Nilai Passing Grade Kelulusan CPNS 2014


Nilai batas lulus tes CPNS 2014 lebih tinggi (naik) dibanding 2013, yaitu nilai kelulusan tes kompetensi dasar (TKD). Namun kenaikan itu hanya dilakukan terhadap kelompok soal tes karakteristik pribadi (TKP), sementara dua kelompok soal lainnya tetap seperti tahun 2013.

 Passing grade tahun 2013 sebagai berikut.
  • Tes intelegensia umum (TIU) = 75
  • Tes wawasan kebangsaan (TWK) = 70
  • Tes karakteristik pribadi (TKP).= 105
  • Jumlah = 150

Untuk tahun ini, TKP dinaikkan menjadi 126 sehingga jumlahnya menjadi 271.

Ketentuan mengenai ambang batas kelulusan (passing grade) TKD CPNS itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 29 Tahun 2014 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS tahun 2014.
Ketentuan passing grade  untuk seleksi CPNS 2014 sebagai berikut.
  • TKP ditetapkan dengan kriteria 72% dari nilai maksimal yakni 175.
  • TIU jumlah soalnya 30, kalau jawaban benar semua nilai maksimal 150. Passing grade TIU merupakan 50% dari nilai maksimal, yakni 75 atau 15 jawaban benar.
  • TWK ditetapkan 40% dari nilai maksimal, yakni 175 (jumlah soal 35), yakni 70.
Sesuai ketentuan dalam Perpenpan RB No 29/2014, meskipun total nilai peserta tinggi tetapi ada salah satu kelompok soal yang tidak memenuhi passing grade, peserta tes tetap tidak lulus. “Jadi selain nilainya harus tinggi, peserta harus memenuhi passing grade. Peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lolos, dapat mengikuti tahap seleksi lanjutan, yakni tes kompetensi bidang (TKB).

20141009-passing-grade-cpns2014

 Unduhan

PERMENPAN RB NOMOR 29 TAHUN 2014TENTANG NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014

Naskah Sumpah/Janji Presiden dan Wapres


Presiden dan Wakil Presiden RI sebelum memangku jabatan wajib menucapkan sumpah menurut agama atau janji di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 9 sebagai berikut.

 Pasal 9 ayat (1)

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama,atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “Demi  Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji  dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Pasal 9 ayat (2)

Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

Unduh UUD 1945

Bila berminat memiliki dokumen UUD 1945 dapat diunduh dengan klik di sini,

Dokumen yang siap diunduh dengan mudah terdiri:

  • UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945
  • UUD NRI Tahun 1945 Dalam Satu Naskah

Download UUD 1945 Lengkap


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indionesia Tahun 1945 telah mengalamai amandemen (perubahan) sebanyak empat kali.

Sebagai dokumen konstitusi, warga negara perlu mengetahui perkembangan UUD dari awal. Berikut dokumen lengkap yang siap diunduh dengan mudah.

  • Kata Pengantar
  • Sambutan Pimpinan MPR RI Periode 2009-2014
  • UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945
  • Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945
  • UUD NRI Tahun 1945 Dalam Satu Naskah

Untuk mengunduh dokumen, silakan klik poster berikut.

Pedoman Pilpres 2014


Pilpres akan dilaksankan pada 9 Juli 2014. Untuk itu, penyelenggara pemilu mulai KPU, PPS, KPPS, juga Bawaslu, Panwas, maupun PPL harus memahami peraturan tentang Pilpres sebagai panduan pelaksanaan.

Berikur peraturan KPU tentang Pilpres 2014 yang siap di unduh:

1. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014

  • Tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
  • Unduh

2. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014

  • Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
  •   Unduh 

3. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014

  • Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
  •  Unduh

 4. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2014

  • Tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
  •  Unduh

5. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014

  • Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
  •  Unduh

6. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2014

  • Tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
  •  Unduh

7. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014

  • Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014.
  •  Unduh

Sumber: (Jika tautan unduhan ada masalah, silakan langsung kunjungi sumber): http://www.kpu.go.id/index.php/arsip/index/all?keyword=&per_page=10

 

Buku Panduan KPPS Pileg 2014


Buku petunjuk bagi KPPS dapat di-download di sini. Buku sebagi juknis KPPS untuk Pileg 9 April ini terdiri 4 bab yaitu Bab Pendahuluan, Kegiatan KPPS Sebelum Hari Pemungutan Suara, Pelaksanaan Pemungutan Suara, dan Pelaksanaan Penghitungan Suara.

Buku ini wajib dimiliki penyelenggara Pemilu terutama KPPS karena buku ini memberi petunjuk apa, bagaimana, dan kapan kegitan dalam rangkaian Pemilu Legislatif 2014 dilaksanakan.

Pileg 2014 adalah untuk tujuan memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan DPD maka tingkat pekerjaan cukup rumit dan banyak kegiatan administrasi yang harus dikerjakan dengan cermat, hati-hati, dan benar. Untuk itu, KPPS harus membaca buku pedoman KPPS dan menguasai dengan baik ketentuan tugas.

Unduh Buku Panduan KPPS Pileg 2014  alternatif tautan langsung ke sumber www.kpu.go.id

Syarat Menjadi CPNS


Tenaga honorer K2 yang lulus tes tidak otomatis diangkat menjadi CPNS tetapi masih harus melakukan pemberkasan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipi dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 11/2002.

Pelamar (umum/Honorer K1/Honnorer K2 yang ditetapkan diterima (lulus tes) wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, yaitu:

  1. Foto copy ijazah/STTB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
  2. Daftar riwayat hidup sesuai ketentuan yang belaku.
  3. Pasfoto ukuran 3×4 cm sesuai kebutuhan.
  4. Surat keterangan catatan kriminal/berkelakuan baik dari Polri.
  5. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani serta tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari dokter.
  6. Asli kartu pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja.
  7. Surat pernyataan tentang:
    Foto copy sah surat keterangan dan bukti pengalaman kerja bagi yang telah mempunyai pengalaman bekerja.

    • Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukumyang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
    • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
    • Tidak berkedudukan sebagai Calon/ Pegawai Negeri;
    • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
    • Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik. catatan: Bagi yang sebelumnya telah menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik harus melampirkan surat pernyataan telah melepaskan keanggotaan dan/atau kepengurusan dari partai politik yang diketahui oleh pengurus partai politik yang bersangkutan.

Khusus bagi yang pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun, harus melampirkan surat keputusan pengangkatan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya pada instansi pemerintah.

Golongan Ruang

Golongan ruang sebagai dasar penggajian pertama ditetapkan berdasarkan ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) yang dimiliki dan digunakan pada saat melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai berikut.
Golongan ruang gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002).

  • I/a Sekolah Dasar/setingkat
  • I/c Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/setingkat
  • II/a Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Diploma I/setingkat
  • II/b Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa/ Diploma II/setingkat
  • II/c Sarjana Muda/Akademi/Diploma III
  • III/a Sarjana/Diploma IV
  • III/b Dokter/Apoteker/Magister/setara ~ III/c Doktor

Masa Percobaan

Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil diwajibkan menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya selama 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selama menjalani masa percobaan dinyatakan cakap diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tidak cakap maka diberhentikan dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila memenuhi syarat berikut:

  1. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik,
  2. Telah memenuhi syarat kesehatan j asmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil,
  3. Telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.

Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dan diberikan pangkat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan gaji pokok sesuai dengan golongan dan ruang penggajiannya.

Referensi:

Klik judul bila berminat mengundug dokumen

 

Jadwal UN dan POS UN 2013


UN 2012/2013 dimulai dari tingkat SMA/MA/SMK/SMALB yaitu 15 s.d. 18 April , kemudian SMP/MTs/SMPLB tanggal  22 s.d. 25 April  dan berikut jenjang SD/MI/SDLB tanggal 6,7,8 Mei.

Kemudian untuk jadwal ujian susulan sebagai berikut:

  •  SMA/MA/SMK/SMALB = 22 s.d. 25 April
  • SMP/MTs/SMPLB = 29 April s.d. 2 Mei
  • SD/MI/SDLB = 13, 14, 15 Mei

POS UN SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK/SMALB diatur dengan Peraturan BSNP 0020/P/BSNP/I/2013 dan POS UN SD/MI/SDLB diatur dengan Peraturan BSNP 0021/P/BSNP/I/2013. Kedua peraturan ini ditetapkan pada 29 Januari 2013.

POS UN mengatur segala ketentuan penyelenggaraan dan pelaksanaan UN, antara lain:

  • syarat peserta
  • jadwal UN
  • kelulusan UN
  • syarat sekolah penyelenggara UN
  • pengaturan ruang UN
  • tata tertib peserta dan pengawas
  • soal ujian

Bila berminat memiliki POS UN 2012/2013, dapat diunduh di sini

 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.031 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: