Kedudukan, Tujuan, dan Peran Komite Sekolah


Komite Sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Kedudukan Komite Sekolah diatur berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002, tanggal 2 April 2002. Dengan keluarnya keputusan ini maka dinyatakan tidak berlaku Keputusan Mendikbud Nomor 0293/U/1993 Tahun 1993 tentang Pembentukan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3).

I. Kedudukan dan Sifat

1. Komite Sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan (sekolah).

2. Komite Sekolah dapat terdiri dari satu sekolah atau gabungan beberapa sekolah dalam jenjang yang sama atau berbeda dengan pertimbangan karena dikelola oleh penyelenggara yang sama atau karena pertimbangan lain.

3. Komite Sekolah bersifat mandiri, tidak ada hubungan hirarki dengan lembaga pemerintahan.

II. Tujuan

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah.

2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan , akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggara-an dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

III. Peran

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

2. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran di sekolah.

4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan dengan masyarakat di sekolah.

IV. Fungsi

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

3. Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai :

a. Kebijakan dan program pendidikan.

b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

c. Kriteria kinerja sekolah.

d. Kriteria tenaga pendidikan.

e. Kriteria fasilitas pendidikan.

f. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di sekolah.

Dokumen untuk diunduh:

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 2.984 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: