POS UASBN/UN 2011


Mata pelajaran yang diujikan pada UN 2011 yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika untuk tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dan ditambah dengan mata pelajaran sesuai dengan program/jenjang. Jumlah soal tidak sama untuk semua maple UN, namun untuk jatah waktu sama 120 menit.

Mata Pelajaran UN

Mapel yang sama untuk semua program/jenjang adalah  Bhs. Indonesia (50 soal), MM (40 soal), Bhs. Inggris (35 PG, dan 15  soal  listening comprehension  atau 15  soal  reading untuk penyandang tunarungu)

Mapel UN Sesuai Program

  1. SMA/MA Program IPA (Fisika, Kimia, Biologi- masing-masing  40 Soal)
  2. SMA/MA Program IPS (Ekonomi 40 soal,  Sosiologi  50 soal, Geografi  50 soal)
  3. SMA/MA Program Bahasa (Sastra Indonesia  40 soal,  Sejarah Budaya/ Antropologi 50 soal, Bahasa Asing 50 soal: Arab/Jepang/Jerman /Prancis/Mandarin)
  4. MA Program Keagamaan (Tafsir, Hadis,Fikih, masing-masing 50 soal)
  5. SMK  (Kompetensi Keahlian: (Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan,1 paket, 18 – 24 jam, Ujian teori dan praktik kejuruan dilaksanakan sebelum pelaksanaan UN
  6. SMP, MTs, dan SMPLB  (Ilmu  Pengetahuan  Alam  40 soal)

POS UASBN/UN 2011

Pedoman Operasional Standar (POS) untuk UASBN dan UN ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan . Peraturan BSNP Nomor 0148/SK-POS/BSNP/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang mengatur POS UN memuat hal-hal yang berakitan dengan penyelenggaraan ujian nasional. Jadi, POS UN adalah merupakan acuan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional.

Penyelenggara Ujian

Pada POS UN dijelaskan Penyelenggara  UN  adalah  Badan  Standar  Nasional  Pendidikan  (BSNP)  bekerjasama dengan  Pemerintah,  Perguruan  Tinggi  Negeri,  dan  Pemerintah  Daerah,  yang  dalam pelaksanaannya  terdiri  atas  Penyelenggara  UN  Tingkat  Pusat,  Penyelenggara  UN Tingkat Provinsi, Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota, dan Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah.

POS UN memuat ketentuan tentang penyelenggaran UN, antara lain:

  • Tugas kewajiban penyelenggara ujian (tingkat pusat, provinsi, kab/kota, dan tingkat sekolah/madrasah.)
  • Syarat peserta UN
  • Penyusunan kisi-kisi UN
  • Pelaksanaan UN (jadwal UN, ruang ujian, kewajiban penyelenggara, tata tertib pengawas, tat tertib peserta
  • Pemeriksaan hasil ujian (pengumpulan dan pengolahan)
  • Kelulusan tingkat sekolah
  • Kelulusan UN

POS Pencetakan Bahan Ujian SD/MI/SMP/MTs/SMPLB/SMA/SMALB/MA/SMK ditetapkan berdasarkan Peraturan BSNP 0149/SK/BSNP/I/2011 tanggal 3 Januari  2011. POS Pencetakan mengatur tentang bahan ujian mulai dari penyiapan samapai dengan distribusi pada saat pelaksanaan ujian. Juga, kegiatan setelah ujian, termasuk sanksi bagi yang melanggar.

POS Pencetakan bahan ujian memuat antara lain kewajiban Penyelenggara Ujian Nasional,  Spesifikasi dan Persyaratan  Perusahaan Percetakan, Spesifikasi Kertas (Kertas Naskah Ujian dan LJK), Pengamplopan, Pendistribusian, Pengamanan.

Dokumen untuk diunduh

(Karena ada gangguan, maka tautan saya tampilkan lengkap. Bila diklik tampilan berupa iklan, silakan kopi link berikut kemudian paste kan pada browser)

1. POS UN 2011 SMP/SMA/SMALB/SMK

http://www.ziddu.com/download/13364051/pos-un2011-smp-sma-smk_balitbang-depdiknas.pdf.html

2. POS Pencetakan UN/UASBN 2011

http://www.ziddu.com/download/13364050/Per-BNSP_pos-percetakan-UN2011.pdf.html

3. Permendiknas 46/2010 ttg Pelaksanaan UN 2011

http://www.ziddu.com/download/13363393/permendiknas-46-2010_Pelaks-UN2011.pdf.html

4. Lampiran Permendiknas 46/2011 ttg Kisi-kisi UN 2011

http://www.ziddu.com/download/13363343/Permendiknas-46-20101kisi-kisi-UN2011-smp-sma.pdf.html

5. Permendiknas 45/2010: Kriteria Kelulusan UN 2011

http://www.ziddu.com/download/13363342/permendiknas-45-201_Kriteria-Lulus-UN2011.pdf.html

Kisi-kisi UN 2011


Berikut kisi-kisi UN SMP/SMPLB/MTs/SMA/SMALB/MA/SMK tahun pelajaran 2010/2011.

Sesuai Permendiknas 46/2010, tanggal pelaksanaan ujian nasional adalah bulan April 2011. Dan, standar kelulusan 2011 ini dengan formula gabungan nilai sekolah dan UN.

Untuk bahan persiapan menghadapi UN maka  guru dan  siswa harus menguasai kisi-kisi UN.

Berikut dokumen untuk diunduh:

Permendiknas 45/2010 tentang Kriteria Kelulusan UN 2010/2011

Permendiknas 46/2010 tentang Pelaksanaan UN 2010/2011

Lampiran kisi-kisi:

Kisi-kisi UN 2011 SMP/MTs/SMPLB

Kisi-kisi UN 2011 SMA/SMALB/MA

Kisi-kisi UN 2011 SMK

Pedoman/Panduan/Juknis BOS 2011


Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar. Namun demikian dana BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personalia dan biaya investasi.

Latar Belakang BOS

  • UU No 20 tentang Sisdiknas: Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
  • Wajib Belajar 9 Tahun telah tuntas dengan APK untuk SMP/sederajat sebesar 98,11%
  • PP No 48 tentang Pendanaan Pendidikan secara jelas menjelaskan jenis pendanaan pendidikan dan tanggung-jawab masing-masing tingkatan

Tujuan BOS

Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara Khusus

  • Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasi sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta
  • Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada sekolah bertaraf internasional (SBI) dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI)
  • Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta

Sasaran BOS

  • Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP (termasuk SMPT), baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia.
  • Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Biaya Satuan BOS

  • SD/SDLB di kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun.
  • SD/SDLB di kab : Rp 397.000,-/siswa/tahun.
  • SMP/SMPLB/SMPT di kota: Rp 575.000,-/siswa/tahun.
  • SMP/SMPLB/SMPT di kab : Rp 570.000,-/siswa/tahun.

Biaya satuan ini sudah termasuk untuk BOS Buku

Jenis Biaya Pendidikan

Menurut PP No 48 Tahun 2008:

  • Biaya Satuan Pendidikan: biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
  • Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan:biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
  • Biaya Pribadi Peserta Didik:biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya Satuan Pendidikan

Terdiri dari:

  • biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sdm, dan modal kerja tetap.
  • biaya operasi, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia.
  • bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya
  • beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

Biaya Personalia dan Nonpersonalia

  • biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji.
  • biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.

Sekolah Penerima BOS

  • Semua sekolah SD/SDLB/SMP negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
  • Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasional yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib menerima dana BOS.
  • Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
  • Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
  • Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah.
  • Sekolah Negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI atau SBI tetap di perbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah, serta menggratiskan siswa miskin.

BOS dan Wajar 9 Tahun Yang Bermutu

  • BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun.
  • Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
  • Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara dengan alasan mahalnya biaya masuk sekolah.
  • Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
  • Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
  • BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah

Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

  • Sekolah mengelola dana secara professional, transparan dan dipertanggung jawabkan.
  • BOS harus menjadi sarana penting peningkatan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah.
  • Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan.
  • Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian itegral didalam RKAS tersebut.
  • Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus di setujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan kab/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta). Seluruh peserta rapat ikut menandatangani berita acara persetujuan. Secara rinci diatur dalam Peraturan Mendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah.
  • BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah

Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah

  • Pemerintah dan Pemerintah Daerahbertanggung jawab terhadap  pendanaan biaya investasi dan biaya operasi satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah sampai terpenuhinya  Standar Nasional Pendidikan.
  • Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional, selain dari pemerintah atau pemerintah daerah, pendanaan tambahan dapat juga bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah.
  • Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya non personalia sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tuan dan/atau Wali Peserta Didik

  • Biaya pribadi peserta didik, mislnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dan lain sebagainya.
  • Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang di perlukan untuk pengembangan menjadi sekolah bertaraf internasional.

 

Dokumen untuk diunduh:

Permendiknas 37/2010-Jukmis Penggunaan BOS 2011

Permendiknas 37/2010-Jukmis Penggunaan BOS 2011 (lampiran)

SE Dirjen Mandikdasmen: Alokasi Dana BOS 2011

SE Mendagri-Mendiknas: Pengelolaan Dana BOS 2011 APBD

SE Mendagri-Mendiknas: Optimalisasi Pemda-Pengelolaan Dana BOS

Permenkeu 247/2010: Alokasi BOS SDS-SDN Kab/Kota

Juknis Laporan Keuangan BOS

Jadwal UN 2010/2011


Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2010/2011 telah ditetapkan oleh Mendiknas, baik ujian utama, ujian susuluan, juga pengumuman kelulusan.

UN untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK akan dilaksanakan bulan April 2011. Dengan penetapan jadwal ini maka persiapan para siswa praktis tinggal tiga bulan.

Berikut jadwal UN 2010/2011:

(SMA/MA/SMK)

  • UN Utama : 18-21 April 2011
  • UN Susulan SMA/MA/SMK :  25-28 April 2011
  • Pengumuman kelulusan oleh satuan pendidikan paling lambat 16 Mei 2011

(SMP/MTs):

  • UN Utama: 25-28 April 2011
  • UN Susulan SMP/MTs pada 3-6 Mei 2011
  • Pengumuman UN SMP/MTs oleh satuan pendidikan pada 4 Juni 2011.

Klik simpan, belajar, UN lulus, alhamdulillah

Klik simpan, belajar, UN lulus, alhamdulilla . . .

 

Formula Kelulusan

Formula UN merupakan hasil kesepakatan bersama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku penyelenggara UN dan atas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat. Formula kelulusan pada 2011 ini dikombinasikan antara ujian yang dilakukan secara nasional, dengan prestasi atau capaian waktu dia sekolah kelas 1,2, dan 3.

Baca selanjutnya standar lulus UN 2010/2011 . . .

Baca juga POS UN dan Kisi-kisi UN

LPI 2010/2011 Kab Kediri Memasuki Final


Laga kompetisi tingkat SMP/SMA di Kabupaten Kediri telah menyelesaikan babak semifinal. Namun panitia kompetisi setempat belum memastikan kepastian final, terkait agenda bupati Haryanti Sutrisno yang berniat hadir di final nanti.

Dari jadwal yang dirilis panitia pelaksana pertandingan, SMAN 1 Puncu berhasil meraih tiket emas setelah laga dramatis atas SMA Paleman 1-0 yang berlangsung Kamis (23/12). Sedangkan di lain tempat, SMA Ploso Klaten ikut maju kebabak final usai menumbangkan SMK Plosoklaten 1-0.
“Begitu juga dengan tingkat SMP yang masih belum mendapat kepastian mengenai waktu pertandingan pada babak semifinal nanti” Ujar Suntoro selaku panitia pelaksana.
Meski belum diputuskan tentang waktu dan tempat pertandingan, panitia sudah membuat target pada akhir bulan January kompetisi Liga Pendidikan Indonesia harus sudah selesai. Mengingat minim anggaran yang dimiliiki oleh Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Kediri.
Laga final nanti, akan disaksikan oleh Bupati dan sekaligus pemberian hadiah berupa piala bergilir yang menandakan laga kompetsi di Kabupaten Kediri berakhir.

Daftar Sekolah Peserta LPI Kab. Kediri

Nama Sekolah Jenjang SMP
MTSN KANDAT
MTSN KANIGORO
MTSN PAGU
MTSN PURWOASRI
SMPN 1 GAMPENGREJO
SMPN 1 GROGOL
SMPN 1 KANDANGAN
SMPN 1 KANDAT
SMPN 1 KEPUNG
SMPN 1 KRAS
SMPN 1 KUNJANG
SMPN 1 MOJO
SMPN 1 PARE
SMPN 1 PLEMAHAN
SMPN 1 PLOSOKLATEN
SMPN 1 PURWOASRI
SMPN 1 SEMEN
SMPN 1 WATES
SMPN 2 GROGOL
SMPN 2 GURAH
SMPN 2 KANDANGAN
SMPN 2 KANDAT
SMPN 2 KRAS
SMPN 2 KUNJANG
SMPN 2 NGADILUWIH
SMPN 2 PAPAR
SMPN 2 PARE
SMPN 2 PLEMAHAN
SMPN 3 GROGOL
SMPN 3 PARE
SMPN 4 PARE
SMPN I BANYAKAN
SMPN I NGADILUWIH
SMPN I PUNCU 

 

Nama Sekolah Jenjang SMA
MAN KRECEK PARE
MAN PURWOASRI
SMAN 1 GROGOL
SMAN 1 KANDANGAN
SMAN 1 KANDAT
SMAN 1 KRAS
SMAN 1 MOJO
SMAN 1 PAPAR
SMAN 1 PARE
SMAN 1 PLEMAHAN
SMAN 1 PLOSOKLATEN
SMAN 1 PUNCU
SMAN 1 WATES
SMAN 2 PARE
SMK(SMEA) PEMUDA PAPAR
SMK(STM) KARTANEGARA WATES
SMK (STM)KOSGORO PARE
SMK CANDA BHIRAWA
UPTD SMKN I NGASEM
SMKN 1 PLOSOKLATEN

 

Sumber: http://www.ligapendidikan.com

Daftar PT Penyelenggara PPG PGSD dan PAUD


Melalui Kepmendiknas 126/P/2010 tanggal 25 Oktober 2010, telah ditetapkan PT penyelenggaran PPG (Pendidikan Profesi Guru) atau sertifikasi jalur pendidikan prajabatan di setiap provinsi.

Berikut daftar LPTK beserta kuota 2010, 2011, dan 2012 untuk program studi PGSD dan PAUD.

Untuk melihat daftar PT penyelenggara PPG per provinsi, klik di sini.

 

No Provinsi

Perguruan Tinggi

Kuota PGSD

Kuota PAUD

2010

2011

2012

2010

2011

 

2012

 

1 DKI UNJ 60 60 60 60 60 60
    Unmuh Prof Hamka 60 60 60
2 Jabar UPI 60 60 60 60 60 60
    Univ. Pakuan Bogor 60 60 60
    Univ. Pasundan 60 60 60
3 Jateng Unes 60 60 60 60 60 60
    UNY 60 60 60 60 60 60
    UNS 60 60 60
    UKS Salatiga 60 60 60
    Unmuh Purwokerto 60 60 60 60 60 60
    Unmuh Surakarta 60 60 60 60 60 60
4 DIY Univ. PGRI Yogya 60 60 60
    Univ. Sanata Dharma 60 60 60
    Univ. Sarjana Wiyata Taman Siswa 60 60 60
5 Jatim Univ. Jember 60 60 60
    UM 60 60 60
    Unesa 60 60 60 60 60 60
    IKIP PGRI Madiun 60 60 60
    Unmuh Malang 60 60 60
    Unipa Surabaya 60 60 60
6 Sumut UNM 60 60 60 60 60 60
7 Sumbar UNP 60 60 60 60 60 60
8 Sumsel Univ. Sriwijaya 60 60 60
9 Riau Univ. Riau 60 60 60
10 Jambi Univ. Jambi 60 60 60
11 Lampung Univ. Lampung 60 60 60
12 Bengkulu Univ. Bengkulu 60 60 60 60 60 60
13 Sulut Univ. Negeri Manado 60 60 60
14 Sultra Univ. Halueleo 60 60 60
15 Sulsel Univ. Negeri Makasar 60 60 60 60 60 60
    Unmuh Makasar 60 60 60
16 Gorontalo Univ. Gorontalo 60 60 60
17 Sulteng Univ. Tadulako 60 60 60 60 60 60
18 Kasel Univ. Lambung Mangkurat 60 60 60
19 Kaltim Univ. Mulawarman 60 60 60
20 Kalteng Univ. Palangkaraya 60 60 60 60 60 60
21 Kalbar Univ. Tanjungpura 60 60 60
22 Bali Univ. Pend. Ganesa 60 60 60
23 NTB Univ. Mataram 60 60 60 60 60 60
    STKIP Hamzanwadi Selong 60 60 60
24 NTT Univ. Nusa Cendana 60 60 60
25 Ambon Univ. Pattimura 60 60 60
26 Papua Univ. Cendrawasih 60 60 60
27 NAD Univ. Syah Kuala 60 60 60
    Univ. Al-Muslim Bireuen 60 60 60

 

Daftar PT Penyelenggara PPG


Mendiknas telah menetapkan perguruan tinggi (PT) sebagai penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG). Mahasiswa lulusan PPG akan langsung menerima sertifikat professional. PPG merupakan salah satu jalur sertifikasi guru dalam jabatan selain melalui portofolio.

Berdasarkan Kepmendiknas 126/P/2010 tanggal 25 Oktober 2010, di setiap provinsi telah ditetapkan perguruan tinggi yang berhak menyelenggarakan PPG dengan program studi yang juga telah ditetapkan. Melalui PPG ini, telah ditentukan kuota untuk 2011 dan 2012 yang akan dipersipkan sebagai calon guru professional setiap tahun sebanyak 13.020 dari berbagai program studi.

Program studi yang tersedia dalam PPG antara lain PGSD, PAUD, Biologi, Fisika, Kimia, MM, Bhs. Indonesia, Bhs dan sastra Indonesia, Bhs. Inggris, Ekonomi Koperasi,  Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Bangunan, Administrasi Perkantoran, Tata Niaga,  PPKn, Akuntansi, BK, Penjaskesrek, dan Seni Tari.

Dokumen file yang siap diunduh berikut ini berupa data PT berdasar provinsi yang ditetapkan dengan Kepmendiknas 126/P/2010 sebagai penyelenggara PPG dan disertai keterangan kuota 2010, 2011, 2012 setiap prodi.

PT yang ditunjuk di setiap provinsi, jumlahnya tidak sama. Di provinsi Jawa Timur, misalnya ada 8 PT:

  • Universitas Negeri Surabaya (23 prodi, termasuk PGSD dan PAUD)
  • Universitas Negeri Malang (18 prodi, termasuk PGSD)
  • Universitas Negeri Jember (5 prodi, termasuk PGSD)
  • IKIP PGRI Madiun (1 prodi, PGSD)
  • Unmuh Malang ( 2 prodi, PGSD dan MM)
  • Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri (1 prodi, biologi).
  • Unipa (2 prodi, Bhs Indonesia dan PGSD)
  • Unisma (2 prodi, Bhs dan Sastra Indonesia dan MM)

Dokumen untuk diunduh

Daftar PT yang memiliki program PPG tiap provinsi

1 Ambon 11 Kalbar 21 Riau
2 Bali 12 Kalsel 22 Sulsel
3 Bengkulu 13 Kalteng 23 Sulteng
4 DIY 14 Kaltim 24 Sultra
5 DKI 15 Lampung 25 Sulut
6 Gorontalo 16 Malut 26 Sumbar
7 Jabar 17 NAD 27 Sumsel
8 Jambi 18 NTB 28 Sumut
9 Jateng 19 NTT
10 Jatim 20 Papua

Dokumen lain yang siap diunduh

Panduan_PPG-praJabatan.pdf

Permendiknas_8_2009_ProgrPPG-Prajabatan_…

Permendiknas_09_2010_Prog-PPGdalamJabata…

 

Tulisan terkait:

Daftar PT yang memiliki Prodi PGSD dan PAUD

 

%d blogger menyukai ini: