Peraturan Setangan Leher Pramuka


hasduk_lampiran-skHasduk pramuka dipakai dengan dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm)  sehingga  warna  merah  putih  tampak  dengan  jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.

Sesuai SK Kwarnas Nomor 174 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka, sasaran petunjuk adalah (a).  Terwujudnya  pemakaian  Pakaian  Seragam  Pramuka  secara benar; (b).  Terciptanya ketertiban dan keindahan; (c).  Terciptanya rasa bangga menjadi anggota Gerakan Pramuka.

Dijelaskan dalam Bab III, pakaian seragam Pramuka terdiri dari (a).  Tutup Kepala, (b).  Baju Pramuka, (c).  Rok/ Celana, (d).  Setangan Leher, (e).  Ikat Pinggang, (f).  Kaos Kaki, (g).  Sepatu, dan (h).  Tanda Pengenal.

Mengenai ketentuan setangan leher, secara umum untuk putra dan putri adalah sama. Perbedaan yang ada adalah pada ukuran panjang disesuaikan dengan golongan.

Peraturan tentang Setangan Leher Pramuka sesuai SK Kwarnas 174/2012

  1. dibuat dari bahan warna merah dan putih.
  2. berbentuk segitiga sama kaki: (a)  sisi  panjang  ……  cm  dengan  sudut  bawah 90º (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang), (b)  bahan  dasar  warna  putih  dengan  lis  warna  merah selebar 5 cm.
  3. setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm)  sehingga  warna  merah  putih  tampak  dengan  jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
  4. dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher.
  5. dikenakan di bawah kerah baju.

Ketentuan Ukuran Panjang Setangan Leher

  • Siaga : 90  cm
  • Penggalang : 100-120  cm
  • Penegak/Pandega : 120-130  cm
  • Pembina Pramuka : 120-130  cm
  • Andalan dan Mabi : 120-130  cm

Ukuran panjang ini masih dilengkapi dengan petunjuk yang fleksibel yakni panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang.

hasduk-salah seragam-sesuai-pp

Musran dan Komposisi Pengurus Kwarran


Berikut ketentuan penyelenggaraan organisasi Kwartir Ranting Gerakan Pramuka tentang  ketentuan pokok musran, pengurus kwarran, andalan ranting, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  berdasarkan SK Kwarnas Nomor 224 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan (PP)  Organisasi dan Tatakerja Kwartir Ranting Gerakan Pramuka. Tautan download PP Penyelenggaraan Kwarran di bagian akhir tulisan ini.

Organisasi Kwarran

  1. Kepengurusan bersifat  kolektif,  dan  terdiri  atas  para  Andalan  Ranting untuk masa bakti  3 (tiga) tahun.
  2. Kwarran terdiri  atas  anggota  dewasa  putra  dan  putri  yang  disebut  Andalan  Ranting yang disusun sebagai berikut: Seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Beberapa anggota.
  3. Kwarran tidak  membentuk  Bidang  sebagai  pengelompokan  fungsi  tapi  langsung dilaksanakan oleh Andalan Ranting Urusan.
  4. Badan Pemeriksa  Keuangan  Kwartir  Ranting  dibentuk  berdasarkan  keputusan Musyawarah  Ranting,  personilnya  terdiri  atas  unsur  Majelis  Pembimbing  Ranting, unsur kwartir ranting, dan unsur gugusdepan.
  5. Jika dipandang  perlu  untuk  menangani  sesuatu  hal  yang  memerlukan  keahlian khusus, Ketua Kwarran dapat mengangkat Pembantu Andalan Ranting.
  6. Dalam melaksanakan  tugas  dan  kegiatan,  pengurus  kwarran  dibantu  oleh  badan kelengkapan, yang terdiri atas (1) Dewan Kehormatan Ranting (2)  Koordinator Gugusdepan, (3)  Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Tingkat Ranting, (4)  Pimpinan  Satuan  Karya  Pramuka  Tingkat  Ranting  termasuk  Pamong  Satuan Karya Pramuka, (5)  Badan Usaha Kwarran, (6)  Satuan kegiatan.
  7. Dalam operasional sehari-hari, kwarran didukung oleh staf kwarran.

Musyawarah Ranting

  1. Musyawarah Ranting  (Musran)  diselenggarakan  3  (tiga)  tahun  sekali  pada  akhir masa bakti kwarran.
  2. Jika menghadapi  hal-hal  mendesak,  maka  di  antara  dua  Musran  dapat  diadakan Musran Luar Biasa.
  3. Peserta Musran adalah (1) Utusan  ranting  terdiri  atas  6  (enam)  orang  yang  diberi  kuasa  oleh  kwarran, diantaranya  adalah  Ketua  Dewan  Kerja  Ranting  dan  seorang  yang  diberi  kuasa oleh Majelis Pembimbing Ranting. (2)  Utusan gugusdepan terdiri atas 4 (empat) orang yang diberi kuasa oleh Pembina Gugusdepan, diantaranya adalah seorang Pramuka Penegak/Pramuka Pandega di gugusdepan  yang  bersangkutan  dan  seorang  yang  diberi  kuasa  oleh  Majelis Pembimbing Gugusdepan.
  4. Pimpinan Musran  adalah  suatu  presidium  yang  dipilih  diantara  peserta  Musran

Andalan Ranting Urusan

  1. Andalan Ranting  Urusan  mempunyai tugas dan tanggung  jawab  dalam  suatu urusan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Kwarran.
  2. Andalan Ranting Urusan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut (1) Merencanakan  dan  menyusun  program  kegiatan  dalam  urusannya  masingmasing, (2)  Mengawasi dan memberi bimbingan dalam pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan urusan masing-masing, (3)  Bertanggungjawab kepada Ketua Kwarran.
  3. Kwarran membentuk Andalan Ranting Urusan (Anru), terdiri atas (1) Anru Pembinaan Siaga Putra, (2) Anru Pembinaan Siaga Putri, (3) Anru Pembinaan Penggalang Putra, (4)  Anru Pembinaan Penggalang Putri, (5)  Anru Pembinaan Penegak dan Pandega Putra (6)          Anru Pembinaan Penegak dan Pandega Putri, (7) Anru Satuan Karya Pramuka, (8)  Anru Pembinaan Anggota Dewasa Putra,  (9)  Anru Pembinaan Anggota Dewasa Putri,  (10)  Anru Pengabdian Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, (11)  Anru Keuangan, Usaha, dan Sarana Prasarana.
  4. Penetapan Andalan Ranting Urusan disesuaikan dengan kebutuhan kwarran.

Badan Pemeriksa Keuangan

  1. Badan Pemeriksa  Keuangan  Kwartir  Ranting  (BPK  Kwarran)  dibentuk  berdasarkan keputusan Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka.
  2. BPK Kwarran  mempunyai  tugas  memeriksa  pengelolaan  keuangan  baik  yang  dikelola langsung oleh kwarran maupun unit usaha kwarran.
  3. Kepengurusan BPK  Kwarran,  minimal  3  (tiga)  orang  terdiri  atas  unsur  Majelis Pembimbing  Ranting,  unsur  kwarran,  dan  unsur  gugusdepan,  ditambah  seorang  staf yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan.
  4. BPK Kwarran dapat mengangkat seorang ahli keuangan sebagai konsultan.
  5. BPK Kwarran dalam tugasnya memeriksa pengelolaan keuangan mempunyai fungsi: (a). Pemantau pengelolaan keuangan; (b).  Pemeriksa dan pengevaluasi keuangan; (c).  Pembina pengelolaan keuangan kwarran dan badan-badan usaha kwarran. (d).  BPK Kwarran dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Musyawarah Ranting.

KOMPOSISI PENGURUS KWARTIR RANTING GERAKAN PRAMUKA (Berdasarkan SK Kwarnas Nomor 224 Tahun 2007)

  • KETUA
  • WAKIL KETUA I
  • WAKIL KETUA II
  • SEKRETARIS I
  • SEKRETARIS II
  • BENDAHARA I
  • BENDAHARA II

ANDALAN RANTING

  1. Andalan Ranting Urusan Pembinaan Siaga Putra.
  2. Andalan Ranting Urusan Pembinaan Siaga Putri.
  3. Andalan Ranting Urusan Pembinaan Penggalang Putra.
  4. Andalan Ranting Urusan Pembinaan Penggalang Putri.
  5. Andalan Ranting Urusan Pembinaan Penegak dan Pandega Putra.
  6. Andalan Ranting Urusan Pembinaan Penegak dan Pandega Putri.
  7. Andalan Ranting Urusan Satuan Karya Pramuka.
  8. Andalan Ranting Urusan Pembinaan Anggota Dewasa Putra.
  9. Andalan Ranting Urusan Pembinaan Anggota Dewasa Putri.
  10. Andalan Ranting Urusan Pengabdian Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.
  11. Andalan Ranting Urusan Keuangan, Usaha, dan Sarana Prasarana.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

  1. ………………………. Unsur Mabiran
  2. ………………………. Unsur Kwarran
  3. ………………………. Unsur Gudep

Ketentuan lain tentang badan kelengkapan kwartir ranting berikut tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada SK Kwarnas Nomor 224 Tahun 2007.

Unduh  SK Kwarnas Nomor 224 Tahun 2007, klik di sini.

Semoga bermanfaat, Salam Pramuka!

Pengertian dan Anggota Karang Taruna


Berdasarkan pedoman Pemberdayaan Karang Taruna (Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan  Karang  Taruna), pengertian dan  ketentuan usia anggota Karang Taruna dijelaskan sebagai berikut.

Pengertian Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana  pengembangan  setiap  anggota  masyarakat  yang  tumbuh  dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat  terutama  generasi muda di wilayah desa  atau  kelurahan atau  nama  lain  yang  sejenis  terutama  bergerak  di  bidang  penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (Pasal 1)

Keanggotaan Karang Taruna

  • Keorganisasian  Karang  Taruna  berada  di  desa  atau  kelurahan  atau  nama lain  yang  sejenis  yang  diselenggarakan  secara  otonom  oleh  warga  Karang Taruna setempat. (Pasal 10, Ayat 1)
  • Keanggotaan  Karang  Taruna  menganut  sistem  stelsel  pasif  yang  berarti seluruh  anggota  masyarakat  yang  berusia  13  (tiga  belas)  tahun  sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dalam lingkungan desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis merupakan warga Karang Taruna. (Pasal 12, Ayat 1)
  • Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan  kewajiban  yang  sama  tanpa  membedakan  asal  keturunan,  golongan, suku  dan  budaya,  jenis  kelamin,  kedudukan  sosial,  pendirian  politik,  dan agama. (Pasal 12, Ayat 2)

Dokumen untuk diunduh

Permensos 23/2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna

 

 

Daftar Kab/Kota Akuntabilitas Kinerja Baik 2014


Untuk menciptakan  tata kelola pemerintahan yang baik harus berorientasi hasil. Orientasi input yang berfokus pada besaran penyerapan anggaran seperti selama ini harus ditinggalkan.  Kini eranya fokus pada kemaslahatan masyarakat, yaitu upaya untuk menghasilkan output atau outcome yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja  pemerintah kabupaten/kota yang menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dilakukan oleh Kementerian PANRB bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Provinsi. Hasilya, tahun 2013 hanya dua yang meraih nilai B, tahun ini bertambah menjadi 11 kabupaten /kota yang mendapat B.

Evaluasi ini, dimaksudkan sebagai bentuk reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas dari KKN, kompeten dan akuntabel serta mampu melayani masyakat.

Evaluasi akuntabilitas kinerja kabupaten kota tahun 2014 dilaksanakan terhadap 462 kabupaten kota dari tahun lalu 424. Nilai rata-rata akuntabilitas kinerja juga mengalami peningkatan, dari tahun lalu 43,82 menjadi  44,90.

Ada 6 kelompok nilai, yakni

  • AA (85 – 100),
  • A (75 – 85),
  • B (65 – 75),
  • CC (50-65),
  • C (30 – 50), dan
  • D ( 0 – 30).

Sebelas kab/kota yang mendapat nila B tahun 2014 ini adalah

  1. Kabupaten Bintan (Kepri),
  2. Kabupaten Karimun (Kepri),
  3. Kota Tanjung Pinang (Kepri),
  4. Kabupaten Muara Enim (Sumsel),
  5. Kota Sukabumi (Jabar),
  6. Kabupaten Bantul (DIY),
  7. Kabupaten Kulon Progo (DIY),
  8. Kota Yogyakarta (DIY),
  9. Kabupaten Sleman (DIY),
  10. Kota Manado (Sulut), dan
  11. Kabupaten Badung (Bali).

Sumber: www.menpan.go.id

Lirik dan MP3 Mars PMI dan Mars PMR


Perhimpunan PMI resmi berdiri pada 17 September 1945. Bila ingin mengetahui sejarah lahirnya PMI dapat dibaca pada tautan berikut:

Prinsip Dasar Palang Merah (PMI)

Sejarah Palang Merah Indonesia (PMI)

 

Mars Palang Merah Indonesia

Palang Merah Indonesia
Sumber kasih umat manusia
Warisan luhur, nusa dan bangsa
Wujud nyata pengayom Pancasila

Gerak juangnya keseluruh nusa
Mendarmakan bhakti bagi ampera
Tunaikan tugas suci tujuan PMI
Di Persada Bunda Pertiwi

Untuk umat manusia
Di seluruh dunia
PMI menghantarkan jasa

Mars Bhakti PMR  (Palang Merah Remaja)

Palang Merah Remaja Indonesia warga Palang Merah sedunia
Berjuang berbakti penuh kasih sayang untuk rakyat semua
Bekerja dengan rela tulus ikhlas untuk yang tertimpa sengsara
Puji dan puja tidak dikejar… mengabdi tuk sesama…

Putra Putri Palang Merah Remaja Indonesia
Abdi rakyat sedunia luhur budinya
Putra Putri Palang Merah Remaja Indonesia
Abdi rakyat sedunia mulya citanya

Dokumen untuk diunduh

Mars PMR MP3

Mars PMI MP3

Lihat juga Lirik dan MP3 Himne PMI

 

 

Tujuan, Tugas, dan Fungsi Karang Taruna


Sesuai Pedoman Dasar Karang Taruna, pengertian Karang Taruna adalah Organisasi  Sosial  wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas  dasar  kesadaran  dan  tanggung  jawab  sosial  dari, oleh, dan  untuk  masyarakat  terutama  generasi  muda  di  wilayah desa/kelurahan  atau  komunitas  adat  sederajat  dan  terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Pembinaan Karang Taruna diatur dalam Permensos 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Berikut kutipan isi pedoman:

Tujuan

Tujuan Karang Taruna adalah :

a.  Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan  kesadaran dan  tanggung  jawab  sosial  setiap  generasi  muda  warga Karang  Taruna  dalam  mencegah,  menagkal, menanggulangi  dan  mengantisipasi  berbagai  masalah sosial.

b.  Terbentuknya  jiwa  dan  semangat  kejuangan  generasi muda  warga  Karang  Taruna  yang  Trampil  dan berkepribadian serta berpengetahuan.

c.  Tumbuhnya  potensi  dan  kemampuan  generasi  muda dalam  rangka mengembangkan  keberdayaan  warga Karang Taruna.

d.  Termotivasinya  setiap  generasi  muda  warga  Karang Taruna  untuk  mampu  menjalin  toleransi  dan  menjadi perekat  persatuan  dalam  keberagaman  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

e.  Terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna  dalam  rangka  mewujudkan  taraf  kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

f.  Terwujudnya  Kesejahteraan  Sosial  yang  semakin meningkat  bagi  generasi  muda  di  desa/kelurahan  atau komunitas  adat  sederajat  yang  memungkinkan

pelaksanaan  fungsi  sosialnya  sebagai  manusia pembangunan  yang  mampu  mengatasi  masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya.

g.  Terwujudnya pembangunan  kesejahteraan  sosial generasi muda  di  desa/kelurahan  atau  komunitas  adat  sederajat yang  dilaksanakan  secara  komprehensif,  terpadu  dan

terarah  serta  berkesinambungan  oleh  Karang  Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Tugas

Setiap  Karang  Taruna  mempunyai  tugas  pokok  secara bersama-sama dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan social  terutama  yang  dihadapi  generasi  muda,  baik  yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Fungsi

Setiap Karang Taruna melaksanakan fungsi :

a.  Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial.

b.  Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat.

c.  Penyelenggara  pemberdayaan  masyarakat  terutama generasi  muda dilingkunggannya  secara  komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan.

d.  Penyelenggara  kegiatan  pengembangan  jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.

e.  Penanaman  pengertian,  memupuk  dan  meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.

f.  Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g.  Pemupukan  kreatifitas  generasi  muda  untuk  dapat mengembangkan  tanggung  jawab  sosial  yang  bersifat rekreatif,  kreatif,  edukatif,  ekonomis  produktif  dan

kegiatan  praktis  lainnya  dengan mendayagunakan  segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya.

h.  Penyelenggara  rujukan,  pendampingan,  dan  advokasi social bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

i.  Penguatan  sistem  jaringan  komunikasi,  kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.

j.  Penyelenggara  usaha-usaha  pencegahan  permasalahan sosial yang aktual.

Peraturan Baru Pedoman Karang Taruna

Dengan terbitnya Permensos 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Kaang Taruna maka Permnesos tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen unduhan:

Permensos 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

UU Nomor 40 Th 2009 tentang Kepemudaan

Permensos 77 Th 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

%d blogger menyukai ini: