Pedoman Ujian Sekolah/Madrasah 2010


Kelulusan siswa, selain ditentukan oleh nilai yang dicapai pada UASBN atau UN, juga didasarkan pada nilai yang dicapai pada Ujian Sekolah.

Menurut Permendiknas Nomor 04 Tahun 2010 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2009/2010,  Ujian  Sekolah/Madrasah  adalah  kegiatan  penilaian  dalam  bentuk  ujian  tulis dan/atau  praktik  untuk mengetahui  pencapaian  standar  kompetensi  lulusan  pada  semua mata  pelajaran  yang  tidak  diujikan  dalam Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) dan Ujian Nasional (UN).

Ujian Sekolah/Madrasah mencakup ujian tulis dan/atau ujian praktik untuk menilai hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran:
a.  kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UASBN atau UN;
b.  kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; serta  kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Ujian Sekolah/Madrasah mencakup  pula ujian  praktik  untuk  menilai  hasil  belajar  pada  beberapa  mata  pelajaran  yang diujikan pada UASBN atau UN.

Maksud/Tujuan Ujian Sekolah

Hasil ujian sekolah/madrasah digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:
a.  penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan;
b.  perbaikan proses pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Bahan Ujian

(1) Bahan  Ujian  Sekolah/Madrasah  disusun  oleh  satuan  pendidikan  berdasarkan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan.
(2) Soal Ujian Sekolah/Madrasah disusun:
a.  berdasarkan kisi-kisi;
b.  mengikuti  kaidah-kaidah  penulisan  soal  sesuai  dengan  kompetensi yang  dituntut dan materi yang sudah diajarkan;
c.  menggunakan Bahasa Indonesia yang benar;
d.  mempertimbangkan waktu mengerjakan soal.

Tanggung Jawab Sekolah/Madrasah

Sekolah/Madrasah bertanggung jawab:
a.  menyusun  Prosedur Operasi Standar (POS);
b.  menyelenggarakan ujian sesuai dengan POS
c.  menyusun daftar nilai hasil Ujian Sekolah/Madrasah;
d.  menetapkan kelulusan peserta Ujian Sekolah/Madrasah;
e.  melaporkan  pelaksanaan  Ujian  Sekolah/Madrasah  kepada  pejabat  yang
menugaskannya.

Kelulusan Ujian

(1) Kriteria  kelulusan  ujian  sekolah/madrasah  ditentukan  oleh  masing-masing sekolah/madrasah melalui rapat dewan guru yang memuat batas nilai minimal setiap mata pelajaran dan rata-rata nilai seluruh mata pelajaran yang diujikan.

(2) Peserta  didik  dinyatakan  lulus  dari  satuan  pendidikan  dasar  dan menengah setelah:
a.  menyelesaikan seluruh program pembelajaran;

b.  memperoleh  nilai  minimal  baik  pada  penilaian  akhir  untuk  seluruh  mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok  mata pelajaran  kewarganegaraan  dan  kepribadian,  kelompok  mata  pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; Penilaian  akhir  ini  dilakukan  dengan mempertimbangkan:  (1)  nilai pada Ujian Sekolah/Madrasah; (2)  penilaian  pendidik  atas  aspek  afektif  dan  psikomotor  yang  didasarkan  pada pengamatan pendidik terhadap sikap dan perilaku peserta didik.

c.  lulus  ujian  sekolah/madrasah  untuk  kelompok  mata  pelajaran  ilmu
pengetahuan  dan teknologi; dan

d.  lulus ujian nasional.

Dokumen untuk diunduh:

Taut Posting

Syarat Mendapat Tunjangan Profesi Guru


Berdasarkan Permendiknas Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru, guru yang  telah lulus sertifikasi berhak atas tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Untuk mendapatkan tunjangan ini, harus melalui mekanisme pengajuan dengan sejumlah persyaratan, termasuk ”wajib” melaksanakan beban mengajar minimal dalam satu minggu.

Persyaratan beban mengajar untuk mendapatkan tunjangan profesi sebagaimana ketentuan permendiknas 36/2007 adalah sbb.:

  1. Bagi guru kelas dan guru mata pelajaran, beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu.
  2. Bagi guru yang mendapat tugas Kepala Sekolah, beban kerja sekurang-kurangnya 6 jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu.
  3. Bagi guru yang mendapat tugas Wakil Kepala Sekolah, beban kerja sekurang-kurangnya 14 jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu.
  4. Bagi guru bimbingan dan konseling, tugas bimbingan sekurang-kurangnya 150 peserta didik.

Bila beban kerja guru tidak dapat memenuhi 24 jam tatap muka  maka dapat dipenuhi dengan tugas:

  • mengajar di sekolah/madrasah lain negeri atau swasta sesuai mata pelajaran yang diampu dengan ketentuan jumlah jam mengajar pada sekolah induk minimal 12 jam pelajaran. Surat bukti tugas tambahan ini diterbitkan bersama oleh kepala sekolah induk dan kepala sekolah tempat bertugas tambahan serta diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota.
  • menjadi guru bina/pamong pada pendidikan terbuka, atau
  • mengajar pada kejar paket A,/B/C sesuai bidangnya.

Pengecualian

Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja tatap muka 24 jam dapat memperoleh tunjangan profesi dengan ketentuan:

  1. bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dan dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional
  2. karena sebaran guru tidak sesuai dengan kebutuhan guru dalam satu satuan pendidikan dalam satu wilayah maka harus dilakukan relokasi pada satuan pendidikan lain sesuai bidang tugasnya.

Dokumen untuk diunduh:

Permendiknas 36 Th 2007 ttg Penyaluran TPG

  • (selain uraian di atas, juga mengatur antara lain syarat pengajuan tunjangan dan penghentian tunjangan)

Pendaftaran SNMPTN Online 2010


Pendafataran mahasiswa baru atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2010 akan dilaksanakan secara online.

Berikut informasinya:

  • PERSYARATAN
  1. Seleksi
    1. Lulus Ujian Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara tahun 2008, 2009 dan 2010.
    2. Sehat
    3. Tidak buta warna bagi program studi tertentu.
  2. Penerimaan
    Lulus Ujian Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, lulus SNMPTN 2010, sehat dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima.
  • JENIS UJIAN
  1. Ujian Tertulis :
    1. Tes Potensi Akademik (TPA).
    2. Tes Bidang Studi Prediktif (TBSP) :
      1. Tes Bidang Studi Dasar terdiri atas mata ujian Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
      2. Tes Bidang Studi IPA terdiri atas mata ujian Matematika, Biologi, Kimia, dan Fisika.
      3. Tes Bidang Studi IPS terdiri atas mata ujian Sosiologi, Sejarah, Geografi, dan Ekonomi.
  2. Ujian Keterampilan untuk beberapa program studi.
  • JADWAL UJIAN
  1. Ujian Tulis
    • Rabu, 16 Juni 2010 :
      • Tes Potensi Akademik
      • Tes Bidang Studi Dasar
    • Kamis, 17 Juni 2010 :
      • Tes Bidang Studi IPA
      • Tes Bidang Studi IPS
  2. Ujian Keterampilan
    Tes Keterampilan dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Juni 2010.
  • MEKANISME PENDAFTARAN
  • Bagi lulusan tahun 2008, 2009, dan 2010 Ujian Nasional Utama pendaftaran secara online dilaksanakan mulai tanggal 2 Mei 2010 pukul 08.00 WIB dan berakhir tanggal 31 Mei 2010 pukul 16.00 WIB.Bagi lulusan tahun 2010 Ujian Nasional Ulangan dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni pukul 08.00 WIB dan berakhir tanggal 12 Juni 2010 pukul 16.00 WIB. Bagi lulusan tahun 2008 dan 2009 dianjurkan mendaftar tanggal 2 – 12 Mei 2010
    Pendaftaran online dapat dilakukan dari manapun melalui website http://www.snmptn.ac.id dengan tata cara sebagai berikut :
  1. Calon peserta membayar biaya ujian pada tanggal 2 – 31 Mei 2010 melalui Loket/ATM/Internet Banking Bank Mandiri.
  2. Ketika melakukan pembayaran, calon peserta harus memasukkan nomor kartu identitas calon peserta (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga) dan memilih kelompok ujian yang dikehendaki (IPA/IPS/IPC). Khusus bagi yang menggunakan paspor sebagai identitas diri, pembayaran hanya dapat dilakukan melalui Loket atau Internet Banking.
  3. Setelah melakukan pembayaran, calon peserta akan menerima bukti pembayaran yang berisi: (a) Nomor Identitas calon peserta, dan (b) PIN SNMPTN sepanjang 16 karakter.
    PERHATIAN : Nomor Identitas dan PIN SNMPTN ini bersifat sangat rahasia dan tidak boleh diperlihatkan pada orang lain. Konsekuensi kelalaian menjaga kerahasiaan informasi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab calon peserta.
  4. Calon peserta melakukan pendaftaran secara online (melalui Internet) dengan mengunjungi alamat http://www.snmptn.ac.id dan memilih menu Pendaftaran. Untuk melakukan pendaftaran secara online, calon peserta harus menyiapkan :
    1. Bukti pembayaran.
    2. Kartu identitas yang dipakai ketika melakukan pembayaran.
    3. Fotokopi ijazah/tanda lulus.
    4. File pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm (1 bulan terakhir), berformat JPG atau PNG, dengan ukuran maksimum 100 KB.
  5. Calon peserta harus melakukan Login dengan memasukkan Nomor Identitas dan PIN SNMPTN yang tercantum dalam bukti pembayaran.
  6. Calon peserta mengisi borang (formulir) pendaftaran online sesuai dengan petunjuk yang ada secara benar. Semua informasi yang diisikan dalam borang ini harus benar. Kesalahan/kecurangan dalam pengisian borang ini berakibat pembatalan penerimaan di PTN yang dituju.
  7. Calon peserta harus menyimpan dan mencetak file Kartu Bukti Pendaftaran online.
  8. Calon peserta membubuhkan meterai Rp. 6000,- pada Kartu Bukti Pendaftaran di tempat yang telah disediakan, serta menandatangani Kartu Bukti Pendaftaran tersebut. Tanda tangan harus menimpa sebagian meterai. Kartu Bukti Pendaftaran yang telah dibubuhi meterai dan telah ditandatangani berlaku sebagai Kartu Tanda Peserta SNMPTN 2010. Kartu ini harus disimpan dengan baik dan dibawa ketika mengikuti ujian. Calon peserta telah resmi dinyatakan sebagai peserta ujian SNMPTN 2010.

Tutorial tatacara pendaftaran dapat diunduh (download) di website dengan alamat http://www.snmptn.ac.id mulai tanggal 17 April 2010.

Panduan lebih lengkap, baca selanjutnya . . .

Tunjangan Profesi Guru Bersifat Tetap


Artikel pendidikan bagi guru ini memberi informasi mengenai bagaimana penyaluran tunjangan profesi.

Tulisan dibuat dengan berpedoman pada buku Pedoman Penyaluran Tunjangan Profesi Tahun 2009 yang diterbitkab Dirjen PMPTK. Meskipun tahun 2009, pedoman ini bermanfaat untuk seterusnya karena penyusunan buku ini berfungsi sebagai “petunjuk” penyaluran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

ISI POKOK BUKU

BAB I PENDAHULUAN: A. LATAR BELAKANG B. LANDASAN HUKUM C. TUJUAN D. KERANGKA PROGRAM E. SASARAN

BAB II TUNJANGAN PROFESI: A. PENGERTIAN B. BESARAN C. SIFAT D. SUMBER DANA E. KRITERIA GURU PENERIMA F. PEMBAYARAN G. PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN

BAB III MEKANISME PEMBAYARAN: A. MEKANISME PEMBAYARAN B. MEKANISME PENGHENTIAN C. MEKANISME PEMBATALAN D. MEKANISME PELAPORAN REALISASI PEMBAYARAN E.  PERUBAHAN DATA INDIVIDU GURU PENERIMA TUNJANGAN F. JADWAL PELAKSANAAN PEMBAYARAN

BAB IV PENGENDALIAN TUNJANGAN PROFESI GURU: A. RUANG LINGKUP B. MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM C. PENGAWASAN PROGRAM

Berikut kutipan isi buku pedoman dimaksud:

A.  PENGERTIAN

Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Guru yang dimaksud adalah guru PNS dan guru bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah atau yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta.

B.  BESARAN

Bagi guru PNS besaran tunjangan profesi adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok. Bagi guru bukan PNS, tunjangan profesi diberikan setara dengan gaji pokok PNS sesuai dengan penetapan  “in-passing” jabatan fungsional guru yang bersangkutan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 tahun 2007.

C.  SIFAT

Tunjangan Profesi bersifat tetap selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru dengan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi.

D.  SUMBER DANA

Dana untuk pembayaran Tunjangan Profesi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada dana dekonsentrasi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Provinsi.

E.  KRITERIA GURU PENERIMA

Tunjangan profesi diberikan kepada guru dan pengawas yang telah mendapat Surat Keputusan Dirjen PMPTK tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi.

F.  PEMBAYARAN

Tunjangan Profesi diberikan kepada guru terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi.

G.  PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN  Baca_selanjutnya_._._.

Dokumen untuk diunduh:

Buku PEDOMAN_PENYALURAN_TPG pdf

Buku PEDOMAN_PEMBERKASAN TPG_pdf

Daftar Peserta Sertifikasi Guru 2010 Kab. Kediri


Daftar peserta sertifikasi guru 2010 kab Kediri, Jawa Timur ini terdiri dari guru  TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Dokumen yang tersedia ini memuat peserta:

  • Peserta Non PNS Kualifikasi S-1/D-IV
  • Peserta Non PNS Kualifikasi Belum S-1/D-IV
  • Peserta  PNS Kualifikasi S-1/D-IV
  • Peserta PNS Kualifikasi Belum S-1/D-IV

Silakan pilih dan klik :

    Kegiatan peserta :

    1. Tgl 17 Pebruari 2010
    Pengambilan Blangko A1.1

    Dengan ketentuan :

    Blangko diambil oleh Koordinator masing – masing kecamatan / sekolah di Bidang Ketenagaan, dengan membawa Pengantar beserta Data Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2010, yang ditandatangani oleh pejabat masing-masing unit kerja.

    • Jenjang TK & SD : di Ruang Seksi Pembinaan & Pengembangan Karier
    • Koordinator : Kasi Pembinaan & Pengembangan Karier
    • Jenjang SMP, SMA, SMK, SLB : di Ruang Seksi Tenaga Kependidikan
    • Koordinator : Kasi Tenaga Kependidikan

    2. Tgl 18 Pebruari 2010
    Penerimaan dan Koreksi

    Dengan ketentuan :

    • Blangko Format A1.1 di tulis dengan tinta hitam, huruf balok.
    • Blangko dikumpulkan rangkap 2.
    • Dilampiri ijazah yang dilegalisir  oleh :
    • TK & SD                                : Kepala UPTD Pendidikan TK dan SD
    • SMP, SMA, SMK, SLB     : Kepala Sekolah

    Sertifikasi Guru Non-S1 dan Pengawas Berakhir 2013


    Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan  formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas ini, ” Guru  wajib  memiliki  Kualifikasi  Akademik,  kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan nasional” (Pasal 2 PP 74/2008).

    Untuk melaksanakan PP ini, terbitlah Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat penididik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

    Berkaitan dengan maksud tulisan ini, ada dua pasal khusus yang harus dipahami oleh para guru, khususnya yang belum memiliki S-1/D-IV dan yang diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan. Dua pasal pada PP 74/2008 yang dimaksud adalah Pasal 66 dan Pasal 67:

    Pasal 66

    Dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  sejak  berlakunya Peraturan  Pemerintah  ini,  Guru  Dalam  Jabatan  yang belum  memenuhi  Kualifikasi  Akademik  S-1  atau  D-IV, dapat  mengikuti  uji  kompetensi  untuk  memperoleh  Sertifikat Pendidik apabila sudah:

    a.  mencapai  usia  50  (lima  puluh)  tahun  dan mempunyai pengalaman kerja 20  (dua puluh)  tahun  sebagai Guru; atau

    b.  mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

    Pasal 67

    Pengawas  satuan  pendidikan  selain  Guru  yang  diangkat sebelum  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  ini  diberi  kesempatan  dalam  waktu  5  (lima)  tahun  untuk memperoleh  Sertifikat Pendidik.

    PP Nomor 74 Tahun 2008 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni 1 Desember 2008. Dengan dasar ini maka pemahaman atas  pasal 66 dan 67 di atas adalah sebagai berikut:
    (1)   Sejak 1 Desember 2008, sampai dengan 5 tahun ke depan (atau tahun 2013), guru yang belum S-1/D-IV dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.
    (2) Guru yang diangkat jadi pengawas sejak sebelum 1 Desember 2008, dalam  waktu  5  (lima)  tahun (atau tahun 2013)  diberi  kesempatan untuk memperoleh  Sertifikat Pendidik

    Jalur Sertifikasi

    Pelaksanaan atas pasal 66 dan 67  PP 74/2008 itu, kemudian diatur dalam Permendiknas Nomor 10/2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, yakni pada pasal 2 dan 6:

    Pasal 2

    (1)   Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui:

    a. uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik;

    b. pemberian sertifikat pendidik secara langsung;

    (2)   Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang:

    a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV);

    b. belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV apabila sudah:

    1)      mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru; atau

    2)      mempunyai golongan IV/a, atau yang memnuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

    Pasal 6

    (1)   Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, berlaku dalam jangka 5 tahun sejak berkunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

    (2)   Ketentuan uji kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga untuk sertifikasi bagi pengawas satuan pendidikan selain guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

    Kesimpulan

    Pemahaman terhadap ketentuan dalam PP 74/2008 dan Permendiknas 10/2009 mengenai  pasal yang mengatur sertifikasi bagi guru yang belum S-1/D-IV dan bagi Pengawas dapat dikatakan:

    • bagi guru belum S-1/D-IV:  tidak dapat mengikuti sertifikasi setelah tahun 2013.
    • bagi pengawas, tidak ada kesempatan mengikuti sertifikasi setelah tahun 2013.

    Dokumen untuk diunduh

    PP Nomor 74 Tahun 2008_tentang_Guru

    Permendiknas  10/2009_Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

    Daftar Juara LPI Tingkat Kab/Kota


    Sampai dengan 10 Februari 2010, telah lahir 162 juara kabupaten/kota untuk tingkat  SMP, SMA, dan PT.  Selanjutnya, jawara kab/kota akan memperebutkan juara provinsi pada bulan April. Dan,  puncak even nasional sepakbola pendidikan ini akan berlangsung pada Mei di Jakarta untuk memperebutkan Piala Presiden.

    Panitia LPI mencatatat, jumlah peserta LPI pada penyelenggaraan yang pertama ini mencapi 277 sekolah dan berasal dari 33 provinsi.

    Sayang,  website LPI belum memuat daftar khusus para sekolah yang menjadi juara tersebut. Namun, secara berkala,  kabupaten/kota yang telah mengahasilkan juara dimuat dalam konten berita.

    Berikut beberapa kab/kota yang telah menghasilkan juara, data ini  saya akses dari konten tersebut:

    1. Kota Mataram (SMPN 9 dan SMAN 5),
    2. Kota Pasuruan (SMPN 6 dan SMK Shalahudin),
    3. Kota Padangpanjang (SMPN 4 dan SMK Cendana),
    4. Kab. Bengkayang SMP St Tarsisia dan SM St Fransiskus Asisi)
    5. Kab. Jombang (SMPN 3 Ngoro dan STM Dwija Bhakti),
    6. Kab. Garut (SMPN 1 Tarkit dan SMAN 15 Garut),
    7. Kab. Cilacap (SMPN 1 Kroya dan SMAN 1 Sidareja), dan
    8. Kab. Rejang Lebong (SMA Curup Selatan)
    9. Kab. Indramayu (Jawa Barat)
    10. Kabu. Luwu Utara (Sulawesi Selatan)
    11. Kota Ambon (Maluku)
    12. Kota Cilegon (Banten)
    13. Kab. Cilacap (Jawa Tengah.)
    Ikuti

    Get every new post delivered to your Inbox.

    Bergabunglah dengan 3.031 pengikut lainnya.

    %d blogger menyukai ini: