Pedoman Teknis Pos PAUD


Pedoman teknis penyelenggaraan Pos PAUD telah diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010.

Pos PAUD adalah bentuk  layanan PAUD yang penyelenggaraannya  dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu. Mengapa perlu POS PAUD?

Latar Belakang

Usia dini merupakan masa emas perkembangan. Pada masa  itu terjadi  lonjakan  luar  biasa  pada  perkembangan  anak  yang  tidak  terjadi pada  periode  berikutnya.  Para  ahli  menyebutnya  sebagai  usia  emas perkembangan  (golden  age).    Untuk  melejitkan  potensi  perkembangan tersebut, setiap anak membutuhkan asupan gizi seimbang, perlindungan kesehatan,  asuhan  penuh  kasih  sayang,  dan  rangsangan  pendidikan yang  sesuai  dengan  tahap  perkembangan  dan  kemampuan  masing-masing  anak. Pemberian  rangsangan  pendidikan  dapat  dilakukan  sejak lahir,  bahkan  sejak  anak  masih  dalam  kandungan.  Rangsangan pendidikan  ini hendaknya  dilakukan  secara  bertahap,  berulang, konsisten, dan tuntas, sehingga memiliki daya ubah (manfaat) bagi anak. Seiring bertambahnya usia, anak-anak membutuhkan rangsangan pendidikan yang lebih lengkap, sehingga memerlukan tambahan layanan pendidikan  di  luar  rumah  yang  dilakukan  oleh  lingkungan  maupun lembaga  pendidikan  anak  usia  dini  (PAUD).  Rangsangan  pendidikan yang dilakukan di  rumah  (home base) dan yang dilakukan di  luar rumah (center  base)  hendaknya  selaras  dan  saling  mendukung,  sehingga diperoleh manfaat yang optimal. Rangsangan  pendidikan  di  luar  rumah  sudah  dapat  dimulai setelah  anak  berusia  6  bulan  bahkan  sejak  usia  3  bulan.  Sayangnya layanan  anak  seusia  ini  keberadaannya  terbatas. Kalaupun  ada,  belum tentu terjangkau oleh masyarakat, baik dari sisi jarak maupun biayanya. Keberadaan Pos PAUD sebagai salah satu bentuk Satuan PAUD Sejenis  (SPS)  dimaksudkan untuk menjembatani  kebutuhan  ini.  Dalam pelaksanaannya  Pos  PAUD  dapat  diintegrasikan  dengan  layanan  Bina Keluarga  Balita  (BKB)  dan  Pos  Pelayanan  Terpadu  (Posyandu).  Pos PAUD diperuntukkan bagi masyarakat yang belum siap mengikutsertakan anaknya  dalam  layanan  PAUD  yang  lebih  intensif,  baik  karena  alasan kerepotan mengantar, biaya, maupun faktor lainnya.

Pengertian

1.  Pendidikan  anak  usia  dini  adalah  suatu  upaya  pembinaan  yang ditujukan  kepada  anak  sejak  lahir  sampai  dengan  usia  enam  tahun yang  dilakukan  melalui  pemberian  rangsangan  pendidikan  untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan  lebih  lanjut (UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas).

2.  Satuan  PAUD  Sejenis  adalah  bentuk-bentuk  Satuan  PAUD  jalur pendidikan nonformal selain Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak  yang  penyelenggaraannya  dapat  diintegrasikan  dengan berbagai  program  layanan  anak  usia  dini  yang  telah  ada  di masyarakat  seperti  Posyandu,  Bina  Keluarga  Balita,  Taman Pendidikan Al-Qur’an, Pelayanan Anak Kristen, Bina Iman Anak, atau layanan terkait lainnya.

3.  Pos PAUD adalah bentuk  layanan PAUD yang penyelenggaraannya  dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu.

4.  Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD adalah acuan minimal dalam penyelenggaraan Pos PAUD.

Tujuan Pedoman

1.  Sebagai pedoman bagi para pembina, penyelenggara, pengelola, dan  Kader Pos PAUD.

2.  Sebagai  pedoman  bagi  aparat  terkait  dalam melakukan  pembinaan program Pos PAUD.

Tujuan Program

  1. Memberikan layanan PAUD yang dapat menjangkau masyarakat luas hingga ke pelosok pedesaan.
  2. Memberikan wahana bermain yang mendidik bagi anak-anak usia dini yang tidak terlayani PAUD lainnya.
  3. Memberikan contoh kepada orangtua dan keluarga tentang cara-cara pemberian  rangsangan  pendidikan  bagi  anak  usia  dini  untuk dilanjutkan di rumah.

Buku Pedoman Teknis

Pedoman teknis penyelenggaraan Pos PAUD telah diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010.

Sebagai pedoman teknis, buku menjelaskan secara lengkap mulai dari latar belakang program, tujuan, mekanisme dan prosedur pengelolaan.

Buku pedoman yang terdiri atas 7 bab ditambah dengan lampiran ini, isinya sbb.:

Bab I  Pendahuluan: memuat latar belakang,pengertian, dasar hukum,  tujuan pedoman,   tujuan program, lingkup pedoman.

Bab II Prinsip Dasar Pos Paud:

A.  Berbasis masyarakat

B.  Prinsip kesederhanaan (Kesederhanaan program, mainan, pengelolaan, tempat, dan pakaian)

C.  Prinsip mudah, murah, dan bermutu

Bab III Peserta Didik, Pendidik, dan Pengelola: Peserta didik,   Orangtua, Pendidik, Pengelola, Tim pemantau, Pembina tingkat desa/kelurahan,Lembaga penyelenggara

Bab IV Teknis Pembentukan Pos Paud : Pemilihan posyandu, Identifikasi dukungan lingkungan  , Penentuan tempat kegiatan, Penyiapan ape (sesuai usia anak), Koordinasi dengan petugas terkait, Pelatihan kader, Peresmian pos paud, Penyiapan buku administrasi, Pembiayaan kegiatan, Pelaporan dan perijinan Pembinaan, Indikator keberhasilan.

Bab V Teknis Penyelenggaraan: Pendaftaran calon peserta didik  , Penyusunan rencana kegiatan  , Jadwal kegiatan harian, Jadwal kegiatan main bulanan, Kemampuan yang akan dikembangkan, Materi kegiatan, Pengelompokkan anak, Penanganan anak berkebutuhan khusus, Pelaksanaan kegiatan.

Bab VI Proses Kegiatan

A.  Pengasuhan bersama (usia 3-30 bulan): Penataan tempat main, Penyambutan kedatangan anak, Kegiatan main.

B.  Bermain bersama (usia 31-72+ bulan): Penataan tempat main, Penyambutan kedatangan anak, Main pembukaan dan ikrar bersama, Transisi menuju kelompok, Waktu lingkaran 1 (pijakan sebelum main), Waktu bermain, Waktu beres-beres Waktu lingkaran 2 (pijakan setelah main/recalling), Makan bekal bersama, Kegiatan penutup.

Bab VII Evaluasi Dan Pembinaan

A.  Evaluasi: Evaluasi program, Evaluasi perkembangan anak, Tata cara evaluasi perkembangan anak, Tindak lanjut.

B.  Pembinaan: Petugas pembina dan Lingkup pembinaan

C.  Pelaporan: Pelaporan perkembangan anak dan Pelaporan program

D.  Sertifikat tanda serta belajar

Daftar Lampiran

  • Contoh APE sesuai usia anak
  • Resep-resep membuat bahan main
  • Jadwal pelatihan kader tahap i
  • Jadwal pelatihan kader tahap ii
  • Format buku induk anak
  • Format buku data pengelola dan kader
  • Format daftar hadir pengelola dan kader
  • Format daftar hadir anak
  • Rencana kegiatan harian
  • Format catatan perkembangan anak
  • Daftar rekap iuran anak
  • Format buku kas
  • Format buku inventaris
  • Format buku tamu
  • Format penilaian keberhasilan program  pos paud
  • Formulir pendaftaran peserta pos paud
  • Jadwal kegiatan harian pos paud
  • Jenis kegiatan pengasuhan bersama
  • Laporan perkembangan anak
  • Format surat tanda serta belajar pos paud
  • Pengaturan jadwal hari masuk masing-masing  kelompok
  • Kegiatan main anak

Dokumen untuk diunduh:

Pedoman_Teknis_Penyelenggaraan_Pos_PAUD

Mekanisme dan Prosedur Penilaian


Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Stnadar Penilian Pendidikan bahawapPenilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

Tulisan tentang Standar Penilaian Pendidikan ini saya dasarkan pada lampiran permendiknas 20/2007. Ada 4 (empat) tulisan/judul posting yang merupakan satu rangkaian:

  1. Jenis Penilaian
  2. Prinsip Peniliaian
  3. Teknik dan Instrumen Penilaian
  4. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Tulisan ke-4: Mekanisme dan Prosedur Penilian

Bagaimana mekanisme dan prosedur penilaian?

1. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

2. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.

3. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UN dan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.

4. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik.

5. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah.

6. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: (a) menyusun kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.

7. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.

8. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.

9.Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran yang relevan.

10. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah/madrasah.

11. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi.

12. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar.

13.Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN.

14. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait.

15. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.

16. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

A. Penilian oleh Pendidik

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.

2. mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.

3. mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.

4. melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.

5. mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.

6. mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.

7. memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.

8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.

9. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

B. Penilian oleh Satuan Pendidikan

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.

2. mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

3. menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.

4. menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.

5. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.

6. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah.

7. menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.

9. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.

10. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria:

a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran.

b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

c. lulus ujian sekolah/madrasah.

d. lulus UN.

11. menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

12. menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

c. Penilian oleh Pemerintah

1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.

3. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan.

4. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

5. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.

6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP.

Download:

Permendiknas_No_20_Th_2007_|_StandarPenilaianPendidikan.doc

UU_No_14_Th_2005_|_Guru_dan_Dosen.pdf

UU_No_20_Th_2003_|_Sistem_Pendidikan_Nasional_pdf

UU_No_9_Th_2009_|_Badan Hukum Pendidikan.pdf

UU_No_47_Th_2008_ttg_Wajib Belajar.pdf

PP_No_19_Th_2005_|_Standar Nasional Pendidikan.pdf

PP_No_74_Th_2008_ttg_Guru.pdf

UU_No_32_Th_2004_tentang_Pemerintah_Daerah_pdf

UU_No_25_Th_1992_|_Perkoperasian_pdf

UU_43_Th_2007_| Perpustakaan.pdf

Peraturan penting lainnya:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Amandemen)

UU_No.24-Th 2009 .Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pdf

Penjelasan UU No.24-Th 2009 (lamp.tentang Lambang Negara dan Naskah Indonesia Raya pdf

UU_no_12_th_2006.tentang Kewarganegaraan RI pdf

UU_no_12_th_2006_tentang_Kewarganegaraan_RI_(penjelasan).pdf

Profil Indonesia dalam Situs Republik Indonesia

Lagu Indonesia Raya (Not Angka dan Not Balok)

Profil 33 Provinsi

UU_No.40_Th-2008_tentang_Penghapusan_Diskriminasi_Ras_dan_Etnis.doc

UU_No_43_Th_2008_tentang_Wilayah_Negara.pdf

UU_No_31_Th-1999_tentang_PemberantasanTindakPidanaKorupsi.doc

UU_No_1_Th_1974 tentang_Perkawinan.pdf

UU_No_23_Th_2006_tentang_Administrasi_Kependudukan_pdf

PP_No_8_Th_2009_|_Gaji Pokok PNS_ doc

Lamp-PP-GajiPNS2009./TabelGaji_xls

Panduan Pembentukan Komite Sekolah


Dasar hukum utama pembentukan Komite Sekolah/Komite Madrasah (selanjutnya akan disebut komie sekolah dalam tulisan ini)  untuk pertama kalinya adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), Rumusan Propenas tentang pembentukan Komite Sekolah kemudian dijabarkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 yang merupakan acuan utama pembentukan Komite Sekolah. Disebutkan sebagai acuan karena pembentukan Komite Sekolah di berbagai satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Demikian pula sebutan Komite Sekolah dapat berbeda di setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Namun demikian ada prinsip yang harus difahami dalam pembentukan Komite Sekolah. Continue reading

Kedudukan, Tujuan, dan Peran Komite Sekolah


Komite Sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Kedudukan Komite Sekolah diatur berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002, tanggal 2 April 2002. Dengan keluarnya keputusan ini maka dinyatakan tidak berlaku Keputusan Mendikbud Nomor 0293/U/1993 Tahun 1993 tentang Pembentukan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3).

I. Kedudukan dan Sifat

1. Komite Sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan (sekolah).

2. Komite Sekolah dapat terdiri dari satu sekolah atau gabungan beberapa sekolah dalam jenjang yang sama atau berbeda dengan pertimbangan karena dikelola oleh penyelenggara yang sama atau karena pertimbangan lain.

3. Komite Sekolah bersifat mandiri, tidak ada hubungan hirarki dengan lembaga pemerintahan.

II. Tujuan

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah.

2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan , akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggara-an dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

III. Peran

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

2. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran di sekolah.

4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan dengan masyarakat di sekolah.

IV. Fungsi

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

3. Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai :

a. Kebijakan dan program pendidikan.

b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

c. Kriteria kinerja sekolah.

d. Kriteria tenaga pendidikan.

e. Kriteria fasilitas pendidikan.

f. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di sekolah.

Dokumen untuk diunduh:

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 2.984 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: