Materi PLPG 2012: Pengembangan Profesi Guru


Sertifikasi guru  merupakan amanat  Undang-undang Nomor  14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mengharuskan  bahwa guru profesional memiliki kualifikasi akademik  sekurang-kurangnya S1 atau Diploma IV  dan bersertifikat pendidik. Salah satu  pola  sertifikasi guru  dalam jabatan  adalah  Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) yang diselenggarakan  oleh perguruan tinggi  yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Salah satu mata ajar dalam PLPG tahun 2012 adalah  Kebijakan Pengembangan Profesi Guru. Bahan ajar ini  ditulis dan dikembangkan  bersama oleh Tim Pusat Pengembangan Profesi Pendidik dengan editor Prof. Dr. Sudarwan Danim dari rambu-rambu struktur kurikulum PLPG tahun 2012.

Kehadiran bahan ajar ini diharapkan menjadi  sumber belajar dan  penguat bagi peserta PLPG untuk memenuhi standar kompetensi lulusan yang telah disepakati oleh pengembang sesuai dengan regulasi yang ada.

Substansi  bahan ajar ini berkaitan dengan  kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  khususnya tentang

  • peningkatan kompetensi,
  • penilaian kinerja,
  • pengembangan karir,
  • perlindungan dan penghargaan, serta
  • etika profesi guru.

Substansi sajian ini diharapkan dapat menginspirasi peserta PLPG untuk memahami secara lebih mendalam dan mengaplikasikan secara baik hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud.

Bila berminat memiliki/mengundug buku materi ini, silakan klik poster buku di atas.

Pemenuhan Jam Kerja Guru dan Pengawas


Berdasarkan Permendiknas 39/2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja guru dan Pengawas Satuan Pendidikan disebutkan bahwa Beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimal diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan formal yang bukan satuan administrasi pangkalnya, baik negeri maupun swasta sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik.

Bagi guru yang akan memenuhi kekurangan jam tatap muka wajib melaksanakan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkalnya

Pengaturan lebih lanjut tentang Perhitungan Beban Kerja Guru diatur berdasar buku Pedoman Perhitungan Beban Kerja Guru yang diterbitkan Dirjen PMPTK.

Dalam perkembangannya, Permendiknas 39/2009 direvisi dengan Permendiknas 30/2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja guru dan Pengawas Satuan Pendidikan yang pada intinya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan kantor wilayah kementerian agama dan kantor kementerian agama kabupaten/kota harus selesai melakukan perencanaan kebutuhan dan redistribusi guru, baik di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat kabupaten/kota.

Dokumen untuk Diunduh

Pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru

Permendiknas 39/2009

Permendiknas 30/2011

Pedoman Pembelajaran Tematik PAI SD


Klik poster ini untuk mengunduh Buku Pedoman

Model pembelajaran tematik adalah model pendekatan pembelajaran yang dilaksanakan dengan mengintegrasikan berbagai materi ajar dengan karakteristik dan aspek materi yang berkaitan di dalam satu kegiatan pembelajaran yang tersusun secara sistematis. Model pembelajaran ini disusun untuk menjawab permasalahan pendidikan yang semakin hari sarat muatan. Terlebih lagi peserta didik pada rentan usia yang masih melihat segala sesuatu salam satu keutuhan secara holistik. Hal ini tidak terkecuali pada sekolah dasar, terutama kelas I, II, dan III.

 

 

Pengertian

Pembelajaran tematik PAI adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa aspek/topik sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik, Sedangkan pengertian tema di sini adalah pokok-pokok pikiran atau gagasan yang menjadi pokok pembelajaran.

 

Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman pembelajaran tematik PAI adalah:

  1. Agar peserta didik mudah memusatkan perhatian pada suatu tematertentu karena materi disajikan dalam kontek tema yang jelas.
  2. Agar peserta didik mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar aspek dalam satu tema
  3. Agar pemaham peserta didik terhadap aspek PAI lebih mendalam dan berkesan.
  4. Agar kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik karena mengaitkan berbagai aspek/topik dengan pengalaman pribadi dalam situasi nyata yang diikat dalam tema tertentu.
  5. Agar guru PAI dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam dua atau tiga pertemuan, waktu selebihnya dapat digunakan untuk pendalaman.

 

Manfaat

Manfaat pembelajaran tematik PAI adalah:

  1. Dengan mengembangkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi aspek akan terjadi penghematan, karena tumpang tindih materi dikurangi bahkan dihilangkan.
  2. Peserta didik mampu melihat hubungan yang bermakna antara aspek/pokok bahasan.
  3. Pembelajaran menjadi utuh sehingga peserta didik akan mendapat pengertianmengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah.
  4. Dengan adanya pemaduan antara aspek/pokok bahasan maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat.
  5. Bersifat fleksibel.
  6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik.
  7. Menggunkan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.

 

Rambu-rambu

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai rambu-rambu adalah:

  1.  Dilaksanakan dengan memadukan antar aspek dalam mata pelajaran PAI, bukan PAI dengan mata pelajaran yang lain.
  2. Tidak semua aspek dapat dipadukan.
  3. Dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester.
  4. Kompetensi dasar yang tidak bisa dipadukan dapat diajarkan secara tersendiri.
  5. Kegiatan inti ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan mempraktikkan serta penanaman nilai-nilai akhlak mulia.
  6. Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat.

Dalam buku pedoman ini juga dilengkapi:

  • Petunjuk tahap persiapan pembelajaran tematik PAI
  • Pelaksanaan pembelajaran pembelajaran tematik PAI
  • Kompetensi Dasar dan Standar Kompetensi Dasar PAI
  • Silabus PAI
  • Jaringan Tematik PAI

 

Bila berminat memiliki buku pedoman ini dapat mengunduh dengan klik poster buku di atas.

Nilai-nilai dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa


Nilai-nilai  yang  dikembangkan  dalam  pendidikan  budaya  dan  karakter  bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber  berikut ini.

1. Agama:  masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat  beragama.  Oleh  karena  itu, kehidupan  individu, masyarakat,  dan  bangsa  selalu  didasari  pada  ajaran  agama dan  kepercayaannya.  Secara  politis,  kehidupan  kenegaraan  pun  didasari  pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan  itu, maka nilai-nilai pendidikan  budaya  dan  karakter  bangsa  harus  didasarkan  pada  nilai-nilai  dan kaidah yang berasal dari agama.

 

2. Pancasila:  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  ditegakkan  atas  prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan  lebih  lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang  terkandung dalam Pancasila menjadi  nilai-nilai  yang  mengatur  kehidupan  politik,  hukum,  ekonomi, kemasyarakatan,  budaya,  dan  seni.  Pendidikan  budaya  dan  karakter  bangsa bertujuan mempersiapkan  peserta  didik menjadi warga  negara  yang  lebih  baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.

3. Budaya: sebagai  suatu  kebenaran  bahwa  tidak  ada  manusia  yang  hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep  dan  arti  dalam  komunikasi  antaranggota  masyarakat  itu.  Posisi  budaya yang  demikian  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  mengharuskan  budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.

4. Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga  negara  Indonesia,  dikembangkan  oleh  berbagai  satuan  pendidikan  di berbagai  jenjang  dan  jalur.  Tujuan  pendidikan  nasional  memuat  berbagai  nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut ini.

Tabel Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Nilai

Deskripsi

1. Religius

 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama  yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur

 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3. Toleransi

 

Sikap dan  tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin

 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. Kerja Keras

 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Kreatif

 

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari  sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri

 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis

 

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai samahak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa Ingin Tahu

 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10. Semangat Kebangsaan

 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11. Cinta Tanah Air

 

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan  yang tinggi terhadap bahasa,  lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12. Menghargai Prestasi

 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/ Komuniktif Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14. Cinta Damai

 

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15.  Gemar Membaca

 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli Lingkungan

 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli Sosial

 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung-jawab

 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

 

Sumber: Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa terbitan Puskur Balitbang Kemdiknas 2010.

 

Tulisan terkait

Buku Pedoman Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Pengertian dan Tujuan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

 

Pengertian dan Tujuan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa


Latar Belakang

Persoalan budaya dan karakter bangsa kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Sorotan itu mengenai  berbagai  aspek  kehidupan,  tertuang  dalam  berbagai  tulisan  di  media cetak, wawancara, dialog, dan gelar wicara di media elektronik. Selain di media massa, para  pemuka  masyarakat,  para  ahli,  dan  para  pengamat  pendidikan,  dan  pengamat sosial  berbicara mengenai  persoalan  budaya  dan  karakter  bangsa  di  berbagai  forum seminar,  baik  pada  tingkat  lokal,  nasional,  maupun  internasional.  Persoalan  yang muncul  di  masyarakat  seperti  korupsi,  kekerasan,  kejahatan  seksual,  perusakan, perkelahian massa,  kehidupan  ekonomi  yang  konsumtif,  kehidupn  politik  yang  tidak produktif, dan sebagainya menjadi topik pembahasan hangat di media massa, seminar, dan  di  berbagai  kesempatan.  Berbagai  alternatif  penyelesaian  diajukan  seperti peraturan, undang-undang, peningkatan upaya pelaksanaan dan penerapan hukum yang lebih kuat.

 

Alternatif  lain  yang  banyak  dikemukakan  untuk mengatasi,  paling  tidak mengurangi, masalah  budaya  dan  karakter  bangsa  yang  dibicarakan  itu  adalah  pendidikan. Pendidikan  dianggap  sebagai  alternatif  yang  bersifat  preventif    karena  pendidikan membangun  generasi  baru  bangsa  yang  lebih  baik.  Sebagai  alternatif  yang  bersifat preventif,  pendidikan  diharapkan  dapat  mengembangkan  kualitas  generasi  muda bangsa  dalam  berbagai  aspek  yang  dapat  memperkecil  dan  mengurangi  penyebabberbagai  masalah  budaya  dan  karakter  bangsa.  Memang  diakui  bahwa  hasil  dari pendidikan  akan  terlihat  dampaknya  dalam waktu  yang  tidak  segera,  tetapi memiliki daya tahan dan dampak yang kuat di masyarakat.

 

Pengertian

Pendidikan budaya dan karakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan  yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan  karakter bangsa pada diri peserta didik  sehingga mereka memiliki nilai dan  karakter  sebagai  karakter dirinya, menerapkan  nilai-nilai  tersebut  dalam  kehidupan  dirinya,  sebagai  anggota masyarakat, dan warganegara  yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif .

 

Tujuan

Tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah:

1. mengembangkan  potensi  kalbu/nurani/afektif  peserta  didik  sebagai manusia  dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa;

2. mengembangkan  kebiasaan  dan  perilaku  peserta  didik  yang  terpuji  dan  sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius;

3. menanamkan  jiwa  kepemimpinan  dan  tanggung  jawab  peserta  didik  sebagai generasi penerus bangsa;

4. mengembangkan  kemampuan  peserta  didik  menjadi  manusia  yang  mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan; dan

5. mengembangkan  lingkungan kehidupan sekolah sebagai  lingkungan belajar yang aman,  jujur,  penuh  kreativitas  dan  persahabatan,  serta  dengan  rasa  kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity).

 

Tulisan terkait:

Buku Pedoman Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Buku Pedoman Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa


Klik di sini untuk mengunduh buku

Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa, kementerian pendidikan nasional melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum telah menebitkan buku Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa.

Isi buku ini adalah sebagai berikut:

  • BAB  I  :  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Pengertian  Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

C. Landasan Pedagogis Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

D. Fungsi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

E. Tujuan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

F. Nilai-Nilai dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

  • BAB  II : PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA MELALUI INTEGRASI MATA PELAJARAN, PENGEMBANGAN DIRI, DAN BUDAYA SEKOLAH

A. Prinsip dan Pendekatan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

B. Perencanaan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

C. Pengembangan Proses Pembelajaran

D. Penilaian Hasil Belajar

E. Indikator Sekolah dan Kelas

BAB III  : PETA NILAI DAN INDIKATOR

A. Nilai, Jenjang Kelas, dan Indikator

B. Peta Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Berdasarkan Mata Pelajaran

C. Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Nilai, dan Indikator Mata Pelajaran

  • BAB  IV : INTEGRASI NILAI-NILAI BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA KE DALAM DOKUMEN KTSP
  • PENUTUP

 

Buku Pedoman Pendidikan Karakte

Klik di sini untuk mengunduh buku

Pedoman  ini ditujukan kepada semua warga pada setiap satuan pendidikan(dasar sampai menengah) melalui serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian yang bersifat komprehensif. Perencanaan di tingkat  satuan pendidikan pada dasarnya  adalah melakukan penguatan dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Sedangkan pelaksanaan dan penilaian tidak hanya menekankan aspek pengetahuan saja, melainkan juga sikap perilaku yang akhirnya dapat membentuk akhlak mulia. Pedoman ini dikembangkan  berdasarkan atas pengalaman beberapa satuan pendidikan yang telah mengimplementasikannya. Hasil-hasil pengalaman itu diperoleh melalui pelaksanaan (piloting) yang  dilakukan Pusat Kurikulum pada tahun 2010.

Buku pedoman ini diterbitkan oleh Badan Penelitian dan  Pengembangan, Pusat Kurikulum,  Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2011.

Isi buku pedoman sebagai berikut:

BAB I  PENTINGNYA PENDIDIKAN KARAKTER

A. Hakikat Pendidikan Karakter

B. Tujuan, Fungsi dan Media Pendidikan Karakter

C. Nilai-nilai Pembentuk Karakter

D. Proses Pendidikan Karakter

BAB II  STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER

A. Strategi di Tingkat Kemendiknas

B. Strategi di Tingkat Daerah

C. Strategi  di Tingkat Satuan Pendidikan

  1.   Kegiatan Pembelajaran
  2.  Pengembangan Budaya Sekolah dan Pusat Kegiatan Belajar
  3. Kegiatan Ko-kurikuler dan/atau Kegiatan Ekstra Kurikuler
  4. Kegiatan Keseharian di Rumah dan Di Masyarakat

D. Penambahan Alokasi Waktu Pembelajaran

E. Penilaian keberhasilan

BAB III  PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN

PENDIDIKAN

A. Komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

B. Tahapan Pengembangan

C. Penyiapan perangkat  Dalam Rangka Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Satuan pendidikan

BAB IV   PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER (BEST PRACTICE)

A. PAUD   B. SD   C. SMP   D. SMA   E. SMK   F.  SLB  G. PKBM

 

BAB V  MEMBANGUN BUDAYA SEKOLAH

A. Keterlibatan Semua Warga Sekolah dalam Pembelajaran yang Berkarakter

B. Keterlibatan Semua Warga Sekolah dalam Perawatan, Pemanfaatan,Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran serta Lingkungan Sekolah

BAB VI   PENUTUP

Buku pedoman ini dilengkapi tabel dan bagan sebagai berikut:

Tabel:

Buku pedoman ini dilengkapi tabel dan bagan sebagai berikut:

Tabel:

  1.  Implementasi Pendidikan Karakter dalam KTSP
  2. Gambaran Implementasi Pendidikan Karakter Setiap Hari di PAUD
  3. Contoh Rancangan Rencana Aksi Sekolah SMP Negeri 36 Bandung
  4. Contoh Pengintegrasian Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pengembangan Diri di SMP Negeri 36 Bandung
  5. Contoh Kalender Akademik SMP Negeri 36 Bandung
  6. Contoh Implementasi Pendidikan Karakter melalui Berbagai Kegiatan di SMA Negeri 4 Kota Balikpapan
  7. Contoh Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter di SMA Negeri 4 Kota Balikpapan
  8. Contoh Perencanaan Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SMK Negeri 1 Bantul
  9. Contoh Rencana Aksi Sekolah di SLB Negeri Singkawang
  10. Contoh Nilai-Nilai Pembentuk Karakter yang Diprioritaskandi SLB Negeri Singkawang

 

Bagan

Alur Pikir Pembangunan Karakter Bangsa

Ruang Lingkup Pendidikan Karakter

Strategi Kebijakan Pendidikan Karakter

Alur (Stream) Dalam Pendidikan Karakter

 

Unduh Buku

Bila berminat mengunduh kedua buku di atas, silakan klik poster buku.

Modul Bahasa Indonesia SD Materi KKG


Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bahasa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas guru bahasa dan tenaga kependidikan seperti kepala sekolah, pengawas sekolah, dan lain-lainnya. Dalam rangka memperbaiki mutu dan profesionalitas mereka, PPPPTK Bahasa berperan serta secara aktif dalam proyek  Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading (BERMUTU).

 

BERMUTU bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui profesionalisme dan kinerja guru secara berkelanjutan dengan pemberdayaan berbagai kelompok kerja, termasuk KKG/MGMP. Agar kegiatan yang diselenggarakan oleh KKG/MGMP berkualitas dan dapat diakreditasi oleh perguruan tinggi, maka perlu disusun paket pembelajaran yang berkualitas berupa modul dan suplemennya atau pendukung dan pelengkap Bahan Belajar Mandiri (BBM) program BERMUTU.

Berikut Buku Suplemen BERMUTU Bahasa Indonesia ( Bila berminat mengunduh buku suplemen, silakan klik buku ).


Setelah mempelajari modul ini, diharapkan dapat memahami konsep dan proses pembelajaran kebahasaan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yang dapat diuraikan dalam bentuk perilaku sebagai berikut. (1) Menjelaskan, memahami, membedakan dan mencontohkan materi kebahasaan.  (2)  Memilih bahan modul kebahasaan yang bervariasi sesuai dengan materi pembelajaran kebahasaan. (3) Menyusun dan menerapkan model pembelajaran kebahasaan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang terintegrasi ke dalam empat keterampilan berbahasa di antaranya: keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.

 

 

Setelah mempelajari modul suplemen  ini,  peserta KKG diharapkan dapat menguasai kompetensi yang berkaitan dengan:  (a)  Pengertian sastra, periodisasi sastra Indonesia, dan aliran sastra. (b) Genre karya sastra. (c)  Pembelajaran apresiasi sastra  (d)  Mengekspresikan perasaan melalui karya satra, baik secara tulis maupun lisan.

 

 

 

Suplemen modul ini bertujuan untuk:  (1) Membantu pendidik memahami konsep dasar media pembelajaran, yang terdiri atas: pengertian media, jenis-jenis media dan kriteria pemilihan media;  (2) Memberi panduan pada pendidik dalam  memanfaatkan media dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya: memilih media pembelajaran sesuai karakteristik materi dan menggunakan media yang telah dipilih dalam pembelajaran;  (3) Memberi panduan pada pendidik dalam mengembangkan media pembelajaran, yang terdiri atas: mengembangkan media berbasis lingkungan dan mengembangkan media berbasis TIK.

 

 

Modul suplemen ini membahas mengenai  Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan sasaran guru Sekolah Dasar (SD). Setelah mempelajari modul suplemen ini diharapkan dapat  mempermudah guru dalam  memahami dan menerapkan metodologi pembelajaran bahasa Indonesia di SD.

 

 

 

Tujuan yang ingin dicapai dari modul ini  adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman  guru peserta program memahami konsep berbicara, tujuan,  jenis berbicara,  metode, dan  faktor penentu keberhasilan berbicara . (2) Meningkatkan  pengetahuan dan pemahaman guru peserta program dalam memhami konsep pembelajaran berbicara, pemilihan  metode, karaktreristik pembelajaran  berbicara, pemilihan media, pemilihan metode.(3) Meningkat  pengetahuan peserta dalam mengaplikasikan pembelajaran pembelajaran berbicara di sekolah  : penentuan  bahan, metode, media dan penilaian.

 

Modul suplemen membaca ini memuat beberapa hal, yaitu: (1) konsep membaca, (2) konsep pembelajaran membaca, dan (3) perancangan pembelajaran membaca.

Dengan membaca materi tentang konsep membaca, diharapkan guru dapat menjelaskan pengertian, tujuan, jenis-jenis, teknik, dan tahap-tahap membaca. Selain itu juga mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi membaca. Selanjutnya, dengan membaca materi kedua tentang konsep pembelajaran membaca, diharapkan guru dapat menjelaskan konsep, karakteristik, kriteria pemilihan bahan, metode, media, dan kriteria penilaian dalam pembelajaran membaca. Pada  akhirnya guru akan mampu merancang pembelajaran membaca yang dimulai dari memetakan KD membaca, menjabarkan KD menjadi indikator, menentukan materi dan sumber belajar, menentukan media pembelajaran, mengembangkan langkah-langkah pembelajaran, menentukan penilaian, dan merancang tindak lanjut setelah melakukan penilaian.

 

Modul ini disusun dengan tujuan agar teman-teman guru memiliki pemahaman tentang: (1)  konsep mendengarkan, (2) konsep pembelajaran mendengarkan, (3)  rancangan pembelajaran mendengarkan.

 

Modul ini ditulis dengan pokok bahasan  keterampilan menulis bahasa Indonesia untuk guru SD. Setelah mempelajari Modul  ini diharapkan pesertamampu; (1) memahami pengertian menulis, tujuan  menulis, jenis–jenis menulis, teknik menulis, tahap-tahap menulis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi menulis; (2) memahami konsep pembelajaran menulis, karakteristik pembelajaran menulis, metode pembelajaran menulis, media pembelajaran menulis, dan karakteristik  penilaian pembelajaran menulis: (3)  menyusun rancangan pembelajaran menulis.
Modul ini membahas tentang penilaian, khususnya penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan dapat memahami konsep dan proses penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yang secara khusus dapat dirinci dalam bentuk-bentuk perilaku berikut ini. (1)  Membedakan penilaian, pengukuran, dan evaluasi. (2)  Menjelaskan  tujuan, prinsip, teknik, dan bentuk penilaian. (3)  Membuat kisi-kisi dan menyusun soal berdasarkan kisi-kisi tersebut.  (4)  Menganalisis dan menginterpretasi hasil penilaian.

Tujuan penyusunan modul pembelajaran Tematik adalah sebagai berikut: (1)  Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang  konsep dan pengembangan tematik. (2) Memberikan pemahaman kepada guru tentang pembelajaran tematik yang sesuai dengan perkembangan peserta didik kelas awal sekolah dasar. (3) Memberikan keterampilan kepada guru dalam menyusun perencanaan, melaksanakan dan melakukan penilaian dalam pembelajaran tematik.

 

Pedoman Penyusunan Portofolio Sergur 2011


Dalam  konteks  sertifikasi  guru,  portofolio  adalah  kumpulan  bukti  fisik  yang menggambarkan  pengalaman  berkarya/prestasi  yang  dicapai  selama menjalankan  tugas  profesi  sebagai  guru  dalam  interval  waktu  tertentu.

Portofolio  ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dedikasi, dan prestasi selama  guru  yang  bersangkutan  menjalankan  peran  sebagai  agen pembelajaran.  Keefektifan  pelaksanaan  peran  sebagai  agen  pembelajaran tergantung pada tingkat kompetensi guru yang bersangkutan, yang mencakup kompetensi  kepribadian,  kompetensi  pedagogik,  kompetensi  sosial,  dan kompetensi profesional.

Sepuluh Komponen Portofolio Sergur 2011

Penilaian portrofolio dalam konteks  sertifikasi bagi guru dalam  jabatan pada hakikatnya  adalah  bentuk  uji  kompetensi  untuk  memperoleh  sertifikat pendidik. Oleh karena  itu penilaian portofolio guru dibatasi sebagai penilaian terhadap kumpulan bukti  fisik yang mencerminkan rekam  jejak prestasi guru dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  pendidik  dan  agen  pembejalaran, sebagai  dasar  untuk  menentukan  tingkat  profesionalitas  guru  yangbersangkutan.   Portofolio guru terdiri atas 10 komponen, yaitu:

(1) kualifikasi akademik,

(2)  pendidikan  dan  pelatihan,

(3)  pengalaman  mengajar,

(4) perencanaan  dan  pelaksanaan  pembelajaran,

(5)  penilaian  dari  atasan  dan pengawas,

(6)  prestasi  akademik,

(7)  karya  pengembangan  profesi,

(8) keikutsertaan  dalam  forum  ilmiah,

(9)  pengalaman  organisasi  di  bidang kependidikan dan  sosial, dan

(10) penghargaan yang  relevan dengan bidang pendidikan.

Penyusunan Portofolio 

Portofolio disusun dengan urutan sebagai berikut.

1.  Halaman sampul

2.  Daftar isi

3.  Instrumen portofolio, yang meliputi:

(a) identitas peserta dan pengesahan, dan

(b) komponen portofolio yang telah diisi.

4. Bukti fisik atau portofolio meliputi komponen sebagai berikut.

a.  Kualifikasi Akademik

b.  Pendidikan dan Pelatihan

c.  Pengalaman Mengajar

d.  Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran

e.  Penilaian dari Atasan dan Pengawas

f.  Prestasi Akademik

g.  Karya Pengembangan Profesi

h.  Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah

i.  Pengalaman  Menjadi  Pengurus  Organisasi  di  Bidang  Kependidikan dan Sosial

j.  Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan

Petunjuk di atas merupakan kutipan sebagian kecil dari isi Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio Sertifikasi 2011.

Buku Pedoman

Buku pedoman sertifikasi 2011 terbagai dalam 4 bagian seperti tahun-tahun sebelumnya:

  • Buku 1 Pedoman Sertifikasi 2011
  • Buku2 Juknis Sertifikasi 2011
  • BUKU3_Pedoman Penyusunan PF Guru Sergur 2011
  • BUKU3_Pedoman Penyusunan PF Pengawas Sergur 2011
  • BUKU4_Rambu-rambu PLPG Sergur 2011

Bila berminat mengunduh buku pedoman di atas silakan klik di sini

Pedoman PLPG Sertifikasi Guru 2011


PLPG untuk sertifikasi guru tahun 2011, pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan PLPG tahun-tahun sebelumnya.

Berikut rambu-rambu PLPG sebagai Buku 4 Sertifikasi Guru 2011.

Penyelenggaraan PLPG dilakukan berdasarkan proses baku sebagai berikut.

  1. PLPG  dilaksanakan  oleh  LPTK  penyelenggara  sertifikasi  guru  dalam jabatan yang  telah ditetapkan Pemerintah dan didukung oleh Perguruan Tinggi  yang  memiliki  program  studi  relevan  dengan  bidang  studi/mata pelajaran guru peserta PLPG.
  2. PLPG  diselenggarakan  selama  minimal  10  hari  dan  bobot  90  Jam Pertemuan  (JP),  dengan  alokasi  22  JP  teori    dan  68  JP  praktik.  Satu  JP setara dengan 50 menit.
  3. Penentuan  tempat  pelaksanaan  PLPG  harus  memperhatikan  kelayakan (representatif dan kondusif) untuk proses pembelajaran.
  4. Rombongan belajar (rombel) PLPG diupayakan satu bidang keahlian/mata Pelajaran.
  5. Satu  rombel  maksimal  36  orang  peserta,  dan  satu  kelompok  peer teaching/peer  counseling/peer  supervising  maksimal  12  orang  peserta. Dalam  kondisi  tertentu  jumlah peserta  satu  rombel atau  kelompok peer teaching/peer counseling/peer supervising dapat disesuaikan.
  6. Satu kelompok peer teaching/peer counseling/peer supervising difasilitasi oleh satu orang instruktur yang memiliki NIA yang relevan termasuk pada saat ujian.
  7. PLPG  diawali  pretest  secara  tertulis  (1  JP)  untuk mengukur  kompetensi pedagogik dan professional awal peserta.
  8. Pembelajaran  dalam  PLPG  dilakukan  dalam  bentuk   workshop  yang didahului  dengan  penyampaian  materi  penunjang  workshop  dengan menggunakan multi media dan multi metode yang berbasis pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).
  9. PLPG  diakhiri  uji  kompetensi  dengan  mengacu  pada  rambu-rambu pelaksanaan PLPG. Uji kompetensi meliputi uji tulis   dan uji kinerja (ujian praktik).

MATERI

Materi PLPG disusun dengan memperhatikan empat kompetensi guru, yaitu: (1)  pedagogik,  (2)  profesional,  (3)  kepribadian,  dan  (4)  sosial.  Standardisasi kompetensi  dirinci  dalam materi  PLPG  ditentukan  oleh  LPTK  penyelenggara sertifikasi  dengan mengacu  pada  rambu-rambu  yang  ditetapkan  oleh Dirjen Dikti/Ketua  Konsorsium  Sertifikasi  Guru  dan  hasil  need  assesment.

UJIAN

Penyelenggaraan  PLPG  diakhiri  dengan  ujian  yang  mencakup  ujian  tulis  dan ujian  kinerja. Ujian  tulis bertujuan untuk mengungkap  kompetensi profesional dan  pedagogik,  ujian  kinerja  untuk  mengungkap  kompetensi  profesional, pedagogik,  kepribadian,  dan  sosial.  Keempat  kompetensi  ini  juga  bisa  dinilai selama proses pelatihan berlangsung. Ujian kinerja dalam PLPG dilakukan dalam bentuk  praktik  pembelajaran  bagi  guru  atau  praktik  bimbingan  dan  konseling bagi guru BK, atau mengajar & praktik supervisi bagi guru yang diangkat dalam jabatan  pengawas.  Ujian  kinerja  untuk  setiap  peserta  minimal  dilaksanakan selama 1 JP. Rambu-rambu Ujian PLPG disajikan pada Lampiran 10.

1.  Uji Tulis

a. Ujian  tulis  pada  akhir  PLPG  dilaksanakan  dengan  pengaturan  tempat duduk yang layak  dan setiap 36 peserta diawasi oleh dua orang pengawas.

b. Naskah soal ujian tulis terstandar secara nasional yang pengembangannya dikoordinasikan oleh KSG.

c. Pelaksanan  uji  tulis  harus  sesuai  dengan  rambu-rambu  uji  PLPG  yang disajikan pada Lampiran 10.

2.  Ujian Praktik

a.  Peserta  dalam  rombel  dibagi  menjadi  kelompok-kelompok  kecil,  setiap kelompok  terdiri  dari  12  peserta,  selanjutnya  setiap  kelompok  kecil melakukan hal-hal berikut.

UJIAN ULANG

Ujian ulang diperuntukkan bagi peserta sertifikasi yang belum mencapai batas nilai kelulusan. Ujian ulang pada hakikatnya sama dengan ujian pertama yaitu meliputi ujian tulis dan atau ujian praktik. Apabila peserta ujian ulang praktik untuk mata  pelajaran  tertentu  jumlahnya  sedikit, maka    dapat  digabungkan dengan  peserta  dari  mata  pelajaran  yang  serumpun.  Ujian  ulang  hanyadilakukan satu kali, peserta yang tidak lulus ujian ulang dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan pembinaan.

Buku Pedoman

Buku pedoman sertifikasi 2011 terbagai dalam 4 bagian seperti tahun sebelumnya:

  • Buku 1 Pedoman Sertifikasi 2011
  • Buku2 Juknis Sertifikasi 2011
  • BUKU3_Pedoman Penyusunan PF Guru Sergur 2011
  • BUKU3_Pedoman Penyusunan PF Pengawas Sergur 2011
  • BUKU4_Rambu-rambu PLPG Sergur 2011

Bila berminat mengunduh buku pedoman di atas silakan klik di sini

Panduan SKS SMP/MTs/SMA/MA


Latar Belakang

Penyelenggaraan  Sistem  Kredit  Semester  (SKS)  pada  jenjang  pendidikan dasar dan menengah di  Indonesia saat  ini merupakan suatu upaya  inovatif untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan.

Pada  hakikatnya,  SKS  merupakan perwujudan dari amanat Pasal 12 Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal  tersebut mengamanatkan

bahwa  “Setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak,  antara lain:  (b)  mendapatkan  pelayanan  pendidikan  sesuai  dengan  bakat,  minat, dan  kemampuannya;  dan  (f)  menyelesaikan  program  pendidikan  sesuai dengan  kecepatan  belajar  masing-masing  dan  tidak  menyimpang  dari ketentuan  batas  waktu  yang  ditetapkan.

Amanat  dari  pasal  tersebut selanjutnya  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  dan  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor  22  Tahun  2006  tentang  Standar  Isi.

Sebagaimana  diketahui  bahwa  Standar  Isi  merupakan  salah  satu  standar dari delapan Standar Nasional Pendidikan.

Standar Isi mengatur bahwa beban belajar terdiri atas dua macam, yaitu: (1) Sistem Paket, dan (2) Sistem Kredit Semester.

Meskipun SKS sudah disebut dalam  Standar  Isi,  namun  hal  itu  belum  dimuat  dan  diuraikan  secara  rinci karena Standar Isi hanya mengatur Sistem Paket. Selengkapnya pernyataan tersebut adalah: “Beban belajar yang diatur pada ketentuan ini adalah beban belajar sistem paket pada  jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sistem

Paket dalam Standar  Isi diartikan sebagai sistem penyelenggaraan program pendidikan  yang  peserta  didiknya  diwajibkan  mengikuti  seluruh  program pembelajaran  dan  beban  belajar  yang  sudah  ditetapkan  untuk  setiap  kelas sesuai  dengan  struktur  kurikulum  yang  berlaku  pada  satuan  pendidikan.

Beban  belajar  setiap mata  pelajaran  pada Sistem Paket  dinyatakan  dalam satuan  jam  pembelajaran.”  Beban  belajar  dengan  Sistem  Paket  hanya memberi satu kemungkinan, yaitu seluruh peserta didik wajib menggunakan cara yang sama untuk menyelesaikan program belajarnya. Implikasi dari hal tersebut  yaitu  antara  lain  bahwa  peserta  didik  yang  pandai  akan  dipaksa untuk  mengikuti  peserta  didik  lainnya  yang  memiliki  kemampuan  dan kecepatan  belajar  standar.  Sistem  pembelajaran  semacam  itu  dianggap kurang  memberikan  ruang  yang  demokratis  bagi  pengembangan  potensi

peserta didik yang mencakup kemampuan, bakat, dan minat.

Berbeda  dengan  Sistem  Paket,  beban  belajar  dengan  SKS memberi kemungkinan  untuk  menggunakan  cara  yang  lebih  variatif  dan  fleksibel sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Oleh karena itu, penerapan  SKS  diharapkan  bisa  mengakomodasi  kemajemukan  potensi peserta  didik.  Melalui SKS,  peserta  didik  juga  dimungkinkan  untuk menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat dari periode belajar yang ditentukan dalam setiap satuan pendidikan. SKS dalam Standar  Isi diartikan sebagai sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya

menentukan  sendiri  beban  belajar  dan  mata  pelajaran  yang  diikuti  setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem  kredit  semester  dinyatakan  dalam  satuan  kredit  semester  (sks).

Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur.”

Dasar

1. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional pada Pasal 12 Ayat 1  (b) menyatakan bahwa:  “Setiap peserta didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak  mendapatkan  pelayanan pendidikan  sesuai  dengan  bakat,  minat,  dan  kemampuannya”.  Selanjutnya pada butir (f) menyatakan bahwa: “Peserta didik pada setiap satuan  pendidikan  berhak  menyelesaikan  pendidikan  sesuai  dengan kecepatan belajar masing-masing dan  tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 11 mengatur bahwa:

•  Ayat (1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks);

•  Ayat  (2) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain  yang  sederajat  pada  pendidikan  formal  kategori  standar  dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester;

•  Ayat  (3) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain  yang  sederajat  pada  pendidikan  formal  kategori  mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester; dan

•  Ayat (4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang  menerapkan  sistem  sks  ditetapkan  dengan  Peraturan  Menteri berdasarkan usul dari BSNP.

3. Penjelasan  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  19  Tahun  2005  tentang Standar Nasional Pendidikan  lebih mempertegas Pasal 11 Ayat  (1),  (2) dan (3) yang pada intinya menyatakan bahwa:

1) Pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  memfasilitasi  satuan pendidikan yang berupaya menerapkan sistem satuan kredit semester karena  sistem  ini  lebih  mengakomodasikan  bakat,  minat,  dan kemampuan  peserta  didik. Dengan  diberlakukannya  sistem  ini maka satuan  pendidikan  tidak  perlu  mengadakan  program  pengayaan karena sudah tercakup (built in) dalam sistem ini.

2) Pemerintah  mengkategorikan  sekolah/madrasah  yang  telah memenuhi  atau  hampir  memenuhi  Standar  Nasional  Pendidikan  ke dalam kategori mandiri, dan sekolah/madrasah yang belum memenuhiStandar  Nasional  Pendidikan  ke  dalam  kategori  standar.  Terhadap sekolah/madrasah  yang  telah  masuk  dalam  kategori  mandiri, Pemerintah  mendorongnya  untuk  secara  bertahap  mencapai  taraf internasional.

3) Pemerintah  mendorong  dan  memfasilitasi  diberlakukannya  sistem satuan kredit semester (sks) karena kelebihan sistem ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan ayat (1).

4) Terkait dengan itu SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, dan  SMA/MA/SMLB,  SMK/MAK,  atau  bentuk  lain  yang  sederajat dapat  menerapkan  sistem  sks.  Khusus  untuk  SMA/MA/SMLB, SMK/MAK, atau bentuk  lain yang sederajat yang berkategori mandiri harus menerapkan  sistem  sks  jika menghendaki  tetap  berada  pada kategori mandiri.

4. Beban  belajar  sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  22  Tahun 2006 tentang Standar Isi yaitu sebagai berikut:

1) Satuan  pendidikan  pada  semua  jenis  dan  jenjang  pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester.

2) Satuan  pendidikan  SMP/MTs/SMPLB,  SMA/MA/SMALB,  dan SMK/MAK  kategori  standar  menggunakan  sistem  paket  atau  dapat menggunakan sistem kredit semester.

3) Satuan  pendidikan SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK  kategori mandiri menggunakan sistem kredit semester.

Konsep

Acuan  untuk  merumuskan  konsep  SKS  yaitu  sebagaimana  yang  dimuat dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  22  Tahun  2006 tentang  Standar  Isi  untuk  satuan  pendidikan  dasar  dan menengah. Dalam peraturan  tersebut  dinyatakan  bahwa:  Sistem  Kredit  Semester  adalah sistem  penyelenggaraan  program  pendidikan  yang  peserta  didiknya menentukan  sendiri  beban  belajar  dan  mata  pelajaran  yang  diikuti setiap  semester  pada  satuan  pendidikan.  Beban  belajar  setiap  mata pelajaran pada Sistem Kredit Semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu  jam pembelajaran tatap  muka,  satu  jam  penugasan  terstruktur,  dan  satu  jam  kegiatan

mandiri  tidak  terstruktur.  Dalam  panduan  ini  “Sistem  Kredit Semester” disingkat  dengan  “SKS”  dan  “satuan  kredit  semester”  disingkat  dengan “sks”.

Prinsip

Mengacu  pada  konsep  SKS,  penyelenggaraan  SKS  di  SMP/MTs  dan SMA/MA berpedoman pada prinsip sebagai berikut:

a.  Peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti  pada  setiap  semester  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  dan minatnya.

b.  Peserta  didik  yang  berkemampuan  dan  berkemauan  tinggi  dapat mempersingkat  waktu  penyelesaian  studinya  dari  periode  belajar  yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar.

c.  Peserta  didik  didorong  untuk  memberdayakan  dirinya  sendiri  dalam belajar secara mandiri.

d.  Peserta  didik  dapat menentukan  dan mengatur  strategi  belajar  dengan lebih fleksibel.

e.  Peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih program studi dan mata pelajaran sesuai dengan potensinya.

f.  Peserta didik dapat pindah  (transfer) kredit ke sekolah  lain yang sejenis yang  menggunakan  SKS  dan  semua  kredit  yang  telah  diambil  dapat dipindahkan ke sekolah yang baru.

g.  Sekolah  menyediakan  sumber  daya  pendidikan  yang  lebih  memadai secara teknis dan administratif.

h.  Penjadwalan  kegiatan  pembelajaran  diupayakan  dapat memenuhi kebutuhan  untuk  pengembangan  potensi  peserta  didik  yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

i.  Guru  memfasilitasi  kebutuhan  akademik  peserta  didik  sesuai  dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Persyaratan Penyelenggaraan

Satuan  pendidikan  yang  menyelenggarakan  SKS  berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. SMP/MTs  kategori  standar  dan  kategori  mandiri  dapat  melaksanakanSKS.

2. SMA/MA  kategori standar dapat melaksanakan SKS.

3. SMA/MA kategori mandiri dan bertaraf  internasional wajib melaksanakanSKS.

Penyelenggaraan  SKS  pada  setiap  satuan  pendidikan  dilakukan  secara fleksibel  dan  variatif  dengan  tetap mempertimbangkan  ketuntasan minimal dalam  pencapaian  setiap  kompetensi  sebagaimana  yang  dipersyaratkan dalam Standar Isi.

Penyelenggaraan SKS lebih lanjut dapat dilihat pada buku panduan. Secara jelas dalam buku ini dibahas:

  • Persyaratan Penyelenggaraan
  • Komponen Beban Belajar
  • Cara Menetapkan Beban Belajar
  • Beban Belajar Minimal dan Maksimal
  • Komposisi Beban Belajar
  • Kriteria Pengambilan Beban Belajar
  • Penilaian, Penentuan Indeks Prestasi, dan Kelulusan

Unduh buku (Terbitan BSNP 2010):

Panduan SKS SMP/MTs/SMA/MA

Pedoman Teknis Pos PAUD


Pedoman teknis penyelenggaraan Pos PAUD telah diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010.

Pos PAUD adalah bentuk  layanan PAUD yang penyelenggaraannya  dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu. Mengapa perlu POS PAUD?

Latar Belakang

Usia dini merupakan masa emas perkembangan. Pada masa  itu terjadi  lonjakan  luar  biasa  pada  perkembangan  anak  yang  tidak  terjadi pada  periode  berikutnya.  Para  ahli  menyebutnya  sebagai  usia  emas perkembangan  (golden  age).    Untuk  melejitkan  potensi  perkembangan tersebut, setiap anak membutuhkan asupan gizi seimbang, perlindungan kesehatan,  asuhan  penuh  kasih  sayang,  dan  rangsangan  pendidikan yang  sesuai  dengan  tahap  perkembangan  dan  kemampuan  masing-masing  anak. Pemberian  rangsangan  pendidikan  dapat  dilakukan  sejak lahir,  bahkan  sejak  anak  masih  dalam  kandungan.  Rangsangan pendidikan  ini hendaknya  dilakukan  secara  bertahap,  berulang, konsisten, dan tuntas, sehingga memiliki daya ubah (manfaat) bagi anak. Seiring bertambahnya usia, anak-anak membutuhkan rangsangan pendidikan yang lebih lengkap, sehingga memerlukan tambahan layanan pendidikan  di  luar  rumah  yang  dilakukan  oleh  lingkungan  maupun lembaga  pendidikan  anak  usia  dini  (PAUD).  Rangsangan  pendidikan yang dilakukan di  rumah  (home base) dan yang dilakukan di  luar rumah (center  base)  hendaknya  selaras  dan  saling  mendukung,  sehingga diperoleh manfaat yang optimal. Rangsangan  pendidikan  di  luar  rumah  sudah  dapat  dimulai setelah  anak  berusia  6  bulan  bahkan  sejak  usia  3  bulan.  Sayangnya layanan  anak  seusia  ini  keberadaannya  terbatas. Kalaupun  ada,  belum tentu terjangkau oleh masyarakat, baik dari sisi jarak maupun biayanya. Keberadaan Pos PAUD sebagai salah satu bentuk Satuan PAUD Sejenis  (SPS)  dimaksudkan untuk menjembatani  kebutuhan  ini.  Dalam pelaksanaannya  Pos  PAUD  dapat  diintegrasikan  dengan  layanan  Bina Keluarga  Balita  (BKB)  dan  Pos  Pelayanan  Terpadu  (Posyandu).  Pos PAUD diperuntukkan bagi masyarakat yang belum siap mengikutsertakan anaknya  dalam  layanan  PAUD  yang  lebih  intensif,  baik  karena  alasan kerepotan mengantar, biaya, maupun faktor lainnya.

Pengertian

1.  Pendidikan  anak  usia  dini  adalah  suatu  upaya  pembinaan  yang ditujukan  kepada  anak  sejak  lahir  sampai  dengan  usia  enam  tahun yang  dilakukan  melalui  pemberian  rangsangan  pendidikan  untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan  lebih  lanjut (UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas).

2.  Satuan  PAUD  Sejenis  adalah  bentuk-bentuk  Satuan  PAUD  jalur pendidikan nonformal selain Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak  yang  penyelenggaraannya  dapat  diintegrasikan  dengan berbagai  program  layanan  anak  usia  dini  yang  telah  ada  di masyarakat  seperti  Posyandu,  Bina  Keluarga  Balita,  Taman Pendidikan Al-Qur’an, Pelayanan Anak Kristen, Bina Iman Anak, atau layanan terkait lainnya.

3.  Pos PAUD adalah bentuk  layanan PAUD yang penyelenggaraannya  dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu.

4.  Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD adalah acuan minimal dalam penyelenggaraan Pos PAUD.

Tujuan Pedoman

1.  Sebagai pedoman bagi para pembina, penyelenggara, pengelola, dan  Kader Pos PAUD.

2.  Sebagai  pedoman  bagi  aparat  terkait  dalam melakukan  pembinaan program Pos PAUD.

Tujuan Program

  1. Memberikan layanan PAUD yang dapat menjangkau masyarakat luas hingga ke pelosok pedesaan.
  2. Memberikan wahana bermain yang mendidik bagi anak-anak usia dini yang tidak terlayani PAUD lainnya.
  3. Memberikan contoh kepada orangtua dan keluarga tentang cara-cara pemberian  rangsangan  pendidikan  bagi  anak  usia  dini  untuk dilanjutkan di rumah.

Buku Pedoman Teknis

Pedoman teknis penyelenggaraan Pos PAUD telah diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010.

Sebagai pedoman teknis, buku menjelaskan secara lengkap mulai dari latar belakang program, tujuan, mekanisme dan prosedur pengelolaan.

Buku pedoman yang terdiri atas 7 bab ditambah dengan lampiran ini, isinya sbb.:

Bab I  Pendahuluan: memuat latar belakang,pengertian, dasar hukum,  tujuan pedoman,   tujuan program, lingkup pedoman.

Bab II Prinsip Dasar Pos Paud:

A.  Berbasis masyarakat

B.  Prinsip kesederhanaan (Kesederhanaan program, mainan, pengelolaan, tempat, dan pakaian)

C.  Prinsip mudah, murah, dan bermutu

Bab III Peserta Didik, Pendidik, dan Pengelola: Peserta didik,   Orangtua, Pendidik, Pengelola, Tim pemantau, Pembina tingkat desa/kelurahan,Lembaga penyelenggara

Bab IV Teknis Pembentukan Pos Paud : Pemilihan posyandu, Identifikasi dukungan lingkungan  , Penentuan tempat kegiatan, Penyiapan ape (sesuai usia anak), Koordinasi dengan petugas terkait, Pelatihan kader, Peresmian pos paud, Penyiapan buku administrasi, Pembiayaan kegiatan, Pelaporan dan perijinan Pembinaan, Indikator keberhasilan.

Bab V Teknis Penyelenggaraan: Pendaftaran calon peserta didik  , Penyusunan rencana kegiatan  , Jadwal kegiatan harian, Jadwal kegiatan main bulanan, Kemampuan yang akan dikembangkan, Materi kegiatan, Pengelompokkan anak, Penanganan anak berkebutuhan khusus, Pelaksanaan kegiatan.

Bab VI Proses Kegiatan

A.  Pengasuhan bersama (usia 3-30 bulan): Penataan tempat main, Penyambutan kedatangan anak, Kegiatan main.

B.  Bermain bersama (usia 31-72+ bulan): Penataan tempat main, Penyambutan kedatangan anak, Main pembukaan dan ikrar bersama, Transisi menuju kelompok, Waktu lingkaran 1 (pijakan sebelum main), Waktu bermain, Waktu beres-beres Waktu lingkaran 2 (pijakan setelah main/recalling), Makan bekal bersama, Kegiatan penutup.

Bab VII Evaluasi Dan Pembinaan

A.  Evaluasi: Evaluasi program, Evaluasi perkembangan anak, Tata cara evaluasi perkembangan anak, Tindak lanjut.

B.  Pembinaan: Petugas pembina dan Lingkup pembinaan

C.  Pelaporan: Pelaporan perkembangan anak dan Pelaporan program

D.  Sertifikat tanda serta belajar

Daftar Lampiran

  • Contoh APE sesuai usia anak
  • Resep-resep membuat bahan main
  • Jadwal pelatihan kader tahap i
  • Jadwal pelatihan kader tahap ii
  • Format buku induk anak
  • Format buku data pengelola dan kader
  • Format daftar hadir pengelola dan kader
  • Format daftar hadir anak
  • Rencana kegiatan harian
  • Format catatan perkembangan anak
  • Daftar rekap iuran anak
  • Format buku kas
  • Format buku inventaris
  • Format buku tamu
  • Format penilaian keberhasilan program  pos paud
  • Formulir pendaftaran peserta pos paud
  • Jadwal kegiatan harian pos paud
  • Jenis kegiatan pengasuhan bersama
  • Laporan perkembangan anak
  • Format surat tanda serta belajar pos paud
  • Pengaturan jadwal hari masuk masing-masing  kelompok
  • Kegiatan main anak

Dokumen untuk diunduh:

Pedoman_Teknis_Penyelenggaraan_Pos_PAUD

Pedoman Pembelajaran IPA-IPS Terpadu SMP/SMPLB/MTs


Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar merupakan kurikulum hasil refleksi, pemikiran, dan pengkajian ulang dari kurikulum yang telah berlaku sebelumnya. Kurikulum baru ini diharapkan dapat membantu mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan di masa depan.  Standar kompetensi dan kompetensi  dasar diarahkan untuk memberikan keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam kondisi yang penuh dengan berbagai perubahan, persaingan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Kurikulum ini disusun untuk menciptakan tamatan yang kompeten, cerdas dalam membangun integritas sosial, serta mewujudkan karakter nasional.

Dalam implementasi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, telah dilakukan berbagai studi yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan dan pengembangan  sebagai konsekuensi  dari suatu inovasi pendidikan. Sebagai salah satu bentuk efisiensi dan efektivitas implementasi kurikulum dikembangkan berbagai model implementasi kurikulum.

Model pembelajaran terpadu merupakan salah satu model implementasi kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan di sekolah. Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik (Depdikbud, 1996:3). Pembelajaran ini merupakan model yang mencoba memadukan beberapa pokok bahasan.

Buku panduan model pembelajaran terpadu ini merupakan terbitan Pusat Kurikulum (Puskur Kemendikas). Garis besar isi buku adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang memuat penjelasan tentang latar belakang serta pentingnya keberadaan panduan. Selain itu juga mengungkapkan tujuan serta sistematika sajian.

Bab dua, berisi penjelasan tentang kerangka berpikir yang mencakup tentang  pengertian, karakteristik, tujuan, konsep keterpaduan IPA, dan model keterpaduan berdasarkan topik.

Bab tiga, berisi tentang strategi pelaksanaan pembelajaran IPA Terpadu, yang menjelaskan tahapan tentang perencanaan (meliputi pemetaan Kompetensi Dasar, pemilihan topik, penjabaran Kompetensi Dasar ke dalam indikator, penyusunan silabus, dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran), pelaksanaan pembelajaran (meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir serta tindak lanjut), dan penilaian.

Bab empat, berisi tentang implikasi pembelajaran IPA Terpadu yang menjelaskan peran guru, siswa, serta sarana dan prasarana pembelajaran.

Lampiran:

Model pembelajaran IPA/IPS  Terpadu SMP/MTs

Unduh Buku Panduan

Silakan pilih dan klik tautan dokumen berikut:

Model Pembelajaran IPA Terpadu  SMP-MTS

Model Pembelajaran IPS  SMP-MTs

Sekolah Boleh Menjual Buku (?)


Ketentuan boleh tidaknya sekolah menjual buku dapat dipahami dari Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku. Pernyataan pasal 11, memberi gambaran bahwa secara tidak langsung sekolah boleh menjual buku dengan ketentuan: khusus untuk buku yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Depdiknas, Departemen yang menangani urusan agama, dan/atau Pemerintah Daerah. Dan, yang dapat membeli hak cipta buku adalah hanya ketiga institusi tersebut.

Berikut kutipan isi Permendiknas Nomor 2/2008:

Pasal 11

Pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah/ madrasah,  dinas pendidikan pemerintah daerah, pegawai dinas pendidikan pemerintah daerah, dan/atau koperasi yang beranggotakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan satuan pendidikan, baik secara  langsung maupun bekerjasama dengan pihak lain, dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan atau  kepada satuan pendidikan yang bersangkutan, kecuali untuk buku-buku yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Departemen, departemen yang  menangani urusan agama, dan/atau Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan dinyatakan dapat  diperdagangkan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 8 ayat (1)

Departemen, departemen yang  menangani urusan agama, dan/atau pemerintah daerah dapat mengijinkan orang-perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum untuk menggandakan, mencetak, menfotokopi, mengalihmediakan, dan/atau memperdagangkan buku yang hak-ciptanya telah dibeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Pasal 3 ayat (4)

Departemen, Departemen yang  menangani urusan agama, dan/atau pemerintah daerah dapat membeli hak cipta buku dari pemiliknya untuk menfasilitasi penyediaan buku bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dengan harga yang terjangkau.

Dokumen untuk diunduh

Permendiknas_02/2008_tentang_Buku.pdf

Kreteria_dan_Perangkat-Akreditasi-SD-MI.pdf_(Permendiknas_11/2009)

Kreteria_dan_Perangkat-Akreditasi-SMP/MTs.pdf_(Permendiknas_12/2009)

Pedoman_Dasar_Karang_Taruna.pdf_(Permensos_84/2005)

Pembinaan_Kesiswaan_pdf_(Permendiknas_39/2008)


Post oleh http://tunas63.wordpress.com

Sayembara Nasional Menulis Buku Pengayaan Berhadiah 1 Milyar


Dalam  rangka meningkatkan  jumlah  dan mutu  buku-buku  pengayaan  untuk peserta  didik  dan meningkatkan motivasi menulis  di  kalangan  pendidik  dan tenaga  kependidikan,  Pusat  Perbukuan  menyelenggarakan  Sayembara Penulisan  Naskah  Buku  Pengayaan  Tahun  2010  dengan  total  hadiah Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah).

TEMA  PENULISAN

“Membangun manusia  Indonesia  yang  religius,  cerdas, bermartabat, mandiri, dan kompetitif di era global.”

NASKAH YANG DISAYEMBARAKAN

Naskah  yang  disayembarakan  adalah  naskah  buku  pengayaan,  yaitu  buku yang memuat materi yang dapat memperkaya dan meningkatkan penguasaan ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  dan  keterampilan,  serta  membentuk kepribadian  peserta  didik  untuk  jenjang  pendidikan  SD/MI,  SMP/MTs,  dan SMA/MA/SMK/MAK.

PESERTA

Sayembara  ini  terbuka  bagi  para  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  baik formal maupun nonformal.

BATAS PENGIRIMAN NASKAH

Naskah dikirim paling lambat tanggal 1 Maret 2010 (stempel pos) kepada: Panitia Sayembara Penulisan Naskah Buku Pengayaan Tahun 2010 Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Jln. Gunung Sahari Raya No. 4 Jakarta 10002

HADIAH (Per Jenis Naskah) untuk 54 naskah pemenang:

1.  Pemenang I    : Rp 21.000.000,00

2.  Pemenang II    : Rp 20.000.000,00

3.  Pemenang III    : Rp 19.000.000,00

Hadiah dikenai PPh 15%.

Ketentuan lebih lanjut, termasuk persyaratan tulisan silakan baca dengan mengunduh filenya:

Unduh Ketentuan Sayembara Menulis Buku Pengayaan 2010

Download Buku BSE SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK


Berikut Buku Sekolah Elektronik (BSE) Depdiknas yang dapat diunduh. Langkah untuk dapat mengunduh BSE:

  • Login (bagi yang sudah daftar)
  • Daftar (bagi yang belum daftar)

Petunjuk Daftar Akun BSE

  • Masuk di sini
  • Isi Halaman Pendaftaran, seperti berikut:
  • Bila sudah punya akun, klik tautan berikut kemudian “login”, dan pilih buku yang akan diunduh.

BSE_SD/MI

BSE_SMP/MTs

BSE_SMA/MA

BSE_SMK

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 2.984 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: