Pengertian dan Kriteria UMKM


UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berikut kutipan dari isi UU 20/2008.

1. Pengertian UMKM

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Kriteria UMKM

No. URAIAN KRITERIA
ASSET OMZET
1 USAHA MIKRO Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta
2 USAHA KECIL > 50 Juta – 500 Juta > 300 Juta – 2,5 Miliar
3 USAHA MENENGAH > 500 Juta – 10 Miliar > 2,5 Miliar – 50 Milia

 Pengertian Usaha Besar

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau
swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Dokumen untuk Diunduh

UU 20/2008 tentang UMKM

 

Kumpulan Peraturan Koperasi, KSP, KJK


Berikut kumpulan peraturan, pedoman, dan petunjuk teknis tentang Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Jasa Keuangan, Koperasi Syariah, dan usaha ekonomi lainnya.

 

Dokumen berupa file rar yang berisi beberapa file.

Anggaran Dasar (AD) Koperasi (contoh)

Peraturan Koperasi rar(617 kb, berisi 6 file)

  • Permenkop 19/2008 ttg Pelaksanaan USP
  • Permenkop 3/2010 ttg Pedoman Bantuan Pengembangan Koperasi
  • Permenkop 08/2005 ttg  Jukni Permodalan KSP-USP
  • Permenkop 14/2006 Juknis Penjaminan Kredit Koperasi dan UKM
  • PP 9/1995 ttg Kegiatan USP Koperasi
  • PP 33/1998 ttg Modal Penyertaan Koperasi

Peraturan_Pemb-Pengaw_Koperasi rar (1,16 mb berisi 10 file)

  • PP 4/1994 Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan AD
  • PP 17/1994 Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
  • SE Menkop 1994 ttg Pembubaran Koperasi
  • Permenkop 20/2008 ttg Penilaian Kesehatan KSP-USP
  • Permenkop 21/2008 ttg Pedoman Pengawas KSP-USP
  • Inpres 18/1998 ttg Pembinaan Pengembangan Koperasi
  • Permenkop 96/2004 Pedoman SOM KSP-USP
  • Keputusan Menkop 1998 ttg Penggabungan Peleburan Koperasi
  • Keputusan Menkop 2000 ttg SPM Koperasi-UKM Kab/Kota
  • Nota Kesepahaman Menkop dan Mendiknas 2007 ttg Pemberdayaan KUKM di Perguruan Tinggi

Peraturan_UKM_rar (153 kb terdiri 5 file)

  • Inpres 10/1999 ttg Pemberdayaan Usaha Menengah
  • Kepres 56/2002 ttg Restrukturisasi KUKM
  • Kepres 127/2001 ttg Juknis UKM Kemitraan
  • PP 32/1998 ttg Pembinaan Pengembangan Usaha Kecil
  • Permenkop 2008 ttg Pedoman Pemberdayaan BDSP Pengembangan KUKM

Peraturan_Usaha_Ekonomi-lain rar (515 kb terdiri 4 file)

  • UU 2/1992 ttg Usaha Perasuransian
  • UU 40/2007 ttg Perseroan Terbatas
  • PP 16/1997 tentang Waralaba
  • PP 44/1997 tentang Kemitraan

Peraturan_KJK rar (1,25 mb terdiri 3 file)

  • Permenkop 2007 ttg Pedoman Pengawasa KJKS-UJKS
  • Permenkop 2007 ttg Pedoman SOM KJKS-UJKS
  • Permenkop 2007 ttg Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS-UJKS

Peraturan lain yang berhubungan dengan Koperasi

  • UU_1992_25_PERKOPERASIAN.pdf
  • UU 8/1999 PerlindunganKonsumen.doc
  • UU 20/2008 UMKM.pdf
  • UU 21/2008 Perbankan Syariah.doc

Bila berminat mengunduh peraturan/pedoman perkoperasian di atas,

silakan klik di sini

 

Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi


Sesuai UU 25/1992 tentang Perkoperasian, hak dan kewajiban anggota koperasi diatur dalam Bab V Keanggotaan.

Berikut kutipan bunyi pasal yang bersangkutan:

Pasal 17

(1)  Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.

(2)  Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Pasal 18

(1)  Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

(1)  Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi  dalam lingkup usaha Koperasi.

(2)  Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.

(3)  Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

(4)  Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20

(1)  Setiap anggota mempunyai kewajiban:

a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;

b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;

c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

(2)  Setiap anggota mempunyai hak:

a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan  suara dalam Rapat Anggota;

b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;

c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;

d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;

e. memanfaatkan Koper asi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;

f.  mendapatkan keterangan mengenai perkembanganKoperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Dokumen untuk diunduh

UU_25/1992_ttg_PERKOPERASIAN

Tulisan lain mengenai koperasi: Arti lambang Koperasi, Syarat Pembentukan dan BH Koperasi, Landasan dan Asas Koperasi, Tujuan Koperasi, dll. silakan klik : Ilmu Koperasi

Kerja Sama Asean


Untuk memastikan tercapainya tujuan nasional Indonesia, Departemen Luar Negeri menekankan pada kerja sama diplomatik dengan negara-negara di dunia internasional dalam seri lingkaran konsentris (concentric circles) yang terdiri dari: Lingkaran pertama adalah Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang merupakan pilar utama bangsa Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya. Kemudian yang berada pada lingkaran konsentris kedua adalah ASEAN + 3 (Jepang, China, Korea Selatan). Di luar hal tersebut, Indonesia juga mengadakan hubungan kerja sama yang intensif dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang merupakan partner utama ekonomi Indonesia. Dalam lingkaran konsentris yang ketiga, Indonesia mengakui pentingnya menggalang kerja sama dengan like-minded developing countries.

Berikut Kerja sama Asean yang diemban Deplu:

1. Kerja Sama Politik dan Keamanan

Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas dan perdamaian khususnya di kawasan dan umumnya di dunia.  Kerjasama dalam bidang politik dan keamanan dilakukan menggunakan instrumen politik seperti Kawasan Damai, Bebas Dan Netral (Zone Of Peace, Freedom And Neutrality/ ZOPFAN), Traktat Persahabatan dan Kerjasama (Treaty of Amity and Cooperation /TAC in Southeast Asia), dan Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara (Treaty on Southeast Asia  Nuclear Weapon-Free Zone/SEANWFZ).

Selain ketiga instrumen politik tersebut, terdapat pula forum kerjasama dalam bidang politik dan keamanan yang disebut ASEAN Regional Forum (ARF).
Beberapa kerjasama politik dan keamanan:

  • Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLAT);
  • Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT);
  • Pertemuan para Menteri Pertahanan (Defence Ministers Meeting/ADMM) yang  bertujuan untuk mempromosikan  perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan;
  • Penyelesaian sengketa Laut China Selatan;
  • Kerjasama Pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional;
  • Kerjasama di bidang hukum; bidang imigrasi dan kekonsuleran; serta kelembagaan antar parlemen;
2. Kerja Sama EkonomiKerjasama ekonomi ditujukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi dengan cara saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Kerjasama ekonomi mencakup kerjasama-kerjasama di sektor perindustrian, perdagangan, dan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas di ASEAN (AFTA).

Beberapa kerjasama ekonomi adalah:

  • Kerjasama di sektor industri yang dilakukan melalui Kerjasama Industri ASEAN (ASEAN Industrial Cooperation /AICO);
  • Kerjasama di sektor perdagangan dilakukan dengan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) melalui
    pemberlakuan Tarif Efektif Bersama (Common Effective Preferential Tariff – CEPT) antara 5-10% atas dasar produk per produk, baik produk ekspor maupun impor guna
    menghilangkan kendala perdagangan di antara negara-negara ASEAN;
  • Perdagangan Bebas dengan Mitra Wicara (Free Trade Agreement/FTA);
  • Kerjasama di sektor jasa yang meliputi kerjasama di sektor transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan;
  • Kerjasama di sektor komoditi dan sumber daya alam;
  • Kerjasama di sub-sektor pertanian dan kehutanan;
  • Kerjasama di sektor energi dan mineral;
  • Kerjasama di sektor usaha kecil dan menengah; dan
  • Kerjasama dalam bidang pembangunan.
3. Kerja Sama Fungsional

Kerjasama fungsional dalam ASEAN mencakup bidang-bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, penanggulangan narkoba, peningkatan administrasi dan kepegawaian publik.

Beberapa kerjasama fungsional adalah:

  • Kerjasama kebudayaan, penerangan, dan pendidikan, yang kegiatan-kegiatannya berbentuk workshop dan simposium di bidang seni dan budaya, ASEAN Culture Week, ASEAN Youth Camp, ASEAN Quiz, pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN, pertukaran berita  melalui tv, penyiaran berita dan informasi mengenai ASEAN melalui radio-radio
    nasional, Student Exchange Programme ASEAN, dan pembentukan ASEAN University Network (AUN).
  • Kerjasama pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan;
  • Kerjasama kesehatan, ketenagakerjaan, serta kerjasama pembangunan dan kesejahteraan sosial;
  • Kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup dan bencana alam;
  • Kerjasama sumber daya manusia yang mencakup bidang pemajuan wanita, pemuda, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang (P4GN), pengelolaan Yayasan ASEAN, serta bidang kepegawaian dan administrasi.

Sumber:  http://www.deplu.go.id

Fantastis, 28 Rincian Gaji DPR


Inilah daftar rincian gaji anggota DPR: mulai gaji pokok, tunjangan, uang harian, fasilitas kredit mobil (70 juta), langganan listrik dan telepon, sampai dengan gaji pensiunan.

Fasilitas anggota DPR 2004-2009 di bawah ini, ada rencana dinaikkan untuk anggota pereode 2009-2014. Mengcaa kinerja wakil rakyat pereode 2004-2009, layakkah gaji dewan dinaikkan?

A. Gaji Pokok dan tunjangan
1. Gaji pokok (tiap bulan) 4,200,000
2. Tunjangan
a. Jabatan 9,700,000
b. Uang Paket 2,000,000
c. Beras (per jiwa) 30,090
d. Keluarga
> Suami/isteri (10% x gaji pokok) / bulan 420,000
> Anak (2,5% x gaji pokok) per jiwa / bulan 84,000
e. Khusus pph berdasar Ps 21 2,699,813
B. Penerimaan lain-lain
1. Tunjangan kehormatan / bulan 3,720,000
2. Komunikasi intensif / bulan 4,140,000
3. Bantuan langganan listrik dan telepon / bulan 4,000,000
4. Pansus (perpaket UU 2,000,000
5. Asisten anggota / bulan 2,250,000
6. Fasilitas kredit mobil / per periode 70,000,000
C. Biaya perjalanan
1. Tiket PP sesuai daerah asal
2. Uang harian
a. Daerah tingkat I per hari 500,000
b. Daerah tingkat II per hari 400,000
c. Uang representasi
3. Uang representasi
a. Daerah tingkat I 400,000
b. Daerah tingkat II 300,000
D. Rumah jabatan
1. Anggaran pemeliharaan
> RJA Kalibata, Jaksel (per rumah / th) 3,000,000
> RJA Ulujami, Jakbar(per rumah / th) 5,000,000
2. Perlengkapan rumah lengkap
E. Perawatan kesehatan, uang duka, biaya pemakaman
1. Biaya pengobatan (oleh PT Askes)
> Anggota DPR, suami/anak kandung/istri, dan anak angkat anggota yang bersangkutan.
> Jangkauan pelayanan nasional: di provider seluruh Indonesiayang ditunjuk, termasuk provider eksklusif untuk rawat jalandan rawat inap.
2. Uang duka
> Wafat 3 bulan gaji
> Tewas 6 bulan gaji
3. Biaya pemakaman 1,050,000
F. Pensiunan
1. Uang pensiun (60% x gaji pokok)/bulan 2,520,000
2. Tunjangan beras per jiwa / bulan 30,000
Dari sekian pos penerimaan, yang rutin diterima setiap wakil rakyat adalah pos A dan B, yakni gaji pokok dan tunjangan, dan penerimaan lain-lain.
Untuk biaya perjalanan, berdasarkan lamanya perjalanan sesuia dengan program kerja dari sebanyak-banyaknya tujuh hari untuk kunjungan kerja perorangan serta lima hari kerja untuk kunjungan tim komisi/gabungan komisi.
Penghasilan merupakan hak yang harus diterima atas pelaksanaan kewajiban. Semoga wakil rakyat ini, dalam sikap dan  langkah kebijakan yang diambilberpihak pada rakyat.

Sumber: Koran harian Jawa Pos, edisi 1 November 2009

Batas Wilayah NKRI


Negara Kesatuan Republik  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  berciri nusantara  mempunyai  kedaulatan  atas  wilayah  serta  memiliki  hak-hak berdaulat  di  luar  wilayah  kedaulatannya  untuk  dikelola  dan  dimanfaatkan sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat  Indonesia  sebagaimana diamanatkan  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  25A mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik  Indonesia adalah  sebuah negara  kepulauan  yang  berciri  Nusantara  dengan  wilayah  yang  batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Bahwa wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem:

a.  pengaturan  suatu  Pemerintahan  negara  Indonesia  yang  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

b.  pemanfaatan bumi, air, dan udara  serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

c.  desentralisasi  pemerintahan  kepada  daerah-daerah  besar  dan  kecil  yang bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

d.  kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Batas Wilayah NKRI

UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebut batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi:

a.  di darat berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;

b.  di  laut  berbatas  dengan Wilayah  Negara  Malaysia,  Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan

c.  di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut,  dan  batasnya  dengan  angkasa  luar  ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

(2) Batas Wilayah  Negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), termasuk  titik-titik  koordinatnya  ditetapkan  berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.

(3) Dalam  hal  Wilayah  Negara  tidak  berbatasan  dengan  negara lain,  Indonesia  menetapkan  Batas  Wilayah  Negara  secara unilateral  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan hukum internasional.

Batas Wilayah Yurisdiksi

Wilayah  Yurisdiksi  adalah  wilayah  di  luar  Wilayah  Negara yang  terdiri  atas Zona Ekonomi Eksklusif,  Landas Kontinen, dan  Zona  Tambahan  di  mana  negara  memiliki  hak-hak berdaulat  dan  kewenangan  tertentu  lainnya  sebagaimana diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum internasional.

Pasal 8 UU No 23 tahun 2008 berbunyi:

(1) Wilayah  Yurisdiksi  Indonesia  berbatas  dengan  wilayah yurisdiksi  Australia,  Filipina,  India,  Malaysia,  Papua  Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

(2) Batas Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk  titik-titik  koordinatnya  ditetapkan  berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.

(3) Dalam hal Wilayah Yurisdiksi tidak berbatasan dengan negara lain,  Indonesia  menetapkan  Batas  Wilayah  Yurisdiksinya secara  unilateral  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Download:

1. UU_Wilayah_Negara.pdf |

2. UUD 1945 (hasil Amandemen) |

3. UU_ttg .Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pdf

4. (lampiran tentang Lambang Negara dan Naskah Indonesia Raya pdf |

5. UU 12/2006.tentang Kewarganegaraan RI pdf |

6. Penjelasan UU Kewarganegaraan_RI_pdf | Profil Indonesia dalam Situs Republik Indonesia |

7. Lagu Indonesia Raya (Not Angka dan Not Balok) |

Profil 33 Provinsi |

8. UU_40/2008_tentang_Penghapusan_Diskriminasi_Ras_dan_Etnis.doc

9. UU_31/1999_tentang_PemberantasanTindakPidanaKorupsi.doc |

10. UU_No_1/1974 tentang_Perkawinan.pdf |

11. UU_No_23_Th_2006_tentang_Administrasi_Kependudukan_pdf

Info Pajak Kendaraan (PKB) dan Nilai Jual


Berapa pajak kendaraan bermotor (PKB) Anda? Ingin tahu nilai jual motor? Berikut cara sederhana untuk mengecek.

Cek PKB

nomor polisi,  warna, tgl masa laku, model, merk, tipe, tahun buat, besar biaya PKB, biaya BBN, dan jasa raharja.

  1. Klik di sini
  2. masukkan nomor kendaraan
  3. tulis nilai kode
  4. klik “cari”

Berikut contoh hasil.

Cek nilai jual kendaraan (klik di sini)

1. Pilih jenis kendaraan

  • Alat Berat/Besar
  • Mobil barang
  • Mobil bus
  • Mobil Penumpang
  • Sepeda motor

2. pilih model

3. pilih merk,

4. pilih tipe

5. pilih tahun,

6. tulis nilai kode

7. klik cari.

Contoh hasil

Sejarah: Profil Indonesia dalam Situs Republik Indonesia


Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Pulau-pulau Indonesia terbentuk pada jaman antara lain Palaeocene ( 70 juta tahun sebelum masehi). Pengetahuan berikut sangat bermanfaat untuk meperjelas pengetahuan tentang dasar negara, posisi geografis, sejarah geologi, demografi, ekonomi, seni budaya, dan politik Indonesia tercinta. Continue reading

Macam/Jenis Koperasi


Ada dua jenis koperasi yang cukup dikenal luas oleh masyarakat, yakni KUD dan KSP. KUD (Koperasi Unit Desa) tumbuh dan berkembang subur pada masa pemerintahan orde baru. Sedangkan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) tumbuh dan berkembang dalam era globalisasi saat ini. KUD dan KSP hanyalah contoh dari sekian jenis koperasi. Continue reading

Syarat Pembentukan Koperasi dan Status Badan Hukum


Syarat jumlah orang pendiri untuk mendirikan Koperasi Primer sangat mudah yakni oleh minimal 20 orang. Disamping itu, juga harus dengan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar. AD Koperasi, minimal memuat 10 ketentuan. Continue reading

Dasar Hukum dan Pengertian Koperasi


Koperasi adalah merupakan gerakan ekonomi rakyat juga merupakan badan usaha. Dengan kedudukan ini, Koperasi diharapkan berperan menjadi sokogur perkeonomian nasional. Continue reading

UU 25/1992: Koperasi Primer dan Sekunder


Koperasi adalah merupakan gerakan ekonomi rakyat juga sebagai badan usaha. Keduanya berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun debagai usaha bersma berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Agar cita-cita luhur koperasi mencapai hasil sesuai visi dan misi, pemerintah dan seluruh rakyat memiliki tugas dan tanggung jawab bersama dalam membangun Koperasi. Koperasi sendiri, perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Tentang Koperasi Primer dan Sekunder pebeedaannya adalah terletak pada “keanggotaan”: Koperasi primer anggotanya adalah orang-seorang dan Koperasi Sekunder anggotanya terdiri (organisasi) Koperasi. Dengan pemahaman yang lain, Koperasi Sekunder dibentuk oleh beberapa Koperasi Primer yang kemudian menggabung menjadi satu dan membentuk koperasi baru.

Untuk melengkapi tulisan tentang Koperasi yang sudah ada berikut ulasan tentang Koperasi Primer dan Sekunder sebagaimana UU 25/1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 15

Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Penjelasan Pasal 15

Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder. Verdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi. Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti selama ini yang dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan.

Pasal 1

ayat 3

Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

ayat 4

Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

Pasal 6

(1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.

(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Penjelasan Pasal 6, ayat (1)

Persyaratan ini dimaksudkan untk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

Pasal 18

(1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hokum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Penjelasan Pasal 18, ayat (1)

Yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hokum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi Koperasi sebagai Badan Hukum. Namun demikian khusus bagi pelajar, siswa dan/atau yang dipersmakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hokum dapat membentuk Koperasi, tetapi Koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hokum dan statusnya hanya Koperasi tercatat.

Penjelasan Pasal 18, ayat (2)

Dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga Negara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu Koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen untuk diunduh

UU_25/1992_ttg_PERKOPERASIAN

Tulisan lain mengenai koperasi: Arti lambang Koperasi, Syarat Pembentukan dan BH Koperasi, Landasan dan Asas Koperasi, Tujuan Koperasi, dll. silakan klik : Ilmu Koperasi

Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi


Continue reading

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.012 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: