Jadwal Pencairan TPP 2014


Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) 2014 akan cair pada April untuk Triwulan I. Sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor  61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2014.  Alokasi TP Guru PNSD adalah sebesar Rp56.136.316.551.000,00 (lima puluh enam triliun seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Alokasi TP Guru PNSD tersebut telah memperhitungkan kurang bayar TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013. Dan, alokasi TP Guru PNSD ini telah memperhitungkan sisa dana TP Guru PNSD yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tahun 2013.

Jadwal Penyaluran TPP ke Rekening Kas Daerah

Penyaluran TP Guru PNSD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran TP Guru PNSD dilaksanakan secara Triwulanan, yaitu:

  1. Triwulan I paling lambat minggu terakhir bulan Apri1 2014
  2. Triwulan II paling lambat minggu terakhir bulan Juni 2014
  3. Triwulan III paling lambat minggu terakhir bulan September 2014
  4. Triwulan IV paling lambat minggu terakhir bulan November 2014

 

Jadwal Pencairan TPP kepada Guru

Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran TP Guru PNSD kepada masing-masing Guru PNSD setelah diterimanya TP Guru PNSD di Rekening Kas Umum Daerah secara triwulanan, yaitu:

  1. Triwulan I paling lambat pada bulan April 2014
  2. Triwulan II paling lambat pada bulan Juli 2014
  3. Triwulan III paling lambat pada bulan Oktober 2014
  4. Triwulan IV paling lambat pada bulan Desember 2014

Pembayaran TP Guru PNSD kepada masing-masing Guru PNSD ini dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sumber/Lihat PMK Nomor  61/PMK.07/2014

Data 2014 Guru Bersertifikat Pendidik


Sampai dengan 2014, Guru PNS di lingkungan Kemdikbud yang sudah bersertifikat pendidik sebanyak 1.236.540. Tapi, berdasarkan persyaratan, guru bersertifikat yang layak mendapatkan SK TPP hanya 904.481 (73%). Sisanya, perlu verifikasi data dan sebagian tidak layak mendapatkan SK TPP.

Sedangkan Guru Non PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 206.493. Dari jumlah ini, yang layak mendapatkan SK TPP sebanayak 162.083 (78%).

Berikut data selengkapnya guru bersertifikat pendidik baik PNS maupun Non PNS yang dirinci berdasarkan layak mendapatkan SK TPP, perlu verifikasi data, dan tak layak mendapatkan SK TPP.

Guru PAUD PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 35.849
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 33.910
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 1.040
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 899

Guru Pendidikan Dasar PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 1.014.882
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 784.482
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 154.059
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 76.341

Guru Pendidikan Menengah PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 185.809
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 86.089
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 7.650
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 92.070

Guru PAUD Non PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 47.264
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 33.996
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 13.268
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 0

Guru Pendidikan Dasar Non PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 97.368
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 81.520
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 9.532
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 6.316

Guru Pendidikan Menengah Non PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 61.861
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 46.567
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 14.041
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 1.253

Sumber : http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/2321

 

14 Masalah SK dan 12 Masalah Tunjangan Profesi


Pendataan dapodik (data pokok pendidikan) menjadi kesibukan yang memerlukan perhatian serius sekolah karena hasil pendataan akan berpengaruh terhadap bantuan baik bagi sekolah, siswa, juga tenaga pendidik (guru).

Berikut rangkuman permasahan tentang data pendidik berkaitan dengan masalah SK Tunjangan dan juga terhadap tunjangan profesi. Rangkuman permasalahan ini dipublikasikan oleh Dinas Pendidikan Provimsi Jatim.

Permasalahan dengan SK Tunjangan

  1. Sudah Update Data di Dapodik namun tidak bisa login untuk Cek Info PTK
  2. Sudah Update Data di Dapodik namun belum muncul Perbaikannya di Lembar Info PTK
  3. NUPTK Tidak Valid pada Lembar Info
  4. NUPTK Valid namun Data Kelulusan tidak ditemukan
  5. NUPTK Valid namun Data Kelulusan Milik Orang
  6. Jumlah Jam Mengajar Kosong
  7. JJM Ada namun JJM Liner Kosong
  8. Rombongan Belajar Tidak Normal
  9. Sudah SK namun Gaji Pokok Tidak Sesuai (PNS-DAU)
  10. Sudah SK namun Gaji Pokok Tidak Sesuai (PNS-DEKON)
  11. Sudah SK namun Gaji Pokok Tidak Sesuai (NON PNS-DEKON)
  12. Sudah SK namun Tempat Tugas bukan Sekolah Induk
  13. Sudah SK namun NUPTK, NRG dan Rek. Bank milik orang lain
  14. Data sudah memenuhi syarat, namun SK tak kunjung Terbit

 

Permasalahan berkaitan Tunjangan Profesi

  1. Matapelajaran apa saja yang diakui di Sekolah Dasar (SD
  2. Matapelajaran apa saja yang diakui di Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  3. Bagaimana Boleh Guru dengan Sertifikasi Guru Kelas mengajar
  4. Bidang Studi karena kehabisan Rombel?
  5. Bagaimana dengan pelajaran Muatan Lokal. Apa saja yang diakui
  6. Bagaimana memasukkan Guru BK pada dapodik yang benar
  7. Pelajaran apa saja yang dapat lintas Jenjang?
  8. Bagaimana jika Guru menambahkan jam mengajar di luar DIKDAS?
  9. Bagaimana proses mutasi dari jenjang lain (DIKDAS/PAUD) DAU
  10. Bagaimana proses mutasi dari jenjang lain (DIKDAS/PAUD) DEKON
  11. Bagaimana proses mutasi dari kementerian lain (mis : Kemenag)
  12. Bagaimana proses pengusulan SK TP Guru Inklusi?
  13. Bagaimana dengan Guru-guru yang mengajar di Sekolah ex-RSBI

Untuk mengetahui solusi atas permasalahan-permasalahan di atas, silakan unduh filenya di sini.

 

Data Guru dan SK Tunjangan


SK tunjangan mulai 2013 dapat diakses secara online, terutama jenjang Dikdas. Data SK ini bisa muncul melengkapi data guru jika data yang di-upload melalui pendataan dapodik benar dan lengkap. Data ini harus dikerjakan oleh operator sekolah.

Data SK tunjangan yang keluar adalah secara otomatis sesuai hak pemilik NUPTK yang dimasukkan. Misal, jika guru yang bersangkutan memiliki hak menerima tunjangan fungsional maka data yang tampil adalah “data sk tunjangan fungsional”.

Langkah Cek SK Tunjangan

1464b-p2tkdikdas_3

1. Masuk website info SK (klik poster di samping)
2. Ketik NUPTK
3. Ketik password (tahun lahir, bulan, tanggal)
4. Klik login

Bagaimana jika data SK tidak keluar?

Bagi guru yang sudah lulus sertifikasi berhak mendapatkan tunjangan profesi dan seharusnya dalam pengecekan akan keluar data  SK tunjangan profesi.

Jika data SK tidak keluar maka ada masalah dengan data guru. Untuk mengetahui data mana yang salah, silakan cek pada “Pengecekan Data Guru”. Dari rincian data ini akan diketahui mana yang salah. Selanjutnya, cara memperbaiki adalah lewat “pendataan dapodik” yang dilakukan operator sekolah.

Pengecekan Data Guru

Langkah cek data guru, masuk website “pengecekan data guru” dengan klik poster berikut kemudian masukkan NUPTK dan password (tahun lahir-bulan lahir-tanggal lahir)

Permasahan dan solusi

Jika data pada dapodik ada yang belum valid maka data yang belum valid itu perlu diperbaiki oleh operator.  Rangkuman permasalahan pada data guru dan data tunjangan beserta solusi, silakan lihat/unduh melalui tautan berikut:

14 Masalah SK dan 12 Masalah Tunjangan Profesi

 

Informasi lain tentang dunia pendidikan (UKG, Sertifikasi, PKG, NUPTK, dll) yang mungkin bermanfaat dapat dilihat pada blog berikut

ya sekolah dunia pendidikan

Tunjangan Profesi dan TPG 2012


Menteri Keuangan Agus Martowardojo menerbitkan dua aturan terbaru mengenai tunjangan profesi dan dana tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah untuk tahun anggaran 2012.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyebutkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut adalah PMK Nomor 34/PMK.07/2012 dan PMK Nomor 35/PMK.07/2012.

PMK yang mulai berlaku pada 9 Maret 2012 ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012.

Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kuota Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011.

Sedangkan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD diberikan sebagai tambahan penghasilan bagi Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tunjangan profesi diberikan satu kali gaji pokok Guru PNSD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhitung mulai 1 Januari 2012 dan untuk dana tambahan penghasilan akan diberikan sebesar Rp250 ribu per orang per bulan juga terhitung mulai 1 Januari 2012.

Adapun alokasi untuk tunjangan profesi Guru PNSD tahun 2012 adalah sebesar Rp30,56 triliun dan alokasi untuk dana tambahan penghasilan Guru PNSD sebesar Rp2,89 triliun.

Penyaluran dan pembayaran tunjangan serta dana tambahan penghasilan Guru PNSD dilaksanakan secara triwulan. Adapun untuk waktu penyaluran yaitu pada triwulan I minggu terakhir Maret 2012, triwulan II pada minggu terakhir Juni 2012, triwulan III pada minggu terakhir September 2012, dan triwulan IV pada minggu terakhir November 2012.

Penyaluran dana pada triwulan I – IV dilaksanakan masing-masing sebesar seperempat dari alokasi tunjangan profesi dan dana tambahan penghasilan Guru PNSD.

Untuk tunjangan maupun dana tambahan tersebut, pembayaran dilaksanakan sebanyak 12 bulan dalam setahun dan tidak termasuk untuk bulan ke-13.

Pembayaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setelah menerima dana tersebut dalam rekening kas umum daerah secara triwulanan, yaitu untuk triwulan I paling lambat April 2012, triwulan II paling lambat Juli 2012, triwulan III paling lambat Oktober 2012, dan triwulan IV paling lambat Desember 2012.

Untuk menghindari sanksi penundaan penyaluran tunjangan profesi dan dana tambahan penghasilan Guru PNSD triwulan II tahun anggaran berikutnya, Pemda diwajibkan untuk menyerahkan laporan realisasi pembayaran kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Laporan diserahkan pada semester I paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus 2012 dan untuk semester II paling lambat minggu terakhir bulan April 2013.  (S034/Z002) Sumber: http://www.antaranews.com/berita/

Syarat Pencairan Tunjangan TPP 2012 pada Bank


Untuk persiapan cairnya tunjangan profesi 2012, para guru penerima TPP perlu memahami persyaratan yang diperlukan dibawa ke bank saat mengambil tunjangan. Sampai saat ini, info kapan cairnya tunjangan belum ada petunjuk resmi.

Berikut persyaratan/prosedur yang dipublikasikan pada http://p2tkdikdas.kemdiknas.go.id/:  selain mengisi formulir, guru juga diminta untuk membawa dokumen:

Umum

  • Foto kopi KTP
  • Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan yang bersangkutan merupakan guru di sekolah tersebut dan surat keterangan memuat antara lain: NUPTK, NRG, Nomor Peserta, dan alamat sesuai KTP.

Syarat Khusus

  • Apabila terjadi perbedaan NUPTK, guru yang bersangkutan harus membawa foto kopi Sertifikat Pendidik atau SK Tunjangan Profesi pada Tahun Anggaran 2012.
  • Apabila terjadi perbedaan nama antara KTP dan SK dan nama di rekening, guru yang bersangkutan harus membawa surat keterangan dari Kepala Sekolah.

Guru Mutasi

  • Dokumen di atas ditambah dengan:
  • Foto kopi Surat Keputusan mutasi bagi PNS
  • Surat Keterangan mutasi dari Yayasan/Komite/Kepala Sekolah bagi Non PNS.

Program Inpassing Guru Madrasah 2012


Tahun 2012 GBPNS yang sudah lulus sertifikasi tetapi tidak memiliki kepangkatan hasil inpassing tunjangan profesinya tidak dapat dibayarkan.

Inpassing adalah proses penyetaraan kepangkatan, golongan, dan jabatan fungsional guru Bukan PNS (GBPNS) dengan kepangkatan, golongan, dan jabatan guru PNS dengan tujuan untuk tertib administrasi, pemetaan guru dan kepastian pemberian tunjangan yang menjadi hak mereka. Inpassing GBPNS berdasarkan pada Permendiknas Nomor 22/2010 tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 47/2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS (GBPNS) dan Angka Kreditnya.

Syarat untuk dapat mengikuti inpassing adalah:
1. Berijasah minimal S-1, kecuali bagi mereka yang telah lulus sertifikasi;
2. Sebagai guru tetap pada satuan pendidikan formal;
3. TMT minimal Desember 2005 dan terus menjadi guru sampai sekarang;
4. Usia maksimal 59 tahun ketika diusulkan;
5. Memiliki NUPTK;
6. Memiliki beban tugas 24 JPL/minggu.

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 22/2010, inpassing harus selesai paling lambat 31 Desember 2011. Praktis, di lingkungan Kementerian Agama inpassing hanya berlangsung di tahun 2011. Tahun-tahun sebelumnya belum pernah terjadi karena landasan hokum yang lama (Permendiknas Nomor 47/2007) nyaris tidak bisa dijalankan karena dalam regulasi tersebut yang meng-inpassing guru madrasah adalah kementerian Pendidikan Nasional. Praktiknya hal itu tidak terjadi karena guru-guru madrasah bukan PNS jumlahnya lebih banyak daripada yang PNS. Kalau mereka harus di-inpassing oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Kemendiknas akan kerepotan sendiri. Oleh karena itu, hanya sedikit saja guru madrasah yang sempat di-inpassing oleh Kemendiknas. Dengan terbitnya Permendiknas Nomor 22/2010 yang memberikan kewenangan Kemenag untuk meng-inpassing guru-guru madrasah, seluruh guru madrasah yang memenuhi syarat yang belum ter-inpassing oleh Kemendiknas harus mengajukannya kepada Kementerian Agama.

Proses penilaian terhadap dokumen guru dilakukan di Kantor Wilayah dan di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam u.p. Direktorat Pendidikan Madrasah. Guru dengan kepangkatan III-a sampai dengan III-d penilaiannya ada di Kantor Wilayah. Sementara yang kepangkatannya IV-a penilaiannya ada pada Direktorat. Sesuai dengan time line yang telah disusun, saat ini adalah tahap verifikasi dokumen dan penilaiannya oleh tim Direktorat terhadap berkas yang dikirim oleh Kantor Wilayah. GBPNS yang telah ditetapkan kepangkatannya akan mendapat SK inpassing yang diterbitkan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI. Kenyataannya, masih terdapat beberapa provinsi yang sampai saat ini belum menyerahkan dokumen GBPNS untuk diverifikasi dan dinilai. Kondisi ini tentu akan mengganggu tahapan kerja secara keseluruhan.

Diperkirakan guru madrasah yang memenuhi syarat untuk ikut inpassing maksimal 150.000 orang guru. Kepangkatan yang didapatkan dari hasil inpassing ini adalah minimal Guru Madya/III-a dan maksimal Guru Pembina/IV-a. Inpassing ini harus tuntas tahun ini, terutama untuk GBPNS yang telah lulus sertifikasi, kepangkatan yang didapatkan dari hasil inpassing dijadikan sebagai acuan besaran pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Sementara ini, besaran tunjangan profesi bagi GBPNS sebesar Rp 1.500.000; adalah pukul rata. Ketentuan ini didasarkan pada Kepmendiknas Nomor 72 tahun 2008 dan hanya bersifat sementara. Tahun 2012 GBPNS yang sudah lulus sertifikasi tetapi tidak memiliki kepangkatan hasil inpassing tunjangan profesinya tidak dapat dibayarkan.

Prosedur Inpassing GBPNS Madrasah

Melakukan registrasi madrasah secara oline di http://www.inpassing.madrasah.net/registrasi.html, data yang diminta meliputi

  • identitas madrasah,
  • alamat madrasah,
  • jumlah tenaga kerja,
  • jumlah siswa dan rombongan belajar,
  • dan bagi madrasah swasta ditembah data identitas yayasan.

Contoh Form Registrasi Madrasah

Mengingat data yang diminta banyak dan beragam, sebelum register secara online perlu mempersiapkan data sesuai yang diminta. Untuk itu, bila diperlukan, silakan unduh contoh form registrasi madrasah berikut! (Sumber:http://pendis.kemenag.go.id/kerangka/madr.htm)

Syarat Mutasi Tunjangan Profesi (TPP)


Tunjangan profesi pendidik dapat dimutasikan, baik antar kab/kota atau bahkan dari sekolah binaan kemenag ke sekolah binaan kemendiknas.

 

Syarat-syarat Pemberkasan Mutasi Guru Antar Kab/Kota

1. Ijazah sertifikasi yang di legalisir LPTK

2. SK Gaji berkala Baru/Akhir

3. NRG (Nomor Registrasi Guru)

4. Foto copy No. Rekening baru apabila ada perubahan

5. Data instansi tempat tugas yang baru dan lama

6. SK Mutasi dari daerah asal dan SK pengangkatan di daerah baru

 

Pemberkasan mutasi dari Sekolah Binaan Kementerian Agama ke Sekolah Binaan Kemdiknas

1. Ijazah sertifikasi yang dilegalisir LPTK

2. SK Gaji berkala Baru/Akhir

3. NRG (Nomor Registrasi Guru)

4. Foto copy No. Rekening baru apabila ada perubahan

5. Data Jumlah beban mengajar min. 24 jam/perminggu

6. Tempat tugas mengajar yang baru

7. SK Mutasi dari sekolah asal

8. SK pemberhentian tunjangan dari Kementerian Agama

 

Sumber: http://p2tkdikdas.kemdiknas.go.id/?option=com_content&view=article&id=38&catid=3

Daftar SK Tunjangan Profesi Guru (TPG) 2011


Berikut data SK TPP (tunjangan profesi pendidik) jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011.

Daftar memuat keterangan:

  • NRG
  • NIP
  • Nomor Peserta
  • Nama
  • Tempat Tugas
  • Nomor SK
  • Tanggal SK
  • Status SK (DAU atau Dekonsentrasi)
  • Kuota (tahun sertifikasi)

Daftar akan terus di-update bila mendapatkan data baru.

1. Kab. Banyuwangi, Jatim

2. Kab. Kediri, Jatim

3. Kab. Situbondo, Jatim

Lihat SK Tunjangan Profesi/Fungsional


Proses sertifikasi guru, baik jalur pendidikan maupun portofolio, yang telah dinyatakan lulus akan mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Surat Keputusan Tunjang Profesi (SKTP) terbit setelah berkas usulan masuk ke Dirjen PMPTK.

Untuk melihat SK Tunjangan, langkahnya sebagai berikut:

  1. Masuk web Informasi SK Tunjangan Guru (klik poster di bawah)
  2. Pilih jenis tunjangan (Profesi, Fungsional, atau Khusus)
  3. Pilih kriteria dan tulis  (Nomor Peserta Sertifikasi atau NUPTK)
  4. Klik “Cari”

Untuk mulai melihat, silakan klik poster berikut:

 

Alamat Baru 2013

Untuk cek SK tunjangan 2013 jenjang Dikdas, memiliki alamat baru. Alamat baru ini memberikan informasi 4 macam tunjangan:

  • Tunjangan Profesi
  • Tunjangan Fungsional
  • Tunjangan Khusus
  • Tunjangan Kualifikasi (Beasiswa)

Untuk mulai mengecek SK tunjangan, silakan klik poster berikut:

 

 

 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.013 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: