Dokumen dan Prosedur Menjadi WNI


Orang asing/WNA dapat menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah memenuhi syarat dan tatacara yang diatur dalam peraturan dan undang-undang. Berdasar UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan pada pasal 8, “Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.” Sedangkan pengertian pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.

Permohonan Kewarganegaraan

PERSYARATAN PERMOHONAN PENDAFTARAN KEWARGANEGARAAN ANAK (GANDA TERBATAS)

  1. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
  2. Surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum menikah;
  3. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atau paspor orang tua yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia;
  4. Pasfoto anak terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
  5. Fotokopy kutipan akte perkawinan / buku nikah atau kutipan akte perceraian / surat talak / perceraian atau keterangan/ kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah;
  6. Fotokopy kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang diakui atau yang diangkat;
  7. Fotokopy kartu tanda penduduk warga Negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 Tahun dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia; dan
  8. Fotokopy kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia ;
  9. Biaya Pendaftaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

 

PERSYARATAN PERMOHONAN PENDAFTARAN KEWARGANEGARAAN MELALUI PERNYATAAN

  1. Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia;
  2. Sudah bertempat tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau selama 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
  3. Tidak menyebabkan berkewarga negaraan ganda, jika berakibat berkewarganegaraan ganda dapat diberikan izin tinggal tetap.
  4. Membuat Permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan :
  • Fotokopi kutipan akte kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat berwenang ;
  • Fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  • Fotokopi kutipan akte kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia suami atau isteri pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  • Fotokopi kutipan akte perkawinan / buku nikah pemohon dan suami atau istri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  • Surat keterangan dari Kantor Imigrasi di tempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (tahun) berturut –turut atau 10  (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
  • Surat Keterangan catatan kepolisian dari kepolisian di tempat tinggal pemohon;
  • Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon yang menerangkan bahwa setelah pemohon memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraan yang bersangkutan;
  • Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan Negara kepadanya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas dan
  • Pasfoto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
  • Biaya Pendaftaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

 

PERSYARATAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)

  1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
  2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
  3. Sehat jasmani dan rohani;
  4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
  6. Jika dengan memperoleh Kewarga negaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
  7. Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap; dan
  8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
  9. Membuat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM atau Perwakilan RI di luar negeri dengan sekurang-kurangnya memuat :
  • Nama lengkap;
  • Tempat dan tanggal lahir;
  • Alamat tempat tinggal;
  • Kewargenegaraan Pemohon;
  • Nama lengkap suami atau istri;
  • Tempat dan tanggal lahir suami atau istri, serta;
  • Kewarganegaraan suami atau istri.

10. Permohonan tersebut dilampiri dengan :

  • Foto copy kutipan akte kelahiran Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  • Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  • Foto copy kutipan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Warga negara Indonesia suami atau istri Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  • Foto copy kutipan akte perkawinan/buku nikah Pemohon dan suami atau istri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  • Surat keterangan dari kantor imigrasi tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemo hon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
  • Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian di tempat tinggal Pemohon;
  • Surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerang kan bahwa setelah Pemohon memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraannya negara yang bersangkutan;
  • Pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setiap kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas, dan
  • Pas poto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar.

 

Informasi lebih lanjut dapat disampaikan secara online di http://www.kumham-jakarta.info/hubungi-kami

Sumber: http://www.kumham-jakarta.info/info-layanan/kewarganegaraan/persyaratan-permohonan

 

Kabinet Baru SBY Hasil Reshuffle 2011


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan secara resmi susunan kabinet hasil reshuffle atau perombakan kabinet. Presiden SBY ingin formasi menteri baru ini dapat meningkatkan kinerja. Hasil reshuffle ini diumumkan Presiden Sby pada 18 Oktober 2011 di Istana Merdeka, Jakarta.

Susunan Kabinet lengkap berdasar hasil reshuffle sebagai berikut:
1. Menko Polhukam: Djoko Suyanto (tetap)
2. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa (tetap)
3. Menko Kesra: Agung Laksono (tetap)
4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi (tetap)
5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi (tetap)
6. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa (tetap)
7. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro (tetap)
8. Menteri Hukum dan HAM: Amir Syamsuddin (baru)
9. Menteri Keuangan: Agus Martowardojo (tetap)
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Jero Wacik (baru)

11. Menteri Perindustrian: MS Hidayat (tetap)
12. Menteri Perdagangan: Gita Wirjawan (baru)
13. Menteri Pertanian: Suswono (tetap)
14. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan (tetap)
15. Menteri Perhubungan: EE Mangindaan (baru)
16. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sharif Cicip Sutardjo (baru)
17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto (tetap)
19. Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Setyaningsih (tetap)
20. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: M Nuh (tetap)

21. Menteri Sosial: Salim Segaf Al Jufrie (tetap)
22. Menteri Agama: Suryadharma Ali (tetap)
23. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Mari Elka Pangestu (baru)
24. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring (tetap)
25. Menteri Negara Riset dan Teknologi: Gusti Muhammad Hatta (baru)
26. Menteri Negara Koperasi dan UKM: Syarief Hasan (tetap)
27. Menteri Negara Lingkungan Hidup: Berth Kampbuaya (baru)
28. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar (tetap)
29. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Azwar Abubakar (baru)
30. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faishal Zaini (tetap)
31. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana (tetap)
32. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara: Dahlan Iskan (baru)
33. Menteri Negara Perumahan Rakyat: Djan Faridz (baru)
34. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga: Andi Mallarangeng (tetap)

Wakil-Wakil Menteri baru:
1. Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan
2. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan Wiendu Nurianti
3. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Bidang Pendidikan Musliar Kasim
4. Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo
5. Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar
6. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi
7. Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin
8. Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti
9. Wakil Menteri Luar Negeri Wardana
10. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar
11. Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo
12. Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar
13. Wakil Menteri Hukum dan Ham Denny Indrayana

Wakil Menteri lama:
1. Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin
2. Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun
3. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono
4. wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo
5. Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati
6. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak
7. Wakil Menteri Pendidikan Fasli Djalal

Kepala Badan Intelijen Negara
1. Letjen TNI Marciano Norman

 

Sumber: http://politik.vivanews.com/news/read/256766-susunan-kabinet-hasil-reshuffle-presiden-sby

Pidato Soekarno: Lahirnya Panca Sila


Bertepatan dengan peringan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, artikel yang bernilai tinggi tentang sejarah lahirnya Pancasila, semoga menambah wawasan kita atas perjuangan para pendiri bangsa Indonesia tercinta.

Abstrak

Di depan anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai Soekarno mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Menurut Soekarno Indonesia Merdekaharus memiliki Philosofische grondslag, sebagai pundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.

Lima Prinsip dikemukakn oleh Soekarno yaitu:

  1. Kebangsaan Indonesia;
  2. Internasionalisme, – atau peri-kemanusiaan;
  3. Mufakat, – atau demukrasi;
  4. Kesejahteraan sosial;
  5. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Berikut naskah pidato sebagaiamana teks asli.

Pidato Soekarno: Lahirnya Panca Sila

Paduka tuan Ketua yang mulia!

Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya.

Saya akan menetapi permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka tuan ketua yang mullia? Paduka tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini.

Ma’af, beribu ma’af! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan  d a s a r n y a Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka tuan ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda:”P h i l o s o f i sc h e  g r o n d s l a g” dari pada Indonesia merdeka. Philosofische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan, Paduka tuan Ketua yang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saya membicarakan, memberi tahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah yang saya artikan dengan perkataan „merdeka”.  Merdeka buat saya ialah: „ p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e „,  p o l i t i e k e  o n a f h a n k e l i j k h e i d .  Apakah yang dinamakan politieke onafhankelijkheid?

Tuan-tuan sekalian! Dengan terus-terang saja saya berkata:

Tatkala Dokuritu Zyunbi Tyoosakai akan bersidang, maka saya, di dalam hati saya banyak khawatir, kalau-kalau banyak anggota yang  – saya katakan didalam bahasa asing, ma’afkan perkataan ini  – „zwaarwichtig” akan perkara yang kecil-kecil. „Zwaarwichtig” sampai  -kata orang Jawa-  „njelimet”.  Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai njelimet, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan.

Tuan-tuan yang terhormat!  Lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu.

Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain! Samakah isinya, samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu? Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka, tetapi bandingkanlah isinya!

Alangkah berbedanya  i s i  itu!  Jikalau kita berkata: Sebelum Negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai,itu selesai, itu selesai, sampai njelimet!, maka saya bertanya kepada tuan-tuan sekalian kenapa Saudi Arabia merdeka, padahal 80% dari rakyatnya terdiri kaum Badui, yang sama sekali tidak mengerti hal ini atau itu.

Bacalah buku Armstrong yang menceriterakan tentang Ibn Saud! Disitu ternyata, bahwa tatkala Ibn Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakyat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari otomobil Ibn Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu!! Toch SaudiArabia merdeka!

Lihatlah pula  – jikalau tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat  – Soviet Rusia! Pada masa Lenin mendirikan Negara Soviet, adakah rakyat soviet sudah cerdas? Seratus lima puluh milyun rakyat Rusia, adalah rakyat Musyik yang lebih dari pada 80% tidak dapat membaca dan menulis; bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoi dan Fulop Miller, tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Soviet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Soviet itu.

Dan kita sekarang disini mau mendirikan negara Indonesia merdeka. Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan!

Maaf, P. T. Zimukyokutyoo!  Berdirilah saya punya bulu, kalau saya membaca tuan punya surat, yang minta kepada kita supaya dirancangkan sampai njelimet hal ini dan itu dahulu semuanya!

……………..

Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat, yang mengetahui sejarah,  menjadi zwaarwichtig, menjadi gentar, pada hal semboyan Indonesia merdeka bukan sekarang saja kita siarkan? Berpuluh-puluh tahun yang lalu, kita telah menyiarkan semboyan Indonesia merdeka, bahkan sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan „INDONESIA MERDEKA SEKARANG”. Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia Merdeka s e k a r a n g , s e k a r a n g , s e k a r a n g ! (Tepuk tangan riuh).

…………….

Pidato Soekarno ini cukup panjang, bila berminat memiliki naskah ini dapat mengunduh melalui tautan di bawah.

Pidato Soekarno:_Lahirnya Pancasila.pdf (59 kb)

Tulisan terkait:

Riwayat Soekarno beserta Keluarga

Teks Lengkap Pidato Bung Karno tgl 17-8-1945

Kumpulan Foto Presiden RI dan Keluarga

Peraturan PNS Menjadi Kepala Desa


PNS yang ingin menjadi Kepala Desa ata Perangkat Desa tidak harus keluar dari PNS. Bahkan, selama menjadi Kades/Perangkat Desa masih berhak gaji rutin. Dan ketika masa jabatannya habis, berhak kemabali menjadi PNS.

Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonoml Daerah Nomor  8 tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa Atau Dipilih / Diangkat Menjadi Perangkat Desa

Berikut cuplikan isi Permendagri:

1. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU 43/1999, Pasal 1 ayat (1))

2. Pegawai Negeri Sipil yang dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah Pegawai Negeri Sipil warga masyarakat yang mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat (Pasal 2)

3. Calon Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disamping memenuhi ketentuan pasal 97 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, juga harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya (Pasal 3 ayat (1)

4. Pimpinan instansi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : (a).   Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat; (b). Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Propinsi; (c). Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/Kota; (d). Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal (Pasal 3 ayat (2))

5. (Pasal 97 UU Nomor 22/1999) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;

d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;

e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
h. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa; dan

m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

6. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pasal 4)

7. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dikembalikan ke instansi induknya berdasarkan Keputusan Bupati (Pasal 10 ayat (1))

8. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan (Pasal 10 ayat (2))

    Dokumen untuk diunduh

    UU_22/1999_Pemerintahan Daerah

    UU 43/1999_dan UU 8/1974 Pokok-pokok-Kepegawaian

    Kepmendagri_08/2001_PNS Jadi Kades/Perangkat Desa

    Tugas, Fungsi, Kewajiban Satpol PP


    Satuan Polisi Pamoing Praja (Satpol PP) mempunyai  tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu  kondisi  daerah  yang  tenteram,  tertib,  dan  teratur  sehingga penyelenggaraan  roda  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping  menegakkan  Perda,  Satpol  PP  juga  dituntut  untuk  menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

    Untuk  mengoptimalkan  kinerja  Satpol  PP  perlu  dibangun  kelembagaan Satpol  PP  yang  mampu  mendukung  terwujudnya  kondisi  daerah  yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan   kriteria kepadatan  jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi  juga  beban  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diemban,  budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

    Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamoing Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya PP ini  maka dinyatakan tidak berlaku PP  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pedoman  Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

    Berikut kutipan isi PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP.

    Pengertian (Pasal 3)

    (1) Satpol  PP  merupakan  bagian  perangkat  daerah  di  bidang penegakan  Perda,  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat.

    (2)   Satpol  PP  dipimpin  oleh  seorang  kepala  satuan  dan berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

    Syarat menjadi Satpol PP (Pasal 16)

    Persyaratan  untuk  diangkat  menjadi  Polisi  Pamong  Praja adalah:

    a. pegawai negeri sipil;

    b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;

    c.  tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk  laki-laki  dan  155  cm  (seratus  lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;

    d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;

    e. sehat jasmani dan rohani; dan

    f.  lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

    Kedudukan (Pasal 3 ayat (2))

    Satpol  PP  dipimpin  oleh  seorang  kepala  satuan  dan berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

    • (Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada kepala daerah melalui sekretaris  daerah  adalah  pertanggungjawaban  administratif. Pengertian  “melalui”  bukan  berarti  Kepala  Satpol  PP  merupakan bawahan  langsung  sekretaris  daerah.  Secara  struktural  Kepala Satpol PP berada langsung di bawah kepala daerah).

    Tugas (Pasal 4)

    Satpol  PP  mempunyai  tugas  menegakkan  Perda  dan menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

    • (Sesuai  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  bahwa  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat  merupakan  urusan  wajib  yang  menjadi  kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat).

    Fungsi (Pasal 5)

    Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

    a.   penyusunan  program  dan  pelaksanaan  penegakan  Perda, penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

    b.   pelaksanaan  kebijakan  penegakan  Perda  dan  peraturan kepala daerah;

    c.   pelaksanaan  kebijakan  penyelenggaraan  ketertiban  umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;

    d.   pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

    • (Tugas  perlindungan  masyarakat  merupakan  bagian  dari  fungsi penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat, dengan  demikian  fungsi  perlindungan masyarakat  yang  selama  ini berada  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  bidang  kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP)

    e.   pelaksanaan  koordinasi  penegakan  Perda  dan  peraturan kepala  daerah,  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan ketenteraman  masyarakat  dengan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  daerah, dan/atau aparatur lainnya;

    f.   pengawasan  terhadap  masyarakat,  aparatur,  atau  badan hukum  agar  mematuhi  dan  menaati  Perda  dan  peraturan kepala daerah; dan

    g.   pelaksanaan  tugas  lainnya  yang  diberikan  oleh  kepala daerah.

    Wewenang (Pasal 6)

    Polisi Pamong Praja berwenang:

    a.  melakukan  tindakan  penertiban  nonyustisial  terhadap warga  masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang melakukan  pelanggaran  atas  Perda  dan/atau  peraturan kepala daerah;

    • (Tindakan  penertiban  nonyustisial  adalah  tindakan  yang  dilakukan oleh  Polisi  Pamong  Praja  dalam  rangka  menjaga  dan/atau memulihkan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat terhadap  pelanggaran  Perda  dan/atau  peraturan  kepala  daerah dengan  cara  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan)

    b.  menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang  mengganggu  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat;

    • (Yang  dimaksud  dengan  ”menindak”  adalah  melakukan  tindakan hukum  terhadap  pelanggaran  Perda  untuk  diproses  melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

    c.  fasilitasi  dan  pemberdayaan  kapasitas  penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

    d.  melakukan  tindakan  penyelidikan  terhadap  warga masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang  diduga melakukan  pelanggaran  atas  Perda  dan/atau  peraturan kepala daerah; dan

    • (Yang  dimaksud  dengan  “tindakan  penyelidikan”  adalah  tindakan Polisi  Pamong  Praja  yang  tidak menggunakan  upaya  paksa  dalam rangka  mencari  data  dan  informasi  tentang  adanya  dugaan pelanggaran  Perda  dan/atau  peraturan  kepala  daerah,  antara  lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan,  serta meminta keterangan).

    e.  melakukan  tindakan  administratif  terhadap  warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

    • (Yang  dimaksud  dengan  “tindakan  administratif”  adalah  tindakan berupa  pemberian  surat  pemberitahuan,  surat  teguran/surat  peringatan  terhadap  pelanggaran  Perda  dan/atau  peraturan  kepala daerah).

    Kewajiban (Pasal 8)

    Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

    a.  menjunjung  tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia,  dan  norma  sosial  lainnya  yang  hidup  dan berkembang di masyarakat;

    • (Yang  dimaksud  dengan  ”norma  sosial  lainnya”  adalah  adat  atau kebiasaan  yang  diakui  sebagai  aturan/etika  yang mengikat  secara moral kepada masyarakat setempat).

    b.  menaati  disiplin  pegawai  negeri  sipil  dan  kode  etik  Polisi Pamong Praja;

    c.  membantu  menyelesaikan  perselisihan  warga  masyarakat yang  dapat  mengganggu  ketertiban  umum  dan ketenteraman masyarakat;

    • (Yang  dimaksud  dengan  ”membantu  menyelesaikan  perselisihan” adalah  upaya pencegahan  agar  perselisihan  antara  warga masyarakat  tersebut  tidak  menimbulkan  gangguan  ketenteraman dan ketertiban umum).

    d.  melaporkan  kepada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia atas  ditemukannya  atau  patut  diduga  adanya  tindak pidana; dan

    • (Yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah tindak pidana di luaryang diatur dalam Perda)

    e.  menyerahkan  kepada  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  daerah atas  ditemukannya  atau  patut  diduga  adanya  pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

    Pemberhentian (Pasal 18)

    Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

    a.  alih tugas;

    b.  melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;

    c.  dipidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau

    d.  tidak  dapat  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  sebagai Polisi Pamong Praja.

    Tata Kerja

    Satpol  PP  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. (Pasal 25)

    Setiap  pimpinan  organisasi  dalam  lingkungan  Satpol  PP provinsi  dan  kabupaten/kota  bertanggung  jawab  memimpin, membimbing,  mengawasi,  dan  memberikan  petunjuk  bagi pelaksanaan  tugas  bawahan,  dan  bila  terjadi  penyimpangan, mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.( Pasal 26.)

    Kerja sama dan Koordinasi (Pasal 28)

    (1)  Satpol  PP  dalam  melaksanakan  tugasnya  dapat  meminta bantuan  dan/atau bekerja  sama  dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.

    (2)  Satpol  PP  dalam  hal  meminta  bantuan  kepada  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan/atau  lembaga  lainnya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertindak  selaku koordinator operasi lapangan.

    (3)  Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas  hubungan  fungsional,  saling  membantu,  dan  saling menghormati  dengan  mengutamakan  kepentingan  umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

    Pasal  35

    Pedoman  organisasi  Satpol  PP  untuk  Provinsi  Daerah  Khusus Ibu  Kota  Jakarta,  diatur  dengan  Peraturan  Menteri  dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

    __________________________________________________________

    Dokumen untuk diunduh

    PP_6 Th 2010 ttg_Satpol_PP

    UU 22 Th 2009 Lalu lintas dan Angkutan Jalan

    UU 14 Th 2008  Keterbukaan Informasi Publik

    UU 25 Th 2009 ttg Pelayanan Publik

    UU 23 Th 2004 ttg KDRT

    UU 23 Th 2002 Perlindungan Anak

    Syarat Pengangkatan Anak


    Pengangkatan  Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang  tua, wali yang sah atau orang  lain yang bertanggung  jawab atas  perawatan,  pendidikan  dan  membesarkan  anak  tersebut  ke  dalam  lingkungan keluarga orang tua angkat.

    Persyaratan pengangkatan anak, secara hukum, diatur berdasarkan Peraturan Mensos Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mulai berlaku sejak ditetapkan pada 19 Oktober 2009. Dengan terbitnya Permensos ini maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor  13/HUK/1993 jo Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 2/HUK/1995  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Berikut kutipan sebagian isi peraturan:

    1. Permohonan

    Permohonan  pengangkatan  anak  disebutkan dalam pasal 5, yakni harus  melampirkan  persyaratan  administratif  Calon Anak Angkat (CAA)  yang meliputi: (a).  copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA; (b).  copy kartu keluarga orang tua CAA; dan  (c).  kutipan akta kelahiran CAA.

    2. Prinsip

    Prinsip pengangkatan anak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2, yaitu meliputi  :

    a. pengangkatan  anak  hanya  dapat  dilakukan  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan dilakukan  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku;

    b. pengangkatan  anak  tidak  memutuskan  hubungan  darah  antara  anak  yang  diangkat dengan orang tua kandungnya;

    c. Calon Orang Tua Anak Angkat (COTA) harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA;

    d. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut;

    e. pengangkatan  anak Warga  Negara  Indonesia  oleh Warga  Negara  Asing  hanya  dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

    Selain  prinsip-prinsip di atas, orang  tua  angkat  wajib memberitahukan  kepada  anak angkatnya  mengenai  asal  usulnya  dan  orang  tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

    3. Tujuan

    Pengangkatan  Anak  bertujuan  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak  untuk mewujudkan kesejahteraan  dan  perlindungan  anak  yang  dilaksanakan  berdasarkan  adat  kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Selain tujuan tersebut, peraturan ini ditujukan sebagai acuan bagi  masyarakat  dalam  melaksanakan  pengangkatan  anak,  baik  yang  dilakukan  oleh Pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

    Peraturan Mensos No 110/HUK/2009 ini terdiri atas 9 Bab dan terbagi atas 54 pasal :

    BAB I: Ketentuan Umum

    BAB  II: Persyaratan  Calon Anak Angkat  dan  Calon Orangtua  Angkat

    BAB III: Jenis Pengangkatan Anak

    BAB  IV: Kewenangan

    BAB  V: Pengangkatan Anak Antar WNI

    BAB VI: Pengangkatan Anak oleh COTA yang Salah Seorangnya WNA

    BAB  VII: Pengangkatan Anak Antara WNI dengan WNA

    BAB VIII: Pengangkatan Anak WNI yang Dilahirkan di Luar Wilayah Indonesia

    BAB IX: Ketentuan Penutup

    Dokumen untuk diunduh

    Permensos No. 110/HUK/2009_Persyaratan Pengangkatan Anak

    Makalah Ilmiah: Pemaknaan Indonesia Raya Era Reformasi


    Ditelusuri dari sejarahnya, lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk pertama kalinya diperdengarkan pada 27-28 Oktober 1928 ketika berlangsung Kongres Pemuda Indonesia II di Jakarta. Perkenalan Indonesia Raya dibawakan langsung oleh penciptanya W.R. Supratman bersamaan dengan diperkenalkannya bendera Merah Putih sebagai bendera pusaka bangsa Indonesia. Teks lagu untuk pertama kalinya dipublikasikan oleh surat kabar  Sin Po. Kemudian pada 26 Juni 1958 dikeluarkan PP No. 44 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

    Pesan-pesan yang tersirat dan tertulis dalam Lagu Kebangsaan Indonesia Raya kini sudah mulai dilupakan oleh banyak orang. Mungkin masih lebih baik kalau anak bangsa ini dapat ingat bait-bait yang terkandung dalam lagu kebangsaan itu, meski kurang menjiwai apalagi  mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Beberapa hal yang dapat saya simpulkan dalam makalah sederhana ini adalah sebagai berikut:

    •  Kata “tanah air” mengandung makna bahwa penghuni Negara Kepulauan yang bernama Republik Indonesia adalah bangsa bahari. Sebagai bangsa bahari kita harus memandang laut sebagai pemersatu nusantara, bukan sebagai pemisah.

    •  Indonesia adalah tanah pusaka yang kaya. Nenek moyang bangsa bahari ini telah mewariskan pusaka yang  dulu dapat dikelola baik dengan kearifan yang mereka miliki. Kearifan yang dimiliki nenek moyang bangsa ini masih tersisa pada sukubangsa-sukubangsa di Nusantara. Ironisnya pada anak bangsa yang sudah berpendidikan di kota-kota besar, kearifan dalam menyikapi dan menjaga pusaka sudah mulai berkurang bahkan nyaris hilang.

    •  Sebagai Negara Kepulauan memandang laut sebagai pemersatu Nusantara, kekuatan di laut bangsa ini sangat kurang. Kita melihat kurangnya kekuatan laut kita, dan kita lihat kurangnya sarana transportasi laut kita. Transportasi  laut sangat minim. Padahal dengan sarana tersebut dapat mempererat tali silaturrahmi antar sukubangsa yang mendiami pulau-pulau di Nusantara. Baca selanjutnya  . . .

    Keraton Sambas


    Pusat pemerintahan Kesultanan Sambas terletak di sebuah kota kecil yang sekarang dikenal dengan nama Sambas. Untuk mencapai kota ini dapat ditempuh dengan kendaraan darat dari kota Pontianak ke arah baratlaut sejauh 175 km., melalui kota Mempawah, Singkawang, Pemangkat, dan Sambas. Lokasi bekas pusat pemerintahan terletak di tepi kota Sambas. Di daerah pertemuan sungai Sambas, Sambas Kecil, dan Teberau, pada sebuah tempat yang oleh penduduk di sebut Muare Ullakan (Desa Dalam Kaum) berdiri keraton Kesultanan Sambas.

    Pusat pemerintahan Kesultanan Sambas terletak di daerah pertemuan sungai pada bidang tanah yang berukuran sekitar 16.781 meter persegi

    Sungai Sambas sejak awal sejarah sudah lama dihuni manusia. Mereka bertempat tinggal di tepian sungai pada rumah-rumah rakit atau rumah kolong yang didirikan di atas tiang.

    membujur arah barat-timur. Pada bidang tanah ini terdapat beberapa buah bangunan, yaitu dermaga tempat perahu/kapal sultan bersandar, dua buah gerbang, dua buah paseban, kantor tempat sultan bekerja, bangunan inti keraton (balairung), dapur, dan masjid sultan. Bangunan keraton menghadap ke arah barat ke arah sungai Sambas. Ke arah utara dari dermaga terdapat Sungau Sambas Kecil, dan ke arah selatan terdapat Sungai Teberau. Di sekeliling tanah keraton merupakan daerah rawa-rawa dan mengelompok di beberapa tempat terdapat makam keluarga sultan.

    Bangunan keraton yang lama dibangun oleh Sultan Bima pada tahun 1632 (sekarang telah dihancurkan), sedangkan keraton yang masih berdiri sekarang dibangun pada tahun 1933. Sebagai sebuah keraton di tepian sungai, di mana sarana transportasinya perahu/kapal, tentunya di tepian sungai dibangun dermaga tempat perahu/kapal sultan bersandar. Dermaga yang terletak di depan keraton dikenal dengan nama jembatan Seteher. Jembatan ini menjorok ke tengah sungai. Dari dermaga ini ada jalan yang menuju keraton dan melewati gerbang

    Di daerah pertemuan sungai Sambas dan Sambas Kecil terdapat sebuah keraton yang seluruh dindingnya dibuat dari kayu.

    masuk.
    Gerbang masuk yang menuju halaman keraton dibuat bertingkat dua dengan denahnya berbentuk segi delapan dan luasnya 76 meter persegi. Bagian bawah digunakan untuk tempat penjaga dan tempat beristirahat bagi rakyat yang hendak menghadap sultan, dan bagian atas digunakan untuk tempat mengatur penjagaan. Selain itu, bagian atas pada saat-saat tertentu digunakan sebagai tempat untuk menabuh gamelan agar rakyat seluruh kota dapat mendengar kalau ada keramaian di keraton.

    Setelah melalui pintu gerbang yang bersegi delapan, di tengah halaman keraton dapat dilihat tiang bendera yang disangga oleh empat batang tiang. Tiang bendera ini melambangkan sultan, dan tiang penyangganya melambangkan empat pembantu sultan yang disebut wazir. Di bagian bawah tiang bendera terdapat dua pucuk meriam, dan salah satu di antaranya bernama Si Gantar Alam.
    Sebelum memasuki keraton, dari halaman yang ada tiang benderanya, kita harus melalui lagi sebuah gerbang. Gerbang masuk ini juga terdiri dari dua lantai, tetapi bentuk denahnya empat persegi panjang. Lantai bawah tempat para penjaga yang bertugas selama 24 jam, sedangkan lantai atas dipakai untuk keluarga sultan beristirahat sambil menyaksikan aktivitas kehidupan rakyatnya sehari-hari.

    Setelah melalui gerbang kedua dan pagar halaman inti, sampailah pada bangunan keraton. Pada bagian atas ambang pintu keraton terdapat tulisan “Alwatzsyikhubillah” yang berarti “Berpegang teguh dengan nama Allah”. Di bagian atasnya tulisan ini terdapat ukiran yang menggambarkan dua ekor burung laut yang bermakna “Kekuatan Kerajaan Sambas pada angkatan laut”, dan angka sembilan yang berarti bangunan keraton ini dibangun oleh sultan yang kesembilan.

    Masjid Agung Sambas yang dibangun oleh Sultan Abubakar Tajuddin (1848-1853). Letaknya di sebelah baratdaya keraton (Dok. Puslitarkenas).

    Di dalam kompleks keraton terdapat tiga buah bangunan. Di sebelah kiri bangunan utama terdapat bangunan yang berukuran 5 x 26 meter. Pada masa lampau bangunan ini berfungsi sebagai dapur dan tempat para juru masak keraton. Di sebelah kanan bangunan utama terdapat bangunan lain yang ukurannya sama seperti bangunan dapur. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat Sultan dan pembantunya bekerja. Dari bangunan tempat Sultan bekerja dan bangunan utama keraton dihubungkan dengan koridor beratap dengan ukuran panjang 5,90 meter dan lebar 1,50 meter.

    Di bagian dalam bangunan tempat Sultan dan pembantunya bekerja, tersimpan beberapa benda pusaka kesultanan, di antaranya singgasana kesultanan, pedang pelantikan Sultan, gong, tombak, payung kuning yang merupakan lambang kesultanan, dan meriam lele. Meriam lele yang jumlahnya tujuh buah hingga sekarang masih dianggap barang keramat dan sering diziarahi penduduk. Masing-masing meriam yang berukuran kesil ini mempunyai nama, yaitu Raden Mas, Raden Samber, Ratu Kilat, Ratu Pajajaran, Ratu Putri, Raden Pajang, dan Panglima Guntur.

    Bangunan utama keraton berukuran 11,50 x 22,60 meter. Terdiri atas tujuh ruangan, yaitu balairung terletak di bagian depan, kamar tidur sultan, kamar tidur istri sultan, kamar tidur anak-anak sultan, ruang keluarga, ruang makan, dan ruang khusus menjahit. Di bagian atas ambang pintu yang menghubungkan balairung dan ruang keluarga, terdapat lambang Kesultanan Sambas dengan tulisan “Sultan van Sambas” dan angkatahun 15 Juli 1933. Angka tahun ini merupakan tanggal peresmian bangunan keraton. Di bagian dalam bangunan ini, pada kamar tidur Sultan tersimpan barang-barang khazanah Kesultanan Sambas, di antaranya tempat peraduan sultan, pakaian kebesaran, payung kesultanan, pedang, getar, puan, dan meja tulis Sultan. Pada bagian dinding terpampang gambar-gambar keluarga Sultan yang pernah memerintah Sambas.

    Penulis : Bambang Budi Utomo

    Diakses dari http://www.budpar.go.id/page.php?ic=543&id=463

    Visi Misi Polisi Indonesia (Polri)


    VISI POLRI :
    Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

     

    MISI POLRI :
    Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut :
    • Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis.
    • Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding Citizenship).
    • Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
    • Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma – norma dan nilai – nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    • Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat
    • Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
    • Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
    • Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    • Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.
    Sasaran :
    Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Polri pada kurun waktu tahun 2000 – 2004 yang akan datang ditetapkan sasaran yang hendak dicapai adalah :
    Bidang Kamtibmas
    • Tercapainya situasi Kamtibmas yang kondosif bagi penyelenggaraan pembangunan nasional.
    • Terciptanya suatu proses penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan, bebas KKN dan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
    • Terwujudnya aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi serta mampu bertindak tegas adil dan berwibawa.
    • Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat yang meningkat yang terwujud dalam bentuk partisipasi aktif dan dinamis masyarakat terhadap upaya Binkamtibmas yang semakin tinggi.
    • Kinerja Polri yang lebih profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga disegani dan mendapat dukungan kuat dari masyarakat untuk mewujudkan lingkungan kehidupan yang lebih aman dan tertib.

    Bidang Keamanan Dalam Negeri

    • Tercapainya kerukunan antar umat beragama dalam kerangka interaksi sosial yang intensif serta tumbuhnya kesadaran berbangsa guna menjamin keutuhan bangsa yang ber Bhineka Tunggal Ika.
    • Tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
    Filosofi:
    Disimak dari kandungan nilai Pancasila dan Tribrata secara filosofi memuat nilai-nilai kepolisian sebagai abdi utama, sebagai warga negara teladan dan wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat.

     

    Baca Tribrata dan Catur Prasetya Polri, klik teks ini.

     

    Dokumen lain yang bisa diunduh:

    UU 22/2009 Lalulintas dan Angkutan Jalan_doc Download

    UU 23/2002 Perlindungan Anak.pdf Download

    UU 23/2004 Kekerasan Dalam Ramah Tangga.pdf Download

    UU 44/2008 Pornografi.pdf Download

    UU 12/2006.Kewarganegaraan RI pdf  Download

    UU 12/2006 KewarganegaraanRI_(penjelasan).pdf  Download

    UU 43/2008 Wilayah_Negara.pdf  Download

    UU 23/2006 Administrasi Kependudukan.pdf   Download

    UU 40/2008 Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis   Download

    UU 31/1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.doc Download

    UU 32/2004 Pemerintahan Daerah pdf Download

    UU 25/2009 Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah.docDownload

    UU 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik.doc Download

    UU 38/2008 Pengesahan Piagam Asean.doc Download

     

    Tugas dan Visi-Misi Menteri KIB II 2009-2014


    TUGAS-MENTERI-posterSetelah SBY dilantik menjadi Presiden RI untuk kedua kalinya, 20 Oktober 2009, sehari kemudian, Presiden SBY melantik para menteri. Susunan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009, Tanggal 21 Oktober 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014.

    Dokumen file tugas, fungsi, dan visi-misi menteri ini juga dilengkapi dengan foto menteri yang bersangkutan.

    Untuk men-download file dalam format doc, silakan klik gambar. Gambar ini merupakan contoh file yang tersedia. File berisi tugas dan visi-misi 34 menteri.

    Pidato Pertama Presiden SBY setelah Dilantik


    Pelantikan SBY, 20 Okt 2009Inilah pidato awal jabatan presiden 2009-2014, sesaat setelah Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya, 20 Oktober 2009.

    PIDATO
    AWAL MASA JABATAN
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
    TAHUN 2009-2014
    Di Hadapan Sidang Paripurna MPR-RI

    Jakarta, 20 Oktober 2009

    Bismillahirrahmanirrahim,
    Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

    Salam sejahtera untuk kita semua,

    Yang saya hormati, saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,
    Yang saya hormati, para mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,
    Yang saya muliakan Para Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Utusan Khusus Negara-negara sahabat,
    Yang saya hormati, para Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Lembaga-Lembaga Negara,
    Yang Mulia Para Duta Besar, serta para pimpinan Organisasi Internasional,
    Yang saya hormati, Para Gubernur seluruh Indonesia,

    Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air,
    Hadirin sekalian yang saya muliakan,
    Hari ini, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, saya dan Saudara Prof. Dr. Boediono baru saja mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mengemban amanah rakyat lima tahun mendatang.

    Pada kesempatan yang bersejarah dan insya Allah penuh berkah ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota MPR-RI, pimpinan dan anggota DPR-RI, pimpinan dan anggota DPD-RI, beserta pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara lainnya masa bakti 2004-2009, yang telah bersama-sama bekerja keras membangun bangsa dan negara kita menuju masa depan yang lebih baik.

    Kepada saudara Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009, yang telah mendampingi saya selama lima tahun terakhir, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan pengabdian saudara, baik kepada pemerintah, maupun kepada bangsa dan negara. Pengabdian saudara tercatat abadi dalam sejarah perjalanan bangsa, dan akan dikenang sepanjang masa. Kepada segenap jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Masa Bakti 2004-2009, saya ucapkan pula terima kasih dan penghargaan saya, atas upaya yang sungguh-sungguh dalam menjalankan dan menyukseskan program-program pembangunan nasional yang sarat dengan tantangan dan permasalahan yang rumit.

    Saudara-saudara,
    Kita baru saja melewati periode sejarah 2004-2009 yang penuh dengan tantangan.

    Hari ini, bangsa Indonesia patut bersyukur dan berbesar hati. Di tengah gejolak dan krisis politik di berbagai wilayah dunia, kita tetap tegak dan tegar sebagai negara demokrasi yang makin kuat dan stabil. Di tengah badai finansial dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif, dan diprediksi akan mengalami pertumbuhan nomor tiga tertinggi di dunia. Di tengah maraknya konflik dan disintegrasi di belahan dunia lain, bangsa Indonesia semakin rukun dan bersatu.

    Karena itu, tepatlah kalau dalam beberapa hari ini di berbagai televisi internasional muncul tayangan, yang menyebut bangsa kita sebagai “remarkable Indonesia” – bangsa yang dinilai berhasil dalam mengatasi krisis dan tantangan yang berat dan kompleks 10 tahun terakhir ini.

    Namun, semua itu janganlah membuat kita lengah, lalai, apalagi besar kepala. Ingat : pekerjaan besar kita masih belum selesai. Ibarat perjalanan sebuah kapal, ke depan, kita akan mengarungi samudra yang penuh dengan gelombang dan badai.

    Di luar Indonesia, resesi perekonomian global belum sepenuhnya usai. Perdagangan dan arus investai dunia belum pulih. Sementara itu harga minyak dan berbagai komoditas masih berfluktuasi, yang dapat mengancam stabilitas dan kepastian ekonomi kita. Oleh karena itu, walaupun gejala perbaikan perekonomian dunia mulai terlihat, namun kita tidak boleh berhenti untuk terus memperkuat sendi-sendi perekonomian kita, seraya tetap melanjutkan upaya nasional untuk meminimalkan dampak dari krisis dunia tersebut.

    Di dalam negeri kita bersyukur, reformasi telah berjalan makin jauh, namun masih belum tuntas. Upaya untuk membangun “good governance” dan memberantas korupsi mulai membuahkan hasil, namun masih perlu terus ditingkatkan. Kemiskinan sudah banyak berkurang, namun upaya peningkatan kesejahteraan rakyat perlu terus dilanjutkan.

    Pengalaman menunjukkan, setiap prestasi yang kita capai biasanya akan disusul oleh tantangan – tantangan baru. Tetapi saya percaya, semua tantangan ini, baik yang sudah kita ketahui, maupun yang belum dapat kita bayangkan, akan dapat kita hadapi dan atasi. Insya Allah, bangsa Indonesia akan terus maju untuk meningkatkan kehidupannya yang lebih baik.

    Saudara-saudara,
    Tahun ini, kita menyaksikan rakyat Indonesia telah menentukan pilihannya dalam Pemilihan Umum yang berlangsung secara damai dan demokratis. Ini adalah kali ketiga kita mampu menyelenggarakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Kita semua mampu melaksanakan kompetisi politik dengan penuh etika dan kedewasaan.

    Dalam pemilihan umum, kalah atau menang adalah hal yang biasa. Dalam demokrasi, kita semua menang. Demokrasi menang. Rakyat menang. Indonesia menang. Berkaitan dengan itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan rasa hormat kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Prabowo Subianto, serta Bapak Muhammad Jusuf Kalla dan Bapak Wiranto, atas partisipasi aktif dan kegigihan beliau-beliau sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2009. Mereka adalah putra-putri bangsa, yang ikut berjasa memekarkan kehidupan demokrasi kita.

    Hari ini, saya mengajak segenap komponen bangsa untuk kembali bersatu, dan bersama-sama membangun masa depan kita semua. Dengan semangat baru dan kebersamaan, mari kita songsong pembangunan lima tahun ke depan dengan penuh optimisme dan rasa percaya diri.

    Dalam menjalankan amanah rakyat lima tahun mendatang, saya bersama Wakil Presiden, telah menetapkan program 100 hari, program satu tahun, dan program lima tahun ke depan. Esensi dari program pemerintahan lima tahun mendatang adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan. “Prosperity, Democracy and Justice.”

    Peningkatan kesejahteraan rakyat, merupakan prioritas utama. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan sumber daya manusia. Ekonomi kita harus tumbuh semakin tinggi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang kita ciptakan adalah pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan yang berkeadilan, dan pertumbuhan disertai pemerataan.

    Kita juga ingin membangun tatanan demokrasi yang bermartabat, yaitu demokrasi yang memberikan ruang kebebasan dan hak politik rakyat, tanpa meninggalkan stabilitas dan ketertiban politik. Kita juga ingin menciptakan keadilan yang lebih baik, ditandai dengan penghormatan terhadap praktek kehidupan yang non-diskriminatif, persamaan kesempatan, dengan tetap memelihara kesetiakawanan sosial dan perlindungan bagi yang lemah.

    Saudara-saudara,
    Untuk mewujudkan cita-cita kita semua, utamanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat demokrasi dan meningkatkan keadilan, ada sejumlah kunci sukses yang perlu kita pedomani dan jalankan bersama.

    Pertama, jangan pernah kita menyerah dan patah semangat. Ingat, segala keberhasilan monumental bangsa kita – dari revolusi, pembangunan nasional, reformasi, penyelesaian berbagai konflik, termasuk penanganan tsunami – semua ini hanya bisa dicapai dengan keuletan dan semangat tak kenal menyerah. Sebagaimana sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, kita harus selalu mengobarkan semangat Harus Bisa ! “Can do spirit ! ”

    Ke depan, dengan semangat ”Indonesia Bisa” inilah, kita akan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah krisis dunia. Dengan semangat inilah kita akan menegakkan ”good governance” dan membasmi korupsi. Dan dengan semangat ini pulalah, kita akan terus mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kita.

    Kunci sukses kedua, adalah perlu terus menjaga persatuan dan kebersamaan. Dalam demokrasi, kita bisa berbeda pendapat, namun tidak berarti harus terpecah belah. Dalam demokrasi yang sehat, ada masanya kita berdebat, ada masanya kita merapatkan barisan. Dalam menghadapi berbagai tantangan dunia yang kian berat, para pemimpin bangsa – apapun warna politiknya – harus bisa terus menjaga kekompakan, mencari solusi bersama, dan sedia berkorban untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam melanjutkan pembangunan bangsa yang tidak pernah sepi dari tantangan, dan dalam melaksanakan reformasi gelombang kedua 10 tahun mendatang, marilah terus kita pupuk dan perkokoh persatuan dan kebersamaan kita.

    Kunci sukses yang ketiga adalah kita harus bisa menjaga jati diri kita, ke-Indonesia-an kita. Yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain adalah budaya kita, “way of life“, dan ke-Indonesia-an kita. Ada identitas dan kepribadian yang membuat bangsa Indonesia khas, unggul dan tidak mudah koyak. Ke-Indonesiaan kita tercermin dalam sikap pluralisme atau kebhinekaan, kekeluargaan, kesantunan, toleransi, sikap moderat, keterbukaan, dan rasa kemanusiaan. Hal-hal inilah yang harus selalu kita jaga, kita pupuk dan kita suburkan di hati sanubari kita, dan anak-anak kita. Inilah modal sosial dan potensi nasional yang paling berharga.

    Hadirin yang saya muliakan,
    Rakyat Indonesia yang saya banggakan,
    Mengakhiri pidato ini, saya mengajak segenap rakyat Indonesia, untuk terus melangkah maju sebagai sebuah bangsa yang besar, rukun, dan bersatu. Bangsa yang senantiasa tegak dan tegar menghadapi tantangan, berlandaskan empat pilar kehidupan bernegara, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

    Kepada para tamu negara-negara sahabat yang berada di tengah kita, terimalah salam persahabatan bangsa Indonesia. Atas nama rakyat dan Pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Sultan Brunei Darussalam Paduka Yang Mulia Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Timor Leste Yang Mulia Jose Ramos Horta, Perdana Menteri Singapura Yang Mulia Lee Hsien-Loong, Perdana Menteri Australia Yang Mulia Kevin Rudd dan Perdana Menteri Malaysia Yang Mulia Dato Seri Mohamad Najib Tun Hj Abdul Razak. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Utusan Khusus dari Thailand, Republik Korea, Amerika Serikat, Republik Ceko, Sri Lanka, Selandia Baru, Jepang dan Philipina. Kedatangan sahabat-sahabat internasional dalam inaugurasi hari ini merupakan simbol “goodwill” dan kehormatan yang tiada taranya bagi bangsa Indonesia.

    Kepada dunia internasional, saya ingin menegaskan bahwa Indonesia akan terus menjalankan politik bebas aktif, dan akan terus berjuang untuk keadilan dan perdamaian dunia. Indonesia akan mengobarkan nasionalisme yang sejuk, moderat dan penuh persahabatan, dan sekaligus mengusung internasionalisme yang dinamis.

    Indonesia kini menghadapi lingkungan strategis yang baru, dimana tidak ada negara yang menganggap Indonesia musuh, dan tidak ada negara yang dianggap Indonesia sebagai musuh. Dengan demikian, Indonesia kini dapat dengan leluasa menjalankan “all directions foreign policy” dimana kita dapat mempunyai “a million friends and zero enemy”. Indonesia akan bekerja-sama dengan siapapun yang memiliki niat dan tujuan yang sama, utamanya untuk membangun tatanan dunia yang damai, adil, demokratis dan sejahtera.

    Indonesia akan terus berada di garis depan, dalam upaya untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik. Kami akan terus menjadi pelopor dalam upaya penyelamatan bumi dari perubahan iklim, dalam reformasi ekonomi dunia utamanya melalui G-20, dalam memperjuangkan Millenium Development Goals, dalam memajukan multilateralisme melalui PBB, dan dalam mendorong tercapainya kerukunan antar peradaban “harmony among civilizations”.

    Di tingkat kawasan, Indonesia akan terus berikhtiar bersama negara-negara ASEAN lainnya, untuk mewujudkan Komunitas ASEAN, dan menjadikan Asia Tengara sebagai kawasan yang damai, sejahtera dan dinamis.

    Akhirnya, kepada segenap rakyat Indonesia di manapun saudara berada, sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah saudara berikan kepada saya dan Prof. Boediono, untuk melanjutkan kepemimpinan nasional lima tahun mendatang. Mari kita lanjutkan kerja keras dan kerja cerdas kita, guna mencapai prestasi pembangunan yang lebih baik lagi di masa depan.

    Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dalam membangun bangsa dan negara, menuju bangsa yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

    Terima kasih.
    Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

    Sumber: http://www.presidensby.info/index.php/pidato/2009/10/20/1237.html

    Calon Menteri Baru SBY 2009-2014


    Inilah kandidat Menko, Menteri Departemen, Menteri Negara, pejabat tinggi setingkat menteri  yang akan masuk kabinet SBY Jilid II hasil rangkuman dari berbagai sumber.

    Menteri Koordinator

    • Menko Polhukam : Joko Suyanto (TNI)
    • Menko Perekonomian : Purnomo Yusgiantoro
    • Menko Kesra : Bachtiar Chamsyah (PPP)/Agung Laksono (Golkar)/Taufik Effendi (Demokrat)
    • Kepala BAPPENAS : Purnomo Yusgiantoro/Joyo Winoto
    • Sekretaris Negara : Hatta Radjasa (PAN)

    Menteri Departemen

    • Menteri Dalam Negeri : Mardiyanto/ Gamawan Fauzi (Gubernur Sumbar)
    • Menteri Luar Negeri : Hasan Wirayuda/ Marti Natalegawa (Dubes Inggris dan Irlandia)
    • Menteri Pertahanan : Muladi,Theo L Sambuaga (Golkar)/ Syarif Usman (Demokrat
    • Menteri Hukum dan HAM : Andi Mattalata/Jimly Assidiqie
    • Menteri Keuangan : Sri Mulyani Indrawati/Anggito Abimanyu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal)
    • Menteri ESDM : Pramono Anung(PDIP)/Evita Legowo, Simon Sembiring, R Priyono (karir)
    • Menteri Perindustrian : MS. Hidayat (pengusaha)/Erlangga Harrtarto(Golkar)/Zulkiflimansyah (PKS)/Rachmat Gobel (pengusaha)
    • Menteri Perdagangan : Marie Elka Pangestu /Faisal Basri (akademisi)
    • Menteri Pertanian : Prabowo Subianto (Gerindra/Anton Apriantono (PKS)
    • Menteri Kehutanan : MS Kaban (PBB) /Zulkifli Hasan (PAN)
    • Menteri Perhubungan : Jusman Syafei Djamal/ Adang Darajatun (PKS)
    • Menteri Kelautan & Perikanan : Freddy Numbery (Demokrat)/Jafar Hapsah (Demokrat)
    • Menteri Tenaga Kerja : Darwin Z. Saleh (Demokrat)/Soeripto (PKS)/ Soetanto/Jumhur Hidayat (BNP2TKI)
    • Menteri Kesehatan : Dr. dr. Siti Fadillah Supari / Fahmi Idris (porfesional)
    • Menteri Pekerjaan Umum : Joko Kirmanto / Hermanto Dardak (Dirjen PU)
    • Menteri Pendidikan : Bambang Sudibyo/ Komarrudin Hidayat (akademisi)
    • Menteri Sosial : Hidayat Nurwahid (PKS)/Muhaimin Iskandar(PBB)
    • Menteri Agama : Muhammad Nuh/Kurdi Mustofa (Staf Presiden)
    • Menteri BudPar : Jero Wacik /Jro Gde Karang Suarshana (Demokrat)

    Menteri Negara

    • Menristek : Tifatul Sembiring (PKS)/Andi Arief
    • Menteri Koperasi & UKM : Zulkifli Hasan (PAN)/Tjahyo Kumolo (PDIP)
    • Menteri Lingkungan Hidup : Meutia Hatta/Jhony W Sudarsono (profesional)
    • Menteri PP Perempuan : Puan Maharani (PDIP)/ Mutia Hatta
    • MenPAN : DR. Siti Nurbaya (Profesional)/ Agus Widodo (TNI)
    • Menteri PDT : Arif Afandi (Demokrat)/ Lukman Edy (PKB)/Zulkifli Hasan (PAN)
    • Menteri Muda Daerah Khusus : Arif Affandi, Velix Wanggai (tokoh Papua)
    • Menteri BUMN : Sofyan Jalil/Sandiaga Uno/Agus Martowardoyo (profesional)
    • Menteri Kominfo : Cahyana Ahmad Djayadi/Tifatul Sembiring (PKS)/Roy Suryo (Demokrat)
    • Menpora : Anas Urbaningrum, Andi Malaranggeng (Demokrat)/Idrus Marham (Golkar)/Adyaksa Dault (PKS)
    • Menpera : H. Roestanto Wahidi Dirdjojuwono (Demokrat)

    Pejabat Tinggi Setingkat Menteri

    • Jaksa Agung : Hendarman Supanji/Marwan Effendy
    • Kepala BIN : Syamsir Siregar/Luhut B. Panjaitan (TNI)
    • Wakil Kepala BIN : Nugroho Jayusman/Sardan Marbun/Irfan Edison
    • Kepala BPN : Joyo Winoto
    • Sekretaris Kabinet : Sudi Silalahi (TNI)

    Sumber: http://www.antaranews.com/

    Susunan Pos Menteri yang Kabarnya Hampir Pasti
    1. Mensesneg: Hatta Rajasa (PAN)
    2. Mensos: Hidayat Nurwahid (PKS)
    3. Menteri ESDM: Syarif Hasan (Demokrat)
    4. Menag: M Nuh (profesional)
    5. Menkominfo: Tifatul Sembiring (PKS)
    6. Mentan: Anton Apriyantono (PKS)
    7. Menhut: Zulkifli Hasan (PAN)
    8. Menko Perekonomian: Agus Martowardoyo (professional)
    9. Menristek: Suharna Surapranata
    10. Menneg PDT: Lukman Edy (PKB). (dcn)

    Sumber: http://www.medanbisnisonline.com/

    Golkar Sodorkan 4 Nama

    Ada kabar Aburizal telah menyodorkan empat nama calon menteri ke Cikeas. Mereka adalah Agung Laksono sebagai Menko Kesra, Andi Mattalatta sebagai menteri hukum dan HAM, Theo L. Sambuaga sebagai menteri pertahanan, Idrus Marham sebagai Menpora. Golkar juga mendukung Ketua Umum Kadin Indonesia M.S. Hidayat sebagai Menperin. (noe/tof)

    Sumber: http://www.jawapos.com/

    Setelah membaca prediksi di atas, inilah daftar resmi menteri baru

    Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II

    (update 21-10-2009 | 23.30)

    SBY Bicara Koalisi Menteri?


    Presiden terpilih SBY dalam acara silaturahmi dengan wartawan, di kediaman Puri Cikeas, Kabupaten. Bogor, Jawa Barat, hari Rabu (14/10) malam.

    Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat, pemerintahan yang kuat bukannya tanpa ada cheks and balances. Di banyak negara seperti Jepang, Singapura dan lain-lain, di mana parpol mendukung pemerintahan dalam jumlah yang kuat, chek and balance tetap berlaku.

    Pendapat SBY ini disampaikan dalam acara silaturahmi dengan wartawan, di kediaman Puri Cikeas, Kabupaten. Bogor, Jawa Barat, hari Rabu (14/10) malam. Hadir pula dalam acara ini wakil presiden terpilih, Boediono.

    “Saya punya penglihatan berbeda dengan pandangan yang menyatakan kalau pemerintahannya kuat, lantas tidak ada checks and balances. Menjadi kuat, tidak berarti kalau dukungan pada pemerintah kuat, lantas checks and balances tidak berlaku. Checks and balances sebenarnya muncul diantara lembaga-lembaga negara, utamanya eksekutif, legislatif dan yudikatif.. Bahkan dalam perkembangannya, checks and balances lebih luas dari itu,” ujar SBY

    Dalam arti tertentu, lanjut SBY, dalam DPR dan DPD ada semacam checks and balance antara kepentingan parpol dengan daerah, meskipun parpol juga mewakili daerah-daerah. “Kecuali checks and balances akan mati, kalau DPR tidak ada, pemerintah jalan sendiri, atau model dahulu pemerintahan yang otoritarian,” kata SBY.

    “Dengan adanya koalisi yang besar, fungsi DPR untuk pengawasan dan daya kritis mereka untuk membahas rancangan UU, untuk menkritisi kebijakan pemerintah, tetap berlaku. Partai Demokrat misalnya, partai terbesar di parlemen, tidak berarti anggota dari Demokrat tidak boleh kritis dan tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen. Dalam konteks itu, tidak relevan kalau dukungannya pada pemerintah kuat, checks and balances menjadi sirna,” kata SBY. (win/mit)

    Sumber, diakses dari  http://www.presidensby.info

    Batas Wilayah NKRI


    Negara Kesatuan Republik  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  berciri nusantara  mempunyai  kedaulatan  atas  wilayah  serta  memiliki  hak-hak berdaulat  di  luar  wilayah  kedaulatannya  untuk  dikelola  dan  dimanfaatkan sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat  Indonesia  sebagaimana diamanatkan  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.

    Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  25A mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik  Indonesia adalah  sebuah negara  kepulauan  yang  berciri  Nusantara  dengan  wilayah  yang  batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

    Bahwa wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem:

    a.  pengaturan  suatu  Pemerintahan  negara  Indonesia  yang  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

    b.  pemanfaatan bumi, air, dan udara  serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

    c.  desentralisasi  pemerintahan  kepada  daerah-daerah  besar  dan  kecil  yang bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

    d.  kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Batas Wilayah NKRI

    UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebut batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi:

    a.  di darat berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;

    b.  di  laut  berbatas  dengan Wilayah  Negara  Malaysia,  Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan

    c.  di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut,  dan  batasnya  dengan  angkasa  luar  ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

    (2) Batas Wilayah  Negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), termasuk  titik-titik  koordinatnya  ditetapkan  berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.

    (3) Dalam  hal  Wilayah  Negara  tidak  berbatasan  dengan  negara lain,  Indonesia  menetapkan  Batas  Wilayah  Negara  secara unilateral  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan hukum internasional.

    Batas Wilayah Yurisdiksi

    Wilayah  Yurisdiksi  adalah  wilayah  di  luar  Wilayah  Negara yang  terdiri  atas Zona Ekonomi Eksklusif,  Landas Kontinen, dan  Zona  Tambahan  di  mana  negara  memiliki  hak-hak berdaulat  dan  kewenangan  tertentu  lainnya  sebagaimana diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum internasional.

    Pasal 8 UU No 23 tahun 2008 berbunyi:

    (1) Wilayah  Yurisdiksi  Indonesia  berbatas  dengan  wilayah yurisdiksi  Australia,  Filipina,  India,  Malaysia,  Papua  Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

    (2) Batas Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk  titik-titik  koordinatnya  ditetapkan  berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.

    (3) Dalam hal Wilayah Yurisdiksi tidak berbatasan dengan negara lain,  Indonesia  menetapkan  Batas  Wilayah  Yurisdiksinya secara  unilateral  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

    Download:

    1. UU_Wilayah_Negara.pdf |

    2. UUD 1945 (hasil Amandemen) |

    3. UU_ttg .Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pdf

    4. (lampiran tentang Lambang Negara dan Naskah Indonesia Raya pdf |

    5. UU 12/2006.tentang Kewarganegaraan RI pdf |

    6. Penjelasan UU Kewarganegaraan_RI_pdf | Profil Indonesia dalam Situs Republik Indonesia |

    7. Lagu Indonesia Raya (Not Angka dan Not Balok) |

    Profil 33 Provinsi |

    8. UU_40/2008_tentang_Penghapusan_Diskriminasi_Ras_dan_Etnis.doc

    9. UU_31/1999_tentang_PemberantasanTindakPidanaKorupsi.doc |

    10. UU_No_1/1974 tentang_Perkawinan.pdf |

    11. UU_No_23_Th_2006_tentang_Administrasi_Kependudukan_pdf

    Pengertian WNI (Warga Negara Indonesia)


    Dalam UU 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, dijelaskan bahwa yang dimaksud WNI adalah seperti diatur dalam pasal 4.

    Bunyi Pasal 4 UU  No 12 Th 2006 sbb.:

    Warga Negara Indonesia adalah:

    a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

    b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;

    c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

    d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

    e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

    f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

    g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;

    h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas)  tahun atau belum kawin;

    i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

    j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

    k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

    l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

    m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

    Tulisan terkait, Syarat Menjadi WNI
    Download:

    1. Download UUD 1945 hasil Amandemen

    2. UU_No.24-Th 2009 .Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pdf

    3. Penjelasan UU No.24-Th 2009 (lamp.tentang Lambang Negara dan Naskah Indonesia Raya pdf

    4. UU_no_12_th_2006.tentang Kewarganegaraan RI pdf

    5. UU_no_12_th_2006_tentang_Kewarganegaraan_RI_(penjelasan).pdf

    6. Profil Indonesia dalam Situs Republik Indonesia

    7. Lagu Indonesia Raya (Not Angka dan Not Balok)

    8. Profil 33 Provinsi

    9. UU_No.40_Th-2008_tentang_Penghapusan_Diskriminasi_Ras_dan_Etnis.doc

    10. UU_No_43_Th_2008_tentang_Wilayah_Negara.pdf

    11. UU_No_31_Th-1999_tentang_PemberantasanTindakPidanaKorupsi.doc

    12. UU_No_1_Th_1974 tentang_Perkawinan.pdf

    13. UU_No_23_Th_2006_tentang_Administrasi_Kependudukan_pdf

    Ikuti

    Get every new post delivered to your Inbox.

    Bergabunglah dengan 3.012 pengikut lainnya.

    %d bloggers like this: