Alamat Pengumuman UKA


Hasil UKA yang direncanakan diumumkan pada 18 Maret akhirnya ditunda sampai dengan 22 Maret.

Hasil nilai secara umum, antara lain perorangan nilai tertinggi, nilai rata-rata nasional, provinsi dengan nilai terbaik dapat di lihat pada tulisan di blog tunas63 ini.

Alamat Resmi Pengumuman UKA

Agar tidak banyak jalan yang dilalui, silakan langsung kunjungi web resminya. Sebagian bloger ada yang sengaja memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi (komersil) dan bukan memberi informasi yang bermanfaat.

Cek alamat pengumuman UKA

Setelah klik tautan di atas, akan terbuka halaman baru:

  • pilih provinsi (tunggu beberapa saat)
  • pilih kab/kota
  • pilih jenjang (TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Pengawas)
  • klik “tampilkan” (tampilan data, per halaman 20 peserta)

Berbagi Pengalaman

Bagi yang sudah mencoba masuk ke web Pengumuman UKA, saya harpkan berbagi pengalaman dengan menulis komentar, berhasil melihat atau tidak.

Dari komentar ini akan menjadi pertimbangan untuk perbaikan bila diperlukan.

Terimakasih

Salam persdaudaraan dari Kak Ichsan

Data Nilai Kelulusan UKA 2012


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akhirnya mengumum- kan hasil akhir uji kompetensi awal (UKA) guru tahun 2012 yang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2012 lalu.

Pengumuman UKA akan disampaikan pada 18 Maret 2012.

Bagi yang lulus UKA, selanjutnya mengikuti PLPG dan yang gagal dalam UKA akan diadakan pembinaan khusus.

Berikut data peserta dan nilai hasil UKA ( sumber: diolah dari http://www.kemdiknas.go.id/ dan  http://www.jpnn.com)

Peserta

  1. Mendaftar: 285.884
  2. mengikuti ujian hanya 281.016 orang
  3. tidak mengikuti ujian 4.868 orang

Peserta Berdasar Tempat Tugas

  • TK: 23.753
  • SD: 164.539
  • SMP: 51.238
  • SMA: 18.125
  • SMK: 15.105

Kualifikasi Pendidikan Peserta

  1. SMP: 195
  2. SMA: 19.039
  3. D1: 2.697
  4. D2: 34.614
  5. D3: 3.906
  6. S1: 211.858
  7. S2: 3.453
  8. S3: 9

Nilai Tertinggi Peserta Berdasar Jenjang

  • Desi Dwi Jayanti dari TK Islam Nurul Iman, Kabupaten Bogor dengan nilai 90,
  • Nurfatah dari SD 8 Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Sumsel dengan nilai 80,
  • Melany Wiwanty Parulian Mukuan dari SMP Advent Amurang Kabupateng Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dengan nilai 87,5,
  • Gatot Priadi dari SMAN 1 Karas Kabupaten Magetan Jawa Timur dengan nilai 90.

Nila Rata-rata Nasional: 42,25.

Sebanyak 154 kabupaten/kota memiliki nilai UKA di atas rata-ra nasional, antara lain:

  • Kota Blitar sebesar 56,41,
  • Kota Sukabumi sebesar 55, 88,
  • Kabupaten Gresik 55,41,
  • Kota Malang 53,71,
  • Kabupaten Jembrana, sebesar 53,63,
  • Kota Magelang 53,62,
  • Kota Surakarta sebesar 52,49,
  • Kota Pasuruan 52,30,
  • Kota Denpasar sebesar 52,23, dan
  • Kabupaten Banyumas sebesar 52,23.

Provinsi 10 Besar Terbaik Hasil UKA 2012

  1. DIY (50,1)
  2. DKI Jakarta (49,2),
  3. Bali (48,9),
  4. Jawa Timur (47,1),
  5. Jawa Tengah (45,2),
  6. Jawa Barat (44,0),
  7. Kepulauan Riau (43,8),
  8. Sumatera Barat (42,7),
  9. Papua (41,1) dan
  10. Banten (41,1).

Propinsi 5 Rata-rata Terendah

  1. Maluku (34,5),
  2. Maluku Utara (34,8),
  3. Kalimantan Barat (35,40),
  4. Kalimantan Tengah (35,5), dan
  5. Jambi (35,7)

Nilai Rata-rata Bersdasar Jenjang Satuan Pendidikan

Berdasar jenjang sekolah asal guru, rata-rata tertinggi adalah guru TK dan terendah kompetensinya adalah Pengawas sekolah.

  1. TK  ( 58.87)
  2. SD (36,86)
  3. SMP (46,15)
  4. SMA (51, 35)
  5. SMK (50, 02)
  6. SLB (49,07)
  7. Pengawas (32,58)

Nilai  Nasional

  1. Tertinggi 97,0
  2. Terendah adalah 1,0.
  3. Rata-rata 42,25 dengan standar deviasi 12,72.

Catatan Lain Hasil nilai UKA

  • Pada jenjang bertugas SMP, guru yang memiliki latar belakang pendidikan S2 ada yang mendapat nilai UKA sebesar 14.
  • Rata-rata nilai guru SMP yang berpendidikan S2 sebesar 51,3 dengan nilai UKA tertinggi sebesar 82.
  • Nilai UKA dari guru SMA yang berlatar belakang pendidikan S3 sebesar 46,8 dengan nilai tertinggi 61.
  • Nilai UKA dari guru yang berlatar belakang pendidikan S2 yaitu sebesar 55,9 dengan nilai tertinggi 84,3.

Penataran bagi yang Gagal UKA

bagi para guru yang tidak lulus uji kompetensi awal (UKA) 2012 akan diadakan pembinaan khusus. Pembinaan ini akan dilakukan selama liburan sekolah di bulan Mei hingga Juni 2012 mendatang.

Di dalam proses pembinaan tersebut, para guru akan diberikan ilmu-ilmu pendidikan keguruan. Yakni, mulai dari masalah metodologi hingga materi – materi pengajaran lainnya. “Sehingga nantinya ketika masuk tahun ajaran baru, para guru yang tidak lulus UKA ini akan semakin fresh dan bisa semangat meningkatkan kualitas mengajarnya,” ungkap Nuh di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Jumat (16/3).

Program Inpassing Guru Madrasah 2012


Tahun 2012 GBPNS yang sudah lulus sertifikasi tetapi tidak memiliki kepangkatan hasil inpassing tunjangan profesinya tidak dapat dibayarkan.

Inpassing adalah proses penyetaraan kepangkatan, golongan, dan jabatan fungsional guru Bukan PNS (GBPNS) dengan kepangkatan, golongan, dan jabatan guru PNS dengan tujuan untuk tertib administrasi, pemetaan guru dan kepastian pemberian tunjangan yang menjadi hak mereka. Inpassing GBPNS berdasarkan pada Permendiknas Nomor 22/2010 tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 47/2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS (GBPNS) dan Angka Kreditnya.

Syarat untuk dapat mengikuti inpassing adalah:
1. Berijasah minimal S-1, kecuali bagi mereka yang telah lulus sertifikasi;
2. Sebagai guru tetap pada satuan pendidikan formal;
3. TMT minimal Desember 2005 dan terus menjadi guru sampai sekarang;
4. Usia maksimal 59 tahun ketika diusulkan;
5. Memiliki NUPTK;
6. Memiliki beban tugas 24 JPL/minggu.

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 22/2010, inpassing harus selesai paling lambat 31 Desember 2011. Praktis, di lingkungan Kementerian Agama inpassing hanya berlangsung di tahun 2011. Tahun-tahun sebelumnya belum pernah terjadi karena landasan hokum yang lama (Permendiknas Nomor 47/2007) nyaris tidak bisa dijalankan karena dalam regulasi tersebut yang meng-inpassing guru madrasah adalah kementerian Pendidikan Nasional. Praktiknya hal itu tidak terjadi karena guru-guru madrasah bukan PNS jumlahnya lebih banyak daripada yang PNS. Kalau mereka harus di-inpassing oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Kemendiknas akan kerepotan sendiri. Oleh karena itu, hanya sedikit saja guru madrasah yang sempat di-inpassing oleh Kemendiknas. Dengan terbitnya Permendiknas Nomor 22/2010 yang memberikan kewenangan Kemenag untuk meng-inpassing guru-guru madrasah, seluruh guru madrasah yang memenuhi syarat yang belum ter-inpassing oleh Kemendiknas harus mengajukannya kepada Kementerian Agama.

Proses penilaian terhadap dokumen guru dilakukan di Kantor Wilayah dan di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam u.p. Direktorat Pendidikan Madrasah. Guru dengan kepangkatan III-a sampai dengan III-d penilaiannya ada di Kantor Wilayah. Sementara yang kepangkatannya IV-a penilaiannya ada pada Direktorat. Sesuai dengan time line yang telah disusun, saat ini adalah tahap verifikasi dokumen dan penilaiannya oleh tim Direktorat terhadap berkas yang dikirim oleh Kantor Wilayah. GBPNS yang telah ditetapkan kepangkatannya akan mendapat SK inpassing yang diterbitkan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI. Kenyataannya, masih terdapat beberapa provinsi yang sampai saat ini belum menyerahkan dokumen GBPNS untuk diverifikasi dan dinilai. Kondisi ini tentu akan mengganggu tahapan kerja secara keseluruhan.

Diperkirakan guru madrasah yang memenuhi syarat untuk ikut inpassing maksimal 150.000 orang guru. Kepangkatan yang didapatkan dari hasil inpassing ini adalah minimal Guru Madya/III-a dan maksimal Guru Pembina/IV-a. Inpassing ini harus tuntas tahun ini, terutama untuk GBPNS yang telah lulus sertifikasi, kepangkatan yang didapatkan dari hasil inpassing dijadikan sebagai acuan besaran pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Sementara ini, besaran tunjangan profesi bagi GBPNS sebesar Rp 1.500.000; adalah pukul rata. Ketentuan ini didasarkan pada Kepmendiknas Nomor 72 tahun 2008 dan hanya bersifat sementara. Tahun 2012 GBPNS yang sudah lulus sertifikasi tetapi tidak memiliki kepangkatan hasil inpassing tunjangan profesinya tidak dapat dibayarkan.

Prosedur Inpassing GBPNS Madrasah

Melakukan registrasi madrasah secara oline di http://www.inpassing.madrasah.net/registrasi.html, data yang diminta meliputi

  • identitas madrasah,
  • alamat madrasah,
  • jumlah tenaga kerja,
  • jumlah siswa dan rombongan belajar,
  • dan bagi madrasah swasta ditembah data identitas yayasan.

Contoh Form Registrasi Madrasah

Mengingat data yang diminta banyak dan beragam, sebelum register secara online perlu mempersiapkan data sesuai yang diminta. Untuk itu, bila diperlukan, silakan unduh contoh form registrasi madrasah berikut! (Sumber:http://pendis.kemenag.go.id/kerangka/madr.htm)

Proses Penetapan Peserta Sertifikasi guru 2012


Proses penetapan peserta sertifikasi guru melibatkan tiga pihak yang semuanya itu memiliki tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. Tiga pihak tersebut adalah guru calon peserta sergu, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan LPMP.

Berikut uraian tugas/kegiatan ketiga pihak tersebut:

1. Guru

  1. Cek dalam daftar calon peserta menggunakan tombol pencarian dengan memasukkan NUPTK
  2. Jika nama Anda termasuk dalam daftar calon peserta segera hubungi dinas pendidikan setempat untuk mendapatkan Format A0
  3. Mengoreksi dan memperbaiki data pada Format A0 (data ini tidak boleh salah karena kemudian akan digunakan sebagai acuan untuk sertifikat pendidik)Data yang dikoreksi adalah nama lengkap harus sesuai dengan dokumen lainnya (ijasah atau SK PNS); golongan (bagi PNS); tempat dan tanggal lahir; ijasah, tahun lulus, dan nama perguruan tinggi; nama sekolah tempat mengajar. Dokumen yang dijadikan acuan verifikasi nama dan tempat tanggal lahir peserta bagi guru PNS adalah SK PNS, sedangkan bagi guru bukan PNS adalah ijasah terakhir dari perguruan tinggi.
  4. Mengisi pola sertifikasi yang dipilih.
    • Pola portofolio bagi guru yang memiliki dan memenuhi skor minimal portofolio (kuota maksimal 1%).
    • Pola PLPG bagi guru yang tidak memenuhi skor minimal portofolio.
    • Pola pemberian sertifikat secara langsung (PSPL) bagi guru yang telah memenuhi syarat PSPL.
  5. Menetapkan bidang studi yang akan disertifikasiBidang studi tersebut harus ditetapkan sendiri oleh guru yang bersangkutan sesuai dengan kompetensi yang dikuasainya. Harus disadari oleh guru bahwa bidang studi ini akan terus melekat dalam tugas mengajar yang akan dilaksanakan oleh guru selama guru tersebut mengajar. Dengan kata lain, guru harus konsisten dengan pilihannya secara profesional karena guru harus mengajarkan bidang studi atau mata pelajaran tersebut selama bertugas sebagai guru.

    Penetapan bidang studi sertifikasi mengikuti ketentuan sebagai berikut:

    • sesuai dengan program studi S-1 (linier),
    • apabila tidak sesuai (tidak linier) dengan program studi S-1, dapat menggunakan program studi D-III,
    • apabila tidak sesuai (tidak linier) dengan program studi S-1 dan program studi D-III, guru dapat menetapkan bidang studi yang serumpun dengan program studi S-1 dan D-III,
    • apabila tidak sesuai (tidak linier) dengan program studi S-1 dan program studi D-III, guru dapat menetapkan bidang studi sertifikasi sesuai dengan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, atau satuan pendidikan yang diampunya, dan harus memiliki masa kerja minimal sudah 5 tahun berturut-turut mengajar mata pelajaran tersebut.
  6. Mengumpulkan berkas/dokumen/portofolio ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
  7. Memantau proses penetapan peserta melalui website http://www.sergur.pusbangprodik.org
  8. Menerima Format A1 berisi nomor peserta sebagai bukti terdaftar sebagai peserta sertifikasi guru
  9. Mencari informasi tentang pelaksanaan uji kompetensi awal (bagi peserta PLPG) ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing

 

2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

  1. Berkoordinasi dengan LPMP
  2. Mencetak Format A0
  3. Mengirimkan Format A0 kepada calon peserta sertifikasi guru
  4. Mengusulkan penghapusan data calon peserta apabila memenuhi ketentuan dengan mencetak formulir penghapusan dari aplikasi
    • Telah meninggal dunia,
    • sakit permanen,
    • melakukan pelanggaran disiplin,
    • mutasi ke jabatan selain guru,
    • mutasi ke kabupaten/kota lain,
    • mengajar sebagai guru tetap di Kementerian lain,
    • pensiun,
    • mengundurkan diri dari calon peserta (dilengkapi surat pengunduran diri dari ybs),
    • sudah memiliki sertifikasi pendidik (guru atau dosen) baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di Kementerian lain.
  5. Mengumpulkan Format A0 yang telah diperbaiki calon peserta sekaligus dengan berkas/dokumen/portofolio dari calon peserta
  6. Memperbaiki data calon peserta melalui AP2SG sesuai dengan Format A0 yang telah diperbaiki
  7. Memverifikasi kelengkapan berkas calon peserta menggunakan format verifikasi yang dapat dicetak dari AP2SG
  8. Mengirimkan berkas/dokumen/portofolio lengkap ke LPMP
  9. Menerima Format A1 dari LPMP yang telah ditandatangani untuk diberikan kepada peserta sertifikassi guru.

 

3. LPMP

  1. Memantau pelaksanaan penetapan peserta melalui AP2SG untuk wilayahnya masing-masing
  2. Memindahkan kuota antar kabupaten/kota atas persetujuan kabupaten/kota tsb
  3. Menerima berkas/dokumen/portofolio dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
  4. Mencetak pra Format A1 sebagai bahan untuk memverifikasi data perbaikan Format A0 dengan berkas/dokumen/portofolio calon peserta
  5. Meneliti usulan penghapusan dan menyetujui penghapusan peserta. Usulan penghapusan dikembalikan jika tidak lengkap dan meragukan.
  6. Memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen/portofolio peserta dan ketepatan data peserta
  7. Menyetujui (aproval) calon peserta sertifikasi guru setelah data calon peserta valid.
  8. Mencetak dan menandatangani Format A1
  9. Mengirimkan fotokopi Format A1 kepada Dinas Pendidikan kabupaten/Kota untuk diberikan kepada peserta sertifikasi guru
  10. Menyisipkan Format A1 dalam berkas/dokumen/portofolio peserta
  11. Mengirimkan berkas/dokumen/portofolio peserta kepada LPTK sesuai program studi yang menjadi kewenangannya

 

 

Kisi-kisi Ujian Nasional 2012 Agama Islam SD/SMP/SMA/SMK


Tahun 2012 ini, Pendidikan Agama Islam masuk Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) mulai tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Bentuk ujian meliputi ujian praktik dan ujian tulis.

Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mengamanatkan bahwa pendidikan agama merupakan tanggung jawab Kementerian Agama sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 3 ayat (1) bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama, dan ayat (2) bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.

Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri Agama RI. No. 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah, pada Bab IX Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa penilaian hasil belajar pendidikan agama meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. Selanjutnya ayat 4 menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian yang dilaksanakan secara nasional.

Pendidikan agama Islam di sekolah mempunyai peran yang strategis dalam pengembangan sistem pendidikan nasional di Indonesia dan peningkatan mutu sumber daya manusia. Oleh karenanya untuk mengetahui mutu pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di sekolah secara nasional, maka perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap hasil pembelajaran peserta didik melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional Pendidikan Agama Islam (USBN PAI).

Pelaksanaan USBN PAI pada tahun ini diharapkan mengalami peningkatan dalam berbagai hal. Oleh karena itu pedoman pelaksanaan harus selalu memperhatikan perkembangan dalam ranah-ranah yang berkenaan dengan ujian ini.

Pedoman yang dimaksud adalah sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/1510/2011 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada SD, SMP, DAN SMA / SMK TAHUN PELAJARAN 2011/2012.

Pedoman ini memuat segala proses penyelenggaraan USBN PAI:

  • kepanitiaan,
  • kepengawasan,
  • penyelenggara ujian,
  • pengadaan naskah ujian sampai dengan petunjuk penilian;
  • Kisi-kisi Ujian Praktik dan Ujian Tulis dan Pedoman Penilaian
  • Kisi-kisi untuk USBN PAI Tingkat SD/SMP/SMA/SMK

Untuk mulai mengunduh dokumen silakan klik  di sini

Daftar Calon Sertisikasi 2012 Guru Kemenag


Berikut daftar calon peserta sertifikasi 2012 guru Kemenag yang ditetapkan berdasarkan surat Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag Nomor DT.l.l/PP.Oo/ 15.A/2012 tentang Daftar Urut Prioritas (Long list) Sementara Calon Peserta Sertifikasi Guru tanggal 5 Januari 2012.

Daftar Urut Prioritas (DUP) ini bersifat sementara dan hanya meliputi kelompok:

1) Guru Kelas RA,

2) Guru Kelas Ml,

3) Guru Alqur’an Hadis,

4) Guru Akidah Akhlak,

5) Guru Fikih,

6) Guru SKl, dan

7) Guru Bahasa Arab.

Dikatakan bersifat sementara karena DUP ini hanya mencakup sisa peserta sertifikasi tahun 2011 dan belum memasukkan calon peserta hasil pendataan tahun 2012. Data ini masih bisa berubah setelah digabung dengan hasil pendataan tahun 2012.

Melaui surat Direktur Pendidikan Madrasah tersebut, untuk validasi daftar peserta sertifikasi guru Kemenag 2012, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota u.p. Kasi Mapenda/Kependais diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Mengidentifikasi guru yang sudah lulus sertifikasi, tetapi namanya masih tercantum dalam DUP. Hasil identifikasi dilaporkan oleh Kasi Mapenda/Kependais Kabupaten/Kota secara kolektif kepada Direktur Pendidikan Madrasah dikoordinasi oleh Kabid Mapenda/Kependais Provinsi;
  2. Mendaftar ulang guru yang memenuhi syarat untuk ikut sertifikasi guru dalam jabatan dan namanya belum tertera pada DUP. Mekanisme dan waktu pendaftaran dilakukan sesuai dengan surat pemberitahuan terdahulu;
  3. Seluruh guru mata pelajaran umum (yang sertifikasinya di LPTK PTU) yang memenuhi syarat agar didaftar ulang.

Untuk mengunduh daftar calon peserta sertifikasi 2012  guru Kemenag, silakan klik di sini

 

Pedoman Teknis Penilaian Kinerja Guru (PKG)


Untuk mengunduh Juklak/Juknis PKG silakan klik poster buku di samping.

Penilaian Kinerja Guru (PKG) akan berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2013 sebagaimana Permendiknas 35/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Untuk itu, buku-buku berikut sangat penting sebagai buku wajib guru, kepala sekolah, pengawas, dan pengelola pendidikan harus segera memahami apa, mengapa, dan bagaimana PKG dilaksanakan.

Berikut kumpulan lengkap peraturan, buku pedoman, dan petunjuk teknis PKG yang diterbitkan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dirjen PMPTK):

  1. Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
  2. Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)
  3. Buku 4 Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Angka Kreditnya
  4. Buku 5 Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
  5. Permendiknas 35/2010 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
  6. Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Laboratorium/Bengkel Sekolah/Madrasah
  7. Panduan Penilaian Kinerja Ketua Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
  8. Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  9. Penilaian Kinerja Guru (Pedoman Teknis bagi Pengawas)

Berikut kutipan singkat 9 buku tersebut.

(1). Buku 1 Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Konsekuensi dari guru sebagai profesi adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Oleh karena itu, buku ini disajikan untuk memberi informasi seputar pengembangan keprofesian berkelanjutan guru. Buku pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan salah satu buku dari Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru.

Kegiatan PKB ini dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil Penilaian Kinerja Guru yang didukung dengan hasil evaluasi diri. Bagi guru-guru yang hasil penilaian kinerjanya masih berada di bawah standar kompetensi atau dengan kata lain berkinerja rendah diwajibkan mengikuti program PKB yang diorientasikan untuk mencapai standar tersebut; sementara itu bagi guru-guru yang telah mencapai standar kompetensi, kegiatan PKB-nya diarahkan kepada peningkatan keprofesian agar dapat memenuhi tuntutan ke depan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik.

(2). Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)

Pelaksanaan PK GURU dimaksudkan bukan untuk menyulitkan guru, tetapi sebaliknya PK GURU dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu. Menemukan secara tepat tentang kegiatan guru di dalam kelas, dan membantu mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, akan memberikan kontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan, sekaligus membantu pengembangan karir guru sebagai tenaga profesional. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya, maka PK GURU harus dilakukan terhadap guru di semua satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

(3). Buku 4 Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Angka Kreditnya

Berdasarkan Permennegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB)adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. PKB merupakan salah satu komponen pada unsur utama yang kegiatannya diberikan angka kredit. Sedangkan, unsur utama yang lain, sebagaimana dijelaskan pada bab V pasal 11, adalah: (a) Pendidikan dan (b) Pembelajaran / Bimbingan Unsur kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) terdiri dari tiga macam kegiatan, yaitu: pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.

Buku ini berisi uraian PKB beserta angka kredit setiap unsur.

(4). Buku 5 Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini disusun dengan tujuan memberikan pedoman bagi tim teknis penilai angka kredit terhadap hasil Publikasi Ilmiah Guru dan Karya Inovatif Guru yang selanjutnya ditetapkan angka kreditnya untuk kenaikan pangkat.

Publikasi Ilmiah pada Kegiatan PKB terdiri dari tiga kelompok kegiatan sebagai berikut.

1. Presentasi pada Forum Ilmiah

2. Publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal.

3. Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan/atau pedoman guru

Isi penting Buku 5 ini antara lain menjelaskan:

  1. Pengertian Publikasi Ilmiah
  2. Alur Penilaian Publikasi Ilmiah
  3. Macam Publikasi Ilmiah dan Alasan Penolakan
  4. Pokok-Pokok Perhatian Tim Penilai dan Alasan Penolakannya
  5. Pengertian Karya Inovatif
  6. Alur Penilaian
  7. Macam Karya Inovatif dan Alasan Penolakan

(5). Permendiknas 35/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi guru, pengelola pendidikan, tim penilai, dan pihak lain yang berkepentingan dalam melaksanakan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.

Ruang lingkup petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya meliputi tugas utama guru, pembagian tugas guru, pengangkatan, penilaian dan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat/jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan guru sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Petunjuk Teknis ini diberlakukan secara khusus untuk guru pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tenaga fungsional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6). Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Laboratorium/Bengkel Sekolah/Madrasah

Pedoman penilaian kinerja kepala laboratorium/bengkel sekolah ini disusun dengan

tujuan:

  1. Menyediakan acuan bagi kepala laboratorium/bengkel untuk melaksanakan tugasnya sebagai kepala laboratorium/bengkel secara teknis administratif dan manajerial di sekolah di tempat bertugas.
  2. Menyediakan acuan bagi kepala Sekolah untuk melakukan penilaian kinerja kepala laboratorium/bengkel dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala laboratorium/bengkel
  3. Sebagai acuan dalam mengembangkan instrumen penilaian kinerja kepala laboratorium/bengkel sekolah.
  4. Sebagai acuan dalam menggunakan instrumen serta bagaimana mengolah hasil penilaian
  5. Sebagai acuan untuk merumuskan rekomendasi hasil penilaian kinerja untuk kebutuhan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Penilaian Angka Kredit Guru (PKG)

Buku ini dilengkapi contoh Pengolahan Penilaian Kinerja: Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, Guru Utama

(7). Panduan Penilaian Kinerja Ketua Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

Tujuan penilaian kinerja ketua program keahlian adalah:

  1. Mendapatkan gambaran umum tentang tingkat kinerja ketua program keahlian.
  2. Mengidentifikasi kesesuaian antara kinerja ketua program keahlian dengan uraian tugasnya.

Ada 37 kriteria kinerja yang terbagi dalam Aspek  Penilaian Kinerja Ketua Program Keahlian, yaitu:

1. ASPEK Kepribadian : 6 kriteria kinerja

2. ASPEK Sosial : 4 kriteria kinerja

3. ASPEK Perencanaan: 5 kriteria kinerja

4. ASPEK Pengelolaan Pembelajaran: 6 kriteria kinerja

5. ASPEK Pengelolaan Sumber Daya Manusia: 4 kriteria kinerja

6. ASPEK Pengelolaan Sarana dan Prasarana: 4 kriteria kinerja

7. ASPEK Pengelolaan Keuangan: 4 kriteria kinerja

8. ASPEK Evaluasi dan Pelaporan: 4 kriteria kinerja

(8). Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah

Isi buku ini antara lain:

  • Pengertian Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  • Aspek yang Dinilai dalam Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  • Perangkat Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  • Langkah‐langkah Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  • Konversi Nilai Hasil Penilaian Kinerja ke Angka Kredit
  • Sanksi

 

Tujuan

1. Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah ini disusun

untuk:

  1. memperluas pemahaman semua pihak terkait tentang prinsip, proses, dan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah.
  2. sebagai suatu sistem penilaian kinerja yang berbasis bukti (evidencebased appraisal).
  3. sebagai landasan melakukan penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan tugasnya.
  4. sebagai bahan pemetaan mutu pendidikan tingkat kabupaten kota.

2. Pedoman Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah bertujuan untuk:

  1. memperoleh data tentang pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan fungsi‐fungsi manajerial dan supervisi/pengawasan pada sekolah yang dipimpinnya.
  2. memperoleh data hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin sekolah.
  3. menentukan kualitas kerja kepala sekolah sebagai dasar dalam promosi dan penghargaan yang diberikan kepadanya.
  4. menentukan program peningkatan kemampuan profesional kepala sekolah dalam konteks peningkatan mutu pendidikan pada sekolah yang dipimpinnya.
  5. menentukan program umpan balik bagi peningkatan dan pengembangan diri dan karyanya dalam konteks pengembangan karir dan profesinya.
  6. penilaian kinerja akan bermanfaat bagi kepala dinas pendidikan dalam menentukan promosi, penghargaan, mutasi, dan pembinaan lebih lanjut.
  7. bagi pengawas sekolah, hasil penilaian kinerja kepala sekolah dapat dijadikan dasar dalam menyusun program pengawasan, khususnya dalam membina kemampuan profesional kepala sekolah/madrasah

(9). Penilaian Kinerja Guru (Pedoman Teknis bagi Pengawas)

Ada enam dimensi kompetensi yang harus dikuasai pengawas sekolah yakni: (a) kompetensi kepribadian, (b) kompetensi supervisi manajerial, (c) kompetensi supervisi akademik, (d) kompetensi evaluasi pendidikan, (e) kompetensi penelitian dan pengembangan, dan (f) kompetensi sosial. Dari hasil uji kompetensi di beberapa daerah menunjukkan kompetensi pengawas sekolah masih perlu ditingkatkan terutama dimensi kompetensi supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan kompetensi penelitian dan pengembangan. Untuk itu diperlukan adanya diklat peningkatan kompetensi pengawas sekolah baik bagi pengawas sekolah dalam jabatan, terlebih lagi bagi para calon pengawas sekolah.

Untuk menunjang tugas kepengawasan, buku ini menguraikan tugas-tugas guru dan indikator kinerja. Juga, petunjuk pelaksanaan PKG, antara lain:

  • Kompetensi Guru
  • Peran Guru
  • Kinerja Guru
  • Indikator Kinerja Guru
  • Indikator Abilitas Guru
  • Instrumen Penilaian Kinerja Guru
  • Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru

Pemenuhan Jam Kerja Guru dan Pengawas


Berdasarkan Permendiknas 39/2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja guru dan Pengawas Satuan Pendidikan disebutkan bahwa Beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimal diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan formal yang bukan satuan administrasi pangkalnya, baik negeri maupun swasta sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik.

Bagi guru yang akan memenuhi kekurangan jam tatap muka wajib melaksanakan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkalnya

Pengaturan lebih lanjut tentang Perhitungan Beban Kerja Guru diatur berdasar buku Pedoman Perhitungan Beban Kerja Guru yang diterbitkan Dirjen PMPTK.

Dalam perkembangannya, Permendiknas 39/2009 direvisi dengan Permendiknas 30/2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja guru dan Pengawas Satuan Pendidikan yang pada intinya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan kantor wilayah kementerian agama dan kantor kementerian agama kabupaten/kota harus selesai melakukan perencanaan kebutuhan dan redistribusi guru, baik di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat kabupaten/kota.

Dokumen untuk Diunduh

Pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru

Permendiknas 39/2009

Permendiknas 30/2011

Polling Kinerja Guru


Program serftikasi guru (sergu) dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kinerja guru, yakni bekerja secara profesional. Keberhasilan tujuan program sergu antara lain adanya peningkatan kinerja guru, baik sebagai PNS maupun dalam pelaksanaan tugas pokok guru dalam proses pembelajaran.

Polling Kinerja Guru

Ada dua polling yang ingin dijaring pada topik kinerja guru ini, yakni berdasarkan sasaran peserta polling:

  1. Polling khusus bagi PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan), yaitu Guru/KS/Pengawas yang sudah lulus sertifikasi
  2. Polling untuk umum yakni guru yang belum sertifikasi dan selain guru.

Petunjuk Menjawab Polling

Polling ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan “Adakah peningkatan Kinerja Guru yang sudah Sertifikasi?”

  • Meskipun polling ini tidak bisa dijamin ilmiahnya, diharap peserta polling untuk memberi jawaban dengan jujur berdasarkan pengamatan yang diketahui di lapangan.
  • Peserta polling diharapkan memberi jawaban tidak karena emosi, iri, atau untuk tujuan menyudutkan.
  • Kejujuran dalam memberi jawaban akan sangat bermanfaat bagi pencerahan kinerja guru.
  • Bila perlu, lengkapilah dengan komentar yang sopan, dan membangun.
  • Terimakasih kepada peserta polling semoga amal usaha kita dirahmti Allah SWT.

Polling Khusus bagi PTK (Guru/KS/Pengawas) yang sudah lulus sertifikasi

 

 

Polling Khusus Guru yang Belum Sertifikasi dan Umum (selain guru)

Kalender Pendidikan Semester II 2011/2012


Jumlah hari efektif pada semester II tahun pelajaran 2011/2012 sebanyak 140 hari. Perkiraan hari efektif untuk kegiatan proses pembelajaran sebanyak 125 hari dan untuk non proses pembelajaran sebanyak 15 hari.

Senin : 20
Selasa : 21
Rabu : 21
Kamis : 21
Jumat : 20
Sabtu : 22

 

Sebanyak 15 hari efektif yang tidak bisa digunakan untuk kegiatan proses pembelajaran itu ialah:

  • 3 hari untuk UN (7, 8, 9 Mei), dan
  • 12 hari untuk Ulangan semester, pengolahan nilai, dan pelaporan nilai.

Bila berminat mengunduh Kalender Pendidikan Semester II 2011/2012 seperti poster berikut, silakan klik poster di bawah!

Lihat juga:

Kalender Pendidikan 2011/2012

Hari Efektif 2011/2012 Semester I

 

Pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru RA/ Madrasah


Penghitungan beban mengajar guru RA/Madrasah diatur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.1.I/158/2010 tentang Pedoman Teknis Penghitungan Beban Kerja Guru dan Pengawas RA dan Madrasah.

Berikut ringkasan dari keputusan Dirjen Pendis tersebut.

Ketentuan Beban Kerja Guru Ra/Madrasah

  1. Beban kerja kumulatif minimal guru RA/ Madrasah adalah 24 jam tatap muka (JTM) perpekan, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 6 JTM diantaranya harus sesuai dengan nama mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat pendidik yang dimiliki, dan dilaksanakan pada satuan administrasi pangkal (Satminkal). SATMINKAL yaitu Raudlatul Atfal (RA)/madrasah yang menjadi tempat penugasan bagi PNS/CPNS atau RA/Madrasah dimana guru yang bersangkutan (bagi yang bukan PNS) diangkat sebagai guru tetap.
  2. Satu Jam Tatap Muka (JTM) setara dengan proses pembelajaran tatap muka selama 30 menit untuk RA, 35 menit untuk MI/SD, 40 menit untuk MTs/SMP, 45 menit untuk MA/SMA/SMK.
  3. Bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor mengampu bimbingan dan konseling kepada 150 peserta didik pertahun pada satu satuan pendidikan atau lebih disetarakan dengan 24 jam tatap muka (JTM).

Ketentuan Tugas Guru RA/Madrasah yang Dapat Diperhitungkan dalam Beban Kerja

  1. Tugas mengajar (pembelajaran) atau pembimbingan  yang dilaksanakan pada satu RA/Madrasah atau lebih, atau pada satuan pendidikan formal lainnya.
  2. Pembelajaran atau tugas mengajar yang dilaksanakan secara tatap muka untuk mata pelajaran di semua jenjang/kelas yang sesuai dengan nama atau serumpun dengan mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat pendidik yang dimiliki.
  3. Bimbingan belajar (pembelajaran ko-kurikuler) yang diberikan kepada peserta didik secara terstruktur, terjadwal atau klasikal, termasuk bimbingan baca tulis Al-Qur’an untuk mata pelajaran Qur’an Hadits. Pembelajaran ko-kurikuler yang demikian ini diperhitungkan maksimal 2 JTM per minggu untuk satu mata pelajaran untuk satu satuan pendidikan. Bila pembelajaran ko-korikuler dilaksanakan untuk lebih satu mata pelajaran, maka akumulasi dari keseluruhan pembelajaran ko-kurikuler sebanyak-banyaknya 6 JTM dalam satu minggu untuk satu satuan pendidikan.
  4. Tugas mengajar pada program kelompok belajar Paket A, Paket B,dan Paket C yang sesuai atau serumpun dengan nama mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat pendidik yang dimiliki.
  5. Tugas tambahan pada satminkal sebagai :
  • Kepala  Madrasah                             : 18 JTM
  • Wakil Kepala                                      : 12 JTM
  • Ketua Program keahlian               : 12 JTM
  • Kepala Perpustakaan                     : 12 JTM
  • Kepala Laboratorium                     : 12 JTM
  • Kepala Bengkel /unit produksi  : 12 JTM
  • Wali kelas                                            : 6 JTM
  • Pembina ekstra kurikuler dalam bentuk Pramuka, PMR, Olympiade/Lomba Mata Pelajaran, olahraga, kesenian, Karya Ilmiah Remaja (KIR), Keagamaan Islam, Paskibaraka, Pencinta Alam, Jurnalistik/Fotografi, dan UKS : 2 JTM. Setiap bentuk kegiatan ekstra kurikuler hanya diperbolehkan dibimbing oleh satu orang guru. Setiap guru hanya diperbolehkan menjadi pembimbing untuk satu bentuk kegiatan ekstra kurikuler.
  1. TEAM TEACHING (pembelajaran bertim). Yang dimaksud dengan pembelajaran bertim dalam konteks ini adalah pembelajaran pada satu mata pelajaran yang diampu oleh dua atau tiga orang guru dalam satu rombongan belajar dalam satu waktu yang bersamaan. Pembelajaran bertim tidak boleh dilakukan sekedar untuk menambah JTM guru, melainkan karena tuntutan kurikulum yang membutuhkan lebih dari satu orang guru untuk menangani satu rombel yang proses pembelajarannya merupakan satu kesatuan (tidak bisa dipisahkan tempat/waktunya).
  2. Bimbingan pengayaan dan remedial. Prinsip pelaksanaan pengayaan dan remedial adalah penugasan secara khusus kepada guru untuk kelompok peserta didik yang memerlukan bimbingan secara khusus. Bimbingan ini harus dilakukan secara terjadwal dan hanya untuk beberapa mata pelajaran yang benar-benar membutuhkan melalui penugasan oleh kepala madrasah dan disetujui oleh pengawas. Pengayaan dan remedial tidak diperkenankan dilakukan untuk semua mata pelajaran yang ada. Guru yang mendapat tugas ini maksimal diperhitungkan  2 JTM perminggu untuk satu mata pelajaran.

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Sehubungan Dengan Beban Kerja Guru Ra/Madrasah

  1. Penetapan beban kerja untuk tiap guru pada tiap satuan pendidikan berbentuk SURAT KETERANGAN  MELAKSANAKAN TUGAS (SKMT) dan diterbitkan  oleh tiap-tiap kepala RA / Madrasah atau satuan pendidikan lainnya yang menjadi tempat guru melaksanakan tugas dan diketahui / disetujui oleh pengawas.
  2. Penetapan bahwa beban kerja minimal secara total / kumulatif telah terpenuhi berbentuk SURAT KETERANGAN BEBAN KERJA (SKBK). SKBK diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi :
  • Guru RA/Madrasah yang berstatus PNS Kemenag yang ditugaskan pada RA/Madrasah swasta
  • Guru RA/Madrasah yang berstatus PNS pada instansi lain yang ditugaskan pada RA/Madrasah Swasta.
  • Guru RA/Madrasah yang berstatus bukan PNS tetapi merupakan guru tetap yang bertugas pada RA/Madrasah swasta atau pada madrasah negeri.
  • SKBK bagi guru madrasah yang berstatus PNS yang ditugaskan pada Madrasah Negeri (yang juga merupakan satuan kerja) diterbitkan oleh Kepala Madrasah Negeri yang bersangkutan
  1. SKMT dan SKBK wajib dibuat tiap semester atau dua kali dalam satu tahun pelajaran.
  2. Pembuatan SKMT dan SKBK harus berpedoman pada ketentuan beban kerja sebagaimana diatur dalam pedoman ini.
  3. Jumlah wakil kepala pada tiap-tiap madrasah disesuaikan dengan kebutuhan. Paling banyak 4 (empat) orang bagi MTs dan MA yang mempunyai 9 rombongan belajar atau lebih.
  4. Jumlah ketua program keahlian dalam satu madrasah paling banyak sama dengan jumlah program keahlian yang dimiliki oleh madrasah yang bersangkutan.
  5. Jumlah kepala perpustakaan 1 (satu) orang untuk tiap madrasah yang memiliki perpustakaan madrasah.
  6. Jumlah kepala laboratorium untuk tiap madrasah menyesuaikan dengan banyaknya jenis laboratorium yang dimiliki.
  7. Guru RA/Madrasah yang bertugas di daerah khusus atau yang berkeahlian khusus yang dibutuhkan demi kepentingan nasional/seperti daerah terpencil/ terisolasi, perbatasan negara atau daerah kepulauan terluar dikecualikan dari beban kerja minimal bila diusulkan oleh kantor kementerian agama kab/kota setempat serta ditetapkan oleh Kakanwil Kemenag Provinsi atas nama menteri.

Dokumen untuk diunduh:

SKPendis_158/2010_Pedoman Beban Kerja Guru RA/Madrasah

Permendiknas 11/2011 Ketentuan Sertifikasi Guru dalam Jabatan


Pengertian Sertifikasi Guru dalam jabatan

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

 

Syarat Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan:

a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV);

b. belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV apabila sudah:

  1. mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru; atau
  2. mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a;
  3. telah diangkat menjadi guru sebelum tanggal 30 Desember 2005.

 

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. (Pasal 4, Permendiknas 11/2011)

PP 74/2008 ditetapkan pada 30 Desember 2008. Maka, guru yang diangkat mulai 1 Januari 2009, ketentuan sertifikasi tidak berdasarkan peraturan ini (akan diatur dengan peraturan lain).

 

Jalur Sertifikasi

Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui 4 jalur: penilaian portofolio, pendidikan dan latihan profesi guru PLPG), pemberian sertifikat pendidik secara langsung, dan pendidikan profesi guru

a. penilaian portofolio;

  • Guru dalam jabatan yang memilih Sertifikasi melalui penilaian portofolio harus mengikuti tes awal yang dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru.
  • Guru dalam jabatan yang lulus dalam tes awal harus menyerahkan portofolio untuk penilaian.
  • Guru dalam jabatan yangtidak lulus dalam tes awal harus mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru.

b. pendidikan dan latihan profesi guru;

  • Guru dalam jabatan yang tidak lulus pendidikan dan latihan profesi guru diberi kesempatan mengulang uji kompetensi satu kali.

c. pemberian sertifikat pendidik secara langsung;

  • guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b;
  • guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

d. Pendidikan Profesi Guru (PPG)

  • PPG dalam Jabatan

Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan, pendidikan bagi guru untuk memperoleh sertifikat pendidik.

  • PPG Prajabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

 

Tulisan terkait

PPG Prajabatan

Daftar PT Penyelenggara PPG Prodi PGSD dan PAUD

Daftar PT Penyelenggara PPG setiap Provinsi

Dokumen untuk diunduh

Permendiknas_11_Th_2011_Sertifikasi Guru-dlm-Jabatan.pdf

Permendiknas_8_2009_Program PPG Prajabatan

Panduan_PPG Prajabatan

Hasil PLPG 2011 Kemenag dan Kemendiknas Rayon 116 Unej


Berikut data pengumuman hasil PLPG kuota 2011 bagi guru di lnigkungan Kemenag dan Kemendiknas.

Dalam keputusan Rektor tentang hasil PLPG ini disebutkan:

  • Bagi peserta sertifikasi dengan status L (Lulus) memperoleh sertifikatpendidik.
  • Bagi peserta sertifikasi dengan status TL (Tidak Lulus) dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota
  • Bagi peserta sertifikasi dengan status D (Diskualifikasi) dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota

Berikut dokumen untuk diunduh

Download this file (hasil-depag bondowoso.pdf)HASIL DEPAG KAB BONDOWOSO 45 Kb
Download this file (hasil-depag bwi.pdf)HASIL DEPAG KAB BANYUWANGI 75 Kb
Download this file (hasil-depag jember.pdf)HASIL DEPAG KAB JEMBER 70 Kb
Download this file (hasil-depag kotaprob.pdf)HASIL DEPAG KOTA PROBOLINGGO 38 Kb
Download this file (hasil-depag Lumajang.pdf)HASIL DEPAG KAB. LUMAJANG 51 Kb
Download this file (hasil-depag probolinggo.pdf)HASIL DEPAG KAB. PROBOLINGGO 70 Kb
Download this file (hasil-depag situbondo.pdf)HASIL DEPAG KAB. SITUBONDO 50 Kb
Download this file (hasil-diknas apbnp.pdf)HASIL DIKNAS APBNP 154 Kb
Download this file (hasil-diknas bondowoso.pdf)HASIL DIKNAS KAB BONDOWOSO 169 Kb
Download this file (hasil-diknas bwi.pdf)HASIL DIKNAS KAB. BANYUWANGI 387 Kb
Download this file (hasil-diknas JEMBER.pdf)HASIL DIKNAS KAB. JEMBER 611 Kb
Download this file (hasil-diknas kotaprob.pdf)HASIL DIKNAS KOTA PROBOLINGGO 77 Kb
Download this file (hasil-diknas PROBOLINGGO.pdf)HASIL DIKNAS KAB. PROBOLINGGO 203 Kb
Download this file (hasil-diknas SITUBONDO.pdf)HASIL DIKNAS KAB. SITUBONDO 152 Kb
Download this file (hasil-diknas.lumajang.pdf)HASIL DIKNAS KAB. LUMAJANG 137 Kb
Download this file (SK-kelulusan.pdf)SK KELULUSAN 75 Kb

Hasil PLPG 2011 Kemenag dan Diknas Dana APBNP Rayon 108 Unja


Berikut pengumuman hasil PLPG 2011 Sertifikasi Guru Rayon 108 LPTK Universitas Jambi dari Lingkungan Kemenag dan Diknas Dana APBNP.

Bagi peserta yang dinyatakan Mengulang, Ujian ulang akan dilaksanakan pada :

  • Hari : Kamis
  • Tanggal : 15 Desember 2011
  • Pukul : 09.00 WIB
  • Tempat : Hotel Nusawijaya Sipin Jambi

Untuk kegiatan ujian ulang ini, akomodasi, transportasi, dan konsumsi ditanggung oleh peserta.

Hasil PLPG ini ternyata masih banyak yang harus mengikuti “Ujian Ulang”.  Dokumen pengumuman terdiri:

  • Hasil PLPG Diknas Dana APBNP   : 115 peserta
  • Hasil PLPG KEMENAG                      : 302 peserta
  • Hasil PLPG Diknas Susulan               : 13 peserta

Dokumen untuk diunduh

Hasil-PLPG2011_Kemenag&DiknasDanaAPBNP-R108-Unja.pdf.

Hasil Penilaian PLPG 2011 Guru Kementerian Agama Rayon 142 Unipa


Hasil penilaian PLPG 2011 guru Kementerian Agama Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya ini terdiri atas 3 hasil/status: LULUS, UJIAN TULIS, dan TIDAK LULUS (karena tidak datang atau tidak bisa menyelesaikan PLPG).

Berikut dokumen untuk diunduh

sk_hasil_plpg_kemenag_2011 (43.82 kb)

pengumuman_ujian_ulang_kemenag11 (82.38 kb)

hasil_plpg11_kemenag_pamekasan (554.21 kb)

hasil_plpg11_kemenag_lamongan (351.14 kb)

hasil_plpg11_kemenag_sampang (323.42 kb)

hasil_plpg11_kemenag_bangkalan (243.19 kb)

hasil_plpg11_kemenag_sumenep (378.27 kb)

Bagi Peserta yang Status Ujian Tulis, maka wajib mengikuti UJIAN ULANG pada:

  • Hari/Tanggal : Selasa, 20 Desember 2011
  • Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
  • Tempat : Kampus II Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
  • Alamat : Jl. Dukuh Menanggal XII Surabaya

Ketentuan :

  1. Membawa Surat Tugas dari Kepala Sekolah atau atasan
  2. Membawa Alat Tulis
  3. Berpakaian Rapi dan Sopan
  4. Membawa ID Card (Tanda Peserta PLPG)

Peserta yang tidak mengikuti UJIAN ULANG pada hari tersebut diatas, dinyatakan

TIDAK LULUS

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.013 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: