Data Lembaga PAUD Kab. Kediri


Berikut daftar/data semua lembaga Pendidian Anak Usia Dini di kabupaten Kediri. PAUD terdiri formal dan nonformal. Untuk PAUD berbetuk TK/RA,KB, TPA, dan SPS. Kemudian untuk pendidikan non formal berupa Kursus, TBM,dan PKBM.

Berikut daftar lembaga PAUD dari jumah 26  kecamatan di kab. Kediri.

Data TK/RA, KB, TPA, SPS

  • Klik di sini
  • Klik nama kecamatan (hasil, antara lain tampilan daftar nama lembaga dengan data NPSN, nama satuan PAUD, alamat)
  • klik NPSN untuk menampilkan data lembaga.

Contoh tampilan data lembaga:

  • di pojok kanan bawah terdapat dua link: Peserta Didik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

data tk dw balongjeruk kab kediri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Kursus, TBM,dan PKBM

  • Klik di sini
  • Klik nama kecamatan (hasil, antara lain tampilan daftar nama lembaga dengan data NPSN, nama lembaga, alamat)
  • klik NPSN untuk menampilkan data lembaga.

 

Data PAUDNI Jawa Timur


Jumlah satuan pendidikan PAUD di Jatim tahun 2012 adalah 32.922. Berikut rincian data PAUDNI (Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal) provinsi Jatim tersebut.

1. Jumlah Kab/Kota = 38

2. Jumlah Kecamatan = 662

3. Jumlah Desa = 8.508

  • Jumlah Desa ada PAUD = 7.812
  • Jumlah Desa Tidak ada PAUD = 696

4. Jumlah PAUD =  32.922, terdiri dari satuan pendidikan

  • TK = 16.562
  • KB = 12.219
  • TPA = 330
  • SPS = 3.811

5. Jumlah PKBM = 968

6. Jumlah TBM = 487

7. Jumlah Kursus = 1.534

Sumber: PAUDNI Kemdikbud

 

Instrumen Pendataan PAUDNI 2012


Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dijen PAUDNI) tengah melakukan pendataan untuk tahun 2012, baik satuan pendidikan maupun PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan).

 

Manfaat Pendataan

Manfaat dari penjaringan dan terintegrasi (on-line) data PAUDNI adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan data yang tersebar di seluruh Indonesia dalam satu pintu pendataan yang dipusatkan di Setditjen PAUDNI. Pemanfaatan data yang terkumpul adalah untuk mendukung perencanaan, pembinaan, dan evaluasi tentang pelaksanaan program Kemdikbud maupun oleh unit lain terkait yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu pemanfaatan data tersebut antara lain:

  1. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk peserta didik PAUD, kursus, keaksaraan;
  2. Tunjangan pendidik dan insentif PTK PAUDNI;
  3. Sertifikasi pendidik PAUDNI;
  4. Akreditasi Lembaga dan program-program PAUDNI.

 

Sasaran pendataan meliputi:

  1. PAUD
  2. Kursus dan Pelatihan
  3. PTK PAUDNI
  4. Pendidikan Masyarakat (PKBM/TBM)

Data yang harus diisikan pada formulir pendataan adalah sebagai berikut:

1.    Instrumen PAUD

a.   Identitas Lembaga PAUD

1)      NPSN (Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional)

2)      Nama Satuan PAUD

3)      Jenis Satuan PAUD

4)      Status Satuan PAUD

5)      Status Kepemilikan

6)      Nama Yayasan/Badan hukum

-    Nomor Akte Pendirian

-    Kelompok Yayasan

7)      Tanggal/Bulan/Tahun Berdiri

8)      Alamat Satuan PAUD

9)      Data Rekening Bank atas nama lembaga/Satuan PAUD

10)  NPWP atas nama lembaga/Satuan PAUD

11)  Perijinan Satuan PAUD

-    Nomor Perijinan

-    Dikeluarkan oleh

12)  Akreditasi, Nomor SK Akreditasi terakhir

13)  Sumber Pendanaan Utama

14)  Kepemilikan Bangunan

15)  Luas tanah dan luas bangunan

16)  Jumlah ruang belajar dan luas keseluruhan ruang belajar

17)  Jenis Fasilitas lainnya

18)  Kondisi Bangunan

19)  Kekuatan Bangunan

20)  Waktu Penyelenggaraan

21)  Kedudukan dalam Gugus PAUD

 

b.     Data Pengelola   

1)      Nama Lengkap

2)      Jabatan

3)      Pendidikan Terakhir

4)      NISN

5)      Jenis Kelamin

6)      Pelatihan

 

c.       Data Pendidik

1)      Nama Lengkap

2)      Tempat/Tanggal Lahir

3)      Agama

4)      Pendidikan Terakhir

5)      Diklat PAUD

6)      Jenis Kelamin

7)      Status Kepegawaian

8)      Pengalaman Mengajar

9)      NUPTK, jika sudah memiliki

10)  NISN

11)  Sertifikasi

12)  Tunjangan

  1. Jumlah Tenaga Ahli       
  2. Jumlah Peserta Didik      
  3. Frekuensi Layanan PAUD  
  4. Sarana     
  5. Layanan Kesehatan dan Gizi
  6. Program Parenting
  7. Bantuan sosial dan bantuan lain          
  8. Daftar Nama Peserta Didik        

-          Nama Lengkap

-          Jenis Kelamin

-          Tempat Tanggal Lahir

-          NISN

-          Nama Ibu Kandung

-          Berkebutuhan Khusus

-          Agama

-          Pekerjaan Ortu

-          Alamat

-          Jarak Tempat Tinggal ke Sekolah

 

2.      Instrumen Kursus dan Pelatihan

a.      Identitas Lembaga

1)         Nama Lembaga

2)         SK/Izin Pendirian Lembaga

3)         Status Kepemilikan Lembaga

4)         Bentuk Lembaga

5)         Hasil Penilaian Kinerja Lembaga

6)         Akreditasi Lembaga

7)         Klasifikasi Lembaga

8)         Status Bangunan

9)         Penanggung Jawab Lembaga

10)     Sertifikat Pelatihan

 

b.      Program Kursus                                                              

1)         Program kursus yang diselenggarakan

2)         Izin Penyelenggaraan Program Kursus

3)         Akreditasi Program

4)         Kurikulum yang digunakan

5)         Bahan ajar yang digunakan

6)         Lama Pembelajaran

7)         Sarana pembelajaran yang dimiliki

8)         Biaya perpaket/level/tingkat sampai lulus

9)         Jenis uji kompetensi yang diikuti

10)     Unsur Peserta didik

11)     Jumlah peserta didik regular

3.  Instrumen PTK PAUDNI       

a.   Indentitas Lembaga

1)      Nama Instansi/Lembaga

2)      Jenis Instansi/Lembaga

3)      Status Kelembagaan

4)      NILEM/NILEK

5)      Alamat lembaga

6)      Nama Pimpinan

7)      Tanggal Pendirian

8)      Status kepemilikan

9)      Akreditasi

10)  Jumlah Tenaga Kependidikan/Pengelola

11)  Jumlah Pendidik

12)  Nama Yayasan

13)  Alamat Yayasan

14)   Jumlah kelas

15)  Jumlah Rombel

16)  Jumlah Peserta didik

b.      Identitas PTK PAUDNI

1)      Nama Lengkap

2)      Jenis Kelamin

3)      NIY/NIK

4)      NUPTK

5)      NISN

6)      Pendidikan terakhir

7)      Jurusan

8)      Tempat, tanggal lahir

9)      No. KTP

10)  Nama Bank, Alamat Bank,  Rekening Atas Nama Pribadi

11)  NPWP

12)  Agama

13)  Jenis PTK PAUDNI

 4.      Instrumen Pendidikan Masyarakat

  1. Identitas Lembaga PKBM

1)      Nama Lembaga PKBM

2)      Nomor Induk Lembaga (NILEM)

3)      Alamat Lembaga PKBM

4)      Kategori wilayah

5)      No telpon dan faximili

6)      Akses internet : alamat email, website

7)      Status Lembaga PKBM

8)      Status kepemilikan dan izin pendirian lembaga PKBM

9)      Izin operasional Lembaga PKBM dan instansi pemberi izin

10)  Klasifikasi lembaga

11)  Akreditasi, SK Akreditasi

12)  Nomor Rekening Bank, Nama Bank, Rekening Atas Nama Lembaga

13)  Jenis Program yang dilaksanakan

14)  Jumlah tenaga kependidikan/pengelola

15)  Jumlah tenaga pendidik

16)  Luas tanah

17)  Jumlah bangunan dan luas bangunan

18)  Nama yayasan/ormas/lainnya

19)  Sumber  dan daya listrik

20)  Ruangan dan Sarana

21)  Bantuan/Blockgrant.

  1. Identitas  TBM

1)      Nama  TBM

2)      Alamat  TBM

3)      No telpon dan faximili

4)      Akses internet: alamat email dan website

5)       Status kepemilikan

6)      Nomor Rekening Bank, Nama Bank, Rekening Atas Nama Lembaga

7)      Jumlah pengelola

8)      Luas  tanah

9)      Jumlah bangunan  dan luas bangunan

10)  Identitas lembaga induk

11)  Sumber dan daya listrik

12)  Ruangan dan Sarana

13)  Bantuan/Blockgrant

Dokumen untuk diunduh:

  1. Instrumen PAUD
  2. Instrumen Kursus dan Pelatihan
  3. Instrumen PTK PAUDNI
  4. Instrumen Pendidikan Masyarakat (PKBM/TBM)

Untuk mulai mengunduh formulir, silakan klik di sini

Salah Paham terhadap Arti PAUD


Pemahaman sebagian masyarakat tentang konsep pendidikan anak usia dini (PAUD) selama ini masih keliru dan rancu. Masyarakat memandang PAUD itu adalah sekolah/lembaga pendidikan/satuan pendidikan, di sinilah letak kesalahpahamannya. Pemahaman yang keliru ini dapat dilihat antara lain banyak komentar pada blog tunas63. Pada blog tunas63 ini banyak yang meminta bantuan untuk “mencarikan” NUPTK dengan menyebut nama sekolah “PAUD . . .”. Apa sebenarnya pengertian PAUD?

Pengertian PAUD

Berdasarkan UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas), disebutkan dalam pasal 1 ayat (14), Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Dalam UU Sisdiknas tersebut, secara khusus, PAUD diatur dalam Bagian Ketujuh, Pasal 28, tentang Pendidikan Anak Usia Dini yang diuraikan dalam 6 ayat sebagai berikut:

(1)  Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

(2)  Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

(3)   Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

(4)  Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

(5)   Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

(6)   Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan paparan di atas, PAUD, dapat dikatakan merupakan kelompok jenjang pendidikan. Jelasnya, kelompok jenjang pendidikan yang dimaksud adalah:

  • PAUD (meliputi TPA/KB dan TK/RA)
  • Pendidikan Dasar (meliputi (SD/MI dan SMP/MTs)
  • Pendidikan Menengah (meliputi SMA/SMK/MA)
  • Pendidikan Tinggi.

Kalau (misal) Bu Lia mengatakan mengajar PAUD maka perlu pertanyaan lanjutan,  apa nama satuan pendidikan PAUD tempat Bu Lia mengajar? Jawabnya, bisa TPA, KB, TK, atau RA. Bila Bu Lia mengajar di TK maka istilah yang tepat adalah Bu Lia seorang Guru TK.

Kalau ada sebutan Guru PAUD, mestinya ada sebutan Guru Pendidikan Dasar untuk menyebut guru SD/MI/SMP/MTs, tapi terdengar lucu?

Baca juga Fungsi, Tujuan, dan Jenis PAUD . . . .

Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru 2011 TK/RA/BA/SD


Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak/Raudhatul athfal/bustanul athfal dan sekolah/madrasah diatur berdasarkan Peraturan Bersama Mendiknas dan Menag Nomor 04/vi/pb/2011 dan Nomor ma/111/2011 tanggal 17 Juni 2011.

Pengertian

Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada TK/RA/BA dan sekolah/madrasah.

Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada TK/RA/BA dan sekolah/madrasah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.

Tujuan

Penerimaan peserta didik baru pada TK/RA/BA dan sekolah/madrasah bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Syarat

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK/RA/BA adalah:

  • berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A; dan
  • berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD/MI:

  • telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
  • paling rendah berusia 6 (enam) tahun; dan
  • yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog professional.

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SDLB yaitu anak yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun.

Penerimaan

  1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI/SDLB dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah/madrasah dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah.
  2. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/BA
  3. Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru yang dapat diterima diatur sebagai berikut:

a. jumlah peserta didik pada TK/RA/BA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 25 (dua puluhlima) orang;

b. jumlah peserta didik pada SD/MI dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang;

c. jumlah peserta didik pada SDLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 8 (delapan) orang;

Ketentuan selengkapnya dapat dibaca pada peraturan bersama Mendiknas dan Menag dengan mengunduh file pada tautan berikut ini.

Peraturan Bersama Mendiknas dan Menag  Nomor 04/vi/pb/2011 dan Nomor ma/111/2011

Lagu Anak: Terimakasih Guruku MP3


Lagu ini diptakan oleh Anto, liriknya sederhana sebagaimana lagu-lagu anak. Lagu yang berirama lincah dan ceria ini menjadi salah satu iringan pada Senam Sehat Ceria 2. Berikut syair/lirik lengkapnya.

Terimakasih Guruku

Terimakasih aku ucapkan

Padamu ibu guru

Terimakasih aku ucapkan

Padamu bapak guru

Kau ajarkan semua ilmu

Tak pernah mengenal lelah

Untuk kami semua

Kelak berguna bagi nusa bangsa

O . . . ibu guru

O . . . bapak guru

Kami semua sayang kepadamu

Kami semua sayang kepadamu

Untuk mengunduh file, silakan klik:

Unduh Terimakasih-Guruku.mp3

TK-SD Satu Atap


PENGERTIAN

TK-SD Satu Atap adalah penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang berada dalam satu kesatuan dengan SD, baik secara terpadu maupun terpisah, baik dalam satu lokasi maupun beda lokasi.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan  TK-SD Satu Atap adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan TK.

2. Mendekatkan pola pembelajaran pendidikan di TK dan SD kelas awal sebagai inovasi pembelajaran dalam pendidikan.

3. Memfasilitasi proses masa transisi dari TK ke SD kelas awal.

PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN

Prinsip-prinsip penyelenggaraan TK-SD Satu Atap adalah sebagai berikut:

1.  Pemerataan dan perluasan akses.  Penyelenggaraan pendidikan TK-SD Satu Atap diarahkan untuk menampung anak usia TK di wilayah yang belum terjangkau oleh pendidikan TK.

2.  Transisional. Penyelenggaraan pendidikan TK-SD Satu  Atap diarahkan untuk menfasilitasi transisi dan mendekatkan pola pembelajaran anak dari  TK ke SD kelas awal.

3.  Pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan TK-SD Satu Atap dilakukan dengan memberdayakan semua potensi anggota masyarakat. Melalui pemberdayaan ini, diharapkan masyarakat dapat memberikan perhatian, pembinaan, dan kerjasama yang baik untuk kelangsungan penyelenggaraan TK-SD Satu Atap.

4.  Kerjasama dengan pihak terkait (stakeholders). TK-SD Satu Atap diselenggarakan melalui kerjasama, baik dengan instansi/ lembaga terkait, masyarakat, maupun perorangan.

5.  Sistem pembinaan. Program pendidikan TK-SD Satu Atap dilakukan secara berjenjang oleh Pengawas TK/SD, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikannya.

6.  Keberlanjutan  (sustainability). Program dan penyelenggaraan  TK-SD Satu Atap perlu diselenggarakan secara berkelanjutan melalui dukungan moral, finansial, teknis-edukatif, dan administratif baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat.

LATAR BELAKANG

Taman Kanak-kanak (TK) merupakan bentuk pendidikan anak usia dini jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan  bagi anak usia empat tahun sampai masuk pendidikan dasar, (Undang-undang  RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28). Pendidikan TK diselenggarakan dalam upaya membantu meletakkan dasar perkembangan semua aspek tumbuh kembang bagi anak usia sebelum memasuki sekolah dasar.

Pendidikan TK merupakan tahapan pendidikan yang penting untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan anak sesuai dengan tahap perkembangannya (developmental task) dan menyiapkan anak usia TK untuk siap memasuki sekolah.

Usia TK merupakan  ”usia emas” (golden age) untuk menerima rangsangan yang hanya datang sekali dan  tidak dapat diulang sekaligus fase yang sangat menentukan untuk pengembangan kualitas manusia selanjutnya. Bagi anak yang memperoleh pendidikan TK akan dapat mempersiapkan diri memasuki sekolah dasar dengan lebih baik.

Berdasarkan data Pusat Statistik Pendidikan (PSP), Balitbang, Depdiknas Tahun 2008 menunjukkan bahwa layanan pendidikan TK masih sangat terbatas. Lembaga TK di Indonesia yang berjumlah 54.742 TK,  hanya sebesar 708 TK (1,3%) yang merupakan TK Negeri Pembina sebagai  TK percontohan, sedangkan TK lain

yang berjumlah 54.034 (98,2%) adalah TK Swasta. Peningkatan akses layanan pendidikan TK pada  milestone tahun 2009 ditargetkan sebesar 45%, namun sampai saat ini kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa layanan pendidikan TK baru mencapai 23% dari anak usia 5-6 tahun sebesar 7.861.400 anak. Kenyataan di lapangan berdasarkan data PSP Balitbang Depdiknas tahun 2006, menunjukkan bahwa jumlah siswa baru SD kelas I sebesar 4.440.896 siswa, dengan

rincian siswa baru yang berasal dari TK sebesar 1.819.345 siswa (40.97%) dan siswa baru yang tidak berasal dari TK, sebesar 2.621.551 siswa (59,03%). Hasil penelitian Direktorat Pendidikan Dasar, Ditjen Dikdasmen, Depdiknas tahun 2000, menunjukkan bahwa Pendidikan TK memilikikontribusi terhadap kesiapan belajar siswa SD kelas 1. Kontribusi ini terjadi pada semua aspek kesiapan belajar, termasuk  bahasa, kecerdasan, sosial, motorik, moral, perasaan, daya cipta, dan kedisiplinan.

Program Wajar Dikdas sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 1984, sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Wajar Dikdas, masih menghadapi permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan penuntasan Wajar Dikdas sembilan tahun diharapkan tuntas tahun 2008. Hal ini dapat dilihat pada angka mengulang kelas di SD/MI, dari data PSP Balitbang Depdiknas pada tahun 2004, sebesar 841.662 siswa, dengan rincian untuk kelas I sebesar 292.462 siswa (34%), kelas II sebesar 165.888 siswa (20), kelas III sebesar 131.159 siswa (16%), kelas IV sebesar 94.829 siswa (16%), kelas V sebesar 56.776 siswa (7%), dan kelas VI sebesar 8.424 siswa (15) serta MI sebesar 92.124 siswa (11%). Dari data tersebut menunjukkan bahwa angka mengulang kelas di SD/MI masih cukup tinggi terutama untuk kelas I, II, dan III. Dengan melihat kenyataan di atas maka upaya pengurangan angka mengulang kelas perlu mendapat perhatian serius dalam penyusunan program pembangunan pendidikan di Sekolah Dasar.

Di samping itu terjadi miskonsepsi pada transisi pendidikan TK dan SD kelas awal yang harus segera dicarikan solusinya. Beberapa kasus sering dijumpai pada siswa SD kelas awal. Di TK, anak terbiasa dengan kebebasan dalam bermain dan bersosialisasi dengan teman. Setelah  masuk SD kelas awal, anak langsung dihadapkan pada aktivitas akademik dan masa peralihan dari penggunaan

bahasa ibu ke bahasa nasional. Bila pada SD kelas awal diterapkan disiplin yang kaku, tentunya akan menimbulkan rasa takut pada anak sehingga anak menjadi takut (phobia) bersekolah.

Fenomena lain yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa anak-anak yang masuk SD harus mempunyai kemampuan yang memadai. Fenomena  ini menyebabkan beberapa SD menetapkan syarat bagi calon siswa kelas 1 harus menguasai baca, tulis dan hitung. Tuntutan persyaratan ini menciptakan pola pembelajaran di TK menekankan programnya untuk mengajar anak berkemampuan membaca, menulis dan berhitung, yang diselenggarakan seperti di SD dengan mengabaikan prinsip-prinsip pembelajaran di TK. Bahkan  banyak TK yang melaksanakan les baca, tulis dan hitung untuk memper-siapkan anak masuk SD. Selain tuntutan tersebut, orangtua juga ingin agar anaknya cepat pintar. Fenomena ini tentunya secara psikologis bertentangan dengan prinsip-prinsip perkembangan anak.

Berdasarkan permasalahan dan pemikiran tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan layanan pemerataan akses dan keadilan untuk memperoleh pendidikan TK, serta permasalahan transisi pendidikan dari TK ke SD kelas awal, perlu diupayakan alternatif inovasi kelembagaan dengan mendekatkan pola penyelenggaraan pendidikan TK dan SD. Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan TK-SD Satu Atap, baik  dari segi pendekatan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana,  pembiayaan, pengelolaan, pengembangan program.

DASAR

Dasar penyelenggaraan TK-SD Satu Atap adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 19  Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

4. Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Organisasi dan  Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar  Menengah.

Sumber: Buku Penyelenggaraan TK dan SD Satu Atap
Direktorat Pembinaan TK dan SD, Ditjen MPDM, Depdiknas

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.030 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: