Pedoman Pilpres 2014


Pilpres akan dilaksankan pada 9 Juli 2014. Untuk itu, penyelenggara pemilu mulai KPU, PPS, KPPS, juga Bawaslu, Panwas, maupun PPL harus memahami peraturan tentang Pilpres sebagai panduan pelaksanaan.

Berikur peraturan KPU tentang Pilpres 2014 yang siap di unduh:

1. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014

  • Tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
  • Unduh

2. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014

  • Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
  •   Unduh 

3. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014

  • Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
  •  Unduh

 4. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2014

  • Tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
  •  Unduh

5. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014

  • Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
  •  Unduh

6. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2014

  • Tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
  •  Unduh

7. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014

  • Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014.
  •  Unduh

Sumber: (Jika tautan unduhan ada masalah, silakan langsung kunjungi sumber): http://www.kpu.go.id/index.php/arsip/index/all?keyword=&per_page=10

 

Buku Panduan KPPS Pileg 2014


Buku petunjuk bagi KPPS dapat di-download di sini. Buku sebagi juknis KPPS untuk Pileg 9 April ini terdiri 4 bab yaitu Bab Pendahuluan, Kegiatan KPPS Sebelum Hari Pemungutan Suara, Pelaksanaan Pemungutan Suara, dan Pelaksanaan Penghitungan Suara.

Buku ini wajib dimiliki penyelenggara Pemilu terutama KPPS karena buku ini memberi petunjuk apa, bagaimana, dan kapan kegitan dalam rangkaian Pemilu Legislatif 2014 dilaksanakan.

Pileg 2014 adalah untuk tujuan memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan DPD maka tingkat pekerjaan cukup rumit dan banyak kegiatan administrasi yang harus dikerjakan dengan cermat, hati-hati, dan benar. Untuk itu, KPPS harus membaca buku pedoman KPPS dan menguasai dengan baik ketentuan tugas.

Unduh Buku Panduan KPPS Pileg 2014  alternatif tautan langsung ke sumber www.kpu.go.id

Syarat Menjadi CPNS


Tenaga honorer K2 yang lulus tes tidak otomatis diangkat menjadi CPNS tetapi masih harus melakukan pemberkasan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipi dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 11/2002.

Pelamar (umum/Honorer K1/Honnorer K2 yang ditetapkan diterima (lulus tes) wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, yaitu:

  1. Foto copy ijazah/STTB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
  2. Daftar riwayat hidup sesuai ketentuan yang belaku.
  3. Pasfoto ukuran 3×4 cm sesuai kebutuhan.
  4. Surat keterangan catatan kriminal/berkelakuan baik dari Polri.
  5. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani serta tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari dokter.
  6. Asli kartu pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja.
  7. Surat pernyataan tentang:
    Foto copy sah surat keterangan dan bukti pengalaman kerja bagi yang telah mempunyai pengalaman bekerja.

    • Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukumyang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
    • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
    • Tidak berkedudukan sebagai Calon/ Pegawai Negeri;
    • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
    • Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik. catatan: Bagi yang sebelumnya telah menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik harus melampirkan surat pernyataan telah melepaskan keanggotaan dan/atau kepengurusan dari partai politik yang diketahui oleh pengurus partai politik yang bersangkutan.

Khusus bagi yang pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun, harus melampirkan surat keputusan pengangkatan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya pada instansi pemerintah.

Golongan Ruang

Golongan ruang sebagai dasar penggajian pertama ditetapkan berdasarkan ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) yang dimiliki dan digunakan pada saat melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai berikut.
Golongan ruang gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002).

  • I/a Sekolah Dasar/setingkat
  • I/c Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/setingkat
  • II/a Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Diploma I/setingkat
  • II/b Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa/ Diploma II/setingkat
  • II/c Sarjana Muda/Akademi/Diploma III
  • III/a Sarjana/Diploma IV
  • III/b Dokter/Apoteker/Magister/setara ~ III/c Doktor

Masa Percobaan

Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil diwajibkan menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya selama 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selama menjalani masa percobaan dinyatakan cakap diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tidak cakap maka diberhentikan dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila memenuhi syarat berikut:

  1. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik,
  2. Telah memenuhi syarat kesehatan j asmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil,
  3. Telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.

Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dan diberikan pangkat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan gaji pokok sesuai dengan golongan dan ruang penggajiannya.

Referensi:

Klik judul bila berminat mengundug dokumen

 

Jadwal UN dan POS UN 2013


UN 2012/2013 dimulai dari tingkat SMA/MA/SMK/SMALB yaitu 15 s.d. 18 April , kemudian SMP/MTs/SMPLB tanggal  22 s.d. 25 April  dan berikut jenjang SD/MI/SDLB tanggal 6,7,8 Mei.

Kemudian untuk jadwal ujian susulan sebagai berikut:

  •  SMA/MA/SMK/SMALB = 22 s.d. 25 April
  • SMP/MTs/SMPLB = 29 April s.d. 2 Mei
  • SD/MI/SDLB = 13, 14, 15 Mei

POS UN SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK/SMALB diatur dengan Peraturan BSNP 0020/P/BSNP/I/2013 dan POS UN SD/MI/SDLB diatur dengan Peraturan BSNP 0021/P/BSNP/I/2013. Kedua peraturan ini ditetapkan pada 29 Januari 2013.

POS UN mengatur segala ketentuan penyelenggaraan dan pelaksanaan UN, antara lain:

  • syarat peserta
  • jadwal UN
  • kelulusan UN
  • syarat sekolah penyelenggara UN
  • pengaturan ruang UN
  • tata tertib peserta dan pengawas
  • soal ujian

Bila berminat memiliki POS UN 2012/2013, dapat diunduh di sini

 

RUU Baru PNS, Angin Segar bagi Honorer


UU Baru tentang PNS, yang saat ini masih dalam pembahasan di DPR nantinya bernama UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Ada dua jenis ASN: PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemerintah.

Beberapa poin RUU ASN mengenai PTT Pemerintah, antara lain:

1. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai  Pegawai ASN. (Pasal 1)

2. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah adalah merupakan pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu paling singkat 12 (dua belas) bulan pada Instansi dan Perwakilan. (Pasal 7)

3. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah berhak memperoleh (Pasal 21)

  • honorarium  yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;
  • tunjangan;
  • cuti;
  • pengembangan kompetensi;
  • biaya kesehatan; dan
  • uang duka.

4. Honorarium  Pegawai Tidak Tetap Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Pasal 100)

5. Selain honorarium  dan tunjangan, Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah. (Pasal 1002).

Semoga pasal-pasal yang memberikan jaminan kesejateraan bagi honorer disepakati oleh Pemerintah dan wakil rakyat (DPR). Sehigga, pengabdian yang sangat besar tenaga honorer mendapatkan pengahragaan yang layak.

Bila ingin mengunduh dokumen RUU ASN, satu klik proses download silakan ambil di sini.

 

 

Hari Libur dan Cuti Bersama 2013


Libur nasional tahun 2013 sebanyak 14 hari dan cuti bersama 5 hari kerja berdasarkan keputusan bersama tiga menteri: Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi. SKB menteri ini tertuang dalam surat keputusan Nomor 5 Tahun 2012, SKB.06/MEN/VII/2012, dan 02 Tahun 2012 tertanggal 19 Juli 2012.

Berikut daftar libur nasional dan cuti bersama tahun 2013.

 

Bila berminat mengunduh file SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013, silakan uduh di sini

 

 

Pengangkatan Tenaga Honorer K1 dan K2 Menjadi CPNS


Tata cara Pengangkatan Tenaga Honorer K1 dan K2 menjadi CPNS telah diatur berdasarkan PP 056/2012. PP ini merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Pengangkatan K1 menjadi CPNS

  1. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan melalui  pemeriksaan  kelengkapan administrasi  setelah  dilakukan  verifikasi  dan validasi. (Pasal 4, ayat 1)
  2. Pelaksanaan  verifikasi  dan  validasi  dilakukan  oleh  Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. (Pasal 4, ayat 2)
  3. Pelaksanaan pengangkatan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara mulai formasi Tahun Anggaran  2005  sampai  dengan  formasi Tahun Anggaran 2012. (Pasal 6, ayat 1)
  4. Pengangkatan  tenaga  honorer  menjadi  Calon Pegawai  Negeri  Sipil  untuk formasi  Tahun   Anggaran 2012 ditetapkan pada tahun anggaran berjalan. (Pasal 6, ayat 2)

Pengangkatan K2 menjadi CPNS

  1. Tenaga  honorer  K2  dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan  kebutuhan  dan kemampuan  keuangan negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014. (Pasal 6, ayat 3)
  2. Pengangkatan  tenaga  honorer  K2 dilakukan melalui pemeriksaan  kelengkapan  administrasi  dan  lulus seleksi  ujian  tertulis  kompetensi  dasar  dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer. (Pasal 6A, ayat1)
  3. Seleksi  ujian  tertulis  kompetensi  dasar  sesama tenaga honorer K2 dilaksanakan  1  (satu)  kali  dengan  materi  Tes Kompetensi Dasar (TKD) berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan oleh Pemerintah. (Pasal 6A, ayat 2)
  4. Penentuan  kelulusan  bagi  tenaga  honorer  K2 yang mengikuti  seleksi  ujian  tertulis  kompetensi  dasar ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang  ditetapkan  oleh  menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara atas pertimbangan menteri yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  pendidikan dengan memperhatikan  pendapat  dari konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (Pasal 6A, ayat 5)
  5. Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian tertulis kompetensi dasar dilakukan tes kompetensi bidang (profesi)  dengan  mempertimbangkan  dedikasi ditetapkan  oleh  masing-masing  instansi berdasarkan  materi  ujian  dari  instansi  pembina jabatan fungsional. (Pasal 6A, ayat 7)
  6. Tenaga  honorer  yang  dinyatakan  lulus  ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diangkat menjadi  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  berdasarkan jumlah  dan  kualifikasi  formasi  sampai  dengan Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan oleh menteri yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang  pendayagunaan aparatur  negara  dengan tetap  memperhatikan  kebutuhan  organisasi  dan redistribusi serta kemampuan keuangan negara atas pendapat  dari  menteri  yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (Pasal 6A, ayat 8)
  7. Tenaga  honorer  yang  dinyatakan  lulus  ujian sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (8)  tetapi kemudian  diketahui  tidak  memenuhi  persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. (Pasal 6A, ayat 9)

Bagi tenaga honorer K1 dan K2 sebaiknya memiliki PP ini sebagai referensi persiapan proses kelanjutan menuju CPNS.

Bila berminat memiliki PP 056/2012, dapat diunduh di sini

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.028 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: