Buku Panduan KPPS Pileg 2014


Buku petunjuk bagi KPPS dapat di-download di sini. Buku sebagi juknis KPPS untuk Pileg 9 April ini terdiri 4 bab yaitu Bab Pendahuluan, Kegiatan KPPS Sebelum Hari Pemungutan Suara, Pelaksanaan Pemungutan Suara, dan Pelaksanaan Penghitungan Suara.

Buku ini wajib dimiliki penyelenggara Pemilu terutama KPPS karena buku ini memberi petunjuk apa, bagaimana, dan kapan kegitan dalam rangkaian Pemilu Legislatif 2014 dilaksanakan.

Pileg 2014 adalah untuk tujuan memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan DPD maka tingkat pekerjaan cukup rumit dan banyak kegiatan administrasi yang harus dikerjakan dengan cermat, hati-hati, dan benar. Untuk itu, KPPS harus membaca buku pedoman KPPS dan menguasai dengan baik ketentuan tugas.

Unduh Buku Panduan KPPS Pileg 2014  alternatif tautan langsung ke sumber www.kpu.go.id

Syarat Menjadi CPNS


Tenaga honorer K2 yang lulus tes tidak otomatis diangkat menjadi CPNS tetapi masih harus melakukan pemberkasan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipi dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 11/2002.

Pelamar (umum/Honorer K1/Honnorer K2 yang ditetapkan diterima (lulus tes) wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, yaitu:

  1. Foto copy ijazah/STTB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
  2. Daftar riwayat hidup sesuai ketentuan yang belaku.
  3. Pasfoto ukuran 3×4 cm sesuai kebutuhan.
  4. Surat keterangan catatan kriminal/berkelakuan baik dari Polri.
  5. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani serta tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari dokter.
  6. Asli kartu pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja.
  7. Surat pernyataan tentang:
    Foto copy sah surat keterangan dan bukti pengalaman kerja bagi yang telah mempunyai pengalaman bekerja.

    • Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukumyang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
    • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
    • Tidak berkedudukan sebagai Calon/ Pegawai Negeri;
    • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
    • Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik. catatan: Bagi yang sebelumnya telah menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik harus melampirkan surat pernyataan telah melepaskan keanggotaan dan/atau kepengurusan dari partai politik yang diketahui oleh pengurus partai politik yang bersangkutan.

Khusus bagi yang pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun, harus melampirkan surat keputusan pengangkatan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya pada instansi pemerintah.

Golongan Ruang

Golongan ruang sebagai dasar penggajian pertama ditetapkan berdasarkan ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) yang dimiliki dan digunakan pada saat melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai berikut.
Golongan ruang gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002).

  • I/a Sekolah Dasar/setingkat
  • I/c Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/setingkat
  • II/a Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Diploma I/setingkat
  • II/b Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa/ Diploma II/setingkat
  • II/c Sarjana Muda/Akademi/Diploma III
  • III/a Sarjana/Diploma IV
  • III/b Dokter/Apoteker/Magister/setara ~ III/c Doktor

Masa Percobaan

Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil diwajibkan menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya selama 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selama menjalani masa percobaan dinyatakan cakap diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tidak cakap maka diberhentikan dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila memenuhi syarat berikut:

  1. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik,
  2. Telah memenuhi syarat kesehatan j asmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil,
  3. Telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.

Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dan diberikan pangkat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan gaji pokok sesuai dengan golongan dan ruang penggajiannya.

Referensi:

Klik judul bila berminat mengundug dokumen

 

Jadwal UN dan POS UN 2013


UN 2012/2013 dimulai dari tingkat SMA/MA/SMK/SMALB yaitu 15 s.d. 18 April , kemudian SMP/MTs/SMPLB tanggal  22 s.d. 25 April  dan berikut jenjang SD/MI/SDLB tanggal 6,7,8 Mei.

Kemudian untuk jadwal ujian susulan sebagai berikut:

  •  SMA/MA/SMK/SMALB = 22 s.d. 25 April
  • SMP/MTs/SMPLB = 29 April s.d. 2 Mei
  • SD/MI/SDLB = 13, 14, 15 Mei

POS UN SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK/SMALB diatur dengan Peraturan BSNP 0020/P/BSNP/I/2013 dan POS UN SD/MI/SDLB diatur dengan Peraturan BSNP 0021/P/BSNP/I/2013. Kedua peraturan ini ditetapkan pada 29 Januari 2013.

POS UN mengatur segala ketentuan penyelenggaraan dan pelaksanaan UN, antara lain:

  • syarat peserta
  • jadwal UN
  • kelulusan UN
  • syarat sekolah penyelenggara UN
  • pengaturan ruang UN
  • tata tertib peserta dan pengawas
  • soal ujian

Bila berminat memiliki POS UN 2012/2013, dapat diunduh di sini

 

RUU Baru PNS, Angin Segar bagi Honorer


UU Baru tentang PNS, yang saat ini masih dalam pembahasan di DPR nantinya bernama UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Ada dua jenis ASN: PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemerintah.

Beberapa poin RUU ASN mengenai PTT Pemerintah, antara lain:

1. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai  Pegawai ASN. (Pasal 1)

2. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah adalah merupakan pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu paling singkat 12 (dua belas) bulan pada Instansi dan Perwakilan. (Pasal 7)

3. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah berhak memperoleh (Pasal 21)

  • honorarium  yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;
  • tunjangan;
  • cuti;
  • pengembangan kompetensi;
  • biaya kesehatan; dan
  • uang duka.

4. Honorarium  Pegawai Tidak Tetap Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Pasal 100)

5. Selain honorarium  dan tunjangan, Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah. (Pasal 1002).

Semoga pasal-pasal yang memberikan jaminan kesejateraan bagi honorer disepakati oleh Pemerintah dan wakil rakyat (DPR). Sehigga, pengabdian yang sangat besar tenaga honorer mendapatkan pengahragaan yang layak.

Bila ingin mengunduh dokumen RUU ASN, satu klik proses download silakan ambil di sini.

 

 

Hari Libur dan Cuti Bersama 2013


Libur nasional tahun 2013 sebanyak 14 hari dan cuti bersama 5 hari kerja berdasarkan keputusan bersama tiga menteri: Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi. SKB menteri ini tertuang dalam surat keputusan Nomor 5 Tahun 2012, SKB.06/MEN/VII/2012, dan 02 Tahun 2012 tertanggal 19 Juli 2012.

Berikut daftar libur nasional dan cuti bersama tahun 2013.

 

Bila berminat mengunduh file SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013, silakan uduh di sini

 

 

Pengangkatan Tenaga Honorer K1 dan K2 Menjadi CPNS


Tata cara Pengangkatan Tenaga Honorer K1 dan K2 menjadi CPNS telah diatur berdasarkan PP 056/2012. PP ini merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Pengangkatan K1 menjadi CPNS

  1. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan melalui  pemeriksaan  kelengkapan administrasi  setelah  dilakukan  verifikasi  dan validasi. (Pasal 4, ayat 1)
  2. Pelaksanaan  verifikasi  dan  validasi  dilakukan  oleh  Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. (Pasal 4, ayat 2)
  3. Pelaksanaan pengangkatan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara mulai formasi Tahun Anggaran  2005  sampai  dengan  formasi Tahun Anggaran 2012. (Pasal 6, ayat 1)
  4. Pengangkatan  tenaga  honorer  menjadi  Calon Pegawai  Negeri  Sipil  untuk formasi  Tahun   Anggaran 2012 ditetapkan pada tahun anggaran berjalan. (Pasal 6, ayat 2)

Pengangkatan K2 menjadi CPNS

  1. Tenaga  honorer  K2  dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan  kebutuhan  dan kemampuan  keuangan negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014. (Pasal 6, ayat 3)
  2. Pengangkatan  tenaga  honorer  K2 dilakukan melalui pemeriksaan  kelengkapan  administrasi  dan  lulus seleksi  ujian  tertulis  kompetensi  dasar  dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer. (Pasal 6A, ayat1)
  3. Seleksi  ujian  tertulis  kompetensi  dasar  sesama tenaga honorer K2 dilaksanakan  1  (satu)  kali  dengan  materi  Tes Kompetensi Dasar (TKD) berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan oleh Pemerintah. (Pasal 6A, ayat 2)
  4. Penentuan  kelulusan  bagi  tenaga  honorer  K2 yang mengikuti  seleksi  ujian  tertulis  kompetensi  dasar ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang  ditetapkan  oleh  menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara atas pertimbangan menteri yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  pendidikan dengan memperhatikan  pendapat  dari konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (Pasal 6A, ayat 5)
  5. Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian tertulis kompetensi dasar dilakukan tes kompetensi bidang (profesi)  dengan  mempertimbangkan  dedikasi ditetapkan  oleh  masing-masing  instansi berdasarkan  materi  ujian  dari  instansi  pembina jabatan fungsional. (Pasal 6A, ayat 7)
  6. Tenaga  honorer  yang  dinyatakan  lulus  ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diangkat menjadi  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  berdasarkan jumlah  dan  kualifikasi  formasi  sampai  dengan Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan oleh menteri yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang  pendayagunaan aparatur  negara  dengan tetap  memperhatikan  kebutuhan  organisasi  dan redistribusi serta kemampuan keuangan negara atas pendapat  dari  menteri  yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (Pasal 6A, ayat 8)
  7. Tenaga  honorer  yang  dinyatakan  lulus  ujian sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (8)  tetapi kemudian  diketahui  tidak  memenuhi  persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. (Pasal 6A, ayat 9)

Bagi tenaga honorer K1 dan K2 sebaiknya memiliki PP ini sebagai referensi persiapan proses kelanjutan menuju CPNS.

Bila berminat memiliki PP 056/2012, dapat diunduh di sini

Pedoman Teknis Penilaian Kinerja Guru (PKG)


Untuk mengunduh Juklak/Juknis PKG silakan klik poster buku di samping.

Penilaian Kinerja Guru (PKG) akan berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2013 sebagaimana Permendiknas 35/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Untuk itu, buku-buku berikut sangat penting sebagai buku wajib guru, kepala sekolah, pengawas, dan pengelola pendidikan harus segera memahami apa, mengapa, dan bagaimana PKG dilaksanakan.

Berikut kumpulan lengkap peraturan, buku pedoman, dan petunjuk teknis PKG yang diterbitkan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dirjen PMPTK):

  1. Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
  2. Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)
  3. Buku 4 Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Angka Kreditnya
  4. Buku 5 Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
  5. Permendiknas 35/2010 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
  6. Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Laboratorium/Bengkel Sekolah/Madrasah
  7. Panduan Penilaian Kinerja Ketua Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
  8. Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  9. Penilaian Kinerja Guru (Pedoman Teknis bagi Pengawas)

Berikut kutipan singkat 9 buku tersebut.

(1). Buku 1 Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Konsekuensi dari guru sebagai profesi adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Oleh karena itu, buku ini disajikan untuk memberi informasi seputar pengembangan keprofesian berkelanjutan guru. Buku pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan salah satu buku dari Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru.

Kegiatan PKB ini dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil Penilaian Kinerja Guru yang didukung dengan hasil evaluasi diri. Bagi guru-guru yang hasil penilaian kinerjanya masih berada di bawah standar kompetensi atau dengan kata lain berkinerja rendah diwajibkan mengikuti program PKB yang diorientasikan untuk mencapai standar tersebut; sementara itu bagi guru-guru yang telah mencapai standar kompetensi, kegiatan PKB-nya diarahkan kepada peningkatan keprofesian agar dapat memenuhi tuntutan ke depan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik.

(2). Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)

Pelaksanaan PK GURU dimaksudkan bukan untuk menyulitkan guru, tetapi sebaliknya PK GURU dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu. Menemukan secara tepat tentang kegiatan guru di dalam kelas, dan membantu mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, akan memberikan kontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan, sekaligus membantu pengembangan karir guru sebagai tenaga profesional. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya, maka PK GURU harus dilakukan terhadap guru di semua satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

(3). Buku 4 Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Angka Kreditnya

Berdasarkan Permennegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB)adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. PKB merupakan salah satu komponen pada unsur utama yang kegiatannya diberikan angka kredit. Sedangkan, unsur utama yang lain, sebagaimana dijelaskan pada bab V pasal 11, adalah: (a) Pendidikan dan (b) Pembelajaran / Bimbingan Unsur kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) terdiri dari tiga macam kegiatan, yaitu: pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.

Buku ini berisi uraian PKB beserta angka kredit setiap unsur.

(4). Buku 5 Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini disusun dengan tujuan memberikan pedoman bagi tim teknis penilai angka kredit terhadap hasil Publikasi Ilmiah Guru dan Karya Inovatif Guru yang selanjutnya ditetapkan angka kreditnya untuk kenaikan pangkat.

Publikasi Ilmiah pada Kegiatan PKB terdiri dari tiga kelompok kegiatan sebagai berikut.

1. Presentasi pada Forum Ilmiah

2. Publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal.

3. Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan/atau pedoman guru

Isi penting Buku 5 ini antara lain menjelaskan:

  1. Pengertian Publikasi Ilmiah
  2. Alur Penilaian Publikasi Ilmiah
  3. Macam Publikasi Ilmiah dan Alasan Penolakan
  4. Pokok-Pokok Perhatian Tim Penilai dan Alasan Penolakannya
  5. Pengertian Karya Inovatif
  6. Alur Penilaian
  7. Macam Karya Inovatif dan Alasan Penolakan

(5). Permendiknas 35/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi guru, pengelola pendidikan, tim penilai, dan pihak lain yang berkepentingan dalam melaksanakan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.

Ruang lingkup petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya meliputi tugas utama guru, pembagian tugas guru, pengangkatan, penilaian dan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat/jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan guru sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Petunjuk Teknis ini diberlakukan secara khusus untuk guru pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tenaga fungsional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6). Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Laboratorium/Bengkel Sekolah/Madrasah

Pedoman penilaian kinerja kepala laboratorium/bengkel sekolah ini disusun dengan

tujuan:

  1. Menyediakan acuan bagi kepala laboratorium/bengkel untuk melaksanakan tugasnya sebagai kepala laboratorium/bengkel secara teknis administratif dan manajerial di sekolah di tempat bertugas.
  2. Menyediakan acuan bagi kepala Sekolah untuk melakukan penilaian kinerja kepala laboratorium/bengkel dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala laboratorium/bengkel
  3. Sebagai acuan dalam mengembangkan instrumen penilaian kinerja kepala laboratorium/bengkel sekolah.
  4. Sebagai acuan dalam menggunakan instrumen serta bagaimana mengolah hasil penilaian
  5. Sebagai acuan untuk merumuskan rekomendasi hasil penilaian kinerja untuk kebutuhan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Penilaian Angka Kredit Guru (PKG)

Buku ini dilengkapi contoh Pengolahan Penilaian Kinerja: Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, Guru Utama

(7). Panduan Penilaian Kinerja Ketua Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

Tujuan penilaian kinerja ketua program keahlian adalah:

  1. Mendapatkan gambaran umum tentang tingkat kinerja ketua program keahlian.
  2. Mengidentifikasi kesesuaian antara kinerja ketua program keahlian dengan uraian tugasnya.

Ada 37 kriteria kinerja yang terbagi dalam Aspek  Penilaian Kinerja Ketua Program Keahlian, yaitu:

1. ASPEK Kepribadian : 6 kriteria kinerja

2. ASPEK Sosial : 4 kriteria kinerja

3. ASPEK Perencanaan: 5 kriteria kinerja

4. ASPEK Pengelolaan Pembelajaran: 6 kriteria kinerja

5. ASPEK Pengelolaan Sumber Daya Manusia: 4 kriteria kinerja

6. ASPEK Pengelolaan Sarana dan Prasarana: 4 kriteria kinerja

7. ASPEK Pengelolaan Keuangan: 4 kriteria kinerja

8. ASPEK Evaluasi dan Pelaporan: 4 kriteria kinerja

(8). Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah

Isi buku ini antara lain:

  • Pengertian Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  • Aspek yang Dinilai dalam Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  • Perangkat Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  • Langkah‐langkah Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  • Konversi Nilai Hasil Penilaian Kinerja ke Angka Kredit
  • Sanksi

 

Tujuan

1. Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah ini disusun

untuk:

  1. memperluas pemahaman semua pihak terkait tentang prinsip, proses, dan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah.
  2. sebagai suatu sistem penilaian kinerja yang berbasis bukti (evidencebased appraisal).
  3. sebagai landasan melakukan penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan tugasnya.
  4. sebagai bahan pemetaan mutu pendidikan tingkat kabupaten kota.

2. Pedoman Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah bertujuan untuk:

  1. memperoleh data tentang pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan fungsi‐fungsi manajerial dan supervisi/pengawasan pada sekolah yang dipimpinnya.
  2. memperoleh data hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin sekolah.
  3. menentukan kualitas kerja kepala sekolah sebagai dasar dalam promosi dan penghargaan yang diberikan kepadanya.
  4. menentukan program peningkatan kemampuan profesional kepala sekolah dalam konteks peningkatan mutu pendidikan pada sekolah yang dipimpinnya.
  5. menentukan program umpan balik bagi peningkatan dan pengembangan diri dan karyanya dalam konteks pengembangan karir dan profesinya.
  6. penilaian kinerja akan bermanfaat bagi kepala dinas pendidikan dalam menentukan promosi, penghargaan, mutasi, dan pembinaan lebih lanjut.
  7. bagi pengawas sekolah, hasil penilaian kinerja kepala sekolah dapat dijadikan dasar dalam menyusun program pengawasan, khususnya dalam membina kemampuan profesional kepala sekolah/madrasah

(9). Penilaian Kinerja Guru (Pedoman Teknis bagi Pengawas)

Ada enam dimensi kompetensi yang harus dikuasai pengawas sekolah yakni: (a) kompetensi kepribadian, (b) kompetensi supervisi manajerial, (c) kompetensi supervisi akademik, (d) kompetensi evaluasi pendidikan, (e) kompetensi penelitian dan pengembangan, dan (f) kompetensi sosial. Dari hasil uji kompetensi di beberapa daerah menunjukkan kompetensi pengawas sekolah masih perlu ditingkatkan terutama dimensi kompetensi supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan kompetensi penelitian dan pengembangan. Untuk itu diperlukan adanya diklat peningkatan kompetensi pengawas sekolah baik bagi pengawas sekolah dalam jabatan, terlebih lagi bagi para calon pengawas sekolah.

Untuk menunjang tugas kepengawasan, buku ini menguraikan tugas-tugas guru dan indikator kinerja. Juga, petunjuk pelaksanaan PKG, antara lain:

  • Kompetensi Guru
  • Peran Guru
  • Kinerja Guru
  • Indikator Kinerja Guru
  • Indikator Abilitas Guru
  • Instrumen Penilaian Kinerja Guru
  • Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru

Pemenuhan Jam Kerja Guru dan Pengawas


Berdasarkan Permendiknas 39/2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja guru dan Pengawas Satuan Pendidikan disebutkan bahwa Beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimal diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan formal yang bukan satuan administrasi pangkalnya, baik negeri maupun swasta sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik.

Bagi guru yang akan memenuhi kekurangan jam tatap muka wajib melaksanakan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkalnya

Pengaturan lebih lanjut tentang Perhitungan Beban Kerja Guru diatur berdasar buku Pedoman Perhitungan Beban Kerja Guru yang diterbitkan Dirjen PMPTK.

Dalam perkembangannya, Permendiknas 39/2009 direvisi dengan Permendiknas 30/2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja guru dan Pengawas Satuan Pendidikan yang pada intinya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan kantor wilayah kementerian agama dan kantor kementerian agama kabupaten/kota harus selesai melakukan perencanaan kebutuhan dan redistribusi guru, baik di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat kabupaten/kota.

Dokumen untuk Diunduh

Pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru

Permendiknas 39/2009

Permendiknas 30/2011

Tujuan dan Sasaran Kesejahteraan Sosial


Pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Bentuk rehabilitasi sosial meliputi motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut; dan/atau rujukan.

Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial dimaksudkan untuk:

  • menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
  • menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Perlindungan sosial ini dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Tujuan Kesejahteraan Sosial

Berdasar Pasal 3 UU Nomor 11/2009, Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

  • meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
  • memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
  • meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
  • meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
  • meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
  • meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran Kesejahteraan Sosial

Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Sedangkan yang menjadi prioritas adalah mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial,  dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Dokumen untuk diunduh

UU_11-Th-2009_ttg Kesejahteraan-Sosial

Kumpulan Peraturan Koperasi, KSP, KJK


Berikut kumpulan peraturan, pedoman, dan petunjuk teknis tentang Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Jasa Keuangan, Koperasi Syariah, dan usaha ekonomi lainnya.

 

Dokumen berupa file rar yang berisi beberapa file.

Anggaran Dasar (AD) Koperasi (contoh)

Peraturan Koperasi rar(617 kb, berisi 6 file)

  • Permenkop 19/2008 ttg Pelaksanaan USP
  • Permenkop 3/2010 ttg Pedoman Bantuan Pengembangan Koperasi
  • Permenkop 08/2005 ttg  Jukni Permodalan KSP-USP
  • Permenkop 14/2006 Juknis Penjaminan Kredit Koperasi dan UKM
  • PP 9/1995 ttg Kegiatan USP Koperasi
  • PP 33/1998 ttg Modal Penyertaan Koperasi

Peraturan_Pemb-Pengaw_Koperasi rar (1,16 mb berisi 10 file)

  • PP 4/1994 Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan AD
  • PP 17/1994 Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
  • SE Menkop 1994 ttg Pembubaran Koperasi
  • Permenkop 20/2008 ttg Penilaian Kesehatan KSP-USP
  • Permenkop 21/2008 ttg Pedoman Pengawas KSP-USP
  • Inpres 18/1998 ttg Pembinaan Pengembangan Koperasi
  • Permenkop 96/2004 Pedoman SOM KSP-USP
  • Keputusan Menkop 1998 ttg Penggabungan Peleburan Koperasi
  • Keputusan Menkop 2000 ttg SPM Koperasi-UKM Kab/Kota
  • Nota Kesepahaman Menkop dan Mendiknas 2007 ttg Pemberdayaan KUKM di Perguruan Tinggi

Peraturan_UKM_rar (153 kb terdiri 5 file)

  • Inpres 10/1999 ttg Pemberdayaan Usaha Menengah
  • Kepres 56/2002 ttg Restrukturisasi KUKM
  • Kepres 127/2001 ttg Juknis UKM Kemitraan
  • PP 32/1998 ttg Pembinaan Pengembangan Usaha Kecil
  • Permenkop 2008 ttg Pedoman Pemberdayaan BDSP Pengembangan KUKM

Peraturan_Usaha_Ekonomi-lain rar (515 kb terdiri 4 file)

  • UU 2/1992 ttg Usaha Perasuransian
  • UU 40/2007 ttg Perseroan Terbatas
  • PP 16/1997 tentang Waralaba
  • PP 44/1997 tentang Kemitraan

Peraturan_KJK rar (1,25 mb terdiri 3 file)

  • Permenkop 2007 ttg Pedoman Pengawasa KJKS-UJKS
  • Permenkop 2007 ttg Pedoman SOM KJKS-UJKS
  • Permenkop 2007 ttg Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS-UJKS

Peraturan lain yang berhubungan dengan Koperasi

  • UU_1992_25_PERKOPERASIAN.pdf
  • UU 8/1999 PerlindunganKonsumen.doc
  • UU 20/2008 UMKM.pdf
  • UU 21/2008 Perbankan Syariah.doc

Bila berminat mengunduh peraturan/pedoman perkoperasian di atas,

silakan klik di sini

 

Peraturan Baru 2010 Disiplin PNS


Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No 30 Th 1980 telah dicabut/dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya PP No 53 Th 2010 yang berlaku mulai 6 Juni 2010.

Aturan yang penting untuk dipahami adalah kewajiban dan sanksi yang diterima atas pelanggaran. Salah satu jenis pelanggaran mengenai disiplin kerja “bolos” tidak masuk kerja dijelaskan bahwa yang dimaksud jumlah hari bolos kerja adalah akumulasi satu tahun.

Selain itu, bolos dalam hitungan jam juga dapat dikenakan sanksi. PNS wajib untuk  “masuk  kerja  dan menaati  ketentuan  jam  kerja”  yakni  wajib datang, melaksanakan  tugas,  dan  pulang  sesuai  ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas.  Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara  kumulatif  dan  dikonversi  7 ½  (tujuh  setengah)  jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.)

Sanksi pelanggaran masuk kerja secara ringkas sebagai berikut:

Lama bolos Kerja Kategori Pelanggaran dan Sanksi
5 hari6 – 10 hari

11 – 15 hari

16 – 20 hari

21 – 25 hari

26 – 30 hari

31 – 35 hari

41 – 45 hari

> 45 hari

RinganRingan

Ringan

Sedang

Sedang

Sedang

Berat

Berat

Berat

Teguran lisanTeguran tertulis

Pernyataan tidak puas secara tertulis

Penundaan gaji berkala 1 tahun

Penundaan kenaikan pengkat 1 tahun

Penurunan pangkat satu tingkat selama 1 tahun

Penurunan pangkat satu tingkat selama 3 tahun

Pembebasan dari jabatan

Pemberhentian sebagai PNS

Berikut kutipan sebagain isi PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban(Pasal 3 ada 17 kewajiban), antara lian:

(angka yang menyatakan ayat berikut ini sesuai nomor angka dalam PP)

1.  mengucapkan sumpah/janji PNS;

2.  mengucapkan sumpah/janji jabatan;

3.  setia  dan  taat  sepenuhnya  kepada  Pancasila, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun  1945, Negara Kesatuan Republik  Indonesia, dan Pemerintah;

4.  menaati  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;

11.  masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

Larangan PNS (Pasal 4) antra lain:

1.  menyalahgunakan wewenang;

2.  menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi  dan/atau  orang  lain  dengan menggunakan kewenangan orang lain;

3.  tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk  negara  lain  dan/atau  lembaga  atau organisasi internasional;

9.  bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

15.  memberikan  dukungan  kepada  calon  Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

a.  terlibat  dalam  kegiatan  kampanye  untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b.  menggunakan  fasilitas  yang  terkait  dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

c.  membuat  keputusan  dan/atau  tindakan  yang menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu pasangan  calon  selama  masa  kampanye; dan/atau

d.  mengadakan  kegiatan  yang  mengarah  kepada keberpihakan  terhadap  pasangan  calon  yang menjadi  peserta  pemilu  sebelum,  selama,  dan sesudah masa  kampanye meliputi  pertemuan, ajakan,  himbauan,  seruan,  atau  pemberian barang  kepada  PNS  dalam  lingkungan  unit kerjanya,anggota keluarga, dan masyarakat.

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin (Pasal 7)

Jenis  hukuman  disiplin  ringan

a.  teguran lisan;

b.  teguran tertulis; dan

c.  pernyataan tidak puas secara tertulis.

Jenis  hukuman  disiplin  sedang

a.  penundaan  kenaikan  gaji  berkala  selama  1 (satu) tahun;

b.  penundaan  kenaikan  pangkat  selama  1  (satu) tahun; dan

c.  penurunan  pangkat  setingkat  lebih  rendah selama 1 (satu) tahun.

Jenis  hukuman  disiplin  berat

a.  penurunan  pangkat  setingkat  lebih  rendah selama 3 (tiga) tahun;

b.  pemindahan dalam  rangka penurunan  jabatan setingkat lebih rendah;

c.  pembebasan dari jabatan;

d.  pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

e.  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  sebagai PNS.

Dokumen untuk diunduh

PP-53-2010_Disiplin-PNS

UU 43/1999_dan UU 8/1974 Pokok-pokok-Kepegawaian

Kepmendagri_08/2001_PNS Jadi Kades/Perangkat Desa

UUD1945_HasilAmandemen

UU_47/2008_WajibBelajar

UU_47/2008_WajibBelajar(Penjelasan)

UU_20/2003_Sisdiknas(Bhs Indonesia)

UU_20/2003_Sisdiknas(Bhs Inggris)

UU_9/2009_BadanHukumPendidikan

UU_14/2005_GurudanDosen

UU_43/2007_PERPUSTAKAAN

UU_38-2008_PengesahanPiagamAsean

UU_22/2009_LalulintasdanAngkJalan

UU_25/2009_PerimbanganKeuPusatDaerah

UU_18-2008_PengelolaanSampah

UU_22/1999_Pemerintahan_Daerah

UU_31/1999_PembrtsnTindakPidanaKorupsi

UU 19/2002_HakCipta(Penjelasan)

UU 19/2002_HakCipta

UU_8/1999_PerlindunganKonsumen

UU_14/2008_KeterbukaanInforPublik

UU_25/2009_PelayananPublik

UU_23/2002_PerldgnAnak

UU-1-1974_Perkawinan

UU_23/2004_KDRT

UU_44/2008_Pornografi

UU_23/2006_AdmKependudukan

UU_43/2008_WilayahNegara

UU_1992/25_Perkoperasian

UU_20/2008_UMKM

UU_40-2008_PenghapusanDiskrRasdanEtnis

UU20/2009.GelarTandaJasadanKehormatan

UU_21-2008_PerbankanSyariah

UU_20/1999_PenylggNegarabebasKKN

UU 6/1984_ttg_Pos

 

Permendiknas

16/2007_StandarGuru

13/2007Standard KepSek dan KepMadr

12/2007_Standardpengawas

20/2007StandarPenilaianPendidikan

107/2001ProgPendJarakJauh

 

 

 

18/2008_PenyaluranTnjgnProfDosen

19/2005_PAKPengawas

17/2008_SetrfksDosen

19/2008 PTPenylggSertfksGuru

10/2009_SertifikasiGuru

PP_19/2005 SN Pendidikan

PP 74/2008_ttg_Guru

PP 30/1980_Disiplin_PNS

PP_19/2005_StandarNasionalPendidikan

HariEfektifSekolah2009-2010

HariLibur/Cuti_2010

SoftwareKonversiMasehi-Hijrah

SKB Hari Libur dan Cuti Bersama 2011


Hari libur tahun 2011 sebanyak 13 hari dan ditambah 4 hari untuk cuti bersama. Hal ini sesuai dengan Keputusan  Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga  Kerja Dan Transmigrasi, dan Menteri  Negaara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia Nomor  : nomor  2 tahun  2010; Nomor  : KEP. 110/MEN/VI/2010; Nomor  : SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 Tentang Hari  Libur Nasional  dan Cuti  Bersama Tahun  2011.

Hari-hari libur tahun 2011 sbb.:

  1. 1 Januari (Sabtu) Tahun  Baru  Masehi
  2. 3 Februari (Kamis) Tahun Baru  lmlek 2562
  3. 15 Februari (Selasa) Maulid Nabi Muhammad  SAW
  4. 5 Maret (Sabtu) Hari Rava Nyepi Tahun Baru Saka 1933
  5. 22 April (Jum’at) Wafat Yesus  Kristus
  6. 17 Mei (Selasa) Hari Raya Waisak  Tahun 2555
  7. 2 Juni (Kamis) Kenaikan  Yesus  Kristus
  8. 29 Juni (Rabu) lsra’  Mi’raj Nabi  Muhammad SAW
  9. 17 Agustus (Rabu) Hari Kemedekaan Rl
  10. 30-31  Agustus (Selasa – Rabu) ldul Fitri 1 dan 2 Syawal  1432 Hijriyah
  11. 6 November (Minggu) ldul Adha  1432 Hijriyah
  12. 27 November (Minggu) Tahun  Baru 1433 Hijriyah
  13. 25 Desember (Minggu) Hari Raya Natal

Cuti Bersama

  1. 29 Agustus Senin CuriBersama  Idul Fithri 1 Syawal 1432 Hijriyah
  2. 1-2 September Kamis  – Jum’at Cuti Bersama  ldul Fifi 1 Syawal  1432 Hijriyah
  3. 26 Desember Senin Cuti Bersama  Hari Raya Natal

Bila membutuhkan SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri di atas, silakan klik tautan berikut:

SKB Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2011

Syarat Pengangkatan Anak


Pengangkatan  Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang  tua, wali yang sah atau orang  lain yang bertanggung  jawab atas  perawatan,  pendidikan  dan  membesarkan  anak  tersebut  ke  dalam  lingkungan keluarga orang tua angkat.

Persyaratan pengangkatan anak, secara hukum, diatur berdasarkan Peraturan Mensos Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mulai berlaku sejak ditetapkan pada 19 Oktober 2009. Dengan terbitnya Permensos ini maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor  13/HUK/1993 jo Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 2/HUK/1995  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berikut kutipan sebagian isi peraturan:

1. Permohonan

Permohonan  pengangkatan  anak  disebutkan dalam pasal 5, yakni harus  melampirkan  persyaratan  administratif  Calon Anak Angkat (CAA)  yang meliputi: (a).  copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA; (b).  copy kartu keluarga orang tua CAA; dan  (c).  kutipan akta kelahiran CAA.

2. Prinsip

Prinsip pengangkatan anak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2, yaitu meliputi  :

a. pengangkatan  anak  hanya  dapat  dilakukan  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan dilakukan  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku;

b. pengangkatan  anak  tidak  memutuskan  hubungan  darah  antara  anak  yang  diangkat dengan orang tua kandungnya;

c. Calon Orang Tua Anak Angkat (COTA) harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA;

d. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut;

e. pengangkatan  anak Warga  Negara  Indonesia  oleh Warga  Negara  Asing  hanya  dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Selain  prinsip-prinsip di atas, orang  tua  angkat  wajib memberitahukan  kepada  anak angkatnya  mengenai  asal  usulnya  dan  orang  tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

3. Tujuan

Pengangkatan  Anak  bertujuan  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak  untuk mewujudkan kesejahteraan  dan  perlindungan  anak  yang  dilaksanakan  berdasarkan  adat  kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tujuan tersebut, peraturan ini ditujukan sebagai acuan bagi  masyarakat  dalam  melaksanakan  pengangkatan  anak,  baik  yang  dilakukan  oleh Pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Peraturan Mensos No 110/HUK/2009 ini terdiri atas 9 Bab dan terbagi atas 54 pasal :

BAB I: Ketentuan Umum

BAB  II: Persyaratan  Calon Anak Angkat  dan  Calon Orangtua  Angkat

BAB III: Jenis Pengangkatan Anak

BAB  IV: Kewenangan

BAB  V: Pengangkatan Anak Antar WNI

BAB VI: Pengangkatan Anak oleh COTA yang Salah Seorangnya WNA

BAB  VII: Pengangkatan Anak Antara WNI dengan WNA

BAB VIII: Pengangkatan Anak WNI yang Dilahirkan di Luar Wilayah Indonesia

BAB IX: Ketentuan Penutup

Dokumen untuk diunduh

Permensos No. 110/HUK/2009_Persyaratan Pengangkatan Anak

Visi-Misi Guru dan Dosen


Visi, misi, fungsi, dan tujuan guru dan dosen sebagaimana rumusan dalam UU Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

Visi

Guru dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Misi

Berdasarkan uraian di atas, pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai misi untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang ini sebagai berikut:

  1. mengangkat martabat guru dan dosen;
  2. menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen;
  3. meningkatkan kompetensi guru dan dosen;
  4. memajukan profesi serta karier guru dan dosen;
  5. meningkatkan mutu pembelajaran;
  6. meningkatkan mutu pendidikan nasional;
  7. mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;
  8. mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan
  9. meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Fungsi

Berdasarkan visi misi tersebut, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, sedangkan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Tujuan

Sejalan dan fungsinya,  kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dokumen unduh:

Untuk mengunduh UU Guru dan Dosen, UU Sisdiknas versi Bhs Indonesia dan Inggris, BHP, PP tentang Guru, dll.   baca selanjutnya . . .

Sertifikasi Guru Non-S1 dan Pengawas Berakhir 2013


Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan  formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas ini, ” Guru  wajib  memiliki  Kualifikasi  Akademik,  kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan nasional” (Pasal 2 PP 74/2008).

Untuk melaksanakan PP ini, terbitlah Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat penididik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Berkaitan dengan maksud tulisan ini, ada dua pasal khusus yang harus dipahami oleh para guru, khususnya yang belum memiliki S-1/D-IV dan yang diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan. Dua pasal pada PP 74/2008 yang dimaksud adalah Pasal 66 dan Pasal 67:

Pasal 66

Dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  sejak  berlakunya Peraturan  Pemerintah  ini,  Guru  Dalam  Jabatan  yang belum  memenuhi  Kualifikasi  Akademik  S-1  atau  D-IV, dapat  mengikuti  uji  kompetensi  untuk  memperoleh  Sertifikat Pendidik apabila sudah:

a.  mencapai  usia  50  (lima  puluh)  tahun  dan mempunyai pengalaman kerja 20  (dua puluh)  tahun  sebagai Guru; atau

b.  mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

Pasal 67

Pengawas  satuan  pendidikan  selain  Guru  yang  diangkat sebelum  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  ini  diberi  kesempatan  dalam  waktu  5  (lima)  tahun  untuk memperoleh  Sertifikat Pendidik.

PP Nomor 74 Tahun 2008 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni 1 Desember 2008. Dengan dasar ini maka pemahaman atas  pasal 66 dan 67 di atas adalah sebagai berikut:
(1)   Sejak 1 Desember 2008, sampai dengan 5 tahun ke depan (atau tahun 2013), guru yang belum S-1/D-IV dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.
(2) Guru yang diangkat jadi pengawas sejak sebelum 1 Desember 2008, dalam  waktu  5  (lima)  tahun (atau tahun 2013)  diberi  kesempatan untuk memperoleh  Sertifikat Pendidik

Jalur Sertifikasi

Pelaksanaan atas pasal 66 dan 67  PP 74/2008 itu, kemudian diatur dalam Permendiknas Nomor 10/2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, yakni pada pasal 2 dan 6:

Pasal 2

(1)   Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui:

a. uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik;

b. pemberian sertifikat pendidik secara langsung;

(2)   Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang:

a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV);

b. belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV apabila sudah:

1)      mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru; atau

2)      mempunyai golongan IV/a, atau yang memnuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

Pasal 6

(1)   Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, berlaku dalam jangka 5 tahun sejak berkunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

(2)   Ketentuan uji kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga untuk sertifikasi bagi pengawas satuan pendidikan selain guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Kesimpulan

Pemahaman terhadap ketentuan dalam PP 74/2008 dan Permendiknas 10/2009 mengenai  pasal yang mengatur sertifikasi bagi guru yang belum S-1/D-IV dan bagi Pengawas dapat dikatakan:

  • bagi guru belum S-1/D-IV:  tidak dapat mengikuti sertifikasi setelah tahun 2013.
  • bagi pengawas, tidak ada kesempatan mengikuti sertifikasi setelah tahun 2013.

Dokumen untuk diunduh

PP Nomor 74 Tahun 2008_tentang_Guru

Permendiknas  10/2009_Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 2.984 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: