Kisi-kisi Ujian Nasional 2012 Agama Islam SD/SMP/SMA/SMK


Tahun 2012 ini, Pendidikan Agama Islam masuk Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) mulai tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Bentuk ujian meliputi ujian praktik dan ujian tulis.

Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mengamanatkan bahwa pendidikan agama merupakan tanggung jawab Kementerian Agama sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 3 ayat (1) bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama, dan ayat (2) bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.

Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri Agama RI. No. 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah, pada Bab IX Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa penilaian hasil belajar pendidikan agama meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. Selanjutnya ayat 4 menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian yang dilaksanakan secara nasional.

Pendidikan agama Islam di sekolah mempunyai peran yang strategis dalam pengembangan sistem pendidikan nasional di Indonesia dan peningkatan mutu sumber daya manusia. Oleh karenanya untuk mengetahui mutu pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di sekolah secara nasional, maka perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap hasil pembelajaran peserta didik melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional Pendidikan Agama Islam (USBN PAI).

Pelaksanaan USBN PAI pada tahun ini diharapkan mengalami peningkatan dalam berbagai hal. Oleh karena itu pedoman pelaksanaan harus selalu memperhatikan perkembangan dalam ranah-ranah yang berkenaan dengan ujian ini.

Pedoman yang dimaksud adalah sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/1510/2011 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada SD, SMP, DAN SMA / SMK TAHUN PELAJARAN 2011/2012.

Pedoman ini memuat segala proses penyelenggaraan USBN PAI:

  • kepanitiaan,
  • kepengawasan,
  • penyelenggara ujian,
  • pengadaan naskah ujian sampai dengan petunjuk penilian;
  • Kisi-kisi Ujian Praktik dan Ujian Tulis dan Pedoman Penilaian
  • Kisi-kisi untuk USBN PAI Tingkat SD/SMP/SMA/SMK

Untuk mulai mengunduh dokumen silakan klik  di sini

Daftar Calon Sertisikasi 2012 Guru Kemenag


Berikut daftar calon peserta sertifikasi 2012 guru Kemenag yang ditetapkan berdasarkan surat Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag Nomor DT.l.l/PP.Oo/ 15.A/2012 tentang Daftar Urut Prioritas (Long list) Sementara Calon Peserta Sertifikasi Guru tanggal 5 Januari 2012.

Daftar Urut Prioritas (DUP) ini bersifat sementara dan hanya meliputi kelompok:

1) Guru Kelas RA,

2) Guru Kelas Ml,

3) Guru Alqur’an Hadis,

4) Guru Akidah Akhlak,

5) Guru Fikih,

6) Guru SKl, dan

7) Guru Bahasa Arab.

Dikatakan bersifat sementara karena DUP ini hanya mencakup sisa peserta sertifikasi tahun 2011 dan belum memasukkan calon peserta hasil pendataan tahun 2012. Data ini masih bisa berubah setelah digabung dengan hasil pendataan tahun 2012.

Melaui surat Direktur Pendidikan Madrasah tersebut, untuk validasi daftar peserta sertifikasi guru Kemenag 2012, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota u.p. Kasi Mapenda/Kependais diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Mengidentifikasi guru yang sudah lulus sertifikasi, tetapi namanya masih tercantum dalam DUP. Hasil identifikasi dilaporkan oleh Kasi Mapenda/Kependais Kabupaten/Kota secara kolektif kepada Direktur Pendidikan Madrasah dikoordinasi oleh Kabid Mapenda/Kependais Provinsi;
  2. Mendaftar ulang guru yang memenuhi syarat untuk ikut sertifikasi guru dalam jabatan dan namanya belum tertera pada DUP. Mekanisme dan waktu pendaftaran dilakukan sesuai dengan surat pemberitahuan terdahulu;
  3. Seluruh guru mata pelajaran umum (yang sertifikasinya di LPTK PTU) yang memenuhi syarat agar didaftar ulang.

Untuk mengunduh daftar calon peserta sertifikasi 2012  guru Kemenag, silakan klik di sini

 

Pedoman Teknis Penilaian Kinerja Guru (PKG)


Untuk mengunduh Juklak/Juknis PKG silakan klik poster buku di samping.

Penilaian Kinerja Guru (PKG) akan berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2013 sebagaimana Permendiknas 35/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Untuk itu, buku-buku berikut sangat penting sebagai buku wajib guru, kepala sekolah, pengawas, dan pengelola pendidikan harus segera memahami apa, mengapa, dan bagaimana PKG dilaksanakan.

Berikut kumpulan lengkap peraturan, buku pedoman, dan petunjuk teknis PKG yang diterbitkan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dirjen PMPTK):

  1. Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
  2. Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)
  3. Buku 4 Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Angka Kreditnya
  4. Buku 5 Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
  5. Permendiknas 35/2010 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
  6. Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Laboratorium/Bengkel Sekolah/Madrasah
  7. Panduan Penilaian Kinerja Ketua Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
  8. Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  9. Penilaian Kinerja Guru (Pedoman Teknis bagi Pengawas)

Berikut kutipan singkat 9 buku tersebut.

(1). Buku 1 Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Konsekuensi dari guru sebagai profesi adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Oleh karena itu, buku ini disajikan untuk memberi informasi seputar pengembangan keprofesian berkelanjutan guru. Buku pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan salah satu buku dari Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru.

Kegiatan PKB ini dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil Penilaian Kinerja Guru yang didukung dengan hasil evaluasi diri. Bagi guru-guru yang hasil penilaian kinerjanya masih berada di bawah standar kompetensi atau dengan kata lain berkinerja rendah diwajibkan mengikuti program PKB yang diorientasikan untuk mencapai standar tersebut; sementara itu bagi guru-guru yang telah mencapai standar kompetensi, kegiatan PKB-nya diarahkan kepada peningkatan keprofesian agar dapat memenuhi tuntutan ke depan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik.

(2). Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)

Pelaksanaan PK GURU dimaksudkan bukan untuk menyulitkan guru, tetapi sebaliknya PK GURU dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu. Menemukan secara tepat tentang kegiatan guru di dalam kelas, dan membantu mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, akan memberikan kontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan, sekaligus membantu pengembangan karir guru sebagai tenaga profesional. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya, maka PK GURU harus dilakukan terhadap guru di semua satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

(3). Buku 4 Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Angka Kreditnya

Berdasarkan Permennegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB)adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. PKB merupakan salah satu komponen pada unsur utama yang kegiatannya diberikan angka kredit. Sedangkan, unsur utama yang lain, sebagaimana dijelaskan pada bab V pasal 11, adalah: (a) Pendidikan dan (b) Pembelajaran / Bimbingan Unsur kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) terdiri dari tiga macam kegiatan, yaitu: pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.

Buku ini berisi uraian PKB beserta angka kredit setiap unsur.

(4). Buku 5 Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini disusun dengan tujuan memberikan pedoman bagi tim teknis penilai angka kredit terhadap hasil Publikasi Ilmiah Guru dan Karya Inovatif Guru yang selanjutnya ditetapkan angka kreditnya untuk kenaikan pangkat.

Publikasi Ilmiah pada Kegiatan PKB terdiri dari tiga kelompok kegiatan sebagai berikut.

1. Presentasi pada Forum Ilmiah

2. Publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal.

3. Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan/atau pedoman guru

Isi penting Buku 5 ini antara lain menjelaskan:

  1. Pengertian Publikasi Ilmiah
  2. Alur Penilaian Publikasi Ilmiah
  3. Macam Publikasi Ilmiah dan Alasan Penolakan
  4. Pokok-Pokok Perhatian Tim Penilai dan Alasan Penolakannya
  5. Pengertian Karya Inovatif
  6. Alur Penilaian
  7. Macam Karya Inovatif dan Alasan Penolakan

(5). Permendiknas 35/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi guru, pengelola pendidikan, tim penilai, dan pihak lain yang berkepentingan dalam melaksanakan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.

Ruang lingkup petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya meliputi tugas utama guru, pembagian tugas guru, pengangkatan, penilaian dan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat/jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan guru sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Petunjuk Teknis ini diberlakukan secara khusus untuk guru pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tenaga fungsional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6). Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Laboratorium/Bengkel Sekolah/Madrasah

Pedoman penilaian kinerja kepala laboratorium/bengkel sekolah ini disusun dengan

tujuan:

  1. Menyediakan acuan bagi kepala laboratorium/bengkel untuk melaksanakan tugasnya sebagai kepala laboratorium/bengkel secara teknis administratif dan manajerial di sekolah di tempat bertugas.
  2. Menyediakan acuan bagi kepala Sekolah untuk melakukan penilaian kinerja kepala laboratorium/bengkel dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala laboratorium/bengkel
  3. Sebagai acuan dalam mengembangkan instrumen penilaian kinerja kepala laboratorium/bengkel sekolah.
  4. Sebagai acuan dalam menggunakan instrumen serta bagaimana mengolah hasil penilaian
  5. Sebagai acuan untuk merumuskan rekomendasi hasil penilaian kinerja untuk kebutuhan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Penilaian Angka Kredit Guru (PKG)

Buku ini dilengkapi contoh Pengolahan Penilaian Kinerja: Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, Guru Utama

(7). Panduan Penilaian Kinerja Ketua Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

Tujuan penilaian kinerja ketua program keahlian adalah:

  1. Mendapatkan gambaran umum tentang tingkat kinerja ketua program keahlian.
  2. Mengidentifikasi kesesuaian antara kinerja ketua program keahlian dengan uraian tugasnya.

Ada 37 kriteria kinerja yang terbagi dalam Aspek  Penilaian Kinerja Ketua Program Keahlian, yaitu:

1. ASPEK Kepribadian : 6 kriteria kinerja

2. ASPEK Sosial : 4 kriteria kinerja

3. ASPEK Perencanaan: 5 kriteria kinerja

4. ASPEK Pengelolaan Pembelajaran: 6 kriteria kinerja

5. ASPEK Pengelolaan Sumber Daya Manusia: 4 kriteria kinerja

6. ASPEK Pengelolaan Sarana dan Prasarana: 4 kriteria kinerja

7. ASPEK Pengelolaan Keuangan: 4 kriteria kinerja

8. ASPEK Evaluasi dan Pelaporan: 4 kriteria kinerja

(8). Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah

Isi buku ini antara lain:

  • Pengertian Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  • Aspek yang Dinilai dalam Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  • Perangkat Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  • Langkah‐langkah Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  • Konversi Nilai Hasil Penilaian Kinerja ke Angka Kredit
  • Sanksi

 

Tujuan

1. Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah ini disusun

untuk:

  1. memperluas pemahaman semua pihak terkait tentang prinsip, proses, dan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah.
  2. sebagai suatu sistem penilaian kinerja yang berbasis bukti (evidencebased appraisal).
  3. sebagai landasan melakukan penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan tugasnya.
  4. sebagai bahan pemetaan mutu pendidikan tingkat kabupaten kota.

2. Pedoman Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah bertujuan untuk:

  1. memperoleh data tentang pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan fungsi‐fungsi manajerial dan supervisi/pengawasan pada sekolah yang dipimpinnya.
  2. memperoleh data hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin sekolah.
  3. menentukan kualitas kerja kepala sekolah sebagai dasar dalam promosi dan penghargaan yang diberikan kepadanya.
  4. menentukan program peningkatan kemampuan profesional kepala sekolah dalam konteks peningkatan mutu pendidikan pada sekolah yang dipimpinnya.
  5. menentukan program umpan balik bagi peningkatan dan pengembangan diri dan karyanya dalam konteks pengembangan karir dan profesinya.
  6. penilaian kinerja akan bermanfaat bagi kepala dinas pendidikan dalam menentukan promosi, penghargaan, mutasi, dan pembinaan lebih lanjut.
  7. bagi pengawas sekolah, hasil penilaian kinerja kepala sekolah dapat dijadikan dasar dalam menyusun program pengawasan, khususnya dalam membina kemampuan profesional kepala sekolah/madrasah

(9). Penilaian Kinerja Guru (Pedoman Teknis bagi Pengawas)

Ada enam dimensi kompetensi yang harus dikuasai pengawas sekolah yakni: (a) kompetensi kepribadian, (b) kompetensi supervisi manajerial, (c) kompetensi supervisi akademik, (d) kompetensi evaluasi pendidikan, (e) kompetensi penelitian dan pengembangan, dan (f) kompetensi sosial. Dari hasil uji kompetensi di beberapa daerah menunjukkan kompetensi pengawas sekolah masih perlu ditingkatkan terutama dimensi kompetensi supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan kompetensi penelitian dan pengembangan. Untuk itu diperlukan adanya diklat peningkatan kompetensi pengawas sekolah baik bagi pengawas sekolah dalam jabatan, terlebih lagi bagi para calon pengawas sekolah.

Untuk menunjang tugas kepengawasan, buku ini menguraikan tugas-tugas guru dan indikator kinerja. Juga, petunjuk pelaksanaan PKG, antara lain:

  • Kompetensi Guru
  • Peran Guru
  • Kinerja Guru
  • Indikator Kinerja Guru
  • Indikator Abilitas Guru
  • Instrumen Penilaian Kinerja Guru
  • Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru

Pemenuhan Jam Kerja Guru dan Pengawas


Berdasarkan Permendiknas 39/2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja guru dan Pengawas Satuan Pendidikan disebutkan bahwa Beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimal diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan formal yang bukan satuan administrasi pangkalnya, baik negeri maupun swasta sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik.

Bagi guru yang akan memenuhi kekurangan jam tatap muka wajib melaksanakan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkalnya

Pengaturan lebih lanjut tentang Perhitungan Beban Kerja Guru diatur berdasar buku Pedoman Perhitungan Beban Kerja Guru yang diterbitkan Dirjen PMPTK.

Dalam perkembangannya, Permendiknas 39/2009 direvisi dengan Permendiknas 30/2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja guru dan Pengawas Satuan Pendidikan yang pada intinya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan kantor wilayah kementerian agama dan kantor kementerian agama kabupaten/kota harus selesai melakukan perencanaan kebutuhan dan redistribusi guru, baik di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat kabupaten/kota.

Dokumen untuk Diunduh

Pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru

Permendiknas 39/2009

Permendiknas 30/2011

Polling Kinerja Guru


Program serftikasi guru (sergu) dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kinerja guru, yakni bekerja secara profesional. Keberhasilan tujuan program sergu antara lain adanya peningkatan kinerja guru, baik sebagai PNS maupun dalam pelaksanaan tugas pokok guru dalam proses pembelajaran.

Polling Kinerja Guru

Ada dua polling yang ingin dijaring pada topik kinerja guru ini, yakni berdasarkan sasaran peserta polling:

  1. Polling khusus bagi PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan), yaitu Guru/KS/Pengawas yang sudah lulus sertifikasi
  2. Polling untuk umum yakni guru yang belum sertifikasi dan selain guru.

Petunjuk Menjawab Polling

Polling ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan “Adakah peningkatan Kinerja Guru yang sudah Sertifikasi?”

  • Meskipun polling ini tidak bisa dijamin ilmiahnya, diharap peserta polling untuk memberi jawaban dengan jujur berdasarkan pengamatan yang diketahui di lapangan.
  • Peserta polling diharapkan memberi jawaban tidak karena emosi, iri, atau untuk tujuan menyudutkan.
  • Kejujuran dalam memberi jawaban akan sangat bermanfaat bagi pencerahan kinerja guru.
  • Bila perlu, lengkapilah dengan komentar yang sopan, dan membangun.
  • Terimakasih kepada peserta polling semoga amal usaha kita dirahmti Allah SWT.

Polling Khusus bagi PTK (Guru/KS/Pengawas) yang sudah lulus sertifikasi

 

 

Polling Khusus Guru yang Belum Sertifikasi dan Umum (selain guru)

Kalender Pendidikan Semester II 2011/2012


Jumlah hari efektif pada semester II tahun pelajaran 2011/2012 sebanyak 140 hari. Perkiraan hari efektif untuk kegiatan proses pembelajaran sebanyak 125 hari dan untuk non proses pembelajaran sebanyak 15 hari.

Senin : 20
Selasa : 21
Rabu : 21
Kamis : 21
Jumat : 20
Sabtu : 22

 

Sebanyak 15 hari efektif yang tidak bisa digunakan untuk kegiatan proses pembelajaran itu ialah:

  • 3 hari untuk UN (7, 8, 9 Mei), dan
  • 12 hari untuk Ulangan semester, pengolahan nilai, dan pelaporan nilai.

Bila berminat mengunduh Kalender Pendidikan Semester II 2011/2012 seperti poster berikut, silakan klik poster di bawah!

Lihat juga:

Kalender Pendidikan 2011/2012

Hari Efektif 2011/2012 Semester I

 

Pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru RA/ Madrasah


Penghitungan beban mengajar guru RA/Madrasah diatur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.1.I/158/2010 tentang Pedoman Teknis Penghitungan Beban Kerja Guru dan Pengawas RA dan Madrasah.

Berikut ringkasan dari keputusan Dirjen Pendis tersebut.

Ketentuan Beban Kerja Guru Ra/Madrasah

  1. Beban kerja kumulatif minimal guru RA/ Madrasah adalah 24 jam tatap muka (JTM) perpekan, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 6 JTM diantaranya harus sesuai dengan nama mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat pendidik yang dimiliki, dan dilaksanakan pada satuan administrasi pangkal (Satminkal). SATMINKAL yaitu Raudlatul Atfal (RA)/madrasah yang menjadi tempat penugasan bagi PNS/CPNS atau RA/Madrasah dimana guru yang bersangkutan (bagi yang bukan PNS) diangkat sebagai guru tetap.
  2. Satu Jam Tatap Muka (JTM) setara dengan proses pembelajaran tatap muka selama 30 menit untuk RA, 35 menit untuk MI/SD, 40 menit untuk MTs/SMP, 45 menit untuk MA/SMA/SMK.
  3. Bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor mengampu bimbingan dan konseling kepada 150 peserta didik pertahun pada satu satuan pendidikan atau lebih disetarakan dengan 24 jam tatap muka (JTM).

Ketentuan Tugas Guru RA/Madrasah yang Dapat Diperhitungkan dalam Beban Kerja

  1. Tugas mengajar (pembelajaran) atau pembimbingan  yang dilaksanakan pada satu RA/Madrasah atau lebih, atau pada satuan pendidikan formal lainnya.
  2. Pembelajaran atau tugas mengajar yang dilaksanakan secara tatap muka untuk mata pelajaran di semua jenjang/kelas yang sesuai dengan nama atau serumpun dengan mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat pendidik yang dimiliki.
  3. Bimbingan belajar (pembelajaran ko-kurikuler) yang diberikan kepada peserta didik secara terstruktur, terjadwal atau klasikal, termasuk bimbingan baca tulis Al-Qur’an untuk mata pelajaran Qur’an Hadits. Pembelajaran ko-kurikuler yang demikian ini diperhitungkan maksimal 2 JTM per minggu untuk satu mata pelajaran untuk satu satuan pendidikan. Bila pembelajaran ko-korikuler dilaksanakan untuk lebih satu mata pelajaran, maka akumulasi dari keseluruhan pembelajaran ko-kurikuler sebanyak-banyaknya 6 JTM dalam satu minggu untuk satu satuan pendidikan.
  4. Tugas mengajar pada program kelompok belajar Paket A, Paket B,dan Paket C yang sesuai atau serumpun dengan nama mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat pendidik yang dimiliki.
  5. Tugas tambahan pada satminkal sebagai :
  • Kepala  Madrasah                             : 18 JTM
  • Wakil Kepala                                      : 12 JTM
  • Ketua Program keahlian               : 12 JTM
  • Kepala Perpustakaan                     : 12 JTM
  • Kepala Laboratorium                     : 12 JTM
  • Kepala Bengkel /unit produksi  : 12 JTM
  • Wali kelas                                            : 6 JTM
  • Pembina ekstra kurikuler dalam bentuk Pramuka, PMR, Olympiade/Lomba Mata Pelajaran, olahraga, kesenian, Karya Ilmiah Remaja (KIR), Keagamaan Islam, Paskibaraka, Pencinta Alam, Jurnalistik/Fotografi, dan UKS : 2 JTM. Setiap bentuk kegiatan ekstra kurikuler hanya diperbolehkan dibimbing oleh satu orang guru. Setiap guru hanya diperbolehkan menjadi pembimbing untuk satu bentuk kegiatan ekstra kurikuler.
  1. TEAM TEACHING (pembelajaran bertim). Yang dimaksud dengan pembelajaran bertim dalam konteks ini adalah pembelajaran pada satu mata pelajaran yang diampu oleh dua atau tiga orang guru dalam satu rombongan belajar dalam satu waktu yang bersamaan. Pembelajaran bertim tidak boleh dilakukan sekedar untuk menambah JTM guru, melainkan karena tuntutan kurikulum yang membutuhkan lebih dari satu orang guru untuk menangani satu rombel yang proses pembelajarannya merupakan satu kesatuan (tidak bisa dipisahkan tempat/waktunya).
  2. Bimbingan pengayaan dan remedial. Prinsip pelaksanaan pengayaan dan remedial adalah penugasan secara khusus kepada guru untuk kelompok peserta didik yang memerlukan bimbingan secara khusus. Bimbingan ini harus dilakukan secara terjadwal dan hanya untuk beberapa mata pelajaran yang benar-benar membutuhkan melalui penugasan oleh kepala madrasah dan disetujui oleh pengawas. Pengayaan dan remedial tidak diperkenankan dilakukan untuk semua mata pelajaran yang ada. Guru yang mendapat tugas ini maksimal diperhitungkan  2 JTM perminggu untuk satu mata pelajaran.

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Sehubungan Dengan Beban Kerja Guru Ra/Madrasah

  1. Penetapan beban kerja untuk tiap guru pada tiap satuan pendidikan berbentuk SURAT KETERANGAN  MELAKSANAKAN TUGAS (SKMT) dan diterbitkan  oleh tiap-tiap kepala RA / Madrasah atau satuan pendidikan lainnya yang menjadi tempat guru melaksanakan tugas dan diketahui / disetujui oleh pengawas.
  2. Penetapan bahwa beban kerja minimal secara total / kumulatif telah terpenuhi berbentuk SURAT KETERANGAN BEBAN KERJA (SKBK). SKBK diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi :
  • Guru RA/Madrasah yang berstatus PNS Kemenag yang ditugaskan pada RA/Madrasah swasta
  • Guru RA/Madrasah yang berstatus PNS pada instansi lain yang ditugaskan pada RA/Madrasah Swasta.
  • Guru RA/Madrasah yang berstatus bukan PNS tetapi merupakan guru tetap yang bertugas pada RA/Madrasah swasta atau pada madrasah negeri.
  • SKBK bagi guru madrasah yang berstatus PNS yang ditugaskan pada Madrasah Negeri (yang juga merupakan satuan kerja) diterbitkan oleh Kepala Madrasah Negeri yang bersangkutan
  1. SKMT dan SKBK wajib dibuat tiap semester atau dua kali dalam satu tahun pelajaran.
  2. Pembuatan SKMT dan SKBK harus berpedoman pada ketentuan beban kerja sebagaimana diatur dalam pedoman ini.
  3. Jumlah wakil kepala pada tiap-tiap madrasah disesuaikan dengan kebutuhan. Paling banyak 4 (empat) orang bagi MTs dan MA yang mempunyai 9 rombongan belajar atau lebih.
  4. Jumlah ketua program keahlian dalam satu madrasah paling banyak sama dengan jumlah program keahlian yang dimiliki oleh madrasah yang bersangkutan.
  5. Jumlah kepala perpustakaan 1 (satu) orang untuk tiap madrasah yang memiliki perpustakaan madrasah.
  6. Jumlah kepala laboratorium untuk tiap madrasah menyesuaikan dengan banyaknya jenis laboratorium yang dimiliki.
  7. Guru RA/Madrasah yang bertugas di daerah khusus atau yang berkeahlian khusus yang dibutuhkan demi kepentingan nasional/seperti daerah terpencil/ terisolasi, perbatasan negara atau daerah kepulauan terluar dikecualikan dari beban kerja minimal bila diusulkan oleh kantor kementerian agama kab/kota setempat serta ditetapkan oleh Kakanwil Kemenag Provinsi atas nama menteri.

Dokumen untuk diunduh:

SKPendis_158/2010_Pedoman Beban Kerja Guru RA/Madrasah

Permendiknas 11/2011 Ketentuan Sertifikasi Guru dalam Jabatan


Pengertian Sertifikasi Guru dalam jabatan

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

 

Syarat Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan:

a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV);

b. belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV apabila sudah:

  1. mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru; atau
  2. mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a;
  3. telah diangkat menjadi guru sebelum tanggal 30 Desember 2005.

 

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. (Pasal 4, Permendiknas 11/2011)

PP 74/2008 ditetapkan pada 30 Desember 2008. Maka, guru yang diangkat mulai 1 Januari 2009, ketentuan sertifikasi tidak berdasarkan peraturan ini (akan diatur dengan peraturan lain).

 

Jalur Sertifikasi

Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui 4 jalur: penilaian portofolio, pendidikan dan latihan profesi guru PLPG), pemberian sertifikat pendidik secara langsung, dan pendidikan profesi guru

a. penilaian portofolio;

  • Guru dalam jabatan yang memilih Sertifikasi melalui penilaian portofolio harus mengikuti tes awal yang dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru.
  • Guru dalam jabatan yang lulus dalam tes awal harus menyerahkan portofolio untuk penilaian.
  • Guru dalam jabatan yangtidak lulus dalam tes awal harus mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru.

b. pendidikan dan latihan profesi guru;

  • Guru dalam jabatan yang tidak lulus pendidikan dan latihan profesi guru diberi kesempatan mengulang uji kompetensi satu kali.

c. pemberian sertifikat pendidik secara langsung;

  • guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b;
  • guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

d. Pendidikan Profesi Guru (PPG)

  • PPG dalam Jabatan

Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan, pendidikan bagi guru untuk memperoleh sertifikat pendidik.

  • PPG Prajabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

 

Tulisan terkait

PPG Prajabatan

Daftar PT Penyelenggara PPG Prodi PGSD dan PAUD

Daftar PT Penyelenggara PPG setiap Provinsi

Dokumen untuk diunduh

Permendiknas_11_Th_2011_Sertifikasi Guru-dlm-Jabatan.pdf

Permendiknas_8_2009_Program PPG Prajabatan

Panduan_PPG Prajabatan

Peraturan Jam Pelajaran (Beban Belajar)


Berapakah banyak jam pelajaran suatu sekolah? Berapa menit setiap jama pelajaran dan berapa banyak jam pelajaran setiap minggu? Pertanyaan ini dapat dilihat jawabannya pada Permendiknas 22/2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Beban belajar bagi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK dimuat pada Bab III.

Permendiknas ini memuat aturan standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang secara keseluruhan mencakup:

  1. kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan,
  2. beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah,
  3. kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi, dan kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah

Sistem Beban Belajar

Satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester. Kedua sistem tersebut dipilih berdasarkan jenjang dan kategori satuan pendidikan yang bersangkutan.

  1. Satuan pendidikan SD/MI/SDLB melaksanakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket.
  2. Satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK kategori standar menggunakan sistem paket atau dapat menggunakan sistem kredit semester. Satuan pendidikan SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK kategori mandiri menggunakan sistem kredit semester.

Beban belajar yang diatur pada Permendiknas 22/2006 adalah beban belajar sistem paket pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sistem Paket adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Paket  dinyatakan dalam  satuan jam pembelajaran.

Penyelesaian program pendidikan dengan menggunakan sistem paket adalah enam tahun untuk SD/MI/SDLB, tiga tahun untuk SMP/MTs/SMPLB dan SMA/MA/SMALB, dan tiga sampai dengan empat tahun untuk SMK/MAK. Program percepatan dapat diselenggarakan untuk mengakomodasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan  mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam  satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur. Panduan tentang sistem kredit semester diuraikan secara khusus dalam dokumen

Ketentuan Beban Belajar

Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik.

Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada masing-masing satuan pendidikan ditetapkan sebagai berikut:

  • SD/MI/SDLB berlangsung selama 35 menit;
  • SMP/MTs/SMPLB berlangsung selama 40 menit;
  • SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK berlangsung selama 45 menit.

Beban belajar kegiatan tatap muka per minggu pada setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

  • Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk SD/MI/SDLB:
  1. Kelas I s.d. III adalah 29 s.d. 32 jam pembelajaran;
  2. Kelas IV s.d. VI adalah 34 jam pembelajaran.
  • Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk SMP/MTs/SMPLB adalah 34 jam pembelajaran.
  • Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK adalah 38 s.d. 39  jam pembelajaran.

Dokumen untuk diunduh

Permendiknas 22/2006 tentang Standar Isi untuk Dikdas dan Menengah

Pedoman Pembelajaran Tematik PAI SD


Klik poster ini untuk mengunduh Buku Pedoman

Model pembelajaran tematik adalah model pendekatan pembelajaran yang dilaksanakan dengan mengintegrasikan berbagai materi ajar dengan karakteristik dan aspek materi yang berkaitan di dalam satu kegiatan pembelajaran yang tersusun secara sistematis. Model pembelajaran ini disusun untuk menjawab permasalahan pendidikan yang semakin hari sarat muatan. Terlebih lagi peserta didik pada rentan usia yang masih melihat segala sesuatu salam satu keutuhan secara holistik. Hal ini tidak terkecuali pada sekolah dasar, terutama kelas I, II, dan III.

 

 

Pengertian

Pembelajaran tematik PAI adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa aspek/topik sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik, Sedangkan pengertian tema di sini adalah pokok-pokok pikiran atau gagasan yang menjadi pokok pembelajaran.

 

Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman pembelajaran tematik PAI adalah:

  1. Agar peserta didik mudah memusatkan perhatian pada suatu tematertentu karena materi disajikan dalam kontek tema yang jelas.
  2. Agar peserta didik mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar aspek dalam satu tema
  3. Agar pemaham peserta didik terhadap aspek PAI lebih mendalam dan berkesan.
  4. Agar kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik karena mengaitkan berbagai aspek/topik dengan pengalaman pribadi dalam situasi nyata yang diikat dalam tema tertentu.
  5. Agar guru PAI dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam dua atau tiga pertemuan, waktu selebihnya dapat digunakan untuk pendalaman.

 

Manfaat

Manfaat pembelajaran tematik PAI adalah:

  1. Dengan mengembangkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi aspek akan terjadi penghematan, karena tumpang tindih materi dikurangi bahkan dihilangkan.
  2. Peserta didik mampu melihat hubungan yang bermakna antara aspek/pokok bahasan.
  3. Pembelajaran menjadi utuh sehingga peserta didik akan mendapat pengertianmengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah.
  4. Dengan adanya pemaduan antara aspek/pokok bahasan maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat.
  5. Bersifat fleksibel.
  6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik.
  7. Menggunkan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.

 

Rambu-rambu

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai rambu-rambu adalah:

  1.  Dilaksanakan dengan memadukan antar aspek dalam mata pelajaran PAI, bukan PAI dengan mata pelajaran yang lain.
  2. Tidak semua aspek dapat dipadukan.
  3. Dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester.
  4. Kompetensi dasar yang tidak bisa dipadukan dapat diajarkan secara tersendiri.
  5. Kegiatan inti ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan mempraktikkan serta penanaman nilai-nilai akhlak mulia.
  6. Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat.

Dalam buku pedoman ini juga dilengkapi:

  • Petunjuk tahap persiapan pembelajaran tematik PAI
  • Pelaksanaan pembelajaran pembelajaran tematik PAI
  • Kompetensi Dasar dan Standar Kompetensi Dasar PAI
  • Silabus PAI
  • Jaringan Tematik PAI

 

Bila berminat memiliki buku pedoman ini dapat mengunduh dengan klik poster buku di atas.

Nilai-nilai dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa


Nilai-nilai  yang  dikembangkan  dalam  pendidikan  budaya  dan  karakter  bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber  berikut ini.

1. Agama:  masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat  beragama.  Oleh  karena  itu, kehidupan  individu, masyarakat,  dan  bangsa  selalu  didasari  pada  ajaran  agama dan  kepercayaannya.  Secara  politis,  kehidupan  kenegaraan  pun  didasari  pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan  itu, maka nilai-nilai pendidikan  budaya  dan  karakter  bangsa  harus  didasarkan  pada  nilai-nilai  dan kaidah yang berasal dari agama.

 

2. Pancasila:  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  ditegakkan  atas  prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan  lebih  lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang  terkandung dalam Pancasila menjadi  nilai-nilai  yang  mengatur  kehidupan  politik,  hukum,  ekonomi, kemasyarakatan,  budaya,  dan  seni.  Pendidikan  budaya  dan  karakter  bangsa bertujuan mempersiapkan  peserta  didik menjadi warga  negara  yang  lebih  baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.

3. Budaya: sebagai  suatu  kebenaran  bahwa  tidak  ada  manusia  yang  hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep  dan  arti  dalam  komunikasi  antaranggota  masyarakat  itu.  Posisi  budaya yang  demikian  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  mengharuskan  budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.

4. Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga  negara  Indonesia,  dikembangkan  oleh  berbagai  satuan  pendidikan  di berbagai  jenjang  dan  jalur.  Tujuan  pendidikan  nasional  memuat  berbagai  nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut ini.

Tabel Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Nilai

Deskripsi

1. Religius

 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama  yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur

 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3. Toleransi

 

Sikap dan  tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin

 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. Kerja Keras

 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Kreatif

 

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari  sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri

 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis

 

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai samahak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa Ingin Tahu

 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10. Semangat Kebangsaan

 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11. Cinta Tanah Air

 

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan  yang tinggi terhadap bahasa,  lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12. Menghargai Prestasi

 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/ Komuniktif Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14. Cinta Damai

 

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15.  Gemar Membaca

 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli Lingkungan

 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli Sosial

 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung-jawab

 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

 

Sumber: Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa terbitan Puskur Balitbang Kemdiknas 2010.

 

Tulisan terkait

Buku Pedoman Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Pengertian dan Tujuan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

 

Pengertian dan Tujuan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa


Latar Belakang

Persoalan budaya dan karakter bangsa kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Sorotan itu mengenai  berbagai  aspek  kehidupan,  tertuang  dalam  berbagai  tulisan  di  media cetak, wawancara, dialog, dan gelar wicara di media elektronik. Selain di media massa, para  pemuka  masyarakat,  para  ahli,  dan  para  pengamat  pendidikan,  dan  pengamat sosial  berbicara mengenai  persoalan  budaya  dan  karakter  bangsa  di  berbagai  forum seminar,  baik  pada  tingkat  lokal,  nasional,  maupun  internasional.  Persoalan  yang muncul  di  masyarakat  seperti  korupsi,  kekerasan,  kejahatan  seksual,  perusakan, perkelahian massa,  kehidupan  ekonomi  yang  konsumtif,  kehidupn  politik  yang  tidak produktif, dan sebagainya menjadi topik pembahasan hangat di media massa, seminar, dan  di  berbagai  kesempatan.  Berbagai  alternatif  penyelesaian  diajukan  seperti peraturan, undang-undang, peningkatan upaya pelaksanaan dan penerapan hukum yang lebih kuat.

 

Alternatif  lain  yang  banyak  dikemukakan  untuk mengatasi,  paling  tidak mengurangi, masalah  budaya  dan  karakter  bangsa  yang  dibicarakan  itu  adalah  pendidikan. Pendidikan  dianggap  sebagai  alternatif  yang  bersifat  preventif    karena  pendidikan membangun  generasi  baru  bangsa  yang  lebih  baik.  Sebagai  alternatif  yang  bersifat preventif,  pendidikan  diharapkan  dapat  mengembangkan  kualitas  generasi  muda bangsa  dalam  berbagai  aspek  yang  dapat  memperkecil  dan  mengurangi  penyebabberbagai  masalah  budaya  dan  karakter  bangsa.  Memang  diakui  bahwa  hasil  dari pendidikan  akan  terlihat  dampaknya  dalam waktu  yang  tidak  segera,  tetapi memiliki daya tahan dan dampak yang kuat di masyarakat.

 

Pengertian

Pendidikan budaya dan karakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan  yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan  karakter bangsa pada diri peserta didik  sehingga mereka memiliki nilai dan  karakter  sebagai  karakter dirinya, menerapkan  nilai-nilai  tersebut  dalam  kehidupan  dirinya,  sebagai  anggota masyarakat, dan warganegara  yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif .

 

Tujuan

Tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah:

1. mengembangkan  potensi  kalbu/nurani/afektif  peserta  didik  sebagai manusia  dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa;

2. mengembangkan  kebiasaan  dan  perilaku  peserta  didik  yang  terpuji  dan  sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius;

3. menanamkan  jiwa  kepemimpinan  dan  tanggung  jawab  peserta  didik  sebagai generasi penerus bangsa;

4. mengembangkan  kemampuan  peserta  didik  menjadi  manusia  yang  mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan; dan

5. mengembangkan  lingkungan kehidupan sekolah sebagai  lingkungan belajar yang aman,  jujur,  penuh  kreativitas  dan  persahabatan,  serta  dengan  rasa  kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity).

 

Tulisan terkait:

Buku Pedoman Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Buku Pedoman Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa


Klik di sini untuk mengunduh buku

Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa, kementerian pendidikan nasional melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum telah menebitkan buku Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa.

Isi buku ini adalah sebagai berikut:

  • BAB  I  :  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Pengertian  Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

C. Landasan Pedagogis Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

D. Fungsi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

E. Tujuan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

F. Nilai-Nilai dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

  • BAB  II : PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA MELALUI INTEGRASI MATA PELAJARAN, PENGEMBANGAN DIRI, DAN BUDAYA SEKOLAH

A. Prinsip dan Pendekatan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

B. Perencanaan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

C. Pengembangan Proses Pembelajaran

D. Penilaian Hasil Belajar

E. Indikator Sekolah dan Kelas

BAB III  : PETA NILAI DAN INDIKATOR

A. Nilai, Jenjang Kelas, dan Indikator

B. Peta Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Berdasarkan Mata Pelajaran

C. Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Nilai, dan Indikator Mata Pelajaran

  • BAB  IV : INTEGRASI NILAI-NILAI BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA KE DALAM DOKUMEN KTSP
  • PENUTUP

 

Buku Pedoman Pendidikan Karakte

Klik di sini untuk mengunduh buku

Pedoman  ini ditujukan kepada semua warga pada setiap satuan pendidikan(dasar sampai menengah) melalui serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian yang bersifat komprehensif. Perencanaan di tingkat  satuan pendidikan pada dasarnya  adalah melakukan penguatan dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Sedangkan pelaksanaan dan penilaian tidak hanya menekankan aspek pengetahuan saja, melainkan juga sikap perilaku yang akhirnya dapat membentuk akhlak mulia. Pedoman ini dikembangkan  berdasarkan atas pengalaman beberapa satuan pendidikan yang telah mengimplementasikannya. Hasil-hasil pengalaman itu diperoleh melalui pelaksanaan (piloting) yang  dilakukan Pusat Kurikulum pada tahun 2010.

Buku pedoman ini diterbitkan oleh Badan Penelitian dan  Pengembangan, Pusat Kurikulum,  Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2011.

Isi buku pedoman sebagai berikut:

BAB I  PENTINGNYA PENDIDIKAN KARAKTER

A. Hakikat Pendidikan Karakter

B. Tujuan, Fungsi dan Media Pendidikan Karakter

C. Nilai-nilai Pembentuk Karakter

D. Proses Pendidikan Karakter

BAB II  STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER

A. Strategi di Tingkat Kemendiknas

B. Strategi di Tingkat Daerah

C. Strategi  di Tingkat Satuan Pendidikan

  1.   Kegiatan Pembelajaran
  2.  Pengembangan Budaya Sekolah dan Pusat Kegiatan Belajar
  3. Kegiatan Ko-kurikuler dan/atau Kegiatan Ekstra Kurikuler
  4. Kegiatan Keseharian di Rumah dan Di Masyarakat

D. Penambahan Alokasi Waktu Pembelajaran

E. Penilaian keberhasilan

BAB III  PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN

PENDIDIKAN

A. Komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

B. Tahapan Pengembangan

C. Penyiapan perangkat  Dalam Rangka Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Satuan pendidikan

BAB IV   PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER (BEST PRACTICE)

A. PAUD   B. SD   C. SMP   D. SMA   E. SMK   F.  SLB  G. PKBM

 

BAB V  MEMBANGUN BUDAYA SEKOLAH

A. Keterlibatan Semua Warga Sekolah dalam Pembelajaran yang Berkarakter

B. Keterlibatan Semua Warga Sekolah dalam Perawatan, Pemanfaatan,Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran serta Lingkungan Sekolah

BAB VI   PENUTUP

Buku pedoman ini dilengkapi tabel dan bagan sebagai berikut:

Tabel:

Buku pedoman ini dilengkapi tabel dan bagan sebagai berikut:

Tabel:

  1.  Implementasi Pendidikan Karakter dalam KTSP
  2. Gambaran Implementasi Pendidikan Karakter Setiap Hari di PAUD
  3. Contoh Rancangan Rencana Aksi Sekolah SMP Negeri 36 Bandung
  4. Contoh Pengintegrasian Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pengembangan Diri di SMP Negeri 36 Bandung
  5. Contoh Kalender Akademik SMP Negeri 36 Bandung
  6. Contoh Implementasi Pendidikan Karakter melalui Berbagai Kegiatan di SMA Negeri 4 Kota Balikpapan
  7. Contoh Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter di SMA Negeri 4 Kota Balikpapan
  8. Contoh Perencanaan Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SMK Negeri 1 Bantul
  9. Contoh Rencana Aksi Sekolah di SLB Negeri Singkawang
  10. Contoh Nilai-Nilai Pembentuk Karakter yang Diprioritaskandi SLB Negeri Singkawang

 

Bagan

Alur Pikir Pembangunan Karakter Bangsa

Ruang Lingkup Pendidikan Karakter

Strategi Kebijakan Pendidikan Karakter

Alur (Stream) Dalam Pendidikan Karakter

 

Unduh Buku

Bila berminat mengunduh kedua buku di atas, silakan klik poster buku.

Kalender Pendidikan 2011/2012


Tahun pelajaran 2011/2012 akan dimulai pada 11 Juli 2011, dan banyak hari efektif  adalah 250 hari yang terbagi dalam semester I dan II.

  • Hari Efektif Sekolah Semester 1 = 110 hari
  • Hari Efektif Sekolah Semester 2 = 140 hari
  • Hari Belajar Efektif Fakultatif = 16 hari : 4  s.d. 23 Agustus 2011
  • Libur Semester 1 = 12 hari : 26 Des s.d. 7 Januari 2012
  • Libur Semester 2 = 18 hari : 25 Juni s.d. 14 Juli 2012

Dokumen untuk diunduh:

Silakan klik poster berikut untuk mengunduh file Kalender Pendidikan  TK/RA, SD/MI. SMP/MTs, SMA/MA/SMK 2011/2012 Jatim. Kalender dilengkapi agenda hari efektif, libur nasional, libur semester.

Kalender Pendidikan Semester I

Berikut kaldik semester I yang bermanfaat untuk panduan menyusun program semester.

Dalam kaldik semester I ini, dari 111 hari efektif diperkirakan hanya 96 hari efektif untuk PBM termasuk ulangan harian atau ada 15 hari efektif yang digunakan untuk kegiatan selain PBM: 3 hari pada awal tahun pelajaran (biasanya untuk orientasi kelas dan pemilihan pengusu kelas) dan 12 hari/dua minggu pada akhir semester yang direncakan untuk ulangan semester, koreksi, pengolahan nilai, rapat sekolah, dan pembagian rapor.

Sebanyak 96 hari efektif untuk PBM terdiri dari:

  • Senin : 15
  • Selasa : 15
  • Rabu : 15
  • Kamis : 17
  • Jum’at : 17
  • Sabtu : 17

Bila berminat mengunduh Kaldik Semster I tahun pelajaran 2011/2012, silakan klik poster berikut:

 

Hari Efektif Semester II 2011/2012, klik teks ini

Modul Bahasa Indonesia SD Materi KKG


Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bahasa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas guru bahasa dan tenaga kependidikan seperti kepala sekolah, pengawas sekolah, dan lain-lainnya. Dalam rangka memperbaiki mutu dan profesionalitas mereka, PPPPTK Bahasa berperan serta secara aktif dalam proyek  Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading (BERMUTU).

 

BERMUTU bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui profesionalisme dan kinerja guru secara berkelanjutan dengan pemberdayaan berbagai kelompok kerja, termasuk KKG/MGMP. Agar kegiatan yang diselenggarakan oleh KKG/MGMP berkualitas dan dapat diakreditasi oleh perguruan tinggi, maka perlu disusun paket pembelajaran yang berkualitas berupa modul dan suplemennya atau pendukung dan pelengkap Bahan Belajar Mandiri (BBM) program BERMUTU.

Berikut Buku Suplemen BERMUTU Bahasa Indonesia ( Bila berminat mengunduh buku suplemen, silakan klik buku ).


Setelah mempelajari modul ini, diharapkan dapat memahami konsep dan proses pembelajaran kebahasaan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yang dapat diuraikan dalam bentuk perilaku sebagai berikut. (1) Menjelaskan, memahami, membedakan dan mencontohkan materi kebahasaan.  (2)  Memilih bahan modul kebahasaan yang bervariasi sesuai dengan materi pembelajaran kebahasaan. (3) Menyusun dan menerapkan model pembelajaran kebahasaan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang terintegrasi ke dalam empat keterampilan berbahasa di antaranya: keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.

 

 

Setelah mempelajari modul suplemen  ini,  peserta KKG diharapkan dapat menguasai kompetensi yang berkaitan dengan:  (a)  Pengertian sastra, periodisasi sastra Indonesia, dan aliran sastra. (b) Genre karya sastra. (c)  Pembelajaran apresiasi sastra  (d)  Mengekspresikan perasaan melalui karya satra, baik secara tulis maupun lisan.

 

 

 

Suplemen modul ini bertujuan untuk:  (1) Membantu pendidik memahami konsep dasar media pembelajaran, yang terdiri atas: pengertian media, jenis-jenis media dan kriteria pemilihan media;  (2) Memberi panduan pada pendidik dalam  memanfaatkan media dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya: memilih media pembelajaran sesuai karakteristik materi dan menggunakan media yang telah dipilih dalam pembelajaran;  (3) Memberi panduan pada pendidik dalam mengembangkan media pembelajaran, yang terdiri atas: mengembangkan media berbasis lingkungan dan mengembangkan media berbasis TIK.

 

 

Modul suplemen ini membahas mengenai  Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan sasaran guru Sekolah Dasar (SD). Setelah mempelajari modul suplemen ini diharapkan dapat  mempermudah guru dalam  memahami dan menerapkan metodologi pembelajaran bahasa Indonesia di SD.

 

 

 

Tujuan yang ingin dicapai dari modul ini  adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman  guru peserta program memahami konsep berbicara, tujuan,  jenis berbicara,  metode, dan  faktor penentu keberhasilan berbicara . (2) Meningkatkan  pengetahuan dan pemahaman guru peserta program dalam memhami konsep pembelajaran berbicara, pemilihan  metode, karaktreristik pembelajaran  berbicara, pemilihan media, pemilihan metode.(3) Meningkat  pengetahuan peserta dalam mengaplikasikan pembelajaran pembelajaran berbicara di sekolah  : penentuan  bahan, metode, media dan penilaian.

 

Modul suplemen membaca ini memuat beberapa hal, yaitu: (1) konsep membaca, (2) konsep pembelajaran membaca, dan (3) perancangan pembelajaran membaca.

Dengan membaca materi tentang konsep membaca, diharapkan guru dapat menjelaskan pengertian, tujuan, jenis-jenis, teknik, dan tahap-tahap membaca. Selain itu juga mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi membaca. Selanjutnya, dengan membaca materi kedua tentang konsep pembelajaran membaca, diharapkan guru dapat menjelaskan konsep, karakteristik, kriteria pemilihan bahan, metode, media, dan kriteria penilaian dalam pembelajaran membaca. Pada  akhirnya guru akan mampu merancang pembelajaran membaca yang dimulai dari memetakan KD membaca, menjabarkan KD menjadi indikator, menentukan materi dan sumber belajar, menentukan media pembelajaran, mengembangkan langkah-langkah pembelajaran, menentukan penilaian, dan merancang tindak lanjut setelah melakukan penilaian.

 

Modul ini disusun dengan tujuan agar teman-teman guru memiliki pemahaman tentang: (1)  konsep mendengarkan, (2) konsep pembelajaran mendengarkan, (3)  rancangan pembelajaran mendengarkan.

 

Modul ini ditulis dengan pokok bahasan  keterampilan menulis bahasa Indonesia untuk guru SD. Setelah mempelajari Modul  ini diharapkan pesertamampu; (1) memahami pengertian menulis, tujuan  menulis, jenis–jenis menulis, teknik menulis, tahap-tahap menulis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi menulis; (2) memahami konsep pembelajaran menulis, karakteristik pembelajaran menulis, metode pembelajaran menulis, media pembelajaran menulis, dan karakteristik  penilaian pembelajaran menulis: (3)  menyusun rancangan pembelajaran menulis.
Modul ini membahas tentang penilaian, khususnya penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan dapat memahami konsep dan proses penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yang secara khusus dapat dirinci dalam bentuk-bentuk perilaku berikut ini. (1)  Membedakan penilaian, pengukuran, dan evaluasi. (2)  Menjelaskan  tujuan, prinsip, teknik, dan bentuk penilaian. (3)  Membuat kisi-kisi dan menyusun soal berdasarkan kisi-kisi tersebut.  (4)  Menganalisis dan menginterpretasi hasil penilaian.

Tujuan penyusunan modul pembelajaran Tematik adalah sebagai berikut: (1)  Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang  konsep dan pengembangan tematik. (2) Memberikan pemahaman kepada guru tentang pembelajaran tematik yang sesuai dengan perkembangan peserta didik kelas awal sekolah dasar. (3) Memberikan keterampilan kepada guru dalam menyusun perencanaan, melaksanakan dan melakukan penilaian dalam pembelajaran tematik.

 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 2.981 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: