Sertifikasi Guru Non-S1 dan Pengawas Berakhir 2013


Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan  formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas ini, ” Guru  wajib  memiliki  Kualifikasi  Akademik,  kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan nasional” (Pasal 2 PP 74/2008).

Untuk melaksanakan PP ini, terbitlah Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat penididik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Berkaitan dengan maksud tulisan ini, ada dua pasal khusus yang harus dipahami oleh para guru, khususnya yang belum memiliki S-1/D-IV dan yang diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan. Dua pasal pada PP 74/2008 yang dimaksud adalah Pasal 66 dan Pasal 67:

Pasal 66

Dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  sejak  berlakunya Peraturan  Pemerintah  ini,  Guru  Dalam  Jabatan  yang belum  memenuhi  Kualifikasi  Akademik  S-1  atau  D-IV, dapat  mengikuti  uji  kompetensi  untuk  memperoleh  Sertifikat Pendidik apabila sudah:

a.  mencapai  usia  50  (lima  puluh)  tahun  dan mempunyai pengalaman kerja 20  (dua puluh)  tahun  sebagai Guru; atau

b.  mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

Pasal 67

Pengawas  satuan  pendidikan  selain  Guru  yang  diangkat sebelum  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  ini  diberi  kesempatan  dalam  waktu  5  (lima)  tahun  untuk memperoleh  Sertifikat Pendidik.

PP Nomor 74 Tahun 2008 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni 1 Desember 2008. Dengan dasar ini maka pemahaman atas  pasal 66 dan 67 di atas adalah sebagai berikut:
(1)   Sejak 1 Desember 2008, sampai dengan 5 tahun ke depan (atau tahun 2013), guru yang belum S-1/D-IV dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.
(2) Guru yang diangkat jadi pengawas sejak sebelum 1 Desember 2008, dalam  waktu  5  (lima)  tahun (atau tahun 2013)  diberi  kesempatan untuk memperoleh  Sertifikat Pendidik

Jalur Sertifikasi

Pelaksanaan atas pasal 66 dan 67  PP 74/2008 itu, kemudian diatur dalam Permendiknas Nomor 10/2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, yakni pada pasal 2 dan 6:

Pasal 2

(1)   Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui:

a. uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik;

b. pemberian sertifikat pendidik secara langsung;

(2)   Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang:

a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV);

b. belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV apabila sudah:

1)      mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru; atau

2)      mempunyai golongan IV/a, atau yang memnuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

Pasal 6

(1)   Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, berlaku dalam jangka 5 tahun sejak berkunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

(2)   Ketentuan uji kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga untuk sertifikasi bagi pengawas satuan pendidikan selain guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Kesimpulan

Pemahaman terhadap ketentuan dalam PP 74/2008 dan Permendiknas 10/2009 mengenai  pasal yang mengatur sertifikasi bagi guru yang belum S-1/D-IV dan bagi Pengawas dapat dikatakan:

  • bagi guru belum S-1/D-IV:  tidak dapat mengikuti sertifikasi setelah tahun 2013.
  • bagi pengawas, tidak ada kesempatan mengikuti sertifikasi setelah tahun 2013.

Dokumen untuk diunduh

PP Nomor 74 Tahun 2008_tentang_Guru

Permendiknas  10/2009_Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

Daftar Juara LPI Tingkat Kab/Kota


Sampai dengan 10 Februari 2010, telah lahir 162 juara kabupaten/kota untuk tingkat  SMP, SMA, dan PT.  Selanjutnya, jawara kab/kota akan memperebutkan juara provinsi pada bulan April. Dan,  puncak even nasional sepakbola pendidikan ini akan berlangsung pada Mei di Jakarta untuk memperebutkan Piala Presiden.

Panitia LPI mencatatat, jumlah peserta LPI pada penyelenggaraan yang pertama ini mencapi 277 sekolah dan berasal dari 33 provinsi.

Sayang,  website LPI belum memuat daftar khusus para sekolah yang menjadi juara tersebut. Namun, secara berkala,  kabupaten/kota yang telah mengahasilkan juara dimuat dalam konten berita.

Berikut beberapa kab/kota yang telah menghasilkan juara, data ini  saya akses dari konten tersebut:

  1. Kota Mataram (SMPN 9 dan SMAN 5),
  2. Kota Pasuruan (SMPN 6 dan SMK Shalahudin),
  3. Kota Padangpanjang (SMPN 4 dan SMK Cendana),
  4. Kab. Bengkayang SMP St Tarsisia dan SM St Fransiskus Asisi)
  5. Kab. Jombang (SMPN 3 Ngoro dan STM Dwija Bhakti),
  6. Kab. Garut (SMPN 1 Tarkit dan SMAN 15 Garut),
  7. Kab. Cilacap (SMPN 1 Kroya dan SMAN 1 Sidareja), dan
  8. Kab. Rejang Lebong (SMA Curup Selatan)
  9. Kab. Indramayu (Jawa Barat)
  10. Kabu. Luwu Utara (Sulawesi Selatan)
  11. Kota Ambon (Maluku)
  12. Kota Cilegon (Banten)
  13. Kab. Cilacap (Jawa Tengah.)

Pedoman Pemberkasan Portofolio Sertifikasi Guru 2010 Jawa Timur


Berikut panduan sosialisasi dan persiapan pemberkasan portofolio 2010 Provinsi Jawa Timur untuk Rayon 14 LPTK Unesa. Rayon ini meliputi Kab. Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Bojonegoro, Tuban, serta Kota Surabaya dan Kota Mojokerto. Jumlah peserta sebanyak 8.148 guru.

Panduan secara lengkap dapat dilihat pada dokumen berikut:

Kuota Kab/Kota Rayon 14 adalah sebagai berikut:

Jadwal pengiriman dokumen portofolio

Jardiknas, Jaringan Pendidikan Nasional


Berikut sekilas tentang Jardiknas yang meliputi sejarah, tujuan, 
visi-misi, logo, dan moto.

Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas) adalah program pengembangan infrastruktur jaringan online skala nasional (National Wide Area Network) yang dibangun oleh Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) Pemerintah Republik Indonesia untuk menghubungkan antar institusi dan komunitas pendidikan se-Indonesia. Jardiknas merupakan salah satu program strategis pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi  untuk dunia Pendidikan di Indonesia. Melalui infrastruktur jaringan online (Jardiknas) diharapkan dapat mempercepat pengembangan integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada program pemerintah sektor pendidikan untuk kemajuan Pendidikan Indonesia saat ini dan di masa depan.

Sejarah Jardiknas

Istilah JARDIKNAS (Jejaring Pendidikan Nasional) digunakan pertama kali bulan Juli 2006 sejalan dengan program pengembangan infrastruktur ICT (Information and Communication Technology) di lingkungan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Mandikdasmen Depdiknas. Pada awalnya, PSMK Mandikdasmen Depdiknas berencana membangun infrastruktur jaringan online skala nasional untuk kebutuhan interkoneksi antar sekolah (Zona Sekolah) di setiap wilayah Kota/Kabupaten se-Indonesia. Dalam perkembangannya, infrastruktur jaringan online tersebut juga dihubungkan ke seluruh kantor Dinas Pendidikan Propinsi dan Kota/Kabupaten se-Indonesia sebagai simpul lokal JARDIKNAS di daerah (Zona Kantor Dinas). Dimana setiap kantor dinas pendidikan (sebagai simpul lokal) tersebut berkewajiban untuk mendistribusikan koneksi JARDIKNAS ke sekolah-sekolah termasuk sekolah SMK yang berfungsi sebagai ICT Center di daerah masing-masing.

Sejalan dengan program JARDIKNAS, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti Depdiknas) juga turut mengembangkan infrastruktur jaringan skala nasional khusus antar perguruan tinggi yang disebut INHERENT (Indonesia Higher Education Network). Ada 32 perguruan tinggi negeri sebagai simpul lokal INHERENT dimana simpul lokal tersebut mendistribusikan koneksinya ke perguruan tinggi lain di wilayah masing-masing. Hingga akhir tahun 2006 infrastruktur JARDIKNAS dan INHERENT belum sepenuhnya terintegrasi menjadi satu kesatuan inrastruktur jaringan pendidikan nasional secara utuh.

Pada bulan Maret 2007, infrastruktur JARDIKNAS diresmikan oleh Bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada acara pembukaan konferensi regional antar Menteri Pendidikan se Asia Tenggara di Bali (SEAMEOSouth East Asian Ministry Of Education). Peresmian JARDIKNAS tersebut diikuti dan disaksikan juga oleh 34 lokasi terpilih melalui sistem Video Conference JARDIKNAS secara bersamaan yang melibatkan perwakilan dari beberapa Dinas Pendidikan Propinsi, Kota/Kabupaten, Perguruan Tinggi (INHERENT) dan beberapa sekolah.

Pada bulan akhir Mei 2007, Komisi X DPR RI melakukan evaluasi terhadap program Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Depdiknas. Hasil evaluasi tersebut mengamanahkan untuk mengintegrasikan secara utuh keberadaan infrastruktur jaringan online di lingkungan DEPDIKNAS  (JARDIKNAS dan INHERENT) agar berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka integrasi Jardiknas dan Inherent tersebut, Biro Perencanaan dan KLN Sekretariat Jenderal Depdiknas ditugaskan untuk membuat perencanaan dan mengimplementasikan infrastruktur jaringan online skala nasional yang terpadu. Mulai bulan Agustut 2007 program integrasi tersebut  secara resmi menggunakan satu istilah saja yaitu: JARDIKNAS (Jejaring Pendidikan Nasional). Dimana infrastruktur INHERENT yang sebelumnya berdiri sendiri, sekarang telah terintegrasi secara utuh bagian dari JARDIKNAS (zona Perguruan Tinggi)

Secara umum pada Jardiknas dibagi menjadi 4 (empat) zona jaringan, yaitu: Zona Kantor Dinas Pendidikan, Zona Perguruan Tinggi (INHERENT), Zona Sekolah dan Zona Personal. Pembagian zona didasarkan pada kondisi geografis, ketersediaan teknologi, skala kebutuhan, fungsi dan manfaat program Jardiknas untuk setiap institusi dan komunitas pendidikan.

Tujuan Jardiknas

Tujuan pengembangan Jardiknas adalah sebagai media informasi dan komunikasi online antar institusi dan komunitas pendidikan di seluruh Indonesia dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan akses, transparasi dan akuntabilitas Pendidikan Nasional.

Visi Jardiknas

Terdepan dalam pengembangan infrastruktur jaringan online untuk kemajuan dunia pendidikan skala nasional dan internasional.

Misi Jardiknas

  • Sebagai infrastruktur pendukung utama program peningkatan mutu, pemerataan akses dan peningkatan tata kelola serta akuntabilitas Pendidikan Nasional berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  • Sebagai media pendukung utama proses komunikasi dan informasi yang terpadu antar institusi dan komunitas pendidikan se-Indonesia.
  • Sebagai infrastruktur pendukung utama program pengembangan Sistem Informasi Administrasi Pendidikan Nasional (SIDIKNAS / e-Administrasi) dan pengembangan pembelajaran berbasis elektronik (e-Learning) yang terpadu.

Moto Jardiknas

“Masa Depan Online (Online The Future)”

Arti dari moto Jardiknas adalah bahwa dengan program Jardiknas, dunia pendidikan di Indonesia telah siap untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk kepentingan kemajuan pendidikan baik saat ini maupun di masa depan.

Logo Jardiknas berbentuk Tulisan dengan bentuk karakter khusus yang mencitrakan Negara Indonesia yang sarat dengan keaneragaman seni dan budaya bangsa.

Lengkungan dari huruf R dan huruf N berpusat pada huruf I yang melambangkan “Integrasi” bangsa Indonesia.

Warna dasar tulisan Jardiknas adalah biru tosca (bernuansa hijau) melambangkan kedamaian dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Warna tersebut juga mencitrakan kondisi geografis Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang makmur dan subur.

Pengajaran Bhs. Indonesia untuk Penutur Asing


Sejak tahun 2000, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Republik Indonesia, telah menyelenggarakan kegiatan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kegiatan ini diselenggarakan dalam kelas regular dan kelas khusus. Kelas regular dilaksanakan secara teratur setiap semester. Sementara itu, kelas khusus dilaksanakan selama dua minggu atau sesuai dengan kebutuhan pembelajar.

Latar Belakang

Kegiatan pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) di Pusat Bahasa sudah dirintis sejak tahun 1990-an. Kemudian, sejak tahun 1999 telah dibentuk tim khusus yang menangani kegiatan BIPA. Penyelenggaraan kegiatan pengajaran BIPA dilandasi oleh pertimbangan bahwa di dalam era global, posisi bahasa Indonesia di dalam percaturan dunia internasional semakin penting dan potensial. Potensi bahasa Indonesia itu didukung oleh posisi geografis Indonesia yang terletak dalam lintas laut yang sangat strategis, sumber daya alam yang potensial, dan keragaman budaya Indonesia yang unik. Dengan demikian, bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi jembatan bagi bangsa lain untuk meningkatkan pemahamannya terhadap bangsa dan budaya Indonesia. Kenyataan itu telah menyebabkan banyak orang asing yang tertarik dan berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai sarana untuk mencapai berbagai tujuan, seperti politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, seni-budaya, dan wisata.

Pengajar

Pengajar BIPA di Pusat Bahasa adalah orang-orang yang telah berpengalaman mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Mereka adalah para penutur asli bahasa Indonesia yang berlatar belakang pendidikan bahasa dan telah memahami seluk-beluk bahasa. Mereka juga memahami aneka kesulitan yang dialami oleh para pembelajar dari berbagai negara yang berbeda-beda latar belakang sosial dan budayanya.

Kelas BIPA

Pengajaran BIPA di Pusat Bahasa dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu Tingkat Dasar/Pemula (BIPA I), Tingkat Madya (BIPA II), dan Tingkat Lanjut (BIPA III). Tiap tingkatan ditempuh selama satu semester dengan jumlah jam belajar 64 jam (per minggu 2 kali pertemuan 2 jam). Selain itu, diselenggarakan pula pengajaran BIPA untuk kelas khusus yang berlangsung selama dua minggu atau sesuai dengan kebutuhan pembelajar.

Fasilitas

Fasilitas yang tersedia dalam pengajaran BIPA di Pusat Bahasa, antara lain (1) ruang kelas, (2) buku, kaset, dan CD bahan ajar, (3) perpustakaan, (4) laboratorium bahasa.
Tempat Belajar

Tempat belajar di Pusat Bahasa, Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta, Indonesia, dan dapat pula di Balai/Kantor Bahasa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Biaya

Biaya kuliah/kursus untuk kelas reguler US $640 per orang per semester. Setiap semester berlangsung selama 64 jam (16 minggu). Adapun untuk kuliah/kursus kelas khusus dikenai biaya khusus.
ALAMAT BIPA PUSAT BAHASA

PUSAT IFORMASI TIM BIPA

  • Pusat Bahasa, Depdiknas Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta, Indonesia
  • (+6221) 4896558, 4706288 Pesawat 150
  • Faksimile (+6221) 4750407
  • Laman: http://www.bipa-pb.net
  • Pos-el (e-mail): bipa_pb@yahoo.co.id

________________________________________________________________Sumber: http://pusatbahasa.depdiknas.go.id

Sertifikat Unesco untuk Batik, Wayang, dan Keris


Menlu RI Dr. R.M. Marty Natalegawa menyerahkan 4 (empat) sertifikat UNESCO kepada Menko Kesra hari ini (05/02) bertempat di Kantor Menko Kesra. Dari Menko Kesra, sertifikat kemudian diserahkan kepada Menbudpar pada hari yang sama. Sertifikat tersebut adalah: the Wayang puppet theatre, the Indonesian Kris, Indonesian Batik dan Education and training in Indonesian Batik intangible cultural heritage for elementary, junior, senior, vocational school and polytechnic students, in collaboration with the Batik Museum in Pekalongan.

Penyampaian keempat sertifikat tersebut merupakan bentuk pengakuan UNESCO melalui programnya di bawah Konvensi 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (Convention on the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage). Konvensi ini memberikan pengakuan kepada budaya hidup berupa: budaya lisan, seni pentas, adat istiadat dan perayaan, pengetahuan tentang alam dan semesta, dan kerajinan tradisional.

Sertifikat tersebut merupakan pengakuan dunia terhadap kekayaan budaya dan alam Indonesia yang menjadi identitas bangsa Indonesia, khususnya wayang, keris, batik dan “Best Practice” pelestarian budaya batik. UNESCO menyerahakan keempat sertifikat setelah melalui proses penelitian dan penyusunan berkas-berkas nominasi yang diajukan Pemri, dalam hal ini Menbudpar dan Menkokesra, melalui Wakil RI di UNESCO di Paris.

Keempat inskripsi ini mengharuskan semua pemangku kepentingan baik instansi Pemerintah maupun LSM, kelompok dan perseorangan untuk melaksanakan komitmen untuk terus melestarikan dan mengembangkan mata budaya maupun “Best Practice” tersebut.

Menko Kesra menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berperan sehingga UNESCO memberikan penghormatan kepada budaya Indonesia. Apresiasi tersebut  disampaikan kepada Menlu RI dan jajarannya, yang turut berperan dalam memperjuangkan nominasi-nominasi Pemri dan upaya-upaya seluruh Perwakilan RI dalam mempromosikan budaya nasional. Menko Kesra juga menyampaikan terima kasih kepada Menbudpar, Mendiknas, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Yayasan KADIN Indonesia, Forum Masyarakat Batik Indonesia, Senawangi dan pihak-pihak lain yang terlibat proses nominasi dan promosi warisan budaya Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Menlu RI menegaskan bahwa Kemlu beserta jajarannya senantiasa siap membantu upaya perlindungan budaya termasuk pencalonan Angklung, Tari Saman dan mata budaya lainnya  serta pencalonan Indonesia sebagai anggota Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO yang akan dilakukan pada bulan Juni 2010.

Warisan Budaya Tak B enda

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) telah meresmikan wayang, keris, dan batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Peresmian tersebut ditandai dengan serah-terima sertifikat UNESCO kepada pemerintah.

Kata tak benda atau intangibel terasa janggal jika diasosiasikan dengan wayang, keris, dan batik yang jelas-jelas terlihat wujudnya sebagai benda padat. Bahkan, batik identik dengan benda pakai seperti baju, atau kemeja.

Mengapa kata Tak Benda melekat pada ketiga warisan budaya itu? Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik mengatakan, yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia bukanlah wujud wayang, keris dan batik sebagai sebuah benda.

Namun, dikatakan Jero, cerita-cerita, nilai-nilai filosofi dan sisi humanis yang terkandung dalam wayang, keris, dan batik itulah yang diakui sebagai sebuah warisan budaya yang patut dilestarikan.

Sama halnya dengan wayang, keris dan batik juga memiliki cerita dibalik pembuatannya. Pembuatan keris dan batik membutuhkan ketekunan tinggi dengan nilai seni budaya tinggi yang dilandasi nilai-nilai spritual masyarakat yang tinggi pula.

Untuk membuat keris misalnya, seorang Empu keris biasa melakukan ritual-ritual doa sebelum pembuatan. Ditambah lagi, dalam masyarakat Jawa, keris dipercaya memiliki kekuatan magis berisi roh-roh nenek moyang.

Sumber: http://www.indonesia.go.id dan http://www.menkokesra.go.id    

Data Nasional 2009: Jumlah Guru Menurut Golongan


Sampai dengan 2009, guru yang berhasil mencapi golongan/pangkat tertinggi (IV/e) secara nasional baru sebanyak 12 orang. Jumlah ini berasal dari 6 provinsi, yakni

  • Jawa Tengah = 5 orang
  • Sulawesi Selatan = 3 orang
  • Banten = 1 orang
  • Sulawesi Selatan =  1 orang
  • N A D = 1 orang
  • D I Y  = 1 orang

Selengkapnya total guru menurut golongan mulai dari terendah baik non-PNS maupun PNS adalah sebagai berikut:

II/a

II/b

II/c

II/d

III/a

III/b

III/c

III/d

IV/a

IV/b

IV/c

IV/D

IV/e

Total PNS

NonPNS

Total

66,337

11,263

110,360

34,083

197,153

104,227

161,118

311,283

569,611

13,773

114

47

12

1,579,381

1,027,930

2,607,311

Data yang diterbitkan Ditjen PMPTK ini, menunjukkan jumlah guru secara nasional sebanyak 2.607.311 yang terdiri atas guru PNS 1.579.381 dan nonPNS 1.027.930.

Berdasar persebaran data per kabupaten/kota, jumlah guru terpadat, baik PNS maupun non-PNS-sudah pasti-pada kota/kabupaten yang termasuk metropolitan, antara lain:

Kota Jakarta Timur

Kota Surabaya

Kota Medan

Kota Bandung

PNS

13.870

11.487

10.541

13.953

Non PNS

16.460

17.793

16.268

12.042

Jumlah

30.330

29.280

26.809

25.995

Kabupaten/kota yang jumlah guru minim antara lain:

Kota Subulussalam (NAD)

Kota Bolaang Mongondow Selatan (Sulut)

Kota Bolaang Mongondow Timur (Sulut)

Kab. Memberamo Tengah (Papua)

Kab. Kep. Anambas (Kepri)

PNS

7

12

39

55

77

NonPNS

10

9

24

37

101

Jumlah

17

21

63

92

178

Dokumen untuk diunduh:

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.030 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: