Pengajaran Bhs. Indonesia untuk Penutur Asing


Sejak tahun 2000, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Republik Indonesia, telah menyelenggarakan kegiatan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kegiatan ini diselenggarakan dalam kelas regular dan kelas khusus. Kelas regular dilaksanakan secara teratur setiap semester. Sementara itu, kelas khusus dilaksanakan selama dua minggu atau sesuai dengan kebutuhan pembelajar.

Latar Belakang

Kegiatan pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) di Pusat Bahasa sudah dirintis sejak tahun 1990-an. Kemudian, sejak tahun 1999 telah dibentuk tim khusus yang menangani kegiatan BIPA. Penyelenggaraan kegiatan pengajaran BIPA dilandasi oleh pertimbangan bahwa di dalam era global, posisi bahasa Indonesia di dalam percaturan dunia internasional semakin penting dan potensial. Potensi bahasa Indonesia itu didukung oleh posisi geografis Indonesia yang terletak dalam lintas laut yang sangat strategis, sumber daya alam yang potensial, dan keragaman budaya Indonesia yang unik. Dengan demikian, bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi jembatan bagi bangsa lain untuk meningkatkan pemahamannya terhadap bangsa dan budaya Indonesia. Kenyataan itu telah menyebabkan banyak orang asing yang tertarik dan berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai sarana untuk mencapai berbagai tujuan, seperti politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, seni-budaya, dan wisata.

Pengajar

Pengajar BIPA di Pusat Bahasa adalah orang-orang yang telah berpengalaman mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Mereka adalah para penutur asli bahasa Indonesia yang berlatar belakang pendidikan bahasa dan telah memahami seluk-beluk bahasa. Mereka juga memahami aneka kesulitan yang dialami oleh para pembelajar dari berbagai negara yang berbeda-beda latar belakang sosial dan budayanya.

Kelas BIPA

Pengajaran BIPA di Pusat Bahasa dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu Tingkat Dasar/Pemula (BIPA I), Tingkat Madya (BIPA II), dan Tingkat Lanjut (BIPA III). Tiap tingkatan ditempuh selama satu semester dengan jumlah jam belajar 64 jam (per minggu 2 kali pertemuan 2 jam). Selain itu, diselenggarakan pula pengajaran BIPA untuk kelas khusus yang berlangsung selama dua minggu atau sesuai dengan kebutuhan pembelajar.

Fasilitas

Fasilitas yang tersedia dalam pengajaran BIPA di Pusat Bahasa, antara lain (1) ruang kelas, (2) buku, kaset, dan CD bahan ajar, (3) perpustakaan, (4) laboratorium bahasa.
Tempat Belajar

Tempat belajar di Pusat Bahasa, Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta, Indonesia, dan dapat pula di Balai/Kantor Bahasa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Biaya

Biaya kuliah/kursus untuk kelas reguler US $640 per orang per semester. Setiap semester berlangsung selama 64 jam (16 minggu). Adapun untuk kuliah/kursus kelas khusus dikenai biaya khusus.
ALAMAT BIPA PUSAT BAHASA

PUSAT IFORMASI TIM BIPA

  • Pusat Bahasa, Depdiknas Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta, Indonesia
  • (+6221) 4896558, 4706288 Pesawat 150
  • Faksimile (+6221) 4750407
  • Laman: http://www.bipa-pb.net
  • Pos-el (e-mail): bipa_pb@yahoo.co.id

________________________________________________________________Sumber: http://pusatbahasa.depdiknas.go.id

Sertifikat Unesco untuk Batik, Wayang, dan Keris


Menlu RI Dr. R.M. Marty Natalegawa menyerahkan 4 (empat) sertifikat UNESCO kepada Menko Kesra hari ini (05/02) bertempat di Kantor Menko Kesra. Dari Menko Kesra, sertifikat kemudian diserahkan kepada Menbudpar pada hari yang sama. Sertifikat tersebut adalah: the Wayang puppet theatre, the Indonesian Kris, Indonesian Batik dan Education and training in Indonesian Batik intangible cultural heritage for elementary, junior, senior, vocational school and polytechnic students, in collaboration with the Batik Museum in Pekalongan.

Penyampaian keempat sertifikat tersebut merupakan bentuk pengakuan UNESCO melalui programnya di bawah Konvensi 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (Convention on the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage). Konvensi ini memberikan pengakuan kepada budaya hidup berupa: budaya lisan, seni pentas, adat istiadat dan perayaan, pengetahuan tentang alam dan semesta, dan kerajinan tradisional.

Sertifikat tersebut merupakan pengakuan dunia terhadap kekayaan budaya dan alam Indonesia yang menjadi identitas bangsa Indonesia, khususnya wayang, keris, batik dan “Best Practice” pelestarian budaya batik. UNESCO menyerahakan keempat sertifikat setelah melalui proses penelitian dan penyusunan berkas-berkas nominasi yang diajukan Pemri, dalam hal ini Menbudpar dan Menkokesra, melalui Wakil RI di UNESCO di Paris.

Keempat inskripsi ini mengharuskan semua pemangku kepentingan baik instansi Pemerintah maupun LSM, kelompok dan perseorangan untuk melaksanakan komitmen untuk terus melestarikan dan mengembangkan mata budaya maupun “Best Practice” tersebut.

Menko Kesra menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berperan sehingga UNESCO memberikan penghormatan kepada budaya Indonesia. Apresiasi tersebut  disampaikan kepada Menlu RI dan jajarannya, yang turut berperan dalam memperjuangkan nominasi-nominasi Pemri dan upaya-upaya seluruh Perwakilan RI dalam mempromosikan budaya nasional. Menko Kesra juga menyampaikan terima kasih kepada Menbudpar, Mendiknas, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Yayasan KADIN Indonesia, Forum Masyarakat Batik Indonesia, Senawangi dan pihak-pihak lain yang terlibat proses nominasi dan promosi warisan budaya Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Menlu RI menegaskan bahwa Kemlu beserta jajarannya senantiasa siap membantu upaya perlindungan budaya termasuk pencalonan Angklung, Tari Saman dan mata budaya lainnya  serta pencalonan Indonesia sebagai anggota Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO yang akan dilakukan pada bulan Juni 2010.

Warisan Budaya Tak B enda

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) telah meresmikan wayang, keris, dan batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Peresmian tersebut ditandai dengan serah-terima sertifikat UNESCO kepada pemerintah.

Kata tak benda atau intangibel terasa janggal jika diasosiasikan dengan wayang, keris, dan batik yang jelas-jelas terlihat wujudnya sebagai benda padat. Bahkan, batik identik dengan benda pakai seperti baju, atau kemeja.

Mengapa kata Tak Benda melekat pada ketiga warisan budaya itu? Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik mengatakan, yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia bukanlah wujud wayang, keris dan batik sebagai sebuah benda.

Namun, dikatakan Jero, cerita-cerita, nilai-nilai filosofi dan sisi humanis yang terkandung dalam wayang, keris, dan batik itulah yang diakui sebagai sebuah warisan budaya yang patut dilestarikan.

Sama halnya dengan wayang, keris dan batik juga memiliki cerita dibalik pembuatannya. Pembuatan keris dan batik membutuhkan ketekunan tinggi dengan nilai seni budaya tinggi yang dilandasi nilai-nilai spritual masyarakat yang tinggi pula.

Untuk membuat keris misalnya, seorang Empu keris biasa melakukan ritual-ritual doa sebelum pembuatan. Ditambah lagi, dalam masyarakat Jawa, keris dipercaya memiliki kekuatan magis berisi roh-roh nenek moyang.

Sumber: http://www.indonesia.go.id dan http://www.menkokesra.go.id    

Data Nasional 2009: Jumlah Guru Menurut Golongan


Sampai dengan 2009, guru yang berhasil mencapi golongan/pangkat tertinggi (IV/e) secara nasional baru sebanyak 12 orang. Jumlah ini berasal dari 6 provinsi, yakni

  • Jawa Tengah = 5 orang
  • Sulawesi Selatan = 3 orang
  • Banten = 1 orang
  • Sulawesi Selatan =  1 orang
  • N A D = 1 orang
  • D I Y  = 1 orang

Selengkapnya total guru menurut golongan mulai dari terendah baik non-PNS maupun PNS adalah sebagai berikut:

II/a

II/b

II/c

II/d

III/a

III/b

III/c

III/d

IV/a

IV/b

IV/c

IV/D

IV/e

Total PNS

NonPNS

Total

66,337

11,263

110,360

34,083

197,153

104,227

161,118

311,283

569,611

13,773

114

47

12

1,579,381

1,027,930

2,607,311

Data yang diterbitkan Ditjen PMPTK ini, menunjukkan jumlah guru secara nasional sebanyak 2.607.311 yang terdiri atas guru PNS 1.579.381 dan nonPNS 1.027.930.

Berdasar persebaran data per kabupaten/kota, jumlah guru terpadat, baik PNS maupun non-PNS-sudah pasti-pada kota/kabupaten yang termasuk metropolitan, antara lain:

Kota Jakarta Timur

Kota Surabaya

Kota Medan

Kota Bandung

PNS

13.870

11.487

10.541

13.953

Non PNS

16.460

17.793

16.268

12.042

Jumlah

30.330

29.280

26.809

25.995

Kabupaten/kota yang jumlah guru minim antara lain:

Kota Subulussalam (NAD)

Kota Bolaang Mongondow Selatan (Sulut)

Kota Bolaang Mongondow Timur (Sulut)

Kab. Memberamo Tengah (Papua)

Kab. Kep. Anambas (Kepri)

PNS

7

12

39

55

77

NonPNS

10

9

24

37

101

Jumlah

17

21

63

92

178

Dokumen untuk diunduh:

Denda 20 Milyar untuk Calon Pemilu Kada yang Mundur


Ini peringatan bagi yang ingin maju dalam pemilu kepala daerah jalur perseorang atau independen. Di antara syarat untuk mencalonkan antara lain harus memiliki dukungan dari calon pemilih yang jumlahnya sesuai peraturan. Bila sejumlah persyaratan terpenuhi dan sampai pada “ditetapkan” sebagai calon  oleh KPU maka yang bersangkutan dilarang mengundurkan diri.

Apa sanksi jika terpaksa mengundurkan diri?

  • Denda 20 milyar rupiah, dan
  • tidak dapat dicalonkan juga mencalonkan sebagai calon kepala daerah selamanya di seluruh Indonesia.

Ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berikut kutipan pasal yang melarang mundur calon independen yang telah ditetapkan KPU.

Pasal 62

(1)  Partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  dilarang menarik  calonnya dan/atau pasangan  calonnya  serta pasangan  calon  atau  salah  seorang  dari  pasangan calon  dilarang  mengundurkan  diri  terhitung  sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota.

(1a)  Pasangan  calon  perseorangan  atau  salah  seorang  di antaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota.

(1b)  Pasangan  calon  perseorangan  atau  salah  seorang  di antaranya  yang  mengundurkan  diri  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1a)  dikenai  sanksi  tidak  dapat mencalonkan  diri  atau  dicalonkan  oleh  partai politik/gabungan  partai  politik  sebagai  calon  kepala daerah/wakil  kepala  daerah  untuk  selamanya  di seluruh wilayah Republik Indonesia.

(1c)  Apabila  pasangan  calon  perseorangan  atau  salah seorang  di  antaranya  mengundurkan  diri sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1a)  setelah ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon sehingga tinggal 1 (satu) pasang calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur pada ayat (1b) dan denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(2)  Apabila  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik menarik  calonnya  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  partai  politik  atau  gabungan  partai politik  yang  mencalonkan  tidak  dapat  mengusulkan calon pengganti.

(3)  Apabila  pasangan  calon  perseorangan  atau  salah seorang  di  antaranya  mengundurkan  diri sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1a),  pasangan calon  perseorangan  dimaksud  dinyatakan  gugur  dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain.

Dokumen untuk diunduh:

UU Nomor 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah

Tulisan tentang Hasil Pemilu 2009

Tunjangan Profesi Guru Dapat Dihentikan/Dibatalkan


Tunjangan profesi bagi guru atau guru yang ditugaskan sebagai pengawas dapat mengalami mutasi, penghentian, atau pembatalan.

A.  Mutasi Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru PNS Daerah

Mutasi pembayaran tunjangan profesi bagi Guru PNS Daerah dilakukan apabila terjadi mutasi sebagai berikut:

  1. pindah tugas ke sekolah di luar pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional  atau sebaliknya,
  2. pindah tugas dari sekolah pada satu provinsi/kabupaten/kota ke sekolah di provinsi/kabupaten/kota lain, atau
  3. pindah tugas dari pejabat struktural yang berasal dari guru menjadi guru kembali.

Mutasi pembayaran tunjangan profesi dilakukan apabila SK mutasinya sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah tempat tugas yang baru. Berkas yang harus dipersiapkan guru untuk mutasi pembayaran tunjangan profesi antara lain :

  1. Foto kopi Surat Keputusan mutasi
  2. Surat Keputusan tugas mengajar
  3. Foto kopi nomor rekening bank/pos yang bersangkutan, kecuali bagi daerah yang tidak memungkinkan.
  4. Surat Keputusan Penghentian Pembayaran Tunjangan Profesi dari tempat tugas sebelumnya.

Berkas tersebut disampaikan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota tempat tugas yang baru.

B.  Penghentian Pembayaran

Pemberian tunjangan profesi dihentikan apabila guru penerima tunjangan profesi memenuhi salah satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:

  1. meninggal dunia,
  2. mencapai batas usia pensiun,
  3. tidak lagi bertugas sebagai guru atau pengawas,
  4. tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tugas 24 jam tatap muka per minggu,
  5. tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang diperuntukannya, atau
  6. dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut di atas dibuktikan dengan surat resmi atau surat keterangan dari pihak yang berwenang. Berdasarkan surat resmi tersebut, kepala satuan pendidikan/ Dinas Pendikan Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya  tidak memasukkan ke dalam daftar guru PNSD/ guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang akan menerima pembayaran tunjangan profesi pendidik.

C. Pembatalan Pembayaran

Tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah dibatalkan pembayarannya dan wajib mengembalikan tunjangan profesi yang telah diterima kepada negara apabila:

  1. Sertifikat Pendidik yang dimilikinya dibatalkan oleh pejabat yang berwenang
  2. Surat Keputusan Dirjen PMPTK tentang Penerima Tunjangan Profesi Pendidik dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, Mekanisme pengembalian ke kas negara melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk selanjutnya disetorkan ke rekening kas Negara.

Dokumen untuk diunduh:

Visi, Misi, dan Tugas Kejaksaan


Visi

“Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi HAM dalam negara hukum berdasarkan Pancasila”

Misi

  • Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan hukum
  • Optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM
  • Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesesuliaan, kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.
(sumber : Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2005 tentang  Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI tahun 2005)
Logo Kejaksaan RI

Arti Logo, klik di sini

TUGAS & WEWENANG

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan.

Di bidang pidana :

  • melakukan penuntutan;
  • melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  • melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  • melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
  • melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara :
Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

  • peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  • pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  • pengawasan peredaran barang cetakan;
  • pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  • pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  • penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Sumber: http://www.kejaksaan.go.id

Ketentuan Lulus Portofolio pada Sertifikasi Guru


Batas minimal kelulusan (passing grade) adalah 850, dengan mengikuti ketentuan pengelompokan sepuluh komponen portofolio ke dalam unsur A, B, dan C sebagai berikut.

A. Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok

Unsur kualifikasi dan tugas pokok terdiri atas tiga komponen, yaitu:

1. Kualifikasi akademik

2. Pengalaman mengajar

3. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran

Total skor unsur A minimal 340,

semua komponen sub-unsur pada unsur ini tidak boleh kosong, dan

skor komponen perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran (A.3) minimal 120.

B. Unsur Pengembangan Profesi

Unsur pengembangan profesi terdiri atas empat komponen, yaitu:

1. Pendidikan dan pelatihan

2. Penilaian dari atasan dan pengawas

3. Prestasi akademik

4. Karya pengembangan profesi

Total skor unsur B minimal 300,

khusus untuk guru yang ditugaskan pada daerah khusus minimal 200, dan skor komponen penilaian dari atasan dan pengawas (B.2) minimal 35.

C. Unsur Pendukung Profesi

Unsur pendukung profesi terdiri atas tiga komponen, yaitu:

1. Keikutsertaan dalam forum ilmiah

2. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial

3. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

Total skor unsur C tidak boleh nol.

Hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dikelompokkan ke dalam 6 kategori, yaitu:

1) Lulus Portofolio;

2) Melengkapi administrasi;

3) Melengkapi Substansi (skor 841-849 dan memenuhi syarat skor minimal);

4) Mengikuti PLPG;

5) Klarifikasi, dan

6) Diskualifikasi.

Info tulisan terkait  sertifikasi/portofolio

Kembali ke halaman depan . . .

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.021 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: