Syarat Pengangkatan Anak

Pengangkatan  Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang  tua, wali yang sah atau orang  lain yang bertanggung  jawab atas  perawatan,  pendidikan  dan  membesarkan  anak  tersebut  ke  dalam  lingkungan keluarga orang tua angkat.

Persyaratan pengangkatan anak, secara hukum, diatur berdasarkan Peraturan Mensos Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mulai berlaku sejak ditetapkan pada 19 Oktober 2009. Dengan terbitnya Permensos ini maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor  13/HUK/1993 jo Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 2/HUK/1995  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berikut kutipan sebagian isi peraturan:

1. Permohonan

Permohonan  pengangkatan  anak  disebutkan dalam pasal 5, yakni harus  melampirkan  persyaratan  administratif  Calon Anak Angkat (CAA)  yang meliputi: (a).  copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA; (b).  copy kartu keluarga orang tua CAA; dan  (c).  kutipan akta kelahiran CAA.

2. Prinsip

Prinsip pengangkatan anak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2, yaitu meliputi  :

a. pengangkatan  anak  hanya  dapat  dilakukan  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan dilakukan  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku;

b. pengangkatan  anak  tidak  memutuskan  hubungan  darah  antara  anak  yang  diangkat dengan orang tua kandungnya;

c. Calon Orang Tua Anak Angkat (COTA) harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA;

d. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut;

e. pengangkatan  anak Warga  Negara  Indonesia  oleh Warga  Negara  Asing  hanya  dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Selain  prinsip-prinsip di atas, orang  tua  angkat  wajib memberitahukan  kepada  anak angkatnya  mengenai  asal  usulnya  dan  orang  tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

3. Tujuan

Pengangkatan  Anak  bertujuan  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak  untuk mewujudkan kesejahteraan  dan  perlindungan  anak  yang  dilaksanakan  berdasarkan  adat  kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tujuan tersebut, peraturan ini ditujukan sebagai acuan bagi  masyarakat  dalam  melaksanakan  pengangkatan  anak,  baik  yang  dilakukan  oleh Pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Peraturan Mensos No 110/HUK/2009 ini terdiri atas 9 Bab dan terbagi atas 54 pasal :

BAB I: Ketentuan Umum

BAB  II: Persyaratan  Calon Anak Angkat  dan  Calon Orangtua  Angkat

BAB III: Jenis Pengangkatan Anak

BAB  IV: Kewenangan

BAB  V: Pengangkatan Anak Antar WNI

BAB VI: Pengangkatan Anak oleh COTA yang Salah Seorangnya WNA

BAB  VII: Pengangkatan Anak Antara WNI dengan WNA

BAB VIII: Pengangkatan Anak WNI yang Dilahirkan di Luar Wilayah Indonesia

BAB IX: Ketentuan Penutup

Dokumen untuk diunduh

Permensos No. 110/HUK/2009_Persyaratan Pengangkatan Anak

• 1. UUDasar 1945 (hasil Amandemen)
• 2. UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pdf
• 3. Penjelasan UU No.24-Th 2009 (lamp.tentang Lambang Negara dan Naskah Indonesia Raya pdf

• 4. UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan RI pdf
• 5. UU 12/2006_tentang_Kewarganegaraan_RI_(penjelasan).pdf
• 6. Profil Indonesia dalam Situs Republik Indonesia
• 7. Lagu Indonesia Raya (Not Angka dan Not Balok)
• 8. Profil 33 Provinsi
• 9. UU_40/2008_ttg_Penghapusan_Diskriminasi_Ras_dan_Etnis.doc
• 10. UU_43/2008_tentang_Wilayah_Negara.pdf
• 11. UU_31/1999_tentang_Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.doc
• 12. UU_No_1/1974 tentang_Perkawinan.pdf
• 13. UU_No_23_Th_2006_tentang_Administrasi_Kependudukan_pdf