Data Kerjasama Bilateral Indonesia dengan Eropa Barat


Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Berbagai forum, baik bilateral, regional maupun multilateral telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat. Dalam menjalin hubungan tersebut Indonesia senantiasa mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan.

Kerja sama bilateral dengan Eropa Barat sudah menjangkau lebih dari 20 negara. Klik nama negara berikut untuk melihat profil negara dan bidang kerja sama.

Sumber: http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-bilateral.aspx

Kerjasama Bilateral Indonesia dengan Negara Afrika


Lebih dari 40 negara di Afrika telah menjalin kerja sama bilateral dengan Indonesia. Bidang kerja sama meliputi antara lain ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik.

Klik nama negara berikut untuk melihat profil negara beserta bidang kerja sama.

Sumber: http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-bilateral.aspx

Daftar Kab/Kota Akuntabilitas Kinerja Baik 2014


Untuk menciptakan  tata kelola pemerintahan yang baik harus berorientasi hasil. Orientasi input yang berfokus pada besaran penyerapan anggaran seperti selama ini harus ditinggalkan.  Kini eranya fokus pada kemaslahatan masyarakat, yaitu upaya untuk menghasilkan output atau outcome yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja  pemerintah kabupaten/kota yang menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dilakukan oleh Kementerian PANRB bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Provinsi. Hasilya, tahun 2013 hanya dua yang meraih nilai B, tahun ini bertambah menjadi 11 kabupaten /kota yang mendapat B.

Evaluasi ini, dimaksudkan sebagai bentuk reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas dari KKN, kompeten dan akuntabel serta mampu melayani masyakat.

Evaluasi akuntabilitas kinerja kabupaten kota tahun 2014 dilaksanakan terhadap 462 kabupaten kota dari tahun lalu 424. Nilai rata-rata akuntabilitas kinerja juga mengalami peningkatan, dari tahun lalu 43,82 menjadi  44,90.

Ada 6 kelompok nilai, yakni

  • AA (85 – 100),
  • A (75 – 85),
  • B (65 – 75),
  • CC (50-65),
  • C (30 – 50), dan
  • D ( 0 – 30).

Sebelas kab/kota yang mendapat nila B tahun 2014 ini adalah

  1. Kabupaten Bintan (Kepri),
  2. Kabupaten Karimun (Kepri),
  3. Kota Tanjung Pinang (Kepri),
  4. Kabupaten Muara Enim (Sumsel),
  5. Kota Sukabumi (Jabar),
  6. Kabupaten Bantul (DIY),
  7. Kabupaten Kulon Progo (DIY),
  8. Kota Yogyakarta (DIY),
  9. Kabupaten Sleman (DIY),
  10. Kota Manado (Sulut), dan
  11. Kabupaten Badung (Bali).

Sumber: www.menpan.go.id

Pengajaran Bhs. Indonesia untuk Penutur Asing


Sejak tahun 2000, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Republik Indonesia, telah menyelenggarakan kegiatan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kegiatan ini diselenggarakan dalam kelas regular dan kelas khusus. Kelas regular dilaksanakan secara teratur setiap semester. Sementara itu, kelas khusus dilaksanakan selama dua minggu atau sesuai dengan kebutuhan pembelajar.

Latar Belakang

Kegiatan pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) di Pusat Bahasa sudah dirintis sejak tahun 1990-an. Kemudian, sejak tahun 1999 telah dibentuk tim khusus yang menangani kegiatan BIPA. Penyelenggaraan kegiatan pengajaran BIPA dilandasi oleh pertimbangan bahwa di dalam era global, posisi bahasa Indonesia di dalam percaturan dunia internasional semakin penting dan potensial. Potensi bahasa Indonesia itu didukung oleh posisi geografis Indonesia yang terletak dalam lintas laut yang sangat strategis, sumber daya alam yang potensial, dan keragaman budaya Indonesia yang unik. Dengan demikian, bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi jembatan bagi bangsa lain untuk meningkatkan pemahamannya terhadap bangsa dan budaya Indonesia. Kenyataan itu telah menyebabkan banyak orang asing yang tertarik dan berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai sarana untuk mencapai berbagai tujuan, seperti politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, seni-budaya, dan wisata.

Pengajar

Pengajar BIPA di Pusat Bahasa adalah orang-orang yang telah berpengalaman mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Mereka adalah para penutur asli bahasa Indonesia yang berlatar belakang pendidikan bahasa dan telah memahami seluk-beluk bahasa. Mereka juga memahami aneka kesulitan yang dialami oleh para pembelajar dari berbagai negara yang berbeda-beda latar belakang sosial dan budayanya.

Kelas BIPA

Pengajaran BIPA di Pusat Bahasa dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu Tingkat Dasar/Pemula (BIPA I), Tingkat Madya (BIPA II), dan Tingkat Lanjut (BIPA III). Tiap tingkatan ditempuh selama satu semester dengan jumlah jam belajar 64 jam (per minggu 2 kali pertemuan 2 jam). Selain itu, diselenggarakan pula pengajaran BIPA untuk kelas khusus yang berlangsung selama dua minggu atau sesuai dengan kebutuhan pembelajar.

Fasilitas

Fasilitas yang tersedia dalam pengajaran BIPA di Pusat Bahasa, antara lain (1) ruang kelas, (2) buku, kaset, dan CD bahan ajar, (3) perpustakaan, (4) laboratorium bahasa.
Tempat Belajar

Tempat belajar di Pusat Bahasa, Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta, Indonesia, dan dapat pula di Balai/Kantor Bahasa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Biaya

Biaya kuliah/kursus untuk kelas reguler US $640 per orang per semester. Setiap semester berlangsung selama 64 jam (16 minggu). Adapun untuk kuliah/kursus kelas khusus dikenai biaya khusus.
ALAMAT BIPA PUSAT BAHASA

PUSAT IFORMASI TIM BIPA

  • Pusat Bahasa, Depdiknas Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta, Indonesia
  • (+6221) 4896558, 4706288 Pesawat 150
  • Faksimile (+6221) 4750407
  • Laman: http://www.bipa-pb.net
  • Pos-el (e-mail): bipa_pb@yahoo.co.id

________________________________________________________________Sumber: http://pusatbahasa.depdiknas.go.id

Denda 20 Milyar untuk Calon Pemilu Kada yang Mundur


Ini peringatan bagi yang ingin maju dalam pemilu kepala daerah jalur perseorang atau independen. Di antara syarat untuk mencalonkan antara lain harus memiliki dukungan dari calon pemilih yang jumlahnya sesuai peraturan. Bila sejumlah persyaratan terpenuhi dan sampai pada “ditetapkan” sebagai calon  oleh KPU maka yang bersangkutan dilarang mengundurkan diri.

Apa sanksi jika terpaksa mengundurkan diri?

  • Denda 20 milyar rupiah, dan
  • tidak dapat dicalonkan juga mencalonkan sebagai calon kepala daerah selamanya di seluruh Indonesia.

Ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berikut kutipan pasal yang melarang mundur calon independen yang telah ditetapkan KPU.

Pasal 62

(1)  Partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  dilarang menarik  calonnya dan/atau pasangan  calonnya  serta pasangan  calon  atau  salah  seorang  dari  pasangan calon  dilarang  mengundurkan  diri  terhitung  sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota.

(1a)  Pasangan  calon  perseorangan  atau  salah  seorang  di antaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota.

(1b)  Pasangan  calon  perseorangan  atau  salah  seorang  di antaranya  yang  mengundurkan  diri  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1a)  dikenai  sanksi  tidak  dapat mencalonkan  diri  atau  dicalonkan  oleh  partai politik/gabungan  partai  politik  sebagai  calon  kepala daerah/wakil  kepala  daerah  untuk  selamanya  di seluruh wilayah Republik Indonesia.

(1c)  Apabila  pasangan  calon  perseorangan  atau  salah seorang  di  antaranya  mengundurkan  diri sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1a)  setelah ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon sehingga tinggal 1 (satu) pasang calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur pada ayat (1b) dan denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(2)  Apabila  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik menarik  calonnya  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  partai  politik  atau  gabungan  partai politik  yang  mencalonkan  tidak  dapat  mengusulkan calon pengganti.

(3)  Apabila  pasangan  calon  perseorangan  atau  salah seorang  di  antaranya  mengundurkan  diri sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1a),  pasangan calon  perseorangan  dimaksud  dinyatakan  gugur  dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain.

Dokumen untuk diunduh:

UU Nomor 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah

Tulisan tentang Hasil Pemilu 2009

Program 100 Hari Menteri Luar Negeri


Menteri Luar Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II Dr. R.M. Marty M. Natalegawa telah menetapkan Porgram 100 Hari kementerian luar negeri.
Sejalan dengan Agenda 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu, Departemen Luar Negeri bertanggung jawab terhadap 4 Rencana Aksi yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yaitu: Perluasan Citizen Service pada 9 Perwakilan RI di luar negeri; Pemulangan WNI/TKI bermasalah di penampungan pada KBRI Abu Dhabi, Damaskus, Kairo, Kuwait City, Singapura dan KJRI Dubai, Hongkong dan Jeddah; repatriasi WNI dari Papua New Guinea ke Papua dan Papua Barat; serta penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF).
Selain keempat Rencana Aksi tersebut, walaupun tidak diunggulkan sebagai program unggulan 100 hari Kabinet Bersatu II, namun Departemen Luar Negeri telah menetapkan serta bertanggung jawab terhadap 25 Program yang disusun dalam “Program 100 Hari Menteri Luar Negeri” dengan melibatkan Kementerian dan Instansi lain yang terkait. Program tersebut adalah:
  1. Partisipasi Indonesia pada Konferensi Internasional mengenai perubahan iklim di Kopenhagen bulan Desember 2009.
  2. World Summit on Food Security, Roma, 16-18 November 2009.
  3. Pencalonan Indonesia sebagai anggota Governing Council United Nations Environment Programme (GC UNEP) periode 2010-2013.
  4. Partisipasi Indonesia di G-20.
  5. Mendorong Pemajuan dan Perlindungan HAM ASEAN.
  6. ASEAN-US Leaders’ Meeting.
  7. Pemasyarakatan ASEAN.
  8. Host Country Agreement (HCA) baru antara Pemerintah RI dengan Sekretariat ASEAN.
  9. Penguatan dan Perluasan Kerjasama Bilateral/Regional di wilayah Amerika dan Eropa.
  10. Peningkatan Kerjasama dengan Negara-Negara Asia-Pasifik.
  11. Pelaksanaan program Peningkatan Kapasitas untuk Rakyat Palestina dalam rangka NAASP.
  12. Penyusunan Rencana Aksi dan Implementasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia dan Timor Leste termasuk meyakinkan PBB/Organisasi Internasional terkait mengenai penyelesaian masalah residu Indonesia – Timor Leste berdasarkan kesepakatan KKP.
  13. Kerjasama Indonesia-Australia dalam penanganan illegal immigrant.
  14. Pengawasan warga negara asing pasca pembubaran BRR Aceh dan Nias.
  15. Konsep Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI)/Badan Hukum Indonesia (BHI) di Luar Negeri.
  16. Promosi pemahaman lintas budaya dan agama melalui dialog (interfaith dialogue) bagi perdamaian.
  17. Pengembalian sukarela WNI asal Papua dan Papua Barat ke wilayah NKRI sebanyak 320 orang.
  18. Peningkatan Kerjasama Internasional di bidang Pemberantasan Korupsi dalam kerangka Konferensi Ketiga negara-negara Pihak Konvensi PBB Anti-Korupsi (CoSP-3 UNCAC).
  19. Penyusunan draft International Legal Instrument sebagai text based negotiation negara-negara berkembang dalam pertemuan IGC-GRTKF WIPO.
  20. Peninjauan kebijakan pemberian visa serta fasilitas, hak-hak istimewa, dan kekebalan para pejabat Organisasi Internasional di Indonesia dalam kaitan dengan pelaksanaan Host Country Agreement (HCA).
  21. Pelaksanaan Bali Democracy Forum ke-2 yang akan diikuti 39 Negara di kawasan Asia Pasifik & 12 Peninjau di luar kawasan  Asia.
  22. Pencegahan dan pemberantasan terorisme melalui forum PBB.
  23. Rencana Strategis Departemen Luar Negeri 2010-2014.
  24. Reformasi Birokrasi.
  25. Pengelolaan keuangan Departemen Luar Negeri termasuk tertib pencatatan asset Barang Milik Negara, agar meningkatkan penilaian terbaik “Wajar Tanpa Pengecualian” Tahun Anggaran 2009”.

Program 100 Hari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata


Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Ir. Jero Wacik, SE memaparkan program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II bidang Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di  Gedung DPR-RI Jakarta, Rabu (25/11).

Menbudpar Jero Wacik mengatakan, di bidang Sejarah dan Purbakala (Sepur) dalam waktu dekat akan diluncurkan buku Sejarah Kebudayaan Indonesia dan Arus Sejarah  Kebudayaan Indonesia serta  pengembangan Kawasan Sejarah Panglima Besar Jenderal Soedirman yang diharapkan terealisasi pada Januari 2010.

Di bidang Nilai Budaya, Seni dan Film (NBSF), menurut Menbudpar Jero Wacik,  akan dilaksanakan Festival Film Indonesia (FFI) 2009 pada Desember mendatang serta mengelar Festival Musik Sasando dengan memperebutkan Piala Presiden RI yang akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sementara itu di bidang pariwisata, terus menggecarkan upaya pencapaian target kunjungan wisman yang tahun 2009 ini sebesar 6,5 juta wisatawan mancegara (wisman) serta pergerakan 227 juta wisatawan nusantara (wisnus). Selain itu melanjutkan program promosi pariwisata yang dalam kurun waktu November 2009 hingga Januari 2010 lebih difokuskan pada enam  pasar utama pariwisata, yaitu Australia, China, Korea Selatan, Jepang, Malaysia dan Singapura.

“Kita juga mendukung penyelenggaraan program Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di dalam dan luar negeri pada  November-Desember 2009  berkordinasi dengan Deplu, pemerintah daerah dan asosiasi pariwisata,” katanya.

Sedangkan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, akan melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Destinasi Pariwisata di 104 desa yang  dilaksanakan pada Desember 2009 berkordinasi dengan pemerintah daerah.

Di bidang Sumber Daya Budpar, kata menteri, Depbudpar akan membentuk tim kajian untuk membahas Kawasan Strategis Nasional Borobudur dalam kaitannya dengan Keppres No.1 tahun 1992 tentang Pengelolaan Kawasan Borobudur dan Prambanan. “Kita juga akan melaksanakan sertifikasi terhadap 4.000 tenaga kerja bidang perhotelan, restoran dan Spa  dalam upaya meningkatkan daya saing SDM pariwisata,” katanya.

Rapat kerja pertama yang dipimpin Ketua Komisi X Prof. Dr.H.Mahyuddin,NS,SP.OG didahului acara perkenalan dengan 44 dari 48 anggota Komisi X  DPR periode 2009-2014 yang hadir dengan Menbudpar Jero Wacik dan para pejabat eselon satu Depbudpar. (Pusformas)

Sumber: http://www.budpar.go.id

%d blogger menyukai ini: