Kategori Tulisan tunas63


Bersama blog favorit pilihan pelanggan atau teman para bloger terutama pecinta wordpress, semoga ilmu yang tersaji pada blog tunas63 memberi manfaat yang sangat berarti bagi kita bersama.

Agama Lomba/Olimpiade SD
Angka Kredit Lowongan Kerja Sejarah
Artikel Nasihat Sekolah
Award Nasionalisme Seni
Bahasa NUPTK Sepakbola
Berita Olahraga Sepakbola LPI
Bhs. Indonesia Olah raga Sertifikasi
Budaya Organisasi Sertifikasi Depag
Data/Statistik Partai SMA/MA/SMK
Ekonomi Pedoman Guru SMP/MTs
Galeri Foto Pedoman Pembelajaran Strategi Nasional
Guru Pembangunan Nasional Tata Negara
Haji Pemilu TK/RA/PAUD
Hari Nasional Pendidikan Tokoh
Ilmu Komputer Pengetahuan Praktis UASBN/UNAS 2010
Iptek PLPG Unas
Islam PLPG 2010 UNAS 2009
Kesiswaan Politik U U
Lambang/Logo Portofolio UU/PP/Permen

Visi-misi

Lingkungan Pramuka Wajib Belajar

Sastra






Download MP3 Lagu Mars Lagu Notasi Angka
Lagu Daerah Lagu Nasional/Wajib

Lagu Himne

Lagu Pramuka

Lagu Notasi Balok
Lagu dan Kunci Gitar
Paduan Suara

Terimakasih, atas komentar, saran, dan kritik untuk perbaikan penyajian tulisan tunas63 yang itu semua  merupakan perhatian luar biasa bagi saya.

Salam,

Kak Ichsan

Jadwal Pencairan TPP 2014


Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) 2014 akan cair pada April untuk Triwulan I. Sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor  61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2014.  Alokasi TP Guru PNSD adalah sebesar Rp56.136.316.551.000,00 (lima puluh enam triliun seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Alokasi TP Guru PNSD tersebut telah memperhitungkan kurang bayar TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013. Dan, alokasi TP Guru PNSD ini telah memperhitungkan sisa dana TP Guru PNSD yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tahun 2013.

Jadwal Penyaluran TPP ke Rekening Kas Daerah

Penyaluran TP Guru PNSD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran TP Guru PNSD dilaksanakan secara Triwulanan, yaitu:

  1. Triwulan I paling lambat minggu terakhir bulan Apri1 2014
  2. Triwulan II paling lambat minggu terakhir bulan Juni 2014
  3. Triwulan III paling lambat minggu terakhir bulan September 2014
  4. Triwulan IV paling lambat minggu terakhir bulan November 2014

 

Jadwal Pencairan TPP kepada Guru

Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran TP Guru PNSD kepada masing-masing Guru PNSD setelah diterimanya TP Guru PNSD di Rekening Kas Umum Daerah secara triwulanan, yaitu:

  1. Triwulan I paling lambat pada bulan April 2014
  2. Triwulan II paling lambat pada bulan Juli 2014
  3. Triwulan III paling lambat pada bulan Oktober 2014
  4. Triwulan IV paling lambat pada bulan Desember 2014

Pembayaran TP Guru PNSD kepada masing-masing Guru PNSD ini dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sumber/Lihat PMK Nomor  61/PMK.07/2014

Kamus Kosa Kata Pemilu


Berikut kamus ilmiah bidang politik khususnya istilah dalam pemilihan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Istilah berdasarkan Pasal 1, UU pemilu 8 / 2012 tentang Pemilu

  1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang  dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,  jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik  Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Pemilu Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara  Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
  4. Komisi Pemilihan Umum  Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
  5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
  6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh  KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
  7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah  panitia yang dibentuk oleh  KPU Kabupaten/Kotauntuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
  8. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
  9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
  10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
  11. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,  selanjutnya disebut Pantarlih, adalah petugas yang dibentuk oleh  PPS  atau PPLN untuk melakukan  pendaftaran dan  pemutakhiran data pemilih.
  12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  13. Tempat Pemungutan  Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
  14. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  15. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
  16. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.
  17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang  dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
  18. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
  19. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
  20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang  berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
  21. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsaIndonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkandengan undang-undang sebagai warga negara.
  22. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genapberumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atausudah/pernah kawin.
  23. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota danperseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
  24. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang  telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
  25. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yangtelah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
  26. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untukmeyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
  27. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye.
  28. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPR, selanjutnya disingkat  BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas  tertentu  dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu.
  29. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPRD,  selanjutnya disingkat  BPP DPRD, adalah bilangan yang  diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan  jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta  Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

 Istilah dalam Buku Panduan KPPS Pileg 2014 (Unduh buku di sini )

  1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.
  2. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada tanggal 9 April 2014 telah berumur sekurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan bukan anggota TNI/POLRI.
  3. Pemilih tunadaksa adalah pemilih dengan cacat tubuh.
  4. Pemilih tunanetra adalah pemilih yang tidak dapat melihat.
  5. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD
  6. Saksi peserta Pemilu adalah saksi peserta Pemilu yang mendapat surat mandat tertulis dari partai politik atau dari calon Anggota DPD.
  7. Pemantau Pemilu dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
  8. Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara, yakni pada hari Rabu, tanggal 9 April 2014, mulai pukul 07.00-13.00 waktu setempat, termasuk untuk penghitungan suara yang dimulai setelah pemungutan suara selesai dan ditutup
  9. Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK.
  10. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang dan telah terdaftar dalam DPT tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain.
  11. Daftar Pemilih Khusus (DPK), adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT)
  12. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan memiliki kartu tanda penduduk atau Identitas Lain atau Paspor tetapi tidak terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK, dan memberikan suara di TPS pada Hari dan tanggal pemungutan suara menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atau Identitas Lain atau Paspor

Buku Panduan KPPS Pileg 2014


Buku petunjuk bagi KPPS dapat di-download di sini. Buku sebagi juknis KPPS untuk Pileg 9 April ini terdiri 4 bab yaitu Bab Pendahuluan, Kegiatan KPPS Sebelum Hari Pemungutan Suara, Pelaksanaan Pemungutan Suara, dan Pelaksanaan Penghitungan Suara.

Buku ini wajib dimiliki penyelenggara Pemilu terutama KPPS karena buku ini memberi petunjuk apa, bagaimana, dan kapan kegitan dalam rangkaian Pemilu Legislatif 2014 dilaksanakan.

Pileg 2014 adalah untuk tujuan memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan DPD maka tingkat pekerjaan cukup rumit dan banyak kegiatan administrasi yang harus dikerjakan dengan cermat, hati-hati, dan benar. Untuk itu, KPPS harus membaca buku pedoman KPPS dan menguasai dengan baik ketentuan tugas.

Unduh Buku Panduan KPPS Pileg 2014  alternatif tautan langsung ke sumber www.kpu.go.id

Daftar NRG PAI 2013 SD/SMP/SMA/SMK


Berikut daftar nasional Nomor Register Guru (NRG) yang siap di-download. Dengan terbitnya NRG maka berhak mendapatkan tunjangan profesi pendidik (TPP).

Jika tautan di atas bermasalah, dapat dicoba melalui tautan berikut yang memublikasikan data di atas.

http://pendis.kemenag.go.id/kerangka/madr.htm

 

Ki-kisi Ujian Praktik/UN Agama 2014


Mata pelajaran Pendidikan Agama masuk Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) baik jenjang SD, SMP, maupun SMA/SMK.

Berikut kisi-kisi baik ujian tulis maupun praktik mapel Pendidikan Agama Islam yang siap diunduh/download.

Jika tautan di atas bermasalah, dapat dicoba melalui tautan langsung pada sumber berikut: http://pendis.kemenag.go.id/kerangka/madr.htm

 

Data Siswa Madrasah Peserta UN 2014


Unas dan Ujian Madrasah 2013/2014 akan diikuti 1.269.384 siswa madrasah. Jumlah ini terdiri dari siswa MI, MTs, dan MA.

1. Ujian Madrasah (UM) MI akan diikuti 488.228 siswa

2. UN Madrasah Tsanawiyah (MTs) diikuti 892.760 siswa

3. UN Madrasah Aliyah (MA) diikuti 376.624 siswa

  • IPA: 116.200 siswa,
  • IPS: 228.966 siswa,
  • Bahasa: 9.123 siswa, dan
  • Keagamaan: 22.335 siswa

Sumber: http://kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=181843

Data 2014 Guru Bersertifikat Pendidik


Sampai dengan 2014, Guru PNS di lingkungan Kemdikbud yang sudah bersertifikat pendidik sebanyak 1.236.540. Tapi, berdasarkan persyaratan, guru bersertifikat yang layak mendapatkan SK TPP hanya 904.481 (73%). Sisanya, perlu verifikasi data dan sebagian tidak layak mendapatkan SK TPP.

Sedangkan Guru Non PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 206.493. Dari jumlah ini, yang layak mendapatkan SK TPP sebanayak 162.083 (78%).

Berikut data selengkapnya guru bersertifikat pendidik baik PNS maupun Non PNS yang dirinci berdasarkan layak mendapatkan SK TPP, perlu verifikasi data, dan tak layak mendapatkan SK TPP.

Guru PAUD PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 35.849
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 33.910
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 1.040
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 899

Guru Pendidikan Dasar PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 1.014.882
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 784.482
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 154.059
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 76.341

Guru Pendidikan Menengah PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 185.809
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 86.089
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 7.650
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 92.070

Guru PAUD Non PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 47.264
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 33.996
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 13.268
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 0

Guru Pendidikan Dasar Non PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 97.368
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 81.520
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 9.532
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 6.316

Guru Pendidikan Menengah Non PNS

  • Jumlah guru bersertifikat : 61.861
  • Jumlah guru bersertifikat layak mendapatkan SK TPP: 46.567
  • Jumlah guru bersertifikat perlu verifikasi data: 14.041
  • Jumlah guru bersertifikat tak layak mendapatkan SK TPP: 1.253

Sumber : http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/2321

 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 2.984 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: