Aturan Baru: Angka Kredit dan Jenjang Jabatan Guru


Berdasarkan Peraturan Menpan RB No. 16/2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Pasal 2, yang dimaksud  jabatan fungsional Guru adalah jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan, dan sekolah khusus.

Kemudian Pasal 3 menyebutkan jenis Guru berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya meliputi:
a. Guru Kelas;
b. Guru Mata Pelajaran; dan
c. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.

 

Jenjang jabatan dan pangkat guru dalam Per Menpan RB 16/2009 diatur sebagai berikut.

Pasal 12
(1) Jenjang Jabatan Fungsional Guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
a. Guru Pertama;
b. Guru Muda;
c. Guru Madya; dan
d. Guru Utama.
(2) Jenjang pangkat Guru untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
yaitu:

a. Guru Pertama:
1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
b. Guru Muda:
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Guru Madya:
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d. Guru Utama:
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
(4) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Guru untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Secara sederhana, jenjang jabatan guru dan angka kredit yang diperlukan untuk menduduki jabatan lebih tinggi (naik tingkat/ pangkat) dapat digambarkan dalam tabel berikut.

tabel angka kredit dan jenjang  jabatan guru

Pengertian dan Anggota Karang Taruna


Berdasarkan pedoman Pemberdayaan Karang Taruna (Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan  Karang  Taruna), pengertian dan  ketentuan usia anggota Karang Taruna dijelaskan sebagai berikut.

Pengertian Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana  pengembangan  setiap  anggota  masyarakat  yang  tumbuh  dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat  terutama  generasi muda di wilayah desa  atau  kelurahan atau  nama  lain  yang  sejenis  terutama  bergerak  di  bidang  penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (Pasal 1)

Keanggotaan Karang Taruna

  • Keorganisasian  Karang  Taruna  berada  di  desa  atau  kelurahan  atau  nama lain  yang  sejenis  yang  diselenggarakan  secara  otonom  oleh  warga  Karang Taruna setempat. (Pasal 10, Ayat 1)
  • Keanggotaan  Karang  Taruna  menganut  sistem  stelsel  pasif  yang  berarti seluruh  anggota  masyarakat  yang  berusia  13  (tiga  belas)  tahun  sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dalam lingkungan desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis merupakan warga Karang Taruna. (Pasal 12, Ayat 1)
  • Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan  kewajiban  yang  sama  tanpa  membedakan  asal  keturunan,  golongan, suku  dan  budaya,  jenis  kelamin,  kedudukan  sosial,  pendirian  politik,  dan agama. (Pasal 12, Ayat 2)

Dokumen untuk diunduh

Permensos 23/2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna

 

 

Rasio Murid sebagai Syarat TPP


Syarat minimal jumlah siswa yang diampu guru agar memenuhi syarat menerima TPP hangat dibicarakan kalangan guru. Pembicaraan masalah ini, ada yang menyebutkan bahwa syarat ini akan berlaku mulai 2015. Tahun 2015 dijadikan dasar oleh karena dalam UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) mengatur beberapa ketentuan dengan tenggang waktu 10 tahun sejak UUGD ditetapkan. Mengingat UUGD ditetapkan pada 30 Desember 2005 maka 10 tahun berikutnya adalah 30 Desember 2015, atau Januari 2016.

Benarkah mulai 2015 (berdasarkan UUGD) rasio murid terhadap guru akan menjadi syarat penerimaan TPP? Jawabnya tegas, Tidak! Mengapa? Tenggang waktu 10 tahun berikutnya sejak UUGD diundangkan bukan mengatur rasio murid-guru melainkan mengatur guru dan dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan bekum memiliki sertifikat pendidik. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 80.
Syarat detil untuk dapat menerima TPP tidak diatur dalam UUGD tetapi diatur dalam PP 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Dalam PP Guru, ketentuan rasio murid memang diatur dalam Pasal 17 yang dapat dikelompokkan menjadi tiga:
a. Rasio murid-guru 15:1 bagi TK/RA, MI, MTs, MA, dan SMK
b. Rasio murid-guru 20:1 bagi SD, SMP, SMA
c. Rasio murid-guru 12:1 bagi MAK
Namun, jika ketentuan rasio ini tidak terpenuhi maka tetap dapat menerima TPP sebagaimana dijelaskan dalam PP Guru Pasal 80 huruf d.

Berikut kutipan ketentuan dalam UUGD yang berkaitan tentang tunjangan profesi.
Pasal 16
(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal Pasal 15 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
Kemudian PP 74 Tahun 2008 yang ditetapkan dan berlaku pada 1 Desember 2008, tunjangan profesi dijelaskan dalam beberapa pasal antara lain sebagai berikut.

Pasal 15
(1) Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

(2) Seorang Guru hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi terlepas dari banyaknya Sertifikat Pendidik yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Guru.

(3) Guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c berhak memperoleh tunjangan profesi jika mendapat tugas tambahan sebagai:
a. kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan;
b. wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan;
c. ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan;
d. kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan;
e. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan produksi;
f. guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerjaguru bimbingan dan konseling atau konselor; atau
g. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan

Pasal 17
(1) Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap Gurunya sebagai berikut:
a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;
c. untuk MI atau yang sederajat 15:1;
d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;
h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.
(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan ketentuan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus untuk pendidik yang bertugas pada:
a. satuan pendidikan khusus;
b. satuan pendidikan layanan khusus;
c. satuan pendidikan yang mempekerjakan Guru berkeahlian khusus; atau
d. satuan pendidikan selain huruf a, huruf b, dan huruf c atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 65
Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
d. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap menerima tunjangan profesi.

Kesimpulan

Berdasarkan PP 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 65, huruf d, guru yang mengajar dengan jumlah murid yang kurang dari rasio sebagaimana diatur dalam Pasal 17, tetap dapat menerima TPP asalkan memenuhi syarat lain sesuai peraturan.

Bukti Fisik dan Angka Kredit Diklat Fungsional Guru


Diklat  fungsional  bagi  guru  adalah  kegiatan  guru  dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk meningkatkan  keprofesian  guru  yang  bersangkutan  dalam kurun waktu tertentu. Macam kegiatan dapat berupa kursus, pelatihan,  penataran,  maupun  berbagai  bentuk  diklat  yang lain.

Guru  dapat  mengikuti  kegiatan  diklat  fungsional,  atas dasar  penugasan  baik  oleh  kepala  sekolah/madrasah  atau institusi yang lain, maupun atas kehendak   sendiri dari guru yang bersangkutan.

Untuk keperluan pemberian angka kredit,  bukti fisik yang harus disertakan adalah sebagai berikut.

  1. Fotokopi surat tugas dari kepala sekolah/madrasah atauinstansi lain yang terkait, yang telah disahkan oleh kepala sekolah/madrasah. Bila penugasan bukan dari kepala sekolah/madrasah   (misalnya   dari   institusi   lain   atau kehendak sendiri), harus  disertai dengan surat persetujuan mengikuti diklat fungsional dari kepala sekolah/madrasah.
  2. Fotokopi sertifikat  diklat  yang  disahkan  oleh  kepala sekolah/madrasah.
  3. Laporan hasil  pelatihan  yang  dibuat  oleh  guru  yang bersangkutan, diketik dan dijilid serta disajikan dengan kerangka isi sebagai berikut.

Sistematika Laporan Diklat

Bagian Awal

Memuat  judul  diklat  yang  diikuti,  keterangan  tentang kapan waktu pelaksanaan diklat, di mana kegiatan diklat diselenggarakan,  tujuan   dari   penyelenggaraan   diklat, lama   waktu   pelaksanaan   diklat, surat penugasan, penyelenggara/pelaksana diklat,  surat  persetujuan dari kepala sekolah/madrasah, serta fotokopi sertifikat atau keterangan dari pelaksana diklat.

Bagian Isi

  1. Uraian rinci dari tujuan diklat/pengembangan diri yang dilakukan.
  2. Penjelasan isi materi  yang  disajikan dalam diklat/pengembangan diri serta uraian kesesuaian dengan              peningkatan  keprofesian guru yang bersangkutan.
  3. Tindak lanjut yang akan atau telah dilaksanakan oleh guru  peserta   diklat/pengembangan   diri berdasarkan hasil dari mengikuti diklat tersebut.
  4. Dampak terhadap peningkatan kompetensi guru dalam peningkatan mutu KBM dan siswanya.
  5. Penutup

Bagian Akhir

Lampiran, berupa matrik ringkasan pelaksanaan diklat yang disajikan sebagaimana format berikut:

form laporan diklat

Angka Kredit Diklat

Angka kredit kegiatan Diklat tidak ditentukan berdasarkan tingkat skala penyelenggaraan nasional, provinsi, kabupaten tetapi berdasarkan jumlah jam diklat sebagaimana tabel berikut.

angka kredit diklat

Sumber: Buku 4 Pedoman PKB dan Angka kreditnya. Unduh Buku 4, klik di sini

Daftar NISN Baru Satu Sekolah


Dapodik telah memublikasikan daftar NISN tiap sekolah yang dapat dilihat pada website data referensi pendidikan. Data ini merupakan tampilan daftar peserta didik (siswa) yang dilengkapi NISN. Perlu dipahami bahwa siswa yang dimaksud adalah siswa aktif. Jadi, NISN yang tampil adalah NISN siswa aktif bukan NISN alumni.

Langkah cara melihat daftar peserta didik/daftar NISN menurut sekolah sebagai berikut.

  1. Klik  link NISN berikut  NISN Pendidikan Dasar & Menengah 
  2. Klik nama provinsi
  3. Klik nama kabupaten / kota
  4. Klik nama kecamatan
  5. Cari/lihat nama sekolah, dan klik angka pada kolom jumlah siswa (kolom terakhir)
  6. Perhatian: NISN yang ditampilkan hanya 5 digit awal, sedangkan 5 digit berikutnya disamarkan.

Alamat Kontak NISN

Bila ada masalah dengan NISN, dapat kontak ke alamat berikut.

PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN
Gedung E Lantai 1 Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57905777  (021) 57904804

Website: http://www.pdsp.kemdiknas.go.id
Email: pdsp@kemdikbud.go.id

Terima kasih, Semoga bermanfaat!

Daftar Kab/Kota Akuntabilitas Kinerja Baik 2014


Untuk menciptakan  tata kelola pemerintahan yang baik harus berorientasi hasil. Orientasi input yang berfokus pada besaran penyerapan anggaran seperti selama ini harus ditinggalkan.  Kini eranya fokus pada kemaslahatan masyarakat, yaitu upaya untuk menghasilkan output atau outcome yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja  pemerintah kabupaten/kota yang menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dilakukan oleh Kementerian PANRB bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Provinsi. Hasilya, tahun 2013 hanya dua yang meraih nilai B, tahun ini bertambah menjadi 11 kabupaten /kota yang mendapat B.

Evaluasi ini, dimaksudkan sebagai bentuk reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas dari KKN, kompeten dan akuntabel serta mampu melayani masyakat.

Evaluasi akuntabilitas kinerja kabupaten kota tahun 2014 dilaksanakan terhadap 462 kabupaten kota dari tahun lalu 424. Nilai rata-rata akuntabilitas kinerja juga mengalami peningkatan, dari tahun lalu 43,82 menjadi  44,90.

Ada 6 kelompok nilai, yakni

  • AA (85 – 100),
  • A (75 – 85),
  • B (65 – 75),
  • CC (50-65),
  • C (30 – 50), dan
  • D ( 0 – 30).

Sebelas kab/kota yang mendapat nila B tahun 2014 ini adalah

  1. Kabupaten Bintan (Kepri),
  2. Kabupaten Karimun (Kepri),
  3. Kota Tanjung Pinang (Kepri),
  4. Kabupaten Muara Enim (Sumsel),
  5. Kota Sukabumi (Jabar),
  6. Kabupaten Bantul (DIY),
  7. Kabupaten Kulon Progo (DIY),
  8. Kota Yogyakarta (DIY),
  9. Kabupaten Sleman (DIY),
  10. Kota Manado (Sulut), dan
  11. Kabupaten Badung (Bali).

Sumber: www.menpan.go.id

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 3.129 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: