Panduan OSN 2014


OSN  Tahun  2014  Tingkat  SD/MI akan  dilaksanakan pada  tanggal  4  s.d  9  Mei  2014  di Denpasar, Bali. Mata pelajaran tingkat SD/MI adalah Matematika dan IPA.

Sedangkan Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah akan dilaksanakan di Padang, Sumatera Barat, pada 15-21 Mei 2014. Ada empat bidang lomba yang digelar yaitu Matematika, Biologi, Fisika, dan IPS.ng berkepribadian kokoh, kompetitif, dan mandiri.

Dokumen untuk diunduh

Panduan OSN SD/MI 2014 

Panduan OSN SMP/MTs 2014 

 

Daftar NISN 2014


NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) penting dimiliki setiap siswa. Berikut cara cek NISN terbaru yang menampilkan NISN beserta daftar siswa per sekolah (bukan madrasah:MI/MTs/MA).

Untuk menelusuri NISN juga melihat NPSN, silakan ikuti langkah berikut.

1. Klik sesui Jenjang Sekolah

2. Pilih/Klik nama Provinsi

3. Pilih/Klik nama Kab/Kota

4. Cari nama sekolah. Bila pada halaman 1 ini nama sekolah tidak ada kemungkinan ada di halaman lain, (dapat dicari dengan dua fasilitas yang tersedia).

  • Memperbanyak jumlah tampilan nama sekolah dengan mengubah tampilan baris sampai 100 baris/sekolah. Tombol pilihan ada di pojok kiri atas.
  • Melihat halaman berikutnya dengan klik nomor halaman. Nomor halaman ada di pojok kanan bawah.
  • Atau mencari sekolah dengan menggunakan “kotak pencarian di pojok kanan atas”: ketik nama sekolah atau nomor NPSN.

5. Klik nama sekolah maka akan tampil daftar NISN dan nama Siswa.

  • Jika klik NPSN maka akan tampil profil sekolah.

Semoga bermanfaat!

Jadwal US/UN 2014 SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK


Berikut jadwal lengkap Ujian Sekolah (SD/MI) dan Ujian Nasional (SMP/MTs/SMA/MA/SMK) 2013/2014, baik ujian utama maupun ujian susulan sebagaimana POS US/M dan UN.

JADWAL UN 2014_SMA-MA_tunas63

JADWAL UN 2014_SMK_tunas63

JADWAL UN 2014_SMP-MTs_tunas63

JADWAL UN 2014_SD-MI_tunas63

Ralat Jadwal US/M Susulan

Lomba Menulis Cerita untuk siswa SMP/MTs 2012


Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Lomba Menulis Cerita untuk siswa SMP/MTs.

Tema-tema cerita yang bisa dipilih: (1) Kejujuran, (2) Disiplin, (3) Cinta Tanah Air, (4) Cinta Lingkungan, (5) Kasih Sayang.

Hadiah:
Pemenang 1 Rp 6 juta
Pemenang 2 Rp 5,5 juta
Pemenang 3 Rp 5 juta
Pemenang 4 Rp 4,5 juta
Pemenang 5-9 Rp 4 juta
Pemenang 10-15 Rp 3,5 juta.
Pajak hadiah sebesar 5% (PPH pasal 21) ditanggung pemenang.

Persyaratan :

  • peserta adalah siswa SMP/MTs, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah.
  • tulisan berbentuk cerita.
  • tulisan dibuat sendiri dan bukan jiplakan, saduran, atau terjemahan dari karya lain. Bukti ditunjukkan dengan pembuatan Surat Pernyataan Keaslian Karya/Naskah bermaterai Rp 6 ribu.
  • tulisan belum pernah dipublikasikan di media manapun.
  • panjang tulisan 4-10 halaman, diketik pada kertas A4 dengan jarak 1,5 spasi dan jenis huruf Times New Roman 12 pt.
  • peserta boleh mengirimkan lebih dari satu naskah.
  • di halaman akhir tulisan, ditulis biodata penulis serta nomor telepon, alamat sekolah, dan alamat rumah.

Cerita yang dikirim tiga rangkap, masukkan ke dalam amplop. Pada bagian luar amplop ditulis ‘LMC-SMP/MTs 2012’. Naskah paling lambat dikirim pada 29 Juni 2012 (stempel pos) atau diantar langsung ke alamat:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Sub Output Pembinaan Pendidikan Estetika pada Subbag Rumah Tangga Bagian Umum
Setditjen Pendidikan Dasar
Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270.

Kemdikbud berhak menerbitkan dan menggandakan naskah yang terpilih. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jika perlu informasi lebih lanjut, silakan hubungi panitia penyelenggara di nomor telepon (021) 5725616 dan 57851730. Email: estetika_lmc_sd_smp@yahoo.co.id.

Prosedur Penyetaraan Ijazah Luar Negeri


Layanan penyetaraan ijazah adalah layanan penilaian kesetaraan terhadap dokumen hasil belajar (ijazah/diploma/sertifikat/transkrip nilai/rapor) yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan luar negeri/dalam negeri yang tidak menganut sistem pendidikan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Beberapa warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dalam rangka melaksanakan tugas kenegaraan, diplomatik atau tugas lainnya bersekolah atau menyekolahkan putra-putrinya pada sekolah di negara setempat yang memiliki perbedaaan dengan sistem pendidikan nasional. Atau, ada pula sebagian warga negara Indonesia yang bersekolah atau menyekolahkan putra-putrinya di sekolah dengan sistem pendidikan asing namun sekolah tersebut berlokasi di Indonesia.

Setelah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang tertentu untuk kepentingan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ataupun untuk kepentingan administratif lainnya, misalnya melamar pekerjaan, mereka yang memiliki dokumen hasil belajar seperti rapor/ijazah/diploma/sertifikat/STTB/transkrip dari sistem pendidikan asing memerlukan penilaian untuk penyetaraan jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan nasional Indonesia. Penilaian dan penyetaraan ijazah dimaksud dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional atau Pejabat lain yang diberi wewenang.

Prosedur Penyetaraan Ijazah

  • Mengisi formulir permohonan elektronik yang disediakan melalui aplikasi yang disediakan di Portal Kemdiknas.
  • Unggah (Upload ) berkas-berkas (elektronik) lampiran permohonan hasil pemindaian (scanning) dokumen aslinya.
  • Kirim (submit) isian permohonan apabila sudah dianggap lengkap.
  • Cetak/simpan tanda terima permohonan.
  • Menunjukkan dokumen asli dari berkas-berkas lampiran (elektronik) yang telah diunggah pada saat pengiriman permohonan dengan datang ke Sekretariat Tim Penilai yang beralamat di:

Sub-bag Kerja Sama, Bagian Hukum Dan Kepegawaian Sekretariat Ditjen Manajemen  Pendidikan Dasar Gedung E lantai 14 Kantor Kemdiknas Jl. Jenderal Sudirman Jakarta

  • Memantau status pemrosesan permohonan melalui Portal Kemdiknas dengan memasukkan nomor pendaftaran dan ”password” sesuai yang tertera di Tanda Terima Permohonan sebagai kunci akses
  • Apabila SK Penyetaraan ijazah sudah dikeluarkan, dokumen SK dapat diambil secara langsung ke Sekretariat Tim Penilai dan salinan elektroniknya dapat diunduh (di-download) melalui Portal Kemdiknas.

Persyaratan Dokumen Untuk Penyetaraan Ijazah

  • Persyaratan dokumen lampiran pada saat pengajuan permohonan melalui Portal.
Persyaratan Penyetaraan Ijazah dari Sekolah Asing di Luar Negeri
  1. Pasfoto pemohon ukuran 4×6 (*)
  2. Paspor (*)
  3. Surat keterangan dari Perwakilan RI setempat dan atau Perwakilan Negara Asing di Indonesia/ Surat Keterangan Dari Sekolah Asal (*)
  4. Ijazah/Diploma/Sertifikat (apabila penyelenggara pendidikan mengeluarkan ijazah) (*)
  5. Transkrip Nilai (*)
  6. Struktur Program kurikulum. Scan dokumen ini tidak diperlukan apabila penyelenggara pendidikan (sekolah asal) menyediakan dokumen ini di website resminya (*)
  7. Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir (*)
  8. Rapor kelas 1, 2, dan 3 untuk jenjang SMP, SMA, SMK (khusus bagi pemohon penyetaraan ijazah tingkat SD cukup rapor 3 tahun terakhir) (*)

Keterangan : (*) Scan berwarna

Persyaratan Penyetaraan Ijazah dari Sekolah Asing di Dalam Negeri
  1. Pasfoto pemohon ukuran 4×6 (*)
  2. Surat Ijin Belajar WNI yang dikeluarkan oleh Ditjen Mandikdas (*)
  3. Ijazah/Diploma/Sertifikat (*)
  4. Transkrip Nilai (*)
  5. Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir (*)
  6. Rapor kelas 1, 2, dan 3 untuk jenjang SMP, SMA, SMK (khusus bagi pemohon penyetaraan ijazah tingkat SD cukup rapor 3 tahun terakhir) (*)

Keterangan : (*) Scan berwarna

Persyaratan dokumen pada saat menunjukkan dokumen asli di Sekretariat
  1. Tanda terima permohonan
  2. Identitas diri yang berupa Paspor bagi pemohon penyetaraan ijazah dari sekolah asing di luar negeri atau Surat Ijin Belajar WNI yang dikeluarkan oleh Ditjen Mandikdas bagi pemohon penyetaraan ijazah dari sekolah asing di dalam negeri
  3. Dokumen asli Ijazah/Diploma/Sertifikat (apabila penyelenggara pendidikan mengeluarkan ijazah)
  4. Dokumen asli Transkrip Nilai
  5. Struktur Program Kurikulum (apabila tidak tersedia di laman resmi sekolah asal)
  6. Dokumen asli Akta Kelahiran
  7. Dokumen asli Rapor jenjang pendidikan terakhir (khusus bagi pemohon penyetaraan ijazah tingkat SD cukup rapor 3 tahun terakhir)

Portal Penyetaraan Ijazah, klik poster berikut!

 

Silabus dan RPP SKI M Ts


Dokumen SKI MTs berikut ini tersedia untuk kelas 7, 8, dan 9 dalam 2 semester (gasal dan genap).

Semoga bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM).

SKI-MTs-7_silabusRPP.pdf

SKI-MTs-9_silabusRPP.pdf

SKI-MTs-8_silabusRPP.pdf

 

Panduan SKS SMP/MTs/SMA/MA


Latar Belakang

Penyelenggaraan  Sistem  Kredit  Semester  (SKS)  pada  jenjang  pendidikan dasar dan menengah di  Indonesia saat  ini merupakan suatu upaya  inovatif untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan.

Pada  hakikatnya,  SKS  merupakan perwujudan dari amanat Pasal 12 Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal  tersebut mengamanatkan

bahwa  “Setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak,  antara lain:  (b)  mendapatkan  pelayanan  pendidikan  sesuai  dengan  bakat,  minat, dan  kemampuannya;  dan  (f)  menyelesaikan  program  pendidikan  sesuai dengan  kecepatan  belajar  masing-masing  dan  tidak  menyimpang  dari ketentuan  batas  waktu  yang  ditetapkan.

Amanat  dari  pasal  tersebut selanjutnya  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  dan  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor  22  Tahun  2006  tentang  Standar  Isi.

Sebagaimana  diketahui  bahwa  Standar  Isi  merupakan  salah  satu  standar dari delapan Standar Nasional Pendidikan.

Standar Isi mengatur bahwa beban belajar terdiri atas dua macam, yaitu: (1) Sistem Paket, dan (2) Sistem Kredit Semester.

Meskipun SKS sudah disebut dalam  Standar  Isi,  namun  hal  itu  belum  dimuat  dan  diuraikan  secara  rinci karena Standar Isi hanya mengatur Sistem Paket. Selengkapnya pernyataan tersebut adalah: “Beban belajar yang diatur pada ketentuan ini adalah beban belajar sistem paket pada  jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sistem

Paket dalam Standar  Isi diartikan sebagai sistem penyelenggaraan program pendidikan  yang  peserta  didiknya  diwajibkan  mengikuti  seluruh  program pembelajaran  dan  beban  belajar  yang  sudah  ditetapkan  untuk  setiap  kelas sesuai  dengan  struktur  kurikulum  yang  berlaku  pada  satuan  pendidikan.

Beban  belajar  setiap mata  pelajaran  pada Sistem Paket  dinyatakan  dalam satuan  jam  pembelajaran.”  Beban  belajar  dengan  Sistem  Paket  hanya memberi satu kemungkinan, yaitu seluruh peserta didik wajib menggunakan cara yang sama untuk menyelesaikan program belajarnya. Implikasi dari hal tersebut  yaitu  antara  lain  bahwa  peserta  didik  yang  pandai  akan  dipaksa untuk  mengikuti  peserta  didik  lainnya  yang  memiliki  kemampuan  dan kecepatan  belajar  standar.  Sistem  pembelajaran  semacam  itu  dianggap kurang  memberikan  ruang  yang  demokratis  bagi  pengembangan  potensi

peserta didik yang mencakup kemampuan, bakat, dan minat.

Berbeda  dengan  Sistem  Paket,  beban  belajar  dengan  SKS memberi kemungkinan  untuk  menggunakan  cara  yang  lebih  variatif  dan  fleksibel sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Oleh karena itu, penerapan  SKS  diharapkan  bisa  mengakomodasi  kemajemukan  potensi peserta  didik.  Melalui SKS,  peserta  didik  juga  dimungkinkan  untuk menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat dari periode belajar yang ditentukan dalam setiap satuan pendidikan. SKS dalam Standar  Isi diartikan sebagai sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya

menentukan  sendiri  beban  belajar  dan  mata  pelajaran  yang  diikuti  setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem  kredit  semester  dinyatakan  dalam  satuan  kredit  semester  (sks).

Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur.”

Dasar

1. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional pada Pasal 12 Ayat 1  (b) menyatakan bahwa:  “Setiap peserta didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak  mendapatkan  pelayanan pendidikan  sesuai  dengan  bakat,  minat,  dan  kemampuannya”.  Selanjutnya pada butir (f) menyatakan bahwa: “Peserta didik pada setiap satuan  pendidikan  berhak  menyelesaikan  pendidikan  sesuai  dengan kecepatan belajar masing-masing dan  tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 11 mengatur bahwa:

•  Ayat (1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks);

•  Ayat  (2) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain  yang  sederajat  pada  pendidikan  formal  kategori  standar  dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester;

•  Ayat  (3) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain  yang  sederajat  pada  pendidikan  formal  kategori  mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester; dan

•  Ayat (4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang  menerapkan  sistem  sks  ditetapkan  dengan  Peraturan  Menteri berdasarkan usul dari BSNP.

3. Penjelasan  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  19  Tahun  2005  tentang Standar Nasional Pendidikan  lebih mempertegas Pasal 11 Ayat  (1),  (2) dan (3) yang pada intinya menyatakan bahwa:

1) Pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  memfasilitasi  satuan pendidikan yang berupaya menerapkan sistem satuan kredit semester karena  sistem  ini  lebih  mengakomodasikan  bakat,  minat,  dan kemampuan  peserta  didik. Dengan  diberlakukannya  sistem  ini maka satuan  pendidikan  tidak  perlu  mengadakan  program  pengayaan karena sudah tercakup (built in) dalam sistem ini.

2) Pemerintah  mengkategorikan  sekolah/madrasah  yang  telah memenuhi  atau  hampir  memenuhi  Standar  Nasional  Pendidikan  ke dalam kategori mandiri, dan sekolah/madrasah yang belum memenuhiStandar  Nasional  Pendidikan  ke  dalam  kategori  standar.  Terhadap sekolah/madrasah  yang  telah  masuk  dalam  kategori  mandiri, Pemerintah  mendorongnya  untuk  secara  bertahap  mencapai  taraf internasional.

3) Pemerintah  mendorong  dan  memfasilitasi  diberlakukannya  sistem satuan kredit semester (sks) karena kelebihan sistem ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan ayat (1).

4) Terkait dengan itu SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, dan  SMA/MA/SMLB,  SMK/MAK,  atau  bentuk  lain  yang  sederajat dapat  menerapkan  sistem  sks.  Khusus  untuk  SMA/MA/SMLB, SMK/MAK, atau bentuk  lain yang sederajat yang berkategori mandiri harus menerapkan  sistem  sks  jika menghendaki  tetap  berada  pada kategori mandiri.

4. Beban  belajar  sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  22  Tahun 2006 tentang Standar Isi yaitu sebagai berikut:

1) Satuan  pendidikan  pada  semua  jenis  dan  jenjang  pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester.

2) Satuan  pendidikan  SMP/MTs/SMPLB,  SMA/MA/SMALB,  dan SMK/MAK  kategori  standar  menggunakan  sistem  paket  atau  dapat menggunakan sistem kredit semester.

3) Satuan  pendidikan SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK  kategori mandiri menggunakan sistem kredit semester.

Konsep

Acuan  untuk  merumuskan  konsep  SKS  yaitu  sebagaimana  yang  dimuat dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  22  Tahun  2006 tentang  Standar  Isi  untuk  satuan  pendidikan  dasar  dan menengah. Dalam peraturan  tersebut  dinyatakan  bahwa:  Sistem  Kredit  Semester  adalah sistem  penyelenggaraan  program  pendidikan  yang  peserta  didiknya menentukan  sendiri  beban  belajar  dan  mata  pelajaran  yang  diikuti setiap  semester  pada  satuan  pendidikan.  Beban  belajar  setiap  mata pelajaran pada Sistem Kredit Semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu  jam pembelajaran tatap  muka,  satu  jam  penugasan  terstruktur,  dan  satu  jam  kegiatan

mandiri  tidak  terstruktur.  Dalam  panduan  ini  “Sistem  Kredit Semester” disingkat  dengan  “SKS”  dan  “satuan  kredit  semester”  disingkat  dengan “sks”.

Prinsip

Mengacu  pada  konsep  SKS,  penyelenggaraan  SKS  di  SMP/MTs  dan SMA/MA berpedoman pada prinsip sebagai berikut:

a.  Peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti  pada  setiap  semester  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  dan minatnya.

b.  Peserta  didik  yang  berkemampuan  dan  berkemauan  tinggi  dapat mempersingkat  waktu  penyelesaian  studinya  dari  periode  belajar  yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar.

c.  Peserta  didik  didorong  untuk  memberdayakan  dirinya  sendiri  dalam belajar secara mandiri.

d.  Peserta  didik  dapat menentukan  dan mengatur  strategi  belajar  dengan lebih fleksibel.

e.  Peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih program studi dan mata pelajaran sesuai dengan potensinya.

f.  Peserta didik dapat pindah  (transfer) kredit ke sekolah  lain yang sejenis yang  menggunakan  SKS  dan  semua  kredit  yang  telah  diambil  dapat dipindahkan ke sekolah yang baru.

g.  Sekolah  menyediakan  sumber  daya  pendidikan  yang  lebih  memadai secara teknis dan administratif.

h.  Penjadwalan  kegiatan  pembelajaran  diupayakan  dapat memenuhi kebutuhan  untuk  pengembangan  potensi  peserta  didik  yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

i.  Guru  memfasilitasi  kebutuhan  akademik  peserta  didik  sesuai  dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Persyaratan Penyelenggaraan

Satuan  pendidikan  yang  menyelenggarakan  SKS  berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. SMP/MTs  kategori  standar  dan  kategori  mandiri  dapat  melaksanakanSKS.

2. SMA/MA  kategori standar dapat melaksanakan SKS.

3. SMA/MA kategori mandiri dan bertaraf  internasional wajib melaksanakanSKS.

Penyelenggaraan  SKS  pada  setiap  satuan  pendidikan  dilakukan  secara fleksibel  dan  variatif  dengan  tetap mempertimbangkan  ketuntasan minimal dalam  pencapaian  setiap  kompetensi  sebagaimana  yang  dipersyaratkan dalam Standar Isi.

Penyelenggaraan SKS lebih lanjut dapat dilihat pada buku panduan. Secara jelas dalam buku ini dibahas:

  • Persyaratan Penyelenggaraan
  • Komponen Beban Belajar
  • Cara Menetapkan Beban Belajar
  • Beban Belajar Minimal dan Maksimal
  • Komposisi Beban Belajar
  • Kriteria Pengambilan Beban Belajar
  • Penilaian, Penentuan Indeks Prestasi, dan Kelulusan

Unduh buku (Terbitan BSNP 2010):

Panduan SKS SMP/MTs/SMA/MA

Panduan Kegiatan Pengembangan Diri


Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai  bagian integral dari kurikulum sekolah/madrasah (SD/MI/SDLB – SMP/MTs/SMPLB – SMA/MA/SMALB/SMK). Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling  berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstra kurikuler. Di samping itu, untuk satuan pendidikan kejuruan, kegiatan pengembangan diri, khususnya pelayanan konseling ditujukan guna pengembangan kreativitas dan karir. Untuk satuan pendidikan khusus, pelayanan konseling menekankan peningkatan kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik.

Kegiatan pengembangan diri berupa pelayanan konseling difasilitasi/ dilaksanakan oleh konselor, dan kegiatan ekstra kurikuler dapat dibina oleh konselor, guru dan atau tenaga kependidikan lain sesuai dengan kemampuan dan kewenangnya. Pengembangan diri yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pelayanan konseling dan kegiatan ekstra kurikuler dapat megembangankan kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

Buku Panduan Pengembangan Diri terbitan Pusat Kurikulum Kemendiknas memberi petunjuk kepada sekolah/guru apa, mengapa, dan bagaimana “pengembangan diri” harus dilaksanakan.

Tujuan

Tujuan Umum

Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat,  minat, kondisi dan perkembangan peserta didik, dengan memperhatikan kondisi sekolah/madrasah.

Tujuan Khusus

Pengembangan diri bertujuan menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan:

a.  Bakat

b.  Minat

c.  Kreativitas

d. Kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan

e.  Kemampuan kehidupan keagamaan

f.   Kemampuan sosial

g.  Kemampuan belajar

h.  Wawasan dan perencanaan karir

i.    Kemampuan pemecahan masalah

j.   Kemandirian

Ruang Lingkup

Pengembangan diri meliputi kegiatan terprogram dan tidak terprogram.

Kegiatan terprogram direncanakan secara khusus dan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pribadinya. Kegitan tidak terprogram dilaksanakan secara lansung oleh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah/madrasah yang diikuti oleh semua peserta didik.

Kegiatan terprogram terdiri atas dua komponen:

  • Pelayanan konseling, meliputi pengembangan: (a).  kehidupan pribadi (b).  kemampuan sosial (c).  kemampuan belajar (d).  wawasan dan perencanaan karir
  • Ekstra kurikuler, meliputi kegiatan: (a).  kepramukaan (b).  latihan kepemimpinan, ilmiah remaja, palang merah remaja(c).  seni, olahraga, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan

Bentuk Pelaksanaan

  1. Kegiatan pengembangan diri secara terprogram dilaksanakan dengan perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara individual,  kelompok, dan atau klasikal melalui penyelenggaraan: (1) layanan dan kegiatan pendukung konseling (2) kegiatan ekstra kurikuler.
  2. Kegiatan  pengembangan diri secara tidak terprogram dapat dilaksanakan sebagai berikut.(a). Rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan terjadwal, seperti: upacara bendera, senam, ibadah khusus keagamaan bersama, keberaturan, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri. (b). Spontan, adalah kegiatan  tidak terjadwal dalam kejadian khusus seperti: pembentukan perilaku memberi salam, membuang sampah pada tempatnya, antri, mengatasi silang pendapat (pertengkaran). (c). Keteladanan, adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari seperti:   berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan dan atau keberhasilan orang lain, datang tepat waktu.

Contoh Program

Pada bagian akhir buku panduan pengembangan diri ini, dilengkapi contoh-contoh, antara lain:

  • penugasan pengasuhan kepada konselor
  • program tahunan/semesteran/bulanan/mingguan/harian pelayanan konseling
  • jenis dan frekuensi layanan yang diterima peserta didik
  • laporan nilai hasil kegiatan pelayanan konseling
  • rincian kewajiban konselor
  • isian format perhitungan jam kegiatan pelayanan konseling di sekolah/madrasah (tidak penuh satu bulan)
  • rambu-rambu rencana kegiatan estra kurikuler
  • rambu-rambu pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler
  • rambu-rambu laporan kegiatan ekstra kurikuler
  • laporan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan estra kurikuler
  • nilai peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler

Dokumen untuk diunduh

Model Pengembangan Diri SD/MI/SDLB-SMP/MTs/SMPLB-SMA/MA/SMALB/SMK

NUPTK Mei 2010 Guru Depag Kab Kediri


NUPTK baru update Mei 2010 bagi tenaga PTK (RA, TA, MI, M Ts, dan MA) Depag Kab. Kediri telah terbit. Ada 5.199 NUPTK, dan sebanyak  416 NUPTK adalah yang baru terbit.

Dokumen yang telah dipublikasika oleh Seksi Mapenda Depag Kab Kediri ini, dapat diunduh di sini dengan klik tautan berikut:

NUPTK Mei 2010 Depag Kab. Kediri

Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah dalam Membimbing Guru


Program peningkatan mutu  guru untuk menjadi profesional tidak terlepas dari mutu Pengawas Sekolah/Pengawas Satuan Pendidikan, mengingat posisi strategis pengawas sekolah sebagai pembina di sekolah binannya, oleh karena itu upaya peningkatan kompetensi pengawas sekolah dalam melaksanakan pembimbingan dan pelatihan keterampilan guru dalam melaksanakan tugas pokoknya menjadi sangat penting dan strategis. Hal ini perlu dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak yang terlibat. Tugas pengawas satuan pendidikan/pengawas sekolah dalam melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran/pembimbingan, dan membina tenaga kependidikan lainnya baik pada satuan pendidikan maupun melalui KKG/MGMP/MKKS atau bentuk lain yang dapat meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Untuk memperoleh pemahaman bersama tentang pelaksanaan tugas pengawas satuan pendidikan sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan, maka perlu disusun satu model pola pembimbingan terhadap guru maupun kepala sekolah melalui model perangkat pengawasan baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial.

Dalam rangka implementasi tugas pengawasan sesuai dengan Permendiknas Nomor 39 tahun 2009 dan Permendiknas Nomor 21 tahun 2007, maka diperlukan adanya pengawas sekolah yang memiliki kemampuan menejerial, yaitu: (1) Pengawas sekolah yang mampu melakukan supervisi/kepengawasan pendidikan (2) Pengawas sekolah yang mampu atau memiliki kompetensi sebagai pengawas; (3) Pengawas sekolah memiliki kinerja yang baik; (4) Pengawas sekolah yang mampu menyusun program kerja kepengawasan, dan (5) Pengawas sekolah yang mampu menilai kinerja sekolah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, pengawas sekolah harus mampu memotivasi, mendorong, menggalang, mengarahkan, membimbing, mensupervisi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan rasional di atas pada tahun 2009 Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional memprogramkan kegiatan peningkatan kompetensi pengawas sekolah dalam melakukan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dasn tugas pengawasan.

Kegiatan kompetensi pengawas diikuti oleh 600 orang yang terdiri dari pengawas TK/SD, SMP, dan PLB dari berbagai daerah yang terbagi dalam 4 region yaitu: Riau, Bandung Sawangan Bogor dan Makassar.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak yang telah memberikan kontribusinya bagi usaha peningkatan mutu tenaga kependidikan di Indonesia.

Program peningkatan mutu  guru untuk menjadi profesional tidak terlepas dari mutu Pengawas Sekolah/Pengawas Satuan Pendidikan, mengingat posisi strategis pengawas sekolah sebagai pembina di sekolah binannya, oleh karena itu upaya peningkatan kompetensi pengawas sekolah dalam melaksanakan pembimbingan dan pelatihan keterampilan guru dalam melaksanakan tugas pokoknya menjadi sangat penting dan strategis. Hal ini perlu dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak yang terlibat. Tugas pengawas satuan pendidikan/pengawas sekolah dalam melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran/pembimbingan, dan membina tenaga kependidikan lainnya baik pada satuan pendidikan maupun melalui KKG/MGMP/MKKS atau bentuk lain yang dapat meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Untuk memperoleh pemahaman bersama tentang pelaksanaan tugas pengawas satuan pendidikan sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan, maka perlu disusun satu model pola pembimbingan terhadap guru maupun kepala sekolah melalui model perangkat pengawasan baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial.

Dalam rangka implementasi tugas pengawasan sesuai dengan Permendiknas Nomor 39 tahun 2009 dan Permendiknas Nomor 21 tahun 2007, maka diperlukan adanya pengawas sekolah yang memiliki kemampuan menejerial, yaitu: (1) Pengawas sekolah yang mampu melakukan supervisi/kepengawasan pendidikan (2) Pengawas sekolah yang mampu atau memiliki kompetensi sebagai pengawas; (3) Pengawas sekolah memiliki kinerja yang baik; (4) Pengawas sekolah yang mampu menyusun program kerja kepengawasan, dan (5) Pengawas sekolah yang mampu menilai kinerja sekolah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, pengawas sekolah harus mampu memotivasi, mendorong, menggalang, mengarahkan, membimbing, mensupervisi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan rasional di atas pada tahun 2009 Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional memprogramkan kegiatan peningkatan kompetensi pengawas sekolah dalam melakukan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dasn tugas pengawasan.

Kegiatan kompetensi pengawas diikuti oleh 600 orang yang terdiri dari pengawas TK/SD, SMP, dan PLB dari berbagai daerah yang terbagi dalam 4 region yaitu: Riau, Bandung Sawangan Bogor dan Makassar. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak yang telah memberikan kontribusinya bagi usaha peningkatan mutu tenaga kependidikan di Indonesia.

Sumber: http://pmptk.depdiknas.go.id/ diakses pada 24 Februari 2010.

561 Sekolah Tidak Lulus 100% UN SMP/MTs/SMPT 2010


Hasil UN SMP/MTs/SMPT tahun 2010 ini, angka kelulusan lebih rendah dibanding tahun lalu. Hasil UN tahun 2009 yang lulus 95,09% sedang tahun ini 90,27%.

Berikut data hasil UN SMP/MTs/SMPT Tahun 2010:

  1. Peserta: 3.605.163 siswa
  2. Siswa lulus: 3.254.365 siswa (90,27%)
  3. Siswa mengulang: 350.798 siswa (9,73%)
  4. Siswa mengulang menurut jumlah mata pelajaran (MP):
    • Mengulang 1 MP : 74.317 siswa ( 21,19%)
    • Mengulang 2 MP :  130.277 siswa ( 37,14%)
    • Mengulang 3 MP :  103.185 siswa ( 29,41%)
    • Mengulang 4 MP :   43.019 siswa ( 12,26%)
  5. Provinsi mengulang dengan persentase tinggi, antara lain:
    • Nusa Tenggara Timur (39,87%),
    • Gorontalo (38,80%)
    • Bangka Belitung (34,69%)
  6. Provinsi mengulang paling rendah: Bali (1,4 persen)
  7. Sekolah lulus 0% : 561 sekolah (1,31%) terdiri 9,283 siswa (0,26%).
  • Pertama,  Jawa Tengah: 84 sekolah
  • Kedua,  Jawa Timur Sebanyak 31 sekolah, dan
  • Ketiga,  DKI ada 6 sekolah,

8. Sekolah lulus 100% : 17.852 sekolah (41,64%) terdiri 1.116.761 siswa (31,32%).

9. Nilai rata-rata sekolah tertinggi: 9,38 (SMPN 1 Tulungagung, Jatim)

Sumber: website depdiknas diakses pada 6 Mei 2010

Statistik Nasional Nilai UAN SMP Negeri/Swasta 2007


Berikut data hasil Ujian Nasional SMP Negeri dan Swasta tahun pelajaran 2006/2007.

1. Jenis Sekolah: SMP

  • Status Sekolah: Negeri
  • Jumlah Rayon: 449
  • Jumlah Sekolah: 12.728
  • Jumlah Peserta: 1.831.592
  • Tidak Lulus: 105.351 (0,05752%)
  • Tabel Statistik Sekolah

Tabel Statistik Sekolah

Nilai UAN Murni B I B Ing M M N UAN
Klasifikasi B B B B
Rata-Rata 7,46 6,71 6,99 21,16
Terendah 0,80 0,80 0,67 0,67
Tertinggi 10,00 10,00 10,00 30,00
Standard Deviasi 1,20 1,40 1,67 3,51

Tabel Distribusi Nilai Siswa

Rentang Nilai

B  I

B  Ing

M M

Rerata Nilai

Real % Real % Real % Real %
10.00 1.309 0,07 4.201 0,23 39.685 2,17 5 0,00
9.01 – 9.99 111.021 6,06 70.694 3,86 141.249 7,71 69.434 3,79
8.01 – 9.00 502.649 27,44 246.028 13,43 313.041 17,09 333.327 18,20
7.01 – 8.00 590.871 32,26 415.800 22,70 392.354 21,42 566.859 30,95
6.01 – 7.00 404.430 22,08 491.296 26,82 391.540 21,38 543.554 29,68
4.51 – 6.00 192.232 10,50 428.678 23,40 371.187 20,27 263.837 14,40
4.26 – 4.50 40.424 2,21 130.916 7,15 128.113 6,99 54.484 2,97
3.01 – 4.25 16.564 0,90 64.138 3,50 48.337 2,64 29.900 1,63
2.01 – 3.00 2.975 0,16 10.421 0,57 30.831 1,68 1.244 0,07
1.01 – 2.00 136 0,01 406 0,02 6.108 0,33 42 0,00
0.01 – 1.00 6 0,00 4 0,00 157 0,01 1 0,00
0 / Tidak Lengkap 70 0,00 105 0,01 85 0,00 - -

2. Jenis Sekolah: SMP

  • Status Sekolah: Swasta
  • Jumlah Rayon: 449
  • Jumlah Sekolah: 10.474
  • Jumlah Peserta: 654.174
  • Tidak Lulus: 47.687 (0,07290%)

Tabel Statistik Sekolah

Nilai UAN Murni Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika N UAN
Klasifikasi B B B B
Rata-Rata

7,21

6,74

6,86

20,81

Terendah

0,80

1,20

0,67

0,80

Tertinggi

10,00

10,00

10,00 30,00
Standard Deviasi

1,18

1,43

1,67

3,50

Tabel Distribusi Nilai Siswa

Rentang Nilai Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Rerata Nilai
Real % Real % Real % Real %
10.00 197 0,03 1.282 0,20 10.684 1,63 2 0,00
9.01 – 9.99 23.057 3,52 26.576 4,06 38.923 5,95 20.019 3,06
8.01 – 9.00 136.616 20,88 91.480 13,98 102.779 15,71 97.094 14,84
7.01 – 8.00 215.864 33,00 158.570 24,24 149.077 22,79 207.834 31,77
6.01 – 7.00 177.176 27,08 171.748 26,25 146.682 22,42 202.605 30,97
4.51 – 6.00 90.372 13,81 138.591 21,19 130.671 19,97 101.486 15,51
4.26 – 4.50 17.828 2,73 47.218 7,22 49.965 7,64 24.683 3,77
3.01 – 4.25 6.833 1,04 28.451 4,35 21.779 3,33 14.789 2,26
2.01 – 3.00 1.043 0,16 4.949 0,76 15.341 2,35 556 0,08
1.01 – 2.00 45 0,01 170 0,03 3.048 0,47 20 0,00
0.01 – 1.00 3 0,00 - - 91 0,01 3 0,00
0 / Tidak Lengkap 57 0,01 56 0,01 51 0,01 - -

Sumber: BSNP

Kisi-kisi Unas SMP/SMPLB/MTs 2010


Download Kisi-kisi  UN 2010 Permendiknas 75/ 2009, klik teks ini
Permendiknas baru Nomor 84/2009 (termasuk kisi-kisi baru)
tentang UN SMP/MTs, SMA, MA, SMALB, SMK
sebagai perubahan Permendiknas 75/2009
Permendiknas 84/2009, tanggal 14 Desember 2009 ini bukan pengganti Permendiknas 75/2009 melainkan sebagai penyempurnaan.


Jadwal UN 2010 untuk SMP/SMPLB/MTs adalah akhir Maret 2010 sebagaimana Peraturan Mendiknas Nomor 75/2009, tanggal 13 Oktober 2009.
Beberapa ketentuan UN SMP/SMPLB/MTs 2010 adalah :
1. Peserta didik yang belum lulus UN  berhak mengikuti UN Tahun Pelajaran 2009/2010. Artinya, peserta didik yang pada tahun 2008/2009 belum lulus UN, tahun ini boleh mengikuti UN tahun 2010.
2. Jadwal
UN utama untuk SMP/MTs dan SMPLB  dilaksanakan satu kali pada minggu keempat Maret 2010.
3. Mata pelajaran yang diujikan:
Mata Pelajaran UN SMP/MTs, dan SMPLB meliputi:   Bahasa Indonesia,  Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
4. Kriteria kelulusan
Peserta UN SMP/MTs, SMPLB dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan UN sebagai berikut:
memiliki nilai rata-rata minimal  5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajarandan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya;

Mekanisme dan Prosedur Penilaian


Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Stnadar Penilian Pendidikan bahawapPenilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

Tulisan tentang Standar Penilaian Pendidikan ini saya dasarkan pada lampiran permendiknas 20/2007. Ada 4 (empat) tulisan/judul posting yang merupakan satu rangkaian:

  1. Jenis Penilaian
  2. Prinsip Peniliaian
  3. Teknik dan Instrumen Penilaian
  4. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Tulisan ke-4: Mekanisme dan Prosedur Penilian

Bagaimana mekanisme dan prosedur penilaian?

1. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

2. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.

3. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UN dan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.

4. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik.

5. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah.

6. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: (a) menyusun kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.

7. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.

8. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.

9.Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran yang relevan.

10. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah/madrasah.

11. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi.

12. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar.

13.Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN.

14. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait.

15. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.

16. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

A. Penilian oleh Pendidik

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.

2. mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.

3. mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.

4. melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.

5. mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.

6. mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.

7. memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.

8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.

9. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

B. Penilian oleh Satuan Pendidikan

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.

2. mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

3. menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.

4. menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.

5. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.

6. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah.

7. menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.

9. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.

10. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria:

a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran.

b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

c. lulus ujian sekolah/madrasah.

d. lulus UN.

11. menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

12. menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

c. Penilian oleh Pemerintah

1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.

3. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan.

4. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

5. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.

6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP.

Download:

Permendiknas_No_20_Th_2007_|_StandarPenilaianPendidikan.doc

UU_No_14_Th_2005_|_Guru_dan_Dosen.pdf

UU_No_20_Th_2003_|_Sistem_Pendidikan_Nasional_pdf

UU_No_9_Th_2009_|_Badan Hukum Pendidikan.pdf

UU_No_47_Th_2008_ttg_Wajib Belajar.pdf

PP_No_19_Th_2005_|_Standar Nasional Pendidikan.pdf

PP_No_74_Th_2008_ttg_Guru.pdf

UU_No_32_Th_2004_tentang_Pemerintah_Daerah_pdf

UU_No_25_Th_1992_|_Perkoperasian_pdf

UU_43_Th_2007_| Perpustakaan.pdf

Peraturan penting lainnya:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Amandemen)

UU_No.24-Th 2009 .Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pdf

Penjelasan UU No.24-Th 2009 (lamp.tentang Lambang Negara dan Naskah Indonesia Raya pdf

UU_no_12_th_2006.tentang Kewarganegaraan RI pdf

UU_no_12_th_2006_tentang_Kewarganegaraan_RI_(penjelasan).pdf

Profil Indonesia dalam Situs Republik Indonesia

Lagu Indonesia Raya (Not Angka dan Not Balok)

Profil 33 Provinsi

UU_No.40_Th-2008_tentang_Penghapusan_Diskriminasi_Ras_dan_Etnis.doc

UU_No_43_Th_2008_tentang_Wilayah_Negara.pdf

UU_No_31_Th-1999_tentang_PemberantasanTindakPidanaKorupsi.doc

UU_No_1_Th_1974 tentang_Perkawinan.pdf

UU_No_23_Th_2006_tentang_Administrasi_Kependudukan_pdf

PP_No_8_Th_2009_|_Gaji Pokok PNS_ doc

Lamp-PP-GajiPNS2009./TabelGaji_xls

Teknik dan Instrumen Penilaian


Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Untuk itu, diperlukan standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Tulisan tentang Standar Penilaian Pendidikan ini saya dasarkan pada lampiran permendiknas 20/2007. Ada 4 (empat) tulisan/judul posting yang merupakan satu rangkaian:

  1. Jenis Penilaian
  2. Prinsip Peniliaian
  3. Teknik dan Instrumen Penilaian
  4. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Tulisan ke-3: Teknik dan Instrumen Penilaian

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.

2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.

3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran.

4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek.

5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.

6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik.

7. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.

Download:

Permendiknas_No_20_Th_2007_|_StandarPenilaianPendidikan.doc

UU_No_14_Th_2005_|_Guru_dan_Dosen.pdf

UU_No_20_Th_2003_|_Sistem_Pendidikan_Nasional_pdf

UU_No_9_Th_2009_|_Badan Hukum Pendidikan.pdf

UU_No_47_Th_2008_ttg_Wajib Belajar.pdf

PP_No_19_Th_2005_|_Standar Nasional Pendidikan.pdf

PP_No_74_Th_2008_ttg_Guru.pdf

UU_No_32_Th_2004_tentang_Pemerintah_Daerah_pdf

UU_No_25_Th_1992_|_Perkoperasian_pdf

UU_43_Th_2007_| Perpustakaan.pdf

Peraturan penting lainnya:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Amandemen)

UU_No.24-Th 2009 .Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pdf

Penjelasan UU No.24-Th 2009 (lamp.tentang Lambang Negara dan Naskah Indonesia Raya pdf

UU_no_12_th_2006.tentang Kewarganegaraan RI pdf

UU_no_12_th_2006_tentang_Kewarganegaraan_RI_(penjelasan).pdf

Profil Indonesia dalam Situs Republik Indonesia

Lagu Indonesia Raya (Not Angka dan Not Balok)

Profil 33 Provinsi

UU_No.40_Th-2008_tentang_Penghapusan_Diskriminasi_Ras_dan_Etnis.doc

UU_No_43_Th_2008_tentang_Wilayah_Negara.pdf

UU_No_31_Th-1999_tentang_PemberantasanTindakPidanaKorupsi.doc

UU_No_1_Th_1974 tentang_Perkawinan.pdf

UU_No_23_Th_2006_tentang_Administrasi_Kependudukan_pdf

PP_No_8_Th_2009_|_Gaji Pokok PNS_ doc

Lamp-PP-GajiPNS2009./TabelGaji_xls

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 2.985 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: