Kamus ASN


ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah sebutan baru bagi PNS maupun Non PNS sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014.

UU ASN lahir karenaUU yang mengatur kepegawaian yang lama sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global . UU lama tentang kepegawaian yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Berikut istilah yang berkaitan dengan ASN UU Nomor 5 Tahun 2014.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
  1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
  2. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  3. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
  4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
  5.  Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
  6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  7. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
  8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
  10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  12. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
  13. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
  14. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
  15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
  16. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
  17. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
  18. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
  19. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Semoga bermanfaat!

Data Kelulusan UN 2014 SMA/SMK/MA/MAK


Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) jenjang SMA/MA tahun 2014 mencapai 99,52 persen sedangkan untuk jenjang SMK/MAK sebesar 99,90 persen.

Sekolah Peserta UN  SMA/MA/SMK/MAK

  • Dari keseluruhan nilai nasional, terdapat 16.497 sekolah (89,40 persen) dengan tingkat kelulusan 100 persen. Sementara itu tidak ada sekolah dengan tingkat kelulusan 0 persen

Data Kelulusan SMA/MA

  • Peserta UN SMA/MA yang berjumlah 1.632.757 siswa,
  • Peserta Lulus UN = 1.624.946 siswa (99,52%)
  • Tidak lulus UN sebanyak 7.811 (0,48 %)

Data Kelulusan SMK/MAK

  • Peserta UN  = 1.171.907 siswa
  • Peserta Lulus UN =1.170.748 siswa (99,90 %).
  • Peserta tidak lulus  = 1.159 siswa (0,10%)

Syarat Lulus UN

Kelulusan peserta didik SMA/MA dan SMK/MAK ditetapkan berdasarkan perolehan nilai akhir (NA). Nilai akhir merupakan gabungan dari 60 persen nilai UN dan 40 persen nilai ujian sekolah/madrasah. Peserta didik SMA/SMK/MA/MAK dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata NA paling rendah 5,5 dan nilai mata pelajaran paling rendah 4,0.

. Sumber : http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/2584

Daftar Peraih Tertinggi UN SMA 2014


Ryan Aditya Moniaga dari SMA Kanisius, DKI Jakarta, dan Nur Afifah Widyaningrum dari SMAN 1 Yogyakarta meraih nilai ujian nasional (UN) 2014 tertinggi nasional. Ryan merupakan peserta UN di jurusan IPA dan Nu Afifah siswa jurusan IPS.

SMAN 1 Yogyakarta menempatkan tiga siswanya dalam 10 besar perolehan hasil UN tertinggi tahun ini di kedua jurusan tersebut. Sedangkan siswa SMAN 4 Denpasar, yang tahun lalu menjadi pemegang rekor nilai UN SMA tertinggi, tetap masuk dalam 10 besar nasional UN 2014 di kelompok ujian IPS. 

Berikut rincian 10 besar peraih nilai tinggi tingkat nasional. 

Jurusan IPA 
1. Ryan Aditya Moniaga; nilai UN 58,05;  dari SMA Kanisius, DKI Jakarta;
2. Annisa Azalia Herwandani; nilai un 57,65; dari SMAN 2 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat;
3. Hashina Zulfa; nilai UN 57,65; dari SMAN 1 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Sulistia Fitriaty; nilai UN 57.45; dari SMAN 39 Jakarta, DKI Jakarta;
5. Fenita Adina Santoso; nilai un 57,35; dari SMAN 1 Pekalongan, Jawa Tengah;
6. Felix Utama; nilai UN 57,30; dari SMA Kristen 1 BPK Penabur, DKI Jakarta;
7. A A Istri Citra Larasati; nilai UN 57,25; dari SMAN 1 Denpasar, Bali;
8. Alief Moulana; nilai UN 57,20; dari  SMA Pribadi, Kota Bandung, Jawa Barat;
9. Fitra Febrina; nilai UN 57,20; dari SMAN 1 Medan, Sumatra Utara;
10. Ranisa Larasati, nilai UN 57,05; dari SMAN 2 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. 

Jurusan IPS 

1. Nur Afifah Widyaningrum; nilai UN 55,85; dari  SMAN 1 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Rikko Sajjad Nuir; nilai UN 55,70; dari SMAN 8 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Afdhal Nur Muhammad Daulay; nilai UN 55,50; dari SMAN 1 Matauli Pandan, Sumatra Utara; 
4. Fauzan Alfiansyah Hasibuan; nilai UN 55,40; dari SMAN 1 Matauli Pandan, Sumatra Utara;
5. Clara Feliciani Sesiawan; nilai UN 55,35; dari SMA Santa Ursula BSD, Banten;
6. Utami Ratnasari; nilai UN 55,25; dari SMAN 4 Denpasar, Bali
7. Aprillia Dwi Harjanti; nilai UN 55,05; dari SMAN 1 Kudus, Jawa Tengah;
8. Dinda Dea Pramaputri; nilai UN 54,.95; dari SMAN 70 Jakarta, DKI Jakarta;
9. Margaretha Silia Kurnia Herin; nilai UN 54,95; dari SMAN 1 Depok, Jawa Barat; 
10. Naruti Afifah; nilai UN 54,95; dari SMAN 3 Surakarta, Jawa Tengah.(rfa)

Sumber: http://kampus.okezone.com/read/2014/05/19/560/986896/ini-dia-peraih-nilai-un-2014-tertinggi

 

Daftar Harga Buku Kurikulum 2013


Daftar harga buku berikut sebagaimana kontrak lelang yang dipublikasikan LKPP. Harga buku SD/SMP/SMA/SMK berbeda tiap Kab/kota se Indonesia.

Mekanisme pembelian buku oleh sekolah telah diatur dalam Buku Juknis Bantuan Sosial (Bansos) Penyediaan Buku Kurikulum 2013. Tahapan pembelian secara sederhana sebagai berikut:

  1. Sekolah melihat daftar harga buku di website LKPP (Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
  2. Mengisi formulir pemesanan buku dan mengirimkan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota. Jadwal pemesanan buku adalah tanggal 3 s,d, 28 Mei 2014.

Berikut cara melihat daftar buku kurikulum 2013.

  1. Masuk website LKPP di sini
  2. Pilih nama Provinsi
  3. Pilih nama Kab/Kota
  4. Piih nama tingkat : SD, SMP, atau SMA
  5. Pilih kategori : Buku Siswa atau Buku Guru
  6. Klik “Cetak Form”

Hasil langkah 6 ini berupa tampilan Formulir Pembelian Buku Kurikulum 2013 yang berisi judul buku beserta harga, serta nama penerbit.

Download Daftar Harga Buku

Bila ingin mengunduh daftar harga buku tersebut, silakan klik “Cetak Form Pesanan” di sudut kanan bawah.

 

Pedoman Pilpres 2014


Pilpres akan dilaksankan pada 9 Juli 2014. Untuk itu, penyelenggara pemilu mulai KPU, PPS, KPPS, juga Bawaslu, Panwas, maupun PPL harus memahami peraturan tentang Pilpres sebagai panduan pelaksanaan.

Berikur peraturan KPU tentang Pilpres 2014 yang siap di unduh:

1. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014

  • Tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
  • Unduh

2. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014

  • Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
  •   Unduh 

3. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014

  • Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
  •  Unduh

 4. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2014

  • Tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
  •  Unduh

5. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014

  • Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
  •  Unduh

6. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2014

  • Tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
  •  Unduh

7. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014

  • Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014.
  •  Unduh

Sumber: (Jika tautan unduhan ada masalah, silakan langsung kunjungi sumber): http://www.kpu.go.id/index.php/arsip/index/all?keyword=&per_page=10

 

Jadwal Pencairan TPP 2014


Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) 2014 akan cair pada April untuk Triwulan I. Sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor  61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2014.  Alokasi TP Guru PNSD adalah sebesar Rp56.136.316.551.000,00 (lima puluh enam triliun seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Alokasi TP Guru PNSD tersebut telah memperhitungkan kurang bayar TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013. Dan, alokasi TP Guru PNSD ini telah memperhitungkan sisa dana TP Guru PNSD yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tahun 2013.

Jadwal Penyaluran TPP ke Rekening Kas Daerah

Penyaluran TP Guru PNSD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran TP Guru PNSD dilaksanakan secara Triwulanan, yaitu:

  1. Triwulan I paling lambat minggu terakhir bulan Apri1 2014
  2. Triwulan II paling lambat minggu terakhir bulan Juni 2014
  3. Triwulan III paling lambat minggu terakhir bulan September 2014
  4. Triwulan IV paling lambat minggu terakhir bulan November 2014

 

Jadwal Pencairan TPP kepada Guru

Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran TP Guru PNSD kepada masing-masing Guru PNSD setelah diterimanya TP Guru PNSD di Rekening Kas Umum Daerah secara triwulanan, yaitu:

  1. Triwulan I paling lambat pada bulan April 2014
  2. Triwulan II paling lambat pada bulan Juli 2014
  3. Triwulan III paling lambat pada bulan Oktober 2014
  4. Triwulan IV paling lambat pada bulan Desember 2014

Pembayaran TP Guru PNSD kepada masing-masing Guru PNSD ini dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sumber/Lihat PMK Nomor  61/PMK.07/2014

Kamus Kosa Kata Pemilu


Berikut kamus ilmiah bidang politik khususnya istilah dalam pemilihan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Istilah berdasarkan Pasal 1, UU pemilu 8 / 2012 tentang Pemilu

  1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang  dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,  jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik  Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Pemilu Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara  Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
  4. Komisi Pemilihan Umum  Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
  5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
  6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh  KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
  7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah  panitia yang dibentuk oleh  KPU Kabupaten/Kotauntuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
  8. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
  9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
  10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
  11. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,  selanjutnya disebut Pantarlih, adalah petugas yang dibentuk oleh  PPS  atau PPLN untuk melakukan  pendaftaran dan  pemutakhiran data pemilih.
  12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  13. Tempat Pemungutan  Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
  14. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  15. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
  16. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.
  17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang  dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
  18. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
  19. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
  20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang  berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
  21. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsaIndonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkandengan undang-undang sebagai warga negara.
  22. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genapberumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atausudah/pernah kawin.
  23. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota danperseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
  24. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang  telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
  25. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yangtelah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
  26. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untukmeyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
  27. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye.
  28. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPR, selanjutnya disingkat  BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas  tertentu  dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu.
  29. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPRD,  selanjutnya disingkat  BPP DPRD, adalah bilangan yang  diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan  jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta  Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

 Istilah dalam Buku Panduan KPPS Pileg 2014 (Unduh buku di sini )

  1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.
  2. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada tanggal 9 April 2014 telah berumur sekurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan bukan anggota TNI/POLRI.
  3. Pemilih tunadaksa adalah pemilih dengan cacat tubuh.
  4. Pemilih tunanetra adalah pemilih yang tidak dapat melihat.
  5. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD
  6. Saksi peserta Pemilu adalah saksi peserta Pemilu yang mendapat surat mandat tertulis dari partai politik atau dari calon Anggota DPD.
  7. Pemantau Pemilu dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
  8. Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara, yakni pada hari Rabu, tanggal 9 April 2014, mulai pukul 07.00-13.00 waktu setempat, termasuk untuk penghitungan suara yang dimulai setelah pemungutan suara selesai dan ditutup
  9. Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK.
  10. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang dan telah terdaftar dalam DPT tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain.
  11. Daftar Pemilih Khusus (DPK), adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT)
  12. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan memiliki kartu tanda penduduk atau Identitas Lain atau Paspor tetapi tidak terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK, dan memberikan suara di TPS pada Hari dan tanggal pemungutan suara menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atau Identitas Lain atau Paspor
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.021 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: