Hari Libur dan Cuti Bersama 2014


Tiga menteri yaitu Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar, Menag diwakili Sesjen Kemenag Bahrul Hayat, dan Menakertrans diwakili Sesjen Kemenakertrans Muchtar Lutfhi  telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014 disaksikan Menko Kesra HR. Agung Laksono, Rabu (21/8/2013) di Kemenko Kesra, Jakarta.
Hari Libur Nasional tahun 2014 bertambah 1 hari menjadi 15 hari karena May Day alias Hari Buruh Internasional menjadi hari libur. Sementara cuti bersama ada 4 hari.

“Tahun 2014, 1 Mei menjadi hari libur nasional. Memperingati Hari Buruh Internasional. Jadi nanti kita akan tambah 1 hari libur di 2014,” ujar Menko Kesra HR. Agung Laksono, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Menko Kesra, Jalan Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2013) pagi

Sebagaimana penjelasan Menko Kesra HR. Agung Laksono dalam penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2014, Rabu (21/8/2013) pagi, bahwa pengaturan Cuti Bersama dan Libur Nasional bertujuan antara lain : 
1.    Meningkatan efesiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan hari kerja, hari libur, dan cuti bersama sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja; 
2.    Meningkatkan sektor pariwisata dalam negeri yang mempunyai dampak peningkatan ekonomi; 
3.    Sebagai kompensasi bagi PNS yang tidak pernah/kesulitan waktu mengambil cuti.

Lebih lanjut Menko Kesra memberikan catatan penting berkenaan dengan SKB Hari Libur Nasional 2014 sebagai berikut :
1.    Cuti/cuti tahunan  merupakan hak bagi pegawai, yang harus dihargai dan dihormati. Untuk kepentingan bersama, perlu diatur oleh pemerintah;
2.    Penandatangan SKB hari Libur Nasional dan  Cuti  Bersama tahun 2014  mengalami  keterlambatan,  karena harus menunggu proses pengkajian hari Buruh Internasional  setiap tanggal  1 mei;
3.    Pada akhirnya pada tanggal 29 juli 2013 Kepres hari buruh ini  ditandatangani Presiden tertuang dalam Kepres nomor 24 tahun 2013;
4.    Jumlah hari Libur Nasional dan  Cuti  Bersama tahun 2013 sebanyak 19 hari (Libur Nasional: 14 hari & Cuti Bersama: 5 hari);
5.    Dalam draft hari Libur Nasional dan Cuti Bersama  tahun 2014  ini  juga 19 hari (Libur Nasional: 15 hari & Cuti Bersama: 4 hari);
6.    Jumlah hari cuti  bersama  dimaksud adalah mengurangi  cuti tahunan  bagi PNS/NON PNS. 
BERBAGAI USULAN  HARI LIBUR NASIONAL  DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2014
1.    Usulan hari Libur Nasional Bersifat Keagamaan sebanyak 29 hari antara lain: Hari Raya Siwaratri, Hari Raya Saraswati I dan II, Hari Raya Pagerwesi I dan II, Hari Raya Qing Ming, Hari Raya Galungan I dan II, Hari Raya Kuningan I dan II, Hari Lahir Nabi Kong Zi 2565 (Zhi Sheng Dan), Hari Duan Yang (Duan Yang Jie) dan lain-lain; 
2.    Cuti Bersama Non Keagamaan: Memperingati Hari Buruh Internasional pada setiap tanggal 1 Mei.

Berikut daftar lengkap Hari Libur Nasional 2014 sebanyak 14 hari dan Cuti Bersama 4 hari:

  1. 1 Januari, Rabu, Tahun Baru 2014
  2. 14 Januari, Selasa, Maulid Nabi Muhammad SAW
  3. 31 Januari, Jumat, Tahun Baru Imlek 2565 Kongzili
  4. 31 Maret, Senin, Nyepi Tahun Baru Saka 1936
  5. 18 April, Jumat, Wafat Isa Al Masih
  6. 1 Mei, Kamis, Memperingati Hari Buruh Internasional
  7. 15 Mei, Kamis, Hari Raya Waisak 2558
  8. 27 Mei, Selasa, Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW
  9. 29 Mei, Kamis, Kenaikan Isa Al Masih
  10. 28-29 Juli, Senin-Selasa, Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah
  11. 17 Agustus, Minggu, Hari Kemerdekaan RI
  12. 5 Oktober, Minggu, Hari Raya Idul Adha 1435 Hijriah
  13. 25 Oktober, Sabtu, Tahun Baru Islam 1436 Hijriah
  14. 25 Desember, Kamis, Hari Raya Natal

Cuti Bersama 2014:

30-31 Juli dan 1 Agustus (Rabu-Jumat) untuk Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah.
26 Desember, Jumat untuk Hari Raya Natal.

Sumber: http://www.menkokesra.go.id/content/skb-hari-libur-nasional-dan-cuti-bersama-tahun-2014-ditandatangani

Data Jenis Jabatan PNS 2012


Jabatan dalam PNS terdiri atas fungsional umum, fungsional tertentu, dan struktural. Dari ketiga jenis jabatan ini, yang terkecil, PNS berada pada jabatan struktural.

Jumlah PNS per Juni 2012 sebanyak 4.522.211. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah PNS pria lebih banyak dibanding wanita: pria 52,40% dan wanita 47,60%.

Berdasarkan kelompok umur, PNS terbanyak adalah usia 46-50 tahun, yakni 952.511 atau 21,06%. Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin, pria lebih banyak dibanding wanita.

Berikut data PNS berdasarkan jenis jabatan per Juni 2012 (sumber: http://www.bkn.go.id.)

 

 

Data Pendidikan PNS 2012


Jumlah PNS per Juni 2012 sebanyak 4.522.211 dan terbanyak berpendidikan S-1 yakni 1.574.112 atau 34,81%. Pendidikan terendah adalah SD sebanyak 1,69% dan tertinggi berpendidikan jenjang s-3 sebanyak 0,19%.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah PNS pria lebih banyak dibanding wanita: pria 52,40% dan wanita 47,60%. Kelompok umur terbanyak adalah usia 46-50 tahun, yakni 952.511 atau 21,06%.

Berikut rincian data pendidikan PNS selengkapnya yang dipublikasikan BKN melalui  http://www.bkn.go.id.

Data Umur dan Jenis Kelamin PNS 2012


Berdasarkan data BKN, jumlah PNS per Juni 2012 sebanyak 4.522.211. Jumlah PNS pria lebih banyak dibanding wanita. Kelompok umur terbanyak adalah usia 46-50 tahun, yakni 952.511 atau 21,06%.

Untuk rincian selengkapnya, dapat dilihat pada table berikut.

Sumber data: http://www.bkn.go.id

Hukuman Disiplin PNS


Berikut tanya jawab tentang dasar hukum Displin PNS, pengertian Disiplin PNS, tujuan penjatuhan Hukuman Disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum atau memberikan hukuman disiplin, dan ketentuan mengenai penjatuhan hukuman disiplin.

Dasar Hukum Hukuman Disiplin

1.     PERTANYAAN

Apakah dasar hukum perkawinan dan perceraian PNS ?

JAWABAN

Dasar hukum Perkawinan dan perceraian PNS diatur dalam Surat Edaran nomor 48 Tahun 1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

2.     PERTANYAAN

Apakah dasar hukum Disiplin PNS ?

JAWABAN

Dasar hukum Disiplin PNS diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

 

Pengertian dan Ketentuan Penjatuhan Hukuman

1.    PERTANYAAN

Apakah pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil Itu?

JAWABAN

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

2. PERTANYAAN

Apakah pengertian Pelanggaran Disiplin itu?

JAWABAN

Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

3. PERTANYAAN

Apakah Hukuman Disiplin itu ?

JAWABAN

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

4.    PERTANYAAN

Siapakah yang berwenang memberikan hukuman disiplin?

JAWABAN

Pejabat yang berwenang menghukum atau memberikan hukuman disiplin adalah Presiden, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Pejabat Struktural (Eselon I s/d V) dan pejabat yang setara, dengan ketentuan :

1. Presiden menjatuhkan hukuman disiplin berat bagi pejabat Eselon I dan jabatan lain yang pengengkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian menjatuhkan hukuman disiplin berat dan sedang berupa penurunan pangkat selama 1 tahun (Pasal 7 ayat (3) huruf c bagi PNS Eselon II, II, IV, dan V serta jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum.

5.    PERTANYAAN

Apakahtujuan penjatuhan Hukuman Disiplin?

JAWABAN

Tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan yaitu untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesl dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Selain itu juga dimaksudkan agar PNS yang lainnya tidak melakukan pelanggaran disiplin.

6.    PERTANYAAN

Apakah ketentuan mengenai penjatuhan hukuman disiplin berat?

JAWABAN

Ketentuan Penjatuhan hukuman disiplin berat, terdiri atas :

1. Penurunan pangkat pada pangkat yang satu tingkat lebih rendah untuk sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun,

2. Pembebasan dari jabatan untuk masa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun,

3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil,

4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

7.    PERTANYAAN

Apakah ketentuan mengenai penjatuhan hukuman disiplin sedang?

JAWABAN

Ketentuan Penjatuhan hukuman disiplin sedang, terdiri atas:

1. Penundaaan kenaikan gaji berkala untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun,

2. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk masa sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun,

3. Penundaan kenaikan pangkat untuk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

8.    PERTANYAAN

Apakah ketentuan mengenai penjatuhan hukuman disiplin ringan?

JAWABAN

Ketentuan Penjatuhan Hukuman disiplin ringan, terdiri atas :

1. Tegoran lisan,

2. Tegoran tertulis,

3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

9.    PERTANYAAN

Bagaimana Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat?

JAWABAN

Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat, terdiri atas :

1. Penurunan pangkat pada pangkat yang satu tingkat lebih rendah untuk sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun,

  • Ditetapkan dengan Surat Keputusan
  • Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah
  • Penurunan pangkat dijatuhkan untuk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
  • Keputusan Hukuman Disiplin menyebutkan pelanggaran yang dilakukan
  • Selesai menjalani Hukuman Disiplin, dapat kembali ke pangkat semula
  • Masa yang bersangkutan menjalani Hukuman Disiplin, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan Pangkat berikutnya
  • Kenaikan Pangkat berikutnya dapat dipertimbangkan setelah 1 (satu) tahun kembali pada pangkat semula

2. Pembebasan dari jabatan untuk masa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun,

  • Ditetapkan dengan Surat Keputusan
  • Keputusan Hukuman Disiplin menyebutkan pelanggaran yang dilakukan
  • Dapat diangkat kembali  setelah 1 (satu) paling lama menjalani hukuman Disiplin
  • Tetap menerima penghasilan kecuali tunjangan jabatan

3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil,

  • Ditetapkan dengan Surat Keputusan
  • Keputusan Hukuman Disiplin menyebutkan pelanggaran yang dilakukan
  • Diberikan hak-hak kepegawaian

4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

  • Ditetapkan dengan Surat Keputusan
  • Keputusan Hukuman Disiplin menyebutkan pelanggaran yang dilakukan
  • Tidak Diberikan hak-hak kepegawaian

Sumber: http://www.bkn.go.id/in/tanya-jawab/74-hukuman-disiplin.html

Daftar Nama Honorer K1 Jatim Tahun 2012


Berikut daftar tenaga honorer kategori 1, tenaga honorer yang digaji sumberdana APBD/APBN.  Daftar nama ini adalah yang MEMENUHI KRITERIA Berdasarkan Hasil Verifikasi Dan Validasi. Sumber: web BKN

  1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  2. Pemerintah Kab. Gresik
  3. Pemerintah Kab. Mojokerto
  4. Pemerintah Kab. Sidoarjo
  5. Pemerintah Kab. Jombang
  6. Pemerintah Kab. Sampang
  7. Pemerintah Kab. Pamekasan
  8. Pemerintah Kab. Sumenep
  9. Pemerintah Kab. Bangkalan
  10. Pemerintah Kab. Bondowoso
  11. Pemerintah Kab. Situbondo
  12. Pemerintah Kab. Banyuwangi
  13. Pemerintah Kab. Jember
  14. Pemerintah Kab. Malang
  15. Pemerintah Kab. Pasuruan
  16. Pemerintah Kab. Probolinggo
  17. Pemerintah Kab. Lumajang
  18. Pemerintah Kab. Kediri
  19. Pemerintah Kab. Tulung Agung
  20. Pemerintah Kab. Nganjuk
  21. Pemerintah Kab. Trenggalek
  22. Pemerintah Kab. Blitar
  23. Pemerintah Kab. Madiun
  24. Pemerintah Kab. Ngawi
  25. Pemerintah Kab. Magetan
  26. Pemerintah Kab. Ponorogo
  27. Pemerintah Kab. Pacitan
  28. Pemerintah Kab. Bojonegoro
  29. Pemerintah Kab. Tuban
  30. Pemerintah Kab. Lamongan
  31. Pemerintah Kota Surabaya
  32. Pemerintah Kota Mojokerto
  33. Pemerintah Kota Malang
  34. Pemerintah Kota Pasuruan
  35. Pemerintah Kota Probolinggo
  36. Pemerintah Kota Blitar
  37. Pemerintah Kota Kediri
  38. Pemerintah Kota Madiun
  39. Pemerintah Kota Batu

Data Honore K1 di Luar Jatim

Bagi sahabat yang memerlukan informasi data honorer di luar Jatim, akan saya usahakan untuk membantu:

  • tulis pada kolom komentar di bawah dengan menyebut Kab/Kota

Peraturan 2012: Data Honorer Kategori I dan II


Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah telah menyampaikan daftar nama tenaga honorer kategori I (K1) dan jumlah tenaga honorer kategori II (K2).

Hasil penyampaian data tenaga honorer sebagaimana dimaksud di atas, telah dilakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer kategori I oleh BKN dan BPKP dan hasilnya terdapat tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) dan tidak memenuhi kriteria (TMK) berdasarkan PP. No. 48 Tahun 2005 jo PP. No. 43 Tahun 2007.

Kebijakan lebih lanjut terhadap tenaga honorer K1 dan K2, Menpan dan RB telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 03/2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Tenaga Honorer Kategori II yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan  Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang pada intinya untuk melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

Terhadap Tenaga Honorer Kategori I

  • Mengumumkan kepada publik tenaga honorer K1 yang memenuhi kriteria (MK) melalui papan pengumuman, media cetak lokal, dan media online selama 14 hari.
  • Melaporkan hasil pengumuman dan penelitian terhadap tenaga honorer K1 paling lambat 31 Maret 2012.

 Terhadap Tenaga Honorer Kategori II

  • Melakukan perekaman data tenaga honorer K2 sesuai data yang jumlahnya telah disampaikan kepada Menpan RB. Perekeman data dengan mengisi formulir.
  • Formulir yang telah disi tersebut hanya sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sesama tenaga honorer K2.
  • Melaporkan data tersebut kepada BKN paling lambat 30 April 2012.

Untuk lebih jelasnya, dapat membaca SE Menpan RB 03/2012 yang dapat diunduh melalui tautan di bawah. File dilengkapi formulir dan petunjuk pengisian.

Untuk mulai mengunduh SE Menpan RB 03/2012:

  • Klik di sini
  • File ada di daftar unduhan Peraturan (nomor urut 12)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.030 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: