Petunjuk Laporan BOS Online


Petunjuk sederhana penggunaan dana BOS online berikut untuk 13 komponen sebagaimana juknis penggunaan dan BOS.

Langkah-langkah pemasukan laporan penggunaan dana BOS

  1. Masuk ke web www.bos.kemdikbud.go.id
  2. Di layar ada kotak isian untuk memasukkan kode registrasi sekolah dan password (NPSN). Bacalah petunjuk pengisiannya. Jika tdk mengetahui kode regristrasi, tanyakan pada dinas pendidikan kab/kota setempat, ke petugas dapodik
  3. Setelah berhasil, tekanlah tombol “Ubah” kemudian masukkanlah data penggunaan dana BOS menurut 13 komponen
  4. Setelah selesai mengisi data tekan tombol “Simpan”. Data tsb akan terekam di sistem pelaporan.
  5. Untuk keluar dari menu pemasukan data tekanlah “Log out”

Bantuan

Jika terjadi masalah silahkan email ke: pelaporan.BOS@gmail.com dengan menyebutkan

  • nama sekolah,
  • nomor registrasi dan
  • npsn

Sumber: http://bos.kemdiknas.go.id/

Sasaran Belanja BOS 2013


Sesuai Permendikbud 76 Tahun 2012 tentang Juknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2013, sasaran belanja harus sesuai dengan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Berikut jenis target anggaran per komponen SNP sebagaimana Form BOS K-7 Lampiran Junkis BOS 2013.

Jenis Kegiatan sesuai 8 Standar Nasional Pendidikan

 
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan

1.1 Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal

1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas

1.3 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kecamatan

1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kab/Kota

1….. ……….. dst

 

6 Pengembangan standar pengelolaan

6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah

6.1.1 Penyusunan Visi dan Misi

6.1.2 Penyusunan Profil Sekolah

6.1…. ……….. dst

6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran

6.2.1 Penyusunan Program Ketatausahaan

6.2.2 Pengadaan sarana Pendukung Perkantoran

6.2…. ……….. dst

6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

6.3.1 Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

6.3.2 Supervisi Akademik

6.3…. ……….. dst

6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat

6.4.1 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

6.4.2 Penyusunan Leaflet

6.4….. ……….. dst

 
2 Pengembangan standar isi

2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran

2.2 Penyusunan Program Tahunan

2.3 Penyusunan Program Semester

2.4 Penyusunan Silabus

2….. ……….. dst

 
3 Pengembangan standar proses

3.1 Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar :

3.1.1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM)

3.1.2 Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mapel termasuk OR)

3.1….. ……….. dst.

3.2 Program Kesiswaan :

3.2.1 Penyusunan Program Kesiswaan

3.2.2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)

3.2…. ……….. dst

3.3 Program Ekstrakurikuler

3.3.1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler

3.3.2 Pelaksanaan Ekstrakuriler Kepramukaan

3.3….. ……….. dst

 

7 Pengembangan standar pembiayaan

7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa

7.1.1 Konsumsi Guru / Pegawai

7.1.2 Konsumsi Tamu

7.1….. ……….. dst

 

 
8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian

8.1 Penyusunan kisi-kisi :

8.1.1 Ulangan Harian

8.1.2 Ulangan Tengah Semester

8.1.3 Ulangan Akhir Semester

8.1….. ……….. dst

8.2 Penyusunan Soal

8.2.1 Ulangan Harian

8.2.2 Ulangan Tengah Semester

8.2.3 Ulangan Akhir Semester

8.2…. ……….. dst

8.3 Pelaksanaan penilaian

8.3.1 Ulangan Harian

8.3.2 Ulangan Tengah Semester

8.3.3 Ulangan Akhir Semester

8.3.4 Ulangan Kenaikan Kelas

8.3…. ……….. dst

8.4 Tindak lanjut hasil Penilaian

8.4.1 Analisis

8.4.2 Remedial

8.4.3 Pengayaan

8.5 Penilaian lainnya

8.5.1 Portofolio

8.5.2 Proyek

8.5.3 Penugasan

8.5.4 ……….. dst

8.6 Inovasi Model Penilaian

8.6.1 Workshop

8.6.2 IHT

8.6.3 Pelatihan

8.6.4 Study banding

8.6.5 ……….. dst

4 Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan

4.1 Pembinaan Guru di Gugus :

4.1.1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran

4.1.2 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah

4.1…. ……….. dst

4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan :

4.2.1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan

4.2.2 Pembinaan Tenaga Perpustakaan

4.2….. ……….. dst

 

 
5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah

5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah :

5.1.1 Mesin Tik

5.1.2 Stensil/ Mesin Pengganda

5.1…. ……….. dst

5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung :

5.2.1 Ruang kelas

5.2.2 Ruang laboratorium

5.2…. ……….. dst

5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair :

5.3.1 Meja Kursi Murid

5.3.2 Meja Kursi guru

5.3…. ……….. dst

 

 

 

Juknis BOS 2013


Pengelolalan dana BOS 2013 telah diatur dalam juknis berdasarkan Permendikbud No 76 th 2012. Apa tujuan, berapa besar dana BOS setiap siswa dan bagaimana mekanisme penyalurannya?

 

Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;

2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;

3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

 

Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

1. SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun

2. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp 710.000,-/siswa/tahun

 

Waktu Penyaluran Dana

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.

Pada tahun anggaran 2013, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2013, yaitu Triwulan I dan II tahun anggaran 2013 tahun ajaran 2012/2013  dan Triwulan III dan IV tahun anggaran 2013 tahun pelajaran 2013/2014.

 

Unduh Juklnis BOS 2013

Bila berminat mengunduh Juknis BOS 2013, silakan unduh di sini.

 

 

 

 

Pedoman/Panduan/Juknis BOS 2011


Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar. Namun demikian dana BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personalia dan biaya investasi.

Latar Belakang BOS

  • UU No 20 tentang Sisdiknas: Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
  • Wajib Belajar 9 Tahun telah tuntas dengan APK untuk SMP/sederajat sebesar 98,11%
  • PP No 48 tentang Pendanaan Pendidikan secara jelas menjelaskan jenis pendanaan pendidikan dan tanggung-jawab masing-masing tingkatan

Tujuan BOS

Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara Khusus

  • Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasi sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta
  • Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada sekolah bertaraf internasional (SBI) dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI)
  • Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta

Sasaran BOS

  • Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP (termasuk SMPT), baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia.
  • Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Biaya Satuan BOS

  • SD/SDLB di kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun.
  • SD/SDLB di kab : Rp 397.000,-/siswa/tahun.
  • SMP/SMPLB/SMPT di kota: Rp 575.000,-/siswa/tahun.
  • SMP/SMPLB/SMPT di kab : Rp 570.000,-/siswa/tahun.

Biaya satuan ini sudah termasuk untuk BOS Buku

Jenis Biaya Pendidikan

Menurut PP No 48 Tahun 2008:

  • Biaya Satuan Pendidikan: biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
  • Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan:biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
  • Biaya Pribadi Peserta Didik:biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya Satuan Pendidikan

Terdiri dari:

  • biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sdm, dan modal kerja tetap.
  • biaya operasi, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia.
  • bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya
  • beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

Biaya Personalia dan Nonpersonalia

  • biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji.
  • biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.

Sekolah Penerima BOS

  • Semua sekolah SD/SDLB/SMP negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
  • Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasional yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib menerima dana BOS.
  • Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
  • Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
  • Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah.
  • Sekolah Negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI atau SBI tetap di perbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah, serta menggratiskan siswa miskin.

BOS dan Wajar 9 Tahun Yang Bermutu

  • BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun.
  • Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
  • Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara dengan alasan mahalnya biaya masuk sekolah.
  • Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
  • Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
  • BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah

Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

  • Sekolah mengelola dana secara professional, transparan dan dipertanggung jawabkan.
  • BOS harus menjadi sarana penting peningkatan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah.
  • Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan.
  • Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian itegral didalam RKAS tersebut.
  • Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus di setujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan kab/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta). Seluruh peserta rapat ikut menandatangani berita acara persetujuan. Secara rinci diatur dalam Peraturan Mendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah.
  • BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah

Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah

  • Pemerintah dan Pemerintah Daerahbertanggung jawab terhadap  pendanaan biaya investasi dan biaya operasi satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah sampai terpenuhinya  Standar Nasional Pendidikan.
  • Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional, selain dari pemerintah atau pemerintah daerah, pendanaan tambahan dapat juga bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah.
  • Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya non personalia sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tuan dan/atau Wali Peserta Didik

  • Biaya pribadi peserta didik, mislnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dan lain sebagainya.
  • Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang di perlukan untuk pengembangan menjadi sekolah bertaraf internasional.

 

Dokumen untuk diunduh:

Permendiknas 37/2010-Jukmis Penggunaan BOS 2011

Permendiknas 37/2010-Jukmis Penggunaan BOS 2011 (lampiran)

SE Dirjen Mandikdasmen: Alokasi Dana BOS 2011

SE Mendagri-Mendiknas: Pengelolaan Dana BOS 2011 APBD

SE Mendagri-Mendiknas: Optimalisasi Pemda-Pengelolaan Dana BOS

Permenkeu 247/2010: Alokasi BOS SDS-SDN Kab/Kota

Juknis Laporan Keuangan BOS

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.030 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: