Pendidikan/Sekolah Inklusif


Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya disekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik

Mengapa Pendidikan Inklusif Harus Dipromosikan dan Diterapkan

  • Semua anak mempunyai hak yang sama untuk tidak di-diskriminasi-kan dan memperoleh pendidikan yang bermutu.
  • Semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya.
  • Perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak.
  • Sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda.

Beberapa Kebaikan Pendidikan Inklusif

  • Membangun kesadaran dan konsensus pentingnya Pendidikan Inklusif sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif.
  • Melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi
  • semua anak pada setiap distrik dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah.
  • Mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran.
  • Melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak

Sekolah Inklusif

Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya
Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon-Shevin dalam O’Neil 1994)

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Stainback, 1980)

Hal-hal yang harus diperhatikan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif

  • Sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keaneka-ragaman dan menghargai perbedaan.
  • Sekolah harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual
  • Guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif.
  • Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
  • Guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan.

Dasar Hukum inklusif

1. UUD 1945 (amandemen) Pasal 31

  • ayat (1) :  Setiap warga negara  berhak mendapat pendidikan
  • ayat (2) :  Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar  dan pemerintah wajib membiayainya

2. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 49 :  Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada       anak untuk memperoleh pendidikan

3. UU no. 20 Tahun 2003 Sisdiknas

Pasal 5 ayat (1) : Setiap warga negara mempunyai HAK YANG SAMA untuk memperoleh pendidikan yang bermutu

4. Millennium Development Goals 2005

  • Eradicating Extreme Poverty and Hunger
  • Achieving Universal Basic Education
  • Promoting  Gender Equality and Empowering Women
  • Reducing Child Mortality
  • Improving Maternal Health
  • Combating HIV/AIDS, Malaria, and Other Diseases
  • Ensuring Environmental Sustainability

5. Deklarasi Bandung (Nasional) “ Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif ” 8-14 Agustus 2004

  • Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal
  • Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural
  • Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerja sama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.

6. DEKLARASI DAKAR PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (2000)

  • Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak dini usia, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung
  • Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik
  • Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup (life skills) yang sesuai.
  • Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa
  • Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam pendikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik
  • Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga  hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup (life skills) yang penting.

7. Inclusion and the removal of Barriers to Learning 26th – 29th September 2005, Bukittinggi, West Sumatra, Indonesia Grounds for discrimination againts Children

1.        Gender
2.        Disability
3.        Race, xenophobia and racism
4.        Ethnic origin
5.        Sexual orientation
6.        Particular castes, tribes “untouchability”
7.        Language
8.        Children not registered at birth
9.        Children born a twin
10.     Children born on an unlucky day
11.     Children born in abnormal condition
12.     A “one child” or “three child” policy
13.     Orphans
14.     Working children
15.     Children subjected to violence
16.     Child beggars
17.     Children affected by HIV/AIDS
18.     Children of parents with HIV/AIDS
19.     Young single mothers

20.     Minorities, including :  a). Roma children/gypsies/travelers/nomadic children b). Children indigenous communities

21. Non-nationals, including

•          Immigrant children
•          Illegals immigrants
•          Children of migrant workers
•          Refugees/asylum-seekers
•          Including unaccompanied refugees

22.  Children affected by natural disasters
23.  Place of residence

- Distinction between different – provinces/territories/state, etc.
– Rural (including rural exodus)
– Urban
– Children living in slums
– Children in remote areas and remote islands
– Displaced children
– Homeless children
–  Abandoned children

24. Children place in alternative care

- Ethnic minority children placed in alternative care
– Intitutionalized children
– Children living and/or working in the streets

25. Children involved in juvenile justice system

- In particular, children whose liberty is restricted

26. Children affected by armed conflict
27.  Children living in poverty/extreme poverty

•          Unequal distribution of national wealth
•          Social status/social disadventage/social disparities
•          Children affected by economic problem/ changes
•          Ecomonic status of parents cousing racial segregation at shool
•          Parental property
•          Parents’ religion
•          Religion-based personal status laws
•          Non-marital children (children born out of wedlock)
•          Children of single-parent families
•          Children in incestuous unions
•          Children of marriages between people of different ethnic/religious groups of nationalit

Sumber: http://www.pkplk-plb.org/

Prangko Seri Gemar Membaca dan Menulis


Prangko-BacaTulisDalam rangka meningkatkan minat baca dan menulis bagi generasi muda, Ditjen Postel pada tanggal 2 Mei 2007, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, menerbitakan prangko seri “Gemar Membaca dan Menulis”. Prangko terdiri dari dua desain, yang merupakan hasil karya pemenang pertama dan kedua “Lomba Desain Prangko Nasional”.

Prangko ini termasuk prangko istimewa yang dicetak sebanyak 100.000 set dengan harga nominal Rp 1.500,00 atau Rp 30.000,00/sheet, memuat gambar hasil karya Elisabeth Christine Yowono dari Surabaya dan Suroso dari Yogyakarta. Sedangkan karya pemenang ke tiga Djoko Soejanto dari Bandung ditampilkan pada Sampul Hari Pertama (SHP). SHP tersebut dicetak sebanyak 5.000 buah dengan nilai nominal Rp 5.000,00.

Penerbitan prangko ini sebagai bentuk kepedulian terhadap rendahnya minat baca, hal terlihat dari jumlah surat kabar yang dikonsumsi masyarakat. Idealnya, satu eksemplar surat kabar dicetak untuk setiap sepuluh orang. Namun, di Indonesia perbandingannya satu surat kabar untuk 45 orang. Rasio itu masih di bawah Filipina yang perbandingannya 1 : 30 dan Srilanka 1 : 38.

Sumber | http://www.posindonesia.co.id | Akes pada 9 September 2009

BOS 2009: 5 Kebijakan Depdiknas


Berikut 5 Kebijakan BOS Depdiknas tahun 2009:

  1. Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, per siswa/tahun mulai januari 2009 naik secara signifikan menjadi: SD dikota Rp 400 ribu, SD di kabupaten Rp 397 ribu, SMP di kota Rp 575 ribu, dan SMP di kabupaten Rp 570 ribu. Baca lebih lanjut

Mulai 2009, Pemerintah Gratiskan SD-SMP Negeri


Semua Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di seluruh Indonesia, mulai Januari 2009 harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah (BOS), kecuali SD-SMP Rintisan Sekolah Internasional (RSBI) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Baca lebih lanjut

Lirik Mars Wajib Belajar


Logo Wajar,2Untuk menyosialisasikan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, pemerintah meluncurkan Mars Wajib Belajar. Lagu itu diciptakan R.N. Sutarmas, syair diciptakan oleh R.N. Sutarmas dan H. Winarno. Mars Wajib Belajar itu sebagai berikut:

Mari kita laksanakan wajib belajar
Putra putri tunas bangsa harapan Negara
Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa
Tuk menuju masyarakat adil sejahtera

Gunakan waktumu, isilah hidupmu
Tekunlah belajar giatlah bekerja
Berantas kebodohan perangi kemiskinan
Habis gelap terbit terang hari depan cerlang

Ayo kita giatkan wajib belajar
Jangan putus tengah jalan marilah tamatkan
Tanam ilmu sekarang petik hari depan
Cerdas trampil berwibawa penuh daya cipta

Gunakan waktumu isilah hidupmu
Tekunlah belajar giatlah bekerja
Jadikan tunas bangsa inti pembangunan
Adil makmur sejahtera merata bahagia

Bila memerlukan Mars Wajib Belajar mp3, unduh di sini

Paduan Suara Himne Guru: Pahlawan Tanpa Tanda Jasa (Sartono)


Untuk membantu rekan guru juga para siswa belajar paduan suara lagu himne guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, berikut ini partitur paduan suara terdiri atas 2 (dua) suara dan semoga bermanfaat.

Untuk mengunduh dokumen partitur, silakan klik teks berikut atau klik gambar. Himne_Guru:_Pahlawan_Tanpa_Tanda_Jasa


Unduhan:

Not Angka Not Balok Himne Guru

Instrumen MP3 Himne Guru

Ketentuan Kegiatan Tengah Semester dan Sistem Penilaian di SD/MI


Pendahuluan

Kegiatan Tengah Semester (KTS) dan Penilian di sekolah ibarat dua sisi mata uang: keduanya harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. KTS bukanlah ulangan tengah semester atau ulangan mid semester. Meskipun secara umum ada kesamaan, kedua kegiatan tersebut beda bentuk pelaksanaannya. Kesamaan yang dimaksud antara lain, dilaksanakan sekolah oleh para guru dengan melibatkan siswa. Sedang perbedaannya, antara lain terletak pada tujuan dan fungsi. Mengenai tujuan dan fungsi selanjutnya diuraikan di bawah. Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.023 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: