaran, akan ditambah dengan bukti fisik kehadiran guru (daftar hadir), jurnal dan perangkat pembelajaran lainnya.

Selain itu, guru penerima juga harus mengumpulkan laporan penggunaan tunjangan profesi yang meliputi:

  1. Belanja peningkatan kualitas profesi. Contohnya : Mengikuti seminar, lokakarya, workshop pendidikan (yang bukan dibiayai negara) minimal 1 semester 1 x
  2. Belanja media pendidikan. Contohnya : Pembelian laptop, komputer, LCD, dan media lainya yang berguna bagi peningkatan mutu pendidikan
  3. Belanja penelitian. Contohnya : pembuatan PTK, penelitian ilmiyah, makalah, dsb
  4. Belanja peningkatan materi pendidikan. Contohnya : pembelian buku materi, modul, CD materi, dsb
  5. Belanja peningkatan ketrampilan guru. Contohnya : Kursus komputer, atau keahlian lainnya (sebagai sarana menuju sistem pembelajaran berbasis tenologi)
  6. Belanja peningkatan mutu pendidikan lain. Contoh : Studi banding, penanganan khusus bagi siswa “tertinggal” dsb

Himbauan :
Bagi Kepala Madrasah :

  • Harap melakukan supervisi dikelas bagi guru khususnya guru yang sudah menerima tunjangan profesi minimal 1 semester sekali.
  • Menetapkan pembagian tugas dan jadwal pelajaran  sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh guru (pada tahun 2010 masih ditemukan pembagian tugas yang tidak sesuai dengan aturan)
  • Selalu memberikan penyegaran kepada guru perihal tujuan pendidikan dan memberi semangat akan pentingnya semangat juang untuk mencerdaskan anak didik

Bagi guru :

  • Melaksanakan tugas sebagai guru profesional yang mengajar sesuai dengan aturan yang berlaku pada Permendiknas 39 tahun 2009, SE dirjend 158/2010, Permendiknas 15 tahun 2010, dan perundang undangan lainya.
  • Membuat perangkat pembelajaran secara disiplin dan berkualitas
  • Benar-benar mempunyai semangat untuk mendidik, dan mencerdaskan siswa.
  • Berlomba-lomba dalam prestasi dan berlomba dalam meningkatkan output pendidikan dengan jujur.
  • Melakukan usaha-usaha yang bisa mendukung berhasilnya proses pendidikan pada tempat tugas masing-masing

Terakhir,  mari kita bersama-sama memajukan pendidikan madrasah. Madrasah adalah milik kita, Madrasah tidaklah kalah dengan Sekolah. Maju terus pendidikan Madrasah…….
Selamat berjuang………..

Tulisan ini disampaikan sebagai tindak lanjut dari penyampaian materi oleh Kasubdit Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI pada acara Sosialisasi Sertifikasi dan tunjangan Profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jatim, Surabaya.

Tulisan asli dapat dilihat di http://mapendakabkediri.blogspot.com/

Pengumuman Kelulusan UU2 Sertifikasi Guru Rayon 11


Hasil Ujian Ulang 2 Sertifikasi Guru yang disekenggarakan Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dapat diunduh dengan klik tautan berikut:

Hasil-UU2_KEMENAG_2010.rar

Hasil-UU2_Dinas_2010.rar

Hasil-UU2_Dinas_2009.rar

 

Sertifikat Pendidik

Sebagai bahan validasi dalam pembuatan sertifikat pendidik, bagi peserta yang sudah Lulus (PLPG, Ujian Ulang 1 dan Ujian Ulang 2) diharapkan segera mengisi biodata dan mengumpulkan biodata dan foto berwarna ukuran 3 x 4 di Dinas/Mapenda  Kabupaten / Kota Masing-masing.

Unduh DATA_ISIAN_sertifikat_rayon11.doc

Keterangan :

  1. Data di atas ditulis dengan tangan, huruf kapital dan sesuai dengan nama ijazah terakhir serta dengan spasi yang jelas
  2. Foto berwarna ukuran 3 x 4 dengan tepi berjumlah 3 lembar
  3. Foto yang dikirimkan bukan hasil editan dan bukan cetak print.

Kuota Sertifikasi Guru 2011


Berdasarkan Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011, tahapan pelaksanaan sertifikasi guru diawali dengan kegiatan penetapan kuota provinsi pada November 2010. Secara nasional, kuota 2011 adalah 300.000 guru yang berarti naik 50% dibanding kuota 2010 sebesar 200.000 guru.

Kuota Sertifikasi 2011

Pemerintah menaikkan target kuota sertifikasi guru. Tahun 2011 kuotanya naik 50 persen, dari 200 ribu menjadi 300 ribu. Dengan kenaikan tersebut, maka pada 2015 diperkirakan pembayaran tunjangan profesi tidak kurang dari Rp60 triliun.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal pada peluncuran fasilitas komunikasi tatap muka jarak jauh (telepresence) di Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta, Rabu (22/12 2010). Pada peluncuran fasilitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini (TIK), Fasli berdialog dengan perwakilan 30 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di seluruh Indonesia. Fasilitas komunikasi ini digunakan untuk mempercepat koordinasi dan peningkatan kinerja di 30 LPMP.

Pada dialog, Fasli mendorong LPMP untuk terlibat aktif dalam menjalankan dua agenda penting Kemdiknas, yakni memastikan pendidikan karakter menjangkau 268 sekolah di seluruh Indonesia, dan penguatan pembelajaran yang merangsang inovasi dan kreativitas anak. “Peran guru berubah menjadi fasilitator yang memungkinkan anak menjadi tumpuan pembelajaran,” katanya.

Adapun Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dirjen PMPTK) Kemdiknas Baedhowi, meminta LPMP untuk berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, guna dapat memenuhi target pengumpulan berkas sertifikasi. Dia meminta agar berkas yang diusulkan telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). “Supaya pelaksanaannya lancar,” katanya.

Adapun untuk persiapan tunjangan profesi guru pada 2011, Beadhowi meminta agar LPMP sudah menyiapkan lampiran tunjangan 2011 baik yang akan dibiayai dinas pendidikan kabupaten/kota, maupun provinsi. “Termasuk sertifikasi 2010 agar di-cleaning (diverifikasi),” katanya.

Baedhowi melanjutkan, pihaknya segera mengirimkan surat dalam satu dua hari ini untuk meminta berkas kepada semua dinas kabupaten/kota yang akan diajukan tunjangan profesinya pada 2011. “Pembayaran tunjangan profesi para guru sudah harus dibayarkan pada Februari baik di kabupaten maupun provinsi,” katanya.

Sumber:http://www.kemdiknas.go.id/list_berita/2010/12/sertifikasi.aspx

Kuota Sertifikasi Guru Per Provinsi (Klik gambar untuk memperbesar)

Dokumen untuk diunduh:

Pedoman Sertifikasi Guru

Pedoman Sertifikasi Dosen

%d blogger menyukai ini: