Pedoman Belanja Gaji Tunjangan Sertifikasi


Berdasarkan Permendiknas 36/2007, guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik berhak atas tunjangan profesi yang besarnya setara satu kali gaji pokok. Jadi, bila dijumlah, gaji yang diterma dapat dikatakan sebesar dua kali gaji setiap bulan meskipun penerimaan TP belum rutin setiap bulan.

Seorang guru, kepala sekolah, dan pengawas yang telah memiliki sertifikat profesional memiliki kewajiban untuk bekerja secara profesional. Bukti sederhana adalah adanya peningkatan dari sebelum memiliki sertifikat profesional dengan sesudah memiliki sertifikat. Peningkatan dalam hal apa? Kembali secara sederhana, peningkatan dapat dilihat dari disiplin waktu dan tertib administrasi. Sekali lagi, ini bukti sederhana.

Maksud dan tujuan diadakannya sertifikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional masih jauh dari harapan. Tidak perlu ditutupi dan dipungkiri, fakta berbicara bahwa penerima tunjangan profesi belum (tidak) menunjukkan keprofesionalannya. Atau dengan bahasa sederhana, sebelum dan sesudah menerima tunjangan profesi tidak ada peningkatan, tentu yang akhirnya benar-benar profesional tetap ada namun sangat minim jumlahnya. Fakta ini menimbulkan kecemburuan dan kritik. Salah satu kritik yang muncul adalah sebagian besar guru penerima tunjangan profesi tidak membelanjakan tunjangan yang dia peroleh untuk meningkatkan profesionalismenya. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan tunjangan profesi yaiu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang salah satu indikasinya adalah meningkatnya hasil Ujian Nasional.

Panduan Belanja Tunjangan Profesi

Untuk memaksimalkan tercapainya maksud dan tujuan sertifikasi, mulai 2011, pemerintah akan ”intervensi” terhadap penggunaan uang tunjangan profesi.

Berikut tulisan tentang arahan membelanjakan tunjangan profesi yang saya kutip dari website Mapenda Kab. Kediri.

Sehubungan dengan telah dicairkannya tunjangan profesi maka bagi guru yang dana tunjangan profesinya belum masuk, harap langsung konfirmasi ke Mapenda dengan membawa asli dan fotokopi buku rekening Bank.

Tunjangan profesi berbeda dengan gaji. Gaji diperbolehkan dibelanjakan secara konsumtif 100 %.  Tetapi tunjangan profesi merupakan tunjangan bagi peningkatan profesionalitas guru dan kualitas pendidikan. Jadi beberapa persennya harus digunakan untuk menunjang proses pendidikan.

Hasil Ujian Nasional yang mengalami penurunan terus menerus selama dua tahun terakhir ini baik skala nasional maupun skala Kab. Kediri, merupakan hal yang mengecewakan karena dilain pihak, guru diberi tunjangan profesi yang nilainya mencapai milyaran rupiah.

Terlepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhi turunnya prosentase kelulusan Ujian Nasional, salah satu kritik yang muncul adalah sebagian besar guru penerima tunjangan profesi tidak membelanjakan tunjangan yang dia peroleh untuk meningkatkan profesionalismenya. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan tunjangan profesi yaiu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang salah satu indikasinya adalah meningkatnya hasil Ujian Nasional.

Untuk pencairan tunjangan profesi tahun 2011 rencananya persyaratan pemberkasan berbeda dengan tahun sebelumnya.Selain SKMT, SK Pembagian tugas, dan jadwal pelajaran, akan ditambah dengan bukti fisik kehadiran guru (daftar hadir), jurnal dan perangkat pembelajaran lainnya.

Selain itu, guru penerima juga harus mengumpulkan laporan penggunaan tunjangan profesi yang meliputi:

  1. Belanja peningkatan kualitas profesi. Contohnya : Mengikuti seminar, lokakarya, workshop pendidikan (yang bukan dibiayai negara) minimal 1 semester 1 x
  2. Belanja media pendidikan. Contohnya : Pembelian laptop, komputer, LCD, dan media lainya yang berguna bagi peningkatan mutu pendidikan
  3. Belanja penelitian. Contohnya : pembuatan PTK, penelitian ilmiyah, makalah, dsb
  4. Belanja peningkatan materi pendidikan. Contohnya : pembelian buku materi, modul, CD materi, dsb
  5. Belanja peningkatan ketrampilan guru. Contohnya : Kursus komputer, atau keahlian lainnya (sebagai sarana menuju sistem pembelajaran berbasis tenologi)
  6. Belanja peningkatan mutu pendidikan lain. Contoh : Studi banding, penanganan khusus bagi siswa “tertinggal” dsb

Himbauan :
Bagi Kepala Madrasah :

  • Harap melakukan supervisi dikelas bagi guru khususnya guru yang sudah menerima tunjangan profesi minimal 1 semester sekali.
  • Menetapkan pembagian tugas dan jadwal pelajaran  sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh guru (pada tahun 2010 masih ditemukan pembagian tugas yang tidak sesuai dengan aturan)
  • Selalu memberikan penyegaran kepada guru perihal tujuan pendidikan dan memberi semangat akan pentingnya semangat juang untuk mencerdaskan anak didik

Bagi guru :

  • Melaksanakan tugas sebagai guru profesional yang mengajar sesuai dengan aturan yang berlaku pada Permendiknas 39 tahun 2009, SE dirjend 158/2010, Permendiknas 15 tahun 2010, dan perundang undangan lainya.
  • Membuat perangkat pembelajaran secara disiplin dan berkualitas
  • Benar-benar mempunyai semangat untuk mendidik, dan mencerdaskan siswa.
  • Berlomba-lomba dalam prestasi dan berlomba dalam meningkatkan output pendidikan dengan jujur.
  • Melakukan usaha-usaha yang bisa mendukung berhasilnya proses pendidikan pada tempat tugas masing-masing

Terakhir,  mari kita bersama-sama memajukan pendidikan madrasah. Madrasah adalah milik kita, Madrasah tidaklah kalah dengan Sekolah. Maju terus pendidikan Madrasah…….
Selamat berjuang………..

Tulisan ini disampaikan sebagai tindak lanjut dari penyampaian materi oleh Kasubdit Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI pada acara Sosialisasi Sertifikasi dan tunjangan Profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jatim, Surabaya.

Tulisan asli dapat dilihat di http://mapendakabkediri.blogspot.com/

Standar UN 2011, Nilai 4,5 Bisa Lulus


Formula atau syarat kelulusan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2010/2011 telah disepakati oleh Komisi X DPR dan pemerintah.

  • Pertama, Komisi X DPR RI dan pemerintah menyepakati bahwa pelaksanaan UN 2011 tetap dapat dilaksanakan dengan catatan, standar kelulusan ditentukan dengan formula baru yang mengakomodasi nilai rapor dan ujian sekolah, meningkatkan rasa adil bagi peserta didik, dan lebih meningkatkan mutu kelulusan pendidikan, kedua dalam kaitan dengan formula baru menentukan kelulusan peserta didik.
  • Kedua, Komisi X DPR RI mengusulkan kepada pemerintah untuk dijadikan pertimbangan yang sungguh-sungguh.
  • Ketiga, Komisi X DPR RI memberikan catatan untuk penyempurnaan pelaksanaan Ujian Nasional.

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) menggelar rapat kerja (Raker) dengan Komisi X DPR RI, dengan agenda “Formulasi dan Pelaksanaan UN 2011″. “Semangat perbaikan UN 2010/2011 adalah untuk lebih menghargai proses belajar mengajar yang dilalui siswa,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohamad Nuh dalam rapat.

Mendiknas menjelaskan, formula baru yang akan dilaksanakan adalah menggabungkan nilai UN dengan nilai sekolah (NS).

  • Nilai sekolah adalah gabungan nilai ujian sekolah ditambah nilai rapor semester 1 – 4.
  • Nilai gabungan antara nilai sekolah dengan UN ditetapkan minimal 5,5.
  • Nilai sekolah dan UN mempunyai bobot masing-masing yang akan ditentukan oleh pemerintah. Bobotnya akan ditentukan, namun bobot nilai sekolah akan lebih kecil dari bobot UN.
  • Maksimum dua mata pelajaran  dengan nilai 4, dan minimum 4 mata pelajaran dengan nilai minimum 4,25
  • Nilai kelulusan siswa adalah kombinasi dari nilai gabungan dengan nilai ujian sekolah seluruh mata pelajaran.

Tidak Ada UN Ulangan

Dengan adanya formula baru ini, Mendiknas mengatakan bahwa UN ulangan akan ditiadakan tahun depan, karena syarat atau formula yang ada saat ini lebih longgar.

Mendiknas menyampaikan juga manfaat hasil ujian nasional :

  • salah satu penentu kelulusan peserta didik;
  • pemetaan mutu program satuan pendidikan secara nasional;
  • pintu masuk untuk pembinaan dan perbaikan mutu pendidikan, baik di tingkat satuan pendidikan maupun nasional;
  • mendorong motivasi belajar siswa;
  • dan mendorong peningkatan mutu proses belajar mengajar.

Sumber:   http://www.kemdiknas.go.id/list_berita/2010/12/un-ulangan.aspx

Panduan SKS SMP/MTs/SMA/MA


Latar Belakang

Penyelenggaraan  Sistem  Kredit  Semester  (SKS)  pada  jenjang  pendidikan dasar dan menengah di  Indonesia saat  ini merupakan suatu upaya  inovatif untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan.

Pada  hakikatnya,  SKS  merupakan perwujudan dari amanat Pasal 12 Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal  tersebut mengamanatkan

bahwa  “Setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak,  antara lain:  (b)  mendapatkan  pelayanan  pendidikan  sesuai  dengan  bakat,  minat, dan  kemampuannya;  dan  (f)  menyelesaikan  program  pendidikan  sesuai dengan  kecepatan  belajar  masing-masing  dan  tidak  menyimpang  dari ketentuan  batas  waktu  yang  ditetapkan.

Amanat  dari  pasal  tersebut selanjutnya  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  dan  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor  22  Tahun  2006  tentang  Standar  Isi.

Sebagaimana  diketahui  bahwa  Standar  Isi  merupakan  salah  satu  standar dari delapan Standar Nasional Pendidikan.

Standar Isi mengatur bahwa beban belajar terdiri atas dua macam, yaitu: (1) Sistem Paket, dan (2) Sistem Kredit Semester.

Meskipun SKS sudah disebut dalam  Standar  Isi,  namun  hal  itu  belum  dimuat  dan  diuraikan  secara  rinci karena Standar Isi hanya mengatur Sistem Paket. Selengkapnya pernyataan tersebut adalah: “Beban belajar yang diatur pada ketentuan ini adalah beban belajar sistem paket pada  jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sistem

Paket dalam Standar  Isi diartikan sebagai sistem penyelenggaraan program pendidikan  yang  peserta  didiknya  diwajibkan  mengikuti  seluruh  program pembelajaran  dan  beban  belajar  yang  sudah  ditetapkan  untuk  setiap  kelas sesuai  dengan  struktur  kurikulum  yang  berlaku  pada  satuan  pendidikan.

Beban  belajar  setiap mata  pelajaran  pada Sistem Paket  dinyatakan  dalam satuan  jam  pembelajaran.”  Beban  belajar  dengan  Sistem  Paket  hanya memberi satu kemungkinan, yaitu seluruh peserta didik wajib menggunakan cara yang sama untuk menyelesaikan program belajarnya. Implikasi dari hal tersebut  yaitu  antara  lain  bahwa  peserta  didik  yang  pandai  akan  dipaksa untuk  mengikuti  peserta  didik  lainnya  yang  memiliki  kemampuan  dan kecepatan  belajar  standar.  Sistem  pembelajaran  semacam  itu  dianggap kurang  memberikan  ruang  yang  demokratis  bagi  pengembangan  potensi

peserta didik yang mencakup kemampuan, bakat, dan minat.

Berbeda  dengan  Sistem  Paket,  beban  belajar  dengan  SKS memberi kemungkinan  untuk  menggunakan  cara  yang  lebih  variatif  dan  fleksibel sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Oleh karena itu, penerapan  SKS  diharapkan  bisa  mengakomodasi  kemajemukan  potensi peserta  didik.  Melalui SKS,  peserta  didik  juga  dimungkinkan  untuk menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat dari periode belajar yang ditentukan dalam setiap satuan pendidikan. SKS dalam Standar  Isi diartikan sebagai sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya

menentukan  sendiri  beban  belajar  dan  mata  pelajaran  yang  diikuti  setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem  kredit  semester  dinyatakan  dalam  satuan  kredit  semester  (sks).

Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur.”

Dasar

1. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional pada Pasal 12 Ayat 1  (b) menyatakan bahwa:  “Setiap peserta didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak  mendapatkan  pelayanan pendidikan  sesuai  dengan  bakat,  minat,  dan  kemampuannya”.  Selanjutnya pada butir (f) menyatakan bahwa: “Peserta didik pada setiap satuan  pendidikan  berhak  menyelesaikan  pendidikan  sesuai  dengan kecepatan belajar masing-masing dan  tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 11 mengatur bahwa:

•  Ayat (1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks);

•  Ayat  (2) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain  yang  sederajat  pada  pendidikan  formal  kategori  standar  dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester;

•  Ayat  (3) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain  yang  sederajat  pada  pendidikan  formal  kategori  mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester; dan

•  Ayat (4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang  menerapkan  sistem  sks  ditetapkan  dengan  Peraturan  Menteri berdasarkan usul dari BSNP.

3. Penjelasan  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  19  Tahun  2005  tentang Standar Nasional Pendidikan  lebih mempertegas Pasal 11 Ayat  (1),  (2) dan (3) yang pada intinya menyatakan bahwa:

1) Pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  memfasilitasi  satuan pendidikan yang berupaya menerapkan sistem satuan kredit semester karena  sistem  ini  lebih  mengakomodasikan  bakat,  minat,  dan kemampuan  peserta  didik. Dengan  diberlakukannya  sistem  ini maka satuan  pendidikan  tidak  perlu  mengadakan  program  pengayaan karena sudah tercakup (built in) dalam sistem ini.

2) Pemerintah  mengkategorikan  sekolah/madrasah  yang  telah memenuhi  atau  hampir  memenuhi  Standar  Nasional  Pendidikan  ke dalam kategori mandiri, dan sekolah/madrasah yang belum memenuhiStandar  Nasional  Pendidikan  ke  dalam  kategori  standar.  Terhadap sekolah/madrasah  yang  telah  masuk  dalam  kategori  mandiri, Pemerintah  mendorongnya  untuk  secara  bertahap  mencapai  taraf internasional.

3) Pemerintah  mendorong  dan  memfasilitasi  diberlakukannya  sistem satuan kredit semester (sks) karena kelebihan sistem ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan ayat (1).

4) Terkait dengan itu SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, dan  SMA/MA/SMLB,  SMK/MAK,  atau  bentuk  lain  yang  sederajat dapat  menerapkan  sistem  sks.  Khusus  untuk  SMA/MA/SMLB, SMK/MAK, atau bentuk  lain yang sederajat yang berkategori mandiri harus menerapkan  sistem  sks  jika menghendaki  tetap  berada  pada kategori mandiri.

4. Beban  belajar  sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  22  Tahun 2006 tentang Standar Isi yaitu sebagai berikut:

1) Satuan  pendidikan  pada  semua  jenis  dan  jenjang  pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester.

2) Satuan  pendidikan  SMP/MTs/SMPLB,  SMA/MA/SMALB,  dan SMK/MAK  kategori  standar  menggunakan  sistem  paket  atau  dapat menggunakan sistem kredit semester.

3) Satuan  pendidikan SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK  kategori mandiri menggunakan sistem kredit semester.

Konsep

Acuan  untuk  merumuskan  konsep  SKS  yaitu  sebagaimana  yang  dimuat dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  22  Tahun  2006 tentang  Standar  Isi  untuk  satuan  pendidikan  dasar  dan menengah. Dalam peraturan  tersebut  dinyatakan  bahwa:  Sistem  Kredit  Semester  adalah sistem  penyelenggaraan  program  pendidikan  yang  peserta  didiknya menentukan  sendiri  beban  belajar  dan  mata  pelajaran  yang  diikuti setiap  semester  pada  satuan  pendidikan.  Beban  belajar  setiap  mata pelajaran pada Sistem Kredit Semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu  jam pembelajaran tatap  muka,  satu  jam  penugasan  terstruktur,  dan  satu  jam  kegiatan

mandiri  tidak  terstruktur.  Dalam  panduan  ini  “Sistem  Kredit Semester” disingkat  dengan  “SKS”  dan  “satuan  kredit  semester”  disingkat  dengan “sks”.

Prinsip

Mengacu  pada  konsep  SKS,  penyelenggaraan  SKS  di  SMP/MTs  dan SMA/MA berpedoman pada prinsip sebagai berikut:

a.  Peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti  pada  setiap  semester  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  dan minatnya.

b.  Peserta  didik  yang  berkemampuan  dan  berkemauan  tinggi  dapat mempersingkat  waktu  penyelesaian  studinya  dari  periode  belajar  yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar.

c.  Peserta  didik  didorong  untuk  memberdayakan  dirinya  sendiri  dalam belajar secara mandiri.

d.  Peserta  didik  dapat menentukan  dan mengatur  strategi  belajar  dengan lebih fleksibel.

e.  Peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih program studi dan mata pelajaran sesuai dengan potensinya.

f.  Peserta didik dapat pindah  (transfer) kredit ke sekolah  lain yang sejenis yang  menggunakan  SKS  dan  semua  kredit  yang  telah  diambil  dapat dipindahkan ke sekolah yang baru.

g.  Sekolah  menyediakan  sumber  daya  pendidikan  yang  lebih  memadai secara teknis dan administratif.

h.  Penjadwalan  kegiatan  pembelajaran  diupayakan  dapat memenuhi kebutuhan  untuk  pengembangan  potensi  peserta  didik  yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

i.  Guru  memfasilitasi  kebutuhan  akademik  peserta  didik  sesuai  dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Persyaratan Penyelenggaraan

Satuan  pendidikan  yang  menyelenggarakan  SKS  berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. SMP/MTs  kategori  standar  dan  kategori  mandiri  dapat  melaksanakanSKS.

2. SMA/MA  kategori standar dapat melaksanakan SKS.

3. SMA/MA kategori mandiri dan bertaraf  internasional wajib melaksanakanSKS.

Penyelenggaraan  SKS  pada  setiap  satuan  pendidikan  dilakukan  secara fleksibel  dan  variatif  dengan  tetap mempertimbangkan  ketuntasan minimal dalam  pencapaian  setiap  kompetensi  sebagaimana  yang  dipersyaratkan dalam Standar Isi.

Penyelenggaraan SKS lebih lanjut dapat dilihat pada buku panduan. Secara jelas dalam buku ini dibahas:

  • Persyaratan Penyelenggaraan
  • Komponen Beban Belajar
  • Cara Menetapkan Beban Belajar
  • Beban Belajar Minimal dan Maksimal
  • Komposisi Beban Belajar
  • Kriteria Pengambilan Beban Belajar
  • Penilaian, Penentuan Indeks Prestasi, dan Kelulusan

Unduh buku (Terbitan BSNP 2010):

Panduan SKS SMP/MTs/SMA/MA

Karakteristik Anak Autis


Autisme adalah suatu kondisi yang mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Hal ini mengakibatkan anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitif, aktivitas dan minat yang obsesif. (Baron-Cohen, 1993). Menurut Powers (1989) karakteristik anak autistik adalah adanya enam (6) gejala/gangguan, yaitu dalam bidang:

1. Interaksi sosial:

a. Tidak tertarik untuk bermain bersama teman atau lebih suka menyendiri

b. Tidak ada atau sedikit kontak mata, atau menghindar untuk bertatapan

c. Senang menarik-narik tangan orang lain untuk melakukan apa yang ia inginkan, misalnya bila ingin meminta minum

2. Komunikasi (bicara, bahasa dan komunikasi):

a. Perkembangan bahasa lambat atau sama sekali tidak ada.

b. Senang meniru atau membeo (echolalia); Bila senang meniru, dapat hafal betul kata-kata atau nyanyian tersebut tanpa mengerti artinya

c. Anak tampak seperti tuli, sulit berbicara, atau pernah berbicara tapi sirna

d. Kadang kata-kata yang digunakan tidak sesuai artinya

e. Mengoceh tanpa arti berulang-ulang, dengan bahasa yang tak dapat dimengerti orang lain; Bicara tidak dipakai untuk alat berkomunikasi

f. Sebagian dari anak ini tidak berbicara (non verbal) atau sedikit berbicara (kurang verbal) sampai usia dewasa

3. Pola bermain:

a. Tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya

b. Senang akan benda-benda yang berputar, seperti kipas angin, gasing

c. Tidak bermain sesuai fungsi mainan, misalnya sepeda dibalik lalu rodanya di putar-putar; tidak kreatif, tidak imajinatif

d. Dapat sangat lekat dengan benda-benda tertentu yang dipegang terus dan dibawa kemana-mana.

4. Gangguan sensoris:

a. Bila mendengar suara keras langsung menutup telinga

b. Sering menggunakan indera pencium dan perasanya, seperti senang mencium-cium, menjilat mainan atau benda-benda

c. Dapat sangat sensistif terhadap sentuhan, seperti tidak suka dipeluk

d. Tidak sensitif terhadap rasa sakit dan rasa takut.

5. Perkembangan terlambat atau tidak normal:

a. Perkembangan tidak sesuai seperti pada anak normal, khususnya dalam ketrampilan sosial, komunikasi dan kognisi.

b. Dapat mempunyai perkembangan yang normal pada awalnya, kemudian menurun atau bahkan sirna, misalnya pernah dapat bicara kemudian hilang.

6. Penampakan gejala:

a. Gejala diatas dapat mulai tampak sejak lahir atau saat masih kecil. Biasanya sebelum usia 3 tahun gejala sudah ada

b. Pada beberapa anak sekitar umur 5 – 6 tahun gejala tampak agak berkurang.

Gejala lain yang juga sering tampak pada anak autistik adalah dalam bidang perilaku antara lain memperlihatkan perilaku stimulasi diri seperti bergoyang-goyang, mengepakkan tangan seperti burung, berputar-putar mendekatkan mata ke pesawat TV, lari/berjalan bolak balik, melakukan gerakan yang diulang-ulang, tidak suka pada perubahan, dan dapat pula duduk bengong dengan tatapan mata yang kosong. Gejala dalam bidang emosi yaitu sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tertawa-tawa, menangis tanpa alasan, mengamuk tidak terkendali (temper tantrum) jika dilarang atau diberikan keinginannya; bahkan kadang suka menyerang dan merusak. Kadang-kadang anak berperilaku yang menyakiti dirinya sendiri dan tidak mempunyai empati dan tidak mengerti perasaan orang lain. Tidak semua gejala di atas ada pada anak autistik. Gejala dapat beraneka ragam sehingga tampak bahwa tidak ada anak autistik yang benar-benar sama dalam semua tingkah lakunya. Sedangkan perbandingan laki laki : perempuan adalah sekitar 4 : 1 dan terdapat pada semua lapisan masyarakat, etnik/ras, religi, tingkat sosio-ekonomi serta geografi (Holmes, 1998).

Untuk menambah wawasan atau pengetahuan bagi guru sekolah umum dalam menyusun bahan ajar bagi peserta didik autistik, Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas menyusun model bahan ajar. Tahapan penyusunan model bahan ajar untuk peserta didik autistik di SD umum (SD yang menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk peserta didik autistik) sebagai berikut :

1. Pembuatan profil peserta didik autistik

  • Identitas /data peserta didik: 1) Riwayat keluarga 2) Riwayat kesehatan 3) Riwayat pendidikan
  • Gambaran kemampuan peserta didik: 1) Kemampuaan mengikuti tugas 2) Kemampuan bahasa reseptif dan ekspresif 3) Kemampuan motorik kasar dan halus 4) Kemampuan sosialisasi (interaksi sosial) 5) Kemampuan bina diri 6) Kondisi emosi dan perilaku
  • Karakteristik peserta didik autistic: 1) Kekuatan (strengths) 2) Kelemahan (weaknesses) 3) Perilaku (positif dan negatif) 4) Kebutuhan 5) Langkah-langkah bantuan 6) Catatan penting lainnya.

2. Penyusunan silabus, SK-KD, dan Indikator (PPI)

3. Penyusunan jaringan tema (tematik)

4. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Individual (RPPI)

5. Penyusunan bahan ajar untuk peserta didik autistik yang bersangkutan (Sesuai PPI).

Adapun komponen kelengkapan model bahan ajar untuk anak Autis di SD ini adalah:

  1. Profil Anak
  2. Jaringan tema
  3. Silabus
  4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Individual (RPPI)
  5. Model bahan ajar

    Unduh buku panduan terbitan Pusat Kurikulum Kemendiknas

    Model-Bahan-Ajar-Anak-Autis-di-SD.pdf


Lagu Anak: Terimakasih Guruku MP3


Lagu ini diptakan oleh Anto, liriknya sederhana sebagaimana lagu-lagu anak. Lagu yang berirama lincah dan ceria ini menjadi salah satu iringan pada Senam Sehat Ceria 2. Berikut syair/lirik lengkapnya.

Terimakasih Guruku

Terimakasih aku ucapkan

Padamu ibu guru

Terimakasih aku ucapkan

Padamu bapak guru

Kau ajarkan semua ilmu

Tak pernah mengenal lelah

Untuk kami semua

Kelak berguna bagi nusa bangsa

O . . . ibu guru

O . . . bapak guru

Kami semua sayang kepadamu

Kami semua sayang kepadamu

Untuk mengunduh file, silakan klik:

Unduh Terimakasih-Guruku.mp3

Pendidikan/Sekolah Inklusif


Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya disekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik

Mengapa Pendidikan Inklusif Harus Dipromosikan dan Diterapkan

  • Semua anak mempunyai hak yang sama untuk tidak di-diskriminasi-kan dan memperoleh pendidikan yang bermutu.
  • Semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya.
  • Perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak.
  • Sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda.

Beberapa Kebaikan Pendidikan Inklusif

  • Membangun kesadaran dan konsensus pentingnya Pendidikan Inklusif sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif.
  • Melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi
  • semua anak pada setiap distrik dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah.
  • Mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran.
  • Melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak

Sekolah Inklusif

Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya
Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon-Shevin dalam O’Neil 1994)

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Stainback, 1980)

Hal-hal yang harus diperhatikan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif

  • Sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keaneka-ragaman dan menghargai perbedaan.
  • Sekolah harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual
  • Guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif.
  • Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
  • Guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan.

Dasar Hukum inklusif

1. UUD 1945 (amandemen) Pasal 31

  • ayat (1) :  Setiap warga negara  berhak mendapat pendidikan
  • ayat (2) :  Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar  dan pemerintah wajib membiayainya

2. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 49 :  Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada       anak untuk memperoleh pendidikan

3. UU no. 20 Tahun 2003 Sisdiknas

Pasal 5 ayat (1) : Setiap warga negara mempunyai HAK YANG SAMA untuk memperoleh pendidikan yang bermutu

4. Millennium Development Goals 2005

  • Eradicating Extreme Poverty and Hunger
  • Achieving Universal Basic Education
  • Promoting  Gender Equality and Empowering Women
  • Reducing Child Mortality
  • Improving Maternal Health
  • Combating HIV/AIDS, Malaria, and Other Diseases
  • Ensuring Environmental Sustainability

5. Deklarasi Bandung (Nasional) “ Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif ” 8-14 Agustus 2004

  • Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal
  • Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural
  • Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerja sama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.

6. DEKLARASI DAKAR PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (2000)

  • Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak dini usia, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung
  • Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik
  • Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup (life skills) yang sesuai.
  • Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa
  • Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam pendikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik
  • Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga  hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup (life skills) yang penting.

7. Inclusion and the removal of Barriers to Learning 26th – 29th September 2005, Bukittinggi, West Sumatra, Indonesia Grounds for discrimination againts Children

1.        Gender
2.        Disability
3.        Race, xenophobia and racism
4.        Ethnic origin
5.        Sexual orientation
6.        Particular castes, tribes “untouchability”
7.        Language
8.        Children not registered at birth
9.        Children born a twin
10.     Children born on an unlucky day
11.     Children born in abnormal condition
12.     A “one child” or “three child” policy
13.     Orphans
14.     Working children
15.     Children subjected to violence
16.     Child beggars
17.     Children affected by HIV/AIDS
18.     Children of parents with HIV/AIDS
19.     Young single mothers

20.     Minorities, including :  a). Roma children/gypsies/travelers/nomadic children b). Children indigenous communities

21. Non-nationals, including

•          Immigrant children
•          Illegals immigrants
•          Children of migrant workers
•          Refugees/asylum-seekers
•          Including unaccompanied refugees

22.  Children affected by natural disasters
23.  Place of residence

- Distinction between different – provinces/territories/state, etc.
- Rural (including rural exodus)
- Urban
- Children living in slums
- Children in remote areas and remote islands
- Displaced children
- Homeless children
-  Abandoned children

24. Children place in alternative care

- Ethnic minority children placed in alternative care
- Intitutionalized children
- Children living and/or working in the streets

25. Children involved in juvenile justice system

- In particular, children whose liberty is restricted

26. Children affected by armed conflict
27.  Children living in poverty/extreme poverty

•          Unequal distribution of national wealth
•          Social status/social disadventage/social disparities
•          Children affected by economic problem/ changes
•          Ecomonic status of parents cousing racial segregation at shool
•          Parental property
•          Parents’ religion
•          Religion-based personal status laws
•          Non-marital children (children born out of wedlock)
•          Children of single-parent families
•          Children in incestuous unions
•          Children of marriages between people of different ethnic/religious groups of nationalit

Sumber: http://www.pkplk-plb.org/

Pengumuman SNMPTN 2010


Pengumuman Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNM PTN) akan dilakukan serentak pada Sabtu tangal 17 Juli 2010 secara online.

Data calon mahasiswa yang gagal masuk PTN mencapi 279.508 peserta. Program studi yang selama ini menjadi pilihan favorit seperti pendidikan dokter, teknik kimia, farmasi, teknik industri, dan teknik elektro tetap menjadi pulihan untuk tujuan masa depan.

Berikut data SNMPN 2010:

  • Daya tampung: 89.355 kursi
  • Peserta: 367.909 orang
  • Diterima: 88.401
  • Gagal: 279.508 peserta
  • Bangku kosong: 954
  • Penyebab bangku kosong: prodi yang kurang diminati, persaingan ketat antar peserta SNMPTN
  • Persaingan: antara lain persaingan prodi oleh 58.120 peserta. Pada jurusan IPA, nilai rata-ratanya adalah 69,51, sedangkan di jurusan IPS nilai rata-rata 66,56. Persaingan ketat terjadi pada mereka yang nilainya di atas rata-rata.
  • Prodi favorit: pendidikan dokter, teknik kimia, farmasi, teknik industri, teknik elektro, hubungan internasional, akuntansi, komunikasi, dan psikologi. (sumber: http://www.jawapos.co.id)

Untuk lihat pengumuman SNMPTN secara online dapat dilihat diwebsite resmi SNMPTN, klik tautan berikut:

website snmptn

TK-SD Satu Atap


PENGERTIAN

TK-SD Satu Atap adalah penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang berada dalam satu kesatuan dengan SD, baik secara terpadu maupun terpisah, baik dalam satu lokasi maupun beda lokasi.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan  TK-SD Satu Atap adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan TK.

2. Mendekatkan pola pembelajaran pendidikan di TK dan SD kelas awal sebagai inovasi pembelajaran dalam pendidikan.

3. Memfasilitasi proses masa transisi dari TK ke SD kelas awal.

PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN

Prinsip-prinsip penyelenggaraan TK-SD Satu Atap adalah sebagai berikut:

1.  Pemerataan dan perluasan akses.  Penyelenggaraan pendidikan TK-SD Satu Atap diarahkan untuk menampung anak usia TK di wilayah yang belum terjangkau oleh pendidikan TK.

2.  Transisional. Penyelenggaraan pendidikan TK-SD Satu  Atap diarahkan untuk menfasilitasi transisi dan mendekatkan pola pembelajaran anak dari  TK ke SD kelas awal.

3.  Pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan TK-SD Satu Atap dilakukan dengan memberdayakan semua potensi anggota masyarakat. Melalui pemberdayaan ini, diharapkan masyarakat dapat memberikan perhatian, pembinaan, dan kerjasama yang baik untuk kelangsungan penyelenggaraan TK-SD Satu Atap.

4.  Kerjasama dengan pihak terkait (stakeholders). TK-SD Satu Atap diselenggarakan melalui kerjasama, baik dengan instansi/ lembaga terkait, masyarakat, maupun perorangan.

5.  Sistem pembinaan. Program pendidikan TK-SD Satu Atap dilakukan secara berjenjang oleh Pengawas TK/SD, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikannya.

6.  Keberlanjutan  (sustainability). Program dan penyelenggaraan  TK-SD Satu Atap perlu diselenggarakan secara berkelanjutan melalui dukungan moral, finansial, teknis-edukatif, dan administratif baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat.

LATAR BELAKANG

Taman Kanak-kanak (TK) merupakan bentuk pendidikan anak usia dini jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan  bagi anak usia empat tahun sampai masuk pendidikan dasar, (Undang-undang  RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28). Pendidikan TK diselenggarakan dalam upaya membantu meletakkan dasar perkembangan semua aspek tumbuh kembang bagi anak usia sebelum memasuki sekolah dasar.

Pendidikan TK merupakan tahapan pendidikan yang penting untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan anak sesuai dengan tahap perkembangannya (developmental task) dan menyiapkan anak usia TK untuk siap memasuki sekolah.

Usia TK merupakan  ”usia emas” (golden age) untuk menerima rangsangan yang hanya datang sekali dan  tidak dapat diulang sekaligus fase yang sangat menentukan untuk pengembangan kualitas manusia selanjutnya. Bagi anak yang memperoleh pendidikan TK akan dapat mempersiapkan diri memasuki sekolah dasar dengan lebih baik.

Berdasarkan data Pusat Statistik Pendidikan (PSP), Balitbang, Depdiknas Tahun 2008 menunjukkan bahwa layanan pendidikan TK masih sangat terbatas. Lembaga TK di Indonesia yang berjumlah 54.742 TK,  hanya sebesar 708 TK (1,3%) yang merupakan TK Negeri Pembina sebagai  TK percontohan, sedangkan TK lain

yang berjumlah 54.034 (98,2%) adalah TK Swasta. Peningkatan akses layanan pendidikan TK pada  milestone tahun 2009 ditargetkan sebesar 45%, namun sampai saat ini kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa layanan pendidikan TK baru mencapai 23% dari anak usia 5-6 tahun sebesar 7.861.400 anak. Kenyataan di lapangan berdasarkan data PSP Balitbang Depdiknas tahun 2006, menunjukkan bahwa jumlah siswa baru SD kelas I sebesar 4.440.896 siswa, dengan

rincian siswa baru yang berasal dari TK sebesar 1.819.345 siswa (40.97%) dan siswa baru yang tidak berasal dari TK, sebesar 2.621.551 siswa (59,03%). Hasil penelitian Direktorat Pendidikan Dasar, Ditjen Dikdasmen, Depdiknas tahun 2000, menunjukkan bahwa Pendidikan TK memilikikontribusi terhadap kesiapan belajar siswa SD kelas 1. Kontribusi ini terjadi pada semua aspek kesiapan belajar, termasuk  bahasa, kecerdasan, sosial, motorik, moral, perasaan, daya cipta, dan kedisiplinan.

Program Wajar Dikdas sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 1984, sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Wajar Dikdas, masih menghadapi permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan penuntasan Wajar Dikdas sembilan tahun diharapkan tuntas tahun 2008. Hal ini dapat dilihat pada angka mengulang kelas di SD/MI, dari data PSP Balitbang Depdiknas pada tahun 2004, sebesar 841.662 siswa, dengan rincian untuk kelas I sebesar 292.462 siswa (34%), kelas II sebesar 165.888 siswa (20), kelas III sebesar 131.159 siswa (16%), kelas IV sebesar 94.829 siswa (16%), kelas V sebesar 56.776 siswa (7%), dan kelas VI sebesar 8.424 siswa (15) serta MI sebesar 92.124 siswa (11%). Dari data tersebut menunjukkan bahwa angka mengulang kelas di SD/MI masih cukup tinggi terutama untuk kelas I, II, dan III. Dengan melihat kenyataan di atas maka upaya pengurangan angka mengulang kelas perlu mendapat perhatian serius dalam penyusunan program pembangunan pendidikan di Sekolah Dasar.

Di samping itu terjadi miskonsepsi pada transisi pendidikan TK dan SD kelas awal yang harus segera dicarikan solusinya. Beberapa kasus sering dijumpai pada siswa SD kelas awal. Di TK, anak terbiasa dengan kebebasan dalam bermain dan bersosialisasi dengan teman. Setelah  masuk SD kelas awal, anak langsung dihadapkan pada aktivitas akademik dan masa peralihan dari penggunaan

bahasa ibu ke bahasa nasional. Bila pada SD kelas awal diterapkan disiplin yang kaku, tentunya akan menimbulkan rasa takut pada anak sehingga anak menjadi takut (phobia) bersekolah.

Fenomena lain yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa anak-anak yang masuk SD harus mempunyai kemampuan yang memadai. Fenomena  ini menyebabkan beberapa SD menetapkan syarat bagi calon siswa kelas 1 harus menguasai baca, tulis dan hitung. Tuntutan persyaratan ini menciptakan pola pembelajaran di TK menekankan programnya untuk mengajar anak berkemampuan membaca, menulis dan berhitung, yang diselenggarakan seperti di SD dengan mengabaikan prinsip-prinsip pembelajaran di TK. Bahkan  banyak TK yang melaksanakan les baca, tulis dan hitung untuk memper-siapkan anak masuk SD. Selain tuntutan tersebut, orangtua juga ingin agar anaknya cepat pintar. Fenomena ini tentunya secara psikologis bertentangan dengan prinsip-prinsip perkembangan anak.

Berdasarkan permasalahan dan pemikiran tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan layanan pemerataan akses dan keadilan untuk memperoleh pendidikan TK, serta permasalahan transisi pendidikan dari TK ke SD kelas awal, perlu diupayakan alternatif inovasi kelembagaan dengan mendekatkan pola penyelenggaraan pendidikan TK dan SD. Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan TK-SD Satu Atap, baik  dari segi pendekatan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana,  pembiayaan, pengelolaan, pengembangan program.

DASAR

Dasar penyelenggaraan TK-SD Satu Atap adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 19  Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

4. Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Organisasi dan  Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar  Menengah.

Sumber: Buku Penyelenggaraan TK dan SD Satu Atap
Direktorat Pembinaan TK dan SD, Ditjen MPDM, Depdiknas

Silabus/RPP/Tematik SD Kl 1, 2, 3


Inilah kumpulan lengkap Silabus, RPP, dan Jaringan Tema/Indikator yang disusun berdasarkan tema-tema dan juga dilengkapi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal).

Silakan pilih dokumen yang diperlukan untuk diunduh.

  1. KKM Silabus Lengkap Kl-1-2-3
  2. RPP Tematik Kl 1 Smt 1-2
  3. RPP Tematik Kl 2 Smt 1-2
  4. RPP Tematik Kl 3 Smt1-2
  • Pendahuluan-Konsep Dasar Pembelaran Terpadu

Jaringan Tema, Silabus, dan RPP Kelas 1

  • JarTema-slbus-rpp-Alat Komunikasi-1
  • JarTema-slbus-rpp-Alat Transportasi-1
  • JarTema-slbus-rpp-Aku dan Klgku-1
  • JarTema-slbus-rpp-Lingk Rumahku-1
  • JarTema-slbus-rpp-Kbersih Kesehtn Keamnan-1
  • JarTema-slbus-rpp-Tempt-Umum-1

Jaringan Tema, Silabus, dan RPP Kelas 2

  • JarTema-slbus-rpp-Hidup Hemat-2
  • JarTema-slbus-rpp-Saling Menghrmti-2
  • JarTema-slbus-rpp-Lingkungan-2
  • JarTema-slbus-rpp-Hak-Kewajbn-2
  • JJarTema-slbus-rpp-Tempat Umum-2
  • JarTema-slbus-rpp-Keperluan Manusia-2

Jaringan Tema, Silabus, dan RPP Kelas 3

  • JarTema-slbus-rpp-Norma Masy-3
  • JarTema-slbus-rpp-Persatuan Kesatuan-3
  • JarTema-slbus-rpp-Makhluk Hidup-3
  • JarTema-slbus-rpp-Rumahku-3
  • JarTema-slbus-rpp-KerjaSama-3
  • JarTema-slbus-rpp-Lingk Desa dan Kecamatan-3

 

Bila berminat memiliki dokumen di atas, silakan unduh di sini

 

 

Pedoman Teknis Pos PAUD


Pedoman teknis penyelenggaraan Pos PAUD telah diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010.

Pos PAUD adalah bentuk  layanan PAUD yang penyelenggaraannya  dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu. Mengapa perlu POS PAUD?

Latar Belakang

Usia dini merupakan masa emas perkembangan. Pada masa  itu terjadi  lonjakan  luar  biasa  pada  perkembangan  anak  yang  tidak  terjadi pada  periode  berikutnya.  Para  ahli  menyebutnya  sebagai  usia  emas perkembangan  (golden  age).    Untuk  melejitkan  potensi  perkembangan tersebut, setiap anak membutuhkan asupan gizi seimbang, perlindungan kesehatan,  asuhan  penuh  kasih  sayang,  dan  rangsangan  pendidikan yang  sesuai  dengan  tahap  perkembangan  dan  kemampuan  masing-masing  anak. Pemberian  rangsangan  pendidikan  dapat  dilakukan  sejak lahir,  bahkan  sejak  anak  masih  dalam  kandungan.  Rangsangan pendidikan  ini hendaknya  dilakukan  secara  bertahap,  berulang, konsisten, dan tuntas, sehingga memiliki daya ubah (manfaat) bagi anak. Seiring bertambahnya usia, anak-anak membutuhkan rangsangan pendidikan yang lebih lengkap, sehingga memerlukan tambahan layanan pendidikan  di  luar  rumah  yang  dilakukan  oleh  lingkungan  maupun lembaga  pendidikan  anak  usia  dini  (PAUD).  Rangsangan  pendidikan yang dilakukan di  rumah  (home base) dan yang dilakukan di  luar rumah (center  base)  hendaknya  selaras  dan  saling  mendukung,  sehingga diperoleh manfaat yang optimal. Rangsangan  pendidikan  di  luar  rumah  sudah  dapat  dimulai setelah  anak  berusia  6  bulan  bahkan  sejak  usia  3  bulan.  Sayangnya layanan  anak  seusia  ini  keberadaannya  terbatas. Kalaupun  ada,  belum tentu terjangkau oleh masyarakat, baik dari sisi jarak maupun biayanya. Keberadaan Pos PAUD sebagai salah satu bentuk Satuan PAUD Sejenis  (SPS)  dimaksudkan untuk menjembatani  kebutuhan  ini.  Dalam pelaksanaannya  Pos  PAUD  dapat  diintegrasikan  dengan  layanan  Bina Keluarga  Balita  (BKB)  dan  Pos  Pelayanan  Terpadu  (Posyandu).  Pos PAUD diperuntukkan bagi masyarakat yang belum siap mengikutsertakan anaknya  dalam  layanan  PAUD  yang  lebih  intensif,  baik  karena  alasan kerepotan mengantar, biaya, maupun faktor lainnya.

Pengertian

1.  Pendidikan  anak  usia  dini  adalah  suatu  upaya  pembinaan  yang ditujukan  kepada  anak  sejak  lahir  sampai  dengan  usia  enam  tahun yang  dilakukan  melalui  pemberian  rangsangan  pendidikan  untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan  lebih  lanjut (UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas).

2.  Satuan  PAUD  Sejenis  adalah  bentuk-bentuk  Satuan  PAUD  jalur pendidikan nonformal selain Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak  yang  penyelenggaraannya  dapat  diintegrasikan  dengan berbagai  program  layanan  anak  usia  dini  yang  telah  ada  di masyarakat  seperti  Posyandu,  Bina  Keluarga  Balita,  Taman Pendidikan Al-Qur’an, Pelayanan Anak Kristen, Bina Iman Anak, atau layanan terkait lainnya.

3.  Pos PAUD adalah bentuk  layanan PAUD yang penyelenggaraannya  dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu.

4.  Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD adalah acuan minimal dalam penyelenggaraan Pos PAUD.

Tujuan Pedoman

1.  Sebagai pedoman bagi para pembina, penyelenggara, pengelola, dan  Kader Pos PAUD.

2.  Sebagai  pedoman  bagi  aparat  terkait  dalam melakukan  pembinaan program Pos PAUD.

Tujuan Program

  1. Memberikan layanan PAUD yang dapat menjangkau masyarakat luas hingga ke pelosok pedesaan.
  2. Memberikan wahana bermain yang mendidik bagi anak-anak usia dini yang tidak terlayani PAUD lainnya.
  3. Memberikan contoh kepada orangtua dan keluarga tentang cara-cara pemberian  rangsangan  pendidikan  bagi  anak  usia  dini  untuk dilanjutkan di rumah.

Buku Pedoman Teknis

Pedoman teknis penyelenggaraan Pos PAUD telah diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010.

Sebagai pedoman teknis, buku menjelaskan secara lengkap mulai dari latar belakang program, tujuan, mekanisme dan prosedur pengelolaan.

Buku pedoman yang terdiri atas 7 bab ditambah dengan lampiran ini, isinya sbb.:

Bab I  Pendahuluan: memuat latar belakang,pengertian, dasar hukum,  tujuan pedoman,   tujuan program, lingkup pedoman.

Bab II Prinsip Dasar Pos Paud:

A.  Berbasis masyarakat

B.  Prinsip kesederhanaan (Kesederhanaan program, mainan, pengelolaan, tempat, dan pakaian)

C.  Prinsip mudah, murah, dan bermutu

Bab III Peserta Didik, Pendidik, dan Pengelola: Peserta didik,   Orangtua, Pendidik, Pengelola, Tim pemantau, Pembina tingkat desa/kelurahan,Lembaga penyelenggara

Bab IV Teknis Pembentukan Pos Paud : Pemilihan posyandu, Identifikasi dukungan lingkungan  , Penentuan tempat kegiatan, Penyiapan ape (sesuai usia anak), Koordinasi dengan petugas terkait, Pelatihan kader, Peresmian pos paud, Penyiapan buku administrasi, Pembiayaan kegiatan, Pelaporan dan perijinan Pembinaan, Indikator keberhasilan.

Bab V Teknis Penyelenggaraan: Pendaftaran calon peserta didik  , Penyusunan rencana kegiatan  , Jadwal kegiatan harian, Jadwal kegiatan main bulanan, Kemampuan yang akan dikembangkan, Materi kegiatan, Pengelompokkan anak, Penanganan anak berkebutuhan khusus, Pelaksanaan kegiatan.

Bab VI Proses Kegiatan

A.  Pengasuhan bersama (usia 3-30 bulan): Penataan tempat main, Penyambutan kedatangan anak, Kegiatan main.

B.  Bermain bersama (usia 31-72+ bulan): Penataan tempat main, Penyambutan kedatangan anak, Main pembukaan dan ikrar bersama, Transisi menuju kelompok, Waktu lingkaran 1 (pijakan sebelum main), Waktu bermain, Waktu beres-beres Waktu lingkaran 2 (pijakan setelah main/recalling), Makan bekal bersama, Kegiatan penutup.

Bab VII Evaluasi Dan Pembinaan

A.  Evaluasi: Evaluasi program, Evaluasi perkembangan anak, Tata cara evaluasi perkembangan anak, Tindak lanjut.

B.  Pembinaan: Petugas pembina dan Lingkup pembinaan

C.  Pelaporan: Pelaporan perkembangan anak dan Pelaporan program

D.  Sertifikat tanda serta belajar

Daftar Lampiran

  • Contoh APE sesuai usia anak
  • Resep-resep membuat bahan main
  • Jadwal pelatihan kader tahap i
  • Jadwal pelatihan kader tahap ii
  • Format buku induk anak
  • Format buku data pengelola dan kader
  • Format daftar hadir pengelola dan kader
  • Format daftar hadir anak
  • Rencana kegiatan harian
  • Format catatan perkembangan anak
  • Daftar rekap iuran anak
  • Format buku kas
  • Format buku inventaris
  • Format buku tamu
  • Format penilaian keberhasilan program  pos paud
  • Formulir pendaftaran peserta pos paud
  • Jadwal kegiatan harian pos paud
  • Jenis kegiatan pengasuhan bersama
  • Laporan perkembangan anak
  • Format surat tanda serta belajar pos paud
  • Pengaturan jadwal hari masuk masing-masing  kelompok
  • Kegiatan main anak

Dokumen untuk diunduh:

Pedoman_Teknis_Penyelenggaraan_Pos_PAUD

Panduan Kegiatan Pengembangan Diri


Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai  bagian integral dari kurikulum sekolah/madrasah (SD/MI/SDLB – SMP/MTs/SMPLB – SMA/MA/SMALB/SMK). Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling  berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstra kurikuler. Di samping itu, untuk satuan pendidikan kejuruan, kegiatan pengembangan diri, khususnya pelayanan konseling ditujukan guna pengembangan kreativitas dan karir. Untuk satuan pendidikan khusus, pelayanan konseling menekankan peningkatan kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik.

Kegiatan pengembangan diri berupa pelayanan konseling difasilitasi/ dilaksanakan oleh konselor, dan kegiatan ekstra kurikuler dapat dibina oleh konselor, guru dan atau tenaga kependidikan lain sesuai dengan kemampuan dan kewenangnya. Pengembangan diri yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pelayanan konseling dan kegiatan ekstra kurikuler dapat megembangankan kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

Buku Panduan Pengembangan Diri terbitan Pusat Kurikulum Kemendiknas memberi petunjuk kepada sekolah/guru apa, mengapa, dan bagaimana “pengembangan diri” harus dilaksanakan.

Tujuan

Tujuan Umum

Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat,  minat, kondisi dan perkembangan peserta didik, dengan memperhatikan kondisi sekolah/madrasah.

Tujuan Khusus

Pengembangan diri bertujuan menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan:

a.  Bakat

b.  Minat

c.  Kreativitas

d. Kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan

e.  Kemampuan kehidupan keagamaan

f.   Kemampuan sosial

g.  Kemampuan belajar

h.  Wawasan dan perencanaan karir

i.    Kemampuan pemecahan masalah

j.   Kemandirian

Ruang Lingkup

Pengembangan diri meliputi kegiatan terprogram dan tidak terprogram.

Kegiatan terprogram direncanakan secara khusus dan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pribadinya. Kegitan tidak terprogram dilaksanakan secara lansung oleh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah/madrasah yang diikuti oleh semua peserta didik.

Kegiatan terprogram terdiri atas dua komponen:

  • Pelayanan konseling, meliputi pengembangan: (a).  kehidupan pribadi (b).  kemampuan sosial (c).  kemampuan belajar (d).  wawasan dan perencanaan karir
  • Ekstra kurikuler, meliputi kegiatan: (a).  kepramukaan (b).  latihan kepemimpinan, ilmiah remaja, palang merah remaja(c).  seni, olahraga, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan

Bentuk Pelaksanaan

  1. Kegiatan pengembangan diri secara terprogram dilaksanakan dengan perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara individual,  kelompok, dan atau klasikal melalui penyelenggaraan: (1) layanan dan kegiatan pendukung konseling (2) kegiatan ekstra kurikuler.
  2. Kegiatan  pengembangan diri secara tidak terprogram dapat dilaksanakan sebagai berikut.(a). Rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan terjadwal, seperti: upacara bendera, senam, ibadah khusus keagamaan bersama, keberaturan, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri. (b). Spontan, adalah kegiatan  tidak terjadwal dalam kejadian khusus seperti: pembentukan perilaku memberi salam, membuang sampah pada tempatnya, antri, mengatasi silang pendapat (pertengkaran). (c). Keteladanan, adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari seperti:   berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan dan atau keberhasilan orang lain, datang tepat waktu.

Contoh Program

Pada bagian akhir buku panduan pengembangan diri ini, dilengkapi contoh-contoh, antara lain:

  • penugasan pengasuhan kepada konselor
  • program tahunan/semesteran/bulanan/mingguan/harian pelayanan konseling
  • jenis dan frekuensi layanan yang diterima peserta didik
  • laporan nilai hasil kegiatan pelayanan konseling
  • rincian kewajiban konselor
  • isian format perhitungan jam kegiatan pelayanan konseling di sekolah/madrasah (tidak penuh satu bulan)
  • rambu-rambu rencana kegiatan estra kurikuler
  • rambu-rambu pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler
  • rambu-rambu laporan kegiatan ekstra kurikuler
  • laporan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan estra kurikuler
  • nilai peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler

Dokumen untuk diunduh

Model Pengembangan Diri SD/MI/SDLB-SMP/MTs/SMPLB-SMA/MA/SMALB/SMK

Peringkat UASBN 2010 Jawa Timur


Sabtu, 19 Juni 2010 hasil UASBN akan diumumkan di sekolah SD/MI. Siswa yang berhasil meraih nilai UN tertinggi di Jawa Timur diraih 4 anak dengan jumlah nilai sama.

Berikut data UASBN 2010 Jawa Timur:

  • Penyelenggara UASBN SD/MI negeri dan swasta sebanyak 25.763 lembaga.
  • Peserta sebanyak 614.757 siswa.
  • Peringkat Siswa Tingkat  Jatim

Hasil UASBN 2010


Nilai UASBN SD/MI kemarin (15 Juni) sudah berada di Dinas Pendidikan Kab/Kota. Namun, pengumuman kelulusan baru terjadwal pada 19 Juni 2010.

Bagaimana hasil UASBN 2010? Inilah hasil dari beberapa daerah yang saya ambil dari kora Jawa Pos edisi 16 Juni 2010,  http://www.jawapos.co.id dan dari http://www.diknas.go.id

Untuk siswa peraih nilai UASBN tertinggi Jawa Timur, silakan klik teks berikut: Peringkat UASBN 2010 SD/MI Jawa Timur

Hasil UASBN:

Kota Surabaya

Kota Kediri

Kab. Kediri

Kab. Mojokerto

  • Peringkat 1 diraih 5 siswa:
  1. Devina Tharifah Arsari (SDN Mojosari II) Nilai 28,90
  2. Dhea Nur Isnaini (SDN Mojosari II) Nilai 28,90
  3. Gabrielle Laurensia Imon (SDN Mojosari II) Nilai 28,90
  4. Ida Rachmawati (SDN Mojosari II) Nilai 28,90
  5. Lailatul Aini Fikri (SDN Mojosari I) Nilai 28,90

Kota Probolinggo

  • Nilai tertinggi: Retno Try Lestari (SDN Sukabumi 4 Kota Probolinggo dengan nilai 28,95)

Kab. Gresik

  • Avis Sugianto (SDN Kacangcankring, Gresik dengan nilai 28,95)

Kab. Tulungagung

  • Maulidah Izzatul Amin (SD Islam Qurrota A’yun, Tulungagung dengan nilai 28,95),

Kab. Lamongan

  • Tertinggi: Dinda Ayu Rizky (SDN Plosoboden, Kecamatan Deket) dengan nilai 28,35.
  • Peringkat Jatim : 3 sekolah masuk 10 besar
  • Ranking 8 Jatim            : SDN Made 1 Kecamatan Lamongan (Rt 27,7)
  • Ranking 9 Jatim            : SDN Tumenggungan 2, Kecamatan Lamongan (Rt 27,66)
  • Ranking 8 Jatim            : SDN Sugihwaras, Kecamatan Deket (Rt 27,58)

Kab.  Tuban

  • Peserta: 17. 929 siswa (SD:14.234 siswa dan MI 3.695 siswa)
  • Siswa tertinggi: siswa SDIT Al-Uswah Tuban 28,8
  • Nilai rata-rata UASBN adalah 21,51.

Kab. Bojonegoro

  • Tertinggi 28,5, Atifa Kurnia Susherdiana dari SDN II Kadipaten.
  • Peserta 19.155 siswa SD/MI.

Kab. Jember

  • Nancy Amalia Rosa SDN Jember Lor I. 28,95

Kab. Bangkalan

  • Peserta : 19.601 peserta UASBN
  • Sekolah: 749 sekolah dan madrasah
  • Nilai tertinggi 28,00
  • Nilai terendah 6,30
  • Kelulusan siswa: 100 persen.
  • Siswa nilai tertinngi:,
  1. Aulia Nur Fadilah dan Moh. (SDN Pejagan 5), Nilai 28,00 (BI=9.00, MM=9,75, IPA=9,25)
  2. Dading Gama A. dengan nilai (SDN Pejagan 5) Nilai 28,00 (BI=9.00, MM=9,75, IPA=9,25)
  3. Fajar Nur A. (SDN Kraton 2) nilai 27,95
  4. Ervian Aprianto (SDN Pejagan 5) mengumpulkan nilai 27,95.
  5. Choirul Anam (SDN Kraton 2), 27,80
  6. Berliana Firdauzhi (SDN Pejagan 5), 27,80
  7. Faisol (SDN Patenteng 2 Modung) juga meraih nilai sama, 27,80.
  8. Ainur Ridho, (SDN Kraton 2) nilai 27,75
  9. Khoirurrozikin (SDN Kraton 2) nilai 27,75
  10. Ya’kub Alghozali. (SDN Kraton 2) nilai 27,75

Jawa Tengah

  • Rata-rata: 19,51
  • Tertinggi SD
  1. SD Guntur Demak 27,61
  2. SDN 5 Boyolali, dan
  3. SDN Kalibeber.
  • Tertinggi MI
  1. MI Muhammadiyah Sudimoro (26,45)
  2. MI Ma’arif Kalilembu
  3. MIN Sumberejo.
  • Kab/Kota dengan rata-rata tertinggi:
  1. Kota Magelang,
  2. Kota Surakarta, selanjutnya
  3. Kabupaten Karanganyar,
  4. Sragen,
  5. Sukoharjo,
  6. Wonogiri,
  7. Rembang,
  8. Klaten,
  9. Temangguung, dan
  10. Cilacap
  • paling rendah adalah Kabupaten Banjarnegara.

Fungsi, Tujuan, dan Jenis PAUD


Pendidikan  anak  usia  dini  adalah  suatu  upaya  pembinaan  yang  ditujukan  kepada anak  sejak  lahir  sampai  dengan  usia  6  (enam)  tahun  yang  dilakukan  melalui pemberian  rangsangan  pendidikan  untuk  membantu  pertumbuhan  dan perkembangan  jasmani  dan  rohani  agar  anak memiliki  kesiapan  dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Fungsi dan Tujuan PAUD

Berdasarkan PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidiukan, fungsi dan tujuan PAUD diatur dalam Pasal 61. Berikut bunyi lengkapnya:

(1)  Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

(2)  Pendidikan anak usia dini bertujuan:

a.  membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan

b.  mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan social peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan PAUD

PAUD Jalur Formal (Pasal 62)

(1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.

(2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

(3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

PAUD Jalur Nonformal (Pasal 107)

(1)       Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.

(2) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:

a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;

b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;

c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;

d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan

e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Penerimaan Peserta Didik Pasal 63

Peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Informasi sekilas di atas adalah merupakan sebagain isi dari PP 17 tahun 2010. Bila berminat, PP ini dapat diunduh secara gratis dengan klik tautan derikut:

Tujuan, Prinsip, dan Filsafat Pendidikan TPA


Pengertian

Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan  dan  kesejahteraan  sosial  terhadap  anak  sejak  lahir  sampai dengan usia enam tahun.

Tujuan layanan Program TPA adalah:

a.  Memberikan  layanan  kepada  anak  usia  0  –  6  tahun  yang  terpaksa ditinggal orang tua karena pekerjaan atau halangan lainnya.

b.  Memberikan  layanan  yang  terkait  dengan  pemenuhan  hak-hak  anak untuk  tumbuh  dan  berkembang,  mendapatkan  perlindungan  dan  kasih sayang, serta hak untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya

Pengelompokkan Usia

Kegiatan  pengasuhan  dan  bermain  di  TPA  dilakukan  dengan  cara

dikelompokkan berdasarkan usia, dengan pengelompokkan sebagai berikut:

a. Kelompok usia 3 bulan - < 2 tahun
b. Kelompok usia 2 tahun - < 4 tahun
c. Kelompok usia 4 tahun - < 6 tahun

Prinsip Umum Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini yang diterapkan dalam program TPA didasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

  1. Berorientasi pada kebutuhan anak.
  2. Sesuai dengan perkembangan anak.
  3. Sesuai dengan keunikan setiap individu.
  4. Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain.
  5. Anak belajar dari yang konkrit ke abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari gerakan ke verbal, dan dari diri sendiri ke sosial.
  6. Anak sebagai pembelajar aktif.
  7. Anak belajar melalui interaksi sosial
  8. Menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar.
  9. Merangsang munculnya kreativitas dan inovatif.
  10. Mengembangkan  kecakapan hidup anak.
  11. Menggunakan  berbagai  sumber  dan  media  belajar  yang  ada  di lingkungan sekitar.
  12. Anak belajar sesuai dengan kondisi sosial budayanya.
  13. Melibatkan  peran  serta  orangtua  yang  bekerja  sama  dengan  para pendidik di lembaga PAUD.
  14. timulasi  pendidikan  bersifat  menyeluruh  yang  mencakup  semua aspek perkembangan.

Berikut penjelasan prinsip-prinsip dimaksud:

1.  Berorientasi pada kebutuhan anak.

Pada  dasarnya  setiap  anak memiliki  kebutuhan  dasar  yang  sama,  seperti kebutuhan  fisik,  rasa aman, dihargai,  tidak dibeda-bedakan, bersosialisasi, dan kebutuhan untuk diakui. Anak tidak bisa belajar dengan baik apabila dia lapar, merasa tidak aman/ takut, lingkungan tidak sehat, tidak dihargai atau diacuhkan  oleh  pendidik  atau  temannya.  Hukuman  dan  pujian  tidak termasuk  bagian  dari  kebutuhan  anak,  karenanya  pendidik  tidak menggunakan  keduanya  untuk  mendisiplinkan  atau  menguatkan  usaha yang ditunjukkan anak.

2.  Sesuai dengan perkembangan anak.

Setiap usia mempunyai tugas perkembangan yang berbeda, misalnya pada usia 4 bulan pada umumnya anak bisa tengkurap, usia 6 bulan bisa duduk, 10 bulan bisa berdiri, dan 1 tahun bisa berjalan. Pada dasarnya semua anak memiliki pola perkembangan yang dapat diramalkan, misalnya anak akan bisa berjalan setelah bisa  berdiri.  Oleh  karena  itu  pendidik  harus  memahami  tahap  perkembangan anak  dan  menyusun  kegiatan  sesuai  dengan  tahapan  perkembangan  untuk mendukung pencapaian tahap perkembangan yang lebih tinggi.

3.  Sesuai dengan keunikan setiap individu.

Anak  merupakan  individu  yang  unik,  masing-masing  mempunyai  gaya belajar  yang  berbeda.  Ada  anak  yang  lebih  mudah  belajarnya  dengan mendengarkan  (auditori),  ada  yang  dengan melihat  (visual)  dan  ada  yang harus dengan bergerak (kinestetik). Anak juga memiliki minat yang berbeda-beda  terhadap  alat/  bahan  yang  dipelajari/digunakan,  juga  mempunyai temperamen  yang  berbeda,  bahasa  yang  berbeda,  cara  merespon lingkungan,  serta  kebiasaan  yang  berbeda.  Pendidik  seharusnya mempertimbangkan perbedaan  individual anak, serta mengakui perbedaan tersebut  sebagai  kelebihan  masing-masing  anak.  Untuk  mendukung  hal tersebut  pendidik  harus  menggunakan  cara  yang  beragam  dalam membangun  pengalaman  anak,  serta  menyediakan  ragam  main  yang cukup.

4.  Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain.

Pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Melalui bermain anak  belajar  tentang:  konsep-konsep  matematika,  sains,  seni  dan

kreativitas,  bahasa,  sosial,  dan  lain-lain.  Selama  bermain,  anak mendapatkan  pengalaman  untuk  mengembangkan  aspek-aspek/nilai-nilai moral,  fisik/motorik,  kognitif,  bahasa,  sosial  emosional,  dan  seni. Pembentukan  kebiasaan  yang  baik  seperti  disiplin,  sopan  santun,  dan lainnya dikenalkan melalui cara yang menyenangkan.

Dasar Filsafat Pendidikan Di TPA

Untuk mendukung mewujudkan  anak  usia  dini  yang  berkualitas, maju, mandiri, demokrasi,  dan  berprestasi, maka  filsafat  pendidikan  di  TPA  dapat  dirumuskan menjadi: Tempa, Asah, Asih, Asuh.

1.  Tempa

Yang dimaksud dengan  tempa adalah untuk mewujudkan kualitas  fisik anak usia  dini  melalui  upaya  pemeliharaan  kesehatan,  peningkatan  mutu  gizi, olahraga  yang  teratur  dan  terukur,  serta  aktivitas  jasmani  sehingga  anak memiliki fisik kuat, lincah, daya tahan dan disiplin tinggi.

2.  Asah

Asah  berarti  memberi  dukungan  kepada  anak  untuk  dapat  belajar  melalui bermain  agar  memiliki  pengalaman  yang  berguna  dalam  mengembangkan seluruh  potensinya.  Kegiatan  bermain  yang  bermakna,  menarik,  dan merangsang  imajinasi,  kreativitas  anak  untuk  melakukan,  mengekplorasi, memanipulasi,  dan  menemukan  inovasi  sesuai  dengan  minat  dan  gaya belajar anak.

3.  Asih

Asih  pada  dasarnya  merupakan  penjaminan  pemenuhan  kebutuhan  anak untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  pengaruh  yang  dapat  merugikan pertumbuhan  dan  perkembangan, misalnya  perlakuan  kasar,  penganiayaan fisik dan mental dan ekploitasi.

4.  Asuh

Melalui  pembiasaan  yang  dilakukan  secara  konsisten  untuk  membentuk perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri anak dalam hal:

  • a.  Integritas, iman, dan taqwa;
  • b.  Patriotisme, nasionalisme dan kepeloporan;
  • c.  Rasa tanggung jawab, jiwa kesatria, dan sportivitas;
  • d.  Jiwa kebersamaan, demokratis, dan tahan uji;
  • e.  Jiwa tanggap (penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi), daya kritis dan idealisme;
  • f.  Optimis dan keberanian mengambil resiko;
  • g.  Jiwa kewirausahaan, kreatif dan profesional.

Buku Pedoman

Tulisan sederhana di atas adalah cuplikan isi dari buku Pedoman Teknis Penyelnggaraan TPA. Buku ini diterbitkan oleh  Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat PAUD Ditjen Pendidikan Formal Nonformal. Ada 7 bab yang dijelaskan dalam buku ini dan ditambah dengan 9 lampiran:

  • Bab 1   Pendahuluan: Latar belakang, Pengertian, Dasar hukum, Tujuan pedoman
  • Bab 2   Prinsip: Prinsip umum pendidikan anak usia dini, Dasar filsafat pendidikan di TPA.
  • Bab 3   Peserta didik, Pendidik, Pengelola
  • Bab 4   Pengelolaan dan layanan:  Kurikulum, Pengelompokkan peserta, Alokasi waktu layanan, Ratio guru/ guru pendamping dengan anak, Kalender pendidikan, Perencanaan kegiatan pembelajaran, Pengelolaan proses kegiatan, Penilaian, Layanan kesehatan dan Gizi,   Program orang tua, Indikator keberhasilan
  • Bab 5   Pengelolaan sarana dan prasarana: Tempat belajar, Sarana belajar, Alat permainan, Bahan ajar, Pemeliharaan kebersihan dan tindakan darurat
  • Bab 6   Pengelolaan administrasi:  Perizinan,  Jenis administrasi Pembiayaan,  Pengelolaan,
  • Bab 7   Evaluasi, pelaporan, dan pembinaan.

Lampiran-lampiran:

  • 1.  Jenis-jenis Layanan Minimal pada Taman Penitipan Anak
  • 2.  Formulir Pendaftaran Peserta Didik Taman Penitipan Anak
  • 3.  Contoh Buku Kas Sederhana
  • 4.  Contoh Kartu Pembayaran/Iuran
  • 5.  Contoh Format Buku Induk Anak
  • 6.  Contoh Format Buku Induk Pengelola, Pendidikan dan  Pengasuh
  • 7.  Buku Komunikasi/Penghubung
  • 8.  Contoh Surat Tanda Serta Belajar di  TPA
  • 9.  Grafik Berat Badan, Tinggi Badan, Panjang Badan,  Lingkaran Kepala

Melihat daftar isi sebagaimana disebut di atas, pedoman ini mutlak dimiliki oleh penyelenggara TPA. Bila berminat, buku dapat diunduh secara gratis dengan klik tautan berikut:

Buku Pedoman-Teknis-Penyelenggaraan-TPA

PP_17/2010_ttg Pengelolaan dan Penyelenggaraan_Pendidikan

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 2.985 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: