Data Kerjasama Bilateral Indonesia dengan Eropa Barat


Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Berbagai forum, baik bilateral, regional maupun multilateral telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat. Dalam menjalin hubungan tersebut Indonesia senantiasa mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan.

Kerja sama bilateral dengan Eropa Barat sudah menjangkau lebih dari 20 negara. Klik nama negara berikut untuk melihat profil negara dan bidang kerja sama.

Sumber: http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-bilateral.aspx

Kerjasama Bilateral Indonesia dengan Negara Afrika


Lebih dari 40 negara di Afrika telah menjalin kerja sama bilateral dengan Indonesia. Bidang kerja sama meliputi antara lain ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik.

Klik nama negara berikut untuk melihat profil negara beserta bidang kerja sama.

Sumber: http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-bilateral.aspx

Daftar Kab/Kota Akuntabilitas Kinerja Baik 2014


Untuk menciptakan  tata kelola pemerintahan yang baik harus berorientasi hasil. Orientasi input yang berfokus pada besaran penyerapan anggaran seperti selama ini harus ditinggalkan.  Kini eranya fokus pada kemaslahatan masyarakat, yaitu upaya untuk menghasilkan output atau outcome yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja  pemerintah kabupaten/kota yang menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dilakukan oleh Kementerian PANRB bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Provinsi. Hasilya, tahun 2013 hanya dua yang meraih nilai B, tahun ini bertambah menjadi 11 kabupaten /kota yang mendapat B.

Evaluasi ini, dimaksudkan sebagai bentuk reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas dari KKN, kompeten dan akuntabel serta mampu melayani masyakat.

Evaluasi akuntabilitas kinerja kabupaten kota tahun 2014 dilaksanakan terhadap 462 kabupaten kota dari tahun lalu 424. Nilai rata-rata akuntabilitas kinerja juga mengalami peningkatan, dari tahun lalu 43,82 menjadi  44,90.

Ada 6 kelompok nilai, yakni

  • AA (85 – 100),
  • A (75 – 85),
  • B (65 – 75),
  • CC (50-65),
  • C (30 – 50), dan
  • D ( 0 – 30).

Sebelas kab/kota yang mendapat nila B tahun 2014 ini adalah

  1. Kabupaten Bintan (Kepri),
  2. Kabupaten Karimun (Kepri),
  3. Kota Tanjung Pinang (Kepri),
  4. Kabupaten Muara Enim (Sumsel),
  5. Kota Sukabumi (Jabar),
  6. Kabupaten Bantul (DIY),
  7. Kabupaten Kulon Progo (DIY),
  8. Kota Yogyakarta (DIY),
  9. Kabupaten Sleman (DIY),
  10. Kota Manado (Sulut), dan
  11. Kabupaten Badung (Bali).

Sumber: www.menpan.go.id

Visi Misi dan Strategi Indonesia 2009-2014


Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua badan yaitu DPR yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Partai Politik dan DPD yang anggota-anggotanya mewakili provinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing.

Pemerintah republik Indonesia berkewajiban melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.  Cita-cita dan tujuan Indonesia merdeka sebagaimana amanat dalam Pembukaan UUD 1945 telah dirumuskan oleh pemerintah dalam visi, misi, dan strategi. Berikut visi, misi, dan strategi Indonesia 2009-2014 sebagaimana dimuat pada portal RI  http://www.indonesia.go.id.

Visi

Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.

Misi

  • Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera.
  • Memperkuat Pilar-pilar Demokrasi.
  • Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.

Visi dan misi pemerintah 2009-2014 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program aksi prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Program aksi di bawah ini dipandang mampu menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang.

Prioritas 1: Program Aksi Bidang Pendidikan
  1. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.
  2. Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA.
  3. Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.
  4. Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan  bangsa,  mampu  menciptakan  lingkungan  yang  inovatif,  serta  mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya.
  5. Memperbaiki renumerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti.
  6. Memperluas penerapan dari kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung  kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.
  7. Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.
  8. Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal.
Prioritas 2: Program Aksi Bidang Kesehatan
  1. Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaa program jaminan kesehatan masyarakat baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, dan penataan administrasi yang transparan dan bersih.
  2. Mendorong upaya pembuatan obat dan produk farmasi lain yang terjangkau dengan tanpa mengabaikan masalah kualitas dan keamanan obat seperti yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir.
  3. Mempermudah  pembangunan  klinik atau rumah sakit  yang berkualitas internasional baik melalui  profesionalisasi  pengelolaan  rumah  sakit  pemerintah  maupun  mendorong tumbuhnya rumah sakit swasta.
  4. Meningkatkan kualitas ibu dan anak di bawah lima tahun dengan memperkuat program yang sudah berjalan seperti Posyandu yang memungkinkan imunisasi dan vaksinasi masal seperti DPT dapat dilakukan secara efektif.
  5. Penurunan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/ AIDS, malaria, dan TBC.
  6. Mengurangi tingkat prevelansi gizi buruk balita menjadi di bawah 15% pada tahun 2014 dari keadaan terakhir sekitar 18%.
  7. Revitalisasi program keluarga berencana yang telah dimulai kembali dalam periode 2005-
    2009 akan dilanjutkan dan diperkuat.
  8. Upaya pencapaian dalam bidang kesehatan tidak tercapai jika kesejahteraan dan sistem
    insentif bagi tenaga medis dan paramedis khususnya yang bertugas di daerah terpencil tidak
    memadai.
  9. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, utamanya yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor dalam proses produksi obat.
  10. Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika dan menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat awam dari mal-praktek dokter dan rumah sakit yang tidak bertanggung jawab.
  11. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan cara menghindarinya untuk mencegah kepanikan dan jatuhnya banyak korban.
  12. Evakuasi, perawatan, dan pengobatan masyarakat didaerah korban bencana alam.

Prioritas 3: Program Aksi Penanggulangan Kemiskinan
  1. Meneruskan,  meningkatkan  dan  menyempurnakan  pelaksanaan  Program  Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai inti dari program kemiskinan yang sudah dimulai sejak 2007 dengan mengekspansi jumlah kecamatan yang tercakup dalam PNPM dan alokasi dana per kecamatan yang terus ditingkatkan sesuai dengan kinerjanya.
  2. Melanjutkan program pengarusutamaan semua program penanggulangan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga sebagai pendukung program PNPM (PNPM pendukung).
  3. Penyempurnaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan memutakhirkan data rumah tangga sasaran. Data rumah tangga sasaran akan diintegrasikan untuk semua program afirmasi dan subsidi sehingga berbagai duplikasi atau kebocoran dapat dihindari.
  4. Penyediaan beras murah bagi keluarga miskin untuk menjamin ketahanan pangan.
  5. Pengembangan program-program berlapis untuk rakyat miskin yang dilakukan secara intensif, antara lain: Program Jamkesmas, BOS, PKH, BLT, PNPM, Raskin.
  6. Pemihakan kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, antara lain dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat untuk memberikan akses modal bagi masyarakat kecil.
Prioritas 4: Program Aksi Penciptaan Lapangan Kerja
  1. Peningkatan kualitas pekerja baik dilihat dari upah yang diterima, produktivitas dan standar kualifikasinya untuk dapat memperluas peningkatan kesempatan di sektor formal, serta mengurangi jumlah pengangguran terbuka usia muda.
  2. Peningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi baik di pusat maupun di daerah, sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta.
  3. Reformasi tingkat mikro-ekonomi, antara lain perbaikan iklim usaha dan pemihakan kepada perbaikan kesempatan berusaha kepada sektor usaha kecil menengah sebagai tiang penyerap tenaga  kerja  Indonesia,  dilakukan  melalui  kebijakan  sektoral  dan  kerja  sama  dengan pemerintah daerah.
  4. Membangun  infrastruktur  fisik  yang  dapat  memperlancar  arus  lalu-lintas  barang  dan informasi, serta mendorong program industrialisasi yang dapat menarik industri lanjutan (PMDN, PMA, dan perusahaan global) untuk berinvestasi di Indonesia.
  5. Memperluas permintaan domestik  di luar barang-barang konsumsi, serta memanfaatkan pasar regional.
  6. Memperluas dan meningkatkan industri kreatif dan pariwisata sebagai sumber potensi perekonomian Indonesia yang sangat besar.
  7. Pembangunan kawasan-kawasan ekonomi khusus seperti Batam, Bintan, Karimun, Suramadu, Sabang dan berbagai kawasan khusus lainnya.
Prioritas 5: Program Aksi Pembangunan Infrastruktur  Dasar
  1. Melanjutkan  pelaksanaan dual track strategy  dalam  pembangunan  infrastruktur,  yaitu memperluas  kesempatan  bagi  masyarakat  (baik  swasta  nasional  maupun  asing)  untuk berpartisipasi  secara  transparan,  adil,  bebas  dari  kepentingan  kelompok,  bersih,  dan kompetitif dalam pembangunan dan pengoperasian kegiatan infrastruktur.
  2. Menjamin akses masyarakat terhadap jasa kegiatan infrastruktur, pemerintah tetap akan mempertahankan fungsi regulasi yang fair kepada setiap pelaku dan konsumen.
  3. Untuk mendukung partisipasi swasta dan BUMN dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan penjaminan resiko oleh pemerintah dapat diberikan secara selektif berdasarkan kriteria yang obyektif, matang, terukur, transparan, dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
  4. Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
  5. Melakukan unbundling pembangunan infrastruktur di mana pemerintah akan menanggung pembangunan infrastruktur dasar, sementara badan usaha menanggung pembangunan yang bersifat komersial untuk berbagai infrastruktur penting di daerah.
  6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang penggunaannya akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang sifatnya non komersial.
  7. Meningkatkan pembangunan telekomunikasi pita lebar untuk mendekatkan jarak fisik yang berjauhan mengingat negara Indonesia adalah negara kepulauan.
  8. Dalam rangka mengatasi bencana alam banjir di berbagai daerah, pengelolaan sungai beserta daerah tangkapan air akan terus dilakukan, antara lain melalui pembangunan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, Banjir Kanal Jakarta.
Prioritas 6: Program Aksi Ketahanan Pangan
  1. Memperbaiki infrastruktur pertanian dengan peningkatan anggaran di bidang pembanguan dan perbaikan irigasi, saluran air, jalan raya, kereta api, dan pelabuhan yang menghubungkan porduksi pangan dan tujuan pasar.
  2. Meningkatkan kualitas input baik dengan dukungan penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan risiko yang dapat dijaga.
  3. Memperbaiki  kebijakan  penyediaan  dan  subsidi  pupuk,  agar  tidak  terjadi  kelangkaan, penyelundupan, dan penggunaan pupuk subsidi kepada yang tidak berhak.
  4. Perbaikan sistem distribusi dan logistik, termasuk pergudangan secara terintegrasi, dengan memperhatikan supply chain agar mampu mengurangi gejolak harga dan pasokan secara musiman pada komoditas pangan utama.
  5. Perkuatan dan pemberdayaan petani, nelayan, petambak, dan menjaga daya beli dan nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani namun tidak memberatkan konsumen yang berpendapatan rendah.
  6. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya tawar dan kompetisi (competitive advantage) dari sektor pertanian di pasar regional dan dunia, terutama pada komoditas yang merupakan produk utama dan terbesar di kawasan Asia dan dunia seperti CPO, kayu manis, dan lain-lain.
  7. Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian dengan penciptaan iklim investasi yang baik dan bila perlu diberikan insentif (fiskal) bagi pengembangannya.
  8. Penyediaan informasi secara transparan tentang harga pasar dari hasil panen yang akurat dan up to date kepada petani dan nelayan, harga dan ketersediaan pupuk, peringatan dini cuaca dan wabah sehingga petani dapat lebih cerdas dalam menentukan tindakannya.
Prioritas 7: Program Aksi Ketahanan dan Kemandirian Energi
  1. Mendorong  diversifikasi  penggunaan  energi  domestik  kepada  gas  alam  dan  batubara. Program ini akan mengurangi tekanan tambahan permintaan pada sumber energi minyak bumi.
  2. Program  aksi  peningkatan  kemandirian  energi  akan  dilakukan  secara  integratif  antara penguasaan teknologi energi, pembangunan infrastruktur, kebijakan harga, dan insentif di dalamnya.
  3. Meningkatkan daya tarik dan kepastian investasi untuk eksplorasi dan produksi di bidang pertambangan dan energi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor energi.
  4. Meningkatkan transparansi, tata kelola, dan menghilangkan korupsi dan biaya yang  tidak efisien di sektor hulu energi.
  5. Meningkatkan kompetisi yang sehat dan transparan di sektor hilir energi, agar tercapai pelayanan yang baik dan harga yang rasional dan terjangkau bagi masyarakat luas.
  6. Melaksanakan kebijakan pengembangan dan pemakaian energi terbarukan  (renewable energy) yang konsisten dan sesuai dengan partispasi dan tanggung jawab Indonesia dalam agenda global untuk mencegah pemburukan iklim dunia (climate change) dan memperkuat ketahan energi nasional.
  7. Meningkatkan  kegiatan-kegiatan  penelitian  sektor  energi  untuk  menghasilkan  sumber- sumber energi baru non-konvensional, meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan penurunan emisi karbon.
  8. Peningkatan efisiensi energi untuk mendorong perekonomian, peningakatan kesejahteraan dan memperbaiki daya saing.
  9. Peningkatan diversifikasi, distribusi serta akses energi sehingga setiap rakyat Indonesia mampu memperoleh energi sesuai kebutuhan dan kemampuan daya belinya.

Prioritas 8: Program Aksi Perbaikan dan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan
  1. Meneruskan reformasi birokrasi di lembaga-lembaga pemerintah secara bertahap, terukur dan terus dijaga kualitas hasil kinerjanya serta pertangungjawaban publik.
  2. Program perbaikan peraturan yang menyangkut rekrutmen, perkembangan karier secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (merit based), serta   aturan disiplin dan pemberhentian pegawai negeri sipil.
  3. Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja (business process), pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan, dan mengatur kembali struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan.
  4. Memperbaiki renumerasi sehingga makin mencerminkan resiko, tanggung jawab, beban kerja yang realistis dan berimbang.
  5. Memperbaiki sistem dan tunjangan pensiun agar mencerminkan imbalan prestasi yang manusiawi namun tetap dapat dipenuhi oleh kemampuan anggaran.
  6. Melakukan pengawasan kinerja dan dampak reformasi, termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi.
  7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan standar pelayanan minimum yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat.
Prioritas 9:  Program Aksi Penegakan Pilar Demokrasi
  1. Mengatur kembali hubungan eksekutif dan legislatif sehingga dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran yang efektif dan seimbang dan terbentuk suatu sistem yang dapat melancarkan tujuan bernegara secara bermartabat.
  2. Memperbaiki peraturan dan penyelenggaran Pemilu dan Pilkada, agar tercapai Pemilu yang jujur, adil, dan dapat menghindarkan warga negara yang kehilanggan hak untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
  3. Memperbaiki administrasi, penganggaran, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu  agar  terjadi  kepastian  dan  efisiensi  kerja  insitusi  penyelenggara  pemilu  tanpa mengorbankan kualitas pemilu.
  4. Mengembangkan substansi demokrasi, yaitu nilai-nilai hakiki seperti kebebasan, penegakan hukum, keadilan dan rasa tanggung jawab.
Prioritas 10: Program Aksi Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
  1. Memperbaiki law enforcement.
  2. Memperkuat kinerja dan pengawasan kepolisian dan kejaksaan melalui reformasi kepolisian dan kejaksaan, perbaikan kinerja kepolisian dan kejaksaan di daerah, baik melalui program quick win maupun perbaikan struktural menyeluruh dan komprehensif pada kepolisian dan kejaksaan.
  3. Meninjau ulang dan memperbaiki peraturan yang menyangkut penegakan hukum termasuk
  4. pengaturan hak-hak polisi, peraturan-peraturan pelaporan, dan aturan pelayanan dari aparat penegak hukum.
  5. Mendukung perbaikan adminsitrasi dan anggaran di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya.
  6. Pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten dan tanpa tebang pilih.
Prioritas 11: Program Aksi Pembangunan yang inklusif dan Berkeadilan
  1. Penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dengan perluasan akses kredit untuk UMKM  termasuk  dan  utamanya  melalui  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR),  penciptaan  dan pendidikan bagi para pengusaha (enterpreneur) baru di tingkat kecil dan menengah di daerah- daerah, mendukung inovasi dan kreativitas masyarakat dan pengusaha dalam menciptakan produk, mengemas, memasarkan dan memelihara kesinambungan dalam persaingan yang sehat.
  2. Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan melakukan terus menerus perbaikan kebijakan transfer anggaran kedaerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus (otsus).
  3. Mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal dan daerah perbatasan terluar dan terpencil dengan pemberian anggaran yang cukup bagi pembangunan infrastruktur dan pos penjagaan terluar.
  4. Mengurangi  kesenjangan  jender  dengan  meningkatkan  kebijakan  pemihakan  kepada perempuan dan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan.
Prioritas 12: Program Aksi di Bidang Lingkungan Hidup
  1. Memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan dan mencegah bencana alam  dengan melakukan reboisasi, penghutanan kembali, dan perbaikan daerah aliran sungai.
  2. Mengembangkan  strategi  pembangunan  yang  ramah  lingkungan  dan  berkelanjutan (sustainable) sesuai dengan tujuan untuk mengurangi ancaman dan dampak perubahan iklim global.
  3. Mengajak seluruh masyarakat luas, rumah tangga maupun dunia usaha untuk aktif menjaga lingkungan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Prioritas 13: Program Aksi Pengembangan Budaya
  1. Menjaga suasana kebebasan kreatif di bidang seni dan keilmuan.
  2. Menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan keilmuan yang bersifat non-komersial.
  3. Memberikan insentif kepada kegiatan kesenian dan keilmuan untuk mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal dan nasional, modern, dan tradisional.

UU 16/2001 tentang Yayasan


Pendirian Yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yangmengaturnya. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan denganmaksud untuk berlindung di balik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakansebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan jugaadakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Sejalandengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitandengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau pihak lain, maupun adanyadugaan bahwa Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiriatau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif mengenai Yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya Yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Paparan di atas adalah kutipan sebagian dari bagian penjelasan UU nomor 16/2001 tentang Yayasan.

Pengertian Yayasan menurut UU ini adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

UU ini memperjelas bagaimaimana prosedur pendirian, badan hukum, organ yayasan yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Juga, kewajiban Pengurus atas Laporan Tahunan, pemeriksaan atas dugaan perbuatan Yayasan melawan hukum atau bertentangan dengan AD , sampai dengan ketentuan pembubaran.

Dokumen unduhan:

UU Nomor 16/2001 tentang Yayasan

UU Nomor 16/2001 tentang Yayasan (Lamp Penjelasan)

Kepres Nomor 8 Th 2001 ttg_Badan_Amil_Zakat_Nasional

UU_No_41_th_2004_ttg_Wakaf

Program 100 Hari Menteri Luar Negeri


Menteri Luar Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II Dr. R.M. Marty M. Natalegawa telah menetapkan Porgram 100 Hari kementerian luar negeri.
Sejalan dengan Agenda 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu, Departemen Luar Negeri bertanggung jawab terhadap 4 Rencana Aksi yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yaitu: Perluasan Citizen Service pada 9 Perwakilan RI di luar negeri; Pemulangan WNI/TKI bermasalah di penampungan pada KBRI Abu Dhabi, Damaskus, Kairo, Kuwait City, Singapura dan KJRI Dubai, Hongkong dan Jeddah; repatriasi WNI dari Papua New Guinea ke Papua dan Papua Barat; serta penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF).
Selain keempat Rencana Aksi tersebut, walaupun tidak diunggulkan sebagai program unggulan 100 hari Kabinet Bersatu II, namun Departemen Luar Negeri telah menetapkan serta bertanggung jawab terhadap 25 Program yang disusun dalam “Program 100 Hari Menteri Luar Negeri” dengan melibatkan Kementerian dan Instansi lain yang terkait. Program tersebut adalah:
  1. Partisipasi Indonesia pada Konferensi Internasional mengenai perubahan iklim di Kopenhagen bulan Desember 2009.
  2. World Summit on Food Security, Roma, 16-18 November 2009.
  3. Pencalonan Indonesia sebagai anggota Governing Council United Nations Environment Programme (GC UNEP) periode 2010-2013.
  4. Partisipasi Indonesia di G-20.
  5. Mendorong Pemajuan dan Perlindungan HAM ASEAN.
  6. ASEAN-US Leaders’ Meeting.
  7. Pemasyarakatan ASEAN.
  8. Host Country Agreement (HCA) baru antara Pemerintah RI dengan Sekretariat ASEAN.
  9. Penguatan dan Perluasan Kerjasama Bilateral/Regional di wilayah Amerika dan Eropa.
  10. Peningkatan Kerjasama dengan Negara-Negara Asia-Pasifik.
  11. Pelaksanaan program Peningkatan Kapasitas untuk Rakyat Palestina dalam rangka NAASP.
  12. Penyusunan Rencana Aksi dan Implementasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia dan Timor Leste termasuk meyakinkan PBB/Organisasi Internasional terkait mengenai penyelesaian masalah residu Indonesia – Timor Leste berdasarkan kesepakatan KKP.
  13. Kerjasama Indonesia-Australia dalam penanganan illegal immigrant.
  14. Pengawasan warga negara asing pasca pembubaran BRR Aceh dan Nias.
  15. Konsep Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI)/Badan Hukum Indonesia (BHI) di Luar Negeri.
  16. Promosi pemahaman lintas budaya dan agama melalui dialog (interfaith dialogue) bagi perdamaian.
  17. Pengembalian sukarela WNI asal Papua dan Papua Barat ke wilayah NKRI sebanyak 320 orang.
  18. Peningkatan Kerjasama Internasional di bidang Pemberantasan Korupsi dalam kerangka Konferensi Ketiga negara-negara Pihak Konvensi PBB Anti-Korupsi (CoSP-3 UNCAC).
  19. Penyusunan draft International Legal Instrument sebagai text based negotiation negara-negara berkembang dalam pertemuan IGC-GRTKF WIPO.
  20. Peninjauan kebijakan pemberian visa serta fasilitas, hak-hak istimewa, dan kekebalan para pejabat Organisasi Internasional di Indonesia dalam kaitan dengan pelaksanaan Host Country Agreement (HCA).
  21. Pelaksanaan Bali Democracy Forum ke-2 yang akan diikuti 39 Negara di kawasan Asia Pasifik & 12 Peninjau di luar kawasan  Asia.
  22. Pencegahan dan pemberantasan terorisme melalui forum PBB.
  23. Rencana Strategis Departemen Luar Negeri 2010-2014.
  24. Reformasi Birokrasi.
  25. Pengelolaan keuangan Departemen Luar Negeri termasuk tertib pencatatan asset Barang Milik Negara, agar meningkatkan penilaian terbaik “Wajar Tanpa Pengecualian” Tahun Anggaran 2009”.

Program 100 Hari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata


Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Ir. Jero Wacik, SE memaparkan program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II bidang Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di  Gedung DPR-RI Jakarta, Rabu (25/11).

Menbudpar Jero Wacik mengatakan, di bidang Sejarah dan Purbakala (Sepur) dalam waktu dekat akan diluncurkan buku Sejarah Kebudayaan Indonesia dan Arus Sejarah  Kebudayaan Indonesia serta  pengembangan Kawasan Sejarah Panglima Besar Jenderal Soedirman yang diharapkan terealisasi pada Januari 2010.

Di bidang Nilai Budaya, Seni dan Film (NBSF), menurut Menbudpar Jero Wacik,  akan dilaksanakan Festival Film Indonesia (FFI) 2009 pada Desember mendatang serta mengelar Festival Musik Sasando dengan memperebutkan Piala Presiden RI yang akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sementara itu di bidang pariwisata, terus menggecarkan upaya pencapaian target kunjungan wisman yang tahun 2009 ini sebesar 6,5 juta wisatawan mancegara (wisman) serta pergerakan 227 juta wisatawan nusantara (wisnus). Selain itu melanjutkan program promosi pariwisata yang dalam kurun waktu November 2009 hingga Januari 2010 lebih difokuskan pada enam  pasar utama pariwisata, yaitu Australia, China, Korea Selatan, Jepang, Malaysia dan Singapura.

“Kita juga mendukung penyelenggaraan program Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di dalam dan luar negeri pada  November-Desember 2009  berkordinasi dengan Deplu, pemerintah daerah dan asosiasi pariwisata,” katanya.

Sedangkan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, akan melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Destinasi Pariwisata di 104 desa yang  dilaksanakan pada Desember 2009 berkordinasi dengan pemerintah daerah.

Di bidang Sumber Daya Budpar, kata menteri, Depbudpar akan membentuk tim kajian untuk membahas Kawasan Strategis Nasional Borobudur dalam kaitannya dengan Keppres No.1 tahun 1992 tentang Pengelolaan Kawasan Borobudur dan Prambanan. “Kita juga akan melaksanakan sertifikasi terhadap 4.000 tenaga kerja bidang perhotelan, restoran dan Spa  dalam upaya meningkatkan daya saing SDM pariwisata,” katanya.

Rapat kerja pertama yang dipimpin Ketua Komisi X Prof. Dr.H.Mahyuddin,NS,SP.OG didahului acara perkenalan dengan 44 dari 48 anggota Komisi X  DPR periode 2009-2014 yang hadir dengan Menbudpar Jero Wacik dan para pejabat eselon satu Depbudpar. (Pusformas)

Sumber: http://www.budpar.go.id

Program 100 Hari Mendiknas


Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh meminta semua pihak untuk berhenti memperdebatkan masalah Ujian Nasional (UN) karena pemerintah akan tetap memberlakukan kebijakan tersebut demi kemajuan dunia pendidikan.

“UN jangan diperdebatkan,” kata Mendiknas disela kunjungannya di Pekanbaru, Riau, Sabtu.

Menurut Mohammad Nuh menghentikan UN bukan merupakan solusi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Ia menilai pendidikan di Indonesia masih memerlukan UN untuk mendorong siswa agar memiliki kompetensi tinggi sehingga mampu bersaing di era globalisasi yang lebih kompetitif.

Karena itu, ia mengaku lebih tertarik untuk memperbaiki sistem UN agar tidak ada kecurangan dari pihak sekolah yang hanya mementingkan pemenuhan target kelulusan siswa.

“Yang memperdebatkan UN itu bagaikan atlet yang belum siap bertanding. Lalu kapan kita bisa maju,” katanya.

Mohammad Nuh juga mengatakan bahwa program 100 hari dirinya sebagai Mendiknas akan lebih fokus pada perampungan program sambungan internet untuk 17.500 sekolah di Indonesia. Menurut dia, program itu akan menjangkau semua tingkatan sekolah mulai SD hingga SMA.

Program lainnya yang menjadi prioritas adalah merampungkan prosedur penentuan beasiswa untuk 20 ribu siswa lulusan tingkat SLTA. Program yang direncanakan bergulir mulai tahun 2010 hingga 2011 itu akan merangkul semua universitas negeri di Indonesia untuk memberikan beasiswa pada siswa berprestasi yang kurang mampu.

Selain itu, program lainnya adalah mengadakan pelatihan kepada 30 ribu kepala sekolah dalam bentuk pelatihan manajemen dan kepemimpinan. (roh)

Sumber: http://www.menkokesra.go.id

Pidato Pertama Presiden SBY setelah Dilantik


Pelantikan SBY, 20 Okt 2009Inilah pidato awal jabatan presiden 2009-2014, sesaat setelah Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya, 20 Oktober 2009.

PIDATO
AWAL MASA JABATAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2009-2014
Di Hadapan Sidang Paripurna MPR-RI

Jakarta, 20 Oktober 2009

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati, saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, para mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,
Yang saya muliakan Para Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Utusan Khusus Negara-negara sahabat,
Yang saya hormati, para Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Lembaga-Lembaga Negara,
Yang Mulia Para Duta Besar, serta para pimpinan Organisasi Internasional,
Yang saya hormati, Para Gubernur seluruh Indonesia,

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Hari ini, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, saya dan Saudara Prof. Dr. Boediono baru saja mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mengemban amanah rakyat lima tahun mendatang.

Pada kesempatan yang bersejarah dan insya Allah penuh berkah ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota MPR-RI, pimpinan dan anggota DPR-RI, pimpinan dan anggota DPD-RI, beserta pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara lainnya masa bakti 2004-2009, yang telah bersama-sama bekerja keras membangun bangsa dan negara kita menuju masa depan yang lebih baik.

Kepada saudara Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009, yang telah mendampingi saya selama lima tahun terakhir, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan pengabdian saudara, baik kepada pemerintah, maupun kepada bangsa dan negara. Pengabdian saudara tercatat abadi dalam sejarah perjalanan bangsa, dan akan dikenang sepanjang masa. Kepada segenap jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Masa Bakti 2004-2009, saya ucapkan pula terima kasih dan penghargaan saya, atas upaya yang sungguh-sungguh dalam menjalankan dan menyukseskan program-program pembangunan nasional yang sarat dengan tantangan dan permasalahan yang rumit.

Saudara-saudara,
Kita baru saja melewati periode sejarah 2004-2009 yang penuh dengan tantangan.

Hari ini, bangsa Indonesia patut bersyukur dan berbesar hati. Di tengah gejolak dan krisis politik di berbagai wilayah dunia, kita tetap tegak dan tegar sebagai negara demokrasi yang makin kuat dan stabil. Di tengah badai finansial dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif, dan diprediksi akan mengalami pertumbuhan nomor tiga tertinggi di dunia. Di tengah maraknya konflik dan disintegrasi di belahan dunia lain, bangsa Indonesia semakin rukun dan bersatu.

Karena itu, tepatlah kalau dalam beberapa hari ini di berbagai televisi internasional muncul tayangan, yang menyebut bangsa kita sebagai “remarkable Indonesia” – bangsa yang dinilai berhasil dalam mengatasi krisis dan tantangan yang berat dan kompleks 10 tahun terakhir ini.

Namun, semua itu janganlah membuat kita lengah, lalai, apalagi besar kepala. Ingat : pekerjaan besar kita masih belum selesai. Ibarat perjalanan sebuah kapal, ke depan, kita akan mengarungi samudra yang penuh dengan gelombang dan badai.

Di luar Indonesia, resesi perekonomian global belum sepenuhnya usai. Perdagangan dan arus investai dunia belum pulih. Sementara itu harga minyak dan berbagai komoditas masih berfluktuasi, yang dapat mengancam stabilitas dan kepastian ekonomi kita. Oleh karena itu, walaupun gejala perbaikan perekonomian dunia mulai terlihat, namun kita tidak boleh berhenti untuk terus memperkuat sendi-sendi perekonomian kita, seraya tetap melanjutkan upaya nasional untuk meminimalkan dampak dari krisis dunia tersebut.

Di dalam negeri kita bersyukur, reformasi telah berjalan makin jauh, namun masih belum tuntas. Upaya untuk membangun “good governance” dan memberantas korupsi mulai membuahkan hasil, namun masih perlu terus ditingkatkan. Kemiskinan sudah banyak berkurang, namun upaya peningkatan kesejahteraan rakyat perlu terus dilanjutkan.

Pengalaman menunjukkan, setiap prestasi yang kita capai biasanya akan disusul oleh tantangan – tantangan baru. Tetapi saya percaya, semua tantangan ini, baik yang sudah kita ketahui, maupun yang belum dapat kita bayangkan, akan dapat kita hadapi dan atasi. Insya Allah, bangsa Indonesia akan terus maju untuk meningkatkan kehidupannya yang lebih baik.

Saudara-saudara,
Tahun ini, kita menyaksikan rakyat Indonesia telah menentukan pilihannya dalam Pemilihan Umum yang berlangsung secara damai dan demokratis. Ini adalah kali ketiga kita mampu menyelenggarakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Kita semua mampu melaksanakan kompetisi politik dengan penuh etika dan kedewasaan.

Dalam pemilihan umum, kalah atau menang adalah hal yang biasa. Dalam demokrasi, kita semua menang. Demokrasi menang. Rakyat menang. Indonesia menang. Berkaitan dengan itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan rasa hormat kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Prabowo Subianto, serta Bapak Muhammad Jusuf Kalla dan Bapak Wiranto, atas partisipasi aktif dan kegigihan beliau-beliau sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2009. Mereka adalah putra-putri bangsa, yang ikut berjasa memekarkan kehidupan demokrasi kita.

Hari ini, saya mengajak segenap komponen bangsa untuk kembali bersatu, dan bersama-sama membangun masa depan kita semua. Dengan semangat baru dan kebersamaan, mari kita songsong pembangunan lima tahun ke depan dengan penuh optimisme dan rasa percaya diri.

Dalam menjalankan amanah rakyat lima tahun mendatang, saya bersama Wakil Presiden, telah menetapkan program 100 hari, program satu tahun, dan program lima tahun ke depan. Esensi dari program pemerintahan lima tahun mendatang adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan. “Prosperity, Democracy and Justice.”

Peningkatan kesejahteraan rakyat, merupakan prioritas utama. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan sumber daya manusia. Ekonomi kita harus tumbuh semakin tinggi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang kita ciptakan adalah pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan yang berkeadilan, dan pertumbuhan disertai pemerataan.

Kita juga ingin membangun tatanan demokrasi yang bermartabat, yaitu demokrasi yang memberikan ruang kebebasan dan hak politik rakyat, tanpa meninggalkan stabilitas dan ketertiban politik. Kita juga ingin menciptakan keadilan yang lebih baik, ditandai dengan penghormatan terhadap praktek kehidupan yang non-diskriminatif, persamaan kesempatan, dengan tetap memelihara kesetiakawanan sosial dan perlindungan bagi yang lemah.

Saudara-saudara,
Untuk mewujudkan cita-cita kita semua, utamanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat demokrasi dan meningkatkan keadilan, ada sejumlah kunci sukses yang perlu kita pedomani dan jalankan bersama.

Pertama, jangan pernah kita menyerah dan patah semangat. Ingat, segala keberhasilan monumental bangsa kita – dari revolusi, pembangunan nasional, reformasi, penyelesaian berbagai konflik, termasuk penanganan tsunami – semua ini hanya bisa dicapai dengan keuletan dan semangat tak kenal menyerah. Sebagaimana sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, kita harus selalu mengobarkan semangat Harus Bisa ! “Can do spirit ! ”

Ke depan, dengan semangat ”Indonesia Bisa” inilah, kita akan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah krisis dunia. Dengan semangat inilah kita akan menegakkan ”good governance” dan membasmi korupsi. Dan dengan semangat ini pulalah, kita akan terus mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kita.

Kunci sukses kedua, adalah perlu terus menjaga persatuan dan kebersamaan. Dalam demokrasi, kita bisa berbeda pendapat, namun tidak berarti harus terpecah belah. Dalam demokrasi yang sehat, ada masanya kita berdebat, ada masanya kita merapatkan barisan. Dalam menghadapi berbagai tantangan dunia yang kian berat, para pemimpin bangsa – apapun warna politiknya – harus bisa terus menjaga kekompakan, mencari solusi bersama, dan sedia berkorban untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam melanjutkan pembangunan bangsa yang tidak pernah sepi dari tantangan, dan dalam melaksanakan reformasi gelombang kedua 10 tahun mendatang, marilah terus kita pupuk dan perkokoh persatuan dan kebersamaan kita.

Kunci sukses yang ketiga adalah kita harus bisa menjaga jati diri kita, ke-Indonesia-an kita. Yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain adalah budaya kita, “way of life“, dan ke-Indonesia-an kita. Ada identitas dan kepribadian yang membuat bangsa Indonesia khas, unggul dan tidak mudah koyak. Ke-Indonesiaan kita tercermin dalam sikap pluralisme atau kebhinekaan, kekeluargaan, kesantunan, toleransi, sikap moderat, keterbukaan, dan rasa kemanusiaan. Hal-hal inilah yang harus selalu kita jaga, kita pupuk dan kita suburkan di hati sanubari kita, dan anak-anak kita. Inilah modal sosial dan potensi nasional yang paling berharga.

Hadirin yang saya muliakan,
Rakyat Indonesia yang saya banggakan,
Mengakhiri pidato ini, saya mengajak segenap rakyat Indonesia, untuk terus melangkah maju sebagai sebuah bangsa yang besar, rukun, dan bersatu. Bangsa yang senantiasa tegak dan tegar menghadapi tantangan, berlandaskan empat pilar kehidupan bernegara, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

Kepada para tamu negara-negara sahabat yang berada di tengah kita, terimalah salam persahabatan bangsa Indonesia. Atas nama rakyat dan Pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Sultan Brunei Darussalam Paduka Yang Mulia Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Timor Leste Yang Mulia Jose Ramos Horta, Perdana Menteri Singapura Yang Mulia Lee Hsien-Loong, Perdana Menteri Australia Yang Mulia Kevin Rudd dan Perdana Menteri Malaysia Yang Mulia Dato Seri Mohamad Najib Tun Hj Abdul Razak. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Utusan Khusus dari Thailand, Republik Korea, Amerika Serikat, Republik Ceko, Sri Lanka, Selandia Baru, Jepang dan Philipina. Kedatangan sahabat-sahabat internasional dalam inaugurasi hari ini merupakan simbol “goodwill” dan kehormatan yang tiada taranya bagi bangsa Indonesia.

Kepada dunia internasional, saya ingin menegaskan bahwa Indonesia akan terus menjalankan politik bebas aktif, dan akan terus berjuang untuk keadilan dan perdamaian dunia. Indonesia akan mengobarkan nasionalisme yang sejuk, moderat dan penuh persahabatan, dan sekaligus mengusung internasionalisme yang dinamis.

Indonesia kini menghadapi lingkungan strategis yang baru, dimana tidak ada negara yang menganggap Indonesia musuh, dan tidak ada negara yang dianggap Indonesia sebagai musuh. Dengan demikian, Indonesia kini dapat dengan leluasa menjalankan “all directions foreign policy” dimana kita dapat mempunyai “a million friends and zero enemy”. Indonesia akan bekerja-sama dengan siapapun yang memiliki niat dan tujuan yang sama, utamanya untuk membangun tatanan dunia yang damai, adil, demokratis dan sejahtera.

Indonesia akan terus berada di garis depan, dalam upaya untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik. Kami akan terus menjadi pelopor dalam upaya penyelamatan bumi dari perubahan iklim, dalam reformasi ekonomi dunia utamanya melalui G-20, dalam memperjuangkan Millenium Development Goals, dalam memajukan multilateralisme melalui PBB, dan dalam mendorong tercapainya kerukunan antar peradaban “harmony among civilizations”.

Di tingkat kawasan, Indonesia akan terus berikhtiar bersama negara-negara ASEAN lainnya, untuk mewujudkan Komunitas ASEAN, dan menjadikan Asia Tengara sebagai kawasan yang damai, sejahtera dan dinamis.

Akhirnya, kepada segenap rakyat Indonesia di manapun saudara berada, sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah saudara berikan kepada saya dan Prof. Boediono, untuk melanjutkan kepemimpinan nasional lima tahun mendatang. Mari kita lanjutkan kerja keras dan kerja cerdas kita, guna mencapai prestasi pembangunan yang lebih baik lagi di masa depan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dalam membangun bangsa dan negara, menuju bangsa yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sumber: http://www.presidensby.info/index.php/pidato/2009/10/20/1237.html

Batas Wilayah NKRI


Negara Kesatuan Republik  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  berciri nusantara  mempunyai  kedaulatan  atas  wilayah  serta  memiliki  hak-hak berdaulat  di  luar  wilayah  kedaulatannya  untuk  dikelola  dan  dimanfaatkan sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat  Indonesia  sebagaimana diamanatkan  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  25A mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik  Indonesia adalah  sebuah negara  kepulauan  yang  berciri  Nusantara  dengan  wilayah  yang  batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Bahwa wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem:

a.  pengaturan  suatu  Pemerintahan  negara  Indonesia  yang  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

b.  pemanfaatan bumi, air, dan udara  serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

c.  desentralisasi  pemerintahan  kepada  daerah-daerah  besar  dan  kecil  yang bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

d.  kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Batas Wilayah NKRI

UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebut batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi:

a.  di darat berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;

b.  di  laut  berbatas  dengan Wilayah  Negara  Malaysia,  Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan

c.  di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut,  dan  batasnya  dengan  angkasa  luar  ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

(2) Batas Wilayah  Negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), termasuk  titik-titik  koordinatnya  ditetapkan  berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.

(3) Dalam  hal  Wilayah  Negara  tidak  berbatasan  dengan  negara lain,  Indonesia  menetapkan  Batas  Wilayah  Negara  secara unilateral  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan hukum internasional.

Batas Wilayah Yurisdiksi

Wilayah  Yurisdiksi  adalah  wilayah  di  luar  Wilayah  Negara yang  terdiri  atas Zona Ekonomi Eksklusif,  Landas Kontinen, dan  Zona  Tambahan  di  mana  negara  memiliki  hak-hak berdaulat  dan  kewenangan  tertentu  lainnya  sebagaimana diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum internasional.

Pasal 8 UU No 23 tahun 2008 berbunyi:

(1) Wilayah  Yurisdiksi  Indonesia  berbatas  dengan  wilayah yurisdiksi  Australia,  Filipina,  India,  Malaysia,  Papua  Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

(2) Batas Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk  titik-titik  koordinatnya  ditetapkan  berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.

(3) Dalam hal Wilayah Yurisdiksi tidak berbatasan dengan negara lain,  Indonesia  menetapkan  Batas  Wilayah  Yurisdiksinya secara  unilateral  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Download:

1. UU_Wilayah_Negara.pdf |

2. UUD 1945 (hasil Amandemen) |

3. UU_ttg .Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pdf

4. (lampiran tentang Lambang Negara dan Naskah Indonesia Raya pdf |

5. UU 12/2006.tentang Kewarganegaraan RI pdf |

6. Penjelasan UU Kewarganegaraan_RI_pdf | Profil Indonesia dalam Situs Republik Indonesia |

7. Lagu Indonesia Raya (Not Angka dan Not Balok) |

Profil 33 Provinsi |

8. UU_40/2008_tentang_Penghapusan_Diskriminasi_Ras_dan_Etnis.doc

9. UU_31/1999_tentang_PemberantasanTindakPidanaKorupsi.doc |

10. UU_No_1/1974 tentang_Perkawinan.pdf |

11. UU_No_23_Th_2006_tentang_Administrasi_Kependudukan_pdf

Pengertian WNI (Warga Negara Indonesia)


Dalam UU 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, dijelaskan bahwa yang dimaksud WNI adalah seperti diatur dalam pasal 4.

Bunyi Pasal 4 UU  No 12 Th 2006 sbb.:

Warga Negara Indonesia adalah:

a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;

c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;

h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas)  tahun atau belum kawin;

i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Tulisan terkait, Syarat Menjadi WNI
Download:

1. Download UUD 1945 hasil Amandemen

2. UU_No.24-Th 2009 .Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pdf

3. Penjelasan UU No.24-Th 2009 (lamp.tentang Lambang Negara dan Naskah Indonesia Raya pdf

4. UU_no_12_th_2006.tentang Kewarganegaraan RI pdf

5. UU_no_12_th_2006_tentang_Kewarganegaraan_RI_(penjelasan).pdf

6. Profil Indonesia dalam Situs Republik Indonesia

7. Lagu Indonesia Raya (Not Angka dan Not Balok)

8. Profil 33 Provinsi

9. UU_No.40_Th-2008_tentang_Penghapusan_Diskriminasi_Ras_dan_Etnis.doc

10. UU_No_43_Th_2008_tentang_Wilayah_Negara.pdf

11. UU_No_31_Th-1999_tentang_PemberantasanTindakPidanaKorupsi.doc

12. UU_No_1_Th_1974 tentang_Perkawinan.pdf

13. UU_No_23_Th_2006_tentang_Administrasi_Kependudukan_pdf

Syarat Menjadi WNI (Warga Negara Indonesia)


Berdasar UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa orang asing dapat menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah memenuhi syarat dan tatacara yang diatur dalam peraturan dan undang-undang. Pada pasal 8, disebutkan “Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.” Sedangkan pengertian pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.

Syarat

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan seperti disebut dalam pasal 9, yakni:

a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. dapat berbahasa Indonesia serta   mengakui  dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945;

e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;

g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan

h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Prosedur berikutnya antara lain permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai. Keputusan akhir atas permohonan adalah pada Presiden. Bila dikabulkan oleh Presiden maka status WNI dinyatakan berlaku efektif sejak pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Tulisan terkait,

Dokumen Permohonan menjadi WNI

Pengertian WNI (Warga Negara Indonesia)

 

Download:

Profil 33 Provinsi Negara Indonesia


Dokumen profil profinsi ini memuat data Nama Resmi, Ibu kota, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Suku Bangsa, Agama, Wilayah Administrasi, Lagu Daerah, dan alamat Website. Juga, dilengkapi dengan lambang beserta arti lambang.
Untuk mengunduh dokumen, silakan klik nama provinsi. Pada halaman berikutnya, tulis kode yang diberikan, kemudian klik download.  Dokumen file format doc sehingga mempermudah dikelola bila diperlukan.

Untuk melihat contoh bentuk file, silakan klik kanan-klik open link in new window  di sini

Bali Maluku
Bangka Belitung Maluku Utara
Banten Nanggroe Aceh Darussalam
Bengkulu Nusa Tenggara Barat
DI Jogjakarta Nusa Tenggara Timur
DKI Jakarta Papua
Gorontalo Papua Barat
Jambi Riau
Jawa Barat Sulawesi Barat
Jawa Tengah Sulawesi Selatan
Jawa Timur Sulawesi Tengah
Kalimantan Barat Sulawesi Tenggara
Kalimantan Selatan Sulawesi Utara
Kalimantan Tengah Sumatera Barat
Kalimantan Timur Sumatera Selatan
Kepulauan Riau Sumatera Utara
Lampung
%d blogger menyukai ini: