Hari Libur dan Cuti Bersama 2014


Tiga menteri yaitu Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar, Menag diwakili Sesjen Kemenag Bahrul Hayat, dan Menakertrans diwakili Sesjen Kemenakertrans Muchtar Lutfhi  telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014 disaksikan Menko Kesra HR. Agung Laksono, Rabu (21/8/2013) di Kemenko Kesra, Jakarta.
Hari Libur Nasional tahun 2014 bertambah 1 hari menjadi 15 hari karena May Day alias Hari Buruh Internasional menjadi hari libur. Sementara cuti bersama ada 4 hari.

“Tahun 2014, 1 Mei menjadi hari libur nasional. Memperingati Hari Buruh Internasional. Jadi nanti kita akan tambah 1 hari libur di 2014,” ujar Menko Kesra HR. Agung Laksono, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Menko Kesra, Jalan Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2013) pagi

Sebagaimana penjelasan Menko Kesra HR. Agung Laksono dalam penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2014, Rabu (21/8/2013) pagi, bahwa pengaturan Cuti Bersama dan Libur Nasional bertujuan antara lain : 
1.    Meningkatan efesiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan hari kerja, hari libur, dan cuti bersama sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja; 
2.    Meningkatkan sektor pariwisata dalam negeri yang mempunyai dampak peningkatan ekonomi; 
3.    Sebagai kompensasi bagi PNS yang tidak pernah/kesulitan waktu mengambil cuti.

Lebih lanjut Menko Kesra memberikan catatan penting berkenaan dengan SKB Hari Libur Nasional 2014 sebagai berikut :
1.    Cuti/cuti tahunan  merupakan hak bagi pegawai, yang harus dihargai dan dihormati. Untuk kepentingan bersama, perlu diatur oleh pemerintah;
2.    Penandatangan SKB hari Libur Nasional dan  Cuti  Bersama tahun 2014  mengalami  keterlambatan,  karena harus menunggu proses pengkajian hari Buruh Internasional  setiap tanggal  1 mei;
3.    Pada akhirnya pada tanggal 29 juli 2013 Kepres hari buruh ini  ditandatangani Presiden tertuang dalam Kepres nomor 24 tahun 2013;
4.    Jumlah hari Libur Nasional dan  Cuti  Bersama tahun 2013 sebanyak 19 hari (Libur Nasional: 14 hari & Cuti Bersama: 5 hari);
5.    Dalam draft hari Libur Nasional dan Cuti Bersama  tahun 2014  ini  juga 19 hari (Libur Nasional: 15 hari & Cuti Bersama: 4 hari);
6.    Jumlah hari cuti  bersama  dimaksud adalah mengurangi  cuti tahunan  bagi PNS/NON PNS. 
BERBAGAI USULAN  HARI LIBUR NASIONAL  DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2014
1.    Usulan hari Libur Nasional Bersifat Keagamaan sebanyak 29 hari antara lain: Hari Raya Siwaratri, Hari Raya Saraswati I dan II, Hari Raya Pagerwesi I dan II, Hari Raya Qing Ming, Hari Raya Galungan I dan II, Hari Raya Kuningan I dan II, Hari Lahir Nabi Kong Zi 2565 (Zhi Sheng Dan), Hari Duan Yang (Duan Yang Jie) dan lain-lain; 
2.    Cuti Bersama Non Keagamaan: Memperingati Hari Buruh Internasional pada setiap tanggal 1 Mei.

Berikut daftar lengkap Hari Libur Nasional 2014 sebanyak 14 hari dan Cuti Bersama 4 hari:

  1. 1 Januari, Rabu, Tahun Baru 2014
  2. 14 Januari, Selasa, Maulid Nabi Muhammad SAW
  3. 31 Januari, Jumat, Tahun Baru Imlek 2565 Kongzili
  4. 31 Maret, Senin, Nyepi Tahun Baru Saka 1936
  5. 18 April, Jumat, Wafat Isa Al Masih
  6. 1 Mei, Kamis, Memperingati Hari Buruh Internasional
  7. 15 Mei, Kamis, Hari Raya Waisak 2558
  8. 27 Mei, Selasa, Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW
  9. 29 Mei, Kamis, Kenaikan Isa Al Masih
  10. 28-29 Juli, Senin-Selasa, Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah
  11. 17 Agustus, Minggu, Hari Kemerdekaan RI
  12. 5 Oktober, Minggu, Hari Raya Idul Adha 1435 Hijriah
  13. 25 Oktober, Sabtu, Tahun Baru Islam 1436 Hijriah
  14. 25 Desember, Kamis, Hari Raya Natal

Cuti Bersama 2014:

30-31 Juli dan 1 Agustus (Rabu-Jumat) untuk Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah.
26 Desember, Jumat untuk Hari Raya Natal.

Sumber: http://www.menkokesra.go.id/content/skb-hari-libur-nasional-dan-cuti-bersama-tahun-2014-ditandatangani

Data Jenis Jabatan PNS 2012


Jabatan dalam PNS terdiri atas fungsional umum, fungsional tertentu, dan struktural. Dari ketiga jenis jabatan ini, yang terkecil, PNS berada pada jabatan struktural.

Jumlah PNS per Juni 2012 sebanyak 4.522.211. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah PNS pria lebih banyak dibanding wanita: pria 52,40% dan wanita 47,60%.

Berdasarkan kelompok umur, PNS terbanyak adalah usia 46-50 tahun, yakni 952.511 atau 21,06%. Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin, pria lebih banyak dibanding wanita.

Berikut data PNS berdasarkan jenis jabatan per Juni 2012 (sumber: http://www.bkn.go.id.)

 

 

Data Pendidikan PNS 2012


Jumlah PNS per Juni 2012 sebanyak 4.522.211 dan terbanyak berpendidikan S-1 yakni 1.574.112 atau 34,81%. Pendidikan terendah adalah SD sebanyak 1,69% dan tertinggi berpendidikan jenjang s-3 sebanyak 0,19%.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah PNS pria lebih banyak dibanding wanita: pria 52,40% dan wanita 47,60%. Kelompok umur terbanyak adalah usia 46-50 tahun, yakni 952.511 atau 21,06%.

Berikut rincian data pendidikan PNS selengkapnya yang dipublikasikan BKN melalui  http://www.bkn.go.id.

Data Umur dan Jenis Kelamin PNS 2012


Berdasarkan data BKN, jumlah PNS per Juni 2012 sebanyak 4.522.211. Jumlah PNS pria lebih banyak dibanding wanita. Kelompok umur terbanyak adalah usia 46-50 tahun, yakni 952.511 atau 21,06%.

Untuk rincian selengkapnya, dapat dilihat pada table berikut.

Sumber data: http://www.bkn.go.id

Hukuman Disiplin PNS


Berikut tanya jawab tentang dasar hukum Displin PNS, pengertian Disiplin PNS, tujuan penjatuhan Hukuman Disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum atau memberikan hukuman disiplin, dan ketentuan mengenai penjatuhan hukuman disiplin.

Dasar Hukum Hukuman Disiplin

1.     PERTANYAAN

Apakah dasar hukum perkawinan dan perceraian PNS ?

JAWABAN

Dasar hukum Perkawinan dan perceraian PNS diatur dalam Surat Edaran nomor 48 Tahun 1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

2.     PERTANYAAN

Apakah dasar hukum Disiplin PNS ?

JAWABAN

Dasar hukum Disiplin PNS diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

 

Pengertian dan Ketentuan Penjatuhan Hukuman

1.    PERTANYAAN

Apakah pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil Itu?

JAWABAN

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

2. PERTANYAAN

Apakah pengertian Pelanggaran Disiplin itu?

JAWABAN

Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

3. PERTANYAAN

Apakah Hukuman Disiplin itu ?

JAWABAN

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

4.    PERTANYAAN

Siapakah yang berwenang memberikan hukuman disiplin?

JAWABAN

Pejabat yang berwenang menghukum atau memberikan hukuman disiplin adalah Presiden, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Pejabat Struktural (Eselon I s/d V) dan pejabat yang setara, dengan ketentuan :

1. Presiden menjatuhkan hukuman disiplin berat bagi pejabat Eselon I dan jabatan lain yang pengengkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian menjatuhkan hukuman disiplin berat dan sedang berupa penurunan pangkat selama 1 tahun (Pasal 7 ayat (3) huruf c bagi PNS Eselon II, II, IV, dan V serta jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum.

5.    PERTANYAAN

Apakahtujuan penjatuhan Hukuman Disiplin?

JAWABAN

Tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan yaitu untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesl dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Selain itu juga dimaksudkan agar PNS yang lainnya tidak melakukan pelanggaran disiplin.

6.    PERTANYAAN

Apakah ketentuan mengenai penjatuhan hukuman disiplin berat?

JAWABAN

Ketentuan Penjatuhan hukuman disiplin berat, terdiri atas :

1. Penurunan pangkat pada pangkat yang satu tingkat lebih rendah untuk sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun,

2. Pembebasan dari jabatan untuk masa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun,

3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil,

4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

7.    PERTANYAAN

Apakah ketentuan mengenai penjatuhan hukuman disiplin sedang?

JAWABAN

Ketentuan Penjatuhan hukuman disiplin sedang, terdiri atas:

1. Penundaaan kenaikan gaji berkala untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun,

2. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk masa sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun,

3. Penundaan kenaikan pangkat untuk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

8.    PERTANYAAN

Apakah ketentuan mengenai penjatuhan hukuman disiplin ringan?

JAWABAN

Ketentuan Penjatuhan Hukuman disiplin ringan, terdiri atas :

1. Tegoran lisan,

2. Tegoran tertulis,

3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

9.    PERTANYAAN

Bagaimana Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat?

JAWABAN

Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat, terdiri atas :

1. Penurunan pangkat pada pangkat yang satu tingkat lebih rendah untuk sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun,

  • Ditetapkan dengan Surat Keputusan
  • Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah
  • Penurunan pangkat dijatuhkan untuk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
  • Keputusan Hukuman Disiplin menyebutkan pelanggaran yang dilakukan
  • Selesai menjalani Hukuman Disiplin, dapat kembali ke pangkat semula
  • Masa yang bersangkutan menjalani Hukuman Disiplin, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan Pangkat berikutnya
  • Kenaikan Pangkat berikutnya dapat dipertimbangkan setelah 1 (satu) tahun kembali pada pangkat semula

2. Pembebasan dari jabatan untuk masa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun,

  • Ditetapkan dengan Surat Keputusan
  • Keputusan Hukuman Disiplin menyebutkan pelanggaran yang dilakukan
  • Dapat diangkat kembali  setelah 1 (satu) paling lama menjalani hukuman Disiplin
  • Tetap menerima penghasilan kecuali tunjangan jabatan

3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil,

  • Ditetapkan dengan Surat Keputusan
  • Keputusan Hukuman Disiplin menyebutkan pelanggaran yang dilakukan
  • Diberikan hak-hak kepegawaian

4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

  • Ditetapkan dengan Surat Keputusan
  • Keputusan Hukuman Disiplin menyebutkan pelanggaran yang dilakukan
  • Tidak Diberikan hak-hak kepegawaian

Sumber: http://www.bkn.go.id/in/tanya-jawab/74-hukuman-disiplin.html

Daftar Nama Honorer K1 Jatim Tahun 2012


Berikut daftar tenaga honorer kategori 1, tenaga honorer yang digaji sumberdana APBD/APBN.  Daftar nama ini adalah yang MEMENUHI KRITERIA Berdasarkan Hasil Verifikasi Dan Validasi. Sumber: web BKN

  1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  2. Pemerintah Kab. Gresik
  3. Pemerintah Kab. Mojokerto
  4. Pemerintah Kab. Sidoarjo
  5. Pemerintah Kab. Jombang
  6. Pemerintah Kab. Sampang
  7. Pemerintah Kab. Pamekasan
  8. Pemerintah Kab. Sumenep
  9. Pemerintah Kab. Bangkalan
  10. Pemerintah Kab. Bondowoso
  11. Pemerintah Kab. Situbondo
  12. Pemerintah Kab. Banyuwangi
  13. Pemerintah Kab. Jember
  14. Pemerintah Kab. Malang
  15. Pemerintah Kab. Pasuruan
  16. Pemerintah Kab. Probolinggo
  17. Pemerintah Kab. Lumajang
  18. Pemerintah Kab. Kediri
  19. Pemerintah Kab. Tulung Agung
  20. Pemerintah Kab. Nganjuk
  21. Pemerintah Kab. Trenggalek
  22. Pemerintah Kab. Blitar
  23. Pemerintah Kab. Madiun
  24. Pemerintah Kab. Ngawi
  25. Pemerintah Kab. Magetan
  26. Pemerintah Kab. Ponorogo
  27. Pemerintah Kab. Pacitan
  28. Pemerintah Kab. Bojonegoro
  29. Pemerintah Kab. Tuban
  30. Pemerintah Kab. Lamongan
  31. Pemerintah Kota Surabaya
  32. Pemerintah Kota Mojokerto
  33. Pemerintah Kota Malang
  34. Pemerintah Kota Pasuruan
  35. Pemerintah Kota Probolinggo
  36. Pemerintah Kota Blitar
  37. Pemerintah Kota Kediri
  38. Pemerintah Kota Madiun
  39. Pemerintah Kota Batu

Data Honore K1 di Luar Jatim

Bagi sahabat yang memerlukan informasi data honorer di luar Jatim, akan saya usahakan untuk membantu:

  • tulis pada kolom komentar di bawah dengan menyebut Kab/Kota

Peraturan 2012: Data Honorer Kategori I dan II


Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah telah menyampaikan daftar nama tenaga honorer kategori I (K1) dan jumlah tenaga honorer kategori II (K2).

Hasil penyampaian data tenaga honorer sebagaimana dimaksud di atas, telah dilakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer kategori I oleh BKN dan BPKP dan hasilnya terdapat tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) dan tidak memenuhi kriteria (TMK) berdasarkan PP. No. 48 Tahun 2005 jo PP. No. 43 Tahun 2007.

Kebijakan lebih lanjut terhadap tenaga honorer K1 dan K2, Menpan dan RB telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 03/2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Tenaga Honorer Kategori II yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan  Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang pada intinya untuk melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

Terhadap Tenaga Honorer Kategori I

  • Mengumumkan kepada publik tenaga honorer K1 yang memenuhi kriteria (MK) melalui papan pengumuman, media cetak lokal, dan media online selama 14 hari.
  • Melaporkan hasil pengumuman dan penelitian terhadap tenaga honorer K1 paling lambat 31 Maret 2012.

 Terhadap Tenaga Honorer Kategori II

  • Melakukan perekaman data tenaga honorer K2 sesuai data yang jumlahnya telah disampaikan kepada Menpan RB. Perekeman data dengan mengisi formulir.
  • Formulir yang telah disi tersebut hanya sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sesama tenaga honorer K2.
  • Melaporkan data tersebut kepada BKN paling lambat 30 April 2012.

Untuk lebih jelasnya, dapat membaca SE Menpan RB 03/2012 yang dapat diunduh melalui tautan di bawah. File dilengkapi formulir dan petunjuk pengisian.

Untuk mulai mengunduh SE Menpan RB 03/2012:

  • Klik di sini
  • File ada di daftar unduhan Peraturan (nomor urut 12)

Syarat Kenaikan Pangkat PNS


Pangkat adalah kedudukan yang M menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Agar kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan, maka kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat kepada orangnya. Susunan Pangkat dan Golongan Ruang Pegawai Negeri Sipil Susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

No,Pangkat,Golongan Ruang :

  1. Juru Muda, Ia
  2. Juru Muda Tingkat 1, Ib
  3. Juru, Ic
  4. Juru Tingkat 1, Id
  5. Pengatur Muda, IIa
  6. Pengatur Muda Tingkat 1, IIb
  7. Pengatur, IIc
  8. Pengatur Tingkat 1, IId
  9. Penata Muda, IIIa
  10. Penata Muda Tingkat 1, IIIb
  11. Penata, IIIc
  12. Penata Tingkat 1, IIId
  13. Pembina, IVa
  14. Pembina Tingkat 1, IVb
  15. Pembina Utama Muda, IVc
  16. Pembina Utama Madya, IVd
  17. Pembina Utama, IVe

Setiap pegawai baru yang dilantik atau diputuskan sebagai Pegawai Negeri Sipil / PNS baik di pemerintah pusat maupun daerah akan diberikan Nomor Induk Pegawai atau NIP yang berjumlah 18 dijit angka, golongan dan pangkat sesuai dengan tingkat pendidikan yang diakui sebagai mana berikut di bawah ini :

  • Pegawai baru lulusan SD atau sederajat = I/a
  • Pegawai baru lulusan SMP atau sederajat = I/b
  • Pegawai baru lulusan SMA atau sederajat = II/a
  • Pegawai baru lulusan D1/D2 atau sederajat = II/b
  • Pegawai baru lulusan D3 atau sederajat = II/c
  • Pegawai baru lulusan S1 atau sederajat = III/a
  • Pegawai baru lulusan S2 sederajad/S1 Kedokteran/S1 Apoteker = III/b
  • Pegawai baru lulusan S3 atau sederajat = III/c

Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Continue reading

Data PNS 2010: Umur dan Pangkat/Golongan


Data PNS per Mei 2010 adalah sebanyak 4.732.472 orang. Berdasarkan dokumen Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah ini terbanyak pada golongan III yang mencapai  2.244.785. Bila dilihat berdasar golongan ruang, PNS yang mampu mencapai pangkat puncak (IV/e) berjumah 1.412 orang dengan rincian, pria 1.216 dan wanita 196.

Berdasarkan jenis kelamin, PNS pria sebanyak  2.560.083 dan PNS wanita jumlahnya lebih rendah yaitu   2.172.389.

Sedangkan berdasar usia, jumlah terbanyak dalam rentangan usia 46 – 50 tahun yaitu 962.254, usia 41-45 tahun sebanyak 866.600, dan usia 51-55 tahun mencapai   739.420 orang.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

 

Tabel : Distribusi Jumlah PNS Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Golongan – Mei 2010

Umur Gol I Gol II Gol III Gol IV Jumlah
18 – 20 4 1.631 - - 1.635
21- 25 2.252 95.070 35.159 15 132.496
26 – 30 11.436 271.715 174.711 59 457.921
31 – 35 18.424 283.170 243.370 292 545.256
36 – 40 26.459 251.302 314.272 9.896 601.929
41 – 45 30.114 274.443 479.574 82.469 866.600
46 – 50 23.469 141.519 503.982 293.284 962.254
51 – 55 10.206 96.293 347.058 285.863 739.420
56 – 60 3.081 42.623 137.691 193.424 376.819
61 – 65 - 289 8.935 37.908 47.132
65+ - - 33 977 1.010
Jumlah 125.445 1.458.055 2.244.785 904.187 4.732.472

 

Tabel: Distribusi Jumlah PNS dirinci menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin – Mei 2010

Golongan/Ruang Kepangkatan Pria Persen Wanita Persen Jumlah
I/a 32.729 28,57 2.400 22,02 35.129
I/b 3.199 2,79 296 2,72 3.495
I/c 59.916 52,31 6.579 60,36 66.495
I/d 18.701 16,33 1.625 14,91 20.326
Jumlah Gol I. 114.545 100,00 10.900 100,00 125.445
II/a 398.479 50,26 247.070 37,15 645.549
II/b 135.352 17,07 153.268 23,04 288.620
II/c 159.871 20,16 187.272 28,15 347.143
II/d 99.203 12,51 77.540 11,66 176.743
Jumlah Gol II. 792.905 100,00 665.150 100,00 1.458.055
III/a 383.403 32,20 388.533 36,86 771.936
III/b 303.153 25,46 244.095 23,16 547.248
III/c 217.113 18,23 173.205 16,43 390.318
III/d 286.976 24,10 248.307 23,56 535.283
Jumlah Gol III. 1.190.645 100,00 1.054.140 100,00 2.244.785
IV/a 391.596 84,76 412.459 93,27 804.055
IV/b 53.035 11,48 25.903 5,86 78.938
IV/c 12.564 2,72 2.911 0,66 15.475
IV/d 3.577 0,77 730 0,17 4.307
IV/e 1.216 0,26 196 0,04 1.412
Jumlah Gol IV. 461.988 100,00 442.199 100,00 904.187
Jumlah 2.560.083 2.172.389 4.732.472

Sumber:  http://www.bkn.go.id/in/profil/unit-kerja/inka/direktorat-pengolahan-data/profil-statistik-pns/

Peraturan PNS Menjadi Kepala Desa


PNS yang ingin menjadi Kepala Desa ata Perangkat Desa tidak harus keluar dari PNS. Bahkan, selama menjadi Kades/Perangkat Desa masih berhak gaji rutin. Dan ketika masa jabatannya habis, berhak kemabali menjadi PNS.

Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonoml Daerah Nomor  8 tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa Atau Dipilih / Diangkat Menjadi Perangkat Desa

Berikut cuplikan isi Permendagri:

1. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU 43/1999, Pasal 1 ayat (1))

2. Pegawai Negeri Sipil yang dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah Pegawai Negeri Sipil warga masyarakat yang mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat (Pasal 2)

3. Calon Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disamping memenuhi ketentuan pasal 97 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, juga harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya (Pasal 3 ayat (1)

4. Pimpinan instansi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : (a).   Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat; (b). Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Propinsi; (c). Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/Kota; (d). Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal (Pasal 3 ayat (2))

5. (Pasal 97 UU Nomor 22/1999) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;

d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;

e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
h. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa; dan

m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

6. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pasal 4)

7. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dikembalikan ke instansi induknya berdasarkan Keputusan Bupati (Pasal 10 ayat (1))

8. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan (Pasal 10 ayat (2))

    Dokumen untuk diunduh

    UU_22/1999_Pemerintahan Daerah

    UU 43/1999_dan UU 8/1974 Pokok-pokok-Kepegawaian

    Kepmendagri_08/2001_PNS Jadi Kades/Perangkat Desa

    Data Nasional 2009: Jumlah Guru Menurut Golongan


    Sampai dengan 2009, guru yang berhasil mencapi golongan/pangkat tertinggi (IV/e) secara nasional baru sebanyak 12 orang. Jumlah ini berasal dari 6 provinsi, yakni

    • Jawa Tengah = 5 orang
    • Sulawesi Selatan = 3 orang
    • Banten = 1 orang
    • Sulawesi Selatan =  1 orang
    • N A D = 1 orang
    • D I Y  = 1 orang

    Selengkapnya total guru menurut golongan mulai dari terendah baik non-PNS maupun PNS adalah sebagai berikut:

    II/a

    II/b

    II/c

    II/d

    III/a

    III/b

    III/c

    III/d

    IV/a

    IV/b

    IV/c

    IV/D

    IV/e

    Total PNS

    NonPNS

    Total

    66,337

    11,263

    110,360

    34,083

    197,153

    104,227

    161,118

    311,283

    569,611

    13,773

    114

    47

    12

    1,579,381

    1,027,930

    2,607,311

    Data yang diterbitkan Ditjen PMPTK ini, menunjukkan jumlah guru secara nasional sebanyak 2.607.311 yang terdiri atas guru PNS 1.579.381 dan nonPNS 1.027.930.

    Berdasar persebaran data per kabupaten/kota, jumlah guru terpadat, baik PNS maupun non-PNS-sudah pasti-pada kota/kabupaten yang termasuk metropolitan, antara lain:

    Kota Jakarta Timur

    Kota Surabaya

    Kota Medan

    Kota Bandung

    PNS

    13.870

    11.487

    10.541

    13.953

    Non PNS

    16.460

    17.793

    16.268

    12.042

    Jumlah

    30.330

    29.280

    26.809

    25.995

    Kabupaten/kota yang jumlah guru minim antara lain:

    Kota Subulussalam (NAD)

    Kota Bolaang Mongondow Selatan (Sulut)

    Kota Bolaang Mongondow Timur (Sulut)

    Kab. Memberamo Tengah (Papua)

    Kab. Kep. Anambas (Kepri)

    PNS

    7

    12

    39

    55

    77

    NonPNS

    10

    9

    24

    37

    101

    Jumlah

    17

    21

    63

    92

    178

    Dokumen untuk diunduh:

    Data PNS Menurut Golongan Ruang


    Data PNS sampai dengan Juni 2009, tercatat sebanyak 4.380.022. Dari jumlah ini, sebanyak 2.389.316 adalah pria dan sisanya sebanyak 1.990.706 adalah wanita.

    Untuk golongan ruang tertinggi (IV/e)  0,04 % atau 1.579. Sedangkan golongan ruang terendah, yakni I/a sebanyak 0.71% atau 31.016.

    Berikut data PNS yang dirinci menurut golongan ruang dan jenis kelamin (keadaan per Juni 2009)

    No Gol/Ruang Jenis Kelamin Jumlah Persen
    Pria Persen Wanita Persen
    1 I/a 28,901 1.21 2,115 0.11 31,016 0.71
    2 I/b 3,704 0.16 486 0.02 4,190 0.10
    3 I/c 53,089 2.22 5,742 0.29 58,831 1.34
    4 I/d 20,603 0.86 1,815 0.09 22,418 0.51
    Jumlah Gol I 106,297 4.45 10,158 0.51 116,455 2.66
    5 II/a 360,064 15.07 237,052 11.91 597,116 13.63
    6 II/b 126,178 5.28 133,794 6.72 259,972 5.94
    7 II/c 146,828 6.15 152,467 7.66 299,295 6.83
    8 II/d 104,053 4.35 79,203 3.98 183,256 4.18
    Jumlah Gol II 737,123 30.85 602,516 30.27 1,339,639 30.59
    9 III/a 352,303 14.74 347,615 17.46 699,918 15.98
    10 III/b 285,319 11.94 223,818 11.24 509,137 11.62
    11 III/c 217,786 9.11 178,467 8.97 396,253 9.05
    12 III/d 279,796 11.71 248,023 12.46 527,819 12.05
    Jumlah Gol III 1,135,204 47.51 997,923 50.13 2,133,127 48.70
    13 IV/a 346,330 14.49 355,378 17.85 701,708 16.02
    14 IV/b 47,634 1.99 21,221 1.07 68,855 1.57
    15 IV/c 11,766 0.49 2,590 0.13 14,356 0.33
    16 IV/d 3,593 0.15 710 0.04 4,303 0.10
    17 IV/e 1,369 0.06 210 0.01 1,579 0.04
    Jumlah Gol IV 410,692 17.19 380,109 19.09 790,801 18.05
    Total 2,389,316 100.00 1,990,706 100.00 4,380,022 100.00
    Sumber: website BKN

    Dokumen untuk diunduh:

    Daftar Jenjang Pangkat dan Jabatan Guru PNS


    Jenjang pangkat guru yang berstatus PNS sebagaimana Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya adalah dimulai dari Pengatur Muda dengan golongan ruang II/a atau disebut Guru Pratama untuk sebutan berdasarkan ”jenjang jabatan”. Dan, guru dapat menduduki pangkat paling tinggi Pembina Utama dengan golongan ruang IV/e atau jabatan Guru Utama.

    Berikut daftar lengkap ”jenjang pangkat” dan ”jenjang jabatan” menurut golongan ruang.

    No Gol/ru Jenjang Pangkat Jenjang Jabatan
    1.2.

    3.

    4.

    5.

    6.

    7.

    8.

    9.

    10.

    11.

    12.

    13.

    II/aII/b

    II/c

    II/d

    III/a

    III/b

    III/c

    III/d

    IV/a

    IV/b

    IV/c

    IV/d

    IV/e

    Pengatur MudaPengatur Muda Tk.I

    Pengatur

    Pengatur Tk.I

    Penata Muda

    Penata Muda Tk.I

    Penata

    Penata Tk.I

    Pembina

    Pembina Tk.I

    Pembina Utama Muda

    Pembina Utama Madya

    Pembina Utama

    Guru PratamaGuru Pratama Tk.I

    Guru Muda

    Guru Muda Tk.I

    Guru Madya

    Guru Madya Tk.I

    Guru Dewasa

    Guru Dewasa Tk.I

    Guru Pembina

    Guru Pembina Tk.I

    Guru Utama Muda

    Guru Utama Madya

    Guru Utama

     

    Dokumen untuk diunduh:

    Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS yang Belum Mendapatkan Tunjangan Profesi


    Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan, pemerintah akan memberikan tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) yang belum mendapatkan tunjangan profesi sebanyak Rp 250.000,00. Tambahan penghasilan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 ini diberikan terhitung mulai 1 Januari 2009.

    “Dengan keluarnya peraturan presiden itu, syukur Alhamdulillah penghasilan guru terendah dapat mencapai sekurang – kurangnya 2.000.000 rupiah per bulan,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara Puncak Peringatan  Hari Guru Nasional Tahun 2009 dan HUT Ke-64 PGRI di Stadion Tenis Indoor, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (1/12/2009).

    Presiden menyebutkan saat ini terdapat sekitar 2,1 juta guru di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan sekitar 400.000 guru di lingkungan Departemen Agama yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Kebijakan pemberian tambahan penghasilan ini, kata Presiden, adalah sebagai penghargaan pemerintah terhadap profesi guru dan tindak lanjut dari pidato kenegaraan yang disampaikan di depan Sidang Paripurna DPR RI pada 15 Agustus 2009 yang lalu.

    Presiden mengatakan, sebagian dari anggaran pendidikan yang besar di tahun 2009 telah dialokasikan antara lain untuk mengangkat martabat guru dan dosen, meningkatkan kompetensi guru dan dosen,  memajukan profesi, memberikan perlindungan hukum dan profesi, serta untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja para guru. “Anggaran yang besar itu juga telah dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antar daerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan juga kompetensi,” katanya.

    Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah telah memberikan berbagai tunjangan. Presiden menyebutkan, hingga saat ini pemerintah telah membayarkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok kepada lebih dari 350.000 orang guru. “Pada 2009 ini, pemerintah juga telah menetapkan sasaran pemberian subsidi tunjangan fungsional kepada sekitar 478.000 orang guru bukan PNS,” katanya.

    Presiden menyebutkan, pemerintah juga telah memberikan bantuan kesejahteraan kepada lebih dari 30.000 orang guru yang bertugas di daerah terpencil. “Ke depan, pemerintah bertekad untuk melanjutkan berbagai upaya dalam pengembangan profesi guru agar dapat meningkatkan empat dimensi pendidikan yaitu pendidikan berdimensi keimanan, keilmuan, keterampilan, dan pengembangan kepribadian,” katanya.

    Presiden menambahkan, pemerintah juga memberikan perhatian yang besar pada upaya peningkatan kualifikasi bagi para guru setara S1 dan D4 dengan cara memberikan beasiswa. “Insya Allah dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama guru kita telah memenuhi semua sertifikasi pendidik sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Kehadiran para guru dan dosen yang makin profesional Insya Allah akan mengakselerasi terbentuknya masyarakat yang maju di negeri kita,” ujarnya.***

    Sumber :  http://www.depdiknas.go.id/

    Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS


    Apa, Mengapa, dan bagaimana Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP3 ) PNS? Berikut informasinya yang bermanfaat untuk menambah wawasan baik bagi PNS maupun pimpinan.

    Dasar Hukum

    Dasar hukum penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS adalah:

    • PP 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS
    • SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980  Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS
    • Bila ingin mengunduh peraturan di atas silakan klik di sini

    Pelaksanaan Penilaian

    1. Hasil Penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS, dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
    2. Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan unsur-unsur yang dinilai adalah :
      • Kesetiaan
      • Prestasi Kerja
      • Tanggung Jawab
      • Ketaatan
      • Kejujuran
      • Kerjasama
      • Prakarsa, dan
      • Kepemimpinan
    3. Unsur kepemimpinan hanya dinilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a keata yang memangku suatu jabatan.
    4. Nilai Pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :
      • Amat baik ………………= 91 – 100
      • Baik……………………….= 76 – 90
      • Cukup ……………………= 61 – 75
      • Sedang …………………..= 51 – 60
      • Kurang …………………..= 50 Ke bawah
    5. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah bersifat rahasia
    6. Pejabat penilai baru dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan, apabila ia telah membawahi PNS yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan
    7. Apabila PNS yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, maka ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya, kepada atasan pejabat penilai melalui hierarki dalam jangka watu 14 hari sejak diterimanya daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut
    8. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar, dibuat oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi, sekolah atau kursus yang bersangkutan.
    9. Khusus bagi PNS yang menjalankan tugas belajar diluar negeri, bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.
    10. Khusus PNS yang diangkat menjadi anggota DPR RI dan DPRD, bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Ketua Fraksi yang bersangkutan.
    11. DP3 bagi PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada perusahaan milik negara, organisasi profesi, badan swasta yang ditentukan, negara sahabat atau badan internasional dibuat oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan dari pimpinan perusahaan, organisasi, atau badan yang bersangkutan
    12. Khusus bagi PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada negara sahabat atau badan internasional bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan RI di negara yang bersangkutan  ( Sumber : website BKN )

    Download Blangko DP3,silakan klik teks ini

    Dokume Pidato/Sambutan Presiden/Menteri/Tokoh

    1. Pidato SBY Menang Capres 2009.doc
    2. Sambutan Presiden_Hari_Pramuka_2007.pdf
    3. Sambutan Presiden_Hari_Pramuka_2008.pdf
    4. Sambutan Presiden Isra Miraj 1430H-2009M.pdf
    5. Pidato Presiden-RAPBN 2006.doc
    7 .Pidato Presiden-APBN 2008.pdf
    8. Pidato Presiden-APBN 2009.pdf
    9  Pidato Presiden-APBN 2010.pdf
    10. Pidato Presiden HUT RI 2009.doc
    11. Pidato Presiden di Depan Paskibraka 2009.doc
    12. Pidato Presiden Hari Guru/PGRI 2007.doc
    13. Pidato Presiden Hari Guru/PGRI 2008.doc
    14. Pidato Presiden KTT APEC Singapura. 2009 doc
    15. Pidato Presiden HUT_TNI_2009.doc
    16. Sambutan Pres Pemb Pekan Budaya Aceh 2009.doc
    Ikuti

    Get every new post delivered to your Inbox.

    Bergabunglah dengan 3.013 pengikut lainnya.

    %d bloggers like this: