Info SK Inpassing 2013


Untuk menanggapi banyaknya pertanyaan cek SK Inpassing dan usul 2013, berikut saya sampaikan informasinya kepada  pengunjung setia blog tunas63.

1. Batas Penetapan SK Inpassing 30 Desember 2011

Sesuai Permendiknas nomor 22/2010, batas akhir penetapan SK Inpassing adalah 30 Desember 2011.  Informasi resmi batas akhir pengumpulan berkas usul sk inpassing adalah 30 November 2011.

2. Petunjuk Cek SK Inpassing yang  Sudah Terbit

Petunjuk cara mengecek data SK Inpassing jenjang TK, Dikdas (SD/SMP), dan Dikmen (SMA/SMK) telah saya posting pada blog tunas63 ini, untuk melihat petunjuk tersebut dapat klik poster “SK Inpassing” di sisi kanan halaman blog tunas63.

Pada tanggal posting ini saya buat, keadaan website yang memublikasikan SK Inpassing sbb.:

  • Data TK masih dapat diakses normal
  • Data jenjang Dikdas, data sudah kosong
  • Data jenjang Dikmen, data sudah kosong

3. Kapan Terbitnya SK untuk Berkas Usulan yang Sudah Masuk?

Pertanyaan ini adalah ranah teknis bagi petugas. Oleh karena itu, bagi yang memiliki masalah nomor 3 ini, saya sarankan untuk menghubungi alamat kontak yang ada agar mendapatkan penjelasan dari sumber/petugas yang bersangkutan. Untuk alamat kontak, silakan ikuti petunjuk nomor 2 di atas.

4. Apakah ada Usulan SK Inpassing 2013?

Kebijakan tentang inpassing, terakhir adalah Permendiknas 22/2010 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS. Batas masa berlaku usul SK Inpassing berdasarkan Permendiknas ini sudah berakhir (lihat keterangan nomor 1). Dan, tahun 2013 ini belum terbit peraturan baru.

Demikian informasi ini perlu saya tulis agar teman-teman yang mencari informasi tentang SK Inpassing mendapatkan pencerahan.

Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam persaudaraan dan semoga kita senantiasa sehat!

 

Berikut tulisan seputar Inpassing Guru Bukan PNS pada blog tunas63

 

Cara Cek SK Inpassing SMA/SMK dan Syarat Usul


Berikut cata cek SK Inpassing Guru Bukan PNS jenjang menengah dan syarat usul SK Inpassing.

Persyaratan Usul

  1. Fotokopi ijasah yang dimiliki sejak diangkat menjadi guru sampai sekarang dan dilegalisasi oleh pihak yang berwenang (Universitas/Dinas Pendidikan Kab/Kota)
  2. Fotokopi Akta Mengajar (Akta IV) yang dilegalisasi oleh Universitas/LPTK/Dinas Pendidikan Kab/Kota
  3. Fotokopi SK Pengangkatan/Penetapan sebagai Guru Tetap (mulai mengajar) oleh Pimpinan Yayasan yang dilegalisasi oleh Ketua Yayasan
  4. Fotokopi SK Pengangkatan/Penetapan sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) yang dilegalisasi oleh Pimpinan Yayasan (jika ada)
  5. Surat Keterangan Aktif Mengajar dari sekolah/yayasan (mulai tanggal/tahun mengajar sampai sekarang) dengan melampirkan SK Pengangkatan/Penetapan dari sekolah/yayasan
  6. SK Mengajar minimal 24 JP per minggu dari Kepala Sekolah dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat
  7. Fotokopi sertifikat Pendidikan (jika sudah lulus sertifikasi) dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota atau Universitas yang mengeluarkan
  8. Fotokopi NUPTK

Cara Cek SK Inpassing

Untuk mengecek status usulan SK Inpassing silakan masuk laman web inpassing jenjang menengah, masukkan nuptk (tanpa spasi), kemudian klik proses.

Untuk mulai mengecek, silakan klik poster berikut:

Hasil Pengecekan SK Inpassing

Ada tiga kategori dari pengecekan dengan memasukkan NUPTK:

  1. Usulan Berhasil dan terbit SK. Tampilan hasil pengecakan sebagaimana contoh poster di bawah: ada keterangan 8 butir persyaratan dan di bagian bawah terdapat keterangan nomor SK.
  2. SK dalam Proses. Tampilan seperti kategori 1, hanya keterangan di bagian bawah menyatakan bahwa syarat lengkap dan SK dalam proses penerbitan.
  3. NUPTK tidak dikenal. Untuk kategori ketiga ini, mungkin NUPTK yang dimasukkan memang salah, usulan belum masuk meja petugas, atau sebab lain.

Poster contoh usulan SK Inpassing kategori 1 (SK diterbitkan untuk NUPTK 2141749651300073)

Info Baru 2012 tentang Inpassing dari tunas63


Ingin tahu SK Inpassing? Bagaimana cara usul SK Inpassing? Apa syarat usul SK Inpassing?

Inilah sebagian kutipan komentar pada blog tunas63 yang setiap hari selalu ada. Ada beberapa hal yang perlu saya ungkapkan berkaitan dengan pertanyaan tentang inpassing yang sering muncul agar tidak terjadi berulang-ulang:

  • Petunjuk lihat SK Inpassing pada tulisan di blog ini, maksudnya adalah Inpassing untuk jenjang dikdas (SD/MI/SMP/MTs)
  • Inpassing untuk satuan pendidikan jenjang menengah (SMA/MA/SMK), saya belum tahu alamt websitenya sehingga pertanyaan di sini “tidak mampu saya jawab”.

Berikut tulisan seputar Inpassing Guru Bukan PNS pada blog tunas63

 Unduhan

Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS

Permendiknas 22/2010: Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS

Permendiknas 72/2008: Tunjangan Profesi GTT Bukan PNS

Menjawab Pertanyaan SK Inpassing


Untuk membantu informasi mengenai SK Inpassing Guru Bukan PNS (GBPNS) yang mana pertanyaan banyak masuk melalui blog tunas63, berikut saya sampaikan beberapa hal:

1. Saya (Kak Ichsan) bukanlah petugas kantor urusan SK Inpassing GBPNS, juga bukan orang yang punya jalur koneksi ke pegawai yang mengurusi SK Inpassing GBPNS. (Informasi ini perlu saya sampaikan untuk menghindari banyaknya pertanyaan yang bersifat teknis, misalnya Kak kapan SK saya keluar? Kak, apa kekurangan berkas usulan sk inpassing saya? Mengapa sk inpassing saya belum keluar?, dll.). Saya merasa terbebani secara moral dengan adanya pertanyaan yang tidak dapat saya jawab.

2. Alamat web yang memublikasikan SK inpassing GBPNS yang saya ketahui, sampai saat ini, hanya untuk jenjang dikdas Kemdiknas (SD/SDLB/SMP/SMPLB) dan untuk melacak melalui alamat ini, sudah saya posting. Untuk jenjang dikmen dan guru madrasah, sampai saat ini, saya belum mengetahui.

3. Posting tentang SK inpassing pada blog tunas63 sudah tersedia cukup untuk memahami mengenai sk inpassing. Untuk melihat beberapa posting tentang sk inpassing, dapat melalui menu “kategori” di sisi kiri halaman blog.

Atau, klik poster “Inpassing” di sisi kanan halaman blog. Di sini tersedia kumpulan posting tentang Inpassing secara umum, dan secara khusus untuk jenjang PAUD, Dikdas, juga Dikmen.

4. Saya berusaha menjalankan misi blog tunas63 “berbagi ilmu dan persaudaraan”. Untuk itu, setiap malam saya harus “begadang” ber jam-jam (bila ada kesibukan, kadang tertunda sehingga pertanyaan menumpuk). Tapi dengan kemampuan yang terbatas, dengan banyaknya pertanyaan yang perlu ditanggapi (rata-rata 20-an komentar/hari) maka pertanyaan yang di luar pengetahuan saya, maaf, kadang tidak saya tanggapi.

5. Matur suwun

  • Melalui blog tunas63, saya punya banyak saudara dari berbagai daerah nusantara bahkan  ribuan pengunjung dari luar negeri hadir setiap hari. (Minimal 15.000 pengunjung blog tunas63 dalam sehari dan 3.000 an dari luar negeri).
  • Berdasar banyaknya pengunjung itu maka tenaga, pikiran, dan waktu yang saya curahkan, meskipun tidak ada materi yang saya peroleh, rasanya terpuaskan.

Terima kasih untuk pengunjung blog tunas63, salam persaudaraan dan semoga sehat selalu!

Kak Ichsan

Data SK Inpassing Guru TK


Inpassing  Guru  Bukan  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  proses penyesuaian kepangkatan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dengan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil.

Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil  dan  Angka  Kreditnya  ditetapkan  berdasarkan  dua hal, yaitu

a.  Kualifikasi akademik
b.  Masa  kerja,  dihitung mulai  dari  pengangkatan  atau penugasan sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan.

Lihat Daftar SK Inpassing yang Sudah Terbit

  • untuk jenjang Dikdas, silakan klik di sini
  • untuk guru TK, silakan klik poster berikut:

Program Inpassing Guru Madrasah 2012


Tahun 2012 GBPNS yang sudah lulus sertifikasi tetapi tidak memiliki kepangkatan hasil inpassing tunjangan profesinya tidak dapat dibayarkan.

Inpassing adalah proses penyetaraan kepangkatan, golongan, dan jabatan fungsional guru Bukan PNS (GBPNS) dengan kepangkatan, golongan, dan jabatan guru PNS dengan tujuan untuk tertib administrasi, pemetaan guru dan kepastian pemberian tunjangan yang menjadi hak mereka. Inpassing GBPNS berdasarkan pada Permendiknas Nomor 22/2010 tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 47/2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS (GBPNS) dan Angka Kreditnya.

Syarat untuk dapat mengikuti inpassing adalah:
1. Berijasah minimal S-1, kecuali bagi mereka yang telah lulus sertifikasi;
2. Sebagai guru tetap pada satuan pendidikan formal;
3. TMT minimal Desember 2005 dan terus menjadi guru sampai sekarang;
4. Usia maksimal 59 tahun ketika diusulkan;
5. Memiliki NUPTK;
6. Memiliki beban tugas 24 JPL/minggu.

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 22/2010, inpassing harus selesai paling lambat 31 Desember 2011. Praktis, di lingkungan Kementerian Agama inpassing hanya berlangsung di tahun 2011. Tahun-tahun sebelumnya belum pernah terjadi karena landasan hokum yang lama (Permendiknas Nomor 47/2007) nyaris tidak bisa dijalankan karena dalam regulasi tersebut yang meng-inpassing guru madrasah adalah kementerian Pendidikan Nasional. Praktiknya hal itu tidak terjadi karena guru-guru madrasah bukan PNS jumlahnya lebih banyak daripada yang PNS. Kalau mereka harus di-inpassing oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Kemendiknas akan kerepotan sendiri. Oleh karena itu, hanya sedikit saja guru madrasah yang sempat di-inpassing oleh Kemendiknas. Dengan terbitnya Permendiknas Nomor 22/2010 yang memberikan kewenangan Kemenag untuk meng-inpassing guru-guru madrasah, seluruh guru madrasah yang memenuhi syarat yang belum ter-inpassing oleh Kemendiknas harus mengajukannya kepada Kementerian Agama.

Proses penilaian terhadap dokumen guru dilakukan di Kantor Wilayah dan di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam u.p. Direktorat Pendidikan Madrasah. Guru dengan kepangkatan III-a sampai dengan III-d penilaiannya ada di Kantor Wilayah. Sementara yang kepangkatannya IV-a penilaiannya ada pada Direktorat. Sesuai dengan time line yang telah disusun, saat ini adalah tahap verifikasi dokumen dan penilaiannya oleh tim Direktorat terhadap berkas yang dikirim oleh Kantor Wilayah. GBPNS yang telah ditetapkan kepangkatannya akan mendapat SK inpassing yang diterbitkan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI. Kenyataannya, masih terdapat beberapa provinsi yang sampai saat ini belum menyerahkan dokumen GBPNS untuk diverifikasi dan dinilai. Kondisi ini tentu akan mengganggu tahapan kerja secara keseluruhan.

Diperkirakan guru madrasah yang memenuhi syarat untuk ikut inpassing maksimal 150.000 orang guru. Kepangkatan yang didapatkan dari hasil inpassing ini adalah minimal Guru Madya/III-a dan maksimal Guru Pembina/IV-a. Inpassing ini harus tuntas tahun ini, terutama untuk GBPNS yang telah lulus sertifikasi, kepangkatan yang didapatkan dari hasil inpassing dijadikan sebagai acuan besaran pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Sementara ini, besaran tunjangan profesi bagi GBPNS sebesar Rp 1.500.000; adalah pukul rata. Ketentuan ini didasarkan pada Kepmendiknas Nomor 72 tahun 2008 dan hanya bersifat sementara. Tahun 2012 GBPNS yang sudah lulus sertifikasi tetapi tidak memiliki kepangkatan hasil inpassing tunjangan profesinya tidak dapat dibayarkan.

Prosedur Inpassing GBPNS Madrasah

Melakukan registrasi madrasah secara oline di http://www.inpassing.madrasah.net/registrasi.html, data yang diminta meliputi

  • identitas madrasah,
  • alamat madrasah,
  • jumlah tenaga kerja,
  • jumlah siswa dan rombongan belajar,
  • dan bagi madrasah swasta ditembah data identitas yayasan.

Contoh Form Registrasi Madrasah

Mengingat data yang diminta banyak dan beragam, sebelum register secara online perlu mempersiapkan data sesuai yang diminta. Untuk itu, bila diperlukan, silakan unduh contoh form registrasi madrasah berikut! (Sumber:http://pendis.kemenag.go.id/kerangka/madr.htm)

Lihat SK Inpassing dan Tunjangan Profesi melalui SMS


Berikut sms gateway untuk melihat SK Inpassing dan Tunjangan Profesi jenjang Pendidikan Dasar.

Untuk mengetahui tunjangan profesi, kata kunci yang dapat digunakan adalah NRG, NUPTK, atau Nomor Peserta Sertifikasi. Sedangkan untuk mengetahui SK Inpassing Guru Bukan PNS, kata kuncinya hanya NUPTK.

Balasan SMS biasanya datang beberapa menit atau bahkan dalam hitungan jam. Informasi dari teman, yang sering cepat mendapat balasan adalah SMS pada malam hari.

SMS balasan bila menggunakan kata kunci NUPTK sbb:

  • NUPTK :
  • Nama :
  • No. SK :
  • Tgl. SK :
  • Sts. SK :
  • Bank :

Sumber: http://p2tkdikdas.kemdikbud.go.id/ptk/index.php?option=com_content&view=article&id=65:sms-gateway&catid=9:suratedaran

Daftar Penerima Tunjangan Profesi 2011


Berdasar ketentuan yang berlaku, para guru dan pengawas yang telah lulus sertifikasi dan memiliki sertifikat profesional adalah berhak tunjangan profesional sebesar satu kali gaji pokok.

Bagi penerima sertifikat kuota 2010, memiliki hak tunjangan terhitung mulai Januari 2011.

Bila menemui masalah terhadap tunjangan profesi dikdas, dapat menghubungi call center di 021-5711144.

Berikut daftar penerima tunjangan profesi 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang terbit 2011 melalui dana transfer daerah untuk jenjang pendidikan dasar.

Daftar berikut memuat: Nama, NIP, Tempat tugas, NRG, Nomor Peserta, dan Nomor SK Penetapan Tunjangan Profesi.

1. JAWA TIMUR:   Kota Kediri | Kab. Kediri | Kab. Jombang | Kab. Nganjuk | Kab Malang | Kota Malang | Kab. Tulungagung | Kab. Trenggalek | Kab. Blitar

2. JAWA BARAT: Kab. Subang |

3. SULAWESI SELATAN: Kab. Sinjai | Kab. Bantaeng | Kab. Sidrap | Kota Makasar

Cara Lihat Kekurangan Berkas Usulan SK Inpassing


Inpassing  Guru  Bukan  Pegawai  Negeri  Sipil  (GBPNS) adalah  proses penyesuaian kepangkatan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dengan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil. Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS  dan  Angka  Kreditnya  ditetapkan  berdasarkan  dua hal, yaitu kualifikasi akademik dan masa  kerja yang  dihitung mulai  dari  pengangkatan  atau penugasan sebagai GBPNS pada satuan pendidikan.

Manfaat GBPNS yang telah memiliki SK Inpassing adalah bila sudah lulus sertifikasi akan mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya sesuai dengan gaji pokok golongan yang tertulis pada sk inpassing.

Untuk mengajukan sk inpassing GBPNS harus memenuhi syarat usul sk inpassing. Penetapan jabatan fungsional GBPNS dan angka kreditnya, bukan sebatas untuk memberikan tunjangan profesi bagi mereka, namun lebih jauh adalah untuk menetapkan kesetaraan jabatan, pangkat/golongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekaligus demi tertib administrasi GBPNS.

Bila usulan sudah dikirim, perlu dipantau: kontak ke Kantor Dinas Pendidikan atau usaha mandiri secara online. Untuk memantau secara online, ada dua jalan:

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Informasi sisipan 21 Mei 2013

Informasi ini perlu saya sampaikan karena masih banyak komentar/pertanyaan tentang SK Inpassing

(1) Link untuk lihat sk inpassing jenjang dikdas sudah “suspended” (tutup)

(2) Batas penetapan SK Inpassing GBPNS sesuai Permendiknas 22/2010 adalah 30 Desember 2011

(3) Jika ada pertanyaan melalui blog tunas63 tentang SK Inpassing, mohon sebelumnya membaca tulisan tentang SK Inpassing melalui klik poster Inpassing yang ada di sisi kanan halaman blog.

Terima kasih. Salam persaudaraan dari Kak Ichsan, semoga kita selalu sehat!

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Berikut ini contoh informasi kekurangan berkas usulan sk inpassing setelah memasukkan NUPTK.

Sukanto
2561741644200013
SMP Xaveriua Pagelaran
Kab. Tanggamus

Dengan hormat setelah dilakukan penilaian terhadap berkas yang Saudara kirim dalam rangka penetapan jabatan fungsional oleh Tim Penilai, Saudara belum dapat ditetapkan jabatan fungsionalnya karena masih ada kekurangan bukti fisik sesuai dengan daftar check dibawah ini :

* Fotocopy SK GTY (bukan surat tugas, Kontrak kerja, surat keterangan, nota dinas, dll) yang ditandatangani dan dilegalisir oleh Yayasan, menyatakan sebagai Guru Tetap Yayasan bukan sebagai GTT, Guru Honor, Guru Sukarela, Tenaga Edukatif, Tenaga Tetap Yayasan, Pegawai/Karyawan Tetap, tidak berlaku pertahun maupun tidak berlaku surat, diterbitkan minimal tahun 2005.

* Fotocopy SK pembagian tugas mengajar minimal 24 jam(bukan surat tugas atau surat keterangan) atau jam Mengajar Minimal sesuai tugas tambahan yang diemban, dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dilampirkan jadwal mengajar.

Sehubungan hal tersebut di atas, kelengkapan berkas dapat dikirim kembali ke :
Direktorat Profesi Pendidik
Ditjen PMPTK
UP. Subdit Dikdas dan LB
Komplek Kemendiknas Gedung D lantai 14
Jl. Jendral Sudirman, pintu 1 Senayan – Jakarta

Tabel Angka Kredit Inpassing Guru Bukan PNS


Peraturan Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Tunjangan  Profesi  Guru  dan Dosen,  Tunjangan  Khusus  Guru  dan  Dosen,  serta  Tunjangan  Kehormatan Profesor,  mengamanatkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, baik yang  berstatus pegawai negeri sipil maupun yang bukan pegawai negeri sipil  dan  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  diberi  tunjangan  profesi  dan  tunjangan  khusus  setiap bulan. Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil yang menduduki  jabatan  fungsional  guru  diberikan  sebesar 1 (satu)  kali  gaji pokok  pegawai  negeri  sipil  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  setiap  bulan. Sedang  bagi  guru  bukan  pegawai  negeri sipil,  tunjangan  profesi  dan  tunjangan  khusus  diberikan  sesuai  dengan kesetaraan  tingkat,  masa  kerja,  dan  kualifikasi  akademik  yang  berlaku  bagi guru pegawai negeri sipil.

Mengingat  kebijakan  pemberian  tunjangan  profesi  dan  tunjangan  khusus tersebut berlaku  bagi semua guru  yang memenuhi syarat, maka untuk  dapat memberikan  tunjangan  profesi  dan  tunjangan  khusus  kepada  Guru  Bukan Pegawai  Negeri  Sipil  (GBPNS)  yang  telah  memenuhi  persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan penyetaraan atau inpassing penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya bagi GBPNS  tersebut. Atas dasar  itu, ditetapkan Peraturan Menteri  Pendidikan    Nasional  (Permendiknas)  Republik  Indonesia Nomor  22  Tahun 2010  sebagai  perubahan    terhadap  Permendiknas    Nomor  47  Tahun  2007 tentang  Penetapan  Inpassing  Jabatan  Fungsional  GBPNS  dan  Angka Kreditnya yang dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya.

Penetapan  jabatan  fungsional  GBPNS  dan  angka  kreditnya,  bukan  hanya untuk memberikan tunjangan profesi/khusus bagi mereka, namun dimaksudkan untuk  pembinaan  dan  perlindungan  serta  tertib  adminsitrasi  guru.  Jabatan fungsional  guru merupakan  jabatan  ahli.

Inpassing  Jabatan  Fungsional GBPNS  dan Angka Kreditnya  ditetapkan berdasarkan dua hal, yaitu kualifikasi akademik dan masa kerja.

Berikut tabel konversi nilai angka kredit jabatan fungsional GBPNS berdasarkan lampiran Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS.

1. Kualifikasi SMA/SPG/SGO/D1/PGSLP/DII/PGSLA/Setara

Masa Kerja (th)

Angka Kredit

Gol.

Jabatan

 0 <MK< 6 25 II a Guru Pratama
 6 <MK< 10 40 II b Guru Pratama Tk I
10 <MK< 14 60 II c Guru Muda
14 <MK< 18 80 II d Guru Muda Tk I
18 <MK< 22 100 III a Guru Madya
22 <MK< 26 150 III b Guru Madya Tk I
26 <MK< 30 200 III c Guru Dewasa
30 <MK< 34 300 III d Guru Dewasa Tk I
MK> 34 400 IV a Guru Pembina

2. Kualifikasi Sarjana Muda/D3/Setara

Masa Kerja (th)

Angka Kredit

Gol.

Jabatan

 0 <MK< 6 40 II b Guru Pratama Tk I
 6 <MK< 10 60 II c Guru Muda
10 <MK< 14 80 II d Guru Muda Tk I
14 <MK< 18 100 III a Guru Madya
18 <MK< 22 150 III b Guru Madya Tk I
22 <MK< 26 200 III c Guru Dewasa
26 <MK< 30 300 III d Guru Dewasa Tk I
30 <MK< 34 400 IV a Guru Pembina
MK> 34 -

3. Sarjana/D4

Masa Kerja (th)

Angka Kredit

Gol.

Jabatan

 0 <MK< 6 100 III a Guru Madya
 6 <MK< 10 150 III b Guru Madya Tk I
10 <MK< 14 200 III c Guru Dewasa
14 <MK< 18 300 III d Guru Dewasa Tk I
18 <MK< 22 400 IV a Guru Pembina

4. Magister / S2

Masa Kerja (th)

Angka Kredit

Gol.

Jabatan

 0 <MK< 6 150 III b Guru Madya Tk I
 6 <MK< 10 200 III c Guru Dewasa
10 <MK< 14 300 III d Guru Dewasa Tk I
14 <MK< 18 400 IV a Guru Pembina

5. Doktor / S3

Masa Kerja (th)

Angka Kredit

Gol.

Jabatan

 0 <MK< 6 200 III c Guru Dewasa
 6 <MK< 10 300 III d Guru Dewasa Tk I
10 <MK< 14 400 IV a Guru Pembina

Buku Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS

Buku pedoman ini memuat panjang lebar tentang inpassing GBPNS mulai dari latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan pengertian inpassing.

Pada bab pelaksanaan inpassing GBPNS, diuraikan tentang  persyaratan,  prosedur pengusulan, dasar dan tatacara penetapan, jenjang jabatan fungsional,  pejabat yang berwenang menetapkan.

Pada lampiran berisi tabel konversi nilai angka kredit, dan 11 contoh format surat antara lain surat kepala sekolah usul inpassing dan lampiran usulan kepala sekolah, serta contoh SK Kemendiknas tenmtang Inpassing GBPNS.

Bila berminat memiliki buku pedoman ini, dapat diunduh di sini

Daftar SK Inpassing Guru Bukan PNS 2011


Sk Inpassing Guru Bukan PNS pereode Januari 2011 telah terbit. Sebanyak 998 guru jenjang Pendidikan Dasar segera menerima SK inpassing tersebut. SK yang terbit ini adalah SK bagi guru SD dan SMP dari 14 Provinsi.

Dengan terbitnya SK Inpassing maka besar tunjangan proefesi pendidik (TPP) akan disesuaikan dengan yang tercantum dalam SK. Bila belum memiliki SK Inpassing maka besar TPP adalah sesuai standar: Rp1.500,000,00.

Ke-14 provinasi tersebut adalah:

  1. Bali
  2. Banten
  3. DKI Jakarta
  4. Jawa Barat
  5. Jawa Tengah
  6. Jawa Timur
  7. Kalimantan Selatan
  8. Kalimantan Timur
  9. Lampung
  10. N T T
  11. Sulawesi Selatan
  12. Sulawesi Utara
  13. Sumatera Barat
  14. Sumatera Utara

Bila berminat mengunduh filrnya, silakan klik tautan berikut:

Daftar SK Inpassing Januari 2011

Cara Lihat SK Inpassing Guru


Penetapan jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan angka kreditnya, bukan sebatas untuk memberikan tunjangan profesi bagi mereka, namun lebih jauh adalah untuk menetapkan kesetaraan jabatan, pangkat/golongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekaligus demi tertib administrasi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

Inpassing  Guru  Bukan  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  proses penyesuaian kepangkatan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dengan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil.

Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil  dan  Angka  Kreditnya  ditetapkan  berdasarkan  dua hal, yaitu

a.  Kualifikasi akademik
b.  Masa  kerja,  dihitung mulai  dari  pengangkatan  atau penugasan sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan.

Syarat Usul

Untuk melihat persyaratan dan prosedur usul Inpassing Guru, silakan klik teks berikut:

Syarat Usul Impassing dan Prosedurnya

Lihat SK Inpassing Jenjang Dikdas

Untuk melihat SK Inpassing yang sudah terbit,  silakan klik poster berikut (pada halaman baru, pilih provinsi, kemudian kab/kopta)

Daftar Guru Penerima SK Inpassing Prov. Jatim


Inpassing  Guru  Bukan  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  proses penyesuaian kepangkatan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dengan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil.

Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil  dan  Angka  Kreditnya  ditetapkan  berdasarkan  dua hal, yaitu Kualifikasi akademik dan Masa  kerja,  dihitung mulai  dari  pengangkatan  atau penugasan sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan.

SK Inpassing ditetapkan dengan Surat Keputusan Mendiknas/Pejabat yang ditunjuk dengan memuat keterangan antara lain:

  • Terhitung  mulai  tanggal
  • NUPTK
  • Jabatan  Guru
  • Angka  Kredit
  • mata  pelajaran/guru kelas/guru  bimbingan  dan  konseling yang diampu
  • tempat mengajar/satuan pendidikan

Dokumen untuk diunduh:

Syarat Usul Impassing dan Prosedurnya


Inpassing  Guru  Bukan  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  proses penyesuaian kepangkatan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dengan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil.

Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil  dan  Angka  Kreditnya  ditetapkan  berdasarkan  dua hal, yaitu

a.  Kualifikasi akademik
b.  Masa  kerja,  dihitung mulai  dari  pengangkatan  atau penugasan sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan.

  1. Persyaratan
    Penetapan jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan angka kreditnya, bukan sebatas untuk memberikan tunjangan profesi bagi mereka, namun lebih jauh adalah untuk menetapkan kesetaraan jabatan, pangkat/golongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekailgus demi tertib administrasi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil. Atas dasar itu, Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang dapat ditetapkan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya adalah:

    1. Guru tetap yang mengajar pada satuan pendidikan, TK/TKLB/RA/BA atau yang sederajat; SD/SDLB/MI atau yang sederajat; SMP/SMPLB/MTs atau yang sederajat; dan SMA/SMK/SMALB/MA/MAK atau yang sederajat, yang telah memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Guru dimaksud adalah guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah dan yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan.
    2. Kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV
    3. Masa kerja sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut pada satmingkal yang sama.
    4. Usia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat diusulkan.
    5. Telah memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
    6. Melampirkan syarat-syarat administratif :
      1. Salinan/fotokopi sah surat keputusan tentang pengangkatan atau penugasan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh yayasan/penyelenggara satuan pendidikan yang mempunyai izin operasional tempat satuan administrasi pangkal (satmingkal) guru yang bersangkutan.
      2. Salinan atau fotokopi ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerbitkan ijasah dimaksud).
      3. Surat keterangan asli dari kepala sekolah/madrasah bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan pada satmingkal guru yang bersangkutan.
  2. Prosedur Pengusulan
    Prosedur pengusulan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya adalah sebagai berikut:

    1. Kepala sekolah/madrasah jenjang TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK atau yang sederajat, meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan atas persetujuan yayasan/penyelenggara pendidikan, dan mengusulkannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan menggunakan Format 1 (Lampiran 1).
    2. Kepala sekolah/madrasah jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB atau yang sederajat meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil atas persetujuan yayasan/penyelenggara pendidikan, dan mengusulkannya ke Dinas Pendidikan Provinsi, dengan menggunakan Format 1 (Lampiran 1).
    3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada butir 1 (satu) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan u.b. Direktur Profesi Pendidik dengan menggunakan Format 2 (Lampiran 2).
    4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada butir 2 (dua) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan u.b. Direktur Profesi Pendidik dengan menggunakan Format 2 (Lampiran 2).
    5. Direktorat Profesi Pendidik meneliti dan menilai kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya Direktorat Profesi berdasarkan hasil penilaian mengusulkan ke Menteri Pendidikan Nasional melalui Kepala Biro Kepegawaian untuk ditetapkan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya, dengan menggunakan Format 3 (Lampiran 3).
    6. Kepala Biro Kepegawaian meneliti hasil penilaian kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik usulan penetapan inpassing dari Direktur Profesi Pendidik untuk ditetapkan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya, dengan menggunakan Format 4 (Lampiran 4).

Contoh Format Usulan

Format usulan mulai dari tingkat sekolah (format 1) dan format lainnya dapat dilihat dalam buku Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS yang bisa diunduh di bawah.

Batas Penetapan SK Inpassing 30 Desember 2011

Sesuai Permendiknas nomor 22/2010, batas akhir penetapan SK Inpassing adalah 30 Desember 2011. Oleh karena itu, bagi yang belum pernah mengusulkan agar segera mengusulkan dengan syarat dan prosedur seperti penjelasan di atas.

C. Alamat Pengiriman

Ditjen PMPTK

U,p. Direktur Profesi Pendidik
Kompleks Depdiknas Gd. D Lt. 14
Jalan Pintu 1 Senayan Jakarta Pusat
Tlp/fax: 021-57974124/57974126

Tunjangan Profesi bagi Guru Bukan PNS Rp1.500.000,00/Bulan

Guru Bukan PNS (GBNS) yang telah lulus sertifikasi dan memiliki sertifikat pnedidik profesional berhak atas tunjangan profesi setiap bulan. Berdasarkan Permendiknas 72/2008 tentang Tunjangan Profesi GTT Bukan PNS, dalam pasal 2 disebutkan, besar tunjangan GTT yang belum memiliki jabatan fungsional guru adalh Rp1.500.000 setiap bulan sampai dengan guru yang bersangkutan memiliki jabatan fungsional guru.

Yang dimaksud “jabatan fungsional guru” adalah telah memiliki SK Inpassing. Bagi GTT yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan memiliki SK Inpassing maka besarnya tunjangan setiap bulan adalah sebesar gaji pokok golongan yang tertulis pada SK Inpassing. (Lihat juga, Tabel Angka Kredit Inpassing).

  • Dokumen untuk diunduh

Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS

Permendiknas 22/2010: Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS

Permendiknas 72/2008: Tunjangan Profesi GTT Bukan PNS

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.013 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: