Syarat Menjadi CPNS


Tenaga honorer K2 yang lulus tes tidak otomatis diangkat menjadi CPNS tetapi masih harus melakukan pemberkasan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipi dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 11/2002.

Pelamar (umum/Honorer K1/Honnorer K2 yang ditetapkan diterima (lulus tes) wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, yaitu:

  1. Foto copy ijazah/STTB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
  2. Daftar riwayat hidup sesuai ketentuan yang belaku.
  3. Pasfoto ukuran 3×4 cm sesuai kebutuhan.
  4. Surat keterangan catatan kriminal/berkelakuan baik dari Polri.
  5. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani serta tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari dokter.
  6. Asli kartu pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja.
  7. Surat pernyataan tentang:
    Foto copy sah surat keterangan dan bukti pengalaman kerja bagi yang telah mempunyai pengalaman bekerja.

    • Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukumyang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
    • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
    • Tidak berkedudukan sebagai Calon/ Pegawai Negeri;
    • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
    • Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik. catatan: Bagi yang sebelumnya telah menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik harus melampirkan surat pernyataan telah melepaskan keanggotaan dan/atau kepengurusan dari partai politik yang diketahui oleh pengurus partai politik yang bersangkutan.

Khusus bagi yang pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun, harus melampirkan surat keputusan pengangkatan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya pada instansi pemerintah.

Golongan Ruang

Golongan ruang sebagai dasar penggajian pertama ditetapkan berdasarkan ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) yang dimiliki dan digunakan pada saat melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai berikut.
Golongan ruang gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002).

  • I/a Sekolah Dasar/setingkat
  • I/c Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/setingkat
  • II/a Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Diploma I/setingkat
  • II/b Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa/ Diploma II/setingkat
  • II/c Sarjana Muda/Akademi/Diploma III
  • III/a Sarjana/Diploma IV
  • III/b Dokter/Apoteker/Magister/setara ~ III/c Doktor

Masa Percobaan

Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil diwajibkan menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya selama 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selama menjalani masa percobaan dinyatakan cakap diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tidak cakap maka diberhentikan dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila memenuhi syarat berikut:

  1. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik,
  2. Telah memenuhi syarat kesehatan j asmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil,
  3. Telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.

Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dan diberikan pangkat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan gaji pokok sesuai dengan golongan dan ruang penggajiannya.

Referensi:

Klik judul bila berminat mengundug dokumen

 

Daftar Honorer K-2 Kab Kediri 2013


Sebanyak 2.209 honorer K-2 Kab Kediri dinyatakan valid hasil validasi BKN yang selanjutnya masuk masa uji publik.  Tenaga honor ini yang paling banyak dari tenaga pendidik.

Pengertian Tenaga Honorer K-2

  1. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.50-3/93 tanggal 19 Maret 2013 perihal Pengumuman/Uji Publik Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II, dengan ini disampaikan daftar nama Tenaga Honorer Kategori II Pemkab Kediri sejumlah 2.209 orang sebagaimana terlampir.
  2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, dan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Tenaga Honorer Kategori II adalah Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD, dengan kriteria :
    1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
    2. Bekerja di instansi pemerintah
    3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai dengan saat ini masih bekerja secara terus menerus
    4. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006

Uji Publik Continue reading

Pengumuman Honorer K-II 2013


Sesuai Surat MenPAN-RB Nomor: B/751/M.PAN-RB/03/2013 tanggal 18 Maret 2013 perihal Penyampaian data Tenaga Honorer K.II Kepada PPK Pusat dan Daerah tersebut jadwal pengumuman Uji Publik terhadap daftar tenaga honorer kategori dua (KII) berlangsung tiga pekan, yakni pada 27 Maret-16 April 2013. Untuk itu, instansi pemerintah pusat dan daerah yang memiliki  tenaga honorer KII harus mengumumkan nama-nama tenaga honorer tersebut melalui web masing-masing atau pun media komunikasi lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan respon terhadap daftar tenaga honorer KII yang ada. Continue reading

Syarat Kenaikan Pangkat PNS


Pangkat adalah kedudukan yang M menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Agar kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan, maka kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat kepada orangnya. Susunan Pangkat dan Golongan Ruang Pegawai Negeri Sipil Susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

No,Pangkat,Golongan Ruang :

  1. Juru Muda, Ia
  2. Juru Muda Tingkat 1, Ib
  3. Juru, Ic
  4. Juru Tingkat 1, Id
  5. Pengatur Muda, IIa
  6. Pengatur Muda Tingkat 1, IIb
  7. Pengatur, IIc
  8. Pengatur Tingkat 1, IId
  9. Penata Muda, IIIa
  10. Penata Muda Tingkat 1, IIIb
  11. Penata, IIIc
  12. Penata Tingkat 1, IIId
  13. Pembina, IVa
  14. Pembina Tingkat 1, IVb
  15. Pembina Utama Muda, IVc
  16. Pembina Utama Madya, IVd
  17. Pembina Utama, IVe

Setiap pegawai baru yang dilantik atau diputuskan sebagai Pegawai Negeri Sipil / PNS baik di pemerintah pusat maupun daerah akan diberikan Nomor Induk Pegawai atau NIP yang berjumlah 18 dijit angka, golongan dan pangkat sesuai dengan tingkat pendidikan yang diakui sebagai mana berikut di bawah ini :

  • Pegawai baru lulusan SD atau sederajat = I/a
  • Pegawai baru lulusan SMP atau sederajat = I/b
  • Pegawai baru lulusan SMA atau sederajat = II/a
  • Pegawai baru lulusan D1/D2 atau sederajat = II/b
  • Pegawai baru lulusan D3 atau sederajat = II/c
  • Pegawai baru lulusan S1 atau sederajat = III/a
  • Pegawai baru lulusan S2 sederajad/S1 Kedokteran/S1 Apoteker = III/b
  • Pegawai baru lulusan S3 atau sederajat = III/c

Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Continue reading

Pedoman Belanja Gaji Tunjangan Sertifikasi


Berdasarkan Permendiknas 36/2007, guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik berhak atas tunjangan profesi yang besarnya setara satu kali gaji pokok. Jadi, bila dijumlah, gaji yang diterma dapat dikatakan sebesar dua kali gaji setiap bulan meskipun penerimaan TP belum rutin setiap bulan.

Seorang guru, kepala sekolah, dan pengawas yang telah memiliki sertifikat profesional memiliki kewajiban untuk bekerja secara profesional. Bukti sederhana adalah adanya peningkatan dari sebelum memiliki sertifikat profesional dengan sesudah memiliki sertifikat. Peningkatan dalam hal apa? Kembali secara sederhana, peningkatan dapat dilihat dari disiplin waktu dan tertib administrasi. Sekali lagi, ini bukti sederhana.

Maksud dan tujuan diadakannya sertifikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional masih jauh dari harapan. Tidak perlu ditutupi dan dipungkiri, fakta berbicara bahwa penerima tunjangan profesi belum (tidak) menunjukkan keprofesionalannya. Atau dengan bahasa sederhana, sebelum dan sesudah menerima tunjangan profesi tidak ada peningkatan, tentu yang akhirnya benar-benar profesional tetap ada namun sangat minim jumlahnya. Fakta ini menimbulkan kecemburuan dan kritik. Salah satu kritik yang muncul adalah sebagian besar guru penerima tunjangan profesi tidak membelanjakan tunjangan yang dia peroleh untuk meningkatkan profesionalismenya. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan tunjangan profesi yaiu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang salah satu indikasinya adalah meningkatnya hasil Ujian Nasional.

Panduan Belanja Tunjangan Profesi

Untuk memaksimalkan tercapainya maksud dan tujuan sertifikasi, mulai 2011, pemerintah akan ”intervensi” terhadap penggunaan uang tunjangan profesi.

Berikut tulisan tentang arahan membelanjakan tunjangan profesi yang saya kutip dari website Mapenda Kab. Kediri.

Sehubungan dengan telah dicairkannya tunjangan profesi maka bagi guru yang dana tunjangan profesinya belum masuk, harap langsung konfirmasi ke Mapenda dengan membawa asli dan fotokopi buku rekening Bank.

Tunjangan profesi berbeda dengan gaji. Gaji diperbolehkan dibelanjakan secara konsumtif 100 %.  Tetapi tunjangan profesi merupakan tunjangan bagi peningkatan profesionalitas guru dan kualitas pendidikan. Jadi beberapa persennya harus digunakan untuk menunjang proses pendidikan.

Hasil Ujian Nasional yang mengalami penurunan terus menerus selama dua tahun terakhir ini baik skala nasional maupun skala Kab. Kediri, merupakan hal yang mengecewakan karena dilain pihak, guru diberi tunjangan profesi yang nilainya mencapai milyaran rupiah.

Terlepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhi turunnya prosentase kelulusan Ujian Nasional, salah satu kritik yang muncul adalah sebagian besar guru penerima tunjangan profesi tidak membelanjakan tunjangan yang dia peroleh untuk meningkatkan profesionalismenya. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan tunjangan profesi yaiu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang salah satu indikasinya adalah meningkatnya hasil Ujian Nasional.

Untuk pencairan tunjangan profesi tahun 2011 rencananya persyaratan pemberkasan berbeda dengan tahun sebelumnya.Selain SKMT, SK Pembagian tugas, dan jadwal pelajaran, akan ditambah dengan bukti fisik kehadiran guru (daftar hadir), jurnal dan perangkat pembelajaran lainnya.

Selain itu, guru penerima juga harus mengumpulkan laporan penggunaan tunjangan profesi yang meliputi:

  1. Belanja peningkatan kualitas profesi. Contohnya : Mengikuti seminar, lokakarya, workshop pendidikan (yang bukan dibiayai negara) minimal 1 semester 1 x
  2. Belanja media pendidikan. Contohnya : Pembelian laptop, komputer, LCD, dan media lainya yang berguna bagi peningkatan mutu pendidikan
  3. Belanja penelitian. Contohnya : pembuatan PTK, penelitian ilmiyah, makalah, dsb
  4. Belanja peningkatan materi pendidikan. Contohnya : pembelian buku materi, modul, CD materi, dsb
  5. Belanja peningkatan ketrampilan guru. Contohnya : Kursus komputer, atau keahlian lainnya (sebagai sarana menuju sistem pembelajaran berbasis tenologi)
  6. Belanja peningkatan mutu pendidikan lain. Contoh : Studi banding, penanganan khusus bagi siswa “tertinggal” dsb

Himbauan :
Bagi Kepala Madrasah :

  • Harap melakukan supervisi dikelas bagi guru khususnya guru yang sudah menerima tunjangan profesi minimal 1 semester sekali.
  • Menetapkan pembagian tugas dan jadwal pelajaran  sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh guru (pada tahun 2010 masih ditemukan pembagian tugas yang tidak sesuai dengan aturan)
  • Selalu memberikan penyegaran kepada guru perihal tujuan pendidikan dan memberi semangat akan pentingnya semangat juang untuk mencerdaskan anak didik

Bagi guru :

  • Melaksanakan tugas sebagai guru profesional yang mengajar sesuai dengan aturan yang berlaku pada Permendiknas 39 tahun 2009, SE dirjend 158/2010, Permendiknas 15 tahun 2010, dan perundang undangan lainya.
  • Membuat perangkat pembelajaran secara disiplin dan berkualitas
  • Benar-benar mempunyai semangat untuk mendidik, dan mencerdaskan siswa.
  • Berlomba-lomba dalam prestasi dan berlomba dalam meningkatkan output pendidikan dengan jujur.
  • Melakukan usaha-usaha yang bisa mendukung berhasilnya proses pendidikan pada tempat tugas masing-masing

Terakhir,  mari kita bersama-sama memajukan pendidikan madrasah. Madrasah adalah milik kita, Madrasah tidaklah kalah dengan Sekolah. Maju terus pendidikan Madrasah…….
Selamat berjuang………..

Tulisan ini disampaikan sebagai tindak lanjut dari penyampaian materi oleh Kasubdit Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI pada acara Sosialisasi Sertifikasi dan tunjangan Profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jatim, Surabaya.

Tulisan asli dapat dilihat di http://mapendakabkediri.blogspot.com/

Pengumuman Hasil Tes CPNSD 2010


Tes seleksi penerimaan CPNS Daerah formasi 2010 telah diumumkan mulai hari ini.

Selamat kepada yang dinyatakan diterima semoga harapan yang menjadi kenyataan ini menjadi tempat pengabdian yang dirahmati Allah SWT.

Berikut dokumen pengumuman hasil tes CPNS 2010 yang dapat diunduh:

PROV. JATIM_hasil-tes-cpns2010

KOTA-BATU_hasilcpns2010

KOTA-PASURUAN_LULUSCPNS2010

KOTA-MOJOKJERTO_hasilCPNS2010

KOTA-PROBOLINGGO_HasilTes-CPNS-2010

KotaKediri_Hasil-tes-2010

KOTA-SURABAYA_HasilTesCPNS2010

KAB-KEDIRI_HasilTesCPNS2010

KAB-BLITAR_HasilTesCPNS2010

KabGresik_HasilTesCPNS2010

KAB-JEMBER_hasil_tes_cpns_2010

Kab-Lamongan_HasilTesCPNS2010

KAB-MADIUN_hasilTesCPNS2010

 

Kumpulan Soal CPNS


Sebagai persiapan mengahadapi tes CPNS, berikut soal yang dapat dipakai untuk pengetahuan atau wawasan tentang soal.

Dengan mengetahui soal yang pernah dipakai pada ujian penerimaan CPNS akan memperoleh gambaran bobot soal yang bermanfaat untuk mempersiapkan diri. Semoga ada manfaatnya.

Prioritas Honorer yang Diangkat Menjadi CPNS


Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS adalah berdasarkan PP 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PP 43/2007.

Berikut kutipan isi PP 43/2007.

1. Pengertian

Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada isntansi pemerintah atau yang pengahsilannya menjadi beban APBN/APBD.

  • Penghasilan tenaga honorer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah penghasilan pokok yang secara tegas tercantum dalam alokasi belanja pegawai/upah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  • Dalam hal penghasilan tenaga honorer tidak secara tegas tercantum dalam alokasi belanja pegawai/upah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka tenaga honorer tersebut tidak termasuk dalam pengertian dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Misalnya, dana bantuan operasional sekolah, bantuan atau subsidi untuk kegiatan/ pembinaan yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau yang dibiayai dari retribusi.

2. Prioritas Pengangkatan Menjadi CPNS

  • Pasal 3

(1) Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai: a. guru; b. tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan; c. tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan; dan d. tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah.

(2) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun; dan

b. masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus.

(3) Masa kerja terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku bagi dokter yang telah selesai menjalani masa bakti sebagai pegawai tidak tetap.

  • Pasal 4

(1) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi.

(2) Pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan bagi tenaga honorer yang mempunyai masa kerja lebih lama atau yang usianya menjelang 46 (empat puluh enam) tahun.

  • Penjelasan

1. [Penjelasan Pasal 4 Ayat (1)]

Tenaga honorer yang mempunyai masa kerja lebih banyak menjadi prioritas pertama untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.  Dalam hal terdapat beberapa tenaga honorer yang mempunyai masa kerja yang sama, tetapi jumlah tenaga honorer melebihi lowongan formasi yang tersedia, maka diprioritaskan untuk mengangkat tenaga honorer yang berusia lebih tinggi.

Dalam hal terdapat tenaga honorer yang usianya menjelang 46 (empat puluh enam) tahun, maka yang bersangkutan menjadi prioritas pertama untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.  Pengertian “menjelang usia 46  (empat puluh enam) tahun” yaitu apabila dalam tahun anggaran berjalan yang bersangkutan tidak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka untuk tahun anggaran berikutnya menjadi tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil karena telah berusia lebih dari  46  (empat puluh enam) tahun.

2.  [Penjelasan Pasal 6 Ayat (2)]

Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baru dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil apabila semua tenaga honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seluruhnya secara nasional telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum Tahun Anggaran 2009.

Dengan demikian, apabila masih terdapat tenaga honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belem diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai Tahun Anggaran 2009, maka tenaga honorer yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Apabila sebelum Tahun 2009 secara nasional tenaga honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah selesai seluruhnya diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, maka tenaga honorer yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bekerja pada instansi pemerintah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebijakan nasional, berdasarkan formasi, analisis kebutuhan riil, dan kemampuan keuangan negara.

Bila ingin mengunduh PP 43/2007, silakan klik tautan berikut:

Peraturan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS

Pendataan Tenaga Honorer PTT/GTT 2010


Kabar gembira bagi tenaga honorer PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan GTT (Guru Tidak Tetap) dengan terbitnya Surat Edaran Kepala BKN Nomor 05/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.

SE ini ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Dijelaskan dalam SE tersebut, berdasarkan PP 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS yang telah diubah dalam PP 43/2007, pemerintah telah memproses tenaga honorer sebanyak 920.702.

Saat ini tenaga honorer yang dapat diusulkan diangkat menjadi CPNS secara bertahap sampai dengan tahun 2009 adalah tenaga honorer yang gajinya dibebankan pada APBN/APBD dan terdaftar dalam database hasil verifikasi yang dikirim ke BKN paling lambat tanggal tanggal 30 Juni 2006 dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan PP 48 tahun 2005 dan PP 43 tahun 2007.  Dan, sampai dengan saat ini pemerintah belum menetapkan kebijakan/ketentuan yang mengatur tentang pendataan database tenaga honorer dan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS setelah tahun anggaran 2009.

Untuk menuntaskan pemrosesan tenaga honorer, pendataan 2010 ini dilakukan dengan memilah tenaga honorer dalam dua kategori:

  1. Kategori I = tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN atau APBD. Hasil pendataan harus sudah diterima BKN pada 31 Agustus 2010.
  2. Kategori II = tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN atau APBD. Hasil pendataan harus sudah diterima BKN pada 31 Desember 2010.

Adapun syarat tenaga honorer yang dapat didata adalah :

  1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
  2. Bekerja di instansi pemerintah.
  3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja terus-menerus.
  4. Usia minimal 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Berkaitan dengan pendataan (proses dan hasil) ini, Pejabat Pembina Kepegawaian diminta transparan, tidak memungut biaya, cermat, akurat, dan tepat serta diumumkan di mesdia massa selama 14 hari kepada publik.

Untuk memperoleh pengetahuan secara jelas

sebaiknya memahami SE dan PP yang dapat diunduh dibawah ini.

SE-Kepala BKN No. 05 Th. 2010

Form Pendataan Honorer 2010

PP 48-2005_Honorer Jadi CPNS

PP_43/2007_Honorer Jadi CPNS

Berita Rapat Konsolidasi BKN

Persiapan Pendataan Honorer 2010

Menghadapi pendataan tenaga honorer, Badan Kepegawaian Negara mengadakan rapat persiapan pendataan tenaga honorer di Hotel Jayakarta Bandung, (19-21/7). Rapat diikuti para pejabat eselon II dan seluruh Kepala Kantor Regional BKN ini membahas berbagai langkah yang akan dilaksanakan dalam proses sosialisasi SE tersebut untuk disampaikan pada sosialisasi pada masing-masing wilayah kerja. Rapat juga mengundang beberapa pejabat dari instansi terkait proses pendataan tenaga honorer seperti Kementerian PAN&RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sekretariat Negara.

Dalam sambutannya, Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno meminta untuk melaksanakan sosialisasi SE dengan baik sehingga semua pihak dapat mendapatkan pemahaman yang sama. “Kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah haruslah dapat dilaksanakan dengan baik. Dan untuk pelaksanaan yang baik, perlu ada sosialisasi dengan pihak-pihak yang terkait, sehingga hal yang esensial dapat dipahami dengan utuh,” Jelas Eko Sutrisno.

Eko Sutrisno juga menegaskan bahwa pejabat yang menandatangani formulir pendataan akan dikenakan sanksi administrasi maupun pidana, apabila dikemudian hari ternyata data tenaga honorer yang disampaikan tidak benar dan tidak sah. Menyikapi hal ini, Eko Sutrisno meminta pelaksanaan sosialisasi yang akan dilakukan dilakukan secara detail, sehingga para pejabat kepegawaian sungguh paham tentang data-data yang diperlukan dan bagaimana data tersebut harus dituangkan ke dalam sistem pendataan yang telah ditetapkan. Selain itu, Eko Sutrisno juga meminta pelaksanaan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan tenaga honorer tahun 2010 ini agar dilakukan dengan teliti, cermat, dan akurat sehingga data yang diperoleh memang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan mengingat waktu pendataan yang sangat sempit.

Berbagai permasalahan dibahas dalam rapat ini, diantaranya Penjelasan Kebijakan Pembiayaan Tenaga Honorer, Pengolahan Data Tenaga Honorer tahun 2010, Akuntabilitas Pengangkatan Tenaga Honorer Tahun 2010 oleh BPKP, Pengarahan tentang Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer Tahun 2010, Evaluasi Pelaksanaan PP 48 tahun 2005 dan PP 43 tahun 2007 serta pengarahan tentang Kebijakan Formasi Tenaga Honorer Tahun 2010.

Sumber: http://www.bkn.go.id/in/berita/1324-konsolidasi-intern-persiapan-sosialisasi-pendataan-tenaga-honorer.html

Untuk informasi mengenai pendataan dan verifikasi

silakan hubungi HUMAS BKN (021) 80882815.

Telp Kantor Regional BKN
1. Kanreg I Yogyakarta 0274 868290
2. Kanreg II Surabaya 031 8531038
3. kanreg III Bandung 022 7272021
4. Kanreg IV Makassar 0411 512011
5. Kanreg V DKI Jakarta 021 87721084 / 021 87721086
6. Kanreg VI Medan 061 8453744
7. Kanreg VII Palembang 0711 519154
8. Kanreg VIII banjarmasin 0511 4781552
9. Kanreg IX Jayapura 0967 587779
10. Kanreg X Denpasar 0361 255193
11. Kanreg XI Manado 0431 811090
12. Kanreg XII Pekanbaru 0761 7870006

Peraturan Baru 2010 Disiplin PNS


Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No 30 Th 1980 telah dicabut/dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya PP No 53 Th 2010 yang berlaku mulai 6 Juni 2010.

Aturan yang penting untuk dipahami adalah kewajiban dan sanksi yang diterima atas pelanggaran. Salah satu jenis pelanggaran mengenai disiplin kerja “bolos” tidak masuk kerja dijelaskan bahwa yang dimaksud jumlah hari bolos kerja adalah akumulasi satu tahun.

Selain itu, bolos dalam hitungan jam juga dapat dikenakan sanksi. PNS wajib untuk  “masuk  kerja  dan menaati  ketentuan  jam  kerja”  yakni  wajib datang, melaksanakan  tugas,  dan  pulang  sesuai  ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas.  Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara  kumulatif  dan  dikonversi  7 ½  (tujuh  setengah)  jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.)

Sanksi pelanggaran masuk kerja secara ringkas sebagai berikut:

Lama bolos Kerja Kategori Pelanggaran dan Sanksi
5 hari6 – 10 hari

11 – 15 hari

16 – 20 hari

21 – 25 hari

26 – 30 hari

31 – 35 hari

41 – 45 hari

> 45 hari

RinganRingan

Ringan

Sedang

Sedang

Sedang

Berat

Berat

Berat

Teguran lisanTeguran tertulis

Pernyataan tidak puas secara tertulis

Penundaan gaji berkala 1 tahun

Penundaan kenaikan pengkat 1 tahun

Penurunan pangkat satu tingkat selama 1 tahun

Penurunan pangkat satu tingkat selama 3 tahun

Pembebasan dari jabatan

Pemberhentian sebagai PNS

Berikut kutipan sebagain isi PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban(Pasal 3 ada 17 kewajiban), antara lian:

(angka yang menyatakan ayat berikut ini sesuai nomor angka dalam PP)

1.  mengucapkan sumpah/janji PNS;

2.  mengucapkan sumpah/janji jabatan;

3.  setia  dan  taat  sepenuhnya  kepada  Pancasila, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun  1945, Negara Kesatuan Republik  Indonesia, dan Pemerintah;

4.  menaati  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;

11.  masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

Larangan PNS (Pasal 4) antra lain:

1.  menyalahgunakan wewenang;

2.  menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi  dan/atau  orang  lain  dengan menggunakan kewenangan orang lain;

3.  tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk  negara  lain  dan/atau  lembaga  atau organisasi internasional;

9.  bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

15.  memberikan  dukungan  kepada  calon  Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

a.  terlibat  dalam  kegiatan  kampanye  untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b.  menggunakan  fasilitas  yang  terkait  dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

c.  membuat  keputusan  dan/atau  tindakan  yang menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu pasangan  calon  selama  masa  kampanye; dan/atau

d.  mengadakan  kegiatan  yang  mengarah  kepada keberpihakan  terhadap  pasangan  calon  yang menjadi  peserta  pemilu  sebelum,  selama,  dan sesudah masa  kampanye meliputi  pertemuan, ajakan,  himbauan,  seruan,  atau  pemberian barang  kepada  PNS  dalam  lingkungan  unit kerjanya,anggota keluarga, dan masyarakat.

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin (Pasal 7)

Jenis  hukuman  disiplin  ringan

a.  teguran lisan;

b.  teguran tertulis; dan

c.  pernyataan tidak puas secara tertulis.

Jenis  hukuman  disiplin  sedang

a.  penundaan  kenaikan  gaji  berkala  selama  1 (satu) tahun;

b.  penundaan  kenaikan  pangkat  selama  1  (satu) tahun; dan

c.  penurunan  pangkat  setingkat  lebih  rendah selama 1 (satu) tahun.

Jenis  hukuman  disiplin  berat

a.  penurunan  pangkat  setingkat  lebih  rendah selama 3 (tiga) tahun;

b.  pemindahan dalam  rangka penurunan  jabatan setingkat lebih rendah;

c.  pembebasan dari jabatan;

d.  pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

e.  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  sebagai PNS.

Dokumen untuk diunduh

PP-53-2010_Disiplin-PNS

UU 43/1999_dan UU 8/1974 Pokok-pokok-Kepegawaian

Kepmendagri_08/2001_PNS Jadi Kades/Perangkat Desa

UUD1945_HasilAmandemen

UU_47/2008_WajibBelajar

UU_47/2008_WajibBelajar(Penjelasan)

UU_20/2003_Sisdiknas(Bhs Indonesia)

UU_20/2003_Sisdiknas(Bhs Inggris)

UU_9/2009_BadanHukumPendidikan

UU_14/2005_GurudanDosen

UU_43/2007_PERPUSTAKAAN

UU_38-2008_PengesahanPiagamAsean

UU_22/2009_LalulintasdanAngkJalan

UU_25/2009_PerimbanganKeuPusatDaerah

UU_18-2008_PengelolaanSampah

UU_22/1999_Pemerintahan_Daerah

UU_31/1999_PembrtsnTindakPidanaKorupsi

UU 19/2002_HakCipta(Penjelasan)

UU 19/2002_HakCipta

UU_8/1999_PerlindunganKonsumen

UU_14/2008_KeterbukaanInforPublik

UU_25/2009_PelayananPublik

UU_23/2002_PerldgnAnak

UU-1-1974_Perkawinan

UU_23/2004_KDRT

UU_44/2008_Pornografi

UU_23/2006_AdmKependudukan

UU_43/2008_WilayahNegara

UU_1992/25_Perkoperasian

UU_20/2008_UMKM

UU_40-2008_PenghapusanDiskrRasdanEtnis

UU20/2009.GelarTandaJasadanKehormatan

UU_21-2008_PerbankanSyariah

UU_20/1999_PenylggNegarabebasKKN

UU 6/1984_ttg_Pos

 

Permendiknas

16/2007_StandarGuru

13/2007Standard KepSek dan KepMadr

12/2007_Standardpengawas

20/2007StandarPenilaianPendidikan

107/2001ProgPendJarakJauh

 

 

 

18/2008_PenyaluranTnjgnProfDosen

19/2005_PAKPengawas

17/2008_SetrfksDosen

19/2008 PTPenylggSertfksGuru

10/2009_SertifikasiGuru

PP_19/2005 SN Pendidikan

PP 74/2008_ttg_Guru

PP 30/1980_Disiplin_PNS

PP_19/2005_StandarNasionalPendidikan

HariEfektifSekolah2009-2010

HariLibur/Cuti_2010

SoftwareKonversiMasehi-Hijrah

Peraturan PNS Menjadi Kepala Desa


PNS yang ingin menjadi Kepala Desa ata Perangkat Desa tidak harus keluar dari PNS. Bahkan, selama menjadi Kades/Perangkat Desa masih berhak gaji rutin. Dan ketika masa jabatannya habis, berhak kemabali menjadi PNS.

Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonoml Daerah Nomor  8 tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa Atau Dipilih / Diangkat Menjadi Perangkat Desa

Berikut cuplikan isi Permendagri:

1. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU 43/1999, Pasal 1 ayat (1))

2. Pegawai Negeri Sipil yang dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah Pegawai Negeri Sipil warga masyarakat yang mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat (Pasal 2)

3. Calon Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disamping memenuhi ketentuan pasal 97 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, juga harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya (Pasal 3 ayat (1)

4. Pimpinan instansi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : (a).   Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat; (b). Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Propinsi; (c). Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/Kota; (d). Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal (Pasal 3 ayat (2))

5. (Pasal 97 UU Nomor 22/1999) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;

d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;

e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
h. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa; dan

m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

6. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pasal 4)

7. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dikembalikan ke instansi induknya berdasarkan Keputusan Bupati (Pasal 10 ayat (1))

8. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan (Pasal 10 ayat (2))

    Dokumen untuk diunduh

    UU_22/1999_Pemerintahan Daerah

    UU 43/1999_dan UU 8/1974 Pokok-pokok-Kepegawaian

    Kepmendagri_08/2001_PNS Jadi Kades/Perangkat Desa

    Tugas, Fungsi, Kewajiban Satpol PP


    Satuan Polisi Pamoing Praja (Satpol PP) mempunyai  tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu  kondisi  daerah  yang  tenteram,  tertib,  dan  teratur  sehingga penyelenggaraan  roda  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping  menegakkan  Perda,  Satpol  PP  juga  dituntut  untuk  menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

    Untuk  mengoptimalkan  kinerja  Satpol  PP  perlu  dibangun  kelembagaan Satpol  PP  yang  mampu  mendukung  terwujudnya  kondisi  daerah  yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan   kriteria kepadatan  jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi  juga  beban  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diemban,  budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

    Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamoing Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya PP ini  maka dinyatakan tidak berlaku PP  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pedoman  Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

    Berikut kutipan isi PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP.

    Pengertian (Pasal 3)

    (1) Satpol  PP  merupakan  bagian  perangkat  daerah  di  bidang penegakan  Perda,  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat.

    (2)   Satpol  PP  dipimpin  oleh  seorang  kepala  satuan  dan berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

    Syarat menjadi Satpol PP (Pasal 16)

    Persyaratan  untuk  diangkat  menjadi  Polisi  Pamong  Praja adalah:

    a. pegawai negeri sipil;

    b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;

    c.  tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk  laki-laki  dan  155  cm  (seratus  lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;

    d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;

    e. sehat jasmani dan rohani; dan

    f.  lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

    Kedudukan (Pasal 3 ayat (2))

    Satpol  PP  dipimpin  oleh  seorang  kepala  satuan  dan berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

    • (Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada kepala daerah melalui sekretaris  daerah  adalah  pertanggungjawaban  administratif. Pengertian  “melalui”  bukan  berarti  Kepala  Satpol  PP  merupakan bawahan  langsung  sekretaris  daerah.  Secara  struktural  Kepala Satpol PP berada langsung di bawah kepala daerah).

    Tugas (Pasal 4)

    Satpol  PP  mempunyai  tugas  menegakkan  Perda  dan menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

    • (Sesuai  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  bahwa  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat  merupakan  urusan  wajib  yang  menjadi  kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat).

    Fungsi (Pasal 5)

    Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

    a.   penyusunan  program  dan  pelaksanaan  penegakan  Perda, penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

    b.   pelaksanaan  kebijakan  penegakan  Perda  dan  peraturan kepala daerah;

    c.   pelaksanaan  kebijakan  penyelenggaraan  ketertiban  umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;

    d.   pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

    • (Tugas  perlindungan  masyarakat  merupakan  bagian  dari  fungsi penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat, dengan  demikian  fungsi  perlindungan masyarakat  yang  selama  ini berada  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  bidang  kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP)

    e.   pelaksanaan  koordinasi  penegakan  Perda  dan  peraturan kepala  daerah,  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan ketenteraman  masyarakat  dengan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  daerah, dan/atau aparatur lainnya;

    f.   pengawasan  terhadap  masyarakat,  aparatur,  atau  badan hukum  agar  mematuhi  dan  menaati  Perda  dan  peraturan kepala daerah; dan

    g.   pelaksanaan  tugas  lainnya  yang  diberikan  oleh  kepala daerah.

    Wewenang (Pasal 6)

    Polisi Pamong Praja berwenang:

    a.  melakukan  tindakan  penertiban  nonyustisial  terhadap warga  masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang melakukan  pelanggaran  atas  Perda  dan/atau  peraturan kepala daerah;

    • (Tindakan  penertiban  nonyustisial  adalah  tindakan  yang  dilakukan oleh  Polisi  Pamong  Praja  dalam  rangka  menjaga  dan/atau memulihkan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat terhadap  pelanggaran  Perda  dan/atau  peraturan  kepala  daerah dengan  cara  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan)

    b.  menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang  mengganggu  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat;

    • (Yang  dimaksud  dengan  ”menindak”  adalah  melakukan  tindakan hukum  terhadap  pelanggaran  Perda  untuk  diproses  melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

    c.  fasilitasi  dan  pemberdayaan  kapasitas  penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

    d.  melakukan  tindakan  penyelidikan  terhadap  warga masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang  diduga melakukan  pelanggaran  atas  Perda  dan/atau  peraturan kepala daerah; dan

    • (Yang  dimaksud  dengan  “tindakan  penyelidikan”  adalah  tindakan Polisi  Pamong  Praja  yang  tidak menggunakan  upaya  paksa  dalam rangka  mencari  data  dan  informasi  tentang  adanya  dugaan pelanggaran  Perda  dan/atau  peraturan  kepala  daerah,  antara  lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan,  serta meminta keterangan).

    e.  melakukan  tindakan  administratif  terhadap  warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

    • (Yang  dimaksud  dengan  “tindakan  administratif”  adalah  tindakan berupa  pemberian  surat  pemberitahuan,  surat  teguran/surat  peringatan  terhadap  pelanggaran  Perda  dan/atau  peraturan  kepala daerah).

    Kewajiban (Pasal 8)

    Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

    a.  menjunjung  tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia,  dan  norma  sosial  lainnya  yang  hidup  dan berkembang di masyarakat;

    • (Yang  dimaksud  dengan  ”norma  sosial  lainnya”  adalah  adat  atau kebiasaan  yang  diakui  sebagai  aturan/etika  yang mengikat  secara moral kepada masyarakat setempat).

    b.  menaati  disiplin  pegawai  negeri  sipil  dan  kode  etik  Polisi Pamong Praja;

    c.  membantu  menyelesaikan  perselisihan  warga  masyarakat yang  dapat  mengganggu  ketertiban  umum  dan ketenteraman masyarakat;

    • (Yang  dimaksud  dengan  ”membantu  menyelesaikan  perselisihan” adalah  upaya pencegahan  agar  perselisihan  antara  warga masyarakat  tersebut  tidak  menimbulkan  gangguan  ketenteraman dan ketertiban umum).

    d.  melaporkan  kepada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia atas  ditemukannya  atau  patut  diduga  adanya  tindak pidana; dan

    • (Yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah tindak pidana di luaryang diatur dalam Perda)

    e.  menyerahkan  kepada  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  daerah atas  ditemukannya  atau  patut  diduga  adanya  pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

    Pemberhentian (Pasal 18)

    Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

    a.  alih tugas;

    b.  melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;

    c.  dipidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau

    d.  tidak  dapat  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  sebagai Polisi Pamong Praja.

    Tata Kerja

    Satpol  PP  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. (Pasal 25)

    Setiap  pimpinan  organisasi  dalam  lingkungan  Satpol  PP provinsi  dan  kabupaten/kota  bertanggung  jawab  memimpin, membimbing,  mengawasi,  dan  memberikan  petunjuk  bagi pelaksanaan  tugas  bawahan,  dan  bila  terjadi  penyimpangan, mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.( Pasal 26.)

    Kerja sama dan Koordinasi (Pasal 28)

    (1)  Satpol  PP  dalam  melaksanakan  tugasnya  dapat  meminta bantuan  dan/atau bekerja  sama  dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.

    (2)  Satpol  PP  dalam  hal  meminta  bantuan  kepada  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan/atau  lembaga  lainnya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertindak  selaku koordinator operasi lapangan.

    (3)  Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas  hubungan  fungsional,  saling  membantu,  dan  saling menghormati  dengan  mengutamakan  kepentingan  umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

    Pasal  35

    Pedoman  organisasi  Satpol  PP  untuk  Provinsi  Daerah  Khusus Ibu  Kota  Jakarta,  diatur  dengan  Peraturan  Menteri  dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

    __________________________________________________________

    Dokumen untuk diunduh

    PP_6 Th 2010 ttg_Satpol_PP

    UU 22 Th 2009 Lalu lintas dan Angkutan Jalan

    UU 14 Th 2008  Keterbukaan Informasi Publik

    UU 25 Th 2009 ttg Pelayanan Publik

    UU 23 Th 2004 ttg KDRT

    UU 23 Th 2002 Perlindungan Anak

    Sertifikasi Guru Non-S1 dan Pengawas Berakhir 2013


    Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan  formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas ini, ” Guru  wajib  memiliki  Kualifikasi  Akademik,  kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan nasional” (Pasal 2 PP 74/2008).

    Untuk melaksanakan PP ini, terbitlah Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat penididik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

    Berkaitan dengan maksud tulisan ini, ada dua pasal khusus yang harus dipahami oleh para guru, khususnya yang belum memiliki S-1/D-IV dan yang diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan. Dua pasal pada PP 74/2008 yang dimaksud adalah Pasal 66 dan Pasal 67:

    Pasal 66

    Dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  sejak  berlakunya Peraturan  Pemerintah  ini,  Guru  Dalam  Jabatan  yang belum  memenuhi  Kualifikasi  Akademik  S-1  atau  D-IV, dapat  mengikuti  uji  kompetensi  untuk  memperoleh  Sertifikat Pendidik apabila sudah:

    a.  mencapai  usia  50  (lima  puluh)  tahun  dan mempunyai pengalaman kerja 20  (dua puluh)  tahun  sebagai Guru; atau

    b.  mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

    Pasal 67

    Pengawas  satuan  pendidikan  selain  Guru  yang  diangkat sebelum  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  ini  diberi  kesempatan  dalam  waktu  5  (lima)  tahun  untuk memperoleh  Sertifikat Pendidik.

    PP Nomor 74 Tahun 2008 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni 1 Desember 2008. Dengan dasar ini maka pemahaman atas  pasal 66 dan 67 di atas adalah sebagai berikut:
    (1)   Sejak 1 Desember 2008, sampai dengan 5 tahun ke depan (atau tahun 2013), guru yang belum S-1/D-IV dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.
    (2) Guru yang diangkat jadi pengawas sejak sebelum 1 Desember 2008, dalam  waktu  5  (lima)  tahun (atau tahun 2013)  diberi  kesempatan untuk memperoleh  Sertifikat Pendidik

    Jalur Sertifikasi

    Pelaksanaan atas pasal 66 dan 67  PP 74/2008 itu, kemudian diatur dalam Permendiknas Nomor 10/2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, yakni pada pasal 2 dan 6:

    Pasal 2

    (1)   Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui:

    a. uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik;

    b. pemberian sertifikat pendidik secara langsung;

    (2)   Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang:

    a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV);

    b. belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV apabila sudah:

    1)      mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru; atau

    2)      mempunyai golongan IV/a, atau yang memnuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

    Pasal 6

    (1)   Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, berlaku dalam jangka 5 tahun sejak berkunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

    (2)   Ketentuan uji kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga untuk sertifikasi bagi pengawas satuan pendidikan selain guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

    Kesimpulan

    Pemahaman terhadap ketentuan dalam PP 74/2008 dan Permendiknas 10/2009 mengenai  pasal yang mengatur sertifikasi bagi guru yang belum S-1/D-IV dan bagi Pengawas dapat dikatakan:

    • bagi guru belum S-1/D-IV:  tidak dapat mengikuti sertifikasi setelah tahun 2013.
    • bagi pengawas, tidak ada kesempatan mengikuti sertifikasi setelah tahun 2013.

    Dokumen untuk diunduh

    PP Nomor 74 Tahun 2008_tentang_Guru

    Permendiknas  10/2009_Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

    Daftar Jenjang Pangkat dan Jabatan Guru PNS


    Jenjang pangkat guru yang berstatus PNS sebagaimana Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya adalah dimulai dari Pengatur Muda dengan golongan ruang II/a atau disebut Guru Pratama untuk sebutan berdasarkan ”jenjang jabatan”. Dan, guru dapat menduduki pangkat paling tinggi Pembina Utama dengan golongan ruang IV/e atau jabatan Guru Utama.

    Berikut daftar lengkap ”jenjang pangkat” dan ”jenjang jabatan” menurut golongan ruang.

    No Gol/ru Jenjang Pangkat Jenjang Jabatan
    1.2.

    3.

    4.

    5.

    6.

    7.

    8.

    9.

    10.

    11.

    12.

    13.

    II/aII/b

    II/c

    II/d

    III/a

    III/b

    III/c

    III/d

    IV/a

    IV/b

    IV/c

    IV/d

    IV/e

    Pengatur MudaPengatur Muda Tk.I

    Pengatur

    Pengatur Tk.I

    Penata Muda

    Penata Muda Tk.I

    Penata

    Penata Tk.I

    Pembina

    Pembina Tk.I

    Pembina Utama Muda

    Pembina Utama Madya

    Pembina Utama

    Guru PratamaGuru Pratama Tk.I

    Guru Muda

    Guru Muda Tk.I

    Guru Madya

    Guru Madya Tk.I

    Guru Dewasa

    Guru Dewasa Tk.I

    Guru Pembina

    Guru Pembina Tk.I

    Guru Utama Muda

    Guru Utama Madya

    Guru Utama

     

    Dokumen untuk diunduh:

    Download Blangko DP3


    Download Blangko DP3,silakan klik teks ini

    DP3 atau Daftar Penilian Pelaksanaan Pekerjaan bagi PNS  adalah bersifat rahasia. Unsur yang dinilai terdiri dari

    • Kesetiaan
    • Prestasi Kerja
    • Tanggung Jawab
    • Ketaatan
    • Kejujuran
    • Kerjasama
    • Prakarsa, dan
    • Kepemimpinan

    Rentang nilai dengan sebutan Amat baik (91 – 100), Baik (76 – 90),   Cukup (61 – 75), Sedang (51 – 60),  Kurang (50 Ke bawah).  Baca lebih lanjut . . .

    Ikuti

    Get every new post delivered to your Inbox.

    Bergabunglah dengan 2.984 pengikut lainnya.

    %d bloggers like this: